Jakarta - Sinar Mas Land melalui PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) mengakuisisi PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) sebagai upaya memperluas portofolio. Langkah ini dinilai memperkuat posisi perusahaannya di industri properti sekaligus memperluas kehadiran di kawasan strategis Cibubur, Cileungsi hingga Bogor.

Kawasan tersebut disebut mempunyai potensi sebagai kota satelit dengan pertumbuhan pesat, lingkungan yang asri, dan udara segar. Selain itu, kawasan ini pun semakin memudahkan masyarakat urban mengakses hunian nyaman dalam lingkungan yang sejuk dan tenang.

Sinar Mas Land resmi mengakuisisi 91,99 persen saham SMDM yang dikenal mengembangkan kawasan Cibubur, Cileungsi, Bogor dan sekitarnya. Proses akuisisi ini secara resmi dilangsungkan pada 23 Oktober 2024 lalu.

Adapun pengembangan SMDM mencakup kawasan Rancamaya Golf Estate, Royal Tajur, Harvest City, R Hotel, serta lapangan golf bertaraf internasional, yakni Rancamaya Golf & Country Club. Akuisisi tersebut sejalan dengan visi Sinar Mas Land untuk menghadirkan hunian dan gaya hidup yang inovatif serta berkelanjutan di Indonesia.

"Dengan bergabungnya SMDM, Sinar Mas Land akan mengintegrasikan pengalaman dan keahlian yang dimiliki kedua pihak untuk menciptakan proyek properti yang unggul serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Bogor dan sekitarnya," ujar Deputy Group CEO Strategic Development and Assets Sinar Mas Land Herry Hendarta dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (19/12/2024).

Fokus utama dari integrasi ini adalah meningkatkan mutu infrastruktur, menambah fasilitas, serta mengembangkan kawasan-kawasan residensial maupun komersial yang mendukung gaya hidup modern.

"Kami selalu menerapkan pendekatan inovatif yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan, kepuasan pelanggan, dan produk berkualitas, sehingga setiap proyek didukung oleh tim ahli dari berbagai bidang untuk memastikan kualitas terbaik. Dengan adanya akuisisi ini, pengembangan proyek properti BSDE akan semakin luas di wilayah Jabodetabek, terutama di wilayah Selatan dan Timur Jakarta," tambahnya.

Selanjutnya, Sinar Mas Land akan meneruskan pengembangan kawasan terpadu Rancamaya Golf Estate seluas 500 hektare dengan menghadirkan hunian premium, villa, hotel, dan lapangan golf. Hunian premium ini dilengkapi dengan komersial area, fasilitas yang lengkap dengan latar lanskap alam yang indah.

Perusahaan ini juga mengedepankan pengembangan hunian modern Royal Tajur yang memiliki lokasi strategis di pusat Kota Bogor. Dengan luas 88 hektare, Royal Tajur terletak di koridor komersial Jalan Raya Tajur yang direncanakan oleh Pemerintah Bogor menjadi Sub CBD Kota Bogor dan mempunyai akses ke Bogor Inner Ring Road (BIRR).

Kemudian, Sinar Mas Land akan melanjutkan pengembangan Harvest City seluas 1.350 hektare di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor. Rencananya, pengembangan kawasan ini akan menggunakan konsep berskala kota, sehingga Harvest City diharapkan dapat berkembang menjadi kota mandiri di masa depan.

Selain kawasan residensial, Sinar Mas Land bakal menjadikan kawasan komersial R Hotel Rancamaya sebagai pilihan utama untuk mendukung ekosistem pariwisata di kawasan Bogor. Hotel bintang empat ini menawarkan penginapan dengan sederet fasilitas berkelas dan kualitas pelayanan terbaik untuk tamu dalam negeri maupun mancanegara.

R Hotel Rancamaya memiliki 6 lantai dengan total kamar sebanyak 132 unit dan 6 unit villa. Sinar Mas Land juga terus mengembangkan Rancamaya Golf & Country Club, lapangan golf bertaraf internasional dengan 18 hole dan latar indah Gunung Salak. Pengembangan ini diharapkan menjadikan Rancamaya semakin dikenal sebagai destinasi utama bagi pencinta golf di tingkat nasional dan internasional.

Setelah proses akuisisi, Sinar Mas Land akan fokus pada rencana pengembangan baru yang sudah dimulai sejak November 2024 lalu. Rencana ini mencakup berbagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas kawasan, seperti upgrading dan modernisasi fasilitas yang ada, pembangunan fasilitas baru yang mendukung kebutuhan penghuni dan pengunjung.

Infrastruktur di sekitar Rancamaya Golf Estate juga, seperti jalanan, sarana transportasi, dan jaringan utilitas akan ditingkatkan untuk mempermudah aksesibilitas dan kenyamanan penghuni. Pengembangan ini diharapkan dapat menjadikannya kawasan hunian dan destinasi rekreasi unggulan di kawasan Bogor.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini


(dhw/das)

JAKARTA, investor.id – PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) merupakan perusahaan swasta pertama yang mendanai uji coba implementasi program makan bergizi gratis (MBG). Japfa diperkirakan bakal memperoleh kontrak businesstogovernment (B2G) yang signifikan dalam waktu dekat.

Japfa telah melaksanakan uji coba program makan bergizi gratis (MBG) di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Saat itu, paket makanan bergizi tersebut seharga Rp 12.000. Dengan demikian, Japfa harus melakukan penyesuaian harga karena anggaran program yang baru rata-rata sebesar Rp 10.000.

Program makan bergizi gratis (MBG) diperkirakan memiliki 82,9 juta penerima manfaat. Daging ayam dan telur merupakan sumber protein yang paling mungkin untuk dikembangkan. Sebab keduanya mengalami surplus pasokan domestik bersih sebanyak 0,12 juta ton dan 0,17 ton, menurut data Kementerian Pertanian. Sedangkan daging sapi dan susu mengalami defisit pasokan nasional sebesar 0,4 miliar ton dan 3,7 ton.

Emiten berkode saham JPFA tersebut juga memiliki jaringan distribusi yang luas dengan 160.000 titik di seluruh Indonesia. “Dengan kolaborasi antara JPFA dan pemerintahan Prabowo untuk mengimplementasikan uji coba program makan bergizi gratis, JPFA diperkirakan bakal memperoleh kontrak businesstogovernment (B2G) yang signifikan dalam waktu dekat,” tulis analis NH Korindo Sekuritas Indonesia, Ezaridho Ibnutama dalam risetnya.

Sementara itu, sepanjang Januari-September 2024, Japfa (JPFA) mencetak penjualan Rp 41,28 triliun, naik 9,3% yoy. Segmen peternakan komersial masih menjadi kontributor utama pendapatan sebesar 40,7%. Diikuti, pakan ternak 26,32%, pengolahan unggas dan produk konsumen 15,25%, akuakultur 8,35%, pembibitan unggas 5,7%, serta perdagangan dan lainnya 3,68%.

Rekomendasi dan Target Harga Saham 

Adapun kenaikan beban pokok penjualan JPFA lebih lambat sebesar 4,68% yoy menjadi Rp 33,34 triliun, karena biaya bahan baku hanya meningkat 2,7% yoy menjadi Rp 26,76 triliun. Efisiensi yang lebih tinggi disebabkan oleh perubahan SOP, harga jagung yang lebih murah, dan digitalisasi dalam operasional.

Hal itu menghasilkan gross profit margin (GPM) yang lebih tinggi sebesar 19,24% dibandingkan 15,68% pada Januari-September 2023. “Laba kotor melejit 125,8% yoy menjadi Rp 2,25 triliun. Diikuti, peningkatan net profit margin (NPM) menjadi 5,44% dari 2,63%,” jelas Ezaridho.

Dengan berbagai faktor tersebut, NH Korindo Sekuritas mempertahankan rekomendasi buy saham JPFA. Target harga saham JPFA dinaikkan menjadi Rp 2.500 dari sebelumnya Rp 2.100. Target harga baru itu mencerminkan P/E sebesar 10 kali dari rata-rata 3 tahun.

Risiko utamanya jika pemerintah terus menyesuaikan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) ke bawah. Selain itu, harga-harga komoditas pangan dapat meningkat seiring dengan ancaman perang dagang dan ancaman virus flu burung yang bisa menyebabkan krisis pasokan unggas.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan pun mengusulkan ikan menjadi menu pendukung Program MBG.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menyatakan, pihaknya mendukung program MBG dan mengusulkan ikan yang kaya protein menjadi menu pendukung Program MBG. Menurutnya, sisi kandungan gizi ikan lebih baik dari sumber protein lainnya.

"Teman-teman pelaku usaha di daerah akan kita libatkan, nah itu kita sosialisasikan supaya itu diberikan kepada masyarakat," kata Yugi seusai acara Dialog Kelautan dan Perikanan di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Dialog itu digelar dalam rangka mendukung target pemerintah dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. "Tentu tidak semua daerah yang kelebihan (hasil) ikannya. Kalau memang lebih banyak ikannya dan tidak diserap, nah itu kita sosialisasikan, supaya diberikan kepada masyarakat. Tapi kalau beberapa daerah pegunungan ya itu tetap mungkin ayam dan daging sapi," ujar Yugi.

Dialog Kelautan dan Perikanan di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (18/12/2024). Foto/Istimewa

Menurut Yugi, dari sisi pelaku usaha, program swasembada pangan, hilirisasi pangan, dan program MBG tentu akan membawa peluang-peluang usaha. Hasil dialog itu akan diteruskan kepada Asosiasi (Anggota Luar Biasa/ALB) Kadin terkait dan juga Kadin Provinsi.

"Kadin Daerah (Provinsi) itu kan PR-nya (Pekerjaan Rumahnya), kelebihan, kekurangannya macam-macam kan, atau handicap-nya macam-macam, sesuai dengan kompetensi daerah dan mana potensi daerah itu yang bisa di-expose. Nah, kita (Kadin Indonesia) mendukung dari segi kebijakannya. Nah mungkin kita fasilitasi juga dengan akses permodalan," kata Yugi.

Menurutnya, Kadin memiliki peran selain mendorong investasi di sektor kelautan dan perikanan, juga berperan dalam penguatan ekosistem logistik dan infrastruktur, penguatan inovasi dan teknologi, peningkatan ekspor produk perikanan, hingga pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di sektor ini.

Yugi menambahkan, Kadin telah mencatat beberapa langkah strategis mengenai keterkaitan Kadin dalam mewujudkan swasembada pangan melalui optimalisasi di sektor kelautan dan perikanan. "Sebagai jembatan antara pemerintah, investor, dan pelaku usaha, Kadin mendorong investasi untuk di perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, serta infrastruktur pendukung. Kami juga memiliki perhatian serius terhadap akses konektivitas antar-daerah untuk mendukung distribusi pangan hasil laut," papar Yugi.

Tak hanya itu, menurutnya penerapan teknologi seperti sistem pengawasan kapal berbasis IT, digitalisasi rantai pasok, sistem manajemen stok perikanan berbasis data, dan teknologi budidaya berkelanjutan juga harus terus dikembangkan untuk menciptakan efisiensi.

Lihat Juga: Pemerintah Sepakati Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis

"Bersama pemerintah, Kadin akan memfasilitasi promosi produk perikanan di dalam negeri dan memasyarakatkan gemar makan ikan sebagai pangan bergizi tinggi, di samping juga promosi ke pasar internasional untuk meningkatkan komoditas-komoditas ekspor unggulan," ujarnya.

Selain itu, Yugi mengatakan program pelatihan dan pendampingan usaha kecil sangat penting juga dilakukan agar pelaku UMKM mampu meningkatkan produktivitas dan lebih berdaya saing, baik di pasar domestik maupun global.

"Yang penting filosofinya Pak Presiden (Prabowo) itu ya tidak hanya omong-omong aja dan diskusi di meja seminar, tapi action-nya di lapangan yang akan kita eksekusi dalam waktu dekat," tegasnya.

Berdasarkan Data Kementerian Kelautan dan Perikanan, angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan Indonesia mencapai 2.56% per tahun, 21,84 juta ton di tahun 2020 menjadi 23,54 juta ton di tahun 2023. Angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan tangkap mencapai 5,41% per tahun, angka pertumbuhan rata-rata produksi ikan budidaya mencapai 2,40% per tahun, sementara angka pertumbuhan rata-rata produksi rumput laut mencapai 0,55% per tahun.

Kekuatan sumber daya air di Indonesia terdiri dari luas laut yang mencapai 3,26 juta km2, memiliki 17.508 Pulau, luas tambak 785 ribu hektare, serta luas area budidaya air tawar mencapai 2,8 juta hektare. Di samping potensi yang begitu besar, terdapat beberapa tantangan di sektor kelautan dan perikanan yang dihadapi yang harus segera diantisipasi dan dicarikan solusinya.

"Di antaranya mengenai isu pencemaran lingkungan, penangkapan hasil laut berlebihan (overfishing), perizinan kapal tangkap, kesiapan pakan untuk pembudidayaan, perubahan iklim, subsidi bahan bakar nelayan, hingga penangkapan ikan ilegal," pungkasnya.



Dialog tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia Bidang Pangan Mulyadi Jayabaya, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pertanian Devi Erna Rachmawati, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Budi Sulistiyo, Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo, Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono, Direktur Rumput Laut KKP Nono Hartanto, Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi, serta Staf Ahli KSAL Laksda TNI Dato Rusman SN.

Center Of Reform On Economics (CORE) Indonesia mengingatkan munculnya permasalahan food waste dalam program makan bergizi gratis. Masalah ini bisa terjadi karena anggaran program ini dipangkas menjadi Rp10.000 per porsi. #foodwaste #coreindonesia #persoalan #makanbergizigratis #investordaily #investordailytv #idtv Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Investor Daily TV. Kunjungi juga social media channel kami : Official Website: https://investor.id/ Twitter : https://x.com/InvestorID Facebook : https://www.facebook.com/investor.id Instagram : https://www.instagram.com/investordailyid?

Sumber : Investor Daily TV

Editor: Investor Daily TV (redaksi@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Hamilton, Kanada (ANTARA) - Para anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan pada Rabu (18/12) tentang permukiman ilegal Israel dan tindakan kekerasan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki.

Beberapa negara anggota juga menuntut pihak-pihak terkait mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza.

Khaled Khiari, asisten sekretaris jenderal PBB untuk Timur Tengah dan Asia dan Pasifik, mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa Israel terus memperluas pembangunan permukiman dekat Tepi Barat yang didudukinya, termasuk Yerusalem Timur.

"Di Gaza, gencatan senjata sudah lama tertunda," ujar Khiari.

Ia menegaskan bahwa hukuman kolektif yang dihadapi rakyat Palestina tidak dapat dibenarkan.

"Pengeboman tanpa henti di Gaza oleh pasukan Israel, semakin banyaknya korban sipil, penghancuran menyeluruh lingkungan Palestina dan memburuknya situasi kemanusiaan adalah hal yang mengerikan," katanya.

Khiari menyatakan sangat prihatin atas perluasan ilegal yang terus menerus oleh kalangan pemukim Israel.

Ia menekankan bahwa tindakan itu memicu ketegangan dan menghalangi kemungkinan "negara Palestina yang merdeka, demokratis, berdampingan dan berdaulat."

"Saya tegaskan bahwa semua permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, tidak memiliki keabsahan hukum dan melanggar hukum internasional dan resolusi PBB," kata Khiari.

Wakil Duta Besar Inggris untuk PBB James Kariuki sementara itu menyoroti "peningkatan kasus malnutrisi akut pada anak-anak" di Gaza, dan mengatakan "Gaza sekarang memiliki jumlah tertinggi di dunia menyangkut anak per kapita yang diamputasi."

"Inggris menyerukan Israel untuk menghentikan perluasan pemukiman di tanah Palestina, yang ilegal menurut hukum internasional, dan untuk meminta pertanggungjawaban para pemukim yang melakukan kekerasan," kata Kariuki.

Ia juga mendesak Israel agar berbuat lebih banyak untuk melindungi warga sipil dan mematuhi kewajiban internasional.

"Ketidakstabilan yang berkelanjutan dan kekerasan pemukim di Tepi Barat tidak boleh ditoleransi oleh Israel, dan budaya impunitas harus diakhiri," katanya.

Dia menolak upaya "pemindahan paksa warga Gaza dari atau di dalam Gaza."

"Tidak boleh ada pengurangan wilayah Jalur Gaza. Perluasan infrastruktur militer Israel dan penghancuran bangunan sipil dan lahan pertanian di seluruh Jalur Gaza tidak dapat diterima," ujarnya.

Duta Besar Swiss untuk PBB Pascale Baeriswyl mengecam kelaparan yang dialami warga Gaza "yang penggunaannya sebagai metode peperangan merupakan kejahatan perang menurut Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional."

Dia menuntut pihak-pihak terkait segera mewujudkan gencatan senjata. Baeriswyl juga mengutuk pernyataan pejabat Israel yang mengumumkan rencana untuk memperluas permukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki.

Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia menyoroti veto berulang kali yang digunakan Amerika Serikat pada resolusi gencatan senjata di Dewan Keamanan.

Menurut Nebenzia, tindakan AS itu mengandung alasan untuk "memastikan bahwa operasi militer Israel dapat berlanjut di Gaza, sehingga nyawa para sandera terus terancam."

Sambil menyebut tindakan Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki sebagai "ilegal," dia mengatakan tindakan itu juga melanggar resolusi-resolusi terkait yang telah dikeluarkan Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.

"Kami khususnya prihatin dengan pernyataan yang dibuat pejabat Israel tentang perubahan demografi Gaza secara paksa untuk menjajah kembali Jalur Gaza," katanya.

Wakil Dubes China Geng Shuang mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan semua opsi "yang ada pada mereka dan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengakhiri konflik di Gaza."

Ia juga mendesak negara-negara untuk tidak lagi menghalangi tindakan Dewan -- mengacu pada AS.

Geng menuntut Israel "segera menghentikan operasi militer di Gaza, memenuhi kewajibannya pada hukum kemanusiaan internasional, serta mencabut blokade Gaza dan pembatasan akses kemanusiaan."

Dubes AS Linda Thomas-Greenfield menyuarakan kekhawatiran bahwa "tindakan Israel di Tepi Barat melemahkan kemampuan Otoritas Palestina untuk memenuhi kebutuhan rakyat Palestina, dan secara lebih luas, meredam prospek solusi dua negara."

"Kami tegaskan kembali sikap kami bahwa permukiman Israel di Tepi Barat merupakan hambatan bagi tercapainya solusi dua negara," katanya.

Permukiman ilegal Israel, katanya lagi, "tidak konsisten dengan hukum internasional dan hanya berfungsi untuk melemahkan keamanan Israel."

Dia menyoroti laporan "yang mengkhawatirkan" tentang jumlah warga Palestina yang tewas di Tepi Barat yang diduduki, dan mendesak Israel untuk "mengintervensi dan menghentikan mereka, lebih baik lagi, mencegah mereka sejak awal."

"Kami mendesak Israel untuk menghentikan upaya melegalkan pos-pos terdepan di Tepi Barat ... meredakan ketegangan ... mengadili semua pelaku kekerasan, tidak peduli latar belakang pelaku atau korban," katanya.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id - Ekonom Senior sekaligus Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal mengingatkan pemerintah munculnya potensi permasalahan food waste, buntut pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis menjadi Rp 10.000 per porsi.

Menurut Faisal, ada sejumlah permasalahan yang perlu diantisipasi pemerintah untuk memastikan progam Makan Bergizi Gratis berjalan baik mulai Januari 2025 mendatang. 

"Selain memastikan distribusinya lancar, perlu memastikan kualitas dari makanannya itu juga bagus, untuk menghindari hal-hal yang tidak diprediksi. Salah satunya adalah food waste. Jadi banyak juga kasus dimana makanan yang sudah dikasihkan pada saat pilot project itu terbuang," ungkap Faisal, saat ditemui di kantor Core Indonesia, Jakarta, Rabu (19/12/2024).

Faisal khawatir, minimnya anggaran makan bergizi gratis saat ini dapat mengurangi nilai mutu dari kualitas makanan dan pilihan menu yang disajikan. Apalagi, makan bergizi gratis ini menyasar anak-anak dan ibu hamil yang kerap memiliki preferensi menu tertentu.

"Misalkan ketika sebagian daripada anak sekolah itu tidak teredukasi pentingnya sayur misalnya, mereka nggak mau makan sayurnya, jadi sayurnya dibuang. Jadi cuma makan yang dia suka aja. Jadi artinya menimbulkan food waste," ujarnya. 

Karena itu, Faisal menekankan agar pemerintah dapat mematangkan persiapan-persiapan tersebut, termasuk edukasi terhadap penerima manfaat, sebelum program ini akan diimplementasikan.

Di samping itu, Faisal menyampaikan, anggaran Rp 10.000 per orang untuk satu porsi makan ini sangatlah minim, apalagi jika diterapkan di daerah dengan biaya produksi dan biaya hidup yang tinggi.

"Rp 10.000 itu sudah tipis banget. Apalagi kita kalau mempertimbangkan variasi biaya hidup antar daerah gitu ya. Di luar Jawa terutama, rata-rata kan lebih mahal dibandingkan dengan di Jawa," ucapnya.

Menurut Faisal, langkah pemerintah memangkas anggaran makan bergizi demi menjaring sebanyak-banyaknya penerima manfaat adalah keputusan yang kurang tepat. 

"Pemerintah pengen sebanyak mungkin beneficiaries-nya ya. Tapi kalau kemudian ditekan harganya sampai pada titik dimana mutu itu jadi trade off-nya, terutama di daerah-daerah di Indonesia ini memang luar biasa variasinya," ujarnya.

"Kita lihat dari UMR saja lah, UMR itu kan jauh banget bedanya ya. Antara Jawa Tengah sama Jawa Barat itu saja bisa jauh banget. Nah jadi itu titik hal yang perlu diperhatikan. Jadi jangan one size fits all. Jangan Rp 10.000 untuk seluruh daerah," tambahnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bank Mandiri berkolaborasi bersama PT Delta Mitra Sejahtera menghadirkan Cikande Business Residence (CBR), perumahan bersubsidi dengan konsep pembangunan hijau dan berkelanjutan yang mewujudkan program pemerintah Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) untuk menyediakan hunian berkualitas, terjangkau dan ramah lingkungan.

Kerja sama ini juga menjadi langkah Bank Mandiri mendukung program prioritas 3 Juta Rumah. Menjadi percontohan proyek hunian hijau, Cikande Business Residence berdiri di atas lahan seluas 12 hektare di Desa Koper, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Nantinya, proyek yang mencakup pembangunan 1.012 unit rumah bersubsidi ini akan menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang ditujukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Rumah ini dirancang dengan pendekatan desain efisien energi, penggunaan material ramah lingkungan, serta ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.

Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri, Aquarius Rudianto menyampaikan bahwa perumahan bersubsidi berkonsep Green House, Cikande Business Residence menjadi wujud nyata komitmen Bank Mandiri mendukung transisi energi berkelanjutan yang adil dan terjangkau.

"Pembiayaan 1.012 rumah bersubsidi ini menjadi proyek pertama di Indonesia yang mengadaptasi standar bangunan hijau, meliputi mitigasi, adaptasi, sertifikasi, dan skema pembiayaan kreatif untuk perumahan hijau," kata Aquarius di Jakarta, Kamis (19/12).

Saat ini, Cikande Business Residence juga telah meraih Sertifikat Bangunan Gedung Hijau dengan peringkat Utama dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sebagai bagian dari program percontohan pembangunan perumahan hijau di Indonesia.

Direktur Utama PT Delta Mitra Sejahtera, Daniel Djumali menjelaskan, sertifikasi ini menjadi bukti proyek Cikande Business Residence telah memenuhi standar teknis Bangunan Gedung Hijau (BGH) yang berfokus pada efisiensi energi, pengelolaan lingkungan, serta kenyamanan penghuni.

Karena itu, Daniel menyampaikan kebanggaan dapat berpartisipasi dalam program yang menyediakan hunian berkualitas dan terjangkau, yang mengintegrasikan desain modern dengan teknologi ramah lingkungan.

"Proyek ini tidak hanya menjadi solusi atas permasalahan backlog perumahan, tetapi juga mempercepat regenerasi perkotaan melalui pengembangan solusi densifikasi dan revitalisasi pemukiman kumuh," papar Daniel.

Lebih jauh, keterlibatan Bank Mandiri dalam proyek Cikande Business Residence sekaligus menandai peran dalam Ekosistem Pembiayaan Perumahan yang digagas Kementerian PUPR bersama Kementerian Keuangan pada 2023 lalu, di mana Bank Mandiri menyediakan skema pembiayaan inovatif yang memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap hunian berkualitas.

Hingga akhir November 2024, Bank Mandiri mencatatkan total penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mencapai Rp 67,3 triliun, tumbuh 16,6 persen secara tahunan (year-on-year/YoY). Sementara, total penyaluran kredit dengan skema FLPP telah menembus Rp2,88 triliun kepada lebih dari 22 ribu debitur di seluruh Indonesia.

"Kami berharap sinergi ini dapat menghadirkan solusi perumahan hijau yang berkualitas dan terjangkau, serta membuka jalan bagi pembangunan proyek serupa di berbagai wilayah Indonesia, untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang," pungkas Aquarius.

Teman-teman pelaku usaha di daerah akan kita libatkan, nah itu kita sosialisasikan supaya itu diberikan kepada masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan menyampaikan usulan agar ikan yang kaya protein menjadi menu pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto dalam keterangan di Jakarta, Kamis, sisi kandungan gizi ikan lebih baik dari sumber protein lainnya.

Yugi juga menyampaikan kesiapan Kadin dalam mendukung Program MBG dan swasembada pangan melalui pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan, serta mendorong hilirisasi dan perluasan investasi di sektor pangan.

"Teman-teman pelaku usaha di daerah akan kita libatkan, nah itu kita sosialisasikan supaya itu diberikan kepada masyarakat," kata Yugi.

"Tentu tidak semua daerah yang kelebihan (hasil) ikannya. Kalau memang lebih banyak ikannya dan tidak diserap, nah itu kita sosialisasikan, supaya diberikan kepada masyarakat. Tapi kalau beberapa daerah pegunungan ya itu tetap mungkin ayam dan daging sapi," tambah Yugi usai acara Dialog Kelautan dan Perikanan di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (18/12).

Yugi menilai, dari sisi pelaku usaha, program swasembada pangan, hilirisasi pangan dan program MBG tentu akan membawa peluang-peluang usaha. Hasil dialog itu akan diteruskan kepada asosiasi (Anggota Luar Biasa/ALB) Kadin terkait dan juga Kadin Provinsi.

"Kadin Daerah (Provinsi) itu kan PR-nya (Pekerjaan Rumahnya), kelebihan, kekurangannya macam-macam kan, atau handicap-nya macam-macam, sesuai dengan kompetensi daerah dan mana potensi daerah itu yang bisa di-expose, nah kita (Kadin Indonesia) mendukung dari segi kebijakannya. Nah mungkin kita fasilitasi juga dengan akses permodalan," ungkap Yugi.

Menurutnya, Kadin selain mendorong investasi di sektor kelautan dan perikanan, juga berperan dalam penguatan ekosistem logistik dan infrastruktur, penguatan inovasi dan teknologi, peningkatan ekspor produk perikanan, hingga pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah).

Yugi menambahkan, pihaknya telah mencatat beberapa langkah strategis mengenai keterkaitan Kadin dalam mewujudkan swasembada pangan melalui optimalisasi di sektor kelautan dan perikanan.

"Sebagai jembatan antara pemerintah, investor, dan pelaku usaha, Kadin mendorong investasi untuk di perikanan tangkap, budi daya, pengolahan, serta infrastruktur pendukung. Kami juga memiliki perhatian serius terhadap akses konektivitas antar-daerah untuk mendukung distribusi pangan hasil laut," papar Yugi.

Tak hanya itu, penerapan teknologi seperti sistem pengawasan kapal berbasis IT, digitalisasi rantai pasok, sistem manajemen stok perikanan berbasis data, dan teknologi budidaya berkelanjutan juga harus terus dikembangkan untuk menciptakan efisiensi.

"Bersama pemerintah, Kadin akan memfasilitasi promosi produk perikanan di dalam negeri dan memasyarakatkan gemar makan ikan sebagai pangan bergizi tinggi, di samping juga promosi ke pasar internasional untuk meningkatkan komoditas-komoditas ekspor unggulan," ungkapnya.

Yugi mengatakan program pelatihan dan pendampingan usaha kecil sangat penting juga dilakukan agar pelaku UMKM mampu meningkatkan produktivitas dan lebih berdaya saing, baik di pasar domestik maupun global.

"Yang penting filosofinya pak Presiden (Prabowo) itu ya tidak hanya omong-omong aja dan diskusi di meja seminar, tapi action-nya di lapangan yang akan kita eksekusi dalam waktu dekat," tegas Yugi.

Berdasarkan Data Kementerian Kelautan dan Perikanan angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan Indonesia mencapai 2,56 persen per tahun, 21,84 juta ton di tahun 2020 menjadi 23,54 juta ton di tahun 2023.

Di samping potensi yang begitu besar, menurut Yugi, terdapat beberapa tantangan di sektor kelautan dan perikanan yang dihadapi yang harus segera diantisipasi dan dicarikan solusinya.

“Di antaranya mengenai isu pencemaran lingkungan, penangkapan hasil laut berlebihan, perizinan kapal tangkap, kesiapan pakan untuk pembudidayaan, perubahan iklim, subsidi bahan bakar nelayan, hingga penangkapan ikan ilegal.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan diperkuat untuk mendukung program swasembada pangan dan makan gizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, terutama di kawasan Indonesia Timur. BUMDes tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal tetapi juga berkontribusi dalam penyediaan bahan pangan yang berkualitas untuk masyarakat Indonesia Timur.

?Saya jelaskan sedikit ke depan target kita Program Tekad ini juga bisa mendukung visi misi Bapak Presiden Prabowo, terutama dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis,? kata Project Manager Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad), M. Fachri, Rabu (18/12/2024).

Fachri menjelaskan, selama ini fokus utama Program Tekad adalah melatih BUMDes di desa-desa sasaran untuk mengembangkan sektor pemasaran, pertanian, dan perikanan. Pelatihan ini meliputi penggunaan teknologi maupun praktik baru yang bermuara meningkatkan nilai hasil panen petani secara lebih moderen dan efisien.

?BUMDes di desa sasaran telah kita latih untuk melakukan pengolahan hasil panen secara lebih modern dan efisien, jadi kalau sekarang diarahkan pada pencapaian swasembada pangan dan penguatan makan bergizi gratis tentu BUMDes sudah sangat siap,? katanya.

Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangungan Daerah Tertinggal tersebut mengungkapkan melalui jaringan pemasaran yang telah dibangun dengan dukungan Program Tekad, produk-produk dari desa dapat didistribusikan secara lebih luas, baik ke sekolah-sekolah dan desa-desa guna mendukung Program Makan bergizi gratis.

?Jejaring BUMDes di daerah sasaran Program Tekad telah terhubung baik di level kecamatan hingga kabupaten sehingga relatif mudah jika harus menyuplai sekolah-sekolah utamanya di kawasan Indonesia Timur,? katanya.

Sebelumnya Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto mengintruksikan agar Program Tekad ke depan dapat diarahkan untuk mendukung program makan bergizi gratis dengan memastikan produksi pangan lokal di desa berjalan optimal dan berkelanjutan.

?Karena saya Haqqul Yakiin, dengan program Bapak Presiden Prabowo melalui makan siang bergizi, ekonomi di desa akan semakin menggeliat,? ujarnya saat pembukaan Workshop Nasional Evaluasi Akhir Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu, di Makasar, Sulawesi Selatan, Rabu (18/11/2024).

?Nah, sekarang coba program IFAD diarahkan ke sana untuk mendukung makan siang bergizi. Jadi klo di desa belum ada tomatnya, coba tomat. Pasti laku. Kalau cabe, coba cabe. Kan ini ekonomi terpadu,? tambahnya.

Untuk diketahui, Tekad adalah program kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa (PEID) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Duduk perkara ini dihimpun detikcom dari putusan pengadilan. Ada pula keterangan dari kuasa hukm dari pihak pengembang perumahan CGR (perusahaan PT Megapoitan Developments Tbk) yakni Maju Posko Simbolon.

Pengembang hendak membangun perumahan CGR. Calon pembeli sudah mulai menunjukkan minat. 75 Persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun sudah sempat laku.

Pengacara pengembang perumahan CGR, Maju Posko Simbolon, mengatakan rencana pembangunan perumahan dimulai tahun 2021 di atas lahan 1,6 hektare. Karena lahannya terpisah oleh Kali Grogol, maka perlu cara agar perumahan itu dapat diakses melintasi kali. Jembatan itu dibangun karena jalan lainnya terlalu sempit.

Pengacara itu menjelaskan bahwa kliennya telah berkomunikasi lebih dulu dengan pihak tergugat untuk mendapatkan izin menggunakan jalan dalam proses pembangunan. Kliennya bersedia menyediakan pengembangan fasilitas umum, sosial, dan penawaran bantuan uang tunai, pengamanan, serta bertanggung jawab mengembalikan kondisi jalan seperti semula setelah pembangunan selesai. Namun pada Oktober 2023, para tergugat menyampaikan penolakan pembangunan jembatan.

Sebagai akses menuju perumahan baru itu, pengembang perlu membangun jembatan melintasi kali menuju perumahan. Pengembang perumahan CGR tidak bisa membangun jembatan akses ke perumahan yang hendak dibangunnya, sebabnya adalah sejumlah warga perumahan CE menolak pembangunan jembatan tersebut dengan alasan keamanan di perumahan CE. Adanya jembatan membuat lingkungan perumahan CE menjadi terbuka sehingga tidak aman dan rawan maling seperti dahulu kala.

Pengacara pengembang perumahan CGR menjelaskan bahwa pada 1 Desember 2023, warga dari perumahan CE menolak karyawan yang datang hendak membangun perumahan CGR. Akibatnya, pembangunan perumahan CGR urung terlaksana. Pengembang mengklaim dapat kerugian materiil dan immateriil.

Pengembang perumahan CGR menggugat 10 warga perumahan CE ke Pengadilan Negeri (PN) Depok. PN Depok memutuskan gugatan perumahan CGR dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Dpk itu diketok pada 15 Oktober 2024.

Pengembang perumahan CGR tidak terima dengan putusan hakim di PN Depok. Pengembang perumahan CGR melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Hasilnya, pengembang perumahan CGR menang. Majelis banding PT Bandung yang diketuai Made Sutrisna dibantu 2 hakim anggota yaitu Jesayas Tarigan dan Mula Pangaribuan membatalkan putusan PN Depok tersebut.

"Mengadili. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Depok tanggal 15 Oktober 2024," ucap majelis banding PT Bandung.

Hakim di PT Bandung tidak bisa menerima alasan gangguan keamanan yang dikemukakan warga perumahan CE selaku tergugat. Menurut hakim, alasan itu berlebihan.

Warga perumahan CE dihukum bayar ganti rugi Rp 40 M

Selain itu para tergugat dihukum memberikan akses ke perumahan CGR. Para tergugat juga dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 40.849.382.721,50 ke pihak pengembang perumahan CGR.

Mengutip putusan, diketahui Pengembang Perumahan CGR sudah memasarkan 100 unit rumah yang telah terjual 75 persen. Namun karena adanya persoalan ini maka para pembeli membatalkan transaksinya.

"Menimbang bahwa mengenai kerugian materiil yang dimohonkan oleh Penggugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengacu bukti P-43 yaitu bukti tentang pembatalan pembelian rumah sedangkan transaksi sudah dilakukan yaitu sebesar Rp 20.849.382.721,50," kata majelis banding.

Selain itu majelis hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi immaterial sebesar Rp 20 miliar. Maka total ganti rugi yang dibebankan ke warga perumahan CE menjadi Rp 40 miliar lebih. Kuasa hukum pihak pengembang perumahan CGR menanggapi putusan ini.

"Bahwa oleh karena permasalahan hukum a quo telah masuk pada ranah pengadilan dan hingga saat ini masih terbuka upaya hukum, maka kami mengimbau agar menghormati proses hukum yang masih akan berjalan dan tidak melakukan tindakan-tindakan ceroboh yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum baru baik secara pidana dan/atau perdata, karena klien kami akan mempergunakan haknya untuk mengajukan tuntutan hukum lebih lanjut terhadap setiap tindakan-tindakan di kemudian hari yang berpotensi melanggar ketentuan hukum," kata kuasa hukum pengembang perumahan CGR, Maju Posko Simbolon dalam keterangannya.

Tonton juga Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR

[Gambas:Video 20detik]

Jakarta -

PKB memandang perlu kajian mendalam untuk mengategorikan penduduk yang belum punya rumah pertama sebagai masyarakat miskin. PKB menilai banyak juga yang justru memilih menyewa apartemen di tengah kota daripada membeli rumah tapak.

"Dalam banyak kasus orang tidak punya rumah itu belum tentu miskin. Di kalangan gen Z, misalnya, mereka lebih memilih menyewa apartemen di pusat kota karena faktor kenyamanan alih-alih membeli rumah tapak. Lalu apakah mereka kita kategorikan sebagai orang miskin," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda kepada wartawan, Rabu (18/12/2024).

Dia mencontohkan ada sekeluarga besar di pedesaan memilih tinggal dalam satu atap rumah karena alasan kultural. Padahal, kondisi mereka cukup mampu untuk membeli rumah masing-masing.

"Mereka memilih tinggal satu rumah bersama keluarga besar meskipun mereka sebenarnya punya akses untuk punya rumah. Punya pekerjaan tetap atau lahan garapan tetap. Lalu apakah mereka kita kategorikan miskin," ucapnya.

Politikus PKB itu menilai perlu ada diskusi mendalam apabila indikator kemiskinan baru muncul. Secara umum, kata dia, indikator kemiskinan yang menjadi rujukan Bank Dunia, UNDP, IMF, maupun BPS dikelompokkan pada dua hal, yakni bersifat moneter, seperti tingkat pendapatan/pengeluaran dan nonmonoter, seperti akses terhadap layanan dasar maupun kualitas hidup.

"Mungkin Pak Ara menilai tidak punya rumah masuk indikator kemiskinan dari kategori nonmonoter, yakni akses terhadap layanan dasar. Kendati demikian dalam pandangan kami perlu kajian mendalam juga kesepakatan bersama dari Bappenas, BPS, maupun lembaga terkait untuk memasukkan tidak punya rumah sebagai indikator kemiskinan," ujarnya.

Dia sepakat program pengadaan tiga juta rumah per tahun yang digagas pemerintah perlu didukung. Namun, dia mengingatkan langkah yang diambil mesti terukur.

"Kami menilai bahwa terobosan tersebut harus tetap terukur sehingga tidak melanggar regulasi yang ada atau malah memunculkan kontroversi yang tidak perlu maka kami tetap mendorong agar ada blue print atau peta jalan dari Kementerian Perumahan dan kawasan pemukiman agar strategi realisasi tiga juta rumah/tahun bisa kita kaji dan kawal bersama," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menilai penduduk yang belum memiliki rumah masuk dalam kategori masyarakat miskin. Ara mengaku usulan itu tercetus setelah dirinya bertemu dengan perwakilan Bank Dunia (World Bank).

Hal itu disampaikan Ara di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024. Bahkan, Ara menyebut, berdasarkan Bank Dunia, indikator warga yang kekurangan konsumsi kalori harian sudah dianggap masuk kategori masyarakat miskin.

"Saya pikir sangat pantas kita masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah pertama masuk kategori miskin," kata Ara di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (18/12).

"Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin, sementara dia belum punya rumah?" lanjutnya.

Simak juga Video: Maruarar Ingin Bangun Rumah Rakyat di Tanah Sitaan Koruptor

[Gambas:Video 20detik]

(taa/haf)

JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Sebanyak 79.925 hektare lahan milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan diserahkan untuk program pembangunan 3 juta rumah.

Menteri (ATR/BPN), Nusron Wahid, menjelaskan pihaknya memiliki banyak tanah yang bisa dimanfaatkan untuk program ini, namun perlu dilakukan kurasi oleh pengembang untuk memastikan kelayakan lahan sebagai lokasi hunian.

"Kami memiliki tanah yang terindikasi telantar seluas 854.662 hektare yang berpotensi digunakan untuk program nasional. Setelah kami analisis, area permukiman yang siap digunakan mencapai 79.925 hektare," kata Nusron, pada Selasa (17/12/2024).

Lebih lanjut, Nusron menambahkan bahwa Kementerian ATR/BPN akan menyajikan peta topografi dan lokasi-lokasi potensial dari tanah yang terindikasi telantar tersebut.

"Namun, apakah lahan-lahan tersebut sesuai atau tidak, itu tergantung pada pelaku perumahan. Kami berkomitmen untuk memaparkannya pada kuartal pertama tahun depan (Q1 2025)," ucapnya.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan analisis topografi terkait kondisi lahan yang akan diserahkan untuk pembangunan rumah. (*)

 

 

 

Editor : Syahrir Rasyid