Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendapat apresiasi dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atas komitmennya dalam memperhatikan kesejahteraan pegawai di lingkungan Kementerian PANRB serta instansi paguyuban seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, apresiasi ini diberikan seiring dengan inisiatif Kementerian PANRB dalam mendorong program penyediaan hunian layak bagi para pegawai.

Awalnya program ini dirancang untuk pegawai Kementerian PANRB, namun dalam perkembangannya Menteri Rini meminta agar cakupan program diperluas untuk menjangkau pegawai di instansi paguyuban.

Permintaan ini disambut positif oleh Menteri PKP sebagai bentuk nyata dari semangat kebersamaan dan keadilan sosial dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Menteri Rini Widyantini menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan pegawai merupakan bagian penting dari agenda reformasi birokrasi yang menyeluruh.

“Kita ingin memastikan bahwa reformasi birokrasi juga dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para pegawai, bukan hanya dari sisi pekerjaan tetapi juga dalam kehidupan mereka,” kata Rini usai pertemuan dengan Menteri PKP di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (5/5).

Menteri PKP Maruarar Sirait menilai bahwa perhatian terhadap kebutuhan dasar pegawai, seperti tempat tinggal yang layak, merupakan bentuk reformasi birokrasi yang berdampak langsung dan menyentuh sisi kemanusiaan dari aparatur negara.

“Ibu hebat tidak hanya mikir Kementerian PANRB saja. Tadinya kita mau buat Kementerian PANRB saja tapi Ibu memikirkan juga ekosistem yang lain,” ujar Maruarar.

Proses inventarisasi pegawai kini kembali dilakukan sebagai langkah awal untuk memetakan kebutuhan hunian secara akurat.

Inventarisasi ini akan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan lanjutan dan perjanjian kerja sama antara instansi. Inventarisasi pegawai ini akan menjadi dasar untuk merancang program penyediaan rumah secara tepat sasaran.

Menteri Rini berharap langkah ini menjadi contoh kolaborasi lintas kementerian yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan ASN secara berkelanjutan.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal mengalokasikan rumah subsidi bagi pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Berdasarkan hasil pertemuan antara Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Menteri PANRB Rinj Widyantini pada Senin (5/5/2025), rencana pemberian alokasi rumah subsidi itu juga termasuk pegawai dari lembaga-lembaga yang berada di bawah nauangan Kemenpan-RB.

"Jadi kami mengagendakan diskusi mengenai pengalokasian rumah subsidi bagi pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan Menpan-RB. Tapi dari diskusi tadi berlanjut ada ekosistem yang ada di Kemenpan-RB, diantaranya ada Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Badan Kepegawaian Negara (BKN), jadi nanti ada empat," jelas Ara dalam keterangannya.

Dengan begitu, lanjut Ara, pihaknya memutuskan untuk mengonsiderasikan atau mempertimbangkan dahulu keempat lembaga tersebut.

Kemudian, akan melakukan pertemuan kembali pada 21 Mei 2025 untuk membuat nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

"Menpan-RB ini luar biasa, dia juga peduli dengan lembaga dan ekosistemnya," tuturnya.

Telah Alokasikan 189.260 Rumah Subsidi untuk 17 Profesi

Rencana pemberian alokasi rumah subsidi untuk pegawai Kemenpan-RB, LAN, ANRI, dan BKN tentu menambah daftar profesi yang mendapat kuota rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025.

Berdasarkan materi paparan Menteri PKP Maruarar Sirait dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (30/5/2025), 17 profesi telah mendapat alokasi total sebanyak 189.260 unit dari total kuota FLPP tahun 2025 sebanyak 220.000 unit.

Berikut rincian alokasi rumah subsidi FLPP untuk 17 profesi:

1. Guru 20.000 unit
2. Polri 14.500 unit
3. TNI AD 5.760 unit
4. Nakes 30.000 unit
5. Tenaga migran 20.000 unit
6. Pegawai Kemendagri 2.000 unit
7. Pegawai Kemenkeu 2.000 unit
8. Pegawai Kemenekraf 3.000 unit
9. Pegawai BKKBN 2.000 unit
10. Pegawai BPS 1.000 unit
11. Nelayan 20.000 unit
12. Petani 20.000 unit
13. Buruh 20.000 unit
14. Driver online 2.000 unit
15. Asisten Rumah Tangga 1.000 unit
16. Wartawan 1.000 unit
17. Pekerja non-formal 25.000 unit.

Jambi (ANTARA) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Jambi mencatat sebanyak tujuh kawasan diperuntukkan untuk lokasi pembangunan perumahan subsidi selama periode Januari hingga April 2025.

Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Kota Jambi Yaser Al Efra di Jambi, Senin, mengatakan saat ini pembangunan sektor permukiman di Kota Jambi didominasi oleh unit perumahan subsidi dibandingkan komersial.

"Kalau melihat data 2024, dari 29 lokasi pembangunan perumahan di Kota Jambi, hanya dua titik yang digunakan untuk perumahan komersial, sisanya merupakan perumahan subsidi," kata Yaser.

Ia menilai tingginya minat pelaku usaha terhadap pembangunan perumahan subsidi menjadi faktor utama dominasi jenis tersebut.

Secara keseluruhan melihat pada data, kata dia, sejak 2011 hingga 2025, tercatat sekitar 500 lokasi pembangunan perumahan di Kota Jambi, sebesar 90 persen untuk kawasan perumahan subsidi.

Yaser menyebutkan aktivitas pembangunan perumahan seringkali menimbulkan berbagai persoalan, seperti banjir, kerusakan jalan lingkungan, dan lainnya.

Upaya pencegahan, maka pemerintah kota mewajibkan pengembang memenuhi sejumlah persyaratan sebelum mendapatkan izin pembangunan.

Salah satu syarat utama adalah penyediaan fasilitas umum atau prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).

"Pengembang wajib mengalokasikan 35 persen dari total luas lahan pembangunan untuk PSU," katanya.

Lahan PSU tersebut harus digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan lingkungan, saluran drainase, taman, tempat ibadah, dan fasilitas publik lainnya.

"Jika lahan PSU tidak disediakan pengembang, maka izin pembangunan tidak akan diterbitkan," ujarnya.

Palembang -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah meninjau rumah susun di kawasan Jalan Srijaya Km 7, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dia ingin menjadikan rusun itu sebagai rumah bagi pegawai RSUD Siti Fatimah dan rumah singgah keluarga pasien dari luar kota.

Pemprov Sumsel diminta berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk pelimpahan aset dan rancangan rencana agar mengalihfungsikan bangunan itu. Peralihan ini karena gedung tersebut terbengkalai dan memprihatinkan.

"Saya minta pemprov dan direktur rumah sakit berkirim surat terkait peralihan fungsi rumah susun ini, kalau nanti ingin difungsikan rumah sakit silakan tapi betul-betul mau fungsional sesuai dengan kapasitas keuangan dan berlanjut jangan sampai mangkrak lagi," ujar Fahri Hamzah, Senin (5/5/2025).

Terlihat kondisi gedung rusun yang terbengkalai dan kurang terawat. Padahal akses dengan jalan utama sangat dekat dan tidak berjauhan dengan RSUD Siti Fatimah.

Diketahui, rusun itu berdiri di atas lahan Pemprov Sumsel dan dikelola Kementerian PUPR. Rusun memiliki 75 kamar dengan 4 lantai. Fasilitas yang dimiliki lengkap, di antaranya instalasi listrik dan air.

Fahri berharap peralihan fungsi rusun itu dapat digunakan sesuai peruntukannya. Untuk renovasi dia berharap bisa secepatnya dilakukan.

"Paling tidak renovasi bisa dilakukan per 1 juni 2025," katanya.

Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang menyampaikan akan segera membuat surat ke Kementerian PKP untuk serah terima penyerahan aset serta proposal pengajuan renovasi aset rusun.

"Kita akan ajukan surat dulu ke Kementerian barulah nanti seperti apa keputusannya sehingga dapat kita jalankan," ujarnya.

(dai/dai)

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah mengatakan, skema pinjaman online (pinjol) menjadi momok dalam mewujudkan program 3 juta rumah Prabowo - Gibran.

Sebab menurutnya, jika masyarakat yang punya tunggakan pinjol sekecil apapun akan menjadi catatan di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan praktis tidak bisa untuk mengajukan Kredit Pemilikan Rumah.

Junaidi Abdillah menyayangkan jika riwayat kredit Pinjol tergabung dalam catatan SLIK OJK. Sebab, pinjamannya rerata relatif kecil, tapi punya dampak besar terhadap akses kepemilikan rumah masyarakat khususnya MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).

), saya pikir perlu jalan keluar. Karena sekian juta orang tidak bisa mengambil rumah salah satunya permasalahan pinjol," kata Junaidi Abdillah.

Menurutnya, pemerintah perlu membedakan SLIK Pinjol dengan kredit lainnya. Sebab, tunggakan besar di pinjaman online sendiri kadang berkaitan dengan tingkat bunga pinjaman yang ditetapkan oleh masing-masing platform.

"Pinjol kan pinjamannya kecil, tetapi masa depan dia sudah tidak bisa mengambil rumah dan kredit lainnya," kata Junaidi Abdillah.

"Karena kalau ada tunggakan di pinjol itu pasti di tolak (KPR), kan kasihan. Misalnya, seperti saya contoh, pernah macet di pinjol Rp20 ribu, tapi perusahaan pinjol tidak ada lagi, orang tidak bisa melunasi, tetapi tetap dia tercatat punya kolektivitas jelek," tambahnya.

Sehingga menurut Junaidi Abdillah, pinjol ini akan menjadi hambatan untuk menekan angka backlog perumahan yang saat ini sudah tembus sekitar 15 juta. Program 3 juta yang diproyeksikan bakal banyak proyek perumahan baru akan sulit terserap pasar meski punya harga murah karena terganjal SLIK OJK.

"Kan kasian masyarakat kecil akhirnya. Intinya untuk rumah khususnya KPR Subsidi, terkait SLIK Pinjol ini harus ada perlakuan khusus," pungkasnya.

Tangerang (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji meminta kader tim pendamping keluarga untuk memastikan makanan bergizi gratis (MBG) dikonsumsi oleh ibu hamil atau ibu menyusui atau anak non-PAUD, bukan anggota keluarga lainnya.

"Jangan sampai MBG ini dikonsumsi oleh anggota keluarga lainnya. Ini tugas kader TPK di setiap daerah dalam melakukan pemantauan," kata dia usai acara pemberian MBG kepada ibu menyusui di Tigaraksa, Tangerang, Banten, Senin.

Ia mengatakan kegiatan pemantauan ini bukan hal yang gampang. Sebab menu dari MBG tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan ibu hamil atau ibu menyusui atau anak non-PAUD.

Manfaat lain dari MBG ini, kata Wihaji, adalah menekan kasus stunting yang sedang digencarkan oleh Presiden Prabowo dengan penanganan dari hulu.

"Kalau makanan itu dikonsumsi anggota lain, maka nanti akan tidak kena sasaran. Maka itu, pemantauan penerima manfaat mengkonsumsi MBG adalah hal utama," ujarnya.

Sementara itu dari pantauan lapangan yang dilaksanakannya, sasaran penerima manfaat sudah sesuai. Begitu juga dengan menu makanan yang diberikan telah merujuk pada aturan dari Kementerian Kesehatan.

"Tugas kami di Kemendukbangga untuk melakukan pemantauan dari mulai distribusi, makanan dikonsumsi oleh penerima manfaat hingga perkembangan dari ibu hamil dan menyusui," ujarnya.

Menteri juga mengatakan pendistribusian MBG menggunakan sepeda motor pada hari ini karena disesuaikan dengan tugas kader nantinya dalam menjangkau gang pemukiman warga.

"Ini lebih efektif dan bisa masuk ke gang serta lebih efisien jika dibandingkan menggunakan mobil yang anggarannya pasti besar," ujarnya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Palembang -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah berkunjung ke Kota Palembang dan makan malam bersama Wali Kota Palembang, Ratu Dewa.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur perkotaan, terutama di bidang perumahan dan transportasi publik.

Salah satu fokus utama dalam pertemuan itu adalah percepatan revitalisasi rumah susun yang berada di pusat Kota Palembang. Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menegaskan komitmennya untuk segera melakukan peninjauan langsung ke lokasi rumah susun yang dimaksud.

Dia menyampaikan bahwa pihak kementerian akan segera mengambil langkah-langkah konkret untuk merevitalisasi bangunan tersebut agar lebih layak huni dan mendukung kualitas hidup masyarakat.

"Ya baru malam ini saya dengar ada rumah susun di tengah Kota Palembang dekat dengan Mal dan sebagainya namun tidak layak huni, saya akan turun langsung ke lokasi untuk mengecek kondisi rumah susun itu, kami juga akan segera menyusun rencana revitalisasi agar bisa segera dilaksanakan," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah kepada wartawan, Senin (5/5/2025).

Fahri menjelaskan ada beberapa strategi akan dilakukan untuk merevitalisasi rumah susun di kawasan Bukit Kecil Palembang tersebut.

"Revitalisasi ini sangat potensial jadi kita tawarkan ke pihak swasta namun kita harus desain dulu bentuk dan bangunan seperti apa nanti. Kemudian kedua jika pihak swastanya tidak bisa, saya akan dorong ke BUMN atau BUMD untuk bekerja sama merevitalisasi rumah susun ini, terkait saya minta minta Perumnas untuk menuntaskan revitalisasi rumah susun," ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa menyambut baik rencana revitalisasi rumah susun di tengah kota Palembang dia mengatakan akan siap membantu.

"Alhamdulillah kita senang jika rumah susun di kawasan kota Palembang diperhatikan Wamen PKP kita siap membantu apapun juga untuk merevitalisasi rumah susun tersebut,"jelasnya.

Selain itu, kedua pejabat tersebut juga membahas upaya menjadikan Sungai Musi sebagai destinasi wisata baru yang dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Sungai legendaris yang menjadi ikon Kota Palembang ini dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai wisata sungai dengan konsep yang pas.

Kemudian pembahasan terakhir yang dibahas adalah integrasi antara moda transportasi LRT Palembang dengan sistem feeder atau angkutan pengumpan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan memudahkan mobilitas warga kota, terutama dalam menjangkau stasiun-stasiun LRT dari permukiman dan pusat kegiatan masyarakat.

(dai/dai)

Palembang (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebutkan sepanjang pinggir atau tepian Sungai Musi, Kota Palembang, Sumatera Selatan bisa dibangun rumah susun.

"Bersihkan pinggir sungai nya ditarik mundur yang tinggal di pinggir sungai, sehingga enggak ada lagi pembuangan ke sungai kita bikin rumah susun sepanjang Sungai Musi secara masif, ada tanahnya itu ada dari situ dan mahal begitu sehingga sungai nya di masa depan tetap bersih dan orang akan berwisata untuk melihat sungai yang bersih namanya Sungai Musi," kata Fahri Hamzah di Palembang, Senin.

Ia menyebutkan Palembang salah satu kota tertua di Indonesia, yakni Kota Sriwijaya harus mendapat prioritas tidak saja renovasi rumah nya tetapi seluruh sejarah nya karena menjadi bagian penting dari sejarah Republik Indonesia.

Menurut dia, Indonesia ini data nya dalam 10 tahun ke depan itu jumlah urbanisasi mencapai 70 persen lebih kurang artinya semua orang akan pindah ke kota sehingga kapasitas kota itu akan makin berat.

Jadi orang akan makin banyak, karena orang makin banyak jumlah rumah diperlukan sama banyak kalau rumah tidak dibangun orang akan tinggal di tempat-tempat yang tidak formal.

"Di Palembang sendiri pinggiran Sungai Musi itu bisa dimanfaatkan untuk dibangun rumah susun," katanya.

Ia menambah kan sekarang kita harus membuat tradisi kan rumah tinggal di rumah vertikal karena kapasitas tanah kota semakin mahal maka pemerintah saat ini adalah gerakannya adalah menggunakan seluruh sumber daya.

Semua tanah-tanahnya disiapkan untuk dibangun secara vertikal untuk menata kembali perumahan di perkotaan supaya kota menjadi bersih, cantik, indah tidak lagi ada apapun yang kotor.

"Dalam APBN 2026 nanti kami akan mengusulkan secara masif perubahan-perubahan kota kita supaya betul-betul bisa lebih cantik dan untuk target pembangunan nya ini masih dalam perencanaan," katanya.

Pewarta: M. Imam Pramana
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Palembang -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah meninjau rumah susun di kawasan Jalan Srijaya Km 7, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dia ingin menjadikan rusun itu sebagai rumah bagi pegawai RSUD Siti Fatimah dan rumah singgah keluarga pasien dari luar kota.

Pemprov Sumsel diminta berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk pelimpahan aset dan rancangan rencana agar mengalihfungsikan bangunan itu. Peralihan ini karena gedung tersebut terbengkalai dan memprihatinkan.

"Saya minta pemprov dan direktur rumah sakit berkirim surat terkait peralihan fungsi rumah susun ini, kalau nanti ingin difungsikan rumah sakit silakan tapi betul-betul mau fungsional sesuai dengan kapasitas keuangan dan berlanjut jangan sampai mangkrak lagi," ujar Fahri Hamzah, Senin (5/5/2025).

Terlihat kondisi gedung rusun yang terbengkalai dan kurang terawat. Padahal akses dengan jalan utama sangat dekat dan tidak berjauhan dengan RSUD Siti Fatimah.

Diketahui, rusun itu berdiri di atas lahan Pemprov Sumsel dan dikelola Kementerian PUPR. Rusun memiliki 75 kamar dengan 4 lantai. Fasilitas yang dimiliki lengkap, di antaranya instalasi listrik dan air.

Fahri berharap peralihan fungsi rusun itu dapat digunakan sesuai peruntukannya. Untuk renovasi dia berharap bisa secepatnya dilakukan.

"Paling tidak renovasi bisa dilakukan per 1 juni 2025," katanya.

Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang menyampaikan akan segera membuat surat ke Kementerian PKP untuk serah terima penyerahan aset serta proposal pengajuan renovasi aset rusun.

"Kita akan ajukan surat dulu ke Kementerian barulah nanti seperti apa keputusannya sehingga dapat kita jalankan," ujarnya.

(dai/dai)

PALEMBANG, iNEWSpalembang.id - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamza menyebut, dalam waktu dekat akan merevitalisasi Rumah Susun Pekerja Palembang untuk dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

“Ya sebelum 1 Juni, mudah-mudahan kita sudah bisa mulai renovasinya, sebelum 17 Agustus, kita sudah bisa fungsikan. Sekarang masih aset milik pemerintah pusat, kami sedang nunggu proposalnya. Kalau mau dialihkan, pokoknya sebelum 1 Juni, kita sudah mulai renovasi karena sudah dialihkan,” ujar dia, saat meninjau Rumah Susun untuk Pekerja di Jalan Srijaya Palembang, Senin (5/5/2025).

Fahri mengatakan, Kementerian PKP masih menunggu surat dari Pemprov Sumsel bersama Balai Perumahan dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Siti Fatimah yang berisikan status dan usulan terkait rumah susun pekerja tersebut.

“Kita lagi matangkan peruntukannya ya, termasuk kemungkinan untuk memberikan dukungan kepada RSUD Siti Fatimah. Karena keluarganya kalau datang membesuk, itu tidur di lantai, nah nanti kita siapkan tempat ini untuk disewa oleh keluarga, sehingga Rumah Sakit juga punya sistem pendukung,” kata dia.

“Kalau perawat-perawatnya perlu tempat tinggal sementara atau apa, pegawai baru dan sebagainya, bisa juga difungsikan di tempat ini,” imbuh dia. 

Sementara, Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, Cik Ujang mengungkapkan, dalam waktu dekat Pemprov Sumsel segera bersurat ke Kementerian PKP, kemudian keputusannya ditetapkan oleh Kementerian PKP terkait pengelolaannya. Karena rusunawa pekerja ini asetnya masih milik kementerian.

“Setelah bersurat, perencanaan kedepannya kita menunggu keputusan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, karena kita ketahui bersama ini memang aset milik Kementerian,” ungkap dia.

Rusunawa pekerja tersebut dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berdiri di atas lahan milik Pemprov Sumsel. Rusunawa tersebut memiliki 75 kamar terbagi dalam 4 lantai dan telah terpasang instalasi listrik maupun air.

Editor : Sidratul Muntaha

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan tambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi 350 ribu unit. Hal itu setelah dilakukan penghitungan anggaran oleh Kemenkeu.

"Ada keinginan untuk meningkatkan targetnya, data terakhir kami mendapatkan angkanya naik dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit, sehingga nanti konsekuensi dari FLPP-nya akan kami hitung lagi," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, baru-baru ini.

Kabar baik dari Kemenkeu tersebut disambut baik oleh salah satu pengembang perumahan bersubsidi yaitu Pesona Kahuripan. Direktur Utamanya Pesona Kahuripan, Angga Budi Kusuma menyampaikan, pihaknya percaya diri dengan progres yang dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah Menteri Maruarar Siarait.

"Semoga kabar ini menjadi bukti nyata bahwasanya perjuangan daripada Kementerian PKP berikut dengan jajarannya sudah mendekati realisasi akan ditambahkannya kuota FLPP menjadi 350 ribu unit rumah," kata Angga dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Senin (5/5/2025).

Jakarta - Rusia melancarkan serangan drone ke Kyiv, Ukraina. Api membakar beberapa bangunan dan mobil.

(dhm/dhm)