Bisnis.com, JAKARTA – Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan mengatakan adanya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpeluang membuka 90.000 lapangan kerja.

Tigor memerinci 90.000 tenaga kerja ini dibutuhkan untuk penempatan di 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seluruh provinsi di Indonesia.

"Jadi tadi kepala unit [SPPG] ada 30.000 yang bekerja. Otomatis sudah kita rekrut 30.000 sarjana [SPPI] di Indonesia untuk jadi kepala. Jadi 90.000 lapangan pekerjaan terbuka buat sarjana-sarjana kita yang fresh graduate," katanya melalui pesan teks, Selasa (13/5/2025).

Dalam struktural SPPG, kata dia, ada tiga lulusan sarjana yang dibutuhkan untuk mengisi posisi sebagai Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan.

Selain itu, dia mengatakan rentang usia karyawan yang dibidik oleh BGN untuk mengisi tiga posisi tersebut, yaitu 20-30 tahun.

"Jadi ini satu Ahli Gizi per satu satuan pelayanan (SPPG), berarti 30.000 Ahli Gizi nanti. Plus satu lagi nanti itu Akuntan lulusan Akuntansi per satu satuan pelayanan. Itulah yang nanti ada di seluruh provinsi di Indonesia, sebanyak 30.000," lanjutnya.

Dia memerinci hingga saat ini sudah terbentuk 1.295 SPPG di 38 provinsi. Apabila program MBG telah berjalan penuh maka dibutuhkan 30.000 SPPG untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025 ini.

Selain membuka lapangan kerja, program pemerintah berfokus terhadap makanan bergizi yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini juga bakal menggerakkan perekonomian nasional.

"MBG membuat perputaran ekonomi di setiap tempat dimana satuan pelayanan itu ada. Karena yang tadi, membuka lapangan pekerjaan, membuka peluang untuk membeli bahan pertanian di desa-desa. Kemudian juga membuat para pelaku pertanian itu jadi semangat," pungkas Tigor.

Kita membuat khusus Satgas, ini mulai aktif besok (Rabu (14/5)) sudah bisa dibilang ada training

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membentuk Kantor Satgas MBG Makan Bergizi Gratis (MBG) Gotong Royong guna mendukung Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG untuk memperkuat pemenuhan gizi 80 juta anak di seluruh Indonesia.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menjelaskan Satgas MBG merupakan bagian dari empat "quick wins" Kadin, yaitu MBG Gotong Royong, rumah layak huni, pemeriksaan kesehatan gratis dan pemberdayaan tenaga kerja migran.

"Kita membuat khusus Satgas, ini mulai aktif besok (Rabu (14/5)) sudah bisa dibilang ada training. Supaya nanti semua orang yang ingin membuat SPPG atau dapur (umum MBG) itu bisa mendapat sertifikasi. Kenapa? Karena kita harus ingat, ini tujuannya mulia untuk 80 juta anak," kata Anindya ditemui di sela peresmian Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG Gotong Royong Kadin di Jakarta, Selasa.

Menurut Anindya, konsep MBG menggabungkan pendekatan koperasi yang terukur dan pemberdayaan daerah, karena jaringan Kadin tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

Peluncuran Satgas MBG juga didukung penuh oleh Badan Gizi Nasional (BGN), yang sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama dengan Kadin pada Maret 2025.

Kadin menyiapkan kantor operasional Satgas MBG dan memulai pelatihan awal untuk mendukung proses sertifikasi bagi para pelaku penyedia makanan sehat untuk anak-anak sekolah.

Anindya menekankan pentingnya sertifikasi karena dana pemerintah yang dialokasikan untuk program tersebut sangat besar, mencapai Rp170 triliun, sehingga harus dijalankan secara hati-hati dan profesional.

Pilot project program SPPG akan dimulai di enam titik awal, dengan harapan bisa dikembangkan menjadi 1.000 titik menjelang Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus.

Selain enam titik awal, Kadin Provinsi juga telah memulai inisiatif serupa yang kini telah mencapai 280 titik, dengan pelatihan yang difasilitasi oleh Kadin Institute.

Ketua Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia Handojo S. Muljadi menjelaskan, pihaknya telah menyusun buku panduan sebagai acuan seluruh anggota Kadin dalam menjalankan proyek SPPG di berbagai daerah.

Pilot project tahap pertama akan dilaksanakan di 16 lokasi yang tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi bekerja sama dengan Tempo Scan.

Target program itu membentuk 30.000 dapur penyedia makanan bergizi dan menyiapkan 1.000 mitra SPPG dari kalangan pelaku usaha anggota Kadin.

Kadin Institute juga akan melatih administrasi keuangan, perekrutan tenaga kerja, hingga pemenuhan standar keamanan pangan untuk memastikan kualitas layanan SPPG.

Handojo berharap semua pihak mendukung inisiatif ini, agar SPPG bukan hanya menjamin gizi anak-anak tetapi juga membuka peluang industrialisasi agrikultur di seluruh tanah air.

"Tadi ada pertanyaan mengenai 'food safety'. Jadi lebih baik tidak usah kita bicara ke belakang, sekarang bagaimana kita memperbaiki ke depannya masalah food safety," kata Handojo.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Kasus keracunan diduga akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat.

Tidak tanggung-ranggung, ratusan siswa dari beberapa sekolah menjadi korban. Berikut ini fakta-fakta kasus keracunan MBG di Bogor.

1. Jumlah korban mencapai 210 orang

Berdasarkan keterangan Dinas Kesehatan Kota Bogor, tercatat hingga 9 Mei 2025 total korban mencapai 210 orang yang tersebar di delapan sekolah.

Korban yang masih dirawat di rumah sakit yakni berjumlah 34 orang, sedangkan korban rawat jalan 47 orang dan 129 mengalami gejala ringan.

2. Asuransi bagi korban

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan tetap akan bertanggung jawab dalam penanganan medis dan pembiayaan perawatan para korban.

"Kemudian yang kedua, yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas dengan menanggung seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," ujar Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan.

Selain itu, Pemerintah Kota Bogor juga menegaskan biaya pengobatan korban keracunan MBG ditanggung oleh pemda. Adapun siswa yang belum menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ataupun asuransi, akan dibiayai Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

3. Ditemukan bakteri E.Coli dan Samonella pada menu MBG

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyampaikan keracunan diduga karena adanya temuan bakteri E.coli dan Salmonella pada menu makanan yang dikonsumsi oleh para siswa.

Hal itu diketahui dari hasil uji laboratorium pada sisa makanan MBG. "Hasil pemeriksaan dari Labkesda Kota Bogor, terkait beberapa sampel pemeriksaan. Sisa makanan yang pada saat kejadian terjadinya keracunan itu masih tersisa," kata Dedie.

Makanan yang diperiksa di laboratorium, antara lain nasi, telur ceplok, tahu serta toge tumis.

Dedie mengatakan hasil laboratorium menunjukkan beberapa bahan tersebut mengandung bakteri E.coli dan Samonella. Dugaan kuat mengarah pada telur ceplok berbumbu yang dimasak pada malam hari kemudian baru didistribusikan keesokan harinya.

"Intinya bakteri ini datang dari ceplok telur yang dikasih bumbu barbeque. Ada tumis tahu dan toge, yang terindikasi mengandung Samonella," tegas Dedie.

4. Pemasok makanan terancam sanksi

BGN mengancam akan menyetop pemasok bahan makanan tersebut apabila ditemukan ketidaksegaran atau kejanggalan lainnya.

"Penjamah makanannya yang dia kurang waspada dalam membeli bahan makanan. Membeli bahan makanan kan itu dengan supplier ya. Nah dia harus cek supplier itu dari mana dia dapatnya," jelas Tigor.

"Kalau sumbernya itu dari bahan makanan, jadi bahan makanannya harus kita cek dari mana asal suppliernya. Begitu kita tahu suppliernya maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan kita stop supplier tersebut," sambungnya.

(PRI)

IDXChannel - Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan uji laboratorium (lab) setelah mendapat laporan ratusan pelajar di Bogor mengalami keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jika terjadi seperti ini kami mengambil tindakan untuk mengetahui penyebabnya dengan melakukan uji laboratorium mulai dari bahan serta makanan yang dimasak," kata Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, Rabu (13/5/2025).

"Cek sampel makanannya, benar enggak? Ini valid enggak? Memang benar dari makanannya gitu kan. Sampel makanan selalu ada," katanya.

Jika terbukti makanannya kurang baik, kata Tigor, pihaknya akan melakukan teguran keras kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan makanan tersebut.

"Kami melakukan teguran keras itu kepada satuan pelayanan jika melakukan hal tersebut," kata dia.

Dia menambahkan, pihaknya tetap akan bertanggung jawab dalam penanganan medis dan pembiayaan kepada para korban.

"Korban diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kami bekerja sama dengan puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," katanya.

Sebelumnya, ratusan penerima manfaat program MBG mengalami keracunan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bina Insani, Kota Bogor sejak Rabu 7 Mei 2025.

Penyebab keracunan diduga ada bakteri E.Coli dan Salmonella. Kedua bakteri itu terdapat pada menu makanan olahan telur dan tumis toge.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menargetkan pembangunan 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Makan Bergizi Gratis Gotong Royong Kadin di 16 lokasi lahan milik Tempo Scan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie usai meresmikan Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG Gotong Royong Kadin di Tempo Scan Tower, Selasa (13/5/2025).

“Yang telah dicanangkan oleh Kadin, bahwa kita ingin berpartisipasi di 1.000 [SPPG],” kata Anin ketika ditemui di Tempo Scan Tower, Jakarta, Selasa (13/5/2025).

Adapun, program ini menjadi salah satu dari empat quick wins yang dicanangkan oleh Kadin Indonesia selain rumah layak huni, pemeriksaan kesehatan gratis, dan tenaga kerja migran.

Untuk mencapai target itu, Kadin Indonesia bersama dengan Tempo Scan melalui Satgas MBG Gotong Royong membuat proyek percobaan atau pilot project yang dapat diikuti oleh anggota Kadin di seluruh Indonesia.

Ketua Satgas MBG Gotong Royong Handojo S. Muljadi mengatakan, pilot project pertama akan dilaksanakan di 16 titik lokasi lahan milik Tempo Scan.

Sebanyak 16 lokasi itu tersebar di Bandung, Depok, Surabaya, Jakarta, Bekasi, Semarang, Batam, Medan, Pontianak, Manado, Banjarmasin, Palembang, Tegal, dan Cirebon.

“Pilot project pertama itu ada di 16 titik lokasi yang kebetulan bekerja sama dengan Tempo Scan,” ujar Handojo.

Adapun, saat ini, Yayasan Tempo Scan Lifecare telah resmi terdaftar dan terverifikasi sebagai mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Setidaknya, sudah ada 6 titik lokasi SPG MBG Gotong Royong Kadin yang telah terdaftar, terverifikasi, dan telah disetujui lokasinya.

Keenam lokasi itu tersebar di kabupaten Cirebon, Kota Semarang, kabupaten Bandung Barat, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kota Tegal.

Di sisi lain, Handojo mengungkap bahwa Satgas MBG Gotong Royong Kadin akan menyusun buku panduan yang mencakup panduan mekanisme pendaftaran dan verifikasi kepada BGN, mekanisme penyusunan anggaran, panduan tentang administrasi keuangan dan perpajakan, hingga panduan aspek ketenagakerjaan.

“Nanti buku panduannya itu bekerja sama dengan Kadin Institute,” pungkasnya.

Siswa yang mengalami keracunan usai menyantap makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat, bertambah. Terbaru, dari yang sebelumnya berjumlah 210, kini total ada 223 siswa dari TK hingga SMA yang mengalami keracunan.

"Korban yang terdata hari ini sebanyak 9 orang, sehingga total korban menjadi 223 orang," kata kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, mengutip detikcom, Selasa (13/5).

Data tersebut tercatat hingga hari Senin (12/5) kemarin, berdasarkan penyelidikan epidemiologi lanjutan terhadap 13 sekolah. Sebanyak lima orang menjalani rawat inap dan empat orang lainnya menjalani rawat jalan.

"Kemudian terdapat laporan 27 orang yang sudah selesai rawat inap, sehingga jumlah total yang masih berada di RS (rumah sakit) sebagai pasien rawat inap sebanyak 18 orang," ungkapnya.

Sri Nowo menyebut data tersebut masih bisa bertambah seiring dengan penambahan pendataan. Sri merinci, dari 223 yang keracunan, sebanyak 45 orang menjalani rawat inap, 49 rawat jalan, dan 129 mengalami keluhan ringan.

"Dinas Kesehatan terus berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yang terpapar jika ada penambahan kasus dan koordinasi dengan rumah sakit untuk penanganan pasien dengan baik," jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bogor menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) buntut ratusan siswa mengalami keracunan usai menyantap MBG. Pemkot meminta siswa yang terdampak untuk segera berobat ke rumah sakit.

"Atas kejadian ini, Pemkot Bogor telah menetapkan status KLB. Jumat itu kita tetapkan KLB supaya siapa pun yang terdampak, terindikasi keracunan silakan berobat ke rumah sakit," kata Wali Kota Bogor Dedie A Rachim.

Penetapan KLB, kata Dedie, diperlukan untuk menindaklanjuti penanganan korban keracunan. Dia menyebut biaya pengobatan gratis.

Baca berita lengkapnya di sini.

KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan telah mengambil tindakan cepat menyusul kejadian keracunan yang dialami ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat.

Dugaan sementara menyebut insiden tersebut berkaitan dengan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan pihaknya langsung melakukan investigasi terhadap bahan makanan dan proses pengolahan yang digunakan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyebab pasti dari insiden tersebut.

"Jika terjadi seperti ini kami itu biasa langsung ambil tindakan. Satu, cek sampel makanannya, benar enggak? Ini valid enggak? Memang benar dari makanannya gitu kan. Sampel makanan selalu ada. Kalau memang valid itu sampel makanan, misalnya ada tongkol yang kurang baik, maka kami melakukan teguran keras itu kepada satuan pelayanan jika melakukan hal tersebut," kata Tigor, seperti dikutip dari Antara, Selasa (13/5/2025).

Menurutnya, BGN juga akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban yang terdampak. Hal ini dilakukan melalui kerja sama dengan puskesmas di wilayah setempat.

"Kemudian yang kedua, yang menjadi korban diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kami bekerja sama dengan puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," lanjutnya.

Penanganan SPPG dan evaluasi pemasok

Tigor menambahkan, pelatihan ulang akan diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan makanan, khususnya kepada petugas penjamah makanan. Tujuannya agar insiden serupa tidak terulang kembali.

Selain itu, evaluasi terhadap pemasok bahan makanan juga menjadi perhatian. Jika ditemukan bahan makanan tidak segar atau bermasalah, BGN tak segan menghentikan kerja sama dengan pemasok tersebut.

"Membeli bahan makanan kan itu dengan supplier ya, nah dia harus cek supplier itu dari mana dia dapatnya. Kalau sumbernya itu dari bahan makanan, jadi bahan makanannya harus kita cek dari mana asal supplier-nya. Begitu kita tahu supplier-nya maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan kita setop supplier tersebut," jelas Tigor.

Tigor menegaskan, misi BGN sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yakni memastikan Program MBG berjalan tanpa menimbulkan risiko kesehatan.

"BGN itu sangat ingin menjalankan makan bergizi ini dengan zero accident, dengan zero kasus keracunan, ini menjadi misi kami. Bayangin ini 1.200 (dapur MBG). Jumlah pengawas kita ini hanya 3 direktur. Dan juga saat ini, hanya sekitar dua puluhan pegawai kita. Nah tentu kita sangat berharap kalaupun ada kasus-kasus yang dianggap ya itu dari bahan pangan, makanya harus kita teliti dulu," ujar Tigor.

BGN menyatakan akan terus memperkuat pengawasan dan evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

Jakarta: Maraknya kasus keracunan akibat Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah mengundang respons dari Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan.

Ia mengatakan timnya akan mengambil tindakan untuk mengetahui penyebabnya dengan melakukan uji lab mulai dari bahan serta makanan yang dimasak.

Tak cuma itu, BGN juga memberikan teguran peringatan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan makanan tersebut.

"Jika terjadi seperti ini kami itu biasa langsung ambil tindakan. Satu, cek sampel makanannya, benar enggak? Ini valid enggak? Memang benar dari makanannya gitu kan. Sampel makanan selalu ada. Kalau memang valid itu sampel makanan, misalnya ada tongkol yang kurang baik. Maka kami melakukan teguran keras itu kepada Satuan Pelayanan jika melakukan hal tersebut," tegas Tigor dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 13 Mei 2025.

Selain itu, BGN mengancam akan menyetop pemasok bahan makanan tersebut apabila ditemukan ketidaksegaran atau kejanggalan lainnya.

"Penjamah makanannya yang dia kurang waspada dalam membeli bahan makanan. Membeli bahan makanan kan itu dengan supplier ya. Nah dia harus cek supplier itu dari mana dia dapatnya," jelas Tigor.

"Kalau sumbernya itu dari bahan makanan, jadi bahan makanannya harus kita cek dari mana asal suppliernya. Begitu kita tahu suppliernya maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan kita stop supplier tersebut," pungkasnya.

Kasus keracunan MBG di Bogor

Terbaru, kasus keracunan diduga akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat.

Ratusan siswa diduga keracunan akibat menyantap MBG berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pemerintah kota Bogor.

Keracunan diduga karena adanya temuan bakteri E.coli dan Salmonella pada menu makanan yang dikonsumsi oleh para korban.

"Hasil pemeriksaan dari Labkesda Kota Bogor, terkait beberapa sampel pemeriksaan. Sisa makanan yang pada saat kejadian terjadinya keracunan itu masih tersisa," kata Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim.

Makanan yang diperiksa di laboratorium, terang dia, yakni nasi, telur ceplok, tahu serta toge tumis.

(PRI)

Jakarta -

Siswa yang mengalami keracunan diduga usai mengonsumsi makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat, bertambah. Terbaru, total sebanyak 223 siswa TK hingga SMA tercatat mengalami keracunan.

"Korban yang terdata hari ini sebanyak 9 orang, sehingga total korban menjadi 223 orang," kata kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, Selasa (13/5/2025).

Data tersebut tercatat hingga hari Senin (12/5) kemarin, berdasarkan penyelidikan epidemiologi lanjutan terhadap 13 sekolah. Sebanyak lima orang menjalani rawat inap dan empat orang lainnya menjalani rawat jalan.

"Kemudian terdapat laporan 27 orang yang sudah selesai rawat inap, sehingga jumlah total yang masih berada di RS (rumah sakit) sebagai pasien rawat inap sebanyak 18 orang," ungkapnya.

Sri Nowo menyebut data tersebut masih bisa bertambah seiring dengan penambahan pendataan. Sri merinci, dari 223 yang keracunan, sebanyak 45 orang menjalani rawat inap, 49 rawat jalan, dan 129 mengalami keluhan ringan.

"Dinas Kesehatan terus berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yang terpapar jika ada penambahan kasus dan koordinasi dengan rumah sakit untuk penanganan pasien dengan baik," jelasnya.

Pemkot Tetapkan Status KLB

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bogor menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) buntut ratusan siswa mengalami keracunan usai diduga mengonsumsi makan bergizi gratis (MBG). Pemkot meminta siswa yang terdampak untuk segera berobat ke rumah sakit.

"Atas kejadian ini, Pemkot Bogor telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Jumat itu kita tetapkan KLB supaya siapa pun yang terdampak, terindikasi keracunan silakan berobat ke rumah sakit," kata Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dalam keterangannya, Senin (12/5).

Penetapan KLB, kata Dedie, diperlukan untuk menindaklanjuti penanganan korban keracunan. Dia menyebut biaya pengobatan gratis.

"Penanggulangan KLB adalah upaya yang dilakukan untuk menangani penderita, mencegah perluasan, dan mencegah timbulnya penderita baru pada suatu KLB yang sedang terjadi," kata Dedie.

"Kemarin waktu hari Minggu saya dengan Kepala BGN melihat (korban keracunan) ke RSUD. Sebetulnya kita mendorong anak-anak untuk segera pulang, tidak apa-apa, yang penting sampai pulih, sampai sehat. Insyaallah dari pemerintah kota Bogor kita biayai untuk masalah kesehatan," imbuhnya.

(rdh/wnv)

JAKARTA, KOMPAS.com -Badan Gizi Nasional (BGN) bakal memberikan teguran keras kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bogor yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga menyebabkan keracunan.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan menyatakan, teguran keras itu bakal dilayangkan jika hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa kerucunan massal terjadi disebabkan oleh kualitas makanan yang disajikan oleh SPPG.

"Jika terjadi seperti ini, kami itu biasa langsung ambil tindakan. Satu, cek sampel makanannya, benar enggak? Ini valid enggak? Memang benar dari makanannya gitu kan,” kata Tigor dalam keterangan resmi, Selasa (10/5/2025).

“Sampel makanan selalu ada. Kalau memang valid itu sampel makanan, misalnya ada tongkol yang kurang baik. Maka kami melakukan teguran keras itu kepada Satuan Pelayanan jika melakukan hal tersebut," ujar dia.

Tigor menyebutkan, BGN akan memberikan pelatihan bagi SPPG untuk mencegah berulangnya kasus keracunan akibat MBG.

Selain itu, BGN akan menyetop pemasok bahan makanan apabila ditemukan ketidaksegaran atau kejanggalan lainnya yang menyebabkan keracunan.

“Kalau sumbernya itu dari bahan makanan, jadi bahan makanannya harus kita cek dari mana asal supplier-nya. Begitu kita tahu supplier-nya, maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan, kita setop supplier tersebut," kata Tigor.

Saat ini, BGN telah melakukan uji lab terhadap bahan dan makanan yang dimasak usai keracunan tersebut terjadi.

BGN memastikan akan bertanggung jawab dalam penanganan medis dan pembiayaan terkait masalah keracunan MBG.

“Yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya,” ujar Tigor.

“Kita bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," imbuh dia.

Dinas Kesehatan Bogor mencatat, jumlah korban keracunan MBG di Kota Bogor mencapai 214 orang pada Sabtu (10/5/2025), bertambah dari angka sebelumnya yakni 210 orang.

Penyebaran kasus keracunan terjadi setelah dapur SPPG Bosowa Bina Insani turut melayani distribusi MBG terhadap 12 sekolah lainnya.

Dinkes Kota Bogor merinci, sekolah-sekolah yang siswanya mengalami keracunan berasal dari TK Bosowa Bina Insani (25 orang), SD Bosowa Bina Insani (10 orang), SMP Bosowa Bina Insani (94 orang), SMA Bosowa Bina Insani (1 orang), SDN Kukupu 3 (8 orang), SDN Kedung Waringin (7 orang), SDN Kedung Jaya 1 (16 orang), SDN Kedung Jaya 2 (45 orang), dan SMP Bina Graha (8 orang).

Bisnis.com, TANGERANG SELATAN — Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan 24 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di tingkat kabupaten dan kota untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan bahwa Pemprov Banten telah menandatangani kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memanfaatkan lahan milik pemerintah daerah sebagai lokasi pembangunan SPPG.

“Kami bersama-sama menandatangani MoU dengan BGN langsung bersama Kepala BGN. Ditargetkan ada 24 SPPG yang akan dibangun menggunakan APBN [anggaran pendapatan dan belanja negara] di atas lahan yang disediakan oleh pemda," ujarnya dikutip dari keterangan resmi Pemprov Banten, Selasa (13/5/2025).

Andra menuturkan pihaknya telah menawarkan sejumlah aset lahan kepada BGN untuk dapat dijadikan sebagai lokasi pembangunan SPPG.

"Termasuk kami sampaikan, memiliki 33 SMK Tata Boga dan itu juga bisa dimanfaatkan sebagai dapur untuk SPPG," katanya.

Nantinya aset lahan yang telah diusulkan akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pembangunan SPPG.

"Lahan akan dilakukan verifikasi oleh BGN. Prinsipnya semua daerah telah menyampaikan kesanggupannya dan kita akan terus bekerja sama untuk mewujudkan itu," katanya.

Kolaborasi dengan Pemda

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan Provinsi Banten baru terdapat 35 SPPG sehingga masih membutuhkan upaya kolaborasi yang lebih masif.

"Di Banten ini termasuk yang besar. Target kami itu harus melayani 2,9 juta siswa belum termasuk ibu hamil dan menyusui. Sehingga dibutuhkan kurang lebih 1.388 SPPG," ujarnya.

Dadan menyampaikan, pihaknya berharap hingga akhir tahun 2025 seluruh penerima manfaat program MBG dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.

Para kepala daerah kabupaten dan kota di Provinsi Banten menyampaikan dan mengusulkan minimal tiga lokasi rencana pembangunan SPPG di masing-masing daerah.

Berdasarkan laporan perekonomian Bank Indonesia, angka harapan hidup saat lahir di Provinsi Banten mencapai 74,97 tahun sedangkan pendapatan per kapita sebesar Rp 13.097.000.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong Angka Harapan Hidup adalah dengan memberikan dukungan biaya kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, pembangunan Rumah Sakit beserta infrastrukturnya (RSUD Banten, RSUD Labuan, RSUD Cilograng, RS Jiwa dan Ketergantungan Obat), pembentukan tematik holistik penanggulangan stunting, dan pembentukan tim penanggulangan stunting.

Lebih lanjut, adanya langkah konkret monitoring stunting melalui aplikasi e-dasawisma dapat turut membantu proses penanganan maupun pencegahan yang lebih efisien dan terarah.

Jakarta -

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan membangun 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di enam belas lokasi di Indonesia. Rencananya, SPPG ini dibangun di lahan milik Tempo Scan.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengatakan langkah ini sebagai salah satu dari empat quick win Kadin dalam mendukung program pemerintah. Bahkan Kadin telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Gotong Royong Kadin.

"Nah, kita membuat khusus satgas. Dimana diketuai oleh Pak Handoyo Mulyadi di belakang saya. Ini juga kantor beliau. Menyediakan suatu kantor dan ini bakal mulai aktif besok," kata Anindya usai meresmikan Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG Gotong Royong, di Gedung Tempo Scan, Selasa (13/5/2025).

Anindya menerangkan enam belas lokasi ini akan menjadi proyek percontohan atau pilot project yang nantinya dapat diadopsi dengan anggota Kadin lainnya. Saat ini, Yayasan Tempo Scan Lifecare telah resmi terdaftar dan terverifikasi sebagai Mitra Badan Gizi Nasional.

Selain itu, pihaknya juga menyediakan pelatihan serta sertifikasi bagi pekerja-pekerja yang terlibat. Anindya menyebut saat ini baru ada 6 pilot project SPPG yang telah terdaftar serta terverifikasi, yakni di Bandung, Bekasi, Cirebon, Depok, Semarang, dan Tegal.

"Mulanya dengan 6 SPPG. (Kemudian) itu untuk diskalakan oleh teman-teman Kadin lainnya bisa (ikut). Dan ada lagi Kadin Institute yang melakukan pelatihan-pelatihan tadi. Jadi semua ini merupakan contoh. Kita ingin supaya contoh ini bisa jadi 17 Agustus," terang Anindya.

Ketua Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia Handojo S. Muljadi mengatakan pihaknya menyediakan panduan bagi anggota Kadin lainnya yang ingin ikut serta terlibat dalam pilot project.

"Intinya pembentukan daripada Satgas MBG. Dinamakan MBG Gotong Royong. Itu adalah kita jabarkan semua know-how dalam satu buku panduan atau guidebook. Jadi ini bagi seluruh anggota kadin di seluruh Indonesia bisa mengikuti pilot project. Pilot project pertama itu ada di 16 titik lokasi yang kebetulan bekerja sama dengan Tempo Scan," terang Handojo.

Lebih lanjut, pihaknya akan menyediakan pelatihan untuk administrasi, keuangan, hingga keamanan makanannya.

"Kami juga bagaimana pelatihan administrasi keuangan, juga bagaimana perekrutan tenaga kerja. Administrasi, tadi ada pertanyaan mengenai food safety. Jadi lebih baik tidak usah kita bicara ke belakang. Sekarang bagaimana kita memperbaiki kedepannya masalah food safety," jelas dia.

Berikut lokasi yang akan dibangun 1.000 SPPG oleh Kadin:

1. Jambudipa, Bandung
2. Bypass Soekarno Hatta, Bandung
3. Citayam, Depok
4. Gemblongan, Surabaya
5. Cengkareng, Jakarta Barat
6. Bekasi Barat, Bekasi
7. Brigjen Sudiarto, Semarang
8. Jodoh Square, Batam
9. Binjai, Medan
10. Tanjung Pura, Pontianak
11. Maesa, Manado
12. Pelabuhan Timur, Banjarmasin
13. Perintis Kemerdekaan, Palembang
14. Jelutung, Jambi
15. Jl. Seram, Tegal
16. Mundi Pesisir, Cirebon

(rea/eds)