pkp

Budi Arie Sebut Koperasi Merah Putih Bakal Pasok MBG

Jakarta -

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyebut, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih nantinya akan menjadi pemasok dalam program Makan bergizi Gratis (MBG). Pemerintah sendiri menargetkan pembentukan sebanyak 80.000 kopdes.

Pembangunan 80.000 kopdes ini selaras dengan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres ini telah diteken Prabowo sejak 27 Maret lalu.

Dalam Inpres tersebut, disebutkan lewat poin ketujuh angka 15 tentang penugasan untuk Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dijelaskan, Kepala BGN melaksanakan program pemenuhan gizi masyarakat dan makan bergizi gratis melalui Kopdes Merah Putih.

"Kalau di Inpres itu, pemasok MBG adalah Kopdes Merah Putih," kata Budi ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

Budi mengatakan, proses administrasi untuk pembentukan kelembagaan badan Kopdes Merah Putih terus digeber. Kementerian Koperasi juga tengah dalam proses melakukan simulasi serta penyusunan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk realisasi kopdes.

Di samping itu, saat ini total sudah ada sekitar 32 ribu desa yang sudah memiliki koperasi dan ada sekitar 52 ribu desa yang tidak punya koperasi. Kajian tengah dilakukan untuk kemungkinan transformasi dari koperasi yang sudah ada.

Budi mengatakan, ditargetkan segala proses administrasi dan pembentukan kelembagaan kopdes akan rampung akhir Juni 2025, sehingga pembangunannya di tiap-tiap daerah juga bisa segera dimulai. Diperkirakan modal yang dibutuhkan sekitar Rp 5 miliar per kopdes.

"Pembentukan itu kan artinya kelembagaannya. Belum bangunannya, belum fisiknya. Jadi target dari tim ini adalah dalam waktu yang singkat, segera kita melakukan konsolidasi. Nanti 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah bisa terwujud," ujar Budi.

"Ibaratnya aktanya dia gimana mau dibangun, gimana mau ada pinjaman kalau secara legal belum ada. Jadi targetnya akhir Juni, secepatnya seluruh 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah terbentuk di seluruh Indonesia," sambungnya.

(acd/acd)

Pemerintah Siapkan 1.000 Rumah Subsidi buat Wartawan, Ini Syarat-Cara Belinya

Jakarta -

Pemerintah telah menyediakan 1.000 rumah subsidi untuk profesi wartawan. Hunian tersebut nantinya bisa dibeli di berbagai daerah.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fitrah Nur, mengungkapkan bahwa mekanisme dan syarat pembeliannya sama seperti membeli rumah subsidi pada umumnya. Salah satu syaratnya yaitu belum memiliki rumah.

"Jadi sebenarnya persyaratan lainnya sama bahwa ini adalah (yang dibeli) rumah pertama, gitu. Nggak ada yang beda," katanya ketika ditemui wartawan di kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Kamis (10/4/2025).

Dalam catatan detikcom, berikut ini merupakan syarat pembeli rumah subsidi.

WNI yang tinggal di Indonesia
Minimal usia pembeli 21 tahun atau telah menikah
Menurut Keputusan Menteri PUPR No. 242/KPTS/M/2020, program rumah subsidi diperuntukkan bagi mereka yang memiliki penghasilan paling tinggi Rp 8 juta per bulan atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Penghasilan tersebut dapat bersifat tetap maupun tidak tetap.
Calon pembeli rumah harus membuktikan bahwa mereka sudah bekerja atau menjalankan usaha minimal 1 tahun lamanya. Calon pembeli juga wajib memiliki NPWP.
Calon pembeli belum memiliki rumah

Fitrah menuturkan, untuk batas penghasilan pembeli rumah, pihaknya tengah membuat aturan yang melonggarkan hal tersebut. Nantinya, batas penghasilan calon pembeli rumah subsidi adalah Rp 13 juta per bulan bagi yang sudah berkeluarga untuk kawasan Jabodetabek.

"(Aturannya) oh iya ini lagi disusun. (Bentuknya) peraturan menteri," tuturnya.

Sementara itu, untuk mekanisme pembeliannya, Fitrah menyarankan agar ikut melalui organisasi atau paguyuban wartawan. Meski demikian, bagi wartawan yang ingin membeli rumah secara mandiri juga bisa dilakukan.

"Jalur wartawan, kalau misalkan mereka sudah ada PWI-nya, kalau bisa dikoordinir sama PWI-nya lebih enak. Jadi punya list, ini maunya preferensi lokasinya mana gitu. Nanti dicarikan oleh Tapera atau dari kita nanti, 'wah ini loh pengembang yang bagus di lokasi ini' gitu," tuturnya.

Nah, bagi yang tidak terdaftar di organisasi wartawan juga bisa membelinya sendiri. Caranya masuk ke layanan Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep).

"Masuk ke SiKasep, isi formulir di dalam itu, nanti bisa langsung masuk ke SiKumbang, tentukan lokasinya yang mana. (Berarti kayak beli biasa aja dong Pak?) Beli biasa," ungkapnya.

Untuk pembelian rumah subsidi wartawan sama saja seperti membeli rumah subsidi pada umumnya. Hanya saja, kata Fitrah, jika dikoordinir kelompok, seperti PWI misalnya, akan lebih mudah dan cepat dibandingkan perorangan. "Yang jelas untuk wartawan kita siapkan kuota 1.000," ujarnya.

Saat ini, Kementerian PKP telah membagi 'jatah' rumah subsidi untuk berbagai kelompok pekerjaan. Alasannya agar terdapat kepastian dari pasar.

"Kita kan mendorong agar kelompok-kelompok yang punya kesempatan untuk beli rumah, kenapa tidak kita siapkan kuotanya? Jadi ada kepastian dari market, dari Tapera-nya gitu," kata Fitrah.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menyediakan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

Nota kesepakatan tersebut ditandatangani bersama Kementerian Komunikasi (Komdigi) dan Digital dan Badan Pusat Statistik (BPS). Ara mengatakan sudah ada kesepakatan untuk menyerahkan 100 unit rumah terlebih dahulu bulan depan.

"Acara kita hari ini singkat, padat, dan langsung to the point, tanpa banyak ceremonial. Kita sudah menetapkan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, untuk melanjutkan pembicaraan. Ibu, nanti kita langsung membagikan 100 kunci ya untuk wartawan," ujar Ara di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

(abr/das)

100 Rumah untuk Wartawan Bakal Diserahkan 6 Mei

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2025.

"Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 16.00, untuk titiknya nanti kami akan bicarakan lagi, langsung (penyerahan) 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan. Saya percaya Kementerian Komunikasi dan Digital akan berkoordinasi dengan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)," ujar Ara dikutip dari Antara, Kamis, 10 April 2025.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan tersebut merupakan bagian dari total rumah subsidi yang dialokasikan untuk wartawan sebanyak 1.000 unit rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Dukungan Perumahan Subsidi untuk Wartawan antara Kementerian PKP dan Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Badan Pusat Statistik.

"Saya sangat senang sebagai Menteri bisa bekerja sama seperti arahan Presiden RI, dan ini bagus bagi wartawan yang selalu menyuarakan kebenaran dan demokrasi," kata Ara.

Dirinya menyampaikan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk perumahan rakyat seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) nol persen hingga Juni.

Kemudian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi gratis serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 bagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

(KIE)

Industri Unggas Diprediksi Sulit Penuhi Kebutuhan Telur Program MBG Tahun Ini

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar mengingatkan Presiden Prabowo Subianto bahwa untuk menggenjot telur hingga ayam lewat industri unggas membutuhkan waktu dua tahun guna memenuhi kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan bahwa pemerintah sedini mungkin harus merencanakan pemenuhan kekurangan telur, termasuk langkah untuk mendorong hilirisasi.

“Untuk menjawab kebutuhan MBG, hemat saya, harus disiapkan dari sekarang. Industri unggas itu industri biologis yang tidak bisa produksinya digenjot atau diturunkan tiba-tiba, perencanaan butuh 1,5–2 tahun,” kata Khudori kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).

Adapun, Khudori menyampaikan bahwa surplus 200.000 ton telur ayam yang ada saat ini juga perlu dipertahankan agar tidak menurun, meski ada kebutuhan untuk mengimpor ke Amerika Serikat.

“Bahwa ada kebutuhan impor AS, iya. Tetapi nggak mudah. Terlebih setelah ada tarif Trump. Salah satu masalah di industri unggas, baik telur atau ayam adalah memanfaatkan surplus,” bebernya.

Di sisi lain, Khudori menyebut terbuka kesempatan untuk berinvestasi, membuka usaha, serta lapangan kerja dengan adanya program MBG. Namun, dia mengingatkan bahwa pemerintah harus memastikan kebutuhan dan pemenuhan telur di dalam negeri.

Untuk itu, lanjut dia, kementerian/lembaga terkait mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), BUMN, Badan Pangan Nasional (Bapanas), hingga Kementerian Koordinator Bidang Pangan harus merumuskan masalah ini.

“Agar tidak gambling, pemerintah mesti memastikan antara kebutuhan dengan pemenuhan, termasuk langkah hilirisasi untuk surplus produksi [telur]. BGN, Kementan, Kemenperin, BUMN, Bapanas, Menko Pangan perlu duduk bersama merumuskan ini,” tuturnya.

Dia juga menyoroti target 82,9 juta penerima manfaat MBG yang dipercepat menjadi akhir November 2025. Menurutnya, target ini bukan sesuatu yang mudah. Padahal sebelumnya, 82,9 juta penerima MBG itu ditargetkan menjangkau hingga 2029 mendatang.

Menurutnya, titik krusial dalam mempercepat program prioritas Presiden Prabowo adalah dengan membangun infrastruktur sesuai standar operasional prosedur atau SOP BGN. Serta, membangun ekosistem hulu dan hilir.

“Membangun ekosistem hulu-hilir antara pasar MBG dengan di hulu juga perlu waktu dan gerakan massal,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mewanti-wanti adanya kemungkinan Indonesia akan kekurangan telur saat program MBG menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.

Awalnya, Dadan menjelaskan bahwa setiap satu SPPG yang melayani 3.000 siswa membutuhkan 3.000 telur setiap sekali masak.

Sementara itu, jumlah telur akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya penerima manfaat menjadi 82,9 juta orang. Dadan menyebut, Indonesia membutuhkan 400.000 ton telur untuk memasok program MBG dalam satu tahun.

“Kalau 82,9 juta [penerima manfaat MBG] sudah dilaksanakan pada November, maka setiap kali masak butuh 82,9 juta telur. Itu artinya berapa? 5.000 ton [telur]. Kalau dua kali saja seminggu kita masak maka butuh 10.000 ton [telur]. Artinya, kalau 1 tahun itu butuh 400.000 ton telur,” ujar Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Adapun, Dadan menyoroti neraca komoditas telur yang surplus, dengan mencatatkan surplus 200.000 ton telur per tahun. Alhasil, dengan adanya surplus ini membuat Indonesia bisa mengekspor telur ke Amerika Serikat (AS).

Menurut Dadan, 200.000 ton telur yang surplus itu bisa cepat terserap jika program MBG sudah menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada akhir November 2025.

“Kalau Badan Gizi sudah melaksanakan program makan bergizi dan melayani 82,9 juta [penerima manfaat], maka yang 200.000 [ton telur] itu sebentar saja langsung terserap, Pak Presiden,” katanya.

Dadan menyebut perlu adanya peternak telur ayam baru guna memenuhi permintaan telur di program prioritas yang diusung Kepala Negara RI.

“Kalau tidak ada entrepeneur baru yang menghasilkan peternak baru, maka nanti kita akan membatasi penggunaan telurnya karena akhirnya akan kurang 200.000 ton,” pungkasnya.

Menteri PKP pastikan tuntaskan masalah ganti rugi korban Meikarta

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan siap tuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta.

"Saya berharap, dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, konsumen Meikarta dapat segera mendapatkan hak mereka, sehingga harapan memiliki hunian tidak lagi berubah menjadi kekecewaan," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Menteri PKP Maruarar Sirait kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang Jawa Barat di masa kepemimpinannya.

Kali ini Menteri PKP mengadakan pertemuan dengan konsumen dan pengembang Meikarta di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (10/4).

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Langkah tegas Menteri PKP ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kementerian PKP bekerja untuk membantu masyarakat yang mengalami kerugian dari ulah pengembang nakal di sektor perumahan.

Menteri PKP menegaskan, kebahagiaan rakyat sangat bergantung pada tanggung jawab pengembang , termasuk dalam proyek ambisius seperti Meikarta karena keluhan konsumen terkait proyek Meikarta yang hingga kini belum menemui titik terang.

"Kami ingin proses penyelesaian masalah yang diharapkan selesai semua tuntutan konsumen paling lambat 4 bulan.
Jangan sampai harapan masyarakat memiliki hunian tidak lagi berubah menjadi kekecewaan karena unit huniannya belum ada sampai saat ini," kata Ara.

Adapun kesimpulan dari pertemuan kali ini antara Kementerian PKP dengan pihak Pengembang Meikarta dan pihak konsumen adalah pengumpulan dokumen konsumen yang diserahkan kepada pihak manajemen Meikarta untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi data.

Pertemuan serta mediasi antara pengembang Meikarta dan konsumen dipimpin oleh Direktur Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Mulyansari. Turut hadir perwakilan dari Meikarta yakni pihak PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) serta masyarakat yang menjadi konsumen Meikarta.