Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memastikan bahwa telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto agar skema iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) harus dibayarkan oleh masyarakat secara sukarela.

Menurutnya, kebijakan Tapera tak boleh membuat gaji pekerja swasta maupun PNS dipotong setiap bulannya hingga 3% atau dengan unsur paksaan.

"Saya sudah undang Tapera, dan saya sudah laporkan juga tadi [ke Presiden Prabowo]. Memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa selain melaporkan, pemerintah juga bakal mengupayakan perubahan aturan sembari menunggu hasil gugatan dari masyarakat ke Mahkamah Konstitusi soal aturan Tapera.

Menurutnya, pemerintah ingin agar proses gugatan itu selesai terlebih dahulu, kemudian mengambil langkah berikutnya apabila aturan Tapera perlu diubah.

"Saya rasa itu, kita tahu sekarang sedang berproses di MK. Dan kita menghormati keputusan hukum lah. Kita tunggu dari MK selesai dahulu," tandas Maruarar.

Untuk diketahui, terdapat dua gugatan ke MK soal UU nomor 4 tahun 2016 tentang Tapera. Pertama, pada Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Leonardo Olefins Hamonangandan Ricky Donny Lamhot Marpaung. Kedua, Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

Salah satu gugatan itu meminta agar kepesertaan masyarakat pada Tapera bukan menjadi sebuah kewajiban.

Sementara itu, Iuran Tapera menjadi kewajiban sesuai dengan UU Nomor 4 tahun 2016 yang dituangkan aturan teknisnya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Dalam aturan itu, pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawannya ke program paling lambat 2027. Dalam aturan tersebut dijelaskan, Tapera adalah simpanan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% gaji atau penghasilan. Dari total 3% iuran Tapera, pekerja kebagian menanggung 2,5% dari gaji yang diterima setiap bulan, lalu 0,5% sisanya ditanggung oleh pemberi kerja. Sedangkan untuk pekerja mandiri menanggung seluruh simpanan atau 3%. Dana yang dihimpun lewat Tapera dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera).

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait kembali menegaskan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) harus sukarela. Kebijakan Tapera akan membuat gaji pekerja swasta maupun PNS dipotong setiap bulannya hingga 3%.

Nah, Maruarar ingin agar potongan 3% itu tak wajib dan harus sukarela. Bahkan, Maruarar mengaku telah bertemu dengan Badan Pengelola (BP) Tapera untuk membicarakan hal ini dan juga melapor langsung ke Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan Tapera menjadi iuran sukarela.

"Saya sudah undang Tapera, dan saya sudah laporkan juga tadi (ke Presiden Prabowo). Memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela," ungkap Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Iuran Tapera menjadi kewajiban sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang dituangkan aturan teknisnya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Dalam aturan itu, pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawannya ke program paling lambat 2027. Dalam aturan tersebut dijelaskan, Tapera adalah simpanan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% gaji atau penghasilan. Dari total 3% iuran Tapera, pekerja kebagian menanggung 2,5% dari gaji yang diterima setiap bulan, lalu 0,5% sisanya ditanggung oleh pemberi kerja. Sedangkan untuk pekerja mandiri menanggung seluruh simpanan atau 3%. Dana yang dihimpun lewat Tapera dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera).

Lalu, apakah pemerintah akan mengubah aturan tersebut? Maruarar bilang sejauh ini sudah ada gugatan dari masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal aturan Tapera. Pemerintah ingin agar proses gugatan itu selesai terlebih dahulu, kemudian mengambil langkah berikutnya apabila aturan Tapera perlu diubah.

"Saya rasa itu, kita tahu sekarang sedang berproses di MK. Dan kita menghormati keputusan hukum lah. Kita tunggu dari MK selesai dahulu," sebut Maruarar.

Setidaknya ada dua gugatan ke MK soal UU nomor 4 tahun 2016 tentang Tapera. Pertama, pada Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Leonardo Olefins Hamonangandan Ricky Donny Lamhot Marpaung. Kedua, Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Salah satu gugatan itu meminta agar kepesertaan masyarakat pada Tapera bukan menjadi sebuah kewajiban.

Simak juga Video: Penyesalan Menteri Basuki soal Tapera

[Gambas:Video 20detik]

(hal/ara)

KARAWANG, KOMPAS.com - Kemunculan buaya membuat heboh warga Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat. Buaya itu ternyata lepas dari kandang.

Dalam video yang beredar di media sosial, Sabtu (4/1/2024), buaya itu nampak melintas di selokan kecil di area pemukiman warga.

Binatang reptil itu kemudian menjadi tontonan warga.

Banyak warga yang mengabadikan kejadian itu dengan kamera telepon genggam.

Kapolsek Rengasdengklok AKP Edi Karyadi mengatakan, buaya yang kini telah dievakuasi itu merupakan buaya peliharaan yang terlepas dari kandangnya yang berada di rumah kosong.

Berdasarkan informasi dari warga, pemilik rumah yang memelihara buaya itu pun sudah cukup lama mengosongkan rumah tersebut.

"Diperkirakan kabur dari kandangnya yang berada di rumah kosong, tepat dia muncul dari selokan, tapi saat ini sudah kami kembalikan ke kandangnya," kata Edi saat dihubungi, Senin (6/1/2025).

Adapun kejadian heboh buaya muncul terjadi pada Sabtu (4/1/2025) sekitar pukul 08.00 WIB. Buaya tersebut berada di dalam selokan kecil di depan rumah kosong.

Jakarta: Purworejo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Daerah ini dikenal sebagai salah satu penghasil rempah-rempah.

Dijuluki sebagai Kota Pensiunan karena banyak para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan putra asli Purworejo.

Perumahan di Purworejo juga beragam jenis dan harga mulai dari Rp150 jutaan. Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Purworejo, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Purworejo

Perumahan subsidi di Purworejo. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Perumahan Mutiara Garden 1

Perumahan subsidi terletak di Tambakrejo, Purworejo, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Donindo Jaya Mandiri. Perumahan ini memiliki 15 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.
Tipe rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan, dinding batako, lantai keramik dan pondasi batu kali.

2. Mutiara Garden 5

Perumahan ini terletak di Candisari, Banyuurip, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Donindo Jaya Mandiri. Perumahan ini memiliki 20 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp166 juta.

Salah satu tipe rumahnya, yakni tipe 30/63 dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 63 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup atap menggunakan baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

3. Bhumi Ayodya

Perumahan ini terletak di Wonosari, Ngombol, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Karya Selaras Wibowo. Perumahan ini memiliki 56 unit tipe subsidi dengan harga Rp166 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan dan dinding bata ringan. Lantai yang digunakan keramik 30x30, serta pondasi batu kali dan pasangan sloof.

4. Perumahan Mutiara Garden 2

Perumahan ini terletak di Tambakrejo, Purworejo, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Donindo Jaya Mandiri. Perumahan ini memiliki 23 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan, dinding batako, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

5. De Rose Garden

Perumahan subsidi ini terletak di Bapangsari, Bagelen, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Wira Nusa Temata. Perumahan ini memiliki 30 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Luas bangunannya 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka baja ringan dan genteng beton, dinding pasangan bata merah plester aci finishing cat. Lantai keramik 30x30 dan pondasi pasangan batu belah. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, melalui Badan Gizi Nasional (BGN), resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai hari ini, Senin (6/1/2024).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025.

"Hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui," ujarnya dilansir dari Antara, Senin (6/11/2025).

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Di wilayah Jakarta, beberapa lokasi yang menjadi calon mitra pelayanan Makan Bergizi Gratis, di antaranya Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Yayasan Salman Peduli Berkarya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Yayasan Peleton Media Kasih, Pancoran, Jakarta Selatan.

Kemudian, Pondok Tahfizh Fajar Cendekia, Pancoran, Jakarta Selatan dan Yayasan Peleton Media Kasih, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya siap menjalin kolaborasi untuk program MBG yang lebih tepat sasaran, di antaranya dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang memanfaatkan data keluarga dan melibatkan Penyuluh KB (PKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung distribusi dan edukasi terkait gizi.

Selain itu, juga bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan 13 program unggulan mulai dari keamanan pangan hingga memastikan fasilitas rumah produksi aman.

Kemudian, bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai pemasok bahan baku MBG sekaligus pengelola dapur umum, dan Perum Bulog untuk penyediaan pangan berkualitas yang terjangkau, bergizi, serta mendukung kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Menteri Turun Gunung Pantau MBG

Beberapa menteri dan pejabat publik dijadwalkan meninjau lokasi pemberian Makan Bergizi Gratis di hari pertama, di antaranya Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang akan berkunjung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto ke SPPG Bina Insani dan Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor.

Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dijadwalkan meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Cilangkap 5 Depok, Kota Depok, Jawa Barat dan di SDN Cilangkap 3 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, serta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang dijadwalkan mengecek langsung dapur umum di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekaligus pelaksanaan MBG di SD 05 Halim, Halim Perdanakusuma.

Di SPPG Palmerah, Jakarta, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo juga turun langsung meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis, sementara itu Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat dijadwalkan mengecek pelaksanaan MBG di SPPG Bojong Koneng di Karawang, Jawa Barat.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti dijadwalkan memantau masing-masing satu sekolah di tingkat SMP dan SMA di Semarang, Jawa Tengah.

KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (6/1/2025).

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, dengan prioritas utama di bulan Januari 2025 adalah siswa sekolah.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, seperti dikutip dari Antara, Senin (6/1/2025), menjelaskan bahwa fokus pemberian Makan Bergizi Gratis ini kepada para siswa sekolah, terutama di tahap awal pelaksanaan.

Misi besar MBG untuk 2025

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi, menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan pembentukan 937 dapur MBG pada akhir Januari 2025.

Secara keseluruhan, sebanyak 5.000 dapur MBG ditargetkan dapat melayani hingga 20 juta penerima manfaat pada akhir 2025.

Penerima manfaat mencakup peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG telah siap beroperasi di 26 provinsi, meliputi Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, hingga Papua Selatan.

Pada hari pertama pelaksanaan program, sejumlah menteri dan pejabat publik meninjau lokasi pemberian Makan Bergizi Gratis.

Hasan Nasbi dijadwalkan mengunjungi SPPG Tanah Sereal di Bogor, Jawa Barat. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto akan meninjau SPPG Bina Insani dan Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid akan meninjau pelaksanaan program di SDN Cilangkap 5 dan SDN Cilangkap 3 di Depok, Jawa Barat.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dijadwalkan mengecek dapur umum di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, serta pelaksanaan program di SD 05 Halim.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo turut meninjau SPPG Palmerah, Jakarta. Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat direncanakan mengecek pelaksanaan di SPPG Bojong Koneng, Karawang, Jawa Barat.

Selain itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti akan memantau sekolah tingkat SMP dan SMA di Semarang, Jawa Tengah.

Kolaborasi antar-kementerian untuk keberlanjutan program

Program MBG dijalankan dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa kolaborasi dilakukan bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Desa, dan Perum Bulog.

Menurut Dadan, pihaknya memanfaatkan data keluarga dari BKKBN dan melibatkan Penyuluh KB serta Tim Pendamping Keluarga untuk mendukung distribusi dan edukasi gizi.

Selain itu, BPOM memastikan keamanan pangan, sedangkan Bumdes menjadi pemasok bahan baku dapur umum.

Program ini juga menggandeng beberapa yayasan di Jakarta sebagai mitra pelayanan, di antaranya Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, Yayasan Salman Peduli Berkarya, dan Yayasan Peleton Media Kasih.

Dengan keberlanjutan program MBG, pemerintah berharap dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera sebagai langkah menuju visi Indonesia Emas 2045.

Program ini diharapkan menjadi solusi nyata dalam mengatasi masalah gizi di Indonesia sekaligus mendorong pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun ANTARA, beberapa menteri dan pejabat publik dijadwalkan meninjau lokasi pemberian Makan Bergizi Gratis di hari pertama, di antaranya Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang akan berkunjung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto ke SPPG Bina Insani dan Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor.

Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dijadwalkan meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Cilangkap 5 Depok, Kota Depok, Jawa Barat dan di SDN Cilangkap 3 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, serta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang dijadwalkan mengecek langsung dapur umum di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekaligus pelaksanaan MBG di SD 05 Halim, Halim Perdanakusuma.

Di SPPG Palmerah, Jakarta, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo juga turun langsung meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis, sementara itu Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat dijadwalkan mengecek pelaksanaan MBG di SPPG Bojong Koneng di Karawang, Jawa Barat.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti dijadwalkan memantau masing-masing satu sekolah di tingkat SMP dan SMA di Semarang, Jawa Tengah.

Di wilayah Jakarta, beberapa lokasi yang menjadi calon mitra pelayanan Makan Bergizi Gratis, di antaranya Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Yayasan Salman Peduli Berkarya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Yayasan Peleton Media Kasih, Pancoran, Jakarta Selatan.

Kemudian, Pondok Tahfizh Fajar Cendekia, Pancoran, Jakarta Selatan dan Yayasan Peleton Media Kasih, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menjalin kolaborasi untuk program MBG yang lebih tepat sasaran, di antaranya dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang memanfaatkan data keluarga dan melibatkan Penyuluh KB (PKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung distribusi dan edukasi terkait gizi.

Selain itu, juga bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan 13 program unggulan mulai dari keamanan pangan hingga memastikan fasilitas rumah produksi aman.

Kemudian, bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai pemasok bahan baku MBG sekaligus pengelola dapur umum, dan Perum Bulog untuk penyediaan pangan berkualitas yang terjangkau, bergizi, serta mendukung kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, juga beberapa kementerian/lembaga terkait lainnya untuk mendukung program MBG yang berkualitas dan berkelanjutan demi mewujudkan Indonesia Emas.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - PT Wijaya Karya Gedung Tbk (WEGE) atau WIKA Gedung siap mendukung dan berpartisipasi dalam program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintah.

Direktur Utama WEGE, Hadian Pramudita mengatakan, perseroan tidak menutup kemungkinan untuk ikut andil dalam program tersebut dengan mengandalkan produk modular milik perusahaan.

Partisipasi dalam program tiga juta rumah juga bisa mendorong pencapaian target kontrak baru di 2025.

Hadian menjelaskan, dalam program tersebut, nantinya program yang dibangun bukan merupakan rumah konvensional. Dalam hal itu, diperlukan strategi khusus untuk percepatan pembangunan rumah. Kemudian, guna mempercepat proses pembangunan rumah, maka tipe hunian bisa saja dibuat vertikal.

“Kami punya komponen kombinasi antara modular dengan konvensional, itu juga yang akan support WIKA Gedung untuk memperoleh bagian dari program tiga juta rumah,” kata Hadian dalam Talkshow yang disiarkan YouTube Mirae Asset Sekuritas, dikutip Minggu (5/1/2025).

Adapun, WEGE menargetkan kontrak baru sebesar Rp3,5 triliun di 2025. Angka itu naik tipis dibandingkan target kontrak baru 2024 yang sebesar Rp3 triliun.

Hadian menyampaikan, perseroan masih akan menghadapi tantangan yang sama seperti tahun 2024 lalu. Di mana, WEGE merevisi capaian kontrak dari sebelumnya Rp5 triliun menjadi Rp3 triliun.

Hal tersebut dikarenakan banyak proyek perseroan khususnya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengalami perubahan tenggat waktu atau bahkan tertunda.

Sejumlah proyek khususnya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tercatat mundur dari target penyelesaian. Adapun proyek pembangunan gedung Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) 1 di IKN dengan nilai kontrak sebesar Rp672 miliar.

Proyek ini sebelumnya ditargetkan rampung pada Oktober 2024, namun mundur ke Desember 2024.

Kemudian, proyek hunian Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di IKN dengan nilai kontrak Rp1,63 triliun juga mundur dari target rampung November 2024 menjadi April 2025.

Selanjutnya, proyek pembangunan hunian TNI modular di IKN yang sebelumnya ditargetkan selesai pada November 2024 menjadi Desember 2024.

(NIA DEVIYANA)

KOMPAS.com - Kota Kotamobagu di Sulawesi Utara kini semakin menarik perhatian calon pemilik rumah.

Salah satu daya tarik utama daerah ini adalah pilihan rumah subsidi yang terjangkau, yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Apa Saja Pilihan Rumah Subsidi di Kota Kotamobagu?

1. Griya Permata Indah: Tipe T36

Berlokasi di Kotamobagu Selatan, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Atar Jaya Perkasa.

Rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi.

Griya Permata Indah menawarkan 88 unit rumah, dengan harga per unit sebesar Rp 157 juta.

Saat ini, 76 unit telah terjual dan 12 unit masih tersedia untuk dibeli.

2. Puri Citra Indah: Tipe Tulip

Dikenal sebagai perumahan yang dikembangkan oleh PT Dwi Putri Karya Lestari, Puri Citra Indah juga terletak di Kotamobagu Selatan.

Proyek ini menawarkan 366 unit rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi.

Harga per unit adalah Rp 157 juta. Hingga saat ini, 357 unit telah terjual dan hanya tersisa 9 unit lagi.

3. Tabang Asri: Tipe 36/119

Berada di lokasi yang sama, Tabang Asri merupakan proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Ikuna Tiga Mitra.

Rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah sebesar 119 meter persegi.

Dengan harga per unit Rp 157 juta, saat ini telah terjual 23 unit dari total 70 unit yang tersedia, sehingga masih ada 47 unit yang dapat dipasarkan.

Mengapa Memilih Rumah di Kota Kotamobagu?

Kota Kotamobagu tidak hanya menawarkan harga yang terjangkau tetapi juga berbagai pilihan proyek perumahan yang dapat memenuhi kebutuhan calon pemilik rumah.

Dengan sistem informasi yang transparan melalui Sikumbang, calon pembeli dapat dengan mudah memilih rumah sesuai dengan anggaran dan kebutuhan mereka.

Di tengah perkembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup di daerah ini, Kotamobagu menjadi salah satu opsi menarik bagi mereka yang ingin memiliki rumah impian.

KUNINGAN,iNewsKuningan.id–Seekor ular Cobra Jawa (Naja sputatrix) sepanjang 1,2 meter berhasil dievakuasi oleh tim UPT Damkar Satpol PP Kuningan. Keberadaan ular yang memiliki bisa mematikan tersebut dilaporkan warga setempat, karena dinilai sangat membahayakan penghuni rumah dan masyarakat sekitar.

Kepala UPT Damkar Kuningan, Andri Arga Kusumah menjelaskan, bahwa laporan diterima dari seorang warga yang berprofesi sebagai karyawan swasta.

"Jadi warga ini melihat ular melingkar di dekat tumpukan batu bata, saat membantu tetangganya yang sedang membangun rumah. Karena khawatir akan membahayakan, ia segera melapor ke call center Damkar Kuningan,” ungkapnya, Minggu (29/12).

Menanggapi laporan tersebut, empat anggota langsung dikerahkan ke lokasi dengan membawa alat rescue ular.“Proses evakuasi berlangsung cepat, sekitar 15 menit, setelah tim melakukan pencarian dan penangkapan dengan prosedur keamanan yang ketat,”ujarnya.

Menurutnya, ular kobra Jawa termasuk ular berbisa yang dapat menimbulkan ancaman serius jika tidak segera ditangani. “Ular jenis ini memiliki bisa neurotoksin yang berbahaya bagi manusia. Jika dibiarkan, keberadaan ular tersebut bisa membahayakan pemilik rumah maupun warga sekitar,” jelasnya.

Selain melakukan evakuasi, petugas juga memberikan edukasi kepada warga mengenai cara mencegah ular masuk ke area pemukiman. Beberapa tips yang disampaikan di antaranya membersihkan area sekitar rumah dan menghindari tumpukan barang tidak terpakai.

"Mengusir hewan yang menjadi mangsa ular, menempatkan hewan peliharaan di lokasi yang aman, dan menyemprotkan pengharum ruangan atau menggunakan kapur barus di area yang rawan," sebutnya.

Pihaknya mengimbau, agar masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan waspada terhadap keberadaan ular, terutama di musim hujan seperti sekarang. Lingkungan yang kotor dan lembab sering kali menjadi tempat favorit ular untuk bersembunyi.

Beruntung, dalam kejadian ini tidak ada korban gigitan ular. Ular hasil evakuasi selanjutnya akan ditangani oleh pihak yang berwenang untuk memastikan keselamatan warga dan kelestarian satwa liar tersebut.***

Editor : Andri Yanto

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) mengunjungi Graha Arraya Dramaga di di Jalan Raya Leuwiliang, Girimulya, Kabupaten Bogor. Ia meninjau rumah subsidi yang siap huni untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun depan.

Pantauan detikProperti di lokasi, Ara tiba pukul 14.51 WIB. Ia tampak mengenakan pakaian kemeja batu bernuansa cokelat dan celana hitam.

Tidak sendiri, Ara datang ditemani oleh Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, Komisaris BP Tapera Heru Pudyo, dan Ketua Umum The HUD Institute Zulfi Syarif Koto.

"Saya kan dapat surat dari Dirut BTN, dari REI, dari Himppera, dari Apersi bahwa dikatakan misalnya di tempatnya Pak Endang dari Himperra mengatakan sudah ada sekitar 42 ribu yang ready stock untuk FLPP dengan harapan programnya bisa segera dijalankan," ujar Ara di Graha Arraya Dramaga, Kabupaten Bogor, Jumat (27/12/2024).

Ara mengatakan dirinya beserta jajarannya mengecek langsung beberapa perumahan sebagai sampel. Untuk kawasan Bogor, ia mengunjungi Graha Arraya Dramaga, Perumahan Ambar Telaga Residence, Perumahan Pesona Kahuripan 10.

Selanjutnya, ia akan melaporkan kepada Menteri Keuangan, tembusan ke Dirjen Anggaran, Dirjen Kekayaan, Dirjen Perbendaharaan akan hasil temuanya. Ia ingin melihat langsung lingkungan, jalanan, dan konsumen perumahan subsidi.

"Pak Prabowo arahkan kita mesti turun lapangan. Ketemu langsung di lapangan bagaimana. Bener nggak sesuai dengan yang dilaporkan, yang disampaikan," ucapnya.

Ia pun mengunjungi empat rumah subsidi di Graha Arraya Dramaga. Ara melihat-lihat isi tiga rumah kosong dan menanyakan seputar spesifikasi fisik bangunan, aturan yang berlaku, dan pembaharuan yang dapat dilakukan di pembangunan ke depannya.

Kemudian, Ara mendatangi salah satu rumah warga. Ia berbincang dengan warga untuk menanyakan pengalaman tinggal di perumahan tersebut.

Salah satu warga, Uus mengaku nyaman dan aman tinggal di rumah subsidi Graha Arraya Dramaga. Ia hanya mengeluhkan kawasan perumahannya yang panas atau gersang.

"Alhamdulillah sudah PDAM dan airnya bagus, kenceng jadi menurut saya sih oke banget apalagi untuk angsurannya untuk karyawan seperti saya sangat cocok," kata Uus.

Sementara warga lain, Deno, juga mengaku nyaman, aman, dan tentram dengan lingkungan perumahan. Harga rumahnya juga menurutnya terjangkau.

"Keluhannya ya ada bocor-bocor dikit aja. Hal wajar itu Pak (Ara). Kayak perbatasan (atap dan dinding)," ucapnya.

Di sisi lain, CEO Delta Group dan Ketua KehormatanHimperra, EndangKawidjaja mengungkapkan ada 150 unit rumah subsidi yang siap dipasarkan untuk Januari 2025. Saat ini luas lahan di Graha Arraya Dramaga mencapai 38 hektare.

"Ada dua cluster yang pertama Lily namanya 98, yang ini (Sakura) ada 49 belum termasuk 2 yang contoh, 51 semua. Total 147 (unit ready stock)," jelasnya.

Adapun tipe rumah yang ditawarkan adalah 27/60 di Cluster Lily dan 30/60 di Cluster Sakura. Rumah Cluster Lily seharga Rp 185 juta, sedangkan Cluster Sakura Rp 195 juta.

Kedua tipe rumah memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Perbedaan utamanya, rumah Cluster Lily tidak dilengkapi dengan dapur.

Sebagai informasi, Graha Arraya Dramaga merupakan perumahanawalnya bernama Pesona Alam Dramaga dan dibangun oleh PT Randu Alas. Dalam perkembangannya, proyek yang dirilis tahun 2018 itu mangkrak karena pemegang sahamnya meninggal dunia.

Selanjutnya Delta Group, Kharisma Group, dan Imanan Holding mengakuisisi proyek tersebut dan membentuk perusahaan konsorsium bernama PT Bahana Imanan Suksestama (BAIMS) dengan Komposisi pemegang saham yang sama. Sementara itu, Endang sebagai Direktur Utama BAIMS.

(dhw/zlf)

IDXChannel-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menyebutdukungan dari jurnalis membuat BTN sukses menjalankan misinya sebagai salah satu BUMN, yang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat Indonesia melalui Program 3 Juta Rumah.

"Selain itu turut berperan dalam memperkuat sektor properti yang menjadi salah satu pilar utama penggerak perekonomian nasional," kataDirektur Utama BTN Nixon LP Napitupulu di Jakarta Jumat (27/12/2024).

Untuk mengapresiasi jurnalis, BTN kembali menggelar Anugerah Jurnalistik dan Foto untuk menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 BTN yang akan dirayakan pada 9 Februari 2025 mendatang.

Dalam ajang tersebut, BTN menyiapkan total hadiah senilai Rp175 juta untuk para pemenang Anugerah Jurnalistik dan Foto.

Dia mengatakan, kemitraan BTN dengan para jurnalis baik wartawan tulis maupun foto sangat erat hingga saat ini. Untuk itu, Anugerah Jurnalistik dan Foto BTN yang telah digelar ke-8 kalinya ini menjadi ajang apresiasi kepada Rekan-Rekan Jurnalis yang turut membantu perusahaan dalam mengkomunikasikan perkembangan bisnis BTN secara positif.

Melalui Anugerah Jurnalistik dan Foto BTN, lanjut Nixon, pihaknya juga berharap mendapatkan masukan yang membangun dari para jurnalis.

“Tentunya melalui karya jurnalistik, kami berharap mendapatkan beragam masukan yang membangun untuk mengembangkan bisnis BTN terutama dalam memenuhi kebutuhan rumah rakyat dan layanan perbankan yang modern sekaligus mendukung pemerintah merealisasikan programnya untuk rakyat,” kata Nixon.

Adapun, Anugerah Jurnalistik dan Foto BTN dapat diikuti seluruh wartawan baik wartawan media cetak, online, maupun pewarta foto. Ajang perlombaan ini mengangkat tema: "Program 3 Juta Rumah Momentum Ekonomi Nasional Bangkit" dengan sub tema:

1. Peran Sentral BTN Dalam Program 3 Juta Rumah
- Pemberitaan tentang komitmen BTN dalam menyediakan akses KPR Subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok pekerja informal, hingga kalangan disabilitas.
- Pemberitaan tentang berbagai langkah BTN dalam meningkatkan produk serta layanan di ekosistem pembiayaan perumahan mulai dari peningkatan sarana prasarana, sumber daya manusia, hingga inovasi bisnis
- Pemberitaan tentang dampak Program 3 Juta Rumah bagi kualitas hidup masyarakat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, serta dampak berlipat bagi 181 sektor ekonomi lainnya
- Pemberitaan tentang regulasi yang ada dan rencana regulasi yang mendorong Program Tiga Juta Rumah

2. Spin Off UUS BTN Dorong Persaingan Sehat Bisnis Syariah
- Pemberitaan tentang posisi dan akselerasi bisnis BTN Syariah di industri pembiayaan syariah
- Pemberitaan tentang kesiapan BTN mendorong spin off UUS butuh dukungan para pihak untuk menciptakan bisnis syariah yang sehat
- Pemberitaan tentang pembiayaan perumahan yang disalurkan BTN Syariah bagi berbagai kalangan mulai dari subsidi hingga non-subsidi.

3. Core Business BTN Pada Pembiayaan Perumahan Jadi Model ESG Champion
- Pemberitaan tentang strategi dan upaya BTN menjadi ESG Champion dimulai dari pembiayaan rumah rendah emisi
- Pemberitaan tentang manfaat penerapan prinsip ESG di sektor pembiayaan perumahan bagi masa depan bumi
- Pemberitaan tentang BTN sebagai perusahaan dengan berbagai prestasi di bidang ESG

4. Peran BTN Dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia
- Pemberitaan tentang visi baru BTN yang mendorong akselerasi peran BTN di perumahan dan beyond perumahan
- Pemberitaan tentang upaya BTN memberikan customer experience terbaik melalui layanan digital dan finansial yang terintegrasi
- Pemberitaan tentang langkah BTN menjadi rumah bagi talenta terbaik Indonesia
- Pemberitaan tentang pratik tata kelola perusahaan yang baik dan inovasi bisnis berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan
- Pemberitaan tentang program BALE BTN beserta berbagai kemudahan transaksi dan cashback

Untuk membangkitkan semangat para jurnalis, dalam Anugerah Jurnalistik dan Foto BTN kali ini akan diberikan apresiasi kepada masing-masing 10 pengirim pertama untuk karya tulis dan foto dengan nilai total nilai Rp10 Juta.

Nixon berharap melalui penyelenggaraan Anugerah Jurnalistik ini, komunikasi yang sudah terjalin antara BTN, media, karyawan, serta masyarakat dapat semakin solid.

"Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan bisnis BTN, mendukung prinsip keberlanjutan yang tengah dijalankan, serta semakin memperkuat peran BTN sebagai pendorong utama sektor perumahan yang berwawasan lingkungan di Indonesia," ujarnya.

Hal yg menarik dalam Anugerah Jurnalistik ini adalah turut melibatkan pegawai BTN di seluruh Indonesia ikut berkompetisi di lingkungan pegawai dalam menyampaikan karya terbaiknya.

Adapun kompetisi dalam Anugerah Karya Jurnalistik ini dimulai dari 1 Desember 2024 dan akan ditutup pada 15 Februari 2025 pukul 23.59 WIB. Peserta dalam kompetisi ini dapat mengirimkan hasil karya yang sudah pernah dibuat dari tanggal 1 Desember 2024. Pemenang menurut rencana akan diumumkan pada 7 Maret 2025.



(kunthi fahmar sandy)