JAKARTA, KOMPAS.com -Bank Indonesia (BI), Kementerian BUMN, hingga Danantara berkolaborasi untuk ikut menyukseskan program 3 juta rumah yang dikelola di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, untuk ikut menyukseskan program ini pihaknya akan memberikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan.

“Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi ini, nah dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ujarnya usai menghadiri rapat yang membahas pembiayaan perumahan di Kantor BI Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Kompas.com/Dian Erika Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Perry berharap upaya kolaborasi ini menjadi langkah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja. Hal ini, kata dia, sejalan dengan Astra Cita dari Presiden Prabowo Subianto.

“Inilah sinergi untuk dukungan BI kesuksesan program perumahan, karena ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja,” katanya.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bentuk kontribusi pihaknya mendukung program pembangunan 3 juta rumah dengan menyediakan lahan-lahan atau aset-aset BUMN untuk digunakan.

Berdasarkan catatan Kompas.com, pemerintah sudah menyiapkan 5 lokasi lahan milik BUMN untuk program tersebut. Lima lokasi yang akan digunakan adalah Blok K Pulo Gebang, Stasiun Cicayur, Stasiun Jurangmangu, Rusun Klender, dan salah satu lahan di daerah Jonggol.

Selain itu Erick juga mendorong bank-bank himbara untuk ikut menyalurkan program tersebut.

“Rakyat Indonesia yang hari ini sangat membutuhkan perumahan di banyak sektor, yang kita lihat backlognya sudah terlalu banyak tertinggal saat ini. Makanya kita harapkan juga bank-bank Himbara seperti Mandiri, lalu Bank Syariah, BTN, BNI untuk terus berkolaborasi mendoorng program ini,” katanya.

Kemudian Danantara dalam kolaborasi ini akan fokus untuk membantu ketertarikan masyarakat akan program ini dan menampung masukan-masukan dari pasar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berharap dengan kolaborasi antar Kementerian dan lembaga ini bisa mempercepat pembangunan 3 juta rumah.

“Ini benar-benar saya merasa sangat baik, dan saya merasa disupport oleh ekosistem untuk program ini. Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih untuk diskusi yang berkualitas, ya dan juga efektif,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com -Bank Indonesia (BI), Kementerian BUMN, hingga Danantara berkolaborasi untuk ikut menyukseskan program 3 juta rumah yang dikelola di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, untuk ikut menyukseskan program ini pihaknya akan memberikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan.

“Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi ini, nah dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ujarnya usai menghadiri rapat yang membahas pembiayaan perumahan di Kantor BI Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Kompas.com/Dian Erika Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Perry berharap upaya kolaborasi ini menjadi langkah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja. Hal ini, kata dia, sejalan dengan Astra Cita dari Presiden Prabowo Subianto.

“Inilah sinergi untuk dukungan BI kesuksesan program perumahan, karena ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja,” katanya.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bentuk kontribusi pihaknya mendukung program pembangunan 3 juta rumah dengan menyediakan lahan-lahan atau aset-aset BUMN untuk digunakan.

Berdasarkan catatan Kompas.com, pemerintah sudah menyiapkan 5 lokasi lahan milik BUMN untuk program tersebut. Lima lokasi yang akan digunakan adalah Blok K Pulo Gebang, Stasiun Cicayur, Stasiun Jurangmangu, Rusun Klender, dan salah satu lahan di daerah Jonggol.

Selain itu Erick juga mendorong bank-bank himbara untuk ikut menyalurkan program tersebut.

“Rakyat Indonesia yang hari ini sangat membutuhkan perumahan di banyak sektor, yang kita lihat backlognya sudah terlalu banyak tertinggal saat ini. Makanya kita harapkan juga bank-bank Himbara seperti Mandiri, lalu Bank Syariah, BTN, BNI untuk terus berkolaborasi mendoorng program ini,” katanya.

Kemudian Danantara dalam kolaborasi ini akan fokus untuk membantu ketertarikan masyarakat akan program ini dan menampung masukan-masukan dari pasar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berharap dengan kolaborasi antar Kementerian dan lembaga ini bisa mempercepat pembangunan 3 juta rumah.

“Ini benar-benar saya merasa sangat baik, dan saya merasa disupport oleh ekosistem untuk program ini. Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih untuk diskusi yang berkualitas, ya dan juga efektif,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com -Bank Indonesia (BI), Kementerian BUMN, hingga Danantara berkolaborasi untuk ikut menyukseskan program 3 juta rumah yang dikelola di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, untuk ikut menyukseskan program ini pihaknya akan memberikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan.

“Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi ini, nah dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ujarnya usai menghadiri rapat yang membahas pembiayaan perumahan di Kantor BI Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Kompas.com/Dian Erika Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Perry berharap upaya kolaborasi ini menjadi langkah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja. Hal ini, kata dia, sejalan dengan Astra Cita dari Presiden Prabowo Subianto.

“Inilah sinergi untuk dukungan BI kesuksesan program perumahan, karena ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja,” katanya.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bentuk kontribusi pihaknya mendukung program pembangunan 3 juta rumah dengan menyediakan lahan-lahan atau aset-aset BUMN untuk digunakan.

Berdasarkan catatan Kompas.com, pemerintah sudah menyiapkan 5 lokasi lahan milik BUMN untuk program tersebut. Lima lokasi yang akan digunakan adalah Blok K Pulo Gebang, Stasiun Cicayur, Stasiun Jurangmangu, Rusun Klender, dan salah satu lahan di daerah Jonggol.

Selain itu Erick juga mendorong bank-bank himbara untuk ikut menyalurkan program tersebut.

Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya dalam mendukung program 3 juta rumah melalui kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial. Dalam hal ini ialah menaikkan likuiditas kepada bank yang menyalurkan kredit di sektor perumahan.

Gubernur BI, Perry Warjiyo menyampaikan pihaknya akan menambahkan insentif likuiditas pembiayaan menjadi Rp 80 triliun, dari sebelumnya Rp 23,19 triliun.

Penambahan ini merupakan hasil dari adanya pertemuan antara pihaknya dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, pengusaha sekaligus investor kawakan Pandu Sjahrir dan bank-bank BUMN di Kantor BI, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi ini kami akan naikan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," katanya.

Selain insentif tersebut, Perry menambahkan akan ada inisiatif lainnya demi mendukung program 3 juta rumah. Ia menyampaikan inisiatif tersebut akan dilakukan secara bertahap.

Perry menambahkan dengan adanya dukungan ini terhadap sektor perumahan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan.

"Kalau perumahannya maju tidak hanya pertumbuhan ekonomi maju tapi juga bisa mendorong dan menarik sektor-sektor yang lain. Bangun perumahan jelas butuh, semen, jelas butuh bata, jelas butuh besi dan menciptakan lapangan kerja," tutur Perry.

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) bakal meningkatkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung realisasi program 3 juta rumah. Adapun KLM diberikan BI kepada lembaga perbankan yang dipercaya menyalurkan kredit untuk perumahaan.

"Kami menyediakan (KLM) dari Rp23,19 triliun, kemudian dari diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Selasa (11/2/2025).

Kebijakan tersebut telah dibahas pemerintah bersama dengan DPR pada Selasa (11/2/2025). Adapun perwakilan dari yaitu Menteri Permukiman dan Perumahan Rakyat (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Lalu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan perwakilan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Sementara itu, DPR diwakili Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun.

"Dari pertemuan ini semangatnya satu, bagaimana kami sebagai Menteri Perumahan menjalankan arahan Presiden Prabowo untuk membangun dan merenovasi rumah, 3 juta rumah setahun," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Senada, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menjelaskan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial BI diperlukan untuk bisa merealisasikan program unggulan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di bidang properti tersebut.

KLM memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Dasar undang-undangnya yaitu undang-undang P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, di mana Komisi XI pada saat itu sudah memberikan peran pertumbuhan kepada Bank Indonesia," ucap Misbakhun.

Dari sisi hukum, lanjut dia, peran Bank Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat ditempuh lewat insentif kebijakan likuiditas makroprudensial.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menyatakan bakal menaikkan insentif kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 Juta Rumah.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa kenaikan insentif akan dilakukan secara bertahap sebagai bentuk dukungan bank sentral terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami menyediakan [KLM] sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dari diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” katanya dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025) malam.

Kendati demikian, dia tidak memerinci jangka waktu kenaikan bertahap itu.

Dia menyebut bahwa kebijakan tersebut telah disepakati dalam pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun. Pandu Sjahrir, yang digadang-gadang menjadi bos BPI Danantara, juga hadir dalam pertemuan yang sama.

Lebih lanjut, Perry menyebut bahwa kebijakan ini merupakan wujud komitmen BI terhadap visi Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, fokus terhadap sektor perumahan akan mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi serta penciptaan lapangan kerja, bahkan menarik pertumbuhan sektor lainnya.

“Kami berikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank-bank yang menyalurkan kredit untuk program 3 Juta Rumah,” pungkasnya.

IDXChannel - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut sejumlah negara tertarik mendanai program 3 juta rumah di Indonesia yang diusung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, negara yang berminat berinvestasi untuk program 3 juta rumah yaitu Qatar dan United Arab Emirates (UAE). Sementara China dan India ingin berpartisipasi dari sisi konstruksi.

"Ini sangat bagus dan kita dengar dari Qatar dan juga dari UAE itu sangat antusias dari sisi pendanaan. Kemudian dari China dan India kemarin kita balik juga sangat tertarik dari sisi konstruksinya," ujar Anindya saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025).

Dia menuturkan, Kadin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan beberapa asosiasi di sektor properti sudah melangsungkan pertemuan untuk membahas program tersebut.

Adapun hingga akhir 2025 pemerintah menargetkan 250 ribu unit rumah yang bisa direalisasikan. Untuk mencapai target, pemangku kepentingan, termasuk Kadin, terus mempererat kolaborasi.

"Kalau tidak salah angka yang disampaikan oleh Pak Ara tahun ini mungkin sekitar 250 ribu. Dan segala macam inovasi sudah dilakukan baik dengan menghilangkan PPN, lalu juga semacam membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dipercepat dan digratiskan," ucapnya.

Ketika dikonfirmasi ihwal rencana Kadin memberikan lahan untuk kebutuhan pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Anindya mengatakan opsi itu bisa saja dilaksanakan apabila memungkinkan.

Menurutnya, ada dua skema yang dapat ditempuh Kadin. Salah satunya ikut menyediakan rumah murah.

"Nah, apakah nanti ada beberapa perusahaan yang mungkin lebih besar menjadi bagian dari CSR untuk melakukan penghibahan? mungkin saja. Tapi untuk keberlanjutan, bagaimana (caranya) teman-teman bisa menyukseskan program ini," kata Anindya.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta untuk menghentikan kerja sama dengan pengembang perumahan subsidi yang tidak memenuhi standar. Dia menilai pengembang nakal tersebut telah mencederai kepercayaan masyarakat kepada negara.

“Saya sudah minta kepada bank penyalur, kepada Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), jangan-jangan pernah lagi ngasih kesempatan kepada pengembang yang terbukti tidak bertanggung jawab. Tidak sesuai dengan janjinya,” kata Menteri yang akrab disapa Ara di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Dia menilai blacklist bukan hanya ancaman atau akan dilakukan, namun perintah yang harus dilakukan oleh semua bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara). Hal itu sesuai arahan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan yang terbaik pada masyarakat.

“Presiden Prabowo sampaikan sama saya, tidak, harus benar-benar berkualitas. Jangan buat subsidi asal-asalan. Kita, apa mau kasih kesempatan lagi kepada pengusaha yang tidak tanggung jawab? Saya enggak. Saya buat kepentingan rakyat, saya lakukan, saya berani melakukan itu,” ujar Ara.

Untuk menindak hal tersebut, ia telah meminta pejabatnya untuk melakukan audit pada pengembang yang tidak bertanggung jawab. Hal itu perlu dilakukan karena para pengembang telah menggunakan uang negara melalui perumahan subsidi.

“Saya perintahkan Irjan saya berkoordinasi untuk melakukan audit bersama BPK. Untuk melakukan audit bersama BPK. Kenapa? Rumah subsidi itu dibiayai 75% oleh APBN,” ucap Ara.

Salah satu yang menjadi contoh adalah pengembang perumahan bersubsidi Grand Permata Residence di Kelurahan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dia menilai pengembang di perumahan tersebut harus ditindak, usai diketahui lokasi perumahan yang mengalami banjir meski tidak ada hujan.

“Saya baru meninjau ke Bekasi. Saya menemukan rumah subsidi, perumahan yang nggak hujan banjir. Nggak hujan, banjir. 8 bulan baru dibangun, dia punya lantai sudah retak-retak,” jelas Ara.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungannya dalam program 3 juta rumah. Ini merupakan salah satu program penting yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Dukungan dalam program pembangunan 3 juta hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dapat menciptakan multiplier effect dalam mendorong investasi untuk mencapai target pertumbuhan perekonomian nasional," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Mahendra menjelaskan, pihaknya memberikan lima bentuk dukungan terhadap program 3 juta rumah.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar ketika ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (20/1/2025).

Pertama, mempermudah dan memperluas akses Kepemilikan Rumah (KPR) bagi MBR berupa penilaian kualitas aset hanya berdasarkan 1 pilar serta pengenaan bobot risiko rendah dan granular untuk KPR.

"OJK juga telah menegaskan bahwa tidak terdapat larangan pemberian kredit bagi debitur non lancar," ujar Mahendra.

Kedua, OJK akan bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) beserta para pemangku kepentingan lainnya dalam menyiapkan kanal pengaduan khusus dan membentuk task force untuk mempercepat penanganan pengaduan proses KPR bagi MBR yang terkait dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Ketiga, memberikan keleluasaan bagi pengembang perumahan memperoleh pembiayaan untuk pengadaan atau pengolahan tanah.

Keempat, dukungan likuiditas pembiayaan perumahan akan dilakukan melalui fine tuning skema produk investasi terstruktur khususnya Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP).

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi yang dapat dibeli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Kelima, penguatan industri asuransi dan penjaminan untuk mendukung pengembang UMKM dalam memitigasi risiko pembangunan perumahan, antara lain melalui penjaminan Kredit Modal Kerja dan produk surety bond serta asuransi properti dan asuransi jiwa kredit bagi nasabah KPR MBR.

Dikutip dari Kompas.id,Program 3 Juta Rumah adalah inisiatif pemerintah untuk menyediakan tiga juta unit rumah layak huni per tahun, guna menjawab kebutuhan perumahan bagi MBR dan masyarakat miskin yang belum memiliki hunian memadai.

Program ini menargetkan pembangunan rumah di berbagai wilayah, mulai dari perkotaan hingga pedesaan dan daerah pesisir, dengan harapan dapat mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan di seluruh Indonesia.

Penyediaan rumah dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta, menggunakan skema subsidi dan pembiayaan bersubsidi yang dirancang agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengakses KPR bersubsidi dengan angsuran terjangkau.

Latar belakang dari program ini muncul dari kebutuhan mendesak untuk mengatasi masalah backlog perumahan yang signifikan di Indonesia, dengan sekitar 9,9 juta rumah tangga belum memiliki hunian dan 26,9 juta rumah tangga hidup di rumah yang tidak layak.

Kenaikan harga tanah, terutama di perkotaan, serta tingginya biaya konstruksi menjadi hambatan bagi MBR untuk memiliki rumah layak huni. Selain itu, disparitas akses perumahan antara masyarakat kota dan desa semakin memperparah ketimpangan ekonomi dan sosial.

Meskipun pertumbuhan ekonomi telah meningkat, kenaikan harga komoditas pokok dan beban hidup lainnya membuat masyarakat miskin sulit memenuhi kebutuhan perumahan tanpa intervensi langsung dari pemerintah.

Tujuan utama dari Program 3 Juta Rumah adalah mengurangi angka kemiskinan, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, dan mengurangi ketimpangan sosial dengan memberikan akses terhadap perumahan layak huni.

Program ini juga berperan strategis dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045 dengan menjadikan perumahan sebagai fondasi kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi.

Selain itu, program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja di sektor konstruksi, dan mengurangi beban pengeluaran MBR terkait biaya sewa hunian.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap rencana pemerintah bakal mengenakan denda bagi masyarakat yang tak mengurus izin membangun rumah secara pribadi atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Ara menyebut hal itu dilakukan guna menyelaraskan data kepemilikan rumah masyarakat yang bakal termuat dalam sistem Kementerian PKP.

"Ada banyak yang melakukan pembangunan rumah swadaya, di kampung kita ada yang bangun sendiri tanpan izin, jadi perlu diurus izinnya karena kalau tidak nanti akan saya denda," kata Maruarar saat dijumpai pada acara Mandiri Investment Forum (IMF) di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Ara menambahkan, penertiban itu dilakukan seiring dengan makin mudah dan cepatnya pengurusan izin PBG. Di samping itu, pengurusan itu juga tidak dikenakan biaya sama sekali.

Saat dikonfirmasi, kapan tepatnya pengenaan denda itu bakal dilakukan, Ara masih belum merinci. Dia menyebut, saat ini pihaknya masih akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu pada masyarakat.

"Ya tentu negara ini kan harus memberikan reward dan punishment bagi masyarakat sesuai aturan," tambahnya.

Di samping itu, Ara menegaskan bahwa dengan masyarakat mengurus PBG, nilai rumah tersebut dipastikan akan jauh lebih tinggi.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah telah resmi menetapkan percepatan pengurusan PBG bagi masyarakat sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"SKB tiga menteri sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat perkada (peraturan kepala daerah) untuk PBG itu 0%, Rp0 rupiah bagi MBR," jelas Ara beberapa waktu lalu.

Dalam keputusan 3 Menteri itu, juga dihapus pengenaan biaya BPHTB yang semula sebesar 5% untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Lalu, Ara melanjutkan PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan 0% alias gratis.

Terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Perumahan menyebut salah satunya berpenghasilan Rp8 juta ke bawah.

“Ini waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan ini. Dulu, nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya 0%, kemudian PBG-nya 0%. Jadi, ini jelas kebijakan yang prorakyat, terutama rakyat kecil," pungkas Ara.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengaku bakal melakukan pertemuan dengan Pandu Sjahrir di Kantor Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara pada malam ini, Selasa (11/2/2025).

Ara menjelaskan, pertemuan itu bakal dilakukan sekitar pukul 19.00 WIB. Usai dari Danantara, keduanya disebut bakal mulai melakukan rapat bersama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir hingga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

“Kita doakan kan boleh, namanya doa boleh lah namanya doa masa tidak boleh, ini baru mau dibicarakan [Pandu Sjahrir jadi Bos Danantara],” kata Maruarar saat ditemui di sela-sela agenda Mandiri Investment Forum (MIF) di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Sebelumnya, Ara memang sempat menyebut bahwa Pandu Sjahrir selaku Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) bakal menjadi Bos Danantara.

Nama Pandu yang masuk bursa calon petinggi Danantara itu mencuat usai Ara mengunggah gambar dirinya bersama Pandu di akun instagram miliknya. Salah satunya yakni foto yang memperlihatkan keduanya saling berjabat tangan.

Berdasarkan keterangan foto yang diunggah pada Senin (3/2/2025) tersebut, Ara menyebut Pandu Sjahrir dengan label ‘Bos’ Danantara.

“Diskusi dengan Pak Pandu Bos Danantara untuk pembiayaan perumahaan. Semoga bermanfaat untuk Rakyat Indonesia sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo,” tulis unggahan akun @maruararsirait dikutip pada Selasa (4/2/2025).

Pada kesempatan berbeda, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara/BUMN Kartika Wirjoatmodjo justru enggan berkomentar soal isu Pandu Sjahrir sebagai ‘Bos’ BP Danantara.

Tiko, sapaannya, hanya menegaskan bahwa pemerintah masih merancang fokus BPI Danantara, termasuk rincian lembaga yang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Adapun rencananya, setelah mengelami penundaan berkali-kali sejak November 2024, BPI Danantara akan meluncur bulan depan, atau Maret 2025.

“No comment, no comment,” ujarnya sambil tertawa.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak para investor bidang perumahan untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Salah satu alasannya karena Indonesia memiliki kepastian hukum.

Pria yang akrab disapa Ara ini menuturkan, ada beberapa hal yang menurutnya melakukan investasi di Indonesia merupakan hal yang tepat. Pertama, karena Indonesia adalah negara yang aman. Kedua, memiliki kepastian hukum.

"Nomor satu, tadi saya katakan negara kita aman. Nomor dua, negara kami ada kepastian hukum. Di sini negara kami, mau siapa pun, menteri kalau salah ditangkap KPK sudah. Bupati, wali kota, gubernur sudah, DPR sudah. Jadi ada kepastian hukum," katanya dalam acara Mandiri Investment Forum 2025, Selasa (11/2/2025).

Menurutnya, jika ada pejabat Indonesia yang salah maka akan dihukum sesuai aturan yang berlaku. Tidak peduli apakah pejabat tersebut memiliki koneksi ke presiden atau yang lainnya.

"Dalam 3 minggu atau sebulan ini kita lihat begitu banyak penegakan hukum di negara kami, yang tidak pandang bulu, siapa saja yang melanggar hukum dia harus tanggung jawab. Jadi harus saya sampaikan (Indonesia) aman dan ada kepastian hukum itu penting," paparnya.

Selain itu, Ara menyampaikan bahwa pasar di Indonesia sangat besar. Apalagi kebutuhan rumah di Indonesia juga cukup besar, masih ada backlog 9,9 juta rumah.

"Itu potensi market yang luar biasa," tuturnya.

Jika ada investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, kata Ara, ada tiga prinsip yang harus dipenuhi yaitu bermanfaat untuk negara, bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, serta bermanfaat untuk investor dan dunia usaha.

"Tolong buat konsep, punya perlu pemikiran apa. Lahan jangan ragukan, terlalu banyak lahan di Indonesia. Market jangan ragukan, terlalu banyak market di Indonesia. Mengenai aturan, ayo kita berbicara. Tentu kita mau business friendly, mau investor friendly, pasti kita akan lakukan. Perlu insentif apa, kita bicarakan, dengan prinsip tadi bagus bagi negara kami, bagus bagi rakyat kami, dan bagus bagi dunia usaha," tutupnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP Minta Pengembang Tidak Bertanggung Jawab Diblacklist

Video: Menteri PKP Minta Pengembang Tidak Bertanggung Jawab Diblacklist