Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa BI akan menyediakan insentif likuiditas makropudensial secara bertahap senilai Rp80 triliun untuk program 3 juta rumah.

Sebelumnya, insentif likuiditas makropudensial yang disediakan oleh BI untuk program pembangunan perumahan senilai Rp23,19 triliun.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dan dari hasil diskusi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan," ujar Perry di Gedung BI, Jakarta, Selasa.

Perry menyampaikan insentif likuiditas makropudensial akan diberikan kepada bank- bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan.

"Semua bank. Jadi, kami berikan insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan," ujar Perry.

Ia menyampaikan langkah ini merupakan wujud komitmen BI untuk memberikan dukungan penuh terhadap program- program Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dalam Astacita.

"Ini adalah wujud sinergi. Dengan sinergi erat, berbagai program bisa dicapai dan pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi," ujar Perry.

Ia memandang bahwa sektor perumahan akan memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pencetakan lapangan pekerjaan di Tanah Air.

"Kalau perumahannya maju, tentu saja tidak hanya pertumbuhan ekonomi saja yang maju, tapi juga bisa mendorong dan menarik sektor- sektor lain. Membangun perumahan jelas butuh semen, jelas butuh bata, jelas butuh besi, dan menciptakan lapangan kerja," ujar Perry.

Pemerintahan Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka melalui Astacita mencanangkan Program 3 Juta Rumah, sebagai upaya membantu masyarakat memiliki rumah secara mudah dan terjangkau.

Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah menargetkan pencapaian 3 juta rumah per tahun di seluruh wilayah Indonesia, yang terdiri atas 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BI berikan insentif Rp80 triliun untuk program 3 juta rumah

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta bank swasta ikut berkontribusi dalam pembiayaan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, program ini sangat besar dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mengingat masih banyak masyarakat yang belum memiliki hunian layak.

“Ini masif, 3 juta unit. Kami harapkan peran bank-bank swasta untuk mendukung program pemerintah ini. Jadi tidak hanya kami sendirian,” ujar Erick usai menghadiri rapat pembiayaan perumahan di Kantor Bank Indonesia (BI), Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Ia menyoroti backlog perumahan yang masih tinggi, sehingga program ini harus dijalankan dengan serius.

BI Siapkan Insentif Rp 80 Triliun

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pihaknya akan memberikan insentif likuiditas makroprudensial bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan.

“Saat ini kami menyediakan Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ungkap Perry.

Ia berharap kolaborasi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Langkah ini, menurutnya, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Progres Program 3 Juta Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan perkembangan program 3 juta rumah.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan 36.057 unit rumah senilai Rp 4,54 triliun sejak 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025.

Dari jumlah itu, 34.673 unit merupakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sedangkan 1.384 unit KPR Tapera.

“Untuk KPR Tapera, itu khusus bagi pegawai negeri. Dari sisi suplai, kami juga mendapat tambahan stok 43.857 unit,” ujar Maruarar dalam kunjungannya ke Lovina, Kabupaten Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

Jakarta: Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa BI akan menyediakan insentif likuiditas makropudensial secara bertahap senilai Rp80 triliun untuk program 3 juta rumah. Sebelumnya, BI menyediakan untuk program pembangunan perumahan senilai Rp23,19 triliun.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dan dari hasil diskusi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan," ujar Perry di Gedung BI dikutip dari Antara, Rabu, 12 Februari 2025.

Perry menyampaikan insentif likuiditas makropudensial akan diberikan kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan.

"Semua bank. Jadi, kami berikan insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan," ujar Perry.

Ia menyampaikan langkah ini merupakan wujud komitmen BI untuk memberikan dukungan penuh terhadap program- program Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dalam Astacita.

"Ini adalah wujud sinergi. Dengan sinergi erat, berbagai program bisa dicapai dan pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi," ungkap dia.

Ia memandang bahwa sektor perumahan akan memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pencetakan lapangan pekerjaan di Tanah Air.

"Kalau perumahannya maju, tentu saja tidak hanya pertumbuhan ekonomi saja yang maju, tapi juga bisa mendorong dan menarik sektor- sektor lain. Membangun perumahan jelas butuh semen, jelas butuh bata, jelas butuh besi, dan menciptakan lapangan kerja," kata Perry.

Pemerintahan Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka melalui Astacita mencanangkan Program 3 Juta Rumah, sebagai upaya membantu masyarakat memiliki rumah secara mudah dan terjangkau.

Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah menargetkan pencapaian 3 juta rumah per tahun di seluruh wilayah Indonesia, yang terdiri atas 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan.

(KIE)

Jakarta -

Bank Indonesia (BI) akan memberikan tambahan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR). Insentif sebesar Rp 80 triliun dan akan diberikan secara bertahap.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan Bank Indonesia turut mendukung program-program asta cita. Langkah ini sebagai bentuk dukungan buat mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," kata Perry di Kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Hal itu disampaikannya usai diskusi terkait pembiayaan Program 3 Juta Rumah dalam konteks likuiditas dengan menciptakan sinergi antara pemerintah dana moneter.

Diskusi tersebut bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, Pandu Sjahrir dari BP Danantara, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Perry mengatakan sektor perumahan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencetak lapangan pekerjaan. Pasalnya, sektor perumahan yang maju akan menarik sektor-sektor terkait lainnya.

"Perumahan bangun perumahan jelas butuh semen, jelas butuh bata, jelas butuh besi dan menciptakan lapangan kerja," ucapnya.

Kemudian, Ara menjelaskan target pembangunan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tahun ini sebesar 220 ribu rumah. Dengan asumsi satu rumah harganya Rp 170 juta, maka total nilai KPR sekitar Rp 38 triliun. Menurutnya, insentif likuiditas makroprudensial sebesar Rp 80 triliun dapat menutup dua kali besaran target kuota FLPP tahun ini.

"Jadi kita bisa buat itu double Pak Gubernur. Ini akan sepanjang sejarah Indonesia dengan apa yang Bapak lakukan, kita bisa membuat rumah subsidi bagi rakyat kita ya di tahun ini bisa meningkat luar biasa," tuturnya.

Selain itu, Pandu menambahkan cara mendukung pembiayaan program perumahan adalah pembentukan book building untuk bunga dan penambahan likuiditas. Menurutnya, keduanya dapat memacu Program 3 Juta Rumah.

"Book building ini adalah suatu proses dimana kita mengumpulkan interest dan juga masukan-masukan dari pangsa pasar. Jadi ini yang sekarang kita sedang jalankan, bekerja sama banyak dengan Pak Ara," ucapnya.

Di sisi lain,

Sementara itu, Erick menyebut program penyediaan rumah terbilang masif sampai berjumlah 3 juta unit rumah. Oleh karena itu, ia juga mengharapkan peran dari bank-bank swasta untuk mendukung program pemerintah tersebut.

"Kami siap melaksanakan. Selama ini juga Bank-Bank Himbara untuk BTN yang memang 80% market daripada pendanaan rumah-rumah subsidi itu ada di kami. Lalu tadi kita harapkan juga bank-bank Himbara seperti Mandiri, lalu Bank Syariah Indonesia, BTN, BNI untuk terus berkolaborasi," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Ara mengatakan perlu ada solusi untuk memperkuat likuiditas perbankan untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah. Ia berencana bertemu dengan sejumlah instansi untuk mencari solusi pembiayaan program tersebut.

Ia mengungkapkan diskusi akan dilaksanakan pada Selasa (11/2). Ia mengajak pimpinan dari Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara hingga Himpunan Bank Milik Negara.

"Kita tuh ditargetkan 3 juta membangun dan merenovasi rumah di tahun di oleh Presiden Prabowo (Subianto) dan kita berusaha keras ya. Kita tidak menjadikan efisiensi anggaran kementerian menjadi alasan untuk tidak semangat, justru kita harus makin kreatif dan optimis seperti Bapak Presiden Prabowo. Nah jadi kami juga akan bertemu besok (11/2/2025)," ujar Ara di Kementerian BUMN, Senin (10/2/2025).

(dhw/das)

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam pelaksanaan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Perwakilan Danantara, Pandu Sjahrir, mengatakan berperan dalam mendorong minat investasi untuk mendukung program tersebut.

“Dari sisi kami mungkin hanya dua, semacam book building untuk interest, dan juga penambahan likuiditas ya di sini, untuk bisa jumpstart program ini,” ujar Pandu usai menghadiri rapat pembiayaan perumahan di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Peran Danantara dalam Program 3 Juta Rumah

Selain menarik investasi, Danantara juga menampung masukan dari pelaku pasar guna meningkatkan minat terhadap program ini.

“Book building adalah proses mengumpulkan interest serta masukan dari pasar. Ini yang sedang kami jalankan dengan berbagai pihak,” jelas Pandu.

Sebagai informasi, BPI Danantara baru saja dibentuk setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (4/2/2025).

Danantara dan Pengelolaan Aset Negara

Danantara dibentuk untuk meningkatkan efisiensi, daya guna, dan nilai tambah aset negara agar memberikan manfaat ekonomi lebih besar.

Badan ini akan mengonsolidasikan pengelolaan aset negara di bawah satu entitas guna mengurangi tumpang tindih dan inefisiensi di berbagai lembaga pemerintah.

Pada tahap awal, Danantara akan mengelola aset Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh badan usaha milik negara (BUMN) dengan total nilai aset Rp 9.085 triliun.

Ketujuh BUMN tersebut meliputi:

• PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI)
• PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)
• PT Bank Mandiri Tbk
• PT PLN (Persero)
• PT Pertamina (Persero)
• PT Telkom Indonesia Tbk
• PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID)

KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana mengalihkan anggaran sebesar Rp 1,1 triliun yang sebelumnya disiapkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi modal pembangunan sekolah dan perbaikan kampung.

Keputusan ini diambil setelah pemerintah pusat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program MBG, sehingga dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak lagi digunakan untuk keperluan tersebut.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan dialihkan setelah melalui pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.

“Sekarang Makan Bergizi Gratis tidak dipergunakan (APBD), karena APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” ujar Eri saat ditemui di Balai Kota Surabaya, Selasa (11/2/2025).

Fokus pada pembangunan Sekolah dan perbaikan kampung

Eri menegaskan bahwa dana Rp 1,1 triliun yang sebelumnya dialokasikan untuk MBG akan difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi sekolah di Surabaya.

Selain itu, sebagian dari anggaran tersebut juga akan dimanfaatkan untuk perbaikan kampung agar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“MBG yang Rp 1,1 triliun ini akan kita diskusikan dengan DPRD untuk membangun sekolah, untuk rehab sekolah. Sekaligus separuhnya kita gunakan untuk perbaikan kampung,” ungkapnya.

Pemkot Surabaya saat ini tengah melakukan diskusi intensif dengan DPRD Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) terkait pengalihan anggaran ini.

Eri berharap langkah ini dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Surabaya, terutama dalam sektor pendidikan dan infrastruktur pemukiman.

“Dulu waktu kita dievaluasi oleh Pemprov Jatim, kita diskusi untuk menganggarkan Makan Gratis kita pindahkan untuk kepentingan langsung ke masyarakat,” tambahnya.

Dengan adanya rencana pengalihan anggaran ini, Pemkot Surabaya berharap dapat meningkatkan fasilitas pendidikan serta kesejahteraan masyarakat di tingkat kampung, sehingga pembangunan kota semakin merata dan berkelanjutan.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Andhi Dwi Setiawan | Editor: Icha Rastika)

KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana mengalihkan anggaran sebesar Rp 1,1 triliun yang sebelumnya disiapkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi modal pembangunan sekolah dan perbaikan kampung.

Keputusan ini diambil setelah pemerintah pusat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program MBG, sehingga dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak lagi digunakan untuk keperluan tersebut.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan dialihkan setelah melalui pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.

“Sekarang Makan Bergizi Gratis tidak dipergunakan (APBD), karena APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” ujar Eri saat ditemui di Balai Kota Surabaya, Selasa (11/2/2025).

Fokus pada pembangunan sekolah dan perbaikan kampung

Eri menegaskan bahwa dana Rp 1,1 triliun yang sebelumnya dialokasikan untuk MBG akan difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi sekolah di Surabaya.

Selain itu, sebagian dari anggaran tersebut juga akan dimanfaatkan untuk perbaikan kampung agar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“MBG yang Rp 1,1 triliun ini akan kita diskusikan dengan DPRD untuk membangun sekolah, untuk rehab sekolah. Sekaligus separuhnya kita gunakan untuk perbaikan kampung,” ungkapnya.

Pemkot Surabaya saat ini tengah melakukan diskusi intensif dengan DPRD Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) terkait pengalihan anggaran ini.

Eri berharap langkah ini dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Surabaya, terutama dalam sektor pendidikan dan infrastruktur pemukiman.

“Dulu waktu kita dievaluasi oleh Pemprov Jatim, kita diskusi untuk menganggarkan Makan Gratis kita pindahkan untuk kepentingan langsung ke masyarakat,” tambahnya.

Dengan adanya rencana pengalihan anggaran ini, Pemkot Surabaya berharap dapat meningkatkan fasilitas pendidikan serta kesejahteraan masyarakat di tingkat kampung, sehingga pembangunan kota semakin merata dan berkelanjutan.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Andhi Dwi Setiawan | Editor: Icha Rastika)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memaparkan jumlah rumah yang sudah disalurkan ada 39.784 unit. Penyaluran tersebut dilakukan selama periode 20 Oktober 2024 hingga 7 Februari 2025 atau semenjak Presiden Prabowo Subianto menjabat.

Rinciannya, sebanyak 38.400 unit rumah sudah terbangun dan dilakukan akad serta disalurkan melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Lalu ada 1.384 unit rumah yang disalurkan melalui program tabungan perumahan rakyat (Tapera) untuk ASN.

Ada juga total rumah yang masih dibangun dan belum akad sekitar 45.567 unit dan yang sudah dilakukan akad sekitar 11.186. Dengan demikian, total rumah yang direalisasikan oleh BP Tapera, baik masih proses maupun sudah tersalurkan sebanyak 93.484 unit.

"Kita sudah membiayai, membangun, dan menyelesaikan 96.537 rumah. Ini yang pasti datanya karena dibiayai," kata Ara di Mandiri Investment Forum 2025, Selasa (11/2/2025).

Sementara itu, realisasi rumah FLPP disalurkan melalui Bank Tabungan Negara (BTN) sebanyak 23.315 unit, BTN Syariah 5.771 unit, Bank Negara Indonesia (BNI) sebanyak 2.172 unit, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 1.949 unit. Sementara itu, bank lainnya menyalurkan 5.193 unit rumah FLPP.

Ara juga memaparkan jumlah rumah subsidi yang sudah tersalurkan berdasarkan asosiasi pengembang. Realestat Indonesia (REI) membangun 16.284 unit, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) 11.788 unit, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) 4.964 unit. Lalu, asosiasi lainnya membangun 5.364 unit.

Sebelumnya diberitakan, Ara memaparkan ada 39.339 unit rumah subsidi yang sudah disalurkan selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Angka tersebut hasil dari realisasi program yang dikelola Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Ia menjabarkan angka tersebut terdiri dari 37.955 unit rumah subsidi disalurkan untuk masyarakat melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Lalu, program Tapera sebanyak 1.384 unit untuk aparatur sipil negara (ASN). Adapun total rumah yang direalisasikan oleh BP Tapera, baik masih proses maupun sudah tersalurkan sebanyak 93.484 unit.

"Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) jadi ini sekitar sudah 93 ribu, Pak (Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N Bakrie) dari 20 Oktober (2024) sampai 5 Februari (2025)," ujar Ara di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) memberikan dukungan likuiditas untuk program 3 juta rumah sebesar Rp 80 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo usai menerima kunjungan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Pusat BI, Jakarta, Selasa (11/02/2025).

BI memberikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Nah dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," ungkapnya.

BI menyatakan siap mendukung program 3 juta rumah karena dirasa mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

"Kami berkeyakinan bahwa perumahan itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja," kata Perry.

Pada kesempatan tersebut, Ara mengatakan dengan dukungan likuiditas tersebut maka pembangunan rumah rakyat bisa dilakukan sebanyak dua kali lipat.

Ada pun saat ini pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 28,2 triliun sebanyak 220.000 unit rumah subsidi dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Nanti peruntukannya (dukungan likuiditas dari BI) ada buat rumah komersial dan ada juga untuk rumah subsidi," ujar Ara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Permukiman dan Perumahan Rakyat (PKP) Maruarar Sirait dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyepakati pemberian insentif likuiditas ke bank penyalur KPR (Kredit Pemilikan Rumah).

Ara di Jakarta, Selasa mengatakan, pihaknya dan BI menekankan perihal sinergi antara pemerintah dan moneter perihal masalah likuiditas untuk melaksanakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni perumahan.

"Ini benar-benar saya merasa sangat baik dan saya merasa di-support oleh ekosistem," ujarnya.

Ara mengungkapkan hasil pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun, dan Pandu Sjahrir dari Danantara yang dilaksanakan di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Selasa malam.

"Hari ini kita bertemu di kantor Bank Indonesia, berdiskusi panjang dengan Bapak Gubernur dan jajaran, Bapak Menteri BUMN, Bapak Misbakhun Ketua Komisi XI dan Pak Pandu dari Danantara," katanya.

Ara mengatakan, pertemuan hari ini merupakan hasil proses yang panjang dengan Gubernur BI dari beberapa kali diskusi soal perumahan dan ada beberapa yang menjadi perhatian. Adapun, perhatian tersebut adalah soal lahan, likuiditas, sasaran program dan kualitas perumahan.

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kesepakatan tersebut adalah bentuk dukungan BI terhadap misi Asta Cita pemerintah.

Ia mengatakan BI akan memberikan insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan. Saat ini, BI menyediakan Rp23,19 triliun dan berkomitmen untuk menaikkan insentif ini secara perlahan menjadi Rp80 triliun.

"Dari hasil diskusi ini tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," ujar Perry Warjiyo.

BI, menurut Perry, melihat sektor perumahan bisa memberikan dukungan yang tinggi bagi pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

"Kalau perumahannya maju, tentunya tidak saja pertumbuhan ekonominya, tetapi juga bisa mendorong dan menarik sektor-sektor yang lain," katanya.

Dalam kesempatan sama, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengatakan pertemuan ini dilakukan dalam rangka mencari solusi untuk membantu ketersediaan likuiditas untuk mendukung program prioritas Presiden, yakni pembangunan 3 juta rumah.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir meminta bank swasta ikut membiayai program 3 juta rumah, sehingga target tersebut tercapai. Erick mengatakan program 3 juta rumah merupakan program masif dan perlu dukungan dari berbagai pihak, termasuk bank swasta.

Program tersebut juga untuk mengatasi kekurangan 9,9 juta unit rumah. Selain itu, ada 25-26 juta rumah tidak layak huni yang harus segera direnovasi secara masif.

"Karena ini masif 3 juta (rumah), kita mengharapkan juga peran dari bank-bank swasta untuk mendukung program pemerintah ini. Jadi tidak kami sendirian saja," kata Erick usai bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, pengusaha sekaligus investor kawakan Pandu Sjahrir dan bank-bank BUMN di Kantor BI, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Erick menambahkan Kementeriannya dan Himpunan Bank Negara (Himbara) alias bank BUMN berkomitmen untuk mendukung pembiayaan terhadap program 3 juta rumah.

Erick mengatakan Bank BUMN, terutama BTN, sudah mendominasi sekitar 80% pasar pendanaan rumah subsidi.

"Lalu tadi kita harapkan juga bank-bank Himbara seperti Mandiri lalu Bank Syariah, BTN, BNI untuk terus berkolaborasi untuk mendukung program 3 juta rumah," katanya.

Di tempat yang sama, Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya dalam mendukung program 3 juta rumah melalui kebijakan Insentif Likuiditas pembiayaan bank. Dalam hal ini ialah menaikkan likuiditas kepada bank yang menyalurkan kredit di sektor perumahan.

Gubernur BI, Perry Warjiyo menyampaikan pihaknya akan menambahkan insentif likuiditas Rp 80 triliun, dari sebelumnya hanya Rp 23,19 triliun.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi ini kami akan naikan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," terang Perry.

(hns/hns)

Kami dari Kementerian BUMN dan seluruh BUMN yang ada senantiasa terus mendukung visi Bapak Presiden Prabowo Subianto dan tentu program-program pemerintah melalui kementeriannya masing-masing seperti hari ini di perumahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan BUMN mendukung Program 3 juta rumah yang merupakan bagian dari program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami dari Kementerian BUMN dan seluruh BUMN yang ada senantiasa terus mendukung visi Bapak Presiden Prabowo Subianto dan tentu program-program pemerintah melalui kementeriannya masing-masing seperti hari ini di perumahan," ujar Erick Thohir dalam konferensi pers di kompleks Bank Indonesia (BI), Jakarta Selasa.

Menurut dia, keberhasilan yang telah dicapai selama ini tentu karena kerja sama lintas sektoral.

"Bahwa success story yang kita sudah lakukan selama ini tentu karena kerja sama lintas sektoral dan tidak lain bagaimana kita bisa mendukung secara implementasinya secara riil," katanya.

Erick menyampaikan bahwa bank-bank Himbara seperti BTN, Mandiri, dan sebagainya siap berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung Program 3 juta rumah.

Kendati demikian, ia berharap adanya peran dari bank-bank swasta untuk juga mendukung tercapainya Program 3 juta rumah.

"Insya Allah hari ini dengan rapat yang dipimpin oleh Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dan tentu tadi pandangan dan dukungan dari Bapak Gubernur BI, lalu dari Komisi XI DPR, dan Pak Pandu Sjahrir, tadi kami siap melaksanakan. Selama ini juga Bank Himbara seperti BTN yang memang 80 persen dari market daripada pendanaan rumah-rumah subsidi itu ada di kami, lalu tadi kita harapkan juga bank-bank Himbara seperti Mandiri, BTN, BNI untuk terus berkolaborasi tetapi dengan catatan karena ini masif 3 juta kita mengharapkan juga peran dari Bank-Bank swasta untuk mendukung program pemerintah ini jadi tidak kami sendirian saja," katanya.

Program 3 juta rumah merupakan program yang masif dan harus didukung oleh semua pihak karena untuk kepentingan rakyat Indonesia.

"Tetapi ini program yang masif yang harus di dukung untuk kepentingan tadi rakyat Indonesia yang saat ini sangat membutuhkan perumahan di banyak sektor, kita lihat backlog-nya sendiri sudah terlalu banyak saat ini," kata Erick.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025