Jakarta: Harga rumah di Tangerang, Banten mengalami kenaikan setiap tahunnya. Salah satu alternatif untuk membeli rumah dengan harga terjangkau adalah di Kabupaten Tangerang.

Rumah di Kabupaten Tangerang menawarkan berbagai macam tipe dengan harga yang bervariasi. Di salah satu kecamatan Solear, menawarkan perumahan dengan harga mulai dari Rp168 juta.

Meski di Kabupaten Tangerang, daerah ini menjadi pilihan populer bagi penduduk urban karena lokasinya yang strategis, dekat dengan Jakarta dan memiliki akses transportasi yang baik.

Bagi kamu warga Banten dan sekitarnya yang sedang mencari tempat tinggal, di bawah ini ada beberapa rekomendasi rumah murah dilansir dari SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah murah di Kabupaten Tangerang

Perumahan subsidi di Kabupaten Tangerang. Foto: Sikumbang Kementerian PUPR

1. Puri Delta Tigaraksa

Rumah ini berlokasi di Cikasungka, Solear, Kab Tangerang, Banten. Dibangun Delta Pinangmas, perumahan ini memiliki 670 rumah dengan harga Rp181 juta.

Rumah tersebut memiliki dengan luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap dari baja ringan, dinding batako, lantai keramik, dan pondasi cor plat.

2. Taman Kirana Surya 2

Berlokasi di Pasanggarahan, Solear, Kab Tangerang, Banten, perumahan ini dibangun oleh Agrosubur Sentosa. Ada 475 unit rumah tersisa dengan harga Rp168 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persedi serta luas lahan 60 meter persegi, dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap baja ringan, dinding batako, dan lantai keramik serta pondasi batu kali.

3. Taman Argosubur

Perumahan ini berlokasi di Pasanggarahan, Solear, Kab Tangerang, Banten. Dibangun oleh Agrosubur Sentosa, ada 410 unit rumah dengan harga Rp168 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi serta memiliki 2 kamar tidur dan 1 ruang untuk kamar mandi.

Spesifikasi teknis ialah atap baja ringan, dinding batako, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

4. Puri Harmoni Cikasungka Tahap 2

Berlokasi di Cisungka, Solear, Kab Tangerang, Banten, perumahan ini dibangun oleh Harmoni Mitra Cemerlang. Ada 214 unit tersedia dengan harga Rp168 juta
Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, terdapat 2 kamar tidur dan 1 ruang untuk kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap genteng beton, dinding batako, lantai keramik keramik dan pondasi batu kali.

5. Graha Delta Nusamas

Perumahan ini berlokasi di Pasanggarahan, Solear, Kab Tangerang, Banten. Dibangun oleh Nusantaramas Gunungabadi, ada 204 unit rumah yang tersedia dengan harga Rp181 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, terdapat 2 kamar tidur dan 1 ruang untuk kamar mandi.

Spesifikasi yang diberikan ialah atap baja ringan, dinding batako, dan lantai keramik serta pondasi plat beton.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan pihaknya menganalisa terdapat total lahan sekitar 79 ribu hektar (ha) yang berpotensi dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah rakyat.

"Kami memiliki sekitar 850 ribu ha yang berpotensi dapat dimanfaatkan untuk transmigrasi, tanaman pangan, dan termasuk perumahan. Setelah kami analisis, sekitar 79 ribu ha bisa dipakai untuk perumahan," ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Kendati demikian, dirinya belum mengetahui apakah lahan-lahan tersebut cocok untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau tidak, rumah komersial atau tidak mengingat hanya para pelaku perumahan yang lebih memahami hal tersebut.

"Kami berjanji dan berkomitmen pada kuartal pertama tahun depan akan kami paparkan dalam bentuk peta topografinya terkait lahan seluas 79 ribu ha lokasinya di mana saja, fotonya seperti apa, petanya kayak model bagaimana sehingga teman-teman pelaku perumahan dapat melihat," kata Nusron.

Kementerian ATR/BPN memiliki tanah cadangan untuk negara yang diambil dari tanah-tanah eks HGU (Hak Guna Usaha) yang tidak diperpanjang maupun eks HGB (Hak Guna Bangunan) yang sudah tidak diperpanjang.

"Sebetulnya ini tanah negara dan bisa dimanfaatkan, mengingat semangat Pasal 33 UUD 1945 yakni bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena tanah-tanah milik negara tersebut tidak boleh menganggur dan telantar, makanya kami tawarkan," kata Nusron.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengatakan pihaknya sedang menghitung total lahan di luar Pulau Jawa yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung program tiga juta rumah per tahun.

Hingga kini, potensi tanah telantar selama lima tahun ke depan disebut mencapai 1,3 juta hektare (ha). Namun, seluruh tanah tersebut tak hanya akan dipakai untuk kepentingan pembangunan perumahan, tetapi juga untuk urusan transmigrasi, membuka sawah, dan mendukung program “fish estate”.

Artinya, Kementerian ATR/BPN harus bisa memenuhi kepentingan dari berbagai kementerian yang membutuhkan tambahan lahan.

Berdasarkan hasil identifikasi, lahan idle/eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dari Kementerian ATR/BPN yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan sekitar 14 ribu ha di Pulau Jawa.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Direktur Utama PT BTN (Persero) Nixon LP Natipulu Tbk mengusulkan skema penyaluran KPR subsidi dengan skema kombinasi subsidi selisih bunga (SSB) dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Menurutnya, cara ini membantu membuat KPR subsidi tidak terlalu bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Nixon menyajikan simulasi untuk kuota FLPP sebesar 800 ribu unit sebagaimana yang sempat diusulkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Kalau kita gabung hybrid yaitu 50 pake SSB, 50 lagi pake FLPP maka dana bank menjadi Rp 103,3 triliun kemudian pemerintah menyediakan APBN Rp 40,1 triliun, sementara kalau pakai SSB, setengahnya aja, Rp 1,9 triliun sehingga total dana (dari pemerintah) adalah Rp 42 triliun," ujar Nixon dalam Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah di di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Berbeda halnya dengan skema FLPP pola 50-50 yang bisa menggunakan APBN sebesar Rp 68,8 triliun. Begitu juga dengan bank, harus menyediakan nominal yang sama untuk pembiayaan perumahan.

Menurutnya, usulan tersebut dapat APBN Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengatasi keterbatasan anggaran untuk Program 3 Juta Rumah.

"Cuma memang yang ditakutin Kementerian Keuangan adalah gulungannya itu membesar makin lama. Ya pilihannya saya bilang sih coba kalau dikaji hibrid, nah mungkin itu bisa membantu nggak terlalu berat di gulungannya," ucapnya kepada awak media.

Di sisi lain, SBB memiliki keunggulan lantaran disekuritisasi alias portofolio KPR dijual oleh bank. Hasil serkuritasi tersebut dapat digunakan untuk penyaluran KPR subsidi baru. Adapun FLPP tidak dapat disekuritisasi karena menggunakan uang negara.

BTN mengusulkan adanya SSB karena pembiayaan menggunakan dana bank untuk pendanaan KPR subsidi, sedangkan pemerintah hanya mensubsidi selisih bunganya.

"Kalau SSB dia bisa disekuritisasi, sehingga kita nggak selamanya bergantung pada likuiditasnya dari APBN, itu yang kita usulin, lebih cepat bisa tidak tergantung APBN," tuturnya.

Di samping itu, Nixon menyampaikan kuota KPR subsidi selalu habis setiap tahunnya kecuali pada tahun pertama COVID-19. Tahun ini pun kuota FLPP telah habis, sehingga tersisa 44 ribu unit rumah yang belum bisa diakadkan.

"Kita tadinya menghitung potensi 2025, 800 ribu rumah berdasarkan ide awal dari temen-temen Kementerian PKP. Kemudian, kami sampaikan juga total potensi yang ada di BTN, ini saya pakai data yang dari BTN, 631.978 unit rumah," ungkapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan bahwa harus lebih banyak kerja untuk bisa mencapai target membangun 3 juta rumah dalam setahun.

Hal ini disampaikannya karena diskusi terkait program 3 juta rumah dirasa sudah cukup banyak dilaksanakan.

"Karena itu waktu kita harus lebih banyak untuk bekerja, membangun, cari lahan, dan sebagainya, jangan kebanyakan duduk-duduk seminar seperti ini," ujar Nusron dalam Dialog Program 3 Juta Rumah di Gedung AA Maramis, Jakarta pada Senin (16/12/2024).

"Rumah enggak akan selesai dengan adanya dialog-dialog seperti ini. Saya kira ini saya yang ngomong pun juga mulai agak capek juga sebetulnya ini," lanjut Nusron.

Nusron mengatakan, jika ingin mencapai target 3 juta rumah terbangun dalam setahun, maka 1.000 unit rumah harus terbangun setiap hari.

"Hari kita itu 365 (jumlah hari dalam satu tahun). Saya buat katakanlah 300 hari, karena kepotong libur dan sebagainya. Kalau 300 hari targetnya 3 juta, itu 1 harinya 1.000 rumah," ucap Nusron.

Namun demikian, Nusron mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk mendukung program 3 juta rumah.

Sebagai informasi, 3 juta rumah merupakan program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan rincian sebanyak 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

Bila dihitung kembali seperti permisalan yang Nusron berikan, 3 juta rumah dibagi 300 hari, maka bukan 1.000 rumah yang harus terbangun dalam sehari, melainkan 10.000 rumah.

Kementerian teknis yang mendapatkan mandat untuk melancarkan program ini adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Namun dalam pelaksanaannya, dibutuhkan keterlibatan kementerian dan lembaga lainnya, termasuk Kementerian ATR/BPN dalam hal penyediaan tanah.

KOMPAS.com - Salah satu kunci keberhasilan terwujudnya Program 3 Juta Rumah adalah dukungan skema pendanaan yang terjangkau dan berkelanjutan khususnya dari ekosistem pembiayaan perumahan.

Dalam rangka itu, BP Tapera bersama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) berkolaborasi menyelenggarakan Kegiatan Dialog "Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah" pada Senin (16/12/2024) di Gedung AA Maramis, Jakarta Pusat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan, Kementerian PKP bersama berbagai pemangku kepentingan lain telah merumuskan berbagai langkah strategis dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

Seperti penyediaan lahan gratis atau murah melalui optimalisasi tanah negara, pembiayaan kreatif dan alternatif melalui skema baru seperti agunan tanah atau slip gaji, insentif pajak, dan peningkatan FLPP hingga 500.000 unit rumah per tahun dengan porsi pembiayaan 50:50, penyederhanaan regulasi dan perizinan, dan sebagainya.

Menurut Ara, sapaan akrabnya, pencapaian ini memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, pengembang, asosiasi, dan masyarakat untuk dapat mempermudah, mempermurah dan mempercepat masyarakat untuk bisa mendapatkan rumah.

"Melalui forum ini, saya mengundang seluruh pihak untuk memberikan kontribusi ide, solusi, dan komitmen nyata demi keberhasilan program ini," tuturnya dalam keterangan resmi.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, pendanaan untuk Program 3 Juta Rumah tidak dapat hanya mengandalkan sumber pendanaan APBN saja. Sinergi antara dana APBN, dana masyarakat, dan dana lainnya menjadi upaya solusi.

"Dana APBN memberikan dasar yang kuat sebagai trigger pembiayaan, namun perlu dikembangkan skemanya agar makin efisien dengan capaian output yang maksimal," ujarnya.

Untuk itu, dia menilai partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta sangat diperlukan untuk memperkuat serta memperluas cakupan pembiayaan untuk Program 3 Juta Rumah.

"Kami berharap penyelenggaraan kegiatan dialog ini dapat memberikan masukan dan menjadi solusi konkrit untuk implementasi core bisnis Program Tapera yang dapat diimplementasikan bertahap, diawali segmen ASN, BUMN, BUMD dan Pekerja Mandiri," imbuh Heru.

Adapun capaian program FLPP tahun 2024 sampai dengan 13 Desember 2024 telah mencapai 199.649 unit senilai Rp 24,5 triliun dan KPR Tapera mencapai 5.792 unit senilai Rp 965 miliar.

“Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang telah menerima fasilitas bantuan pembiayaan perumahan selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebanyak 33.769 unit senilai Rp 4,2 triliun yang merupakan akselerasi penyaluran dalam 2 bulan terakhir pemerintahan baru melalui penambahan kuota FLPP," tukasnya.

Direktur Utama PT SMF Persero, Ananta Wiyogo menyampaikan bahwa SMF sebagai special mission vehicle pemerintah, menjalankan peran sebagai alat fiskal pemerintah.

Secara akumulasi, sejak 2017 hingga Oktober 2024, dari dana yang diberikan pemerintah sejumlah Rp 9,33 triliun, telah ditingkatkan nilainya (leverage) untuk disalurkan pada Program FLPP sebesar Rp 25,50 triliun atau setara dengan 689.583 unit rumah kepada MBR melalui Bank Penyalur.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan, per 16 Desember 2024 sebanyak 44 unit pengolahan ikan atau UPI telah terdaftar sebagai calon mitra kerja sama program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Budi Sulistiyo menyampaikan, pihaknya hingga saat ini tengah menyiapkan pelaku usaha hasil perikanan, baik perikanan tangkap hingga pengolahan, untuk terlibat sebagai calon mitra MBG.

“Sekarang sudah ada 44 perusahaan [yang telah terdaftar],” kata Budi dalam konferensi pers capaian akhir tahun KKP 2024, Senin (16/12/2024).

Sejauh ini, Budi mengungkap setidaknya sudah ada 1.195 UPI yang telah memiliki Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP). Dari total tersebut, baru 44 UPI yang telah terdaftar sebagai calon mitra MBG.

Untuk itu, KKP akan mendorong perusahaan-perusahaan yang telah memiliki SKP untuk segera mendaftar sebagai calon mitra MBG. Bahkan, pemerintah bersedia untuk memfasilitasi sejumlah perusahaan untuk dapat terdaftar sebagai calon mitra program tersebut.

“Kami dampingi, kami fasilitasi, kalau ada kendala kami ada petugas customer services untuk beri layanan tersebut,” ujarnya.

Pada awal Desember 2024, Badan Gizi Nasional telah meluncurkan website resmi sebagai platform pendataan calon mitra kerja sama. Platform ini dirancang untuk mempermudah proses pendaftaran dan komunikasi dengan mitra potensial.

Adapun, salah satu kebutuhan yang cukup besar dan selalu ada yakni protein. Budi menuturkan, nantinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Badan Gizi Nasional akan langsung membeli produk perikanan ke pelaku-pelaku usaha yang telah menjadi mitra.

Sebagai informasi, SPPG nantinya akan memproduksi menu makan bergizi harian sebelum didistribusikan ke para siswa sekolah dasar di masing-masing wilayah.

Sebelumnya, KKP telah melakukan uji coba pertama dapur SPPG milik Badan Gizi Nasional di Bitung, Sulawesi Utara pada pertengahan Desember 2024. Uji coba tersebut merupakan bagian dari komitmen KKP dalam mendukung program makan bergizi dengan Badan Gizi Nasional sebagai leading sector-nya.

Selain berperan aktif dalam uji coba SPPG dengan menyiapkan menu ikan, dukungan KKP terhadap program makan bergizi di antaranya menyiapkan data yang dibutuhkan seperti peta produksi (perikanan budi daya dan tangkap), peta komoditas dan preferensi konsumen.

Kemudian data sebaran UMKM pengolah perikanan, ragam produk hilirisasi perikanan, sebaran dan stok ikan di cold storage hingga data penyuluh, petugas mutu dan koperasi perikanan.

JAKARTA, investor.id – Program makan bergizi gratis (MBG) dan swasembada pangan dinilai akan memberi angin segar bagi industri peternakan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang bakal dihadapi oleh pemerintah untuk menyukseskan program-program prioritas ini

Ketua Perhimpunan Peternak Sapi & Kerbau Indonesia (PPSKI), Nanang Subendro menyampaikan, tantangan yang dimaksud adalah keterbatasan lahan dan regenerasi pelaku bisnis di sektor peternakan.

“Ya, betul sekali. Jadi ada beberapa tantangan yang kedepan harus kita atasi. Yang pertama, dari sisi beralihnya fungsi lahan. Pertanian-peternakan juga banyak beralih fungsi menjadi kawasan industri maupun perumahan. Ini yang menjadi tantangan yang sangat besar,” beber Nanang dalam Investor Market Today IDTV, Senin (16/12/2024).

Dia pun menjelaskan bahwa ada perbedaan signifikan antara Indonesia dan Brazil perihal swasembada pangan dan program makan bergizi gratis. Salah satunya yaitu Pemerintah Brazil yang sangat konsisten menjaga fungsi lahan mendedikasikan untuk kebutuhan peternakan maupun pertanian. Maka dari itu, dia berharap pemerintah dapat memperhatikan hal tersebut untuk mendukung dua program prioritas tadi.

“Maka mesti dijaga supaya tidak banyak beralih fungsi menjadi kawasan industri maupun perumahan. Di Indonesia tidak, kita setiap tahun mengalami penurunan jumlah lahan peternakan maupun pertanian,” kata Nanang.

Tak berhenti sampai di sana, Nanang juga membandingkan Indonesia dengan Australia. Dalam hal ini, Australia dapat memelihara sapi 2-4 ekor per hektare. Indonesia sendiri belum bisa melakukan hal serupa, mengingat belum optimalnya penggunaan lahan. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah optimalisasi lahan yang belum termanfaatkan dengan baik.

“Mungkin dengan jalan seperti itu sedikit bisa membantu mengatasi minimnya jumlah lahan yang bisa digunakan untuk industri peternakan secara besar,” sebut Nanang.

Selain soal keterbatasan lahan peternakan, tantangan selanjutnya yang harus dihadapi adalah minimnya minat masyarakat berprofesi sebagai peternak. Mirip yang terjadi dengan profesi petani, Nanang menyatakan bahwa kebanyakan mahasiswa yang menempuh bidang studi yang relevan juga tak banyak yang melanjutkan niat untuk berprofesi sebagai peternak.

“Dan kita perlu tahu bahwa lebih dari 56% peternak yang saat ini masih menggeluti usahanya, umurnya sudah di atas 50 tahun. Jadi kita bisa bayangkan kalau yang 56% nanti sudah pensiun dari profesinya sebagai peternak, siapa yang akan menggantikan?” pungkas dia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) -

Ia melanjutkan, SMF sejak tahun 2017 sampai Oktober 2024, secara akumulasi dari dana yang diberikan pemerintah sejumlah Rp 9,33 triliun, telah ditingkatkan nilainya (leverage) untuk disalurkan pada Program FLPP senilai Rp25,50 triliun kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Bank Penyalur, atau setara dengan 689.583 unit rumah.

"Peningkatan nilai/ leverage tersebut seluruhnya didapatkan SMF dari pasar modal," ujar Ananta.

Dalam kesempatan ini, Ia berharap Program 3 Juta Rumah dapat mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan di seluruh Indonesia.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi mencapai sebanyak 199.649 unit senilai Rp24,5 triliun per 13 Desember 2024.

Capaian itu telah melebihi target pembiayaan rumah subsidi pada tahun ini yang sebanyak 166.000 unit rumah.

Ia menyebut sektor perumahan dan kawasan permukiman memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dalam periode 2018 sampai 2022, kontribusinya mencapai Rp2.349 sampai Rp2.865 triliun per tahun, menyumbang 14,63 persen hingga 16,3 persen terhadap PDB nasional, serta mendukung 185 sektor lainnya. Selain itu, sektor ini menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 13,8 juta orang, sekaligus menyumbang Rp185 triliun pendapatan pajak setiap tahun,” ujar Menteri Ara.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan bahwa saat ini tersedia lahan cadangan yang dapat digunakan untuk pemukiman seluas seluas 79.925 Ha.

"Lahan ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung program tiga juta rumah dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan, zona nilai tanah dan wilayah lahan yang tersedia,” ujar Menteri Nusron.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) membantah jika negara memberikan tanah gratis untuk memperlancar program 3 juta rumah.

Nusron menyebut, tanah yang diberikan pemerintah sebagai pengembangan kawasan permukiman untuk mendukung program 3 juta rumah bisa didapatkan pengembang dengan harga yang lebih murah. Sehingga tetap ada harga yang harus dibayar untuk pengembangan perumahan dengan memanfaatkan tanah negara.

"Oh enggak ada gratis. Tidak ada," kata Nusron saat ditemui usai Acara Dialog Program 3 Juta Rumah bersama BP Tapera di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Adapun skemanya, Nusron mengatakan aset-aset negara berupa tanah statusnya akan dijadikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL). HPL tersebut akan diserahkan ke bank yang selanjutnya diatur skema pemanfaatannya oleh bank.

"Ini tanah negara yang gratis, nanti kita serahkan HPL- nya ke dalam bank. Selebihnya nanti teman-teman ini (pengembang) berhubungan dengan bank. Kita atur skemanya supaya negara tidak dirugikan, rakyat juga. Tapi tentunya dengan harga yang murah," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Nusron memaparkan setidaknya ada 850 ribu hektare tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) maupun eks Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang.

Sehingga tanah-tanah tersebut praktis kembali menjadi milik negara dan akan digunakan kembali untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Kami punya 850 ribu bisa dipakai untuk transmigrasi, bisa dipakai untuk tanaman pangan, dan bisa dipakai untuk perumahan. Setelah kami analisis, sekitar 79 ribu itu bisa dipakai untuk perumahan," kata Nusron.

"Tapi apakah cocok untuk MBR, atau tidak untuk perumahan, kami belum tahu. Tentunya bapak-bapak pelaku perumahan yang lebih paham," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sebanyak 30 ribu rumah sudah diserahkan kepada masyarakat dalam dua bulan terakhir.

"Dua hari lalu saya sudah laporkan secara langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa kita sudah bisa memberikan perumahan bagi rakyat sekitar 30 ribu rumah dalam dua bulan ini," ujar Maruarar di Jakarta, Senin.

Dia menambahkan bahwa dari total 30 ribu rumah tersebut, sebanyak 28 ribu rumah berasal dari PT Bank Tabungan Negara (BTN).

"Dari 30 ribu rumah itu ada 28 ribu unit dari BTN. Jadi ini kabar baik dalam dua bulan sudah penyerahan 30 ribu rumah," kata Maruarar.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa diantaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu juga diperlukan kerjasama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Dalam membangun bangsa ini, keterbukaan adalah kekuatan untuk anti korupsi dan efisiensi, karena makin banyak yang mengawasi maka semakin baik.

Maruarar juga terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik Kementerian / Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

Menurut dia, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto permasalahan perumahan bagi rakyat Indonesia sebisa mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Sebab, masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sebanyak 30 ribu rumah sudah diserahkan kepada masyarakat dalam dua bulan terakhir.

"Dua hari lalu saya sudah laporkan secara langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa kita sudah bisa memberikan perumahan bagi rakyat sekitar 30 ribu rumah dalam dua bulan ini," ujar Maruarar di Jakarta, Senin.

Dia menambahkan bahwa dari total 30 ribu rumah tersebut, sebanyak 28 ribu rumah berasal dari PT Bank Tabungan Negara (BTN).

"Dari 30 ribu rumah itu ada 28 ribu unit dari BTN. Jadi ini kabar baik dalam dua bulan sudah penyerahan 30 ribu rumah," kata Maruarar.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa diantaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu juga diperlukan kerjasama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Dalam membangun bangsa ini, keterbukaan adalah kekuatan untuk anti korupsi dan efisiensi, karena makin banyak yang mengawasi maka semakin baik.

Maruarar juga terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik Kementerian / Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

Menurut dia, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto permasalahan perumahan bagi rakyat Indonesia sebisa mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Sebab, masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga saat ini masih ada 26,9 juta rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki tempat hidup yang layak.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo dalam Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah, Senin (16/12/2024).

Tak hanya persoalan kepemilikan tempat tinggal yang layak, saat ini masalah backlog perumahan di Indonesia masih mencapai 9,9 juta rumah tangga.

Untuk mengatasi masalah perumahan tersebut, Ananta menilai Program 3 Juta Rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto bisa menjadi jawaban yang tepat.

“Program 3 juta rumah menjadi salah satu target pendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen dan juga sekaligus mengatasi permasalahan perumahan di Indonesia,” ujar Ananta.

Salah satu kunci keberhasilan program 3 juta rumah adalah dukungan skema pendanaan yang terjangkau dan berkelanjutan.

Namun demikian, Ananta mengaku, target 3 juta rumah juga bukan merupakan target yang mudah karena membutuhkan anggaran yang besar.

Karena itu, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai sektor untuk mendapatkan strategi pembiayaan yang tepat.

“Kita harus bersama mencari solusi terhadap kebutuhan pendanaan program 3 juta rumah untuk membahas skema pendanaan yang inovatif dan tentunya melihat kapasitas pasar modal yang ada,” paparnya.

Ia menambahkan, SMF juga melihat adanya potensi kegiatan recycling aset pembiayaan perumahan guna mendorong perbankan meningkatkan pembiayaan di sektor perumahan.

Terlebih saat ini, total kredit pembiaayaan perumahan (KPR) terhadap total kredit keseluruhan masih ada di angka 8 persen.

"Dengan keterbatasan alokasi APBN, harus ada solusi pendanaan yang lain termasuk hibah dari luar negeri," tandas Ananta.