JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan kebutuhan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan meningkat pada 2026.

Menurut Dadan, anggaran yang diperlukan mencapai Rp 28 triliun per bulan.

"Nanti kalau tahun depan, kita butuhnya Rp 28 triliun per bulan," ujar Dadan dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (26/2/2025).

Jika dihitung selama setahun, total anggaran MBG pada 2026 mencapai Rp 336 triliun.

Anggaran MBG Bertambah

Peningkatan anggaran diperlukan untuk mempercepat perluasan penerima program.

Pada 2025, pemerintah mengalokasikan Rp 71 triliun untuk MBG bagi 17,5 juta penerima manfaat. Namun, banyak daerah meminta agar program ini segera diperluas.

Presiden Prabowo Subianto pun menginstruksikan percepatan implementasi MBG. Targetnya, hingga Desember 2025, program ini dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.

Untuk itu, tambahan anggaran diperlukan tahun ini.

"Berapa tambahan biaya yang diperlukan jika makan bergizi dipercepat mencakup 82,9 juta penerima? Karena kita sudah punya Rp 71 triliun, maka kita butuh tambahan Rp 25 triliun per bulan," jelas Dadan.

Jika percepatan dilakukan mulai September, tambahan anggaran yang diperlukan mencapai Rp 100 triliun. Jika dimulai Oktober, tambahan anggaran menjadi Rp 75 triliun, dan jika dimulai November, menjadi Rp 50 triliun.

"Pokoknya hitungannya Rp 25 triliun per bulan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025," kata Dadan.

Target Penerima Meningkat pada 2026

Pada awalnya, target penerima MBG 2025 hanya 19 juta orang.

Berdasarkan laman resmi indonesia.go.id, total anggaran MBG tahun ini sebesar Rp 71 triliun.

Pada 2026, jumlah penerima manfaat ditargetkan bertambah menjadi 30 juta orang dengan anggaran Rp 109 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan kebutuhan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan meningkat pada 2026.

Menurut Dadan, anggaran yang diperlukan mencapai Rp 28 triliun per bulan.

"Nanti kalau tahun depan, kita butuhnya Rp 28 triliun per bulan," ujar Dadan dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (26/2/2025).

Jika dihitung selama setahun, total anggaran MBG pada 2026 mencapai Rp 336 triliun.

Anggaran MBG Bertambah

Peningkatan anggaran diperlukan untuk mempercepat perluasan penerima program.

Pada 2025, pemerintah mengalokasikan Rp 71 triliun untuk MBG bagi 17,5 juta penerima manfaat. Namun, banyak daerah meminta agar program ini segera diperluas.

Presiden Prabowo Subianto pun menginstruksikan percepatan implementasi MBG. Targetnya, hingga Desember 2025, program ini dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.

Untuk itu, tambahan anggaran diperlukan tahun ini.

"Berapa tambahan biaya yang diperlukan jika makan bergizi dipercepat mencakup 82,9 juta penerima? Karena kita sudah punya Rp 71 triliun, maka kita butuh tambahan Rp 25 triliun per bulan," jelas Dadan.

Jika percepatan dilakukan mulai September, tambahan anggaran yang diperlukan mencapai Rp 100 triliun. Jika dimulai Oktober, tambahan anggaran menjadi Rp 75 triliun, dan jika dimulai November, menjadi Rp 50 triliun.

"Pokoknya hitungannya Rp 25 triliun per bulan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025," kata Dadan.

Target Penerima Meningkat pada 2026

Pada awalnya, target penerima MBG 2025 hanya 19 juta orang.

Berdasarkan laman resmi indonesia.go.id, total anggaran MBG tahun ini sebesar Rp 71 triliun.

Pada 2026, jumlah penerima manfaat ditargetkan bertambah menjadi 30 juta orang dengan anggaran Rp 109 triliun.

KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana mengalihkan anggaran sebesar Rp 1,1 triliun yang sebelumnya disiapkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi modal pembangunan sekolah dan perbaikan kampung.

Keputusan ini diambil setelah pemerintah pusat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program MBG, sehingga dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak lagi digunakan untuk keperluan tersebut.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan dialihkan setelah melalui pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.

“Sekarang Makan Bergizi Gratis tidak dipergunakan (APBD), karena APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” ujar Eri saat ditemui di Balai Kota Surabaya, Selasa (11/2/2025).

Fokus pada pembangunan sekolah dan perbaikan kampung

Eri menegaskan bahwa dana Rp 1,1 triliun yang sebelumnya dialokasikan untuk MBG akan difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi sekolah di Surabaya.

Selain itu, sebagian dari anggaran tersebut juga akan dimanfaatkan untuk perbaikan kampung agar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“MBG yang Rp 1,1 triliun ini akan kita diskusikan dengan DPRD untuk membangun sekolah, untuk rehab sekolah. Sekaligus separuhnya kita gunakan untuk perbaikan kampung,” ungkapnya.

Pemkot Surabaya saat ini tengah melakukan diskusi intensif dengan DPRD Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) terkait pengalihan anggaran ini.

Eri berharap langkah ini dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Surabaya, terutama dalam sektor pendidikan dan infrastruktur pemukiman.

“Dulu waktu kita dievaluasi oleh Pemprov Jatim, kita diskusi untuk menganggarkan Makan Gratis kita pindahkan untuk kepentingan langsung ke masyarakat,” tambahnya.

Dengan adanya rencana pengalihan anggaran ini, Pemkot Surabaya berharap dapat meningkatkan fasilitas pendidikan serta kesejahteraan masyarakat di tingkat kampung, sehingga pembangunan kota semakin merata dan berkelanjutan.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Andhi Dwi Setiawan | Editor: Icha Rastika)