LOMBOK TIMUR, KOMPAS.com - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding turun ke pelosok desa dalam agenda memberi makan bergizi dan cek kesehatan gratis bagi anak pekerja migran Indonesia (PMI).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di tiga sekolah yaitu SDN 1, SDN 2, dan MI NW di Desa Jenggik Utara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis (12/12/2024).

"Makan bergizi untuk 500 orang dan ada pemeriksaan kesehatan gratis untuk 200 orang," kata Karding.

Karding masuk ke setiap kelas dan menyapa para anak-anak sambil mengajak berdoa sebelum makan. Beberapa kali dia melempar pertanyaan sebagai bentuk menguji keberanian para siswa.

Begitu pula dengan anak-anak itu, dengan gembira mereka menyambut pria yang dulunya sebagai anggota DPR RI itu. Beradu kecepatan mereka mengangkat tangan untuk ditunjuk maju Pak Menteri dengan makanan bergizi yang terbungkus di depannya.

Mayoritas siswa itu merupakan pekerja migran. Hal ini menjadi catatan penting bagi Karding.

"Desa Jenggik ini salah satu kantong PMI, sehingga menjadi catatan kami di kementerian untuk kami dorong pemberdayaan kursus di desa ini," ungkapnya.

Menurut Karding, berdasarkan data di kementeriannya, banyak PMI minim keterampilan. Kementerian P2MI mengupayakan adanya rumah edukasi bagi desa-desa tempat kantong PMI sebagai wadah mengasah keterampilan dengan sistem pemberdayaan terencana, menyeluruh, dan memiliki target yang jelas.

"Untuk skill dan soft skill. Nanti kita coba bicara dengan Kementrian Tenaga Kerja dan gubernur," ujarnya.

Selain itu, Karding mengingatkan kepada semua kepala desa untuk tidak bermain dan asal memberi rekomendasi bagi para PMI. Hal ini untuk mengantisipasi adanya permasalahan yang dihadapi PMI di tempat penempatan kerja.

"Kalau kepala desanya membiarkan, ini akan dipidanakan 5 sampai 10 miliar, penjara 15 tahun," tegasnya.

KOMPAS.com -Kota Cilegon di Banten sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang drai Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Cilegon:

1. Bukit Cilegon Asri: Tipe Aster

   Terletak di Cilegon, Kota Cilegon, perumahan ini dikembangkan oleh PT Bahanasemesta Adinusantara.

   Dibangun dengan luas masing-masing 22/66 meter persegi seharga Rp 140 juta. Masih tersedia 191 rumah lagi.

2. Bukit Cilegon Asri Ext: Tipe Mawar

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Bahanasemesta Adinusantara yang terletak di Cilegon, Kota Cilegon. Menawarkan 80 rumah dengan harga Rp 150 juta.

   Luas bangunan dibuat seukuran 28/66 meter persegi. Hingga saat ini sudah terjual 72 unit, dan tersisa 8 rumah saja.

3. Taman Warnasari Indah I: Tipe 36A-C

   Berlokasi di Citangkil, Kota Cilegon, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Prima Yasa Banguntama, dengan banderol Rp 150 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/87 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 452 rumah dan masih ada satu unit sisanya.

4. Bukit Taman Baru: Tipe 27

   Perumahan keempat ini terletak di Citangkil, Kota Cilegon. Total unit yang ditawarkan adalah 365 rumah dan telah terjual 356 unit. Harga per unit sebesar Rp 151 juta.

   Bangunan rumah tapak ini memiliki luas 27 meter persegi, dan untuk luas total lahan adalah 60 meter persegi. Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Riandy Karya Megah. Perumahan ini telah tersisa 9 unit yang tersedia.

5. Curug Asri: Tipe 28/63

   Di Cibeber, Kota Cilegon, terdapat perumahan 120 unit dengan harga Rp 151 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 28/63 meter persgei. PT Rls Mecca Jannah masih memasarkan 4 rumah sisanya.

JAKARTA, investor.id – PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) melakukan kerja sama penyaluran pembiayaan senilai Rp 300 miliar ke Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas). Hal ini untuk mendukung program pemerintah terkait pembangunan 3 juta rumah serta implementasi transit oriented development (TOD) di wilayah Tangerang Selatan.

Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dilakukan langsung oleh Interim Chief Executive Officer/Chief Financial Officer IIF Rizki Pribadi Hasan dan Direktur Keuangan Perumnas Sindhu Rahadian Ardita, disaksikan oleh Chief Investment Officer IIF Ramadhan Harahap (Idhan) di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

"Fasilitas pembiayaan tersebut ditujukan untuk mendukung Perumnas dalam mengembangkan komunitas berkelanjutan melalui konsep TOD. Tujuannya adalah untuk menciptakan kawasan terintegrasi yang menghubungkan hunian, perkantoran, dan pusat bisnis dengan akses mudah ke transportasi publik," jelas dia dalam keterangan tertulis, Kamis (12/12/2024).

Proyek TOD tersebut meliputi pembangunan tiga menara apartemen dan revitalisasi Stasiun Rawabuntu di Tangerang Selatan. Terdapat 1.816 unit hunian, termasuk rusunami (32 lantai) dan dua menara apartemen komersial (masing-masing 34 lantai). Selain itu, proyek ini juga mencakup fasilitas umum, area komersial, dan lahan parkir.

Konsep TOD yang mengintegrasikan tempat tinggal dan tempat kerja ini sangat menarik karena dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara, selaras dengan konsep pembangunan kota yang berkelanjutan. Selain itu, kawasan komersial yang ada diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi lokal.

Kolaborasi tersebut menegaskan peran penting IIF dalam mendukung pengembangan infrastruktur regional, sejalan dengan visi Perumnas. Sebagai katalis pembangunan infrastruktur berkelanjutan, IIF juga mendukung langkah pemerintah mencapai tujuan dalam menyediakan rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

Perumnas juga telah sukses membangun sejumlah kawasan perumahan baru yang kini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah melalui dukungan pemerintah, salah satunya dengan penyertaan modal negara (PMN).

Proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, seperti meningkatkan kualitas hidup, mengurangi ketimpangan sosial, dan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Mentok, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), melaksanakan uji coba Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Mentok.

Pada kegiatan ini Pemkab melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) bekerja sama dengan PT Timah Tbk menyiapkan 93 paket makan siang bergizi dan susu.

"Jumlah ini sesuai kebutuhan siswa SLBN Mentok," kata Kepala Disdikpora Kabupaten Bangka Barat Henky Wibawa di Mentok, Kamis.

Ia mengatakan kegiatan ini digelar dalam rangka mendukung program penyiapan generasi emas tahun 2045, salah satunya yaitu pemberian makan bergizi gratis. Ia mengapresiasi PT Timah Tbk yang telah mendukung kegiatan uji coba tersebut.

Menurut dia, uji coba ini menjadi bahan evaluasi agar pada tahun 2025 yang kemungkinan akan mulai dilaksanakan secara rutin bisa berjalan lebih lancar dan sesuai standar, baik dari sisi dana maupun teknis pelaksanaan.

"Hari ini kita laksanakan di SLBN Mentok yang siswanya ada mulai dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas," katanya.

Beberapa waktu lalu, Pemkab Bangka Barat juga telah melaksanakan uji coba kegiatan tersebut di enam kecamatan, masing-masing satu sekolah dasar yang menjadi lokasi uji coba.

"Sampai saat ini kami masih menunggu petunjuk teknis, harapannya semua anggaran disiapkan melalui APBN dan teknisnya kemungkinan dikoordinasi Badan Gizi Nasional,” ujarnya.

Namun, kata dia, tidak menutup kemungkinan pemerintah daerah juga ikut berperan dalam penyiapan anggaran, termasuk pihak swasta dan perusahaan yang ada di Bangka Barat.

"Untuk menyiapkan generasi emas ini, kita tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah, namun perlu juga melibatkan pihak perusahaan untuk berkolaborasi," katanya.

PT Timah Tbk melalui Kepala Divisi Pengolahan dan Pemurnian di Unmet Mentok Sofian Simangunsong yang hadir pada kegiatan itu mengatakan perusahaan milik negara itu berkomitmen mendukung program pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

"Saat ini kita lakukan uji coba, tentu kita ingin melihat cara persiapan, jika sudah dilaksanakan penuh di tahun 2025 nanti, kita siap mendukung apapun program pemerintah pusat," katanya.

KOMPAS.com - Produsen produk-produk nutrisi berbasis susu, PT. Frisian Flag Indonesia (FFI) menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas produk susu segar nasional. Dengan begitu, Indonesia tak perlu lagi bergantung pada impor susu, terutama dalam memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis.

Dalam hal ini, Corporate Affairs Director PT FFI Andrew F Saputro menyampaikan bahwa pihaknya melanjutkan dan memperkuat kemitraan dengan peternak susu sapi lokal di bawah Dairy Development program (DDP), salah satunya di Koperasi SAE, Pujon, Malang, Jawa Timur.

“Koperasi Produk Susu (KPS) adalah mitra strategis kami untuk memberdayakan para peternak dalam menghasilkan susu segar berkualitas tinggi, dan untuk itu koperasi memegang peran penting dalam mendistribusikan susu segar dari peternak ke industri pengolahan," ujar Andrew dalam acara peresmian Milk Collection Center (MCC) Pujon yang diikuti Kompas Health, Selasa (10/12/2024).

Ia mengatakan, DDP sudah berjalan sejak 2013 dan tetap berkomitmen dalam membangun ekosistem yang memberdayakan peternak sapi perah Indonesia.

Harapannya, peternak lokal dapat menghasilkan susu segar berkualitas yang berdampak positif pada ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun bentuk program DDP dari FFI, antara lain berupa pendampingan, dukungan perbaikan fasilitas tanpa bunga sebesar Rp. 1,5 miliar, mengirim peternak untuk mengikuti Young Progressive Farmer Academy (YPFA) atau pelatihan peternak muda di Belanda, dan yang paling terkini atau baru diresmikan, yaitu dua tangki pendingin (cooling tank).

KOMPAS.com/Elizabeth Ayudya Tangki pendingin di MCC Pujon, Malang, Jawa Timur

Tangki yang masing-masing dapat menampung 5 ton susu segar sebelum diangkut truk-truk Frisian Flag untuk diolah di pabrik FFI, Cikarang, Jawa Barat.

Menurut Andrew, cooling tank di MCC Pujon akan meningkatkan efisiensi pengumpulan susu segar, menjaga kualitas produk, dan memfasilitasi peternak dalam memenuhi standar industri.

Ketua Umum Koperasi SAE Ni'am Shofi menyambut baik hadirnya tangki pendingin atau MMC dari FFI di Pujon. Menurutnya, dukungan teknologi dan akses pasar yang lebih baik memberikan kesempatan peternak untuk berkembang dan meningkatkan skala usahanya.

Produksi susu lokal yang lebih kuat akan membantu memenuhi kebutuhan nasional, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan status gizi masyarakat, terutama untuk memenuhi program utama Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis.

KOMPAS.com/Elizabeth Ayudya Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda (tengah) mengatakan bahwa susu termasuk asupan yang baik untuk menu makan bergizi, namun kondisi suplai dalam negeri masih belum mencukupi. Dengan adanya tangki susu di Milk Collection Cener (MCC), peternak lokal dapat menjaga kualitas susu sebelum diangkut ke pabrik.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, mengatakan bahwa susu termasuk asupan yang baik untuk menu makan bergizi, namun kondisi suplai dalam negeri masih belum mencukupi.

Untuk diketahui, kebutuhan susu nasional saat ini adalah 4,7 ton. Sementara, ketersediaan susu lokal hanya 3 juta ton. Artinya, Indonesia defisit 1,7 juta ton sehingga peternak lokal, produsen susu, dan para stakeholders perlu bahu-membahu menyiasati kondisi ini.

"Badan Gizi Nasional telah menghitung terkait paket makan bergizi gratis yang bahan bahan bakunya berasal dari sekitar sehingga harganya terjangkau. Dengan harga (anggaran) yang ada karena bahan baku (susu) dari lokal, maka harganya pun bisa terjangkau. Harapannya ada stok susu tersedia, seperti susu pasteurisasi dari Koperasi SAE Pujon dan yang diolah industri susu," ujar Agung.

Susu adalah sumber nutrisi lengkap yang penting bagi setiap pertumbuhan dan perkembangan anak karena menyediakan protein berkualitas tinggi dengan semua asam amino esensial, serta kalsium, magnesium, fosfor, dan berbagai vitamin yang esensial untuk meningkatkan daya tahan tubuh, memperkuat sistem imun, dan mendukung pertumbuhan yang optimal.

Dengan kandungan nutrisi yang kaya dan manfaatnya yang berlimpah, susu memiliki peran penting dalam meningkatkan status gizi nasional.

Karena itulah, kolaborasi industri susu, peternak, dan semua pihak sangat diperlukan untuk mendukung ketersediaan susu dalam memenuhi program makan bergizi selama 5 tahun mendatang.

MALANG, KOMPAS.com - Produsen produk-produk nutrisi berbasis susu, PT. Frisian Flag Indonesia (FFI) menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas produk susu segar nasional. Dengan begitu, Indonesia tak perlu lagi bergantung pada impor susu, terutama dalam memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis.

Dalam hal ini, Corporate Affairs Director PT FFI Andrew F Saputro menyampaikan bahwa pihaknya melanjutkan dan memperkuat kemitraan dengan peternak susu sapi lokal di bawah Dairy Development program (DDP), salah satunya di Koperasi SAE, Pujon, Malang, Jawa Timur.

“Koperasi Produk Susu (KPS) adalah mitra strategis kami untuk memberdayakan para peternak dalam menghasilkan susu segar berkualitas tinggi, dan untuk itu koperasi memegang peran penting dalam mendistribusikan susu segar dari peternak ke industri pengolahan," ujar Andrew dalam acara peresmian Milk Collection Center (MCC) Pujon yang diikuti Kompas Health, Selasa (10/12/2024).

Ia mengatakan, DDP sudah berjalan sejak 2013 dan tetap berkomitmen dalam membangun ekosistem yang memberdayakan peternak sapi perah Indonesia.

Harapannya, peternak lokal dapat menghasilkan susu segar berkualitas yang berdampak positif pada ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun bentuk program DDP dari FFI, antara lain berupa pendampingan, dukungan perbaikan fasilitas tanpa bunga sebesar Rp. 1,5 miliar, mengirim peternak untuk mengikuti Young Progressive Farmer Academy (YPFA) atau pelatihan peternak muda di Belanda, dan yang paling terkini atau baru diresmikan, yaitu dua tangki pendingin (cooling tank).

KOMPAS.com/Elizabeth Ayudya Tangki pendingin di MCC Pujon, Malang, Jawa Timur

Tangki yang masing-masing dapat menampung 5 ton susu segar sebelum diangkut truk-truk Frisian Flag untuk diolah di pabrik FFI, Cikarang, Jawa Barat.

Menurut Andrew, cooling tank di MCC Pujon akan meningkatkan efisiensi pengumpulan susu segar, menjaga kualitas produk, dan memfasilitasi peternak dalam memenuhi standar industri.

Ketua Umum Koperasi SAE Ni'am Shofi menyambut baik hadirnya tangki pendingin atau MMC dari FFI di Pujon. Menurutnya, dukungan teknologi dan akses pasar yang lebih baik memberikan kesempatan peternak untuk berkembang dan meningkatkan skala usahanya.

Produksi susu lokal yang lebih kuat akan membantu memenuhi kebutuhan nasional, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan status gizi masyarakat, terutama untuk memenuhi program utama Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis.

KOMPAS.com/Elizabeth Ayudya Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda (tengah) mengatakan bahwa susu termasuk asupan yang baik untuk menu makan bergizi, namun kondisi suplai dalam negeri masih belum mencukupi. Dengan adanya tangki susu di Milk Collection Cener (MCC), peternak lokal dapat menjaga kualitas susu sebelum diangkut ke pabrik.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, mengatakan bahwa susu termasuk asupan yang baik untuk menu makan bergizi, namun kondisi suplai dalam negeri masih belum mencukupi.

Untuk diketahui, kebutuhan susu nasional saat ini adalah 4,7 ton. Sementara, ketersediaan susu lokal hanya 3 juta ton. Artinya, Indonesia defisit 1,7 juta ton sehingga peternak lokal, produsen susu, dan para stakeholders perlu bahu-membahu menyiasati kondisi ini.

"Badan Gizi Nasional telah menghitung terkait paket makan bergizi gratis yang bahan bahan bakunya berasal dari sekitar sehingga harganya terjangkau. Dengan harga (anggaran) yang ada karena bahan baku (susu) dari lokal, maka harganya pun bisa terjangkau. Harapannya ada stok susu tersedia, seperti susu pasteurisasi dari Koperasi SAE Pujon dan yang diolah industri susu," ujar Agung.

Susu adalah sumber nutrisi lengkap yang penting bagi setiap pertumbuhan dan perkembangan anak karena menyediakan protein berkualitas tinggi dengan semua asam amino esensial, serta kalsium, magnesium, fosfor, dan berbagai vitamin yang esensial untuk meningkatkan daya tahan tubuh, memperkuat sistem imun, dan mendukung pertumbuhan yang optimal.

Dengan kandungan nutrisi yang kaya dan manfaatnya yang berlimpah, susu memiliki peran penting dalam meningkatkan status gizi nasional.

Karena itulah, kolaborasi industri susu, peternak, dan semua pihak sangat diperlukan untuk mendukung ketersediaan susu dalam memenuhi program makan bergizi selama 5 tahun mendatang.

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Mohamad Tonny Harjono memerintahkan seluruh pangkalan angkatan udara (lanud) ikut menyukseskan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. "Hari ini saya sengaja datang dari Jakarta ke Lanud Adi Soemarmo Solo untuk mengecek kesiapan dapur dalam rangka makan siang bergizi," katanya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/12/2024).

Tonny mengatakan, Mabesau Udara sudah memerintahkan seluruh lanud untuk mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo rencananya dimulai awal Januari 2025. "Kami bersiap dan beberapa lanud kami cek, salah satunya di Adi Soemarmo. Saya melihat sudah siap, Lanud Adi Soemarmo sudah menyiapkan dapur," katanya.

Tonny mengatakan dapur untuk pengolahan menu makan bergizi gratis tersebut juga sudah diverifikasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan dinyatakan memenuhi syarat. Karena itu, pada Kamis ini, pihaknya memberikan makan bergizi di sekolah sekitar lanud.

"Setelah didata dapur sebetulnya bisa menyiapkan 6.000 porsi sehari, tapi kami sudah survei ada 17 sekolah dengan jumlah siswa 4.063 siswa yang nanti saat program ini jalan mendapatkan makan siang bergizi," kata Tonny.

Meski demikian, sambung dia, pada simulasi siang ini makanan hanya akan didistribusikan ke sekolah-sekolah terdekat dengan dapur. Terkait dengan kandungan gizi sudah disesuaikan dengan biaya per porsi, yakni Rp 10 ribu. "Kami sesuaikan ketentuan, kalau Rp 10 ribu kami sesuaikan. Untuk kandungan gizi ada tim dari BGN, jadi yang kerja di dapur ada 50 orang sesuai syarat BGN," kata Tonny.

Sebanyak empat di antara 50 orang tersebut merupakan pegawai BGN. "Ada kepala unit pelayanan atau kepala dapur, satu ahli gizi, dan satu akuntan. Ini akan mengawasi perputaran anggaran dan gizinya, sedangkan yang 46 ini akan diambil dari masyarakat sekitar dengan anggota lanud," kata Tonny.

Dia mengatakan, untuk simulasi tahap pertama diutamakan lanud di Pulau Jawa. "Yang sudah siap tujuh lanud, tapi semua lanud akan berpartisipasi di program ini. Mudah-mudahan AU bisa mendukung program yang dicanangkan Presiden untuk memberikan makan siang bergizi, harapannya ke depan anak-anak makin pintar, berkualitas, dan cerdas untuk Indonesia Emas 2045," ucap Tonny.

Rumah subsidi merupakan salah satu pilihan hunian terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Penyediaan rumah subsidi bukan hanya di kota-kota besar saja, melainkan merata di semua provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Banten.

Salah satu perumahan yang menyediakan rumah subsidi di Banten adalah Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang. Perumahan ini berlokasi di Jalan Pamarayan Tambak, Desa Nagara, Kecamatan Kibin, Serang, Banten.

Perumahan ini cukup strategis dekat dengan pintu gerbang tol Cikande sekitar 4,2 km atau setara 10 menit perjalanan.

Menurut pihak Marketing MGK, Lily Antony rumah subsidi yang tersedia di Perumahan MGK sekitar 350 unit yang dibagi dalam 2 cluster yakni 200 unit di Cluster Kirana dan sekitar 150 unit di Cluster Permai. Ke depannya akan ada tambahan unit dan sedang dibangun. Selain itu, akan ada pula bangunan ruko komersial yang dapat disewa.

"Cluster Kirana full sekarang, Cluster Permai kurang lebih 150 unit (terjual)," kata Lily kepada detikProperti pada Kamis (12/12/2024).

Ada pun harga jual rumah subsidi di sini Rp 166 juta per unit. Memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 60. Di dalamnya terdapat 2 kamar tidur, kamar mandi, dan ruang keluarga. Di belakang ada ruang terbuka hijau untuk menjemur pakaian dan dapur terbuka.

Plafon rumah cukup tinggi yakni 3,5 meter sehingga rumah terasa sejuk meskipun di tengah hari terik.

Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang telah mengantongi sertifikat Bangunan Gedung Hijau (BGH) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Oktober 2024 dan rekor MURI sebagai Perumahan Subsidi Pertama yang Mendapatkan Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau (BGH).

Air yang digunakan berasal dari PDAM. Menurut salah satu warga Cluster Kirana, Nanik Irnawati, kualitas air cukup baik, meskipun di awal warna airnya agak keruh.

"Di sini kalau air mati management langsung kirim air, jadi fast respon. (Kondisi airnya) tapi sementara doang (kotor) nggak sampai berhari-hari. Paling kuning dikit lah ya, ini kan bekas tanah kayak rawa ya, persawahan gitu," ujar Nanik.

Untuk listrik masing-masing rumah diberi kapasitas 1.300 watt. Warga diperbolehkan memasang AC, alat elektronik, hingga CCTV di rumah.

Nanik mengatakan setelah 5 tahun menempati rumah tersebut, warga diperbolehkan untuk merenovasi. Ia mengambil KPR selama 15 tahun dengan bunga flat. Setelah KPR dilunasi, warga akan mendapat SHM atau Sertifikat Hak Milik.

"Paling nunggu 5 tahun baru boleh direnovasi terserah kita," ujarnya.

Selama masa perawatan, warga belum boleh memasang pagar di depan rumah, tetapi untuk kanopi di halaman diperbolehkan. Kemudian, per rumah dikenakan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) sebesar Rp 60.000.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) berkunjung ke Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang, melihat kondisi rumah subsidi hari ini.

Dalam sambutannya, AHY meminta ke depannya agar penyediaan rumah bukan hanya murah bagi masyarakat tetapi memperhatikan pelestarian lingkungan.

"Green konsep, ini penting karena Indonesia harus membangun infrastruktur dengan tetap pelestarian alam dan kita harus sama-sama bertanggung jawab terhadap lingkungan," kata AHY dalam acara Kunjungan Kerja di perumahan tersebut.

Program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Dengan jadi PSN Harga tanah untuk membangun 3 juta rumah tidak akan naik.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjelaskan dengan menjadi PSN, program 3 juta rumah akan lebih mudah dijalankan. Usulan agar program 3 juta jadi PSN muncul setelah dirinya dengan beberapa menteri yang berada di bawah Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) diundang makan bersama Presiden Prabowo Subianto untuk merumuskan langkah-langkah mencapai 3 juta rumah.

"Salah satu yang Pak Nusron (Menteri ATR/BPN) dan saya sepakati adalah, mohon doanya, kita akan memperjuangkan proyek strategis nasional untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Jadi kita berkolaborasi dengan sangat baik," ujarnya dikutip detikProperti Kamis (12/12/2024).

PSN untuk MBR ini nantinya akan berupa program. Saat ini pihaknya mari membicarakan usulan tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. "Karena PSN itu ada yang proyek, ada yang program, yang kita maksudkan adalah program. Program bagaimana kita akan membuat itu. Dan mohon doanya karena ada proses yang perlu kita yakinkan di Menko Perekonomian,dan tentu kita akan laporkan kepada Presiden, supaya ini menjadi salah satu terobosan untuk mencapai itu," tutur politisi yang akrab disapa Ara itu.

Menteri ART/BPN Nusron Wahid menyebut salah satu masalah yang harus dihadapi dalam merealisasikan program ini adalah harga lahan yang bisa dinaikkan oleh pihak lain karena jumlahnya terbatas. Belum lagi program 3 juta rumah adalah program besar.

"Begitu tahu akan membangun 3 juta rumah, pasti lahannya itu mahal. (Harga lahan) Dinaikkan oleh orang, bisa dinaikkan oleh orang yang punya, bisa kemudian masuk pemain pihak ketiga menjadi spekulan dan sebagainya. Bener kan? Nah, kalau kita buat PSN, itu nanti harga tanah tidak boleh lebih dari appraisal," kata Nusron.

"(Harga tanah) Nggak boleh lebih. Kalau dia menaikkan lebih tinggi, sehingga terjadi dispute, bisa konsinyasi di pengadilan," tambahnya.

Ia melanjutkan, jika tidak ada tanah yang bisa dijual belikan, pihaknya akan meminta bantuan PTPN (PT Perkebunan Nusantara) maupun Perum Perhutani untuk memberikan bekas lahan produktif. Seperti lahan bekas perkebunan karet, kopi, maupun teh untuk dijadikan sebagai perumahan.

"Kan ini harus kita cari solusi supaya (program) 3 juta rumah terwujud ini apa? Salah satunya PSN," ujarnya.

Nusron menuturkan, pihaknya menyiapkan setidaknya 50 titik kabupaten/kota untuk program tersebut. Wilayahnya tersebar di Indonesia, beberapa di antaranya seperti di Pulau Jawa, Makassar, Lampung, Bali hingga Medan.

Apabila setiap kabupaten/kota yang menjadi tempat berlangsungnya program 3 juta rumah membangun 10.000-20.000 unit rumah dengan luas tanah 60 m2, maka total lahan yang dibutuhkan setiap kabupaten/kota sekitar 150-200 hektare.

"Kalau satu kabupaten/kota, PSN-nya antara 10.000-20.000 rumah, itu kan sudah 1 juta (rumah). Satu rumah kan 60 meter (luas tanah). Kalau kali 10.000 berapa? 600.000. Dibagi 10.000 berapa? 60.000. 60 hektare kan? Tambah fasus-fasusnya 40%, 24, (total) 84. 10.000 rumah, hanya butuh 84 hektare. Kalau 20.000 rumah, hanya butuh 168 hektare, maksimal 170 hektare," jelasnya.

Nusron mengatakan, apabila program 3 juta rumah menjadi PSN, tidak menutup kemungkinan pihak swasta akan ikut menggarap proyek tersebut. Ia menuturkan, sepanjang program tersebut dianggap strategis tidak harus digarap oleh pemerintah. "Kementerian PKP sama kami akan mengusulkan supaya program 3 juta rumah ini menjadi program strategis nasional," tegas Nusron.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap Program Strategis Nasional (PSN) sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tengah digodok.

Dia menjelaskan, lewat PSN itu nantinya pemerintah bakal membangun setidaknya 20.000 unit rumah di setiap kabupaten/kota. Di mana, pembangunan PSN rumah itu ditargetkan bakal tersebar di 50 kabupaten/kota.

“Kalau satu kabupaten kota, PSN-nya antara 10.000 sampai 20.000 rumah, itu kan sudah 1 juta,” kata Nusron saat ditemui di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Menggunakan asumsi angka itu, maka kira-kira total lahan yang dibutuhkan tiap Kabupaten/Kota mencapai 178 hektare. Angka itu merupakan hitungan kasar dirinya yang mengacu pada 1 unit rumah dibangun di atas lahan seluas 60 meter persegi.

Adapun, tambah Nusron, usulan PSN itu dalam rangka efisiensi anggaran sekaligus memunculkan kepastian kemudahan pengadaan lahan bagi proyek 3 juta rumah.

“Umumnya, begitu tahu akan membangun 3 juta rumah, pasti lahannya itu mahal. Dinaikkan oleh orang. Bisa kemudian masuk pemain pihak ketiga, menjadi spekulan dan sebagainya. Benar kan? Nah, kalau kita buat PSN, itu nanti harga tanah tidak boleh lebih dari appraisal,” tegasnya.

Sementara dalam implementasinya, pemerintah disebut bakal menggandeng perusahaan swasta hingga BUMN untuk mendukung proses konstruksi tersebut.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menjelaskan bahwa rencana PSN perumahan bagi MBR itu sudah disampaikan pada Presiden Prabowo Subianto.

Ara menyebut rencana itu saat in tengah dirumuskan dengan matang sebelum akhirnya dibawa lebih lanjut usulannya ke Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

“Karena PSN itu ada yang proyek dan program. Yang kita masukan ini adalah program, program agar bagaimana akan kita buat itu mohon doanya karena ada proses di Menko Perekonomian supaya ini jadi terobosan,” tegasnya.

Pemerintah sedang mempersiapkan penyediaan perumahan untuk masyarakat miskin melalui program 3 juta rumah. Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengungkapkan program ini sebenarnya merupakan program pengentasan kemiskinan.

"Presiden terpilih Republik Indonesia, Pak Prabowo, sebelum terpilih ya dalam kampanyenya, beliau menjanjikan memang dikenal 3 juta rumah ya. Nah, itu adalah dalam rangka program pengentasan kemiskinan," ujar Bonny kepada detikProperti di Gran Melia Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Melalui program ini, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di desa oleh UMKM lokal. Sementara itu, sisa 1 juta akan berupa rumah susun di perkotaan.

Tujuan Program 3 Juta Rumah

Bonny mengatakan program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau masyarakat tidak berpenghasilan. Ia menyebut orang desa bukan tak punya penghasilan, tetapi tidak memiliki slip gaji. Alhasil, masyarakat miskin tak dapat mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada perbankan.

"Presiden memberikan (rumah) bagi orang yang miskin yang kriterianya nanti diumumkan siapa yang penerima. Ya orang yang tidak mampu benar, dia akan menjadi penerima rumah itu," katanya.

Program ini berangkat dari pemikiran Prabowo tentang subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini diberikan pemerintah untuk masyarakat. Masyarakat yang mempunyai mobil mendapat subsidi, sementara masyarakat tidak mampu tak menerimanya.

"Bagi yang miskin sekarang Pak Prabowo, yang tidak punya mobil. Nah format, ini adalah format ekonomi. Sekarang dia harusnya dapat Rp 720 ribu. Sekarang Pak Prabowo bilang, uang itu tidak kita berikan kepada mereka. Tapi kita berikan cicilan rumahnya, dia harus memiliki rumah.

Cicilan Program 3 Juta Rumah

Bonny menjelaskan skema pendanaan program tersebut dengan membayarkan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk masyarakat tak berpenghasilan tersebut. Ia menyebut pemerintah akan membayar cicilan setiap rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 25 tahun.

"Jadi untuk merumahkan 3 juta (keluarga miskin), negara tidak perlu keluarkan Rp 300 triliun kalau satu rumah Rp 100 juta. Negara hanya membayar cicilannya yang di mana satu rumah itu Rp 600 ribu ditetapkan Presiden, dikali 12 (bulan) jadi Rp 7,2 juta (setahun), dikali 3 juta (rumah). Setahun itu (cicilan) adalah Rp 21,6 triliun," terangnya.

"Pak Prabowo menginginkan rumah. Kalau saya bikin perpres (peraturan presiden) menyatakan presiden akan membayar cicilannya, negara akan membayar cicilannya tiap bulan selama 25 tahun seperti subsidi BBM tadi kepada rakyat miskin. Perpres itu satu kertas menjadi slip gaji 25 juta orang miskin," tambah Bonny.

Anggaran Program 3 Juta Rumah

Cicilan KPR untuk satu rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan akan dibayarkan oleh pemerintah selama 25 tahun. Dengan begitu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membutuhkan Rp 21,6 triliun setahun untuk membayar cicilan program 3 juta rumah.

"Satgas mengusulkan, mengajukan anggaran kementerian tersebut. Jumlah anggaran yang diusulkan oleh Satgas ke Kementerian Keuangan itu Rp 53,6 triliun, termasuk 21,6 triliun yang cicilan pertama," tuturnya.

Namun, untuk mendapatkan anggaran tersebut dibutuhkan peraturan presiden (perpres) dan undang-undang. Hal ini lantaran Kementerian PKP merupakan kementerian baru, sehingga membutuhkan waktu untuk memprosesnya, mengingat ada banyak badan dan kementerian baru di pemerintahan Prabowo.

"Dari Rp 53,6 triliun disudahi Rp 5 triliun. Jadi kurangnya berapa? Rp 48 triliun kan gitu. Dia (Kementerian PKP) nggak dapet 5 triliun, dia dapet Rp 53 triliun. Kenapa dapet Rp 5 triliun? Bagaimana Kementerian Keuangan untuk menyentor itu? Kementerian ini perpresnya belum turun," ucapnya.

Nasib Cicilan 3 Juta Rumah saat Prabowo Lengser

Bonny mengatakan pihaknya tengah mengejar agar pemerintah dapat membayar cicilan KPR atas nama masyarakat miskin. Dengan adanya perpres, masyarakat miskin atau masyarakat tak berpenghasilan bisa mendapat akses KPR dari bank.

"Pak Prabowo menginginkan rumah. Kalau saya bikin perpres menyatakan presiden akan membayar cicilannya. Negara akan membayar cicilannya tiap bulan selama 25 tahun seperti subsidi BBM tadi kepada rakyat miskin. Perpres itu satu kertas menjadi slip gaji 25 juta orang miskin," imbuhnya.

Ia menilai program ini akan terus berjalan dan pelunasan KPR bisa dipenuhi hingga 25 tahun. Bahkan, ketika Prabowo sudah tidak menjabat pun, pembayaran cicilan tetap berjalan karena sudah didukung dengan perpres.

"Ini kan menjadi program nasional, seperti BPJS dilanjutkan dan BLT dari zaman SBY. Jokowi dan Pak Prabowo juga melanjutkan," katanya.

Menurutnya, negara akan terus membayar cicilan tersebut walaupun sudah berganti presiden. Program ini mengatasi masalah sosial serta sudah menjadi kewajiban negara, sehingga tidak bisa diberhentikan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menyiapkan rumah singgah untuk korban kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Pusat. Langkah itu merupakan rangkaian penanganan jangka pendek dan jangka panjang penanganan kejadian kebakaran tersebut.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak dalam mempersiapkan rumah singgah. Rumah singgah tersebut sebagai tempat pengungsian sementara untuk membantu para korban kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Pusat.

"Kami (Kementerian PKP-red) akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar korban kebakaran Kebon Kosong ke rumah singgah," ujar Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah usai Rapat Tingkat Menteri Penanganan Pascabencana Kebakaran dilansir dari keterangan tertulis Kementerian PKP, Kamis (12/12/2024).

Fahri menambahkan, guna penanganan peristiwa kebakaran ini, Kementerian PKP juga menyiapkan penanganan jangka pendek hingga jangka panjang.Dalam jangka pendek, perlu adanya kesepakatan terkait beberapa lokasi yang bisa secara cepat menjadi rumah singgah.

Penanganan jangka pendek ini menurut Wamen PKP diperlukan agar para korban kebakaran yang tinggal di pengungsian bisa segera berpindah kepada kehidupan yang lebih normal di rumah singgah dengan fasilitas yang memadai. Selain itu ia mengatakan bagi warga yang terdampak akan didata dan dikomunikasikan secara baik tentang pilihan-pilihan yang ada ke depan bagi mereka yang mengalami musibah ini.

"Itu tadi arahan dari Pak Menko PMK, saya kira cukup tegas karena beliau memang cukup menjadi tokoh senior kami di Kabinet. Jadi sangat terarah tadi penanganan ke depannya," kata Wamen Fahri.

Pada tahapan berikutnya, Kementerian PKP yang diberi tugas oleh Presiden untuk mendesain wilayah tempat tinggal masyarakat akan melakukan penataan ulang permukiman padat penduduk. "Kalau bisa memang dipindahkan ke rumah susun, sehingga kami juga nanti koordinasi dengan Pemda DKI dan Kementerian terkait untuk mendesain jangka panjangnya," katanya.

Sementara itu Menko PMK Pratikno menjelaskan, pihaknya telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri untuk membahas terkait penanganan kebakaran di Kemayoran tepatnya di Kelurahan Kebun Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Jadi selama di dalam pengungsian, baik itu Pemprov DKI,kemudian juga pemerintah lintas kementerian yakni Kementerian Sosial,Kementerian PU dan Kementerian PKP dan juga kementerian lain, termasuk swasta dan BUMN telah berusaha maksimal memberikan pelayanan yang terbaik,meringankan beban dari para keluarga yang terdampak yang berada di dalam pengungsian," terangnya.

Dikatakan Menko PMK, pemerintah menyadari bahwa keluarga korban kebakaran tidak boleh terlalu lama di pengungsian.Oleh karena itu, menurutnya diperlukan penanganan bersama untuk memikirkan, dan merancang solusi dengan kepindahan pengungsi ke rumah singgah.

"Pak Fahri sebagai Wamen PKP secara tegas tadi mengusulkan mengenai posisinya rumah singgah itu bagi para korban terdampak.Saat ini, nanti Pak Wamen PKP dan juga Pemprov DKI, dan juga Dirut Kemayoran akan meninjau ke lapangan ke beberapa rusun yang tersedia yang akan kita alokasikan sebagai rumah singgah," kata Menko PMK.

Seperti diberitakan, kebakaran besar di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Desember 2024 lalu menghanguskan 197 bangunan. Sebanyak 594 kepala keluarga dengan total 1.520 jiwa terdampak kebakaran. Saat ini, para korban ditempatkan di pengungsian sementara, termasuk di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kebon 09 serta beberapa tenda yang didirikan di lahan kosong.