JOMBANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah inisiatif besar yang membawa banyak manfaat.

Pernyataan tersebut disampaikan saat uji coba MBG di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif, Jombang, pada Jumat (20/12/2024).

Cak Imin, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa program ini ditargetkan untuk 82 juta anak sekolah dengan anggaran mencapai Rp 400 triliun.

"Total 82 juta siswa dan santri akan menerima MBG dengan uang Rp 400 triliun. Semoga ini bermanfaat untuk melahirkan generasi yang sehat, cerdas, kuat, dan sukses. Ini adalah program raksasa yang luar biasa," kata Cak Imin.

Menko PM juga meminta seluruh pembantu Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung kesuksesan program MBG.

Ia menegaskan bahwa program ini tidak hanya bertujuan memastikan anak-anak mendapatkan makanan sehat, tetapi juga untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat.

"Semua menteri Pak Prabowo wajib menyukseskan program makan bergizi gratis. Bukan hanya memberikan gizi yang sehat, tetapi Insya Allah Rp 400 triliun itu menumbuhkan ekonomi di bawah," ujarnya.

Cak Imin menambahkan bahwa uji coba makan bergizi dilakukan oleh Kementerian Koordinator PM sebagai persiapan pelaksanaan program utama pemerintahan Presiden Prabowo.

Ia menyatakan bahwa uji coba ini penting sebelum program pemberian makan bergizi gratis dilaksanakan oleh pemerintah.

Makan bergizi yang diberikan kepada santri masing-masing senilai Rp 10.000.

Rencananya, setiap paket terdiri dari nasi, telur, daging, sayur, dan buah jeruk.

"Makan bergizi gratis ini penting. Siswa dan santri masih butuh kecerdasan otak dan kesehatan fisik, sehingga harus bergizi," ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Cak Imin juga mengumumkan bahwa pada 6 Januari 2025, Pesantren Mamba’ul Ma’arif akan menjadi salah satu lokasi yang memulai pemberian makan bergizi gratis satu kali sehari.

“Insya Allah tanggal 6 Januari (2025) Pesantren Mamba’ul Ma’arif ini termasuk yang dimulai pemberian makan bergizi gratis satu hari satu kali,” ucapnya.

JOMBANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin menginstruksikan seluruh menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin saat uji coba program MBG untuk santri Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif di Aula Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Jombang, pada Jumat (20/12/2024).

Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin, menegaskan bahwa program makan bergizi ini bukan hanya bertujuan untuk memastikan anak-anak mendapatkan makanan sehat, tetapi juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Semua menteri Pak Prabowo wajib menyukseskan program makan bergizi gratis. Program ini bukan hanya (memberi) gizi yang sehat, tetapi insya Allah (anggaran) Rp 400 triliun itu (bisa) menumbuhkuatkan ekonomi di bawah,” ujar Cak Imin.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan bahwa uji coba makan bergizi dilakukan oleh Kementerian Koordinator PM sebagai persiapan pelaksanaan program utama pemerintahan Presiden Prabowo.

Ia menekankan pentingnya uji coba sebelum pelaksanaan pemberian makan bergizi gratis oleh pemerintah.

Dalam uji coba tersebut, makan bergizi yang diberikan kepada santri masing-masing senilai Rp 10.000, terdiri dari nasi, telur, daging, sayur, dan buah jeruk.

“Makan bergizi gratis ini penting, siswa dan santri masih butuh kecerdasan otak, kesehatan fisik, sehingga harus bergizi,” jelas Cak Imin.

Cak Imin juga mengungkapkan bahwa mulai tanggal 6 Januari 2025, Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif akan menjadi salah satu tempat yang memulai pemberian makan bergizi gratis satu kali sehari.

“Insya Allah tanggal 6 Januari (2025) Pesantren Mamba’ul Ma’arif ini termasuk yang dimulai pemberian makan bergizi gratis satu hari satu kali,” tuturnya.

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar menguji coba makan bergizi gratis di SDN 17 Dangin Puri dan SD 3 Renon. Makanan yang disajikan Rp 15 ribu per porsi.

Kepala Disdikpora Kota Denpasar AA Gede Wiratama menjelaskan dalam uji coba tersebut diikuti oleh total 453 siswa. Rinciannya 188 siswa SDN 17 Dangin Puri serta 265 siswa SD 3 Renon.

"Kami mengecek kesiapan sekolah dan anak-anak. Nanti kami juga minta masukkan anak-anak tentang menu dan untuk porsi nasinya," ujar Wiratama di SDN 17 Dangin Puri, Sabtu (21/12/2024).

Tampilan menu makan bergizi gratis dari Disdikpora Kota Denpasar pada Sabtu (21/12/2024) di SDN 17 Dangin Puri Denpasar, Bali. (Ni Made Lastri Karsiani Putri-detikBali)

Nasi kotak yang diberikan kepada para siswa sebesar Rp 15 ribu. Menunya berisi nasi putih, perkedel kentang, sambal goreng kentang ati ampela, ayam goreng, setengah telur rebus, dan buah semangka.

Anggaran uji coba tersebut berasal dari corporate social responsibility (CSR). Disdikpora Denpasar sendiri masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) terkait pelaksanaan program tersebut ke depannya.

"(Anggaran) kami sudah siapkan untuk 2025 di APBD," jelasnya.

Hanya saja, Wiratama enggan membocorkan jumlah anggaran tersebut. Alasannya, karena ia masih menunggu informasi dari pemerintah pusat soal berapa besaran harga makan bergizi per anak nantinya.

Wiratama juga bakal berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Denpasar terkait pemilihan menu. Sehingga, nantinya mereka yang akan merekomendasikan menu-menu yang bergizi.

"(Respons siswa tadi) mereka senang sekali dan juga itu habis semua. (Tadi saya tanya) Ke depannya kalau ini dilanjutkan gimana anak-anak? jawabnya iya. Senang lah mereka," terang Wiratama.

Dia berharap melalui uji coba tersebut kesehatan siswa dapat terjaga dan dapat memperoleh makanan bergizi sesuai dengan harapan pemerintah. Salah satu wali siswa SDN 17 Dangin Puri, Anak Agung Putu Sri Dewi Lestari, senang dengan adanya uji coba tersebut.

"Bagus programnya. Kesehatan anak bisa terjaga dan terjamin," ucap Dewi.

Dewi mengatakan dengan adanya program tersebut, orang tua bisa lebih berhemat memberikan uang saku kepada anak. Juga bisa meringankan beban orang tua yang sibuk bekerja sehingga tak sempat memasak bekal untuk anaknya.

"Ya, menghemat. Jadinya, terjamin lah dengan makanannya di sekolah," akunya.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional untuk mengelola dapur-dapur program Makan Bergizi Gratis. Menurut dia, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana juga telah membuka kesempatan ini.

"Ini opportunity yang luar biasa dan saya berharap juga pihak dari kita semua di MUI mesti juga berani berkolaborasi dengan Badan Gizi, Pak Dadang untuk diundang karena beliau membuka bahwa dapur-dapur itu bisa dikelola oleh kelompok masyarakat," ujar Erick dalam kegiatan Musyarawah Kerja Nasional (Mukernas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Artinya, kata dia, dalam mengelola dapur-dapur makan bergizi gratis itu tidak hanya didominasi oleh anggaran negara, tetapi juga melibatkan kelompok masyarakat.

"Nah ini sebuah sirkular ekonomi yang saya rasa menjadi hal yang sangat penting kita bisa antisipasi," ucap Erick.

"Dan insya Allah kami, saya, dari pemerintah, kami pasti dengan arahan yang terakhir oleh Bapak Prabowo kita harus menyukseskan visi beliau karena kami pembantunya beliau. Tetapi bagaimana ekosistem ini kita harus rajut," kata dia.

Selain itu, Erick juga menyampaikan dalam pemerintahannya yang belum genap 100 hari, Presiden Prabowo sudah banyak melakukan gebrakan dalam mengeluarkan kebijakan. Sekarang ini, kata dia, tinggal masyarakatnya mau atau tidak memanfaatkannya.

"Sudah banyak gebrakan-gebrakan tapi tinggal dikembalikan kita yang sendiri mau gak memanfaatkan policy yang sekarang ini berjalan," ujar Erick.

Dalam program hilirisasi mungkin ada orang yang menganggap terlalu jauh. Padahal, menurut Erick, kalau berbicara hilirisasi mengenai pangan itu realitasnya memang ada di desa.

"Ketika bicara makan siang gratis itu ekosistemnya di desa. Kenapa? Tidak mungkin dengan kepulauan kita yang jumlahnya 17 ribu ini harus selalu bahan pangan dikirim dari pulau yang satu ke pulau yang lain," ucap Erick.

“Perintah (untuk terlibat makan bergizi gratis) sudah ada dan dari Panglima TNI juga ada. Kami mendukung program pemerintah ini. Untuk masalah anggaran, kita bisa kerja samakan, bisa anggarannya dari pemerintah daerah, atau dari Badan Gizi Nasional,

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyebut TNI AL menyiapkan tenaga dan lahan untuk mendukung makan bergizi gratis yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, untuk anggarannya, Laksamana Ali menyebut urusan tersebut bisa dikerjasamakan dengan instansi lain.

“Perintah (untuk terlibat makan bergizi gratis) sudah ada dan dari Panglima TNI juga ada. Kami mendukung program pemerintah ini. Untuk masalah anggaran, kita bisa kerja samakan, bisa anggarannya dari pemerintah daerah, atau dari Badan Gizi Nasional, kemudian kami yang mengerjakan, kami siapkan tenaga, kemudian untuk lahan-lahannya juga kami siapkan,” kata KSAL saat ditemui pada sela-sela kegiatannya di Jakarta.

Dia melanjutkan pada prinsipnya TNI mendukung program dan kebijakan pemerintah yang ditujukan kepada rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, Laksamana Ali menyebut TNI AL menargetkan membangun 96 dapur umum di berbagai satuannya se-Indonesia untuk mendukung makan bergizi gratis.

Dia menjelaskan satu dapur umum itu bisa menyediakan makan bergizi 3.000–4.000 porsi untuk para pelajar dari sekolah-sekolah dasar di sekitar markas satuan.

Dengan demikian, jika 96 dapur umum itu operasional, TNI AL dapat menyediakan 288.000—384.000 porsi makanan per harinya untuk para pelajar.

“Nanti kami melihatnya banyaknya sekolah di sekitar dapur umum, yang disediakan oleh TNI itu terutama yang jarak jangkauannya sekitar 3 kilometer, sementara jika lebih dari itu mungkin dipegang oleh dapur-dapur umum lainnya,” kata Laksamana Ali.

Dari jumlah 96 dapur umum yang ditargetkan, KSAL menyebut sejauh ini ada 18 dapur umum yang telah berdiri dan menggelar beberapa uji coba, termasuk yang ada di Brigif 1 Marinir, Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta.

Dapur umum lainnya yang juga telah dibangun oleh TNI AL mencakup dapur-dapur di Brigade Infanteri (Brigif) 2 Marinir Gedangan, Resimen Bantuan Tempur (Menbanpur) 2 Marinir Karangpilang, Resimen Kavaleri (Menkav) 2 Marinir Semarung Surabaya, Pangkalan Marinir Opak Surabaya, dan Komando Latih Marinir (Kolatmar) PLP Purboyo Malang.

Kemudian, Kompi Markas Brigif 4/BS Lampung, Yonif 7 Marinir Lampung, Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan Belawan, Yonif 9 Marinir Lampung, Yonif 10 Marinir Batam, Pasukan Marinir (Pasmar) 3 Katapop Sorong, Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VI Makassar, Lantamal XI Ambon, Lanal Tegal, Lanal Lhokseumawe, Lanal Malang, Lanal Biak, dan dapur umum di lingkungan Kodiklatal.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com – PT Waskita Karya (Persero) Tbk membagikan 600 kotak makan gratis kepada para siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Ibu Jenab 2 Cianjur, Jawa Barat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kunjungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ke kawasan proyek Rehabilitasi Gempa Cianjur.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan, pemberian makan gratis tersebut sejalan dengan program pemerintah yang bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak di Tanah Air.

"Kegiatan ini menunjukkan bahwa Waskita Karya sebagai badan usaha milik negara (BUMN) konstruksi tidak hanya fokus pada pengerjaan proyek, tapi juga peduli terhadap masyarakat di sekitar proyek,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024).

Kegiatan tersebut, lanjut dia, sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang terkait dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), serta turut menggerakkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kawasan Cianjur.

“Apalagi, SDN Ibu Jenab 2 Cianjur termasuk salah satu sekolah yang terdampak gempa, dan telah kami rehabilitasi," imbuhnya.

Selain itu, Ermy juga menambahkan bahwa Waskita Karya sudah menyelesaikan Rehabilitasi Gempa Cianjur. Proyek itu meliputi perbaikan prasarana pendidikan dan infrastruktur pascabencana.

Dalam proyek tersebut, Waskita tidak hanya merenovasi sarana pendidikan di Kabupaten Cianjur Zona 3, tetapi juga membangun infrastruktur permukiman paket 3, 4, dan 5.

“Maka, secara keseluruhan, terdapat 45 proyek di Kecamatan Cianjur yang dikerjakan perseroan,” tambahnya.

Ermy menjelaskan, usai gempa bumi Cianjur pada November 2022 lalu, perseroan merehabilitasi sekaligus merenovasi sejumlah bangunan sejak Desember 2022, mulai dari gedung sekolah hingga kantor pemerintahan.

"Waskita mengerjakan proyek ini secepat mungkin, agar proses belajar mengajar di berbagai sekolah di Cianjur bisa segera berjalan normal. Bisa dilihat, kini semua gedung sekolah yang kami renovasi sudah difungsikan," paparnya.

Dok.Waskita Karya Foto bersama Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Endra Saleh Atmawidjaja, Direktur Prasarana Strategis Kementerian PU Essy Asiah, serta Direktur Operasi I Waskita Karya Ari Asmoko bersama para guru SDN Ibu Jenab 2 Cianjur.

Ermy menyebutkan, Waskita melakukan rehabilitasi terhadap 38 sekolah, di antaranya SD Negeri Wargasari, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Cianjur, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 2, Madrasah Aliyah (MA) Negeri 1 Cianjur, serta Taman Kanak-kanak (TK) Kartika IX Kodim.

Lalu, bangunan Kejaksaan Negeri (Kejari), Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan kantor Desa Nagrak.

"Dalam mengerjakan proyek rehabilitasi ini, Waskita tidak hanya fokus pada struktur bangunannya saja, tapi juga fasilitas penunjangnya. Misal pada SMP Negeri 2 Cianjur, kami turut merenovasi lapangan upacaranya," jelasnya.

Ermy berharap, seluruh warga Kabupaten Cianjur yang terdampak gempa tersebut dapat kembali menjalani kegiatan sehari-hari dengan nyaman.

“Seperti diketahui, bencana tersebut menyebabkan kerusakan sejumlah rumah warga dan fasilitas umum,” ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun guna perbaikan 98.000 unit rumah yang rusak, serta anggaran sebesar Rp 288,6 miliar untuk rehabilitasi dan renovasi prasarana pendidikan.

Kemudian, pada penanganan infrastruktur permukiman, nilai kontrak yang diperoleh Waskita Karya adalah sebesar Rp 63,65 miliar.

Adapun agenda usulan Kementerian PU tersebut turut dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Endra Saleh Atmawidjaja, Direktur Prasarana Strategis Kementerian PU Essy Asiah, serta Direktur Operasi I Waskita Karya Ari Asmoko.

JOMBANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Jumat (20/12/2024).

Kegiatan ini dimulai dengan kunjungan ke Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar, yang didirikan oleh kakek buyutnya.

Muhaimin tiba di pesantren sekitar pukul 11.50 WIB dan disambut oleh pengasuh pesantren, KH. Abdul Salam Sohib, atau Gus Salam.

Sebelum memantau uji coba program makan bergizi gratis, Muhaimin terlebih dahulu melaksanakan shalat Jumat di Masjid Jami Pesantren Mamba'ul Ma'arif.

Uji coba makan bergizi gratis tersebut dilaksanakan di aula MAN 4 Jombang, yang terletak di lingkungan pesantren.

Sekitar 300 santri terlibat dalam kegiatan ini, yang juga dipantau langsung oleh Muhaimin dan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.

Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin menekankan pentingnya pelaksanaan program makan bergizi gratis bagi anak-anak.

Ia mengungkapkan, pada tanggal 6 Januari 2025, Ponpes Denanyar akan menjadi salah satu lokasi peluncuran program tersebut.

"Uji coba terus dilakukan sebagai upaya persiapan," kata Muhaimin usai memantau kegiatan.

Lebih lanjut, Muhaimin menjelaskan, hasil dari uji coba ini akan dievaluasi dan diperbaiki agar program dapat dilaksanakan secara maksimal.

Rp 400 triliun

Secara khusus, dia menyinggung soal anggaran hingga Rp 400 triliun selama lima tahun, agar bisa mencapai tujuannya secara maksimal.

"Supaya ketika penambahan anggaran sampai Rp 400 triliun selama lima tahun yang akan datang bisa menjadikan proses pelaksanaannya maksimal," kata Muhaimin.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menambahkan, dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, akan ada tim khusus yang ditugaskan untuk menyiapkan makanan tersebut.

"Kami akan menugaskan ahli gizi yang akan berkolaborasi dengan ahli gizi lokal dan akuntan lokal," ungkap Dadan.

Ia juga menjelaskan, tim gizi akan didukung oleh tenaga dari pekerja lokal dalam mempersiapkan pelaksanaan program ini.

Setelah memantau uji coba, Muhaimin bersama rombongan melanjutkan kunjungan ke wilayah Kecamatan Sumobito untuk meninjau Bundesma.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali akan menyiapkan 96 lokasi untuk menjadi dapur umum dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis.

"Dan kita nantinya ke depan akan menyiapkan 96 titik untuk dapur umum," kata Ali usai meninjau dapur yang ada di Markas Komando (Mako) Marinir Cilandak, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Hingga saat ini, menurut KSAL, sudah dilakukan uji coba terhadap 18 dapur umum yang digelar TNI Angkatan Laut (AL).

Salah satu lokasi yang menggelar ini adalah Markas Komando (Mako) Marinir Cilandak, Jakarta.

"Sekarang yang sudah ready dan sudah uji coba sudah ada 18 titik dan sudah mengundang para siswa sekolah juga untuk menikmati makanan bergizi gratis ini," ujarnya.

Saat meninjau dapur makan bergizi gratis di Mako Marinir Cilandak, KSAL menyebut makanan yang disediakan sudah mencakup empat sehat lima sempurna.

Adapun dalam uji coba yang digelar itu, menyediakan makanan dengan nilai Rp10.000 yang terdiri dari nasi, telur dadar, sayur buncis, susu, dan buah pisang.

"Ini saya juga sudah mencoba sendiri makanan ini, dan gizinya juga menurut ibu dari Badan Gizi Nasional sudah mencukupi dengan nilai 10.000 rupiah. Dengan nilai 10.000 rupiah, sudah ada makanan 4 sehat 5 sempurna lah," katanya lagi.

KOMPAS.com/Rahel Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis yang digelar di Markas Komando (Mako) Marinir Cilandak, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Dia berharap dapur yang disiapkan TNI AL bisa membantu program pemerintah yang ingin mencerdaskan anak-anak bangsa ke depan.

Ali menegaskan pihaknya juga sudah mendapat perintah dari pemerintah serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Dia memastikan TNI akan selalu siap sedia mendukung kebijakan pemerintah.

"Untuk masalah anggaran kita bisa kerjasamakan, bisa anggarannya dari pemerintah daerah atau dari Badan Gizi Nasional, kemudian kita yang mengerjakan. Kita siapkan tenaga. Kemudian untuk lahan-lahannya juga kita siapkan," tuturnya.

TNI Angkatan Laut (AL) menggelar uji coba program Makan Bergizi Gratis untuk pelajar di Kesatrian Marinir Hartono, Brigif 1 Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan. Sebanyak 200 pelajar SD mengikuti uji coba itu dengan anggaran sebesar Rp 10 ribu per porsi.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, jumlah anggaran Rp 10 ribu per porsi dinilai cukup untuk memenuhi gizi anak sekali makan. Hal ini menurutnya sudah dipantau langsung oleh perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Dan ini saya juga sudah mencoba sendiri makanan ini dan gizinya juga menurut ibu dari Badan Gizi Nasional sudah mencukupi dengan nilai 10 ribu rupiah," kata Laksamana TNI Muhammad Ali kepada wartawan di Kesatrian Marinir Hartono, Brigif 1 Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).

Dia menambahkan anggaran Rp 10 ribu per porsi dianggap mencukupi untuk seluruh daerah Indonesia, termasuk di Papua. Namun tentu ada kendala yang perlu diatasi.

"Bisa, ini kita udah coba bahkan di Papua tadi kita tanyakan 10 ribu bisa cuman dia kendalanya hanya di gas, gas aja, gasnya lebih mahal di sana, tapi untuk makanannya lauk-lauknya nggak ada masalah," kata dia.

Di sisi lain, dia mendengar ada satuannya di wilayah lain menggelar uji coba makan bergizi gratis dengan anggaran Rp 7.500. Namun menurutnya, angka Rp 10 ribu lebih ideal.

"Rp 7.500 bisa tapi mungkin tanpa susu misalnya jadi nanti kita lihat yang memenuhi gizi yang optimal seperti apa, kayaknya Rp 10 ribu itu yang paling pas saya rasa itu," jelasnya.

Dia berpendapat bahwa dengan anggaran sebesar Rp 10 ribu per porsi, setiap menu sudah memenuhi konsep 4 Sehat 5 Sempurna atau yang kini disebut Tri Guna. Dalam menu tersebut, setiap siswa mendapatkan susu, buah, nasi, dan telur.

"Karbonya ada protein, sayurnya sudah ada telurnya juga sudah ada, dan ini harapannya bisa membantu dari program dari pemerintah yang ingin mencerdaskan anak-anak bangsa ke depan dan nantinya program ini akan bermanfaat untuk mencetak generasi-generasi unggulan dari putra-putri Indonesia," kata dia.

Ali menyampaikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis akan dicanangkan melalui kolaborasi TNI AL berkolaborasi dan pemerintah daerah.

"Kalau perintah sudah ada dan dari Panglima TNI juga ada kita mendukung program pemerintah ini untuk masalah anggaran kita bisa kerja samakan. Bisa anggarannya dari pemerintah daerah atau dari badan gizi nasional kemudian kita yang mengerjakan kita siapkan tenaga," ungkapnya.

Selanjutnya, TNI AL akan menyiapkan 96 titik untuk mendirikan dapur umum. Ali menambahkan bahwa lahan-lahan kosong akan dihidupkan kembali dan dimanfaatkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis ini.

"Syukur-syukur nanti ke depan bisa nambah lagi kita manfaatkan semua lahan-lahan tidur yang ada nanti kita bangun untuk dapur-dapur lapangan maupun dapur-dapur umum," ucapnya.

"Oh ikan, ikan kita manfaatkan juga dari hasil budidaya dan ketahanan pangan dari TNI yang ada di masing-masing satuan, nelayan kita libatkan pasti. Karena kita ada binaan ya desa-desa binaan seperti kampung Bahari Nusantara itu juga kita manfaatkan mereka jadi saling menguntungkan kita beli lauk dari mereka atau dari hasil budidaya prajurit sendiri," imbuh dia.

c

JOMBANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar meninjau uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk santri di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur, pada Jumat (20/12/2024).

Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, menjelaskan bahwa uji coba ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Tahun pertama, akan menghabiskan anggaran Rp 71 triliun untuk 17 juta orang. Mudah-mudahan Mamba’ul Ma’arif termasuk yang pertama dapat makan gizi gratis ini," ujarnya di Aula Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Jombang.

Ia menekankan pentingnya uji coba ini sebagai persiapan sebelum pelaksanaan pemberian makan bergizi gratis secara resmi.

Makan bergizi yang diberikan kepada santri bernilai Rp 10.000 per porsi.

Setiap porsi terdiri dari nasi, telur, sayur, sosis, dan buah jeruk.

“Makan bergizi gratis ini penting. Siswa dan santri masih butuh kecerdasan otak dan kesehatan fisik. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan makanan bergizi,” kata Cak Imin.

“Insya Allah tanggal 6 Januari (2025) Pesantren Mamba’ul Ma’arif ini termasuk yang dimulai pemberian makan bergizi gratis satu hari satu kali,” ucapnya.

Saya sangat senang membantu, saling membantu untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian tentunya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan siap mendukung semua usulan dari asosiasi pengembang perumahan untuk kesuksesan Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sangat senang membantu, saling membantu untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian tentunya," kata Ara, di Jakarta, Jumat.

Untuk itu dirinya mengatakan, Kementerian PKP berencana akan menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Dirjen Pajak untuk membantu menyukseskan Program Tiga Juta Rumah khususnya terkait skema pembiayaan.

Terkait dukungan pembiayaan perumahan, Menteri Ara mengatakan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 dari anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah di APBN sebesar 220 ribu unit dengan komposisi 75 persen pemerintah dan 25 persen bank dengan alokasi sebesar Rp28,17 triliun.

“Kami mengusulkan agar ada tambahan menjadi 500.000 rumah atau bertambah 280.000 unit dengan komposisi baru 50:50 sehingga total anggaran Rp49,22 triliun,” kata Ara.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan bahwa Himperra sudah mempunyai rumah subsidi siap huni sekaligus siap akad kredit pemilikan rumah (KPR) sebanyak 15 ribu unit pada Januari 2025.

"Sebanyak 5 ribu unit di antaranya siap akad pada 2 Januari 2025," ujar Ari.

Dia mengusulkan kepada pemerintah agar kelompok masyarakat yang bergaji Rp8 juta ke atas juga juga mendapat subsidi, karena menurutnya kenyataan di lapangan masih banyak kelompok masyarakat ini juga belum memiliki rumah. Hal ini menurutnya untuk memperkuat sisi permintaan (demand) akan hunian.

"Selain itu, kami juga usulkan agar kelompok desil 8-10 juga diberi subsidi, yakni setara untuk harga rumah Rp500 juta. Selama ini demand dan supply sulit matching karena itu minta tolong agar Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) mendukung lewat program-programnya,” kata Ari pula.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang mengungkapkan asal usul Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan, program tersebut dirancang untuk mengentaskan kemiskinan melalui sektor perumahan.

"Sebenarnya kita tidak pernah berbicara 3 juta (rumah), kita bicara total angka kemiskinan, kalau kita bicara tadi pengentasan kemiskinan. Nah, angka kemiskinan sendiri sangat bervariasi sehingga untuk memastikan berapa sih totalnya, asumsinya ada antara 24-25 juta orang. Makanya Pak Prabowo bilang, 'kita mulai dari 3 juta'. Itu ceritanya angka 3 juta," kata Bonny dalam acara Forwapera 'Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah' di Grand Whiz, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Program 3 Juta Rumah nantinya akan terbagi menjadi 2 juta rumah di desa dan 1 juta di perkotaan. Kenapa di desa? Bonny mengatakan bahwa angka kemiskinan di desa cukup tinggi sehingga tidak ada perputaran roda ekonomi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Di perdesaan juga tidak ada industri properti, padahal sektor properti merupakan salah satu hal penting karena dapat menggerakkan 185 subsektor lainnya.

Bonny menuturkan, di perdesaan tidak ada investasi industri properti yang hadir karena tidak ada koordinator karena tidak ada developer. Jika tidak ada developer, tidak ada perbankan.

"Kenapa tidak ada perbankan? Karena syarat formil untuk mendapatkan kredit pemilikan rumah adalah slip gaji. Bahkan untuk slip gaji itu tidak mungkin di dapat di desa," tuturnya.

"Lebih dari 80 persen masyarakat desa itu bercocok tanam, berwira usaha, berternak, dan sebagainya sehingga sebenarnya ada penghasilan mereka tetapi kita ini selalu terbentur dengan syarat formil," tambahnya.

Bonny melanjutkan, Prabowo ingin membuat Keputusan Presiden (Keppres) untuk membantu cicilan rumah warga miskin.

"Beliau adalah presiden pertama yang bisa mem-bankable-kan 25 juta orang miskin dengan Keppres," tutupnya.

Sebelumnya Bonny sempat mengatakan, negara akan membayar cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk masyarakat miskin agar bisa punya rumah. Ia menyebut cicilan KPR untuk satu rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan akan dibayarkan pemerintah selama 25 tahun. Dengan begitu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membutuhkan Rp 21,6 triliun setahun untuk membayar cicilan program 3 juta rumah.

"Satgas mengusulkan, mengajukan anggaran kementerian tersebut. Jumlah anggaran yang diusulkan oleh Satgas ke Kementerian Keuangan itu Rp 53,6 triliun, termasuk 21,6 triliun yang cicilan pertama," ujar Bonny kepada detikProperti di Gran Melia Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Adapun pembangunan 3 juta rumah akan berupa 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah susun di perkotaan. Bonny mengatakan pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, negara cukup mengeluarkan Rp 21,6 triliun untuk cicilan KPR, maka bank penyalur seperti BTN dan BRI bisa memberikan memenuhi biaya Rp 300 triliun. Bonny menyebutkan harga rumah yang disasar adalah Rp 100 juta.

Rumah tapak dalam program 3 juta rumah akan berupa hunian tipe 36 dengan luas lahan 70 meter persegi. Sebanyak 75 ribu desa masing-masing akan disalurkan 26 unit rumah yang dibangun oleh UMKM.