Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 pagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya," kata Ara ditemui seusai menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta, Selasa (1/4) malam.

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

"Dari kuota 220.000. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), bagi pengembang, dan bagi konsumen," ujar Ara.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengaku akan segera mengundang setiap perwakilan profesi yang masuk dalam kategori penerima tersebut untuk membicarakan mengenai rumah subsidi itu.

"Seperti ketua umum dari pada perawat kita undang. Ketua umum bidan kita ajak ngomong. Nanti yang wartawan ya pasti kita ajak ngomong organisasinya dan perwakilan wartawannya," ucap Ara.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Menteri PKP juga menegaskan pentingnya kualitasnya bangunan rumah subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo, mengingat kualitas bisa menjadi isu besar.

Oleh karena itu, berkaitan dengan kualitas pihaknya menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit ke lapangan, guna memastikan kualitas sesuai yang diharpakan.

Selain itu, dia menekankan bahwa pemeriksaan tidak hanya soal kualitas, tetapi juga terkait tempat sasaran, yang harus tepat dan sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statisik (BPS) yang sudah terperinci berdasarkan nama dan alamat.

Menurutnya, BPS kini memiliki data lengkap mengenai kemampuan belanja setiap individu, dengan desil pertama memiliki kemampuan beli sekitar Rp400.000, desil kedua Rp600.000, dan desil ketiga Rp900.000, yang menjadi acuan penentuan sasaran bantuan.

"Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tempat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas. Yang belum setahun sudah hubinya naik, retak-retak, tembok, kasian kan," kata Menteri PKP.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 pagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya," kata Ara ditemui seusai menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta, Selasa (1/4) malam.

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

"Dari kuota 220.000. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), bagi pengembang, dan bagi konsumen," ujar Ara.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengaku akan segera mengundang setiap perwakilan profesi yang masuk dalam kategori penerima tersebut untuk membicarakan mengenai rumah subsidi itu.

"Seperti ketua umum dari pada perawat kita undang. Ketua umum bidan kita ajak ngomong. Nanti yang wartawan ya pasti kita ajak ngomong organisasinya dan perwakilan wartawannya," ucap Ara.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Menteri PKP juga menegaskan pentingnya kualitasnya bangunan rumah subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo, mengingat kualitas bisa menjadi isu besar.

Oleh karena itu, berkaitan dengan kualitas pihaknya menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit ke lapangan, guna memastikan kualitas sesuai yang diharpakan.

Selain itu, dia menekankan bahwa pemeriksaan tidak hanya soal kualitas, tetapi juga terkait tempat sasaran, yang harus tepat dan sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statisik (BPS) yang sudah terperinci berdasarkan nama dan alamat.

Menurutnya, BPS kini memiliki data lengkap mengenai kemampuan belanja setiap individu, dengan desil pertama memiliki kemampuan beli sekitar Rp400.000, desil kedua Rp600.000, dan desil ketiga Rp900.000, yang menjadi acuan penentuan sasaran bantuan.

"Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tempat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas. Yang belum setahun sudah hubinya naik, retak-retak, tembok, kasian kan," kata Menteri PKP.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 pagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya," kata Ara ditemui seusai menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta, Selasa (1/4) malam.

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

"Dari kuota 220.000. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), bagi pengembang, dan bagi konsumen," ujar Ara.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengaku akan segera mengundang setiap perwakilan profesi yang masuk dalam kategori penerima tersebut untuk membicarakan mengenai rumah subsidi itu.

"Seperti ketua umum dari pada perawat kita undang. Ketua umum bidan kita ajak ngomong. Nanti yang wartawan ya pasti kita ajak ngomong organisasinya dan perwakilan wartawannya," ucap Ara.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Menteri PKP juga menegaskan pentingnya kualitasnya bangunan rumah subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo, mengingat kualitas bisa menjadi isu besar.

Oleh karena itu, berkaitan dengan kualitas pihaknya menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit ke lapangan, guna memastikan kualitas sesuai yang diharpakan.

Selain itu, dia menekankan bahwa pemeriksaan tidak hanya soal kualitas, tetapi juga terkait tempat sasaran, yang harus tepat dan sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statisik (BPS) yang sudah terperinci berdasarkan nama dan alamat.

Menurutnya, BPS kini memiliki data lengkap mengenai kemampuan belanja setiap individu, dengan desil pertama memiliki kemampuan beli sekitar Rp400.000, desil kedua Rp600.000, dan desil ketiga Rp900.000, yang menjadi acuan penentuan sasaran bantuan.

"Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tempat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas. Yang belum setahun sudah hubinya naik, retak-retak, tembok, kasian kan," kata Menteri PKP.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Executive Officer (CEO) DanantaraRosan Roeslani merespons permintaan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait soal keterlibatan Danantara di proyek perumahan masyarakat.

Menurut Rosan, Danantara terbuka untuk usulan proyek dari berbagai pihak. Asalkan usulan yang disampaikan memenuhi standar yang dimiliki Danantara.

"Kita kan semua terbuka ya Danantara untuk semua usulan, baik dari setiap kementerian, dari setiap siapapun, dari perangkat sektor. Yang penting adalah memenuhi kriteria dan parameter yang kita bikin," ujar Rosan di kediamannya pada Selasa (1/4/2025).

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi

"Dari segi return, dari segi penciptaan lapangan pekerjaan, dari segi apakah ini bisa meningkatkan industrialisasi di Indonesia. Jadi itu semua kita analisa dan kita evaluasi secara menyeluruh," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta dukungan Danantara untuk program perumahan rakyat.

Menurut Maruarar, program perumahan untuk masyarakat bisa menggerakkan ekonomi karena melibatkan banyak sektor industri.

"Kami juga nanti akan banyak bekerjasama dan meminta support, mohon dukungan dari Pak Rosan sebagai Ketua pengendali daripada Danantara," ujar Maruarar usai menghadiri open house di rumah dinas Rosan Roeslani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa.

"Karena kalau perumahan itu Pak Ketua, ini bisa menggerakkan ekonomi cukup banyak. Karena industrinya banyak dari lantai, pasir, semen, sampai pekerjanya, sampai warungnya dan sebagainya," katanya.

Maruarar bilang, Presiden Prabowo sudah meminta kepada Kementerian Perumahan untuk membuat program yang pro masyarakat.

Dok. Shutterstock Ilustrasi rumah layak huni

Salah satunya direalisasikan dalam bentuk program persetujuan bangunan gedung (PBG) yang sebelumnya berbayar tetapi sekarang digratiskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kemudian ada biaya atas tanda bangunan atau BPATB yang digratiskan untuk MBR.

Lebih lanjut Maruarar bilang bahwa Kementerian Perumahan sudah membuat alokasi pembangunan rumah subsidi.

Yakni 20.000 unit untuk petani, 20.000 unit untuk nelayan, 20.000 unit untuk buruh, 20.000 unit untuk tenaga migran dan 30.000 unit rumah untuk tenaga kesehatan (nakes).

"Nakes itu terdiri dari perawat, kemudian ada bidan dan tenaga kesehatan masyarakat, kemudian TNI-AD kurang lebih sekitar 5.000, kepolisian 14.500. kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur bagi Tapera, bagi pengembang, dan bagi konsumen," ungkap Maruarar.

"Lokasinya di mana? Di seluruh Indonesia," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Executive Officer (CEO) DanantaraRosan Roeslani merespons permintaan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait soal keterlibatan Danantara di proyek perumahan masyarakat.

Menurut Rosan, Danantara terbuka untuk usulan proyek dari berbagai pihak. Asalkan usulan yang disampaikan memenuhi standar yang dimiliki Danantara.

"Kita kan semua terbuka ya Danantara untuk semua usulan, baik dari setiap kementerian, dari setiap siapa pun, dari perangkat sektor. Yang penting adalah memenuhi kriteria dan parameter yang kita bikin," ujar Rosan di kediamannya pada Selasa (1/4/2025).

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi

"Dari segi return, dari segi penciptaan lapangan pekerjaan, dari segi apakah ini bisa meningkatkan industrialisasi di Indonesia. Jadi itu semua kita analisa dan kita evaluasi secara menyeluruh," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta dukungan Danantara untuk program perumahan rakyat.

Menurut Maruarar, program perumahan untuk masyarakat bisa menggerakkan ekonomi karena melibatkan banyak sektor industri.

"Kami juga nanti akan banyak bekerja sama dan meminta support, mohon dukungan dari Pak Rosan sebagai ketua pengendali daripada Danantara," ujar Maruarar usai menghadiri open house di rumah dinas Rosan Roeslani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa.

"Karena kalau perumahan itu Pak Ketua, ini bisa menggerakkan ekonomi cukup banyak. Karena industrinya banyak dari lantai, pasir, semen, sampai pekerjanya, sampai warungnya dan sebagainya," katanya.

Maruarar bilang, Presiden Prabowo sudah meminta kepada Kementerian Perumahan untuk membuat program yang pro masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan Maruarar Sirait meminta dukungan Danantara untuk program perumahan rakyat.

Menurut Maruarar, program perumahan untuk masyarakat bisa menggerakkan ekonomi karena melibatkan banyak sektor industri.

"Kami juga nanti akan banyak bekerjasama dan meminta support, mohon dukungan dari Pak Rosan sebagai Ketua pengendali Danantara," ujar Maruarar usai menghadiri open house di rumah dinas Rosan Roeslani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (1/4/2025).

"Karena kalau perumahan itu Pak Ketua, ini bisa menggerakkan ekonomi cukup banyak. Karena industrinya banyak dari lantai, pasir, semen, sampai pekerjanya, sampai warungnya dan sebagainya," katanya.

Maruarar bilang, Presiden Prabowo sudah meminta kepada Kementerian Perumahan untuk membuat program yang promasyarakat.

Salah satunya direalisasikan dalam bentuk program persetujuan bangunan gedung (PBG) yang sebelumnya berbayar, tetapi sekarang digratiskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kemudian ada biaya atas tanda bangunan atau BPATB yang digratiskan untuk MBR.

Maruarar menambahkan, Kementerian Perumahan sudah membuat alokasi pembangunan rumah subsidi. Yakni 20.000 unit untuk petani, 20.000 unit untuk nelayan, 20.000 unit untuk buruh, 20.000 unit untuk tenaga migran, dan 30.000 unit rumah untuk tenaga kesehatan (nakes).

"Nakes itu terdiri dari perawat, kemudian ada bidan dan tenaga kesehatan masyarakat, kemudian TNI-AD kurang lebih sekitar 5.000, kepolisian 14.500. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur bagi Tapera, bagi pengembang, dan bagi konsumen," ungkap Maruarar.

"Lokasinya di mana? Di seluruh Indonesia," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya menyiapkan 1.000 unit rumah subsidi untuk wartawan.

Menurutnya, jumlah unit rumah untuk pekerja media sudah dialokasikan.

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 (unit)," ujar Maruarar usai menghadiri open house di rumah dinas CEO Danantara Rosan Roeslani di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (1/4/2025).

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi

Dengan demikian, semua kelompok masyarakat sudah mendapat alokasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Kita sudah mengalokasikan buat petani 20.000, nelayan 20.000, buruh 20.000, tenaga migran 20.000, kemudian nakes 30.000," ungkap Maruarar.

"Nakes itu terdiri dari perawat, kemudian ada bidan dan tenaga kesehatan masyarakat," lanjutnya.

Kemudian untuk TNI-AD ada alokasi sekitar 5.000 unit dan kepolisian 14.500 unit. Secara total alokasi rumah subsidi nantinya sebanyak 220.000 unit.

Maruarar mengungkapkan, alokasi rumah subsidi untuk masing-masing kelompok masyarakat penting dilakukan untuk memberi kepastian kepada pengembang dan konsumen.

Lokasi rumah subsidi tersebut menurutnya tersebar di seluruh Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan.

Rumah subsidi bagi tenaga kesehatan akan disiapkan sebanyak 30.000 rumah, bagi guru sebanyak 20.000 rumah, dan bagi nelayan sebanyak 20.000 rumah, ujarnya di sela- sela Halal Bi Halal di kediaman Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin.

"Pak Presiden Prabowo sudah sampaikan, tahun ini kita sudah persiapkan buat guru 20.000 (rumah subsidi), dan sudah mulai minggu lalu di Bogor. Nanti habis Lebaran kita langsung mulai buat tenaga kesehatan yaitu buat bidan, perawat dan tenaga kesehatan masyarakat total 30.000, habis itu buat nelayan 20.000, buat guru Rp20.000. Juga buat Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU), karena polisi dan TNI, tentara sudah," ujar Menteri Ara.

Ia menyampaikan berbagai program rumah subsidi telah mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, dan sebelumnya juga telah mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia (BI) dari sisi relaksasi kebijakan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

"Kita juga di support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco (Wakil Ketua DPR RI) dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan," ujar Menteri Ara.

Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan program rumah subsidi bagi para pekerja industri media, yaitu sebanyak 1.000 rumah.

"Nanti kita bikin pertemuan dengan wartawan, saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan," ujar Menteri Ara.

Sebagai informasi, untuk rumah subsidi bagi tenaga kesehatan, rinciannya yaitu sebanyak 15 ribu unit akan dialokasikan untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan.

Adapun, penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan open house pada hari pertama Idul Fitri 1446 Hijriah, di kediamannya yang beralamat di Jl. Denpasar Raya Blok C No. 6, Kuningan, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan ANTARA di lokasi, beberapa pejabat pemerintahan dan petinggi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergantian datang bersilaturahmi ke kediaman Menteri ESDM.

Beberapa pejabat negara itu, di antaranya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dan Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

Lalu, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk (INDY) Arsyad Rasjid, dan Menteri PKP Maruarar Sirait

Kemudian, juga ada Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri dan mantan Wamendag Jerry Sambuaga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun sekitar 70.000 rumah subsidi untuk guru, tenaga kesehatan (nakes) dan nelayan pada tahun ini.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pembangunan rumah subsidi itu merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti habis Lebaran kita langsung mulai, buat tenaga kesehatan yaitu perawat dan tenaga kesehatan masyarakat total 30.000, buat nelayan 20.000, buat guru 20.000," ujarnya saat ditemui di rumah dinas Menteri ESDM, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (31/3/2025).

Selain guru, nakes dan nelayan, pemerintah juga berencana membangun rumah subsidi untuk TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara maupun pekerja industri media.

Menurut Ara, sapaan akrabnya, rencana pembangunan rumah subsidi ini sudah mendapatkan persetujuan pula dari pihak DPR RI dan Bank Indonesia (BI).

"Jadi kita di-support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco (Wakil Ketua DPR RI) dan Gubernur BI (Perry Warjiyo), bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan," ungkapnya.

Sebagai informasi, BI meningkatkan besaran Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dari 4 persen menjadi 5 persen dari dana pihak ketiga (DPK) mulai 1 April 2025.

Peningkatan insentif tersebut dilakukan untuk sektor perumahan, termasuk perumahan rakyat. Besaran insentif KLM sektor perumahan akan dinaikkan secara bertahap dari Rp 23 triliun menjadi sekitar Rp 80 triliun.

Ara menambahkan, penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi ini didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Meski begitu, dia tak menutup kemungkinan untuk melibatkan bank lain ke depannya, baik itu swasta, BUMN maupun BUMD.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun sekitar 70.000 rumah subsidi untuk guru, tenaga kesehatan (nakes) dan nelayan pada tahun ini.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pembangunan rumah subsidi itu merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti habis Lebaran kita langsung mulai, buat tenaga kesehatan yaitu perawat dan tenaga kesehatan masyarakat total 30.000, buat nelayan 20.000, buat guru 20.000," ujarnya saat ditemui di rumah dinas Menteri ESDM, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (31/3/2025).

Selain guru, nakes dan nelayan, pemerintah juga berencana membangun rumah subsidi untuk TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara maupun pekerja industri media.

Menurut Ara, sapaan akrabnya, rencana pembangunan rumah subsidi ini sudah mendapatkan persetujuan pula dari pihak DPR RI dan Bank Indonesia (BI).

"Jadi kita di-support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco (Wakil Ketua DPR RI) dan Gubernur BI (Perry Warjiyo), bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan," ungkapnya.

Sebagai informasi, BI meningkatkan besaran Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dari 4 persen menjadi 5 persen dari dana pihak ketiga (DPK) mulai 1 April 2025.

Peningkatan insentif tersebut dilakukan untuk sektor perumahan, termasuk perumahan rakyat. Besaran insentif KLM sektor perumahan akan dinaikkan secara bertahap dari Rp 23 triliun menjadi sekitar Rp 80 triliun.

Ara menambahkan, penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi ini didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Meski begitu, dia tak menutup kemungkinan untuk melibatkan bank lain ke depannya, baik itu swasta, BUMN maupun BUMD.

JAKARTA, iNewsKarawang.id-Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, Pemerintah sedang menyiapkan rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan.

Maruarar Sirait merinci, rumah subsidi bagi tenaga kesehatan akan disiapkan sebanyak 30.000  rumah, guru sebanyak 20.000 rumah dan nelayan sebanyak 20.000 rumah.

"Pak Presiden Prabowo sudah sampaikan, tahun ini kita sudah persiapkan buat guru 20.000  (rumah subsidi), dan sudah mulai minggu lalu di Bogor. Nanti habis Lebaran kita langsung mulai buat tenaga kesehatan yaitu buat bidan, perawat dan tenaga kesehatan masyarakat total 30.000 habis itu buat nelayan 20.000  buat guru Rp 20.000. Juga buat Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU), karena polisi dan TNI, tentara sudah," ujar Maruarar Sirait alias Ara di sela- sela Halal Bi Halal di kediaman Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dikutip dari Antara, Senin (31/3/2025).

1. Rumah Subsidi

Dia menyampaikan, berbagai program rumah subsidi telah mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, dan sebelumnya juga telah mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia (BI) dari sisi relaksasi kebijakan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

"Kita juga di support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco (Wakil Ketua DPR RI) dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan," ujar Menteri Ara.

2. Rumah Wartawan

Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan program rumah subsidi bagi para pekerja industri media, yaitu sebanyak 1.000 rumah.

Artinya bila ditotal rumah subsidi bagi tenaga kesehatan 30.000 rumah, guru sebanyak 20.000 rumah, nelayan 20.000  rumah dan pekerja industri media 1.000, ada 71.000 rumah subsidi yang disiapkan.

"Nanti kita bikin pertemuan dengan wartawan, saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan," ujar Menteri Ara.

Sebagai informasi, untuk rumah subsidi bagi tenaga kesehatan, rinciannya yaitu sebanyak 15 ribu unit akan dialokasikan untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan.

Adapun, penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

3. Open House Bahlil

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan open house pada hari pertama Idul Fitri 1446 Hijriah, di kediamannya yang beralamat di Jl Denpasar Raya Blok C No. 6, Kuningan, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan, beberapa pejabat pemerintahan dan petinggi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergantian datang bersilaturahmi ke kediaman Menteri ESDM.

Beberapa pejabat negara itu di antaranya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dan Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

Lalu, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk (INDY) Arsyad Rasjid, dan Menteri PKP Maruarar Sirait.

Kemudian, juga ada Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri dan mantan Wamendag Jerry Sambuaga.

Editor : Boby

Jakarta (ANTARA) - Minister of Housing and Settlement Areas, Maruarar Sirait, said that the government is preparing a subsidized housing program for health workers, teachers, and fishermen.

Under the program, 30 thousand subsidized homes will be prepared for health workers, 20 thousand houses for teachers, and 20 thousand residences for fishermen, he informed.

"President Prabowo Subianto said that this year, we have prepared 20 thousand (subsidized houses) for teachers, and have started last week in Bogor. After Eid, we will immediately start for other sectors," he said on Monday.

He made the remarks while attending an Eid gathering or halalbihalal at the residence of Minister of Energy and Mineral Resources, Bahlil Lahadalia.

According to Sirait, the subsidized housing programs have received support from the President and Bank Indonesia (BI) in terms of policy relaxation through the Macroprudential Liquidity Incentive Policy (KLM).

In addition, his ministry is preparing a subsidized housing program under which 1 thousand houses will be provided to media industry workers.

Under the subsidized housing plan for health workers, 15 thousand units will be built for nurses, 10 thousand units for midwives, and 5 thousand units for other health workers.

Meanwhile, the distribution of subsidized home ownership credit (KPR) will be supported by the Public Housing Savings Management Agency (BP Tapera) and PT Bank Tabungan Negara (BTN), Sirait said.

Minister Lahadalia held an open house on Monday, the first day of Eid al-Fitr, at his residence in Kuningan, South Jakarta.

Several government officials and high-ranking officials from state-owned enterprises (SOEs) took turns visiting his residence.

Several state officials, including Minister of Industry, Agus Gumiwang Kartasasmita; president director of PLN, Darmawan Prasodjo; and president director of PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, were seen at the location.

They further included chief executive officer of investment management agency (BPI) Danantara and Minister of Investment and Downstreaming/head of the BKPM, Rosan Roeslani; president director of PT Indika Energy Tbk, Arsyad Rasjid; Deputy Minister of Trade, Dyah Roro Esti Widya Putri; and former deputy trade minister, Jerry Sambuaga.