pkp

Ara Klaim Kementeriannya Hemat: Kami Nggak Pernah Rapat di Hotel

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengaku jarang mengadakan rapat di hotel, terutama hotel mewah. Menjalankan pesan dari Presiden Prabowo, ia mengaku ingin berhemat.

Hal ini ia ucapkan saat menghadiri acara Rakernas Himperra 2024 bertajuk Dialog Kebangsaan Perumahan Rakyat: Kupas Tuntas Peluang dan Tantangan Program 3 Juta Rumah untuk Rakyat di JW Marriot, Jakarta.

"Pak Prabowo sudah katakan, kita harus berhemat, ya. Tidak usah pertemuan keluar uang yang tidak perlu, tidak usah rapat-rapat di hotel mewah. Kalau kementerian kami (PKP), tidak pernah rapat di hotel," kata Ara pada Kamis (19/12/2024).

Ia datang ke hotel hanya pada saat kunjungan kerja yang diundang oleh pengembang properti.

"Kami baru datang ke hotel, kalau diundang asosiasi (pengembang). Saya datang ke hotel waktu diundang REI, di Trans Park Bandung, Apersi di Pecenongan. Jadi kita ini kementeriannya hemat," lanjutnya.

Lebih lanjut, Ara mengingatkan pentingnya untuk bekerja secara konkret dengan hasil yang nyata.

Sejak awal menjadi Menteri PKP, ia sudah berkali-kali hadir dalam berbagai pertemuan dengan beberapa kementerian, Otorita Jasa Keuangan (OJK), Bank BTN (persero) Tbk, BP Tapera, pengembang, dan stakeholder terkait untuk membahas pengadaan rumah rakyat. Termasuk di dalamnya terkait Program 3 Juta Rumah.

Awal tahun nanti, Ara akan melihat kembali kesiapan pengembang, perbankan, hingga Tapera untuk jadi pertimbangan bagi Kementerian Keuangan.

"Supaya nanti Pak Dirjen Perbendaharaan ini bisa ambil kesimpulan. Benar nggak bahwa pengembangnya siap, banknya siap, Taperanya siap. Supaya kita membuat pertemuan-pertemuan kita dari seremonial menjadi pertemuan-pertemuan kerja yang konkret," jelas Ara.

Seperti yang diketahui, Kementerian PKP mendapat anggaran APBN tahun 2025 sebesar Rp 5,23 triliun dan kuota FLPP Rp 33,06 triliun. Jumlah rumah yang dapat terbangun dengan anggaran 2025 tersebut hanya sekitar 257.431 unit atau 8,58% dari target 3 juta per tahun.

Dengan data yang konkret sesuai di lapangan, diharapkan Kementerian Keuangan bisa mengambil keputusan dengan bijak untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

(aqi/das)

Kans Japfa (JPFA) di Program Makan Bergizi Gratis, plus Target Sahamnya

JAKARTA, investor.id – PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) merupakan perusahaan swasta pertama yang mendanai uji coba implementasi program makan bergizi gratis (MBG). Japfa diperkirakan bakal memperoleh kontrak businesstogovernment (B2G) yang signifikan dalam waktu dekat.

Japfa telah melaksanakan uji coba program makan bergizi gratis (MBG) di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Saat itu, paket makanan bergizi tersebut seharga Rp 12.000. Dengan demikian, Japfa harus melakukan penyesuaian harga karena anggaran program yang baru rata-rata sebesar Rp 10.000.

Program makan bergizi gratis (MBG) diperkirakan memiliki 82,9 juta penerima manfaat. Daging ayam dan telur merupakan sumber protein yang paling mungkin untuk dikembangkan. Sebab keduanya mengalami surplus pasokan domestik bersih sebanyak 0,12 juta ton dan 0,17 ton, menurut data Kementerian Pertanian. Sedangkan daging sapi dan susu mengalami defisit pasokan nasional sebesar 0,4 miliar ton dan 3,7 ton.

Emiten berkode saham JPFA tersebut juga memiliki jaringan distribusi yang luas dengan 160.000 titik di seluruh Indonesia. “Dengan kolaborasi antara JPFA dan pemerintahan Prabowo untuk mengimplementasikan uji coba program makan bergizi gratis, JPFA diperkirakan bakal memperoleh kontrak businesstogovernment (B2G) yang signifikan dalam waktu dekat,” tulis analis NH Korindo Sekuritas Indonesia, Ezaridho Ibnutama dalam risetnya.

Sementara itu, sepanjang Januari-September 2024, Japfa (JPFA) mencetak penjualan Rp 41,28 triliun, naik 9,3% yoy. Segmen peternakan komersial masih menjadi kontributor utama pendapatan sebesar 40,7%. Diikuti, pakan ternak 26,32%, pengolahan unggas dan produk konsumen 15,25%, akuakultur 8,35%, pembibitan unggas 5,7%, serta perdagangan dan lainnya 3,68%.

Rekomendasi dan Target Harga Saham

Adapun kenaikan beban pokok penjualan JPFA lebih lambat sebesar 4,68% yoy menjadi Rp 33,34 triliun, karena biaya bahan baku hanya meningkat 2,7% yoy menjadi Rp 26,76 triliun. Efisiensi yang lebih tinggi disebabkan oleh perubahan SOP, harga jagung yang lebih murah, dan digitalisasi dalam operasional.

Hal itu menghasilkan gross profit margin (GPM) yang lebih tinggi sebesar 19,24% dibandingkan 15,68% pada Januari-September 2023. “Laba kotor melejit 125,8% yoy menjadi Rp 2,25 triliun. Diikuti, peningkatan net profit margin (NPM) menjadi 5,44% dari 2,63%,” jelas Ezaridho.

Dengan berbagai faktor tersebut, NH Korindo Sekuritas mempertahankan rekomendasi buy saham JPFA. Target harga saham JPFA dinaikkan menjadi Rp 2.500 dari sebelumnya Rp 2.100. Target harga baru itu mencerminkan P/E sebesar 10 kali dari rata-rata 3 tahun.

Risiko utamanya jika pemerintah terus menyesuaikan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) ke bawah. Selain itu, harga-harga komoditas pangan dapat meningkat seiring dengan ancaman perang dagang dan ancaman virus flu burung yang bisa menyebabkan krisis pasokan unggas.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Waspadai Potensi Food Waste dalam Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA, investor.id - Ekonom Senior sekaligus Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal mengingatkan pemerintah munculnya potensi permasalahan food waste, buntut pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis menjadi Rp 10.000 per porsi.

Menurut Faisal, ada sejumlah permasalahan yang perlu diantisipasi pemerintah untuk memastikan progam Makan Bergizi Gratis berjalan baik mulai Januari 2025 mendatang.

"Selain memastikan distribusinya lancar, perlu memastikan kualitas dari makanannya itu juga bagus, untuk menghindari hal-hal yang tidak diprediksi. Salah satunya adalah food waste. Jadi banyak juga kasus dimana makanan yang sudah dikasihkan pada saat pilot project itu terbuang," ungkap Faisal, saat ditemui di kantor Core Indonesia, Jakarta, Rabu (19/12/2024).

Faisal khawatir, minimnya anggaran makan bergizi gratis saat ini dapat mengurangi nilai mutu dari kualitas makanan dan pilihan menu yang disajikan. Apalagi, makan bergizi gratis ini menyasar anak-anak dan ibu hamil yang kerap memiliki preferensi menu tertentu.

"Misalkan ketika sebagian daripada anak sekolah itu tidak teredukasi pentingnya sayur misalnya, mereka nggak mau makan sayurnya, jadi sayurnya dibuang. Jadi cuma makan yang dia suka aja. Jadi artinya menimbulkan food waste," ujarnya.

Karena itu, Faisal menekankan agar pemerintah dapat mematangkan persiapan-persiapan tersebut, termasuk edukasi terhadap penerima manfaat, sebelum program ini akan diimplementasikan.

Di samping itu, Faisal menyampaikan, anggaran Rp 10.000 per orang untuk satu porsi makan ini sangatlah minim, apalagi jika diterapkan di daerah dengan biaya produksi dan biaya hidup yang tinggi.

"Rp 10.000 itu sudah tipis banget. Apalagi kita kalau mempertimbangkan variasi biaya hidup antar daerah gitu ya. Di luar Jawa terutama, rata-rata kan lebih mahal dibandingkan dengan di Jawa," ucapnya.

Menurut Faisal, langkah pemerintah memangkas anggaran makan bergizi demi menjaring sebanyak-banyaknya penerima manfaat adalah keputusan yang kurang tepat.

"Pemerintah pengen sebanyak mungkin beneficiaries-nya ya. Tapi kalau kemudian ditekan harganya sampai pada titik dimana mutu itu jadi trade off-nya, terutama di daerah-daerah di Indonesia ini memang luar biasa variasinya," ujarnya.

"Kita lihat dari UMR saja lah, UMR itu kan jauh banget bedanya ya. Antara Jawa Tengah sama Jawa Barat itu saja bisa jauh banget. Nah jadi itu titik hal yang perlu diperhatikan. Jadi jangan one size fits all. Jangan Rp 10.000 untuk seluruh daerah," tambahnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Solo -

Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya meninjau pelatihan juru masak di SMK Negeri 4 Solo. Pelatihan juru masak ini untuk mendukung program makan bergizi gratis.

Riefky berkata pelatihan tersebut untuk meningkatkan kualitas juru masak dalam mendukung program makan bergizi gratis Prabowo-Gibran. Dalam hal ini kementerian menggandeng 30 orang yang tergabung dalam Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI).

"Jadi pelatihan juru masak ini adalah untuk mendukung program Bapak Prabowo (Subianto) dan Mas Gibran (Rakabuming Raka) dalam terkait dengan program makan bergizi. Tujuannya adalah juga untuk memberikan, meningkatkan kapasitas dari para juru masak untuk mendukung program Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita ke depan," kata Riefky ditemui SMK Negeri 4 Solo, Kecamatan Laweyan, Kamis (19/12/2024).

Riefky mengatakan pelatihan juru masak ini juga sebagai cara untuk meningkatkan kualitas makanan meskipun dengan anggaran yang minim. Diketahui, untuk anggaran makan bergizi gratis senilai Rp 10 ribu per porsi.

"Ya harapan kita semua (anggaran minim makanan berkualitas), harapan pemerintah daerah, tentu kami dari kementerian dan BGN (Badan Gizi Nasional) dan Bapak Presiden itu harapannya kan seperti itu. Tapi untuk anggaran kan dari Badan Gizi Nasional, kami hanya membantu untuk melatih kapasitas daripada juru masak bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional," jelasnya.

Mengenai program makan bergizi gratis, Riefky menyebut saat ini masih berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional yang rencananya akan dilaksanakan di 3.000 titik di tahap awal.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya meninjau pelatihan juru masak program bergizi gratis di SMKN 4 Solo, Kamis (19/12/2024). Foto: Tara Wahyu/detikJateng

"Nah terkait juga dengan program makan siang gratis, kami saat ini sedang juga berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional yang rencananya juga akan dimulai akhir tahun program tersebut. Akan ada 3.000 titik di tahap awal. Nah kami juga sedang berkoordinasi untuk berkolaborasi untuk melatih para juru masak-juru masak yang nanti akan disediakan oleh BGN bekerja sama dengan Pemda di berbagai daerah di Indonesia," ucap Riefky.

Sementara itu, Wali Kota Solo, Teguh Prakosa mengatakan kolaborasi antara Menteri Ekonomi Kreatif untuk menyiapkan juru masak yang mumpuni. Harapannya mereka bisa memenuhi nilai gizi meski dengan nilai bahan Rp 10 ribu.

"Berkolaborasi ekonomi kreatif menyiapkan juru masak bagaimana masak yang bergizi dengan nilai bahan 10.000. Tinggal nanti disodorkan ke kementerian yang bertanggung jawab atas Badan Gizi Nasional, mau dipakai apa enggak," ujar Teguh.

Menurutnya, kolaborasi ini menjadikan semua tegak lurus dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

"Jadi kolaborasi ini menjadikan semua, menjadi tegak lurus antara pemerintah pusat ke daerah ini menjadi tujuan utama bagaimana mengembangkan supaya anak-anak tidak stunting, itu saja," pungkasnya.

Video Menkraf Ingin Panggil Para Promotor Bahas Event Bermasalah

(apu/ams)

Relokasi Warga ke Rusunawa Rancaekek, Maruarar: Bukti Kolaborasi Pemerintah dan Swasta

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan relokasi warga kolong jembatan dan kawasan kumuh ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kecamatan Rancaekek dan Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, merupakan hasil dari koordinasi intens antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta.

Menurut Ara, sapaan akrabnya, proyek ini telah dipersiapkan sejak dua minggu lalu, setelah melakukan survei lokasi dan memindahkan warga dari kawasan kumuh seperti bawah jembatan Pasopati dan Tamansari.

“Dua minggu lalu kita survei lokasi ini, dan juga nanti kita ke bawah Pasopati, Tamansari. Di situ sampahnya banyak dua minggu lalu berserakan, kita juga pindahkan warga yang ada di situ, ada juga di Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung, ada tiga,” ujar Ara saat mengunjungi dan meresmikan Rusunawa Rancaekek, Rabu (18/12).

Totalnya ada 98 kepala keluarga yang akan menempati dua lokasi Rusunawa, yakni di Rancaekek dan Selokan Jeruk.

Adapun, proses relokasi tersebut mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah setempat.

“Selama sebulan ini, Pak Mendagri pemimpin rapat di rumahnya dua kali, melalui Zoom beberapa kali, dikasih arahan koordinasi, dan saya juga mendengar kebijakan yang dilakukan hari ini membuktikan Pemda Jawa Barat dan juga tiga kota tadi, dua kota dan satu kabupaten itu bekerja dengan kolaborasi luar biasa,” tambah Ara.

Ara juga menyampaikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan di Bandung dan Jawa Barat yang telah berpartisipasi dalam program Corporate Social Responsibility (CSR), yang turut membantu dalam pembangunan Rusunawa.

Menurutnya, CSR ini menunjukkan adanya gotong royong yang solid antara pemerintah dan sektor swasta untuk kepentingan masyarakat.

“Terima kasih karena CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Bandung, di Jawa Barat sudah mulai terjadi, artinya gotong royong terjadi di sini. Jadi termasuk dari Baznas juga, sangat membantu sekali,” katanya.

Lebih lanjut, Ara mengatakan fasilitas di rusunawa tersebut sangat layak huni dan manusiawi. Ia juga melihat betapa kondisi warga yang sebelumnya tinggal di bawah jembatan kini bisa menempati hunian yang lebih layak.

“Kami tadi melihat tempatnya sangat bagus, sangat manusiawi. Bayangkan ada yang dari bawah jembatan, ada yang tidak layak, sekarang bisa melihat tempat ini yang memadai,” ujar Maruarar dengan bangga.

Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan warga, program pelatihan keterampilan juga akan diberikan, seperti pelatihan menenun dan menjahit.

“Bapak Menteri Sosial yang mementingkan bantuan sosial, selama satu tahun nanti itu dipersiapkan dengan pelatihan-pelatihan, seperti yang tadi kita lihat, menenun, menjahit, dan karyanya juga bagus. Tadi Pak AHY, Pak Mendagri, saya juga beli. Jadi, waktu-waktu luang ibu-ibu bisa buat sesuatu yang bermanfaat, supaya menambah penghasilannya,” ujar Ara.

Tentang kelanjutan program ini, Ara menyatakan optimisme bahwa pembangunan rusunawa akan berlanjut dan semakin diperkuat. “Insya Allah ini akan menjadi program yang juga harus diperkuat sumber penganggarannya, juga harus diyakinkan, kemudian pekerjaannya juga harus berkualitas,” tuturnya.

(Febrina Ratna)

Menteri PKP yakin 3 juta rumah rakyat bisa terbangun dengan kolaborasi

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meyakini tiga juta rumah bagi rakyat bisa terbangun dengan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga pengembang perumahan.

"Kami ini kementerian dengan anggaran Rp5 triliun. Kalau cuma bangun rumah pakai anggaran Rp5 triliun, tahun depan hanya ada 250 ribu rumah lebih. Tapi bersama-sama, Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur, Kementerian PU, bersama Pemda-Pemda, developer, kita berdoa, semoga 3 juta rumah bisa kita bangun buat rakyat Indonesia bersama-sama," kata Maruarar dalam peresmian apartemen transit di Rusunawa Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu petang.

Sejauh ini, kata Maruarar, pihaknya telah mendapat komitmen untuk beberapa bantuan perumahan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan(CSR), seperti 250 rumah dari Agung Sedayu di Tangerang; dari Adaro di Berau Kalimantan Timur; 250 rumah dari Astra untuk masyarakat membutuhkan, yang menurut dia merupakan semangat gotong royong yang nyata.

"Belum lagi dari yang lain, Sinarmas, Barito, dan lain sebagainya. Artinya ini adalah semangat gotong royong, yang kita sampaikan di judul itu sudah bukan basa-basi lagi hanya dipidatokan, tapi dikerjakan. Tadi saya cek staf saya, sudah ada yang kasih tanah di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, dan cukup banyak di tempat-tempat lain. Saya doakan juga di Jabar makin banyak bergotong royong membangun rumah rakyat dan usahanya tambah maju," ujarnya.

Terkait dengan apartemen transit di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk yang Rabu ini diresmikan, Maruarar mengatakan ini adalah hasil proses pembahasan yang panjang lintas kementerian seperti Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpinnya.

"Dan saya bahagia, di mana dua pekan lalu saya ke sini, terlihat bagaimana Pemda Jabar bisa membina ibu-ibu di sini, di mana sore-sore sambil jaga anak bisa merajut dan dijual melalui sosial media dan dapat uang. Saya tanya mereka mendapat rata-rata Rp1-Rp1,5 juta, dan itu sangat membantu perekonomian keluarga," tuturnya.

Program yang memberi kesempatan pada warga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan wilayah yang jadi lokasi tempat tinggal mereka menjadi lebih baik untuk publik, menurut Maruarar, juga dinilainya menjadi peninggalan manis dari Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin.

"Terima kasih untuk kebaikannya Pak Bey. Semoga Pak Bey meninggalkan kenangan yang manis bagi rakyat Jawa Barat, catatan yang manis. Bukan soal lamanya Pak Tetapi selama menjabat itu berbuat kebaikan apa. Itu yang paling penting Buat apa kita lama-lama menjabat tapi tidak ada kebaikan. Rakyat mencatat Bapak berbuat banyak kebaikan di Jawa Barat," ujar Maruarar menambahkan.

Di lokasi yang sama, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menjelaskan bahwa program ini dijalankan lewat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, serta dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, Kemendagri, perguruan tinggi, Baznas, dunia usaha dan masyarakat sipil dengan menghadirkan solusi yang terintegrasi.

Di mana selain difasilitasi hunian layak di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk, tapi juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar mereka dapat keluar dari kemiskinan ekstrim.

Bey menjelaskan dalam tahap pertama ini ada 98 kepala keluarga atau setara 384 jiwa yang menjadi peserta program ini, yang terdiri dari Kota Bandung sebanyak 33 kepala keluarga dan Kota Cimahi sebanyak 15 kepala keluarga yang ditempatkan di Rusunawa Rancaekek.

"Kemudian dari Kabupaten Bandung ada 50 kepala keluarga yang menempati Rusunawa Solokanjeruk," ucap Bey.

Bey menyebutkan bahwa kedua Rusunawa tersebut dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian 58 unit di Rusunawa Rancaekek dan 58 unit Rusunawa Solokanjeruk.

Bey juga mengatakan bahwa selain mendapatkan fasilitasi Rusunawa dan pelatihan kewirausahaan sesuai minat dan bakatnya, para peserta program juga mendapatkan bantuan dana selama masa adaptasi yang terdiri dari Rp840 ribu per bulan/KK dari Pemprov Jabar, Rp600 ribu per bulan/jiwa dari Baznas provinsi dan kabupaten/kota, serta Rp1 juta per kepala keluarga, untuk perlengkapan keluarga sebagai langkah awal untuk memastikan kehidupan mereka lebih stabil.

"Para peserta juga dimasukkan ke dalam DTKS dan mendapatkan perlindungan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. namun keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya hunian tapi juga dari transformasi kehidupan mereka," ujar Bey Machmudin.