Jakarta (ANTARA) - Berita seputar perekonomian masih menarik untuk dibaca hari ini, Jumat. Mulai dari distribusi subsidi rumah, ketersediaan BBM Shell, rencana work from anywhere (WFA), pengembangan mobil listrik Pindad, serta pencairan gaji 13 dan 14 bagi ASN.

Berikut beritanya:

Menteri PKP target 220 ribu rumah dapat subsidi FLPP pada 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah mencapai 220 ribu unit rumah tahun ini, meskipun anggaran Kementerian PKP dipangkas menjadi Rp1,61 triliun.

“Tetap kami jalankan tahun ini FLPP ya, karena kami sudah berusaha menstimulasi (realisasi rumah murah), mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan jumlahnya. Tapi, setidaknya kami punya target awal itu minimal 220 ribu (unit rumah) yang tetap kami bantu,” ujarnya, di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya

Shell: BBM mulai tersedia secara bertahap di jaringan SPBU

President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian mengatakan bahwa produk bahan bakar minyak (BBM) sudah mulai tersedia kembali di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Shell secara bertahap.

"Shell Indonesia menginformasikan bahwa produk bahan bakar minyak (BBM) Shell sudah mulai tersedia kembali di jaringan SPBU Shell secara bertahap," ujar Ingrid, di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya

Menko AHY: Wacana WFA semangatnya untuk urai kepadatan mudik Lebaran

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa wacana kebijakan kerja dari mana saja (Work From Anywhere/WFA), memiliki semangat untuk mengurai kepadatan saat periode libur Lebaran 2025.

AHY mengatakan pihaknya telah menyampaikan dan mendiskusikan terkait kemungkinan diberlakukannya WFA menjelang cuti bersama Lebaran 2025, dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PAN-RB (terkait ASN), Kementerian Dikdasmen (terkait siswa sekolah), dan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan urusan pekerja pada berbagai jenis usaha.

Baca selengkapnya

Pemerintah kaji Maung Pindad jadi kandidat mobil listrik nasional

Pemerintah terus mengkaji pengembangan kendaraan listrik buatan dalam negeri, salah satunya dengan menjadikan mobil taktis Maung produksi PT Pindad sebagai kendaraan listrik nasional.

Hal itu dikemukakan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

Baca selengkapnya

Sri Mulyani beri sinyal gaji ke-13 dan 14 ASN tetap cair

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal bahwa gaji ke-13 dan 14 (tunjangan hari raya/THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) tetap cair.

Saat ditemui di Jakarta, Kamis, Sri Mulyani menyatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk gaji ke-13 dan 14 bagi ASN. Namun, ia tak merinci besarannya.

Ia juga menyebut proses persiapan gaji 13 dan 14 tetap berlanjut. Menkeu meminta publik untuk menunggu pengumuman lebih lanjut soal perkembangan gaji ke-13 dan 14 bagi ASN.

Baca selengkapnya

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo (kiri) dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (kanan) memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). Rapat tersebut membahas tentang efisiensi anggaran 2025 dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, BMKG dan BNPP/Basarnas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengajak Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Anindya Bakrie untuk turut ikut serta dalam Program 3 Juta Rumah.

Ajakan ini diutarakan Ara saat memberikan sambutan di Kantor Kadin, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

"Tinggal Pak Anin, dia juga mesti, bantu juga nih. Bakrie, ya?" seloroh Ara.

Sebagaimana diketahui, pembangunan proyek rumah garapan perusahaan tambang milik Garibaldi Thohir atau Boy Thohir, PT Alamtri Resources Indonesia Tbk, di Kalimantan Selatan (Kalsel) akan dimulai pada Maret 2025 mendatang.

Sebagai informasi, emiten berkode ADRO tersebut sebelumnya bernama PT Adaro Energy Indonesia Tbk.

“Ya, rencananya bulan depan (Maret), Boy Thohir (mulai pembangunan rumah),” jawab Ara singkat.

Menanggapi hal ini, Anindya mengapresiasi Ara karena budget (anggaran) yang diefisiensikan oleh pemerintah.

"Tetapi dengan kolaborasi, saya yakin hasilnya bisa tercapai. Tentu tidak mudah, karena angkanya sangat besar 3 juta (rumah), tapi di sini lah Kadin mesti memikirkan untuk kepentingan masyarakat luas dan memikirkan negara," ujar Anindya.

Selain itu, Kadin bertugas untuk membuat industralisasi. Sehingga, para pengusaha bisa menjadi besar.

"Bukan pengusaha yang sudah besar ya, tapi pengusaha pemula, menengah. Inilah yang menyebabkan kita sangat menarik dan Pak Menteri ini akan menjadi salah satu program unggulan kami juga, bagaimana bisa men-support (bagaimana) program Kementerian PKP dan tentu Pak Prabowo," tandas Anindya.

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan pihaknya semakin semangat dan kreatif, meskipun anggaran telah dipangkas menjadi Rp 1,61 triliun.

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan walaupun pagu anggaran Kementerian PKP dipangkas, kementeriannya berhasil mengeluarkan tiga terobosan kebijakan pembangunan rumah untuk rakyat secara gratis.

Ara menyebutkan tiga terobosan kebijakan tersebut belum pernah terjadi di masa pemerintahan sebelumnya. Terobosan pertama, Kementerian PKP berhasil menerapkan kebijakan Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Mungkin ini belum pernah terjadi sebelumnya. Nomor satu, memberikan bagi rakyat MBR, BPHTB itu 0%. Saya pikir sebelumnya belum pernah terjadi,” ucap Ara di kompleks parlemen Senayan, Kamis (6/2/2025).

Kemudian, Ara melanjutkan, terobosan kedua yaitu ditiadakannya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dalam arti menjadi gratis.

“Yang kedua, PBG, dulu IMB, Persetujuan Bangunan Gedung itu gratis. Yang ketiga adalah PPN di bawah Rp 2 miliar sampai Juni ini 0%,” terang Ara.

Lebih lanjut, Ara mengatakan, adanya tiga terobosan kebijakan ini diharapkan dapat menstimulasi rakyat untuk mau membangun rumah. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak terlalu konsumtif, melainkan supaya mengalokasikan uangnya di saat negara tidak lagi menarik biaya perizinannya.

“Karena harga tanah kan juga meningkat. Harga bahan bangunan juga relatif pada akhirnya dengan inflasi meningkat. Jadi dengan kemudahan yang kita lakukan, yang menurut saya sebelumnya mungkin belum pernah dilakukan,” ujar Ara.

Anggaran Dipangkas Rp 3,66 Triliun

Diketahui, pagu anggaran awal Kementerian PKP untuk tahun 2025 yang awalnya sebesar Rp 5,27 triliun, kini dipangkas Rp 3,66 triliun menjadi tersisa Rp 1,61 triliun. Ara mengatakan keputusan pemangkasan anggaran itu justru membuat Kementerian yang diampunya lebih bersemangat. Selain memaksimalkan anggaran yang tersedia, ia mengatakan Kementerian PKP akan semakin kreatif kedepannya.

“Saya pikir sudah terbuka bahwa ada efisiensi, kami dari Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun, tentunya itu tetap membuat kita semangat dan membuat kita harus kreatif ya,” kata Ara.

Ara menjelaskan, sisi kreatif ini dilancarkan guna melaksanakan program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo, baik yang baru dibangun maupun yang akan direnovasi.

Akan tetapi, Ara mengatakan bahwa masih terdapat program yang bermanfaat bagi masyarakat seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), untuk tetap dilanjutkan.

“Tapi kami berpikir ya misalnya program-program yang menyentuh masyarakat langsung seperti BSPS, kami juga udah lihat di lapangan program itu sangat bermanfaat ya sama masyarakat,” ungkap Ara.

Di sisi lain, Ara menuturkan pihaknya juga masih berfokus pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kemudian juga soal FLPP paling nggak 220.000 itu tetap kita jalankan tahun ini FLPP ya dan itu minimal karena kami sudah berusaha mensimulasi, mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan jumlahnya. Tapi setidaknya kita punya titik awal itu,” jelas Ara. 

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengajak publik tidak salah dalam membaca langkah efisiensi besar-besaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Fahri menyampaikan hal ini merupakan terobosan Prabowo dalam memacu kinerja pemerintah.

"Ini adalah strategi Pak Prabowo untuk mengajak birokrasi berpikir lebih kritis tentang semua penyelenggaraan negara yang kita laksanakan. Apakah itu kena sesuai sasaran kepada rakyat atau tidak, Jadi beliau mengajak berpikir dulu nih," ujar Fahri usai rapat kerja dengan Komisi V DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Fahri mengaku tidak mempermasalahkan efisiensi anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dari pagu awal sebesar Rp 5,2 triliun menjadi Rp 1,6 triliun.

Fahri menilai efektivitas menjadi hal yang lebih penting dalam setiap program agar benar-benar memiliki dampak besar bagi masyarakat.

"Kalau saya, saya sangat happy dengan yang disebut efisiensi ini. Dahsyat sekali ini langkah karena itu membuat birokrasi kita mulai berpikir secara baik tentang sasaran-sasaran yang selama ini kita lakukan. Jangan anggaran banyak tapi tidak sampai kepada rakyat," ucap Fahri.

Fahri meyakini langkah efisiensi tak berarti Prabowo menihilkan peran pembangunan infrastruktur. Fahri menyampaikan pembangunan infrastruktur sudah sangat masif dikerjakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam sepuluh tahun terakhir.

"Infrastruktur selama ini sudah dibangun. 10 tahun Pak Jokowi kan ngurus infrastruktur. Jadi saya kira kita akan menindaklanjuti dari infrastruktur yang selama ini dibangun Pak Jokowi," kata Fahri.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah mencapai 220 ribu unit rumah tahun ini, meskipun anggaran Kementerian PKP dipangkas menjadi Rp1,61 triliun.

“Tetap kami jalankan tahun ini FLPP ya, karena kami sudah berusaha menstimulasi (realisasi rumah murah), mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan jumlahnya. Tapi, setidaknya kami punya target awal itu minimal 220 ribu (unit rumah) yang tetap kami bantu,” ujarnya, di Jakarta, Kamis.

Terkait skema baru FLPP, Maruarar menyatakan kini pihaknya tengah mempersiapkan hal tersebut bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BP Tapera, serta PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF).

Melalui skema baru tersebut, ia berharap dengan alokasi APBN yang tetap, pemerintah dapat memberikan bantuan subsidi rumah pada lebih banyak masyarakat.

“Kami sudah rapat 9 kali (terkait skema baru FLPP dengan para mitra)... Tujuannya cuma satu, bisa tidak dengan dana yang ada, kami buat formula yang baru, supaya penerima manfaatnya, yaitu penerima rumah subsidi, makin banyak,” ucapnya.

Maruarar menargetkan agar skema baru tersebut dapat diluncurkan pada bulan depan.

“Saya berusaha paling lama bulan depan, (sekarang) kami (tengah) mencari titik temu yang supaya program ini bisa kami luncurkan,” katanya.

Selain pelaksanaan program FLPP, ia memastikan bahwa implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga akan terus berjalan meskipun anggaran Kementerian PKP terdampak efisiensi APBN dengan pemangkasan sebesar Rp3,66 triliun.

Maruarar mengatakan bahwa program tersebut tetap dipertahankan karena berdampak langsung dalam membantu masyarakat untuk memiliki rumah yang layak. Pihaknya pun telah melakukan peninjauan di sejumlah lokasi untuk pelaksanaan program BSPS.

“Jadi, saya melihat program BSPS itu saya sudah tinjau, sangat baik, sangat bermanfaat ya, untuk bedah rumah,” ujarnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengutus pengembang ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Senin (10/2/2025) mendatang.

Ajakan ini disampaikan Ara kepada Ketua Umum KADINAnindya Bakrie di kantor Kadin, Jakarta, Kamis (5/2/2025).

Agenda yang akan dilaksanakan berupa pemaparan mana saja lahan idle (telantar) milik BUMN yang potensial.

Sehingga, anggota Kadin dapat melihat-lihat mana lahan yajg cocok dijadikan investasi Program 3 Juta Rumah.

“Tadi barusan saya telepon Pak Erick (Menteri BUMN), saya minta nanti hari Senin jam 3, pak Anin utus pengusaha di bidang perumahan karena saya minta BUMN membuka diri kepada dunia usaha,” ungkap Ara.

“Ya, akan dipaparkan aset-aset BUMN dimana, kemudian teman-teman yang mau berminat ya saya akan undang juga, pasti dari Kadin dan juga dari asosiasi seperti Apersi, Himpera, dan REI,” lanjutnya.

Dalam membuat kebijakan, Ara memikirkan tiga hal yakni, bermanfaat untuk negara, rakyat, maupun dunia usaha.

Sebelum di bidang pemerintahan, Ara yang notabene sebagai pengusaha memikirkan apa yang baik untuk usahanya.

“Saya sekarang enggak bisa begitu sebagai pemerintah, saya berpikir apa yang baik bagi rakyat dan negara. Perubahan transformasi dari pengusaha menjadi pemerintah, Pak Prabowo menjadi menteri yang harus mengeluarkan kebijakan yang pro-rakyat,” tandas Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengutus pengembang ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Senin (10/2/2025) mendatang.

Ajakan ini disampaikan Ara kepada Ketua Umum KADINAnindya Bakrie di kantor Kadin, Jakarta, Kamis (5/2/2025).

Agenda yang akan dilaksanakan berupa pemaparan mana saja lahan idle (telantar) milik BUMN yang potensial.

Sehingga, anggota Kadin dapat melihat-lihat mana lahan yajg cocok dijadikan investasi Program 3 Juta Rumah.

“Tadi barusan saya telepon Pak Erick (Menteri BUMN), saya minta nanti hari Senin jam 3, pak Anin utus pengusaha di bidang perumahan karena saya minta BUMN membuka diri kepada dunia usaha,” ungkap Ara.

“Ya, akan dipaparkan aset-aset BUMN dimana, kemudian teman-teman yang mau berminat ya saya akan undang juga, pasti dari Kadin dan juga dari asosiasi seperti Apersi, Himpera, dan REI,” lanjutnya.

Dalam membuat kebijakan, Ara memikirkan tiga hal yakni, bermanfaat untuk negara, rakyat, maupun dunia usaha.

Sebelum di bidang pemerintahan, Ara yang notabene sebagai pengusaha memikirkan apa yang baik untuk usahanya.

“Saya sekarang enggak bisa begitu sebagai pemerintah, saya berpikir apa yang baik bagi rakyat dan negara. Perubahan transformasi dari pengusaha menjadi pemerintah, Pak Prabowo menjadi menteri yang harus mengeluarkan kebijakan yang pro-rakyat,” tandas Ara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa realisasi penyaluran subsidi perumahan yang dilakukan oleh pemerintahan baru tercatat sebanyak 93.484 unit sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.

“(Penyaluran subsidi) 93.484 unit sampai 5 Februari (2025) dari pelantikan Bapak Presiden Prabowo (pada Oktober 2024),” kata Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis.

Jumlah tersebut terdiri dari 37.955 rumah realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), 1.384 rumah realisasi akad Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) khusus Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 32.130 rumah sedang dalam persetujuan akad kredit.

Selain itu, terdapat pula 11.783 rumah telah selesai dibangun tapi belum akad serta 10.232 rumah dalam proses pembangunan.

Berdasarkan bank penyalur, ia menuturkan bahwa BTN menjadi penyalur terbanyak dengan 23.306 unit, dan diikuti oleh BTN Syariah sejumlah 5.100 unit, BNI 2.172 unit, BRI 1.935 unit, serta bank-bank lainnya sebanyak 10.088 unit.

Maruarar menyatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan bahwa penyaluran subsidi rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat dilaksanakan secara efisien.

Ia menuturkan bahwa upaya tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang meminta bantuan perumahan tersebut agar jangan sampai tidak tepat sasaran.

“Saya juga minta Bappenas dan BPS sebagai lembaga yang punya jaringan dan ditugaskan oleh presiden untuk menyiapkan data, sehingga kriteria MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) itu apa, kemudian juga siapa yang berhak mendapatkan itu,” ujarnya.

Sementara terkait pencapaian tahun lalu, Maruarar menuturkan bahwa Program Perumahan yang saat itu dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah berhasil merealisasikan pembangunan 138.566 unit rumah atau 99,34 persen dari target 139.489 unit.

“Untuk Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp31,11 triliun dengan target sebanyak 207.521 unit, realisasi keuangan sebesar Rp30,97 triliun atau 99,55 persen dan realisasi fisik sebanyak 206.080 unit atau 99,31 persen," imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id – Pemerintah melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk ikut berkolaborasi dalam mewujudkan program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan, Kadin memiliki banyak talenta, pengembang, serta perusahaan-perusahaan luar biasa yang bisa diandalkan untuk bisa bersama-sama membangun bangsa, mengingat target program 3 juta rumah sendiri terbilang besar.

Pria yang akrab disapa Ara itu juga meminta Ketua Umum Kadin, Anindya Novyan Bakrie untuk melakukan efisiensi, salah satunya, dengan mempersiapkan konsep Central Purchasing. Dalam hal ini, perusahaan bisa menghemat banyak pengeluaran karena dilakukan dalam partai besar.

“Pak Anin, saya titip Pak Anin, di sini banyak orang-orang yang hebat, saran saya lakukan efisiensi sebagai perusahaan, salah satunya, tolong dipersiapkan konsep Central Purchasing,” kata Menteri Ara di Kantor Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Dia mencontohkan pada pembelian semen. Jika semua anggota Kadin yang bergerak di bidang infrastruktur membeli secara bersama, maka seharusnya akan ada diskon dalam pembelian semen tersebut.

“Contoh, bagaimana pengembang-pengembang yang ada di Kadin, saya lihat satu saja bicara soal semen. Semen itu kalau bisa anggota Kadin dikonsolidasi, belanja semennya bisa bareng-bareng, 200 pengembang, harusnya itu ada efisiensi yang luar biasa,” urai Ara.

Menteri Ara mengungkapkan bahwa konsep Central Purchasing akan mendatangkan banyak manfaat bagi Kadin dan anggotanya. Konsep itu juga yang disebut Menteri Ara dapat menjadi peluang tersendiri bagi Kadin untuk ikut bekerja secara optimal dalam memajukan perekonomian nasional.

“Saya pikir, kalau Kadin bisa melakukan itu, akan sangat bermanfaat bagi anggotanya, bisa mendapatkan pasti diskon, pasti ada diskon. Berarti kan harusnya keuntungan perusahaan akan meningkat. Jadi saya pikir, saya titip, kalau boleh Kadin boleh mulai melakukan satu aksi nyata, aksi korporasi. Saya yakin lah Kadin di bawah Pak Anin pasti maju,” tandas dia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyampaikan klarifikasi setelah menyebut pengusaha batu bara, Pandu Sjahrir, akan menjadi bos Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Dia mengatakan, hal yang telah disampaikannya itu hanya sebuah doa. “Kita doa lah, kita doa kan boleh. Masa doa aja enggak boleh ya?” kata Menteri Ara di Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Ara menyematkan jabatan “Bos” Danantara kepada keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, yakni Pandu Sjahrir melalui akun instagramnya beberapa hari lalu. Pada foto itu, Ara dan Pandu tampak akrab dan saling melemparkan senyum merekah sambil berjabat tangan.

“Diskusi dengan Pak Pandu Bos Danantara untuk pembiayaan perumahaan. Semoga bermanfaat untuk Rakyat Indonesia sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo,” tulis unggahan di akun @maruararsirait, pada Selasa (4/2/2025).

Selanjutnya kepada awak media, Ara enggan menjelaskan lebih lanjut perihal posisi Pandu Sjahrir di Danantara.

Di sisi lain, Ara menyebut BP Danantara diproyeksikan bakal menjadi salah satu badan pengelola investasi besar di dunia. Di tahap awal berdasarkan profil Danantara, badan ini akan menjadi superholding dari tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ketujuh BUMN diantaranya Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, MIND ID, dan Indonesia Investment Authority (INA). Dengan begitu, pada tahap awal, aset yang bakal dikelola Danantara mencapai US$ 600 miliar atau Rp 9.480 triliun (kurs Rp 15.800/dollar AS).

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengakui bahwa rencana memanfaatkan lahan sitaan dari para koruptor untuk pembangunan rumah rakyat tidak mudah.

Hal itu disampaikan Ara, sapaan akrabnya, usai rapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

"Ya pasti tidak ada yang mudah, tapi saya percaya dengan niat baik dan usaha itu tidak ada yang tidak mungkin," ujarnya.

Menurut dia, pemanfaatan lahan sitaan dari para koruptor merupakan rencana yang tidak mudah karena selama ini belum pernah dilakukan.

"Saya berusaha untuk bagaimana dengan keterbatasan dana dan anggaran yang ada, pilihan kita harus kreatif, melakukan terobosan-terobosan seperti kan tiga hal yang sudah kita lakukan, mungkin ini belum pernah terjadi sebelumnya," tuturnya.

Ketiga hal yang dimaksud yakni pembebasan biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta percepatan waktu penerbitan PBG.

Tiga kebijakan itu hanya berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sehingga bagi masyarakat kelas menengah dan menengah ke atas tetap harus membayar.

"Saya pikir itulah terobosan-terobosan yang kami bisa lakukan Pada saat keterbatasan dana yang ada Saya pikir kita tetap optimis dengan langkah-langkah tadi, sehingga rakyat dimudahkan," pungkas Ara.

Pemanfatannya Rumit

Tanah sitaan dari koruptor tidak serta-merta bisa langsung digunakan untuk program pembangunan 3 Juta Rumah untuk rakyat.

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, kewenangan penetapan status penggunaan barang rampasan negara berada ada di Kementerian Keuangan.

Instansi aparat penegak hukum (APH), seperti Kejagung, sifatnya hanya mengajukan usul.

"Instansi APH penyita hanya mengajukan usul," kata Harli kepada Kompas.com, Minggu (26/1/2025) malam.

Hal senada juga pernah disampaikan Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah.

"Sebenarnya itu agak rumit karena harus mengalami proses banding dan sebagainya," ujarnya saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).

Akan tetapi, Fahri menegaskan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program 3 juta rumah tidak sepenuhnya gagal.

"Cuma, harus diserahkan dulu ke Dirjen Kekayaan Negara, enggak bisa langsung dipakai karena negara kita negara hukum," tukasnya.

(Sumber: KOMPAS.com | Penulis: Kiki Safitri | Editor: Jessi Carina)