Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menandatangani komitmen bersama untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Jakarta.

"Kami dari Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menyambut dengan baik komitmen ini, dan berkomitmen untuk mendukung membangun rumah yang layak dan terjangkau," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASPPRIN Diovio Alfath di Gedung Auditorium Kementerian PU Jakarta, Senin.

Diovio optimistis program ini bisa berjalan dengan baik melihat keseriusan semua pemangku kepentingan untuk memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai wadah para pengusaha untuk membangun perumahan rakyat, ASPPRIN menyambut dengan baik penandatanganan komitmen bersama ini.

Menurut Diovio, pihaknya juga berharap program perumahan ini ke depannya menguatkan prinsip pembangunan berkelanjutan, salah satu contoh rumah subsidi yang dikembangkan ASPPRIN di Cilacap.

"Mungkin bisa menjadi percontohan, di mana kami membangun Net Zero Housing, rumah dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan sebagai salah satu upaya mendukung Indonesia bebas karbon 2060," jelasnya.

Komitmen bersama ini ditujukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Dr. Heru Pudyo Nugroho selaku Komisioner BP Tapera lalu dilanjutkan dengan sambutan kunci dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025 dengan bank penyalur.

Setelah itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait memberikan sambutan yang dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah.

Kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan kepada bank penyalur dan pemangku kepentingan perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menandatangani komitmen bersama untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Jakarta.

"Kami dari Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menyambut dengan baik komitmen ini, dan berkomitmen untuk mendukung membangun rumah yang layak dan terjangkau," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASPPRIN Diovio Alfath di Gedung Auditorium Kementerian PU Jakarta, Senin.

Diovio optimistis program ini bisa berjalan dengan baik melihat keseriusan semua pemangku kepentingan untuk memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai wadah para pengusaha untuk membangun perumahan rakyat, ASPPRIN menyambut dengan baik penandatanganan komitmen bersama ini.

Menurut Diovio, pihaknya juga berharap program perumahan ini ke depannya menguatkan prinsip pembangunan berkelanjutan, salah satu contoh rumah subsidi yang dikembangkan ASPPRIN di Cilacap.

"Mungkin bisa menjadi percontohan, di mana kami membangun Net Zero Housing, rumah dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan sebagai salah satu upaya mendukung Indonesia bebas karbon 2060," jelasnya.

Komitmen bersama ini ditujukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Dr. Heru Pudyo Nugroho selaku Komisioner BP Tapera lalu dilanjutkan dengan sambutan kunci dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025 dengan bank penyalur.

Setelah itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait memberikan sambutan yang dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah.

Kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan kepada bank penyalur dan pemangku kepentingan perumahan.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menerima banyak keluhan dari para pengembang karena kendala pada proses Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Hal ini disampaikannya dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan FLPP dan Tapera 2025. Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan, banyak masyarakat berpenghasilan menengah (MBR) yang berminat untuk mengajukan KPR namun kesulitan karena tersandung SLIK OJK.

"Ini pengembang banyak sekali komplain soal kena OJK checking. Jadi saya tanya, kalau OJK checking di siapa? Di ibu Kiki," kata Ara di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Senin (23/12/2024).

Selanjutnya, Ara pun mempersilahkan Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto untuk bersuara. Joko mengatakan, setidaknya ada sebanyak 40% konsumen yang terkendala SLIK.

"Bu kalau kami di peminat ataupun teman-teman yang mengakeses, MBR hampir 40% terhambat di SLIK-nya. Itu biasanya dari pinjol, kemudian pinjol ada yang ilegal maupun legal," ujar Joko, dalam kesempatan yang sama.

Atas kondisi ini, Joko pun jadi teringat dengan upaya Presiden Prabowo Subianto dalam menghapus buku atau utang UMKM. Ia mempertanyakan, apakah kira-kira memungkinkan bila hal serupa dilakukan untuk kasus ini. "Apakah OJK bisa mengikuti Pak Prabowo untuk menghapuskan yang di bawah Rp 2 juta atau dibatasi 2 tahun SLIK itu jangan sampa di atas keputusan hakim," katanya.

Merespons pertanyaan tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan sejauh ini data pinjol legal belum terintegrasi secara penuh dengan SLIK. Dengan demikian, cicilan pinjol legal belum berdampak terhadap SLIK.

"Kalau untuk pinjol pak, yang legal ya, itu datanya baru mau diintegrasikan jadi pasti bukan karena yang pinjol itu (terkendala SLIK)," kata Kiki dalam kesempatan yang sama.

Kiki juga bilang, dirinya juga mendapat informasi bahwa banyak masyarakat yang kesulitan mengajukan KPR karena kendala SLIK ini. Namun menurutnya, kebanyakan dari masyarakat yang terkendala SLIK ini disebabkan karena tunggakan pada cicilan paylater, kartu kredit, hingga cicilan motor.

Sedangkan menyangkut usulan hapus utang, menurutnya saat ini OJK tengah menggodok aturan lanjutan terkait program penghapusan buku dan tagih. Detail aturan tersebut juga hingga saat ini masih terus didiskusikan.

"Kita sudha akan mengeluarkan ketentuan dan diskusi dengan perbankan juga bagaimana pelaksanaannya. Supaya tidak menimbulkan juga moral hazard, terus kemudian nanti kriterianya seperti apa, jadi hopefully nanti akan mendukung program Pak Ara. Jadi mereka-mereka bisa untuk mengajukan kredit lagi di masa yang akan datang," ujarnya.

(shc/fdl)

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menandatangi komitmen Bersama untuk menyukseskan program 3 juta rumah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta.

"Kami dari Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menyambut dengan baik komitmen ini, dan juga berkomitmen untuk mendukung membangun rumah yang layak dan terjangkau, " kataSekretaris Jenderal (Sekjen) ASPPRIN di Diovio Alfath di Gedung Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Senin.

Diovio optimis program ini bisa berjalan dengan baik melihat keseriusan semua pemangku kepentingan untuk memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi Masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai wadah para pengusaha untuk membangun perumahan rakyat, ASPPRIN tentunya menyambut dengan baik penandatanganan komitmen bersama ini.

Menurut Diovio, pihaknya juga berharap program perumahan ini kedepannya menguatkan prinsip pembangunan berkelanjutan, salah satu contoh rumah subsidi yang dikembangkan ASPPRIN di Cilacap.

"Mungkin bisa menjadi percontohan, dimana kami membangun Net Zero Housing, rumah dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan sebagai salah satu upaya mendukung Indonesia bebas karbon 2060," jelasnya.

Komitmen bersama ini ditujukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Dr. Heru Pudyo Nugroho selaku Komisioner BP TAPERA lalu dilanjutkan dengan keynote speech dari Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan TAPERA Tahun 2025 dengan bank penyalur.

Setelah itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait memberikan keynote speech yang dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah.

Kegiatan ditutup dengan pemberian reward kepada bank penyalur dan pemangku kepentingan perumahan.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melaporkan telah menyalurkan 35.399 unit rumah murah lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho merinci, selama 2 bulan belakangan semenjak Presiden Prabowo Subianto menjabat, anggaran yang telah disalurkan untuk penyaluran 35.539 unit itu mencapai Rp4,45 triliun.

"Dari 20 Oktober telah teralisasi sebanyak 35.399 unit senilai Rp4,45 triliun. Terima kasih Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait yang selalu mendorong kami untuk terus mengakselrasi KPR Subsidi," jelasnya di Auditorium Kementerian PU, Senin (23/12/2024).

Lebih lanjut, Heru menegaskan bahwa capaian realisasi FLPP sepanjang 2 bulan belakangan itu posisinya di atas rata-rata penyalurran pada bulan-bulan sebelumnya.

Adapun, realisasi sebanyak 35.399 unit rumah itu juga diklaim sebagai langkah awal yang baik dalam menyukseskan program 3 juta rumah ke depan.

"Alhamdulilah 2 bulan ini merupakan capaian yang luar biasa di atas dari capaian pada bulan sebelumnya, ini menjadi komitmen kita dalam menyukseskan program 3 juta rumah," tegasnya.

Namun demikian, belum diketahui pasticberapa kuota FLPP yang bakal digulirkan pemerintah pada tahun depan.

Akan tetapi, sebelumnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengusulkan kuota rumah subsidi dapat tembus 500.000 unit.

Ara menjelaskan, pihaknya bakal memperluas alokasi FLPP itu hingga 500.000 sebagai langkah untuk mencapai target program 3 juta rumah.

“Kemudian di FLPP, kalau kita mengajukannya Pak Rionald [Dirjen Kekayaan Negara], tolong [sampaikan] nanti kalau ada Pak Isa [Dirjen Anggaran Kemenkeu], kami pengennya 500.000, pak,” kata Maruarar dalam Diskusi Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah, di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Jakarta -

Kuota untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditetapkan sebanyak 220.000 unit untuk tahun depan. Hal ini berdasarkan dana eksisting yang tersedia.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 28,2 triliun untuk disalurkan 220.000 unit rumah melalui skema FLPP.

"Di tahun 2025 pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana Rp 28,2 triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220 ribu unit rumah dengan skema saat ini 75% APBN, 25% perbankan," kata Heru dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).

Menurutnya, kuota FLPP bisa didapat lebih banyak lagi apabila skema pendanaan yang ada diubah menjadi 50% dari APBN dan 50% dari perbankan. Dengan skema tersebut ditargetkan kuota FLPP yang disalurkan bisa menjadi lebih dari 300.000 unit. Namun, skema tersebut masih terus digodok oleh pihaknya dan perbankan.

Heru berharap, penyaluran FLPP sudah bisa dilakukan pada awal Januari 2025. Hal ini sebagai langkah untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Awal Januari 2025 mendatang, perbankan sudah dapat melaksanakan akad FLPP. Untuk itu mohon kesiapan dari para stakeholder terutama perbankan dan pengembang untuk memastikan bahwa rumah sudah ready stock. Upaya ini merupakan terobosan nyata arahan bapak menteri dalam rangka mempercepat realisasi flpp untuk mendukung program 3 juta rumah," ungkapnya.

Dalam acara ini hadir juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait; Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban; Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi; para pengembang perumahan; dan 39 bank penyalur.

(abr/zlf)

Bima -

Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menjelaskan soal wacana tanah sitaan dari koruptor yang hendak dijual murah dan dibangun rumah rakyat. Fahri mengungkapkan itu merupakan hak dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Itu melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) ya. Karena soal itu hak (wewenang) Kejagung," kata Fahri Hamzah kepada detikBali di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/12/2024).

Fahri menjelaskan proses kebijakan tersebut. Menurutnya, Kejagung akan menyerahkan tanah sitaan dari koruptor itu kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Setelah tuntas di situ, baru kami manfaatkan," ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini.

Fahri mengungkapkan wacana tersebut kini tengah dibahas dan difinalisasi bersama Ditjen Kekayaan Negara. Menurutnya, akan ada banyak yang terlibat dalam pembahasan, mengingat persoalan tersebut melibatkan lintas departemen.

Khusus di Kementerian PKP, ada Ditjen Kawasan Permukiman yang mengurus kebijakan tersebut bersama Ditjen Pengadaan Tanah. Kementerian PKP juga akan mengumpulkan semua tanah yang siap bangun untuk rumah.

"Inilah yang kami ambil dari beberapa tempat. Kami data, kami kerjasamakan dengan yang mau bangun (rumah)," jelas Fahri.

Diberitakan sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengusulkan agar tanah hasil sitaan koruptor dijual murah kepada masyarakat yang kurang mampu. Ara mengungkapkan usulan itu telah disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dimasukkan dalam Program Strategis Nasional (PSN) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Ara ini di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024 di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024). Ara menerangkan program itu direncanakan menyasar MBR pada 30 hingga 50 kota di Indonesia.

"Bagaimana tanah-tanah dari kejaksaan, satu kasus saja ada 1.000 hektare dari eks BLBI. Bagaimana tanah-tanah koruptor itu bisa kami berikan atau kami jual dengan harga murah kepada rakyat, saya pikir negara ini akan bagus. Mohon doanya," jelas Ara dilansir dari detikNews.

Ara mengaku usulan itu tercetus setelah dirinya bertemu dengan perwakilan Bank Dunia (World Bank). Sebab, menurutnya, penduduk yang belum memiliki rumah bisa masuk dalam kategori miskin. Ara menyebut, berdasarkan Bank Dunia, indikator warga yang kekurangan konsumsi kalori harian sudah dianggap masuk kategori masyarakat miskin.

"Saya pikir sangat pantas kami masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah pertama masuk kategori miskin. Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin, sementara dia belum punya rumah?" ungkap Ara.

(iws/gsp)

IDXChannel - Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho memberikan respons terkait adanya usulan dari Satgas Perumahan untuk berubah menjadi Badan Investasi Perumahan.

Heru menilai usulan tersebut masih memerlukan pembahasan lebih jauh. Hal ini agar perubahan tersebut mampu mengakomodir lebih besar dalam penyaluran pembiayaan perumahan, khususnya segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saya kira itu kan diskusi dengan Satgas, kita hormati usulan itu, kan itu dalam rangka breakthrough, supaya Tapera lebih baik ke depan, sebagai penyedia likuiditas, yang murah dan jangka panjang," ujar Heru saat ditemui di Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Senin (23/12/2024).

Heru mengaku usulan perubahan BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan akan dibahas jauh bersamaan dengan pembentukan Komite BP Tappera yang baru.

Lewat pembentukan Komite Tapera yang baru itu, Heru mengungkapkan, telah mengusulkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sebagai Ketua Komite lembaga pengelola tabungan perumahan itu.

"Tapi kan itu perlu diskusi lagi, aktualisasi di bawah koordinasi Pak Menteri (PKP) kan beliau Ketua Komite kami nanti ke depan. Masih menunggu Keppres (pengangkatan Komite BP Tappera)," kata dia.

Sekadar informasi, sebelumnya Kementerian PKP telah mengajukan perubahan anggota Komite BP Tapera. Hal ini terkait dengan perubahan kabinet dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo 2019-2024 menjadi Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PKP Iwan Suprijanto menjelaskan, hingga saat ini anggota Komite BP Tapera masih tertulis dijabat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, yang mana saat ini telah menjabat sebagai Kepala Otorita IKN.

"Menteri PKP bersurat ke Presiden atas permintaan Komisioner BP Tapera untuk perubahan Komite sehubungan dengan perubahan Kabinet," ujarnya dalam keterangan resmi (28/11/2024).

(Dhera Arizona)

JAKARTA, iNewsDepok.id - Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menandatangi komitmen bersama untuk menyukseskan program 3 juta rumah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

Penandatangan berlangsung di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (23/12/2024).

Komitmen ditujukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) Tahun 2025. 

Acara dibuka Dr. Heru Pudyo Nugroho selaku Komisioner BP TAPERA lalu dilanjutkan dengan keynote speech dari Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan TAPERA Tahun 2025 dengan bank penyalur. 

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait memberikan keynote speech yang dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah. 

Kegiatan ditutup dengan pemberian reward kepada bank penyalur dan pemangku kepentingan perumahan. 

Sebagai wadah para pengusaha untuk membangun perumahan rakyat, ASPPRIN menyambut dengan baik penandatanganan komitmen bersama ini. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASPPRIN di Diovio Alfath menyatakan komitmen untuk mendukung pembangunan rumah yang layak dan terjangkau.

"Kami optimis program ini bisa berjalan dengan baik melihat keseriusan semua pemangku kepentingan untuk memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi Masyarakat berpenghasilan rendah," jelas di Diovio Alfath di Gedung Auditorium Kementerian PU, Jakarta. 

Menurut Diovio, pihaknya juga berharap program perumahan ini kedepannya menguatkan prinsip pembangunan berkelanjutan, salah satu contoh rumah subsidi yang dikembangkan ASPPRIN di Cilacap.

"Mungkin bisa menjadi percontohan, dimana kami membangun Net Zero Housing, rumah dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan sebagai salah satu upaya mendukung Indonesia bebas karbon 2060," jelasnya.

Editor : Mahfud

ASPPRIN berkomitmen untuk mendukung membangun rumah yang layak dan terjangkau

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menandatangani komitmen bersama untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Jakarta.

"Kami dari Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menyambut dengan baik komitmen ini, dan berkomitmen untuk mendukung membangun rumah yang layak dan terjangkau," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASPPRIN Diovio Alfath di Gedung Auditorium Kementerian PU Jakarta, Senin.

Diovio optimistis program ini bisa berjalan dengan baik melihat keseriusan semua pemangku kepentingan untuk memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai wadah para pengusaha untuk membangun perumahan rakyat, ASPPRIN menyambut dengan baik penandatanganan komitmen bersama ini.

Menurut Diovio, pihaknya juga berharap program perumahan ini ke depannya menguatkan prinsip pembangunan berkelanjutan, salah satu contoh rumah subsidi yang dikembangkan ASPPRIN di Cilacap.

"Mungkin bisa menjadi percontohan, di mana kami membangun Net Zero Housing, rumah dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan sebagai salah satu upaya mendukung Indonesia bebas karbon 2060," jelasnya.

Komitmen bersama ini ditujukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Dr. Heru Pudyo Nugroho selaku Komisioner BP Tapera lalu dilanjutkan dengan sambutan kunci dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025 dengan bank penyalur.

Setelah itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait memberikan sambutan yang dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah.

Kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan kepada bank penyalur dan pemangku kepentingan perumahan.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta agar asosiasi pengembang Realestat Indonesia (REI) bisa menyiapkan data dan lokasi rumah - rumah yang telah dibangun. Dirinya juga siap turun langsung ke lapangan serta menerjunkan tim dari Kementerian PKP pusat maupun Balai perumahan yang ada di daerah untuk mengecek rumah-rumah khususnya rumah bersubsidi yang dibangun pengembang untuk masyarakat.

"Tolong kasih saya data lengkap dari semua pengembang anggota REI. Lokasinya di mana saja serta lengkap dengan foto-foto bangunannya," ujar Menteri Maruarar saat menerima audiensi Asosiasi Pengembang REI dikutip Senin, 23 Desember 2024.

Maruarar menjelaskan, dirinya juga meminta data-data perumahan tersebut ke berbagai asosiasi pengembang perumahan selain REI. Hal itu bisa menjadi dasar Kementerian PKP untuk menyusun data pasokan rumah yang ada di lapangan serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait kuota KPR FLPP tahun depan.
Saat ini, Kementerian PKP juga fokus terhadap pembangunan rumah bersubsidi yang menurut pengembang perlu didorong pemerintah terkait dengan kuota KPR FLPP.

"Apalagi banyak pengembang yang mengusulkan agar kuota KPR FLPP bisa dimulai sejak awal tahun 2025 sehingga rumah bersubsidi yang telah dibangun bisa dimiliki masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan hunian," jelas dia.

Menurutnya, selama ini banyak pengembang perumahan melalui asosiasi pengembang yang menyatakan bahwa banyak rumah bersubsidi dibangun di lapangan namun tidak bisa akad KPR FLPP karena kuotanya habis.

"Jadi kami ingin agar ada data rumah dari asosiasi pengembang dan lokasinya yang sudah benar-benar di cek di lapangan sehingga kami rencananya bisa kirim surat ke Kementerian Keuangan tanggal 31 Desember mendatang bisa jadi dasar pemerintah untuk data rumah dan KPR FLPP rumah bersubsidi," kata dia.

Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (DPP REI) periode 2023-2027 Joko Suranto menyatakan akan berupaya menyiapkan data yang diminta oleh Menteri PKP dalam waktu dekat. Selain itu juga berkoordinasi dengan anggota REI untuk mendukung pendataan rumah yang akan dilaksanakan jajaran Kementerian PKP di seluruh wilayah Indonesia.

"Kami tentu mendukung penuh Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan rumah dan data perumahan di Indonesia selama ini memang belum terkoordinur dengan baik dan kami harap Kementerian PKP bisa merealisasikan hal itu sehingga rumah yang dibangun pengembang bisa membawa manfaat bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia," ungkap Joko.

(KIE)

Jakarta -

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa mengusulkan kepada Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk mengintegrasikan jaringan gas kota (jargas) dalam Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah. Hal itu dinilai mampu menghemat subsidi LPG.

"Jika dilaksanakan, KPPU mengestimasi adanya penghematan subsidi LPG sebesar Rp 3,5 triliun per tahun dan penghematan biaya impor LPG sebesar Rp 1,4 triliun per tahun, guna mempercepat swasembada energi dalam Asta Cita," kata Fanshurullah dalam keterangan tertulis, Minggu (22/12/2024).

Usulan ini disampaikan Ketua KPPU saat menerima Menteri PKP dan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah kemarin di Gedung KPPU Jakarta, Jumat (22/12/2024).

Kedua menteri tersebut datang ke KPPU guna mendalami saran dan pertimbangan yang disampaikan KPPU pada 4 Desember 2024 terkait prioritas pembangunan Jargas sesuai amanat Perpres No. 6 Tahun 2019. Melalui surat yang disampaikan kepada Menteri PKP tersebut, KPPU menilai bahwa tidak berjalannya pembangunan Jargas sesuai dengan RPJMN 2020-2024, mengakibatkan peningkatan konsumsi LPG 3kg yang mendapatkan APBN selama lima tahun terakhir mencapai Rp461 triliun sehingga mengakibatkan inefisiensi dalam perekonomian Indonesia.

Fanshurullah menjelaskan KPPU menggarisbawahi agar Program Pembangunan 3 Juta Rumah sebagaimana amanat Asta Cita Presiden Prabowo serta pengadaan terkait pembangunan rumah harus sesuai dengan ketentuan UU No. 5/1999, yakni memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pelaku usaha besar, menengah, dan kecil agar tercipta kesempatan berusaha yang adil dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"KPPU juga menggarisbawahi skema investasi pembangunan Jargas memenuhi kriteria kelayakan secara finansial dan ekonomi dan mengacu pada prinsip open access yang sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Bahkan guna mendorong urgensi penggunaan Jargas tersebut, sebelumnya pada 28 Agustus 2024 juga telah menyurati Presiden RI Joko Widodo untuk berdiskusi mengenai penghematan APBN dan devisa negara sekitar Rp 870 triliun melalui optimalisasi penggunaan Jargas kota," tuturnya.

Fanshurullah menjelaskan dari total anggaran mencapai Rp 650 triliun sambungan Jargas perumahan, total devisa yang tidak termanfaatkan mencapai Rp 370 triliun. Selama lima tahun terakhir, anggaran sebesar Rp 830 triliun menguap. Padahal, sesuai dengan amanat Asta Cita Presiden Prabowo, akan dibangun 3 juta rumah.

KPPU mengestimasi, Program Pembangunan 3 Juta Rumah dengan instalasi Jargas dapat mengefisiensi perekonomian melalui penghematan subsidi LPG sebesar Rp 3,5 triliun per tahun dan penghematan biaya impor LPG sebanyak Rp 1,4 triliun per tahun. Melalui Jargas rumah tangga, negara dapat melakukan penghematan yang dapat berimplikasi pada efisiensi negara," terang Fanshurullah.

Dia menjelaskan bahwa sektor konstruksi telah mendapat perhatian khusus KPPU sejak awal periode kepemimpinannya.

"Dalam Indeks Persaingan Usaha (IPU) Nasional 2024, sektor konstruksi mendapat nilai rendah daripada sektor lainnya, yakni sebesar 4,89, jauh di bawah sektor dengan IPU tinggi seperti penyediaan akomodasi dan makan minum, perdagangan besar dan eceran, serta jasa keuangan dan asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat tingkat persaingan usaha yang tinggi pada sektor konstruksi dan perumahan," jelasnya.

Sementara itu, Maruarar Sirait menyambut baik rekomendasi maupun prioritas yang disampaikan Ketua KPPU. Sehingga kunjungannya ke KPPU untuk memperdalam rekomendasi dimaksud. Dia menyampaikan program utama kementeriannya sesuai arahan Presiden Republik Indonesia dengan membangun satu juta rumah di perkotaan dan dua juta rumah di pedesaan.

"Kami perlu dukungan KPPU mewujudkan program ini, agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat di dalam prosesnya," tutup Maruarar Sirait.

(akd/akd)