Bandung (ANTARA) - Program Makan Gizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah Prabowo – Gibran untuk menuju Indonesia Emas 2045 mampu membuka lapangan kerja baru bagi sektor perekonomian lokal.

“Program MBG akan membuka lapangan kerja baru untuk ditempatkan di dapur sehat, satu dapur sehat membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit yakni berkisar 45-50 petugas,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI, Asep Romy Romaya saat sosialisasi program Makan Bergizi Gratis di Soreang Kabupaten Bandung, Sabtu (3/5).

Program MBG akan membantu sektor perekonomian lokal di mana dapur MBG akan membeli bahan masakan dari pengusaha lokal atau dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Asep juga menjelaskan bahwa progam MBG ini akan menargetkan empat elemen utama yakni bayi usia satu sampai dua tahun, anak-anak, ibu menyusui, dan ibu hamil untuk mengurangi rasio angka gizi buruk khususnya di Kabupaten Bandung.

“Hadirnya program MBG diharapkan akan membantu mengurangi angka gizi buruk, mencukupi gizi anak-anak, mencukupi gizi ibu hamil, dan membantu menanggulangi stunting,” ucap Asep Romy Romaya.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Uya Mulyana mengatakan pemerintah daerah harus siap berkomitmen mendukung Program MBG, antara lain melalui penyediaan lahan serta mendorong partisipasi masyarakat yang memiliki modal untuk membangun Dapur (SPPG).

“Keberadaan Dapur (SPPG), khususnya di Kabupaten Bandung, diyakini akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, antara lain melalui peningkatan perekonomian lokal dan penyerapan tenaga kerja,” katanya.

Partisipasi aktif dari masyarakat, mulai dari sekolah, tenaga kesehatan, hingga tokoh masyarakat lokal, diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan pangan yang partisipatif dan menyeluruh.

Melalui sinergi ini, lanjutnya, diharapkan lahir generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif, sebagai pondasi kuat dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Staf Ahli Badan Gizi Nasional (BGN), Wahyudi Indrayana mengatakan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 program MBG ini menjadi langkah untuk mengembangkan individu yang berkualitas.

Ia melanjutkan bahwa individu dengan gizi yang terpenuhi akan memberikan kesehatan dan memicu potensi individu untuk lebih berkembang.

“Dengan individu yang berkembang ini tentu akan membantu Indonesia untuk lebih bersaing di kancah global di masa mendatang,” imbuh Wahyudi Indrayana.

Layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kotagede, Yogyakarta, terhenti. Sekitar 2.500 hingga 3.00 siswa terdampak imbas terhentinya layanan tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori mengatakan penghentian layanan MBG hanya terjadi di sekolah-sekolah yang berada dalam naungan SPPG Kecamatan Kotagede.

Namun, ia tidak menjelaskan secara pasti penyebab penghentian tersebut.

Budi memperkirakan ada sekitar 2.500 hingga 3.000 siswa dari beberapa sekolah yang terdampak akibat terhentinya layanan MBG di wilayah tersebut.

Menurut dia, Pemkot Yogyakarta tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan MBG karena program itu sepenuhnya berada di bawah kendali Badan Gizi Nasional.

"Bukan kewenangannya (Pemkot Yogyakarta), kewenangan (program MBG ada di) Badan Gizi Nasional," ujar Budi dikutip Antara, Minggu (4/5).

Ia menambahkan, Pemkot hanya berperan dalam pendataan sasaran program, seperti sekolah mana saja yang menerima bantuan serta jumlah muridnya. Selebihnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Kalau kami itu kan sebenarnya hanya banyak pada aspek data yang disampaikan, sekolah-sekolah mana yang akan menjadi sasaran, jumlah muridnya berapa. Kalau aspek yang lain kan bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah," ujarnya.

Sementara, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan akan segera berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait terhentinya MBG tersebut.

"Saya akan berkomunikasi dalam waktu dekat ini, untuk bagaimana agar bisa tidak 'discontinue' (mandek), ya," ujar Hasto di Yogyakarta.

Ia menjelaskan, informasi mengenai terhentinya program MBG di Kotagede telah sampai kepadanya.

Persoalan teknis di lapangan, menurut dia, saat ini tengah dikaji oleh pemerintah pusat atau Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana teknis program tersebut.

"Ya, kemarin saya mendengar itu. Dan saya kira hal-hal yang teknis, kemarin saya dengar sudah dikaji permasalahannya. MBG kan punya jalur vertikal di pusat, kemudian akhirnya nanti akan dikaji," katanya.

Program MBG merupakan inisiatif pemerintah pusat yang menyasar sejumlah sekolah, termasuk di Kota Yogyakarta. Di wilayah Kotagede, pelaksanaannya dikoordinasikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Namun, sejumlah sekolah di wilayah itu melaporkan distribusi makanan dari program tersebut terhenti sejak beberapa pekan terakhir.

Hasto memastikan selain berkoordinasi dengan pemerintah pusat, ia juga telah meninjau langsung pelaksanaan program MBG di beberapa sekolah penerima.

"Saya kemarin sudah mengunjungi beberapa titik dengan Pak Dandim," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, pihaknya bekerja sama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) untuk mendidik 30.000 kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Targetnya, pelatihan puluhan ribu SPPG itu akan rampung tiga bulan lagi. Sehingga dapat mempercepat distribusi program makan bergizi gratis (MBG) yang saat ini terus digenjot pemerintah.

“Untuk mengembangkan pelayanan lebih cepat, kita sangat tergantung dengan SDM. Dan SDM ini kita sedang didik batch 3, 30.000, yang dilakukan oleh Unhan. Dan insya Allah akan selesai di akhir Juli,” kata Dadan mengutip keterangan video di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (4/5/2025).

Hingga akhir April 2025, pelaksanaan program MBG telah menyasar 3,3 juta penerima yang dilakukan 1.082 SPPG.

Dadan memperkirakan jumlah SPPG yang akan melayani distribusi MBG akan bertambah mulai Senin (5/5/2025) besok hingga pertengahan Mei 2025, sehingga dapat menjangkau lebih dari 4 juta penerima pada akhir bulan ini.

“Sejauh ini sesuai dengan target karena target kami dulu sampai April itu melayani sampai 3 juta, dan Alhamdulillah sudah tercapai. Nanti bulan Mei kami akan melayani sampai 4 juta,” ujarnya usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/4/2025) kemarin.

“Dan kita akan mengejar itu, sehingga nanti kami berharap nanti di akhir Mei atau awal Juni penerima manfaat mencapai 6 juta dan bisa bertahan sampai akhir Juli,” imbuh Dadan.

Tak hanya sumber daya manusia (SDM), Prabowo, kata Dadan, juga menekankan dua aspek lain keberhasilan pelaksanaan MBG, yakni anggaran dan infrastruktur. Untuk anggaran, persoalan ini, menurutnya telah dibereskan presiden secara politis.

Sedangkan untuk infrastruktur, BGN menargetkan bakal ada 30.000 SPPG yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. BGN sendiri berencana membangun 1.502 SPPG. Sementara sisanya akan bekerja sama dengan pihak lain.

“Artinya kita harus bermitra seluas-luasnya dengan berbagai pihak di 28.000 SPPG. Tapi tantangan berat SPPG itu adalah pemantauan kualitas dan aspek higienis. Kita berkumpul sekarang ini untuk mempertajam seleksi mitra dan juga supervisi infrastruktur oleh para pihak,” ujarnya.

Identitas mayat pria yang ditemukan bersimbah darah di Jalan Perumahan Grand Lovina, Banjar Dinas Celuk Buluh, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, Sabtu (3/5/2025), terungkap. Keluarga korban sudah datang mengecek ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buleleng.

Jasad pria tersebut diketahui bernama Kadek Adi Wijaya (24), warga Banjar Dinas Gambuh, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

"Terungkap saat di rumah sakit ada keluarganya yang mengecek karena melihat di media sosial," kata Kasi Humas Polres Buleleng AKP Gede Darma Diatmika, dikonfirmasi detikBali, Minggu (4/5/2025).

Terungkapnya identitas korban menjadi jalan bagi polisi untuk mengungkap penyebab kematiannya yang sampai sekarang belum diketahui. Saat ditemukan tewas tergeletak di jalan, banyak darah yang keluar dari mulut dan hidung Adi.

"Penyebab belum diketahui. Masih diselidiki," ujar Darma.

Mayat Adi ditemukan tergeletak di jalanan sekitar pukul 01.00 Wita, Sabtu, oleh warga setempat. Saksi yang saat itu sedang tertidur dibangunkan oleh istrinya karena mendengar suara gonggongan anjing.

Warga yang tak disebutkan namanya itu kemudian keluar rumah dan melihat ada seseorang yang tergeletak di jalanan dengan posisi menghadap ke utara dan kepala mengarah barat. Dia lantas memberitahu warga yang melintas di jalan tersebut serta kepala dusun (kadus) setempat.

Berdasarkan hasil identifikasi, diketahui ciri-ciri mayat tersebut yakni memakai baju kaus berwarna biru dongker bertuliskan 'Kind of That Est MMXX', pendek warna abu-abu, serta celana dalam warna biru. Tidak ada identitas apa pun yang ditemukan.

"Dari hasil pemeriksaan tim medis RSUD Buleleng di TKP, denyut nadi korban sudah tidak teraba dan reaksi pupil mata tidak ada menguatkan tanda-tanda kematian awal," kata Darma.

Video: Kronologi Pembunuhan Pria Dalam Karung di Tangerang

Video: Kronologi Pembunuhan Pria Dalam Karung di Tangerang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto sempat menelepon dirinya pada Kamis (1/5/2025) lalu.

Dadan menjelaskan, Prabowo meminta laporan mengenai progres program Makan Bergizi Gratis (MBG), beserta target-target yang ingin dicapai.

Hal tersebut Dadan sampaikan usai Prabowo mengumpulkan ribuan petugas dapur MBG di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Sabtu (3/5/2025).

"Pada intinya, dua hari lalu Pak Presiden telepon terkait dengan progres MBG. Kemudian kami sampaikan dan beliau bertanya target-target yang ingin dicapai," ujar Dadan dalam tayangan YouTube Setpres, dikutip Minggu (4/5/2025).

Dadan memaparkan, dirinya menyampaikan bahwa mereka sedang mempercepat pembangunan SPPG baru.

Berhubung mereka butuh koordinasi, maka Dadan perlu mengumpulkan para koordinator regional dan SPPI dari seluruh Indonesia.

"Dan saya kemudian menyampaikan, kalau Bapak berkenan, maka kami ingin mendapatkan arahan dari Pak Presiden terkait pelaksanaan program makanan bergizi," jelasnya.

"Tadi kami lapor dan bahwa sekarang ini kita sudah sampai April melayani 3,3 juta di 1.082 SPPG dan ada potensi penambahan SPPG baru di tanggal 5 dan 14 Mei. Sehingga insyaallah pertengahan Mei ini sudah bisa melayani lebih dari 4 juta (penerima)," sambung Dadan.

Walhasil, Prabowo pun mengumpulkan para pengurus dapur MBG di rumahnya kemarin.

Dalam kesempatan itu, Prabowo memberi arahan agar mereka terus semangat berkarya.

"Bekerja lebih teliti, lebih cermat, karena ini adalah program strategis, program investasi SDM masa depan, dan ini sangat riskan dengan hal-hal yang akan terjadi di lapangan. Oleh sebab itu, para SPPI yang merupakan garda terdepan bisa bekerja lebih teliti dan cermat, dan selalu semangat. Dan Pak Presiden mengatakan kesejahteraan akan dipikirkan," imbuhnya.

BULELENG, KOMPAS.com - Warga Perumahan Grand Lovina, Desa Kalibukbuk, Buleleng, Bali digegerkan dengan penemuan mayat pria tanpa identitas bersimbah darah, Sabtu (3/5/2025) dini hari.

Polisi menduga korban menjadi sasaran kekerasan dan masih menyelidiki penyebab kematian korban.

Kapolsek Kota Singaraja Kompol I Gede Juli mengatakan, jenazah korban pertama kali ditemukan oleh warga sekitar, I Gusti Lanang Gede Yasa (57).

Saat itu Yasa dibangunkan istrinya sekitar pukul 01.00 Wita karena curiga dengan suara gonggongan anjing yang tidak biasa.

Yasa lalu keluar rumah untuk mengecek kondisi sekitar. Ia dikejutkan dengan sosok pria tergeletak tak bergerak di pinggir jalan.

Pria tersebut tergeletak dengan posisi tengkurap mengenakan kaus biru dongker dan celana pendek abu-abu.

Wajah korban terlihat bersimbah darah.

Yasa pun melaporkan temuannya ke kepala dusun dan pihak kepolisian.

Anggota Polsek Kota Singaraja bersama tim medis RSUD Buleleng mendatangi lokasi kejadian.

Jenazah langsung dievakuasi ke RSUD Buleleng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Dari hasil pemeriksaan, korban dinyatakan meninggal dunia dengan denyut nadi yang tidak teraba serta tidak reaksi pada pupil mata. Serta pada bagian hidung dan mulutnya mengeluarkan darah," ujar Gede Juli.

Polisi masih mencari tahu identitas korban. Sebab tidak ditemukan kartu identitas pada korban di lokasi kejadian.

Polisi juga mendalami kasus ini untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban serta pihak yang bertanggung jawab atas dugaan kekerasan yang dialami korban.

"Masih kami lakukan penyelidikan," lanjutnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma Aguan, melalui Yayasan Buddha Tzu Chi akan merenovasi 500 rumah di Bandung minggu depan.

Sebelum renovasi dimulai, Ara dan Aguan ditemani Gubernur Dedi Mulyadi serta Walikota Bandung Muhammad Farhan mengunjungi salah satu kecamatan yang akan direnovasi yakni Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat.

Di depan rumah salah satu penerima bantuan, yakni Ikin (55), pemerintah dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia melakukan upacara simbolis dimulainya proyek ini dengan mengenakan topi proyek.

Ikin yang hadir di tempat mengungkapkan rumah yang akan direnovasi tersebut, telah ia tempati selama 30 tahun, meskipun fondasinya sudah tak layak. Dirinya yang bekerja serabutan dan penghasilannya tidak menentu tidak pernah bermimpi rumahnya akan dibangun menjadi lebih baik.

"Atap genteng rumah saya udah pada rusak. Selama 30 tahun tinggal di sini belum ada bantuan pemerintah untuk rumah saya dan saya bersyukur akhirnya ada bantuan Program Bebenah Kampung ini semoga rumah saya bisa jadi lebih bagus lagi," katanya di Bandung, Sabtu (3/5/2025).

Rumah Pak Ikin di Bandung Foto: Dok Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Saat detikcom datang ke lokasi, rumah Ikin terbuat dari kayu pada bagian dinding hingga atap. Lantai rumahnya hanya tertutupi coran, tanpa diberi keramik. Lalu, kondisi atap dan plafonnya sudah rusak parah, bahkan kerangka kayu pada bagian fasad ada yang patah.

Luas bangunannya tersebut 36 meter persegi dengan luas lahan 27,5 meter persegi. Rumah Ikin dihuni oleh 2 KK yang terdiri dari 3 orang. Sehari-hari Ikin bekerja sebagai buruh lepas harian dengan pendapatan Rp 300 ribu per bulan.

Rumah Bu Iis di Bandung. Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Kemudian, tetangga Ikin, Iis Qomariah mengaku sudah tinggal di rumahnya sejak lahir. Saat ini usianya sudah 56 tahun. Ia mengaku senang dengan adanya Program Bebenah Kampung ini. Rumahnya yang hanya berukuran 20 meter persegi ini dapat diperbaiki.

Rumah Bu Iis di Bandung. Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Saat detikcom datang ke rumah tersebut, rumahnya berada di ujung gang sempit yang hanya muat kendaraan roda dua. Rumah tersebut terdiri dari 2 lantai. Dari luar, rumah di lantai bawah memiliki fondasi dari bata. Namun, dindingnya sudah kusam dan pinggirannya sudah mengalami retak panjang.

Lantai dua, terlihat dari bawah, terbuat dari kayu dan tripleks. Tangga menuju lantai atas berada di luar, terbuat dari kayu. Selain itu, atap rumahnya pun tidak memakai genteng, melainkan asbes.

Kondisi rumah yang tidak layak itu membuatnya was-was karena kadang saat hujan deras aliran air kadang masuk ke dalam rumah.

"Saya cuma takut rumah saya roboh soalnya kan kayunya pada rapuh. Saya cuma berharap proses pembangunannya bisa cepat selesai dan terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang punya program perumahan dan dari Yayasan Budha Tzu Chi dan Menteri PKP yang membantu renovasi rumah saya," terangnya.

Ketua RT 01/ RW 03 Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kabupaten Bandung, Novianti mengaku masih banyak warganya yang membutuhkan bantuan bedah rumah tersebut. Namun demikian, dirinya bersyukur warga yang mendapatkan bantuan Program Bebenah Kampung tidak perlu mengeluarkan dana karena semua proses pembangunan di tanggung oleh Yayasan Budha Tzu Chi.

"Kami harap Program Bebenah Kampung ini bisa terus dilanjutkan dan dilaksanakan dengan baik. Sebab hasilnya sangat baik dan bermanfaat bagi warga kami yang rumahnya tidak layak huni," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Aguan membeberkan biaya renovasi yang akan ia keluarkan sekitar Rp 20-40 juta per rumah.

"Kita dari Yayasan berkomitmen, bangun lima ratus rumah untuk renovasi. Antara minimum Rp 20 juta ke atas sampai Rp 30-40 juta," kata Aguan.

Renovasi akan dimulai pada 7 Mei 2025 pukul 08.00 WIB. Warga yang rumahnya akan direnovasi diminta untuk segera mengemas barangnya mulai Sabtu ini dan terakhir mengosongkan rumah sehari sebelum renovasi dimulai.

Aguan mengungkapkan Yayasan Buddha Tzu Chi telah menyiapkan bahan bangunan. Ia membuka kesempatan kepada warga sekitar yang ingin menjadi tukang bisa membantu renovasi rumah warga. Nanti mereka akan dibayar dengan upah tukang borongan.

"Yang bangun kalau bisa, kita ajak-ajak yang sekitar sana untuk bekerja. Ada yang mau, borong kerjaan, kita kasih semuanya. Jadi bahan dari Yayasan semuanya," jelas Aguan.

Kemudian, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan warga yang dipindahkan ada yang memutuskan tinggal di rumah kerabat dan ada pula yang mengontrak. Pemprov Jawa Barat akan menanggung biaya sewa kontrakan warga sebesar Rp 3 juta untuk 3 bulan pengerjaan dan bantuan sembako.

"Dalam 3 bulan itu mereka memerlukan kontrakan. Maka sati kita kita menyiapkan paket makanan, tadi sudah dibagikan sebagian. Yang kedua menyiapkan untuk kontrakan satu keluarga dikasih Rp 3 juta untuk kontrakan," jelas Dedi kepada awak media.

Ada pun rincian lokasinya berada di Kecamatan Bojongloa Kaler sebanyak 286 unit, Babakan Ciparay 138 unit, Bandung Kulon 69 unit, dan Cibeunying Kidul 7 unit. Sementara itu, delapan kelurahan di antaranya Babakan, Jamika, Kopo, Babakan Asih, Sukaasih, Babakan Tarogang, Warung Muncang, dan Cisadas.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas usai serangkaian kasus keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Total ada 1.036 kasus, dengan Jawa Barat sebagai wilayah terbanyak.

Kepala BGN Dadan Hindayana, menyatakan pihaknya segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan sebagai bentuk korektif dan pencegahan ke depan.

“Peristiwa ini menjadi refleksi penting bagi seluruh pemangku kepentingan Program MBG untuk meningkatkan kualitas, pengawasan, dan ketelitian di setiap tahapan penyelenggaraan. Evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan untuk menjamin keamanan pangan dalam program ini ke depannya,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Minggu (4/5/2025).

Sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya perbaikan pasca serangkaian insiden keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional segera mengambil sejumlah langkah korektif dan preventif.

Langkah pertama adalah penguatan protokol keamanan dalam proses pengantaran makanan dari dapur ke sekolah. Setiap tahapan pengiriman akan diawasi lebih ketat untuk mencegah kontaminasi maupun penurunan mutu makanan selama perjalanan.

Selain itu, BGN akan memberlakukan pembatasan waktu maksimum pengantaran. Dengan adanya batas waktu yang jelas, makanan dipastikan tetap dalam kondisi layak konsumsi saat tiba di sekolah, sehingga mengurangi risiko kerusakan atau pembusukan.

Di tingkat sekolah, perhatian juga difokuskan pada mekanisme distribusi internal, termasuk proses penyimpanan sementara dan cara makanan diserahkan kepada siswa. Langkah ini untuk memastikan bahwa makanan tidak dibiarkan dalam kondisi yang dapat menimbulkan risiko kesehatan.

Selanjutnya, akan diberlakukan batas toleransi waktu konsumsi. Artinya, setelah makanan diterima, harus segera dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu agar tetap aman. Hal ini mendorong pihak sekolah untuk mengatur jadwal makan secara disiplin.

Yang tak kalah penting, BGN akan mewajibkan uji organoleptik terhadap makanan sebelum dibagikan. Uji ini mencakup penilaian terhadap tampilan, aroma, rasa, dan tekstur makanan, guna memastikan makanan layak dikonsumsi secara inderawi sebelum sampai ke tangan siswa.

Melalui kebijakan-kebijakan ini, Badan Gizi Nasional berharap dapat memperkuat sistem pengawasan mutu dalam program MBG. Dadan menekankan bahwa kejadian keracunan yang terjadi menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas, ketelitian, dan komitmen bersama dalam menjamin keamanan pangan bagi anak-anak sekolah.

Menurut pantauan Bisnis, sejak awal 2025, tercatat sedikitnya 1.036 siswa mengalami keracunan akibat makanan dalam program MBG di berbagai daerah. Kasus terbaru dan terbesar terjadi di Tasikmalaya pada 30 April lalu, dengan jumlah korban mencapai 400 siswa. Berikut rincian jumlah korban di beberapa daerah:

1. Nganjuk (2/10): 7 siswa

2. Nunukan (13/1): 30 siswa

3. Sukoharjo (16/1): 40 siswa

4. Waingapu (18/2): 29 siswa

5. Pandeglang (19/2): 28 siswa

6. Takalar (26/2): 12 siswa

7. Batang (14/4): 60 siswa

8. Cianjur (22/4): 78 siswa

9. Bombana (23/4): 10 siswa

10. Bandung (29/4): 342 siswa

11. Tasikmalaya (30/4): 400 siswa

Kasus pelajar keracunan makanan dari program makan bergizi gratis (MBG) mulai bermunculan di berbagai daerah. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyarankan makan bergizi gratis disediakan oleh kantin sekolah.

"Salah satu pendekatan yang bisa dipertimbangkan adalah penguatan dan pemberdayaan kantin sekolah sebagai pusat penyedia makanan, sebagaimana yang dilakukan di negara-negara seperti Jepang. Dalam model ini, makanan disiapkan langsung oleh pihak sekolah dengan standar ketat dan pengawasan rutin," ujar Charles lewat pesan singkat, Minggu (4/5/2025).

Melalui pemberdayaan kantin sekolah, terangnya, warga bisa lebih mudah memastikan kualitas bahan makanan, kebersihan proses pengolahan, hingga pemenuhan standar gizi. Puskesmas dan Dinas Kesehatan setempat juga dapat dilibatkan secara aktif untuk melakukan pemantauan rutin terhadap operasional kantin, termasuk uji laboratorium dan audit sanitasi secara berkala.

"Jika makanan disiapkan langsung di kantin sekolah, maka pengawasan secara alami akan melibatkan orang tua murid sebagai pihak yang ikut melakukan kontrol. Dengan pola ini, keterlibatan orang tua bisa ditingkatkan, dan setiap kekurangan dalam penyediaan makanan, baik dari segi gizi maupun kebersihan, akan lebih cepat terdeteksi," imbuh Charles.

Dengan banyaknya kasus keracunan makanan dari makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional (BGN), terang Charles, tidak boleh lepas tangan. Charles menilai harus ada pertanggungjawaban moral dan administratif terhadap para korban dan keluarganya, termasuk transparansi hasil investigasi, pemulihan kesehatan para siswa, serta jaminan agar insiden serupa tidak terjadi kembali.

Bila di kemudian hari, ditemukan kelalaian atau kesalahan dalam proses pengadaan maupun distribusi, maka pihak-pihak terkait harus diberikan sanksi yang tegas."Kami juga mendorong agar pola-pola lama seperti kemitraan dengan yayasan atau pihak ketiga dalam penyediaan makanan sekolah segera ditinjau ulang atau bahkan dihapuskan, karena terbukti menimbulkan banyak persoalan di lapangan," ucap Charles.

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, mengatakan Badan Gizi Nasional perlu memperkuat quality control. Terutama pada saat makanan disajikan kepada para siswa.

"Menurut saya memang perlu ada uji sampel dari makanan yang akan disajikan kepada siswa itu yaitu bagian dari protap quality control," jelas Zainul.

Zainul menilai kasus keracunan makan bergizi gratis bukan sepenuhnya salah Badan Gizi Nasional. "Kasus-kasus yang menimpa siswa penerima mampat MBG yang kasus keracunan ini saya kira itu sepenuhnya adalah tanggung jawab dari SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), dari pengelola dapur yang menjadi mitra dari BGN," lanjutnya.

Sebelumnya, kasus keracunan MBG kembali terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Di Kota Bandung, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

BGN pun sudah merespons terkait bermunculannya kasus-kasus keracunan ini. BGN akan memperketat prosedur distribusi makanan sebagai upaya evaluasi.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, dilansir Antara, Sabtu (3/5/2025).

Lalu yang kedua yakni pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana rapat bersama dan mendapatkan arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto terkait program makan bergizi gratis (MBG). Dadan berharap, setelah evaluasi dilakukan tidak ada lagi peristiwa keracunan.

"Insyaallah mudah-mudahan semua tadi para pejabat dan pegawai Badan Gizi semangat, para SPPG juga tambah semangat, sehingga kita bisa bekerja lebih semangat dan juga lebih cepat lebih cermat dan target kita adalah zero accident atau tidak ada kejadian keracunan di lapangan," kata Dadan dikutip YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (4/5/2025).

Dadan menegaskan pemantauan kualitas dan faktor higienis makanan menjadi hal penting dalam program tersebut. Untuk itu, lanjut Dadan, dalam rapat evaluasi tersebut dibahas terkait SOP penyeleksian mitra demi kelancaran program.

"Tapi tantangan berat untuk SPPG yang bermitra itu adalah pemantauan kualitas dan aspek higienis. Oleh sebab itu, kami berkumpul sekarang ini untuk mempertajam SOP-SOP terkait penyeleksian mitra dan juga supervisi infrastruktur yang harus ada, yang harus disiapkan oleh para mitra," ujarnya.

Dadan mengatakan, sejauh ini program tersebut sudah on the track, dengan target penerima manfaat pada April sebanyak 3 juta orang. Dia mengatakan, penerima MBG pada Agustus 2025 mendatang ditargetkan mencapai 20 juta orang.

"Kemudian nanti setelah pendidikan SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) batch 3 selesai, peningkatan pelayanan akan lebih cepat karena SDM-nya sudah siap dan kami targetkan di akhir Agustus bisa melayani lebih dari 20 juta," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Sejumlah siswa di Bandung dan Tasikmalaya, Jawa Barat mengalami keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara.

Kejadian itu terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, Kamis (1/5). Kepala BGN, Dadan Hindayana menyebut pihaknya telah menyelidiki penyebab insiden tersebut.

"Menyikapi munculnya kasus serupa di beberapa wilayah, kami menegaskan komitmen BGN untuk mengusut secara tuntas penyebabnya dan melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah terulangnya kejadian serupa," ujar Dadan dalam keterangan resmi, dilansir detikFinance, Sabtu (3/5/2025).

BGN meminta untuk memastikan seluruh proses penyediaan makanan memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi, diperlukan kolaborasi lintas pihak termasuk dari satuan pendidikan, ahli gizi, penyedia bahan pangan, serta institusi pengawasan mutu.

Kepala SPPG Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, Michael Julius Tobing, mengatakan, prosedur penanganan bahan pangan untuk persediaan MBG hari itu telah dilakukan dengan teliti.

"Setiap komponen menu seperti tahu, ayam, beras, sayur, dan kentang diperiksa kualitasnya secara menyeluruh sebelum diolah," ujarnya.

Menurutnya, hasil uji awal tim ahli gizi SPPG menunjukkan makanan dalam kondisi baik sebelum dikirim ke sekolah-sekolah. Ia juga memastikan seluruh proses pengolahan maupun distribusi, sesuai dengan standar operasional.

Karena itu, diperlukan investigasi lebih dalam tetap untuk memastikan penyebab insiden yang menyebabkan siswa-siswa keracunan tersebut. Selain di Tasikmalaya, insiden serupa juga dilaporkan terjadi di wilayah SPPG Bandung, tepatnya di Kecamatan Coblong.

Menyikapi dua kejadian itu, BGN juga telah menerjunkan tim investigasi gabungan. Saat ini pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan dan bahan mentah yang digunakan. Diperkirakan hasil investigasi akan keluar 10 hari ke depan.

Untuk para siswa yang terdampak juga dipastikan telah ditangani secara medis.

"Kami memahami kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. Untuk itu, kami mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi. BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab," tutur Dadan.

Video: Seusai Temui BGN, Dapur MBG di Kalibata Bakal Kembali Beroperasi Besok

Video: Seusai Temui BGN, Dapur MBG di Kalibata Bakal Kembali Beroperasi Besok

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan menyerahkan kunci rumah subsidi kepada wartawan pada 6 Mei 2025.

Penyerahan simbolis tersebut juga akan disaksikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Meutya Hafid.

"Nanti wartawan juga dua hari lagi sama Ibu Meutya akan menyerahkan kunci langsung kepada wartawan," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar, kepada awak media di Kota Bandung, Sabtu (3/5/2025).

Ara menjelaskan bahwa pembangunan rumah subsidi untuk wartawan akan dilakukan secara bertahap dengan target sebanyak 1.000 unit.

Sebelumnya, Kementerian PKP juga telah menyerahkan kunci rumah subsidi kepada buruh bertepatan dengan Hari Buruh, 1 Mei 2025, serta kepada bidan, perawat, dan guru.

Program rumah subsidi ke depannya juga akan diperluas untuk buruh migran, asisten rumah tangga (ART), nelayan, petani, dan sopir.

"Supaya apa, wong cilik, rakyat kecil mendapatkan kebaikan dari negara. Negara itu hadir lewat apa, rumah subsidi," katanya.

Ara menegaskan bahwa program rumah subsidi untuk wartawan tidak bertujuan untuk membungkam kebebasan pers.

"Bukan untuk membungkam wartawan. Wartawan silakan beritakan kebenaran, tapi wartawan juga berhak mendapatkan perhatian dari negara," ucapnya.

Dia juga memastikan bahwa rakyat kecil tidak akan lagi dipusingkan dengan tingginya biaya pajak dan izin pembangunan rumah, karena pemerintah telah menghapus aturan tersebut.

"PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) gratis, itu khusus untuk rakyat kecil. Tapi nunggu Perkadanya (Peraturan Kepala Daerah)," tuturnya.

Ara menambahkan bahwa aturan tersebut telah berlaku di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Dia juga memuji gerak cepat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mendorong bupati dan wali kota agar segera menerbitkan peraturan tersebut.

"Rata-rata mereka (kepala daerah) sudah keluarkan Perkadanya," pungkas Ara.