JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta dari nomor urut 3 Pramono Anung menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut mengenai kritik Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, terkait anggaran program makan bergizi gratis yang disiapkan pemerintah, yang hanya sebesar Rp 10.000 per porsi.

Pramono, yang juga merupakan mantan Sekretaris Jenderal PDI-P, menyatakan bahwa dia akan meluncurkan program sarapan pagi gratis jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta.

"Saya akan punya program sarapan pagi gratis," ujarnya saat ditemui di Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, pada Sabtu (14/12/2024).

Dalam debat kedua pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta, Pramono berjanji akan menyediakan sarapan gratis bagi warga Jakarta.

"Kami akan menunjang program yang juga dilakukan oleh pemerintah pusat oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis, maka kami berikan sarapan gratis di pagi hari," kata Pramono di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Minggu (27/10/2024).

Pramono menekankan latar belakangnya yang sederhana, yang membuatnya memahami pentingnya sarapan gratis bagi masyarakat.

"Karena kami tahu ini sangat dibutuhkan oleh warga Jakarta," tambahnya.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mendukung program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, ia menyoroti anggaran yang dialokasikan, yakni Rp 10.000 per porsi.

"Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran. Tapi apa? Saya hitung, lah saya juga tukang masak kok," ujar Megawati dalam acara peluncuran buku "Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis" pada Kamis (12/12/2024).

Megawati menilai anggaran tersebut tidak realistis mengingat harga bahan pokok yang terus meningkat.

Ia meminta Presiden Prabowo untuk menghitung kembali anggaran tersebut.

"Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Aku hitung, Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi," tegas Megawati.

Ketua Umum PDI-P ini menekankan bahwa kritiknya bertujuan agar program makan bergizi gratis dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lah saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp 10.000 dapat opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok," pungkasnya.

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang menyusun skema pembiayaan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji, seperti tukang bakso hingga ojek, namun memiliki kemampuan membayar angsuran kredit pemilikan rumah (KPR).

"Saya berharap ada masukan dari PT SMF dan semua pihak terkait perumahan untuk memikirkan skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) saat melakukan diskusi dengan Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogodi Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Ara mengatakan, di tengah keterbatasan anggaran APBN yang tersedia saat ini, diperlukan adanya terobosan agar semua pihak bisa berkontribusi dan bersinergi dalam Program 3 Juta Rumah.

"Apalagi saat ini di lapangan kebutuhan rumah masyarakat terus meningkat dan adanya skema pembiayaan alternatif selain KPR FLPP yang sudah berjalan selama ini," ujarnya.

Ia menuturkan, masyarakat yang bekerja di sektor informal mampu membayar angsuran tapi terkendala saat masuk ke dalam sistem perbankan. Hal itu karena mereka tidak adanya slip gaji.

"Banyak tukang bakso, ojek, PKL, pedagang asongan yang tidak punya slip gaji tapi punya kemampuan membayar KPR. Saya terharu setelah kemarin ada ibu - ibu penjual sayuran bisa memiliki rumah subsidi dengan KPR, apalagi dana APBN untuk perumahan terbatas sehingga diperlukan terobosan agar pembiayaan perumahan bisa diakses semua pihak," kata Ara.

Ara juga mengungkapkan akan segera menjadwalkan pertemuan pada pekan depan dengan mengundang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta jaringan swasta di pasar modal untuk mencari solusi yang kredibel dan diskusi produktif mengenai pola pembiayaan yang tepat.

Sementara itu, Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogo mengungkapkan, pihaknya siap mendukung Program 3 Juta Rumah yang dilaksanakan Kementerian PKP. Selama ini menurutnya PT SMF bergerak di pasar modal untuk pembiayaan sekunder perumahan dan siap mendukung apabila ada skema-skema pembiayaan baru yang dirasa mampu membantu masyarakat memiliki rumah layak huni.

"SMF adalah Special Mission Vehicle dan Fiscal Tools Pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas membantu likuiditas lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan perumahan kepada masyarakat untuk mengurangi maturity mismatch. SMF menyediakan dana pendamping atas porsi 25% dari porsi dana yang dibutuhkan. Sumber dana untuk porsi SMF berasal dari penyertaan modal negara (PMN) yang kemudian di-leverage melalui Surat Utang," kata Ananta.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan, anggaran program makan bergizi gratis senilai Rp 10.000 per porsi adalah perhitungan minimal yang digunakan sebagai dasar awal implementasi program tersebut.

Penjelasan ini disampaikan Muhaimin merespons Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menyarankan anggaran makan bergizi gratis ditinjau ulang agar lebih sesuai dengan harga kebutuhan pokok saat ini.

"Nah, Rp 10.000 itu sebagai fondasi awal, anggarannya itu mungkin bisa jadi perhitungan yang minimalnya," ujar Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam.

Cak Imin, sapaannya, menjelaskan bahwa pemerintah masih melakukan simulasi untuk memastikan program ini dapat memberikan asupan gizi yang optimal dengan anggaran tersebut.

Dengan anggaran Rp 10.000 per porsi, menu program makan bergizi gratis bisa jadi fokus terhadap kandungan tertentu.

"Minimalnya itu Rp 10.000, nanti bisa melibatkan banyak pihak. Kalau baru (misalnya) pada level empat sehat saja, selama ini diprioritaskan proteinnya, misalnya begitu," ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.

Ia juga menyebutkan bahwa evaluasi terus dilakukan bersama pihak terkait, termasuk Badan Gizi Nasional, untuk memastikan program ini berjalan efektif dan sesuai harapan.

"Tentu Badan Gizi yang lebih tahu, tapi semua sampai 1 Januari ini (masih) simulasi," sambung dia.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengemukakan bahwa angka Rp 10.000 mungkin masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi lengkap. Penilaian itu mempertimbangkan harga-harga bahan pokok di pasaran.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lah saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp 10.000 dapat opo to yo? Baru ibu-ibu bilang, 'Lha yo opo, paling tempe.' Lha iya bener. Saya bisa masak kok," ucap Megawati alam acara peluncuran buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis, Kamis (12/12/2024).

Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) merespons usulan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk Presiden Prabowo Subianto mengkaji kembali anggaran makan bergizi gratis senilai Rp 10.000/porsi. Cak Imin mengatakan perhitungan itu merupakan standar minimal.

"Ya, tentu simulasi menuju pelaksanaan 1 Januari nanti terus dilakukan. Nah, Rp 10.000 itu sebagai pondasi awal anggarannya itu mungkin bisa jadi perhitungan yang minimalnya. Minimalnya itu Rp10.000. Nanti bisa melibatkan banyak pihak," kata Cak Imin di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).

Cak Imin menyebut sampai Januari 2025 makan bergizi gratis masih bersifat simulasi. Ia berharap prosesnya berjalan lancar dan gizi anak Indonesia tercukupi.

"Kalau baru pada level 4 sehat saja misalnya, yang selama ini diprioritaskan proteinnya misalnya gitu. Nah, tentu badan gizi yang lebih tahu. Tapi, semua sampai 1 Januari ini simulasi," ungkapnya.

Mega sebelumnya buka suara soal program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Prabowo Subianto. Megawati mengatakan anggaran Rp 10 ribu untuk menu makan bergizi tidak cukup.

Megawati pun menyampaikan pesan kepada Prabowo Subianto agar meninjau kembali anggaran makan bergizi gratis tersebut.

"Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok, ibu saya itu orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah," kata Megawati dalam acara peluncuran buku karya Todung Mulya Lubis dan diskusi 'Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' di Hotel Four Seasons, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

"Kuhitung, Rp 10 ribu toh, apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh, Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi," ungkapnya.

Polres Trenggalek membagikan ratusan porsi makanan bergizi untuk masyarakat dan pelajar. Program ini rutin digelar setiap hari Jumat guna mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo.

Kapolres Trenggalek AKBP Indra Ranudikarta mengatakan hari ini pihaknya menyiapkan sekitar 150 porsi makanan. Pembagian paket makanan digelar di halaman parkir Polres Trenggalek usai salat Jumat.

"Sasaran kami terutama adalah para pelajar, tukang becak, maupun masyarakat setempat yang membutuhkan," kata Indra, Jumat (13/12/2024).

Menurut Indra, pemberian makan bergizi gratis tidak dilakukan secara asal-asalan, namun memiliki standar gizi yang baik sehingga layak dikonsumsi oleh masyarakat. Beberapa komposisi menu yang disajikan di antaranya ayam, telur, tempe, sayur dan air mineral.

"Program ini sebetulnya rutin kami gelar setiap Jumat. Harapannya semoga bisa membantu masyarakat sekaligus menyukseskan program Asta Cita Bapak Presiden," jelasnya.

Indra menambahkan saat ini Polres Trenggalek juga memiliki program ketahanan pangan. Lahan kosong seluas satu hektare milik polres dimanfaatkan untuk ditanami bahan pangan berupa jagung.

"Kemudian di sampingnya juga kolam ikan berisi ikan Nila. Saat ini masih proses perawatan, semoga setelah panen bisa bermanfaat untuk masyarakat," tandas Indra.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Sebagai perusahaan BUMN yang memiliki komitmen kuat dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menegaskan komitmennya untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian makanan bergizi kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, dan keluarga prasejahtera guna mendukung terciptanya generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif.

Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi masalah gizi sebagai langkah dasar untuk menciptakan penerus yang kuat dan berpotensi menjadi pilar kemajuan bangsa, untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Hal ini merupakan salah satu Asta Cita visi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita ke-4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk delapan perusahaan BUMN untuk berkolaborasi menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto. Delapan BUMN tersebut adalah BRI, BNI, Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia. Erick juga telah menginstruksikan perintah penting untuk delapan BUMN tersebut. Khusus untuk BRI agar menyiapkan skema pinjaman bagi supplier pelayanan gizi.

"BRI harus menyiapkan skema pinjaman bagi bagi supplier satuan pelayanan gizi. Ini untuk memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi," ucap Erick dalam keterangan tertulis, Jumat (13/12/2024).

BRI menyambut baik arahan yang diberikan oleh Menteri BUMN tersebut. Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan BRI berkomitmen dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintah.

"Investasi yang penting adalah human capital, dan kalau mau memperbaiki human capital, perbaiki dulu nutrisi dan pangan. Oleh karenanya, program MBG sangat sesuai dengan hal ini. Dan kemudian kita tunggu, untuk pemerataan butuh inklusivitas pertumbuhan ekonomi," ujar Sunarso.

Sementara itu, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan BRI juga berkomitmen untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM yang menjadi pemasok atau yang terlibat dalam pengadaan MBG.

"Harapannya dengan adanya pemberdayaan BRI akan meningkatkan omset dan skala usahanya," ujar Supari.

BRI sendiri telah membukukan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 175,66 triliun per akhir November 2024. Supari menjelaskan bahwa jumlah tersebut diberikan kepada 3,7 juta debitur UMKM, terutama pada sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan perikanan.

"Melalui KUR, kami tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memberdayakan UMKM agar mampu tumbuh lebih berkelanjutan," tuturnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa sektor pertanian menjadi penopang utama dalam penyaluran KUR perseroan. Realisasi kredit BRI terhadap sektor pertanian mencapai Rp 69,60 triliun, setara dengan 39,62% dari keseluruhan pembiayaan serupa.

Capaian tersebut menunjukkan komitmen BRI sebagai bank yang mengimplementasikan Asta Cita dalam mendukung pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyampaikan program Makan Bergizi Gratis di daerah itu memerlukan formulasi khusus karena kondisi geografis yang terdiri atas 96 persen lautan dengan 2.408 pulau yang tersebar di tujuh kabupaten/kota.

Menurut Ansar, geografis Kepri berupa pulau-pulau yang tersebar dengan jarak yang cukup jauh itu menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan program nasional tersebut.

"Pemprov Kepri akan berupaya maksimal agar program Makan Bergizi Gratis ini dapat terlaksana dengan baik," kata Ansar di Tanjungpinang, Jumat.

Ia dan jajaran sudah berkoordinasi langsung dengan Badan Gizi Nasional (BGN) RI terkait petunjuk teknis dan formulasi penerapan program Makan Bergizi Gratis di daerah perbatasan tersebut.

Ia juga berharap Kepri dapat menjadi percontohan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di wilayah kepulauan, yang memiliki tantangan spesifik dalam hal distribusi dan implementasinya.

"Kami siap mendukung pelaksanaan program ini. Melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, TNI-Polri, serta pemerintah kabupaten/kota, kami akan memastikan program ini dapat menjangkau seluruh masyarakat Kepri, termasuk di pulau-pulau terpencil," ujar Ansar.

Ia melanjutkan bahwa Pemprov Kepri bersama DPRD sudah mengalokasikan sekitar Rp25 miliar dalam APBD 2025 untuk merealisasikan program Makan Bergizi Gratis. Hal itu bentuk komitmen Pemprov dan DPRD dalam rangka mendukung program nasional untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia sejak dini.

"Kalau anggarannya kurang, akan kami tambah lagi di APBD Perubahan 2025," ucap Ansar.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kepri Andi Agung menyampaikan program Makan Bergizi Gratis untuk tingkat provinsi itu mulai diuji coba pada 15 Desember 2024 di SD IT Al-Kautsar, Kota Batam. Seluruh 250 siswa di sekolah itu akan mendapatkan Makan Bergizi Gratis.

Selain itu, pihaknya juga masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari BGN mengingat pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

"Kami pun tengah menggodok formulasi khusus implementasi program Makan Bergizi Gratis, karena Kepri ini wilayah kepulauan sehingga penanganannya tentu berbeda dengan wilayah daratan," kata Andi Agung.

Pewarta: Ogen
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengusulkan agar program Inpres Jalan Daerah (IJD) lanjut di tahun 2025. Kementerian mengusulkan anggaran untuk program tersebut Rp 15 triliun.

Program IJD sendiri sebelumnya dilakukan di masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Menteri PU Dody mengatakan, pihaknya mengusulkan agar IJD dilanjutkan. Namun ia belum dapat memastikan berapa rincian panjang jalan yang disasar tahun depan. Selain itu, juga diperlukan inpres baru mengingat pemerintahan telah berganti.

"Yang kemarinbelum dilakukan, diusulkan tahun depan. Berapa ribu km saya sih nggak inget ya, tapi pasti ada lah (usulan dilanjutkan)," kata Dody, kepada awak media di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2024).

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, pada tahun 2024 ini pihaknya mengajukan anggaran untuk IJD sekitar Rp 15 triliun. Namun yang cair hanya sekitar Rp 900 miliar, sehingga direncanakan untuk melanjutkan program ke ruas-ruas jalan yang belum sempat ditangani.

"Rancangan tahun depan itu Rp 15 triliun. Karena tahun ini kita minta Rp 15 triliun, tapi cuma dikasih Rp 900 miliar," kata Diana dalam kesempatan yang sama.

Diana mengatakan, usulan tersebut juga telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), lengkap dengan data-data yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaannya. Dia optimistis, program ini bisa berlanjut tahun depan.

"Kalau datanya udah komplit, nanti kan tinggal pelaksananya, kan sudah," ujarnya.

Selain IJD, pihaknya juga berencana melanjutkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah. Namun ia tak merincikan berapa besar anggaran yang diajukan untuk tahun depan.

Kementerian PU juga berencana merealisasikan Inpres Irigasi. Diana mengatakan, untuk tahun 2025 mendatang pihaknya mengusulkan anggaran sebesar Rp 7 triliun.

"Nanti kan kita lihatlokasinya mana, berapa panjangnya,nah ini perkiraan dikalikan dengan harga satuannya kan kira-kira ketemunya segitu (Rp 7 triliun), sambil nanti diverifikasi lagi," kata dia.

Sebagai informasi, sebelumnya telah Dody mengusulkan penambahan anggaran untuk pagu anggaran 2025 sebesar Rp 60,6 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga program pembangunan Jalan Daerah.

Dody memaparkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 116 triliun untuk tahun depan. Angka ini telah bertambah Rp 40,59 triliun, dari yang semula hanya Rp 75,63 triliun. Namun kini anggaran tersebut berkurang usai pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kami memperhatikan juga tugas pokok Kementerian PKP, Rp 116 triliun itu kemudian kami bagi, Rp 110,9 triliun di PU, kemudian sisanya Rp 5,27 triliun itu di dipindahkan ke Kementerian PKP," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (3/12).

Oleh karena itu, Dody mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60,6 triliun. Anggaran tersebut terbagi ke dalam tiga alokasi utama, antara lain Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Rp 9,03 triliun, Ditjen Bina Marga Rp 35,89 triliun, dan Ditjen Cipta Karya Rp 16,68 triliun.

Dody juga meminta dukungan untuk melanjutkan proyek-proyek yang berlandaskan peraturan Instruksi Presiden (Inpres), antara lain Inpres Jalan Daerah, Inpres Irigasi, serta Inpres Air Minum dan Sanitasi. Alokasi tambahan anggaran untuk program inpres ini mencapai Rp 28,55 triliun.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencanangkan dua program prioritas yakni pembangunan 3 juta rumah dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski begitu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dianggap tak sanggup mendanai program prioritas tersebut.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menuturkan, ketidaksanggupan APBN mendanai program 3 juta rumah dan MBG bisa menjadi peluang bagi sektor jasa keuangan. Menurutnya, peluang bagi sektor jasa keuangan ini menjadi bagian dari multiplier effect dari program prioritas Presiden Prabowo.

"Di sini dilihat dari sektor jasa keuangan akan terjadi beberapa perbaikan maupun keuntungan, pertama jelas dari segi peningkatan produk domestik bruto-nya, kegiatannya, lalu lapangan kerjanya, dan lain," kata Mahendra dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, Jumat (13/12/2024).

Ia menilai, peluang keuntungan program prioritas pemerintah dengan pendanaan yang besar memberi ruang bagi jasa keuangan untuk memberikan pembiayaan dengan jumlah yang besar. Apalagi, kata Mahendra, APBN tidak sanggup membiayai program tersebut.

"Target yang begitu tinggi diperkirakan tidak akan cukup hanya dari APBN, utamanya untuk pembangunan rumah sebegitu besar di target per tahun. Dengan begitu akan diutamakan tentu pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber dari industri pembiayaan, apakah itu di perbankan, apakah itu juga di pasar modal," jelasnya.

Begitu juga dengan pemilikan rumah. Mahendra menilai program 3 juta rumah memberi ruang bagi sektor jasa keuangan terpilih untuk memberikan kredit pemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat.

Di samping itu, program 3 juta rumah dan MBG juga bisa mendorong pertumbuhan pasar modal Indonesia. Sebagaimana diketahui, sejumlah perusahaan konstruksi yang digandeng pemerintah dalam program 3 juta rumah merupakan perusahaan terbuka (Tbk).

"Jasa konstruksinya sebagiannya adalah perusahaan-perusahaan Tbk yang memang tentu akan memberikan dampak positif juga kepada pengembangan dan pertumbuhan dalam pasar modal kita," ungkapnya.

Selain itu, pasar modal juga dapat memanfaatkan efek berbasis aset (EBA) dalam bentuk sekuritisasi. Dengan begitu, pembangunan 3 juta rumah akan memberikan peluang pendanaan dari ekosistem pasar modal.

"EBA ini dalam bentuk sekuritas tentu akan memberikan pendanaan yang besar pada pembangunan perumahan, tapi di lain pihak juga memberikan peluang dari berkembangnya produk itu di pasar modal kita," tutupnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku masih menunggu rumusan terperinci dari program makan bergizi gratis dan pembangunan 3 juta rumah.

Respons ini disampaikan langsung Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. Ia menanggapi dua program utama Presiden Prabowo Subianto saat sedang berhitung soal potensi dampaknya terhadap sektor jasa keuangan.

"Dalam proses perumusannya dan formulasinya, kami menunggu. Dan sudah memberikan masukan-masukan," kata Mahendra dalam Konferensi Pers RDKB November 2024 secara online, Jumat (13/12).

"Tentunya pada gilirannya kita akan lihat bagaimana wujud formula pendekatan untuk masing-masing program tadi (makan bergizi gratis dan pembangunan 3 juta rumah per tahun)," sambungnya.

Mahendra sebenarnya yakin dua program itu punya banyak dampak terhadap industri jasa keuangan. Ia menegaskan besarnya program dan sebarannya yang luas tentu bisa menghasilkan efek berganda (multiplier effect).

Tak hanya spesifik di industri jasa keuangan, ia memperkirakan ada manfaat yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Ini khususnya terjadi di lokasi-lokasi tempat dua program Prabowo itu dilaksanakan.

Ia mencontohkan manfaat program makan bergizi gratis utamanya dirasakan produsen bahan pangan lokal. Ada petani, peternak, nelayan, hingga jejaring logistik yang bisa memanen dampak program Prabowo itu.

"Di sektor jasa keuangan akan terjadi beberapa perbaikan atau keuntungan. Peningkatan produk domestik bruto (PDB), kegiatannya, tambahan (tenaga) kerjanya, dan lain-lain," tuturnya.

"Juga sebagian dari perusahaan material bangunan, mungkin jasa konstruksinya, sebagiannya adalah perusahaan-perusahaan Tbk. Memang tentu (program 3 juta rumah) akan memberikan dampak positif juga kepada pengembangan dan pertumbuhan pasar modal kita," tambah Mahendra.

Bos OJK itu turut menyinggung potensi lain yang bisa dirasakan sektor jasa keuangan. Mahendra menekankan ada peluang pembiayaan rumah yang sangat besar.

Mahendra menekankan 3 juta rumah per tahun adalah target yang begitu tinggi. Ia memperkirakan realisasi program ini tak akan cukup hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dengan begitu, akan diupayakan tentu pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber dan industri. Apakah di perbankan, pasar modal, tentu akan semakin meningkatkan aktivitas dan pada gilirannya pengembangan industri keuangan itu sendiri," tutur Mahendra.

"Sekali lagi saya perkirakan akan sulit untuk bisa dipenuhi (pembangunan 3 juta rumah per tahun) sepenuhnya dari APBN," tandasnya.

IDXChannel - Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk Sekolah Dasar(SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat, Senin (9/12/2024).

Pelaksanaan MBG yang akan dimulai pada 2 Januari 2025, bertujuan untuk pemenuhan makanan kaya protein bagi pertumbuhan dan

perkembangan anak sejak dini.

Peninjauan dimulai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), unit kerja di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN), Tanah Sereal, Bogor, pukul 05.30 WIB.

Pagi itu, petugas terlihat sibuk menyiapkan makanan dalam wadah stainless steel. SPPG yang mulai beroperasi sejak 18 November 2024 lalu, setiap harinya mendistribusikan 3.018 porsi makanan untuk 15 sekolah jenjang TK, SD, SMP,

hingga SMA.

“Kami ingin memastikan bahwa uji coba Makan Bergizi Gratis di wilayah Tanah Sereal Bogor berjalan dengan baik, mulai dari kecukupan gizi, higienitas, hingga pengolahan limbah sisa makanan. Sesuai arahan Presiden Prabowo kandungan karbohidrat, protein, zat besi, hingga asupan kalori minimal 600-700,” tutur Juru Bicara PCO Hariqo Satria.

Hariqo menambahkan, Pemerintah menyiapkan anggaran Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis pada 2025. MBG membantu mengurangi pengeluaran finansial rumah tangga, yang secara otomatis membantu menguatkan ekonomi rumah tangga.

Selanjutnya, MBG turut memberdayakan ekonomi lokal, karena pembelian bahan makanan berasal dari petani, peternak, hingga UMKM setempat.

MBG merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi anak sedini mungkin.

Makanan yang disajikan setiap harinya sudah melewati proses pengawasan ketat dari para Ahli Gizi yang bertugas di SPPG Tanah Sereal.

“Pada unit pelayanan di SPPG ini tugas saya melakukan perencanaan menu selama 20 hari ke depan. Kecukupan gizi dari makanan yang diberikan tentunya kami sesuaikan dengan kategori usia. Misalkan, untuk anak SD kelas 4-6 SD dan SMP sampai SMA itu pemenuhan zat gizinya itu 30-35 persen dari kecukupan gizi sehari pada saat makan siang,” tutur Ahli Gizi SPPG Tanah Sereal Bogor Countessha

Nicola.

Bahan Makanan Fresh Setiap Hari

Waktu menunjukkan pukul 06.30 WIB. Tim iNews Media Group diberikan kesempatan meninjau langsung dapur SPPG Tanah Sereal Bogor. Sebelum memasuki area dapur, kami harus melepas sepatu dan mengganti dengan alas kaki yang sudah disediakan, memakai masker, dan penutup kepala. Hal ini dilakukan demi menjaga kebersihan makanan dari bakteri.

Tidak hanya dapur, setiap unit kendaraan operasional yang bisa menampung 1.050 makanan selalu dibersihkan dengan desinfektan.

Untuk memudahkan pengontrolan distribusi dan penerima manfaat makanan ke tiap sekolah, setiap tim distribusi dibekali dengan aplikasi MBG Fleet Management. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ayu Pertiwi mengungkapkan, bahan baku makanan bergizi, seperti sayuran dan daging setiap harinya selalu menggunakan bahan yang masih fresh.

SPPG yang dinahkodainya memiliki 46 personil dapur, yang terdiri dari tim persiapan, tim pemorsian, tim pengolahan masak, kebersihan, tim packaging, dan tim distribusi. Sedangkan 5 personel pada bagian kantor.

Saat kami berkunjung, tim packaging dan pemorsian terlihat sibuk menata makanan yang siap didistribusikan. Menunya terdiri dari nasi putih, ayam goreng, cah brokoli dan jagung, pisang, dan susu. Setiap harinya menu yang didistribusikan selalu bervariasi.

Menu pada hari sebelumnya, misalnya, ayam fillet teriyaki dilengkapi dengan sayur buncis dan wortel. “Setiap harinya pada pukul 7 malam, tim sudah mulai melakukan persiapan memasak makanan bergizi. Mereka memilah sayuran, daging, hingga bumbu. Kemudian pengolahan makanan dilakukan pada pukul 01.00. Dilanjutkan tim pemorsian yang melakukan tugas pada pukul 04.00 WIB. Setelah selesai, pendistribusian makanan dilakukan mulai pukul 07.00 WIB,” tuturnya.

Ayu menyatakan SPPG Tanah Sereal Bogor siap melaksanakan dan mensukseskan program Presiden Prabowo yang akan bergulir 2 Januari 2025 mendatang. “Kami siap mensukseskan program MBG. Dengan program ini kita bisa membantu Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas dengan menghasilkan generasi-generasi muda yang berkualitas dan berkapasitas.

MBG Membuat Para Siswa Makin Semangat Belajar

Pukul 08.30 WIB, bersama tim PCO kami tiba di SDN Kedung Badak 1, Tanah Sareal, Bogor. Para personil dari tim distribusi SPPG dibantu petugas sekolah terlihat sibuk menurunkan 341 porsi makanan bergizi yang tertutup rapat dalam

wadah makan stainless steel.

Kepala Sekolah SD Kedung Badak 1 Kariyanti menyambut baik program MBG. Menurutnya, sejak dilaksanakan 18 November 2024 lalu, para murid sangat antusias dan semangat belajar. Setiap harinya murid selalu dibuat penasaran dengan menu-menu makanan bergizi.

“Program Makan Bergizi Gratis mengajarkan murid untuk selalu bersyukur, menghargai setiap profesi, dan membuat semangat dalam belajar. Mereka jadi belajar bahwa yang menyiapkan makanan bergizi untuk mereka bekerja mulai dari dini hari. Di samping itu, mereka juga semakian sadar untuk hidup sehat dan tertib aturan. Sebelum menyantap makanan mereka harus cuci tangan, dan harus antri,” katanya.

Almira, siswi kelas V SD, sangat senang mendapat makan bergizi gratis. Dengan program ini ia dapat menyisihkan uang jajan untuk ditabung. “Aku senang banget program makan bergizi, jadi gak perlu bawa bekal dari rumah. Aku juga bisa menabung setiap hari Rp5-10 ribu. Aku jadi semangat untuk sekolah dan belajar. Terima kasih Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, semoga program ini bisa terus diadakan,” katanya dengan penuh harap.

Dari SDN Kedung Badak 1, kami bergerak menuju SMP Siliwangi. Perjalanan memakan waktu kurang lebih 10 menit. Setibanya di SMP Siliwangi, ratusan murid terlihat sedang mempersiapkan diri untuk makan siang. Mereka terlihat antri mencuci tangan di wastafel teras sekolah.

Kepala Sekolah SMP Siliwangi Rosmiyati bersyukur program Makan Bergizi Gratis diadakan di sekolah yang dipimpinnya sejak 18 November 2024 lalu. Program ini membuat para siswa menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Para siswa juga merasa senang dengan menu-menu bergizi yang disajikan.

“Terima kasih kepada Pemerintah yang sudah melaksanakan program ini. Sangat membantu para siswa dalam memenuhi kecukupan gizi. Karena mayoritas berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Bahkan ada murid yang berangkat ke sekolah tidak sarapan dan ada yang makan sekali sehari,” tuturnya.

Program Makan Bergizi Gratis dirasakan manfaatnya bagi orang tua murid. Mereka merasa terbantu karena beban ekonomi mereka berkurang. Anak-anak tidak hanya mendapatkan lauk, seperti ayam dan susu, tetapi juga sayur dan buah yang sebelumnya jarang mereka konsumsi.

Yuyun (50) orang tua siswa kelas 7 SMP Siliwangi sangat bersyukur anaknya bisa merasakan Makan Bergizi gratis. “Saya bersyukur sekali anak saya bisa merasakan Makan Bergizi Gratis. Dapat membantu gizi anak saya. Tadinya jarang makan buah dan minum susu. Sekarang tiap hari bisa merasakan makanan bergizi. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo,” ujarnya sambil meneteskan air mata haru.

(kunthi fahmar sandy)

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengklaim ibu-ibu menjadi kelompok yang paling mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Gibran mengatakan para ibu-ibu sangat antusias ketika menjalankan simulasi program makan bergizi gratis di sejumlah sekolah.

"Ini tanggapannya luar biasa sekali, dan yang paling mendukung, paling support program ini adalah para perempuan-perempuan, orang tuanya, ibu-ibunya," kata Gibran dalam sambutannya di pembukaan Konferensi Besar (Konbes) 2024 Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (13/12).

Di sisi lain, Gibran mengklaim program makan bergizi gratis mampu meningkatkan perputaran uang di desa secara signifikan.

Gibran mengaku mengetahui hal tersebut berdasarkan arahan yang disampaikan Prabowo saat menyampaikan daftar isian pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis.

"Beliau menyampaikan bahwa yang namanya makan bergizi gratis ini sangat strategis sekali, karena meningkatkan perputaran uang mencapai Rp8 miliar per desa per tahun. Jadi luar biasa sekali," ujarnya.

Tak hanya itu, Gibran kemudian curhat sempat dihujani pertanyaan oleh masyarakat terkait waktu pelaksanaan makan bergizi gratis bahkan sebelum dilantik.

"Ini kapan mas makan siang gratisnya? (padahal) belum dilantik. Tapi tahun depan Insya Allah ini akan berjalan," ujar dia.

Makan bergizi gratis adalah salah satu program utama Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang ditawarkan saat kampanye Pilpres 2024. Program ini menyasar anak-anak sekolah.

Besaran biaya makan bergizi gratis sempat mencapai Rp15 ribu per porsi. Namun, setelah beberapa kali uji coba, Presiden Prabowo menetapkan biaya makan bergizi gratis Rp10 ribu per porsi.

Di sisi lain, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah anggaran makan bergizi gratis yang hanya Rp10 ribu per porsi.

"Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok. Orang tua saya itu orang Sumatera, Bengkulu. Tradisinya putri pertama harus pinter masak," kata Megawati di acara peluncuran dan diskusi buku 'Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' di hotel Four Season, Jakarta, Kamis (12/12).

"Hai Mas Bowo (Prabowo). Kalau denger ini tolong deh, suruh dihitung lagi," imbuhnya.

Presiden ke-5 RI tu menegaskan kritik soal anggaran makan siang gratis ini sebagai koreksi untuk membangun agar program yang dibuat Presiden Prabowo lebih realistis.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lha saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp10 ribu dapete opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok," ujarnya.