Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia guna mendiskusikan usulan jaringan gas atau jargas untuk Program 3 Juta Rumah per tahun yang diusulkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU.

"Kita akan pelajari, nanti saya juga akan berdiskusi dengan Menteri ESDM, nanti malam saya ada pertemuan. Kita juga akan diskusi supaya pikiran-pikiran yang sangat baik dari KPPU, tentu itu buat penghematan bagi negara kita. Dan Bapak Presiden RI Prabowo Subianto memang berupaya sekali negara kita hemat di tengah keterbatasan keuangan kita," ujar Maruarar atau disapa Ara usai pertemuan dengan KPPU di Jakarta, Jumat.

Dirinya akan mempelajari usulan jaringan gas untuk Program 3 Juta Rumah per tahun dari KPPU tersebut, mengingat pemerintahan Prabowo-Gibran setiap harinya berpikir untuk bagaimana membuat kebijakan yang pro rakyat, dunia usaha, dan negara.

"Jadi kalau ada hal-hal baik menurut saya harus dipikirkan secara serius. Ya makanya kita pelajari, kita ini ekosistem, ini pikiran yang bagus. Tentu kita juga akan bicarakan misalnya dengan kementerian terkait. Kita ini setiap hari berpikir bagaimana membuat kebijakan yang pro kepada rakyat, pro kepada negara, dan pro kepada dunia usaha itu yang kita pikirkan," kata Ara.

Ara juga berencana akan menggelar diskusi dengan para pemangku kepentingan di sektor perumahan dan juga mengundang KPPU untuk menyampaikan kepada mereka terkait usulan jaringan gas bagi Program 3 Juta Rumah setiap tahun.

"Tentu kalau ada pikiran ini nanti kita akan buat diskusi kepada para pemangku kepentingan di sektor perumahan untuk mendengarkan presentasi dari KPPU. Kalau saya pikirkan itu bagus, bisa melakukan suatu hal yang bagus. Jadi ekosistemnya nanti kalau ada acara saya akan undang KPPU untuk menyampaikan pikirannya, idenya tadi itu" ujar Ara.

Dalam kesempatan sama, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M Fanshurullah Asa mengungkapkan bahwa jaringan gas untuk perumahan rakyat dapat menghemat anggaran negara.

"Kami sudah sampaikan surat resmi kepada Bapak Menteri PKP dan tembusannya kepada Bapak Presiden RI Prabowo Subianto karena ada program 3 juta rumah. Kami berharap kepada Bapak Menteri PKP, karena kita ingin membangun jaringan gas. Jadi rumah-rumah yang dibangun tadi sedapat mungkin menggunakan jaringan gas rumah tangga, bukan nanti menggunakan (tabung) LPG 3 kg," ujar M Fanshurullah Asa.

Menurut dia, selain menghemat anggaran, jaringan gas untuk perumahan rakyat juga lebih tepat sasaran.

"Mudah-mudahan nanti Bapak Menteri PKP bisa menindaklanjutinya di pembangunan rumah yang 3 juta per tahun," katanya.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Ketua KPPU M Fanshurullah Asa di Gedung KPPU, Jakarta pada Jumat (20/12).

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki kasus korupsi baru terkait proyek-proyek di Divisi EPC PT Pembangunan Perumahan (Persero) untuk Tahun Anggaran 2022-2023.

"Per tanggal 9 Desember 2024, KPK telah memulai penyidikan untuk perkara tersebut," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Jumat (20/12/2024).

Tessa mengungkapkan bahwa KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus ini.

Namun, identitas tersangka belum diungkapkan.

"Proses penyidikan saat ini masih berjalan. Nama dan jabatan tersangka belum dapat disampaikan saat ini," ujarnya.

Tessa juga menyebutkan bahwa perhitungan sementara kerugian negara dalam kasus korupsi ini mencapai sekitar Rp80 miliar.

KPK telah mengajukan permohonan pencegahan bepergian ke luar negeri untuk dua orang berinisial DM dan HNN pada 11 Desember 2024.

Keputusan ini berlaku selama enam bulan.

"Tindakan larangan bepergian ke luar negeri ini dilakukan oleh penyidik. Keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tersebut," ucapnya.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono meminta pemerintah melakukan terobosan regulasi terkait pemanfaatan dana dari BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, mayoritas nasabah KPR juga anggota BPJS Ketenagakerjaan sehingga tepat sasaran.

Dana kelolaan BPS Ketenagakerjaan total mencapai Rp 700 triliun, dengan manfaat layanan tambahan dalam program jaminan hari tua (JHT) sebesar 20 persen atau senilai Rp 140 triliun. Dana JHT itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan dengan tingkat suku bunga di bawah 7 persen atau mendekati suku bunga KPR-FLPP. Mereka berharap ke depannya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bisa berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan perihal hal ini.

"Mayoritas nasabah KPR, kan, pekerja anggota BPJS Ketenagakerjaan sehingga peruntukan manfaat layanan tambahan untuk pembiayaan perumahan tidak salah sasaran," kata Ari pada acara Rakernas Himperra 2024, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024).

Himperra juga mengusulkan kepada pemerintah agar program 3 juta rumah juga menyentuh masyarakat berpenghasilan bulanan di bawah Rp 2 juta, serta yang berpenghasilan di atas Rp 8-10 juta per bulan. Pasar tersebut dinilai masih sangat besar dengan harga rumah maksimum Rp 500 juta.

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) yang hadir di tempat menegaskan bahwa pihaknya siap membantu.

"Saya sangat senang, saling membantu untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian. Kalau perlu ada MoU dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Dirjen Pajak untuk membantu kita," kata Ara.

Menurutnya perlu upaya tambahan untuk membangun 2.742.569 unit guna mencapai target program 3 juta rumah. Alokasi APBN 2025 untuk anggaran perumahan di kementerian itu sejumlah Rp 5,27 triliun untuk pembangunan 37.431 unit. Selain itu, alokasi pembiayaan rumah bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan sejumlah Rp 33,6 triliun untuk 220 ribu unit.

"Kami mengusulkan agar ada tambahan menjadi 500 ribu rumah atau bertambah 280 ribu unit dengan komposisi baru 50:50 sehingga total anggaran Rp 49,22 triliun," papar Maruarar Sirait.

Ada pun Himperra baru saja menggelar Rakernas 2024 pada Kamis (19/12/2024) di JW Marriot Hotel, Jakarta. Rakernas Himperra merupakan agenda rutin tahunan organisasi yang digelar Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra untuk evaluasi semua aktifitas bisnis yang telah dijalankan termasuk regulasi pemerintah terkait perumahan, dan upaya mencari solusi untuk kemajuan usaha anggota.

Dalam acara tersebut, hadir Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu, Dirjen Pajak Suryo Utomo, Ketua OJK Mahendra Siregar, dan sejumlah pejabat kementerian/lembaga serta stakeholder Perumahan Nasional.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono meminta pemerintah melakukan terobosan regulasi terkait pemanfaatan dana dari BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, mayoritas nasabah KPR juga anggota BPJS Ketenagakerjaan sehingga tepat sasaran.

Dana kelolaan BPS Ketenagakerjaan total mencapai Rp 700 triliun, dengan manfaat layanan tambahan dalam program jaminan hari tua (JHT) sebesar 20 persen atau senilai Rp 140 triliun. Dana JHT itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan dengan tingkat suku bunga di bawah 7 persen atau mendekati suku bunga KPR-FLPP. Mereka berharap ke depannya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bisa berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan perihal hal ini.

"Mayoritas nasabah KPR, kan, pekerja anggota BPJS Ketenagakerjaan sehingga peruntukan manfaat layanan tambahan untuk pembiayaan perumahan tidak salah sasaran," kata Ari pada acara Rakernas Himperra 2024, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024).

Himperra juga mengusulkan kepada pemerintah agar program 3 juta rumah juga menyentuh masyarakat berpenghasilan bulanan di bawah Rp 2 juta, serta yang berpenghasilan di atas Rp 8-10 juta per bulan. Pasar tersebut dinilai masih sangat besar dengan harga rumah maksimum Rp 500 juta.

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) yang hadir di tempat menegaskan bahwa pihaknya siap membantu.

"Saya sangat senang, saling membantu untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian. Kalau perlu ada MoU dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Dirjen Pajak untuk membantu kita," kata Ara.

Menurutnya perlu upaya tambahan untuk membangun 2.742.569 unit guna mencapai target program 3 juta rumah. Alokasi APBN 2025 untuk anggaran perumahan di kementerian itu sejumlah Rp 5,27 triliun untuk pembangunan 37.431 unit. Selain itu, alokasi pembiayaan rumah bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan sejumlah Rp 33,6 triliun untuk 220 ribu unit.

"Kami mengusulkan agar ada tambahan menjadi 500 ribu rumah atau bertambah 280 ribu unit dengan komposisi baru 50:50 sehingga total anggaran Rp 49,22 triliun," papar Maruarar Sirait.

Ada pun Himperra baru saja menggelar Rakernas 2024 pada Kamis (19/12/2024) di JW Marriot Hotel, Jakarta. Rakernas Himperra merupakan agenda rutin tahunan organisasi yang digelar Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra untuk evaluasi semua aktifitas bisnis yang telah dijalankan termasuk regulasi pemerintah terkait perumahan, dan upaya mencari solusi untuk kemajuan usaha anggota.

Dalam acara tersebut, hadir Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu, Dirjen Pajak Suryo Utomo, Ketua OJK Mahendra Siregar, dan sejumlah pejabat kementerian/lembaga serta stakeholder Perumahan Nasional.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan siap mendukung semua usulan dari asosiasi pengembang perumahan untuk kesuksesan Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sangat senang membantu, saling membantu untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian tentunya," kata Ara, di Jakarta, Jumat.

Untuk itu dirinya mengatakan, Kementerian PKP berencana akan menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Dirjen Pajak untuk membantu menyukseskan Program Tiga Juta Rumah khususnya terkait skema pembiayaan.

Terkait dukungan pembiayaan perumahan, Menteri Ara mengatakan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 dari anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah di APBN sebesar 220 ribu unit dengan komposisi 75 persen pemerintah dan 25 persen bank dengan alokasi sebesar Rp28,17 triliun.

“Kami mengusulkan agar ada tambahan menjadi 500.000 rumah atau bertambah 280.000 unit dengan komposisi baru 50:50 sehingga total anggaran Rp49,22 triliun,” kata Ara.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan bahwa Himperra sudah mempunyai rumah subsidi siap huni sekaligus siap akad kredit pemilikan rumah (KPR) sebanyak 15 ribu unit pada Januari 2025.

"Sebanyak 5 ribu unit di antaranya siap akad pada 2 Januari 2025," ujar Ari.

Dia mengusulkan kepada pemerintah agar kelompok masyarakat yang bergaji Rp8 juta ke atas juga juga mendapat subsidi, karena menurutnya kenyataan di lapangan masih banyak kelompok masyarakat ini juga belum memiliki rumah. Hal ini menurutnya untuk memperkuat sisi permintaan (demand) akan hunian.

"Selain itu, kami juga usulkan agar kelompok desil 8-10 juga diberi subsidi, yakni setara untuk harga rumah Rp500 juta. Selama ini demand dan supply sulit matching karena itu minta tolong agar Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) mendukung lewat program-programnya,” kata Ari pula.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan siap mendukung semua usulan dari asosiasi pengembang perumahan untuk kesuksesan Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sangat senang membantu, saling membantu untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian tentunya," kata Ara, di Jakarta, Jumat.

Untuk itu dirinya mengatakan, Kementerian PKP berencana akan menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Dirjen Pajak untuk membantu menyukseskan Program Tiga Juta Rumah khususnya terkait skema pembiayaan.

Terkait dukungan pembiayaan perumahan, Menteri Ara mengatakan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 dari anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah di APBN sebesar 220 ribu unit dengan komposisi 75 persen pemerintah dan 25 persen bank dengan alokasi sebesar Rp28,17 triliun.

“Kami mengusulkan agar ada tambahan menjadi 500.000 rumah atau bertambah 280.000 unit dengan komposisi baru 50:50 sehingga total anggaran Rp49,22 triliun,” kata Ara.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan bahwa Himperra sudah mempunyai rumah subsidi siap huni sekaligus siap akad kredit pemilikan rumah (KPR) sebanyak 15 ribu unit pada Januari 2025.

"Sebanyak 5 ribu unit di antaranya siap akad pada 2 Januari 2025," ujar Ari.

Dia mengusulkan kepada pemerintah agar kelompok masyarakat yang bergaji Rp8 juta ke atas juga juga mendapat subsidi, karena menurutnya kenyataan di lapangan masih banyak kelompok masyarakat ini juga belum memiliki rumah. Hal ini menurutnya untuk memperkuat sisi permintaan (demand) akan hunian.

"Selain itu, kami juga usulkan agar kelompok desil 8-10 juga diberi subsidi, yakni setara untuk harga rumah Rp500 juta. Selama ini demand dan supply sulit matching karena itu minta tolong agar Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) mendukung lewat program-programnya,” kata Ari pula.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan siap mendukung semua usulan dari asosiasi pengembang perumahan untuk kesuksesan Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sangat senang membantu, saling membantu untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian tentunya," kata Ara, di Jakarta, Jumat.

Untuk itu dirinya mengatakan, Kementerian PKP berencana akan menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Dirjen Pajak untuk membantu menyukseskan Program Tiga Juta Rumah khususnya terkait skema pembiayaan.

Terkait dukungan pembiayaan perumahan, Menteri Ara mengatakan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 dari anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah di APBN sebesar 220 ribu unit dengan komposisi 75 persen pemerintah dan 25 persen bank dengan alokasi sebesar Rp28,17 triliun.

“Kami mengusulkan agar ada tambahan menjadi 500.000 rumah atau bertambah 280.000 unit dengan komposisi baru 50:50 sehingga total anggaran Rp49,22 triliun,” kata Ara.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan bahwa Himperra sudah mempunyai rumah subsidi siap huni sekaligus siap akad kredit pemilikan rumah (KPR) sebanyak 15 ribu unit pada Januari 2025.

"Sebanyak 5 ribu unit di antaranya siap akad pada 2 Januari 2025," ujar Ari.

Dia mengusulkan kepada pemerintah agar kelompok masyarakat yang bergaji Rp8 juta ke atas juga juga mendapat subsidi, karena menurutnya kenyataan di lapangan masih banyak kelompok masyarakat ini juga belum memiliki rumah. Hal ini menurutnya untuk memperkuat sisi permintaan (demand) akan hunian.

"Selain itu, kami juga usulkan agar kelompok desil 8-10 juga diberi subsidi, yakni setara untuk harga rumah Rp500 juta. Selama ini demand dan supply sulit matching karena itu minta tolong agar Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) mendukung lewat program-programnya,” kata Ari pula.

Medan (ANTARA) - Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, berkolaborasi dengan eFishery melakukan uji coba makan bergizi gratis bagi siswa SD Negeri 064979 di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal.

Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang Ayu memastikan dengan melakukan peninjauan langsung pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis tersebut."

Secara komposisi makanan tadi sudah pas, cakupan gizinya juga pas. Lauk dari eFishery ini ikan nila Danau Toba," ucap Bobby di Medan, Kamis.

Pihaknya mengaku bahwa sempat memasuki beberapa ruang kelas untuk melihat secara teliti paket makan bergizi gratis tersaji di meja siswa.

Salah satu hal ingin dipastikan Wali Kota Medan, bahwa pelaksanaan program ini untuk mendukung pemenuhan gizi siswa di sekolah negeri itu.

Dengan menyediakan ikan nila Danau Toba, selain memberikan asupan gizi bagi anak dan juga memberikan manfaat bagi ekonomi daerah, jelas Bobby.

Dalam uji coba ini wadah yang digunakan masih sekali pakai. Nanti, lanjutnya, akan digunakan wadah yang bisa digunakan secara berulang.

Wali kota juga mengatakan, pelaksanaan program makan bergizi gratis ini Pemkot Medan akan terus mengikuti instruksi dan berkoordinasi Badan Gizi Nasional.

"Uji coba hari ini dilakukan pada 10 titik sekolah dan kegiatan ini membagikan sekitar 1.500 makan bergizi gratis bagi siswa SD Negeri di Kota Medan," ucapnya.

Program ini untuk memastikan siswa di Kota Medan mendapatkan akses makanan sehat dan bergizi.

Ketua Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menargetkan, pelaksanaan program makan gizi gratis bagi kelompok yang membutuhkan bergulir mulai 2 Januari 2025 di Indonesia.

Dadan saat di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/8) mengatakan pelaksanaan program presiden terpilih Prabowo Subianto itu bergulir usai pihaknya memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Desember 2024.

NUSANTARA, KOMPAS.com - Realisasi program Makan Bergizi Gratis di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), akan melibatkan pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) lokal.

Sebagai langkah awal, Pemkot Balikpapan melalui Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian (DKUMKMP) mengumpulkan pelaku UMKM.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud mengatakan, hal ini dilakukan untuk memetakan UMKM mana saja yang laik dilibatkan, mengingat program makan Bergizi Gratis tidak bsia dilakukan sembarangan.

"Kami ingin melihat siapa saja yang bisa, karena program ini tidak bisa dijalankan dengan sembarang. Bukan yang penting makan gratis," ujar Rahmad, di Balikpapan, Kamis (19/12/2024).

Tak hanya itu, unsur kebersihan, kesehatan, dan kadar gizi makanan yang akan dibagikan juga perlu diperhatikan.

Oleh karena itu, selain UMKM, para ahli gizi juga dilibatkan, agar makanan yang tersajid benar-benar berkualitas, bergizi, sehingga dapat menghasilkan generasi unggul.

Untuk merealisasikan program ini, Rahmad membuka opsi untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan.

Diketahui, dana APBN untuk program ini sebesar Rp 10.000, sementara bahan pangan di Balikpapan cenderung lebih tinggi.

"Untuk itu, kami akan melihat kondisinya nanti," cetus Rahmad.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis.

Di Balikpapan, uji coba program dilaksanakan di dua sekolah yakni Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kota Balikpapan, dan SDN 010 Balikpapan.

Pada pelaksanaannya, Penjabat (PJ) Gubernur Kaltim meninjau langsung untuk melakukan evaluasi agar pada pelaksanaan resminya nanti berlangsung lancar.

"Uji coba ini untuk melihat bagaimana pelaksanaan proses kedepannya bila program makan siang bergizi gratis ini berjalan Kaltim," katanya.

Walaupun dana untuk merealisasikan program ini dari APBN, tapi harus mempertimbangkan untuk menambahkan anggaran.

Diketahui, terdapat perbedaan harga kebutuhan pangan di pulau Kalimantan khususnya Kaltim yang relatif tinggi dibanding daerah lainnya, lebih lagi Kota Balikpapan yang bukan merupakan kota penghasil pangan.

"Bila ikut pusat itu hanya Rp 10.000, dan pada percobaan ini kami coba gunakan yang satu porsi Rp 17.000," tuturnya.

Akmal meyakini dari percontohan tersebut untuk tahun 2025 program makan bergizi gratis di Kaltim siap dijalankan.

JAKARTA,investor.id – Anggaran program makan bergizi gratis dipangkas dari semula Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi per orang. Pemerintah dinilai tak boleh memukul rata biaya produksi makanan dan perlu mempertimbangkan variasi biaya hidup yang berbeda di setiap daerah.

Ekonom Senior sekaligus Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menyampaikan, anggaran Rp 10.000 per porsi sejatinya sangat minim, apalagi jika diterapkan di daerah dengan biaya produksi dan biaya hidup yang tinggi.

“Rp 10.000 itu sudah tipis banget. Apalagi kita kalau mempertimbangkan variasi biaya hidup antar daerah gitu ya. Di luar Jawa terutama, rata-rata kan lebih mahal dibandingkan dengan di Jawa,” ungkap Faisal, saat ditemui di Kantor Core Indonesia, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Menurut Faisal, langkah pemerintah memangkas anggaran makan bergizi demi menjaring sebanyak-banyaknya penerima manfaat adalah keputusan yang kurang tepat.

“Pemerintah pengen sebanyak mungkin beneficiaries-nya ya. Tapi kalau kemudian ditekan harganya sampai pada titik dimana mutu itu jadi trade off-nya, terutama di daerah-daerah di Indonesia ini memang luar biasa variasinya,” ujarnya.

“Kita lihat dari UMR saja lah, UMR itu kan jauh banget bedanya ya. Antara Jawa Tengah sama Jawa Barat itu saja bisa jauh banget. Nah jadi itu titik hal yang perlu diperhatikan. Jadi jangan one size fits all. Jangan Rp 10.000 untuk seluruh daerah,” tambahnya.

Faisal khawatir, minimnya anggaran tersebut dapat mengurangi nilai mutu dari kualitas makanan dan pilihan menu yang disajikan. “Artinya, jika diterapkan di daerah-daerah yang biaya produksinya mahal itu bisa menurunkan nilai mutu makanannya,” kata dia.

Lebih lanjut, Faisal menilai, kualitas dan pilihan menu makanan yang tidak sesuai dapat berujung pada timbulnya masalah baru, yakni food waste. Apalagi, makan bergizi gratis ini menyasar anak-anak dan ibu hamil yang kerap memiliki preferensi menu tertentu.

“Jadi banyak juga kasus dimana makanan yang sudah dikasihkan pada saat pilot project itu terbuang, karena ternyata terima menunya bukan dari preferensi mereka ya, tapi kan sudah dikasih,” demikian tutur Faisal.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sorong (ANTARA) - Pemerintah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 47 di daerah setempat.

Penjabat Wali Kota Sorong, Bernhard Rondonuwu, di Sorong, Kamis, menjelaskan MBG ini merupakan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang harus diimplementasikan dengan baik oleh setiap pemerintah daerah guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan sumber daya manusia (SDM) dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Pemerintah Kota Sorong sudah mulai melaksanakan program ini dengan target seluruh satuan pendidikan di wilayah ini harus mendapatkan asupan gizi," jelas dia saat menyalurkan program MBG di halaman SDN 47 Kota Sorong.

Dia mengatakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat telah diperintahkan untuk mendata seluruh sekolah dan jumlah murid sebagai bagian penting untuk persiapan anggaran implementasi program strategis itu.

"Kita juga sudah siapkan anggarannya yang nantinya disalurkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatur realisasi program MBG," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, Arby Mamangsa menjelaskan, program strategis Presiden Prabowo Subianto yang nantinya diberikan kepada siswa sekolah itu merupakan langkah konkret perhatian dan dukungan pemerintah terhadap asupan gizi setiap akan sekolah.

"Terdapat 43.310 siswa yang tersebar pada 294 satuan pendidikan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya mulai dari TK hingga SMA/SMK menjadi target dari program MBG," jelasnya.

Dia mengatakan, uji coba program Presiden Prabowo Subianto itu sudah dan sedang dilaksanakan di beberapa sekolah di Kota Sorong.

"Ini menunjukkan bahwa kita sangat mendukung program MBG itu untuk kepentingan kualitas SDM anak didik ke depan," ucapnya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan terus melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis, meskipun banyak penolakan dari berbagai pihak. Termasuk di antaranya kalangan profesor.

Dilansir detikNews, hal itu diungkapkan Prabowo di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, pada Kamis (19/12). Awalnya Prabowo menyinggung banyaknya ejekan terhadapnya karena program makan bergizi gratis.

Prabowo mengaku sudah biasa mendapat ejekan dan visi-misinya untuk mengentaskan kemiskinan diragukan.

"Memang banyak yang mengejek Prabowo Subianto. Saya memang sudah biasa diejek. Dari dulu saya diejek. Dari dulu saya difitnah. Sekarang pun mereka tidak percaya. Apa iya kemiskinan bisa dikurangi," ujar Prabowo di hadapan para mahasiswa Indonesia.

Prabowo menyebut ada kalangan profesor yang juga mempertanyakan program unggulannya tersebut. Dia mengaku bingung karena programnya tidak disetujui oleh kalangan orang pintar.

"Sekarang ada profesor-profesor yang pintar-pintar kok tidak setuju. Heran saya. Profesor pintar atau bodoh, saya nggak tahu," kata Prabowo disambut tepuk tangan hadirin.

Menurutnya, program makan bergizi gratis ini akan menguntungkan terutama bagi anak-anak yang kesulitan mendapatkan makan bergizi. Dia mengecam pihak-pihak yang tidak setuju karena sama dengan tidak peduli pada nasib anak-anak yang kelaparan.

"Mungkin pintar otaknya, tapi hatinya, hatinya tidak, hatinya tidak bisa merasakan kalau anak-anak itu, anak lapar itu sekolah tidak bisa merasakan bagaimana caranya? Dia tidak bisa merasakan," sambungnya.

Karena itu, meski mendapat banyak penolakan, Prabowo menegaskan program makan bergizi gratis akan tetap dilanjutkan. Dia optimistis masyarakat mendukung penuh programnya tersebut.

"Saya tidak ragu-ragu, nggak apa-apa saya diejek, saya yakin saya berada di atas jalan yang benar, saya yakin rakyat Indonesia mendukung saya, saya akan teruskan," imbuhnya.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah