Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Dirinya akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Dirinya akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Dirinya akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Dirinya akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Dirinya akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Kamis, 6 Januari 2025.

Menteri Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR. "Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujar dia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, Bappenas bersama BPS terus memadukan data sekaligus memutakhirkan dan mengintegrasikan kelengkapan data.

"Prinsipnya kami di Bappenas ingin membantu sedemikian rupa sehingga Kementerian PKP bisa menghasilkan benar-benar yang dibutuhkan masyarakat khususnya dalam pembangunan rumah," kata Kepala Bappenas.

Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, juga telah melalukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam memadukan data, terutama terkait data kependudukan. "Karena salah satu data yang terus menerus termutakhirkan adalah data Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil) karena data kependudukan bersifat dinamis dan menjadi salah satu basis perencanaan pembangunan," ungkap dia.

Rachmat mengatakan, progres pemutakhiran data saat ini sudah mendekati 100 persen. "Meskipun begitu data ini nanti masih perlu diverifikasi langsung di lapangan, apakah masyarakat yang terdata itu layak untuk mendapatkan bantuan dan juga terkait kategori bantuan dan berapa alokasinya. Hal semacam itu yang perlu untuk saling melengkapi," ujarnya.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, data tunggal sosial ekonomi nasional yang juga akan digunakan untuk bantuan perumahan mengatakan telah disepakati bersama Bappenas dan juga Mendagri yang menyediakan data Dukcapil.

"Intinya data tunggal sudah siap digunakan. Ke depan kami mengusulkan kriteria pendapatan MBR tidak dipukul rata di semua provinsi, karena standar pengeluaran ekonominya juga berbeda di setiap daerah," ujar Amalia.

Menjawab usulan tersebut, Menteri Ara mengatakan pada prinsipnya setuju dengan pembagian kategori pendapatan MBR berdasarkan setiap provinsi/daerah. "Pada prinsipnya kami akan mengikuti semua data yang disampaikan BPS, kami tunggu surat resmi dari BPS untuk data yang berhak menerima bantuan perumahan dan kriteria pendapatan MBR per provinsi,"ujar dia.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Keterlibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam program 3 juta rumah dikhawatirkan menimbulkan bias.

Hal ini menyusul Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang kerap melibatkan BPKP dalam sejumlah diskusi pelaksanaan 3 juta rumah.

"Kalau pihak yang akan melakukan audit, yang akan menilai, ikut merumuskan, kan akan terjadi bias," ujar Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Joko dalam media gathering di kantornya, Jakarta, Selasa (04/02/2025).

Apalagi, BPKP juga dilibatkan dalam perencanaan porsi baru pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Jangan sampai BPKP nanti sebuah lembaga terhormat yang sebenarnya dalam konteks bekerjanya adalah post factum, harus bertanggung jawab atas kebijakan yang terjadi," kata Joko.

Ada pun pemerintah tengah menyiapkan skema baru Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP tahun 2025.

Pembagian porsi FLPP akan diubah menjadi 50 persen dari negara dan 50 persen dari perbankan, dengan penambahan masa atau tenor kredit menjadi 30 tahun agar angsuran menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Saat ini, pembagian proporsi dukungan FLPP masih 75 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen dari perbankan, serta tenor 20 tahun.

Pada tahun 2025, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya.

Namun sampai dengan awal Februari 2025, perubahan porsi FLPP tersebut masih juga belum jelas.

Saat ini, sebanyak 20.000 unit rumah FLPP telah tersalurkan, namun sisanya harus ditahan karena menunggu kepastian porsi baru.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh berpendapat bahwa rencana tersebut sangat bagus karena bisa menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.

"Namun memang perlu direview dulu dari perbankannya terkait dampak perubahan bunga dan tenor angsurannya dengan adanya perubahan proporsi ini. Kita lihat sama-sama terlebih dulu berdasarkan aturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk suku bunga KPR," kata Ateh saat menerima kunjungan kerja Menteri PKP Maruarar Sirait pada Rabu (1/1/2025), dikutip dari keterangan resmi.

Jakarta -

Pemerintah tengah mengupayakan realisasi Program 3 Juta Rumah, salah satunya dengan menggaet investor asing. Pengembang sebagai investor lokal pun berharap dapat dilibatkan menjadi mitra program tersebut.

Ketua DPP Realestat Indonesia Joko Suranto mengatakan sektor properti memberikan kontribusi besar terhadap investasi di Indonesia. Ia menyebutkan pada 2023 investasi properti mencapai Rp 115 triliun, lalu meningkat hingga Rp 122 triliun pada 2024.

"Ada kenaikan sebesar 2 persen lebih dikit atas investasi itu. Pertanyaannya, kok kita nggak diajak Prabowo tanda tangan ya di istana? Padahal kita selalu menjadi investor dalam negeri empat besar," ujar Joko di Kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Joko mengatakan pengembang sebagai investor dalam negeri setiap tahun sudah memberi kontribusi dalam hal pemasukan pajak hingga lapangan kerja, dan menumbuhkan industri terkait.

Ia menghargai adanya investasi asing untuk Program 3 Juta Rumah yang nantinya bakal diakomodasi tanah negara. Namun, menurutnya pengakuan dan akomodasi semestinya juga berlaku untuk investor dalam negeri.

Lalu, ia menjelaskan sektor properti bisa menjadi pembangkit ekonomi (propertinomic) jika ada ada pengaturan dalam hal kelembagaan, kebijakan, dan pembiayaan. Untuk pembiayaan, upaya reliable pemerintah adalah menyediakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Pembiayaan perumahan yang mendapatkan fasilitas sebenarnya perbankan, likuiditas, artinya yang menjadi nadinya bank yang mendapat manfaat siapa, rakyat. Developer dalam ini REI adalah menjadi mitra pemerintah, menjadi pelaku ekosistem untuk mensuplai rumah yang ada, yang dibeli yang digunakan yang dibutuhkan oleh masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya, Indonesia resmi menjalin kerja sama MoU dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada . Penandatanganan kerja sama (MoU) menjadikan Qatar investor pertama dalam proyek pembangunan 3 juta rumah.

Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mewakili pihak Indonesia, dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani, Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sempat mengungkapkan beberapa lokasi yang bisa dibangun, seperti Senayan hingga Kalibata yang merupakan lahan dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Selain itu, pembangunan juga akan dilakukan di dekat stasiun seperti yang dilakukan oleh Perumnas.

"Lokasi akan disurvei segera oleh Sheikh. Dan kita sudah siap membawa beberapa lokasi yang sudah dikatakan tadi. Ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, ada di sekitar Kalibata," jelas Ara.

"Nanti Pak Erick akan menyiapkan dari PTPP, KAI, dan Perumnas. Nanti dari situ lebih lanjut karena ini G2G maka negara hadir untuk menyiapkan lahan idle dan tidak bermasalah yang siap untuk dibangun," kata Maruarar.

(dhw/dhw)

Jakarta -

Pabrik narkotika jenis tembakau sintetis terbesar di Jawa Barat berhasil dibongkar Polres Bogor bersama Polda Jawa Barat. Para pelaku menyamarkan lokasi pabrik di permukiman warga.

"Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka yaitu dengan menyamarkan lokasi produksi narkotika di tengah-tengah pemukiman masyarakat," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro dalam jumpa pers di Polres Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/2/2025).

Polisi menangkap dua peracik tembakau sintetis, yakni HP (34) dan AA (23). Para pelaku melakukan itu karena alasan ekonomi.

"Dari para tersangka yang diamankan tidak lain adalah faktor ekonomi," kata Rio.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mewanti-wanti kepada masyarakat yang menyewakan rumah atau kontrakan kepada orang tidak dikenal. Dia menyebut pemilik rumah harus mengecek identitas penyewa dan wajib lapor.

"Saya imbau tempat ini kan pemukiman padat penduduk, mereka sifatnya tertutup tidak mau terbuka atau bergaul. Makanya saya harapkan jika ada satu rumah yang ditempati atau dikontrak atau disewa oleh orang wajib lapor sehingga masyarakat tahu apa identitasnya," ujar Mukti.

Mukti mengatakan narkotika jenis tembakau sintetis ini memang tidak berbau menyengat dari luar rumah. Karena itulah, dia mengimbau masyarakat melaporkan ke polisi setempat jika menemukan orang yang mencurigakan menyewa sebuah rumah atau kontrakan.

"Kalau kita cek dari luar bau daripada narkotika jenis sintetis ini tidak terlalu bau, makanya kita perlu bener peran dari masyarakat untuk melapor ke pihak kepolisian atau polres atau polsek seandainya ada orang ngontrak sewa, orangnya tertutup itu tolong dilaporkan ke kita," ujar Mukti.

125 Botol Ditemukan

Ada sebanyak 125 botol berukuran 50 ml siap edar yang ditemukan di laboratorium narkoba tersembunyi di kawasan Babakan Madang, Sentul, Jawa Barat ini. Polisi mengatakan cairan tersebut dijual untuk disemprotkan ke batang rokok untuk menghasilkan efek seperti ganja.

"Jadi itu rokok dibakar, disemprot, itu sudah seperti ganja efeknya," ujarnya.

Polisi menyita barang bukti kurang lebih sebanyak 1 ton tembakau sintetis dengan nilai total sekitar Rp 350 miliar. Tembakau sintetis itu dikemas dalam 50 dus dengan berat masing-masing 20 kg.

Selain itu, disita juga 20 jeriken berisi 282 liter cairan sintetis (MDMB Inaca), 479,6 gram serbuk MDMB Inaca sebagai bibit sintetis, dan 2 alat semprot ukuran 6 liter berisikan cairan sintetis.

Polisi memburu 2 orang pengendali pabrik narkotika jenis tembakau sintetis di Sentul tersebut. Polisi sudah mengetahui ciri-ciri dari kedua buronan berinisial B dan E.

Kedua tersangka dijerat Pasal 113 ayat 2 dan/atau Pasal 114 ayat 2 dan/atau Pasal 112 ayat 2 juncto Pasal 103 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keduanya terancam hukuman mati.

(whn/imk)

KULON PROGO, KOMPAS.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulon Progo melarang aktivitas penumpukan sampah dari luar kota yang dilakukan oleh warga di Padukuhan Sawahan, Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Larangan ini diberlakukan karena usaha tersebut belum memiliki izin resmi.

DLH menegaskan bahwa pengelolaan sampah dari luar daerah harus mendapatkan izin usaha terlebih dahulu.

"Kami layangkan surat kepada beliau untuk menghentikan. Kegiatan itu harus berizin. Soal izin memang butuh proses. Urus izin dulu, kalau gol (kantongi izin) silakan," ujar Kepala DLH Kulon Progo, Gusdi Hartono, di kantornya, Rabu (5/2/2025).

Menurut Gusdi, setiap usaha di Kulon Progo harus mengikuti prosedur perizinan, termasuk pengelolaan sampah yang harus mematuhi peraturan daerah.

Dalam kasus ini, pemilik usaha tetap menerima sampah dari luar daerah sejak akhir pekan lalu, kemudian menumpuk dan membakarnya di lokasi yang berdekatan dengan permukiman warga.

Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan warga sekitar yang khawatir terhadap dampak buruk bagi lingkungan, terutama kualitas udara dan air.

Menanggapi keluhan warga, tim DLH telah melakukan pengecekan lokasi pada Selasa (4/2/2025) pagi.

Setelah upaya persuasif tidak membuahkan hasil, pemerintah akhirnya mengeluarkan surat perintah penghentian usaha kepada pemiliknya.

Pemerintah daerah memberikan tenggat waktu dua hingga tiga hari sebelum aparat berwenang mengambil tindakan lebih lanjut.

“Kami mengundang semua OPD, utamanya Satpol PP, karena itu melanggar Perda Pengelolaan Sampah,” jelas Gusdi.

Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup DLH Kulon Progo, Toni, menambahkan bahwa sekitar 10 truk sampah telah masuk ke Sawahan berdasarkan laporan warga setempat.

"Pemilik tidak kooperatif," kata Toni saat memberi keterangan kepada wartawan.

Diketahui bahwa pemilik usaha penumpukan sampah ini adalah Yusuf Dahuri (39), warga Sawahan. Ia mengaku menumpuk sampah di lahannya sendiri, yang sebelumnya merupakan bekas tempat penimbunan pasir hasil penambangan.

Yusuf menjelaskan bahwa ia berencana membangun usaha pemilahan sampah untuk memilah barang yang dapat didaur ulang, sedangkan sampah yang tidak bisa dimanfaatkan akan dibakar atau dimusnahkan.

KULON PROGO, KOMPAS.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulon Progo melarang aktivitas penumpukan sampah dari luar kota yang dilakukan oleh warga di Padukuhan Sawahan, Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Larangan ini diberlakukan karena usaha tersebut belum memiliki izin resmi.

DLH menegaskan bahwa pengelolaan sampah dari luar daerah harus mendapatkan izin usaha terlebih dahulu.

"Kami layangkan surat kepada beliau untuk menghentikan. Kegiatan itu harus berizin. Soal izin memang butuh proses. Urus izin dulu, kalau gol (kantongi izin) silakan," ujar Kepala DLH Kulon Progo, Gusdi Hartono, di kantornya, Rabu (5/2/2025).

Menurut Gusdi, setiap usaha di Kulon Progo harus mengikuti prosedur perizinan, termasuk pengelolaan sampah yang harus mematuhi peraturan daerah.

Dalam kasus ini, pemilik usaha tetap menerima sampah dari luar daerah sejak akhir pekan lalu, kemudian menumpuk dan membakarnya di lokasi yang berdekatan dengan permukiman warga.

Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan warga sekitar yang khawatir terhadap dampak buruk bagi lingkungan, terutama kualitas udara dan air.

Menanggapi keluhan warga, tim DLH telah melakukan pengecekan lokasi pada Selasa (4/2/2025) pagi.

Setelah upaya persuasif tidak membuahkan hasil, pemerintah akhirnya mengeluarkan surat perintah penghentian usaha kepada pemiliknya.

Pemerintah daerah memberikan tenggat waktu dua hingga tiga hari sebelum aparat berwenang mengambil tindakan lebih lanjut.

“Kami mengundang semua OPD, utamanya Satpol PP, karena itu melanggar Perda Pengelolaan Sampah,” jelas Gusdi.

Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup DLH Kulon Progo, Toni, menambahkan bahwa sekitar 10 truk sampah telah masuk ke Sawahan berdasarkan laporan warga setempat.

"Pemilik tidak kooperatif," kata Toni saat memberi keterangan kepada wartawan.

Diketahui bahwa pemilik usaha penumpukan sampah ini adalah Yusuf Dahuri (39), warga Sawahan. Ia mengaku menumpuk sampah di lahannya sendiri, yang sebelumnya merupakan bekas tempat penimbunan pasir hasil penambangan.

Yusuf menjelaskan bahwa ia berencana membangun usaha pemilahan sampah untuk memilah barang yang dapat didaur ulang, sedangkan sampah yang tidak bisa dimanfaatkan akan dibakar atau dimusnahkan.

Ia juga mengakui bahwa aktivitasnya mendapat banyak keluhan dari warga hingga dilaporkan ke lurah Banaran.

“Saya sudah menyampaikan ke Pak Lurah. Pak, saya hanya bisa instan, saya tidak bisa minta, saya terpuruk, kalau ada rezeki saya akan bantu,” ungkapnya.

Meski telah mendapat surat perintah penghentian, Yusuf tetap bersikeras melanjutkan usahanya.

“Saya cuma disurati pemberhentian. Ya saya tidak mau. Kalau mau undang saya, siap argumentasi,” tegasnya.

Ia pun berjanji bahwa usahanya dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar dan membawa manfaat bagi masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) mempertanyakan alasan pemerintah yang lebih memilih menggandeng investor luar negeri dibandingkan dalam negeri untuk program 3 juta rumah.

Hal ini menyusul penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan investor dari Qatar Qilaa International Group Sheikh Abdul Aziz Al Thani untuk pembangunan 1 juta unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penandatanganan MoU dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025) dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Pertanyaannya, kok kita enggak diajak Pak Prabowo tanda tangan ya di Istana? Padahal kita selalu jadi investor dalam negeri," ujar Joko dalam media gathering di Kantor DPP REI, Jakarta, Selasa (04/02/2025).

Padahal, sektor properti dalam negeri selalu menduduki peringkat 4 penyumbang investasi terbanyak.

Papar Joko, pada tahun 2023 investasi di sektor properti tembus di angka Rp 115 triliun, dan naik menjadi Rp 122 triliun pada tahun 2024.

"Sesuai dengan research yang kita lakukan, kerja sama dengan FEB UI bahwa sektor properti itu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, secara data ketika diinjeksi sekitar Rp 112 triliun maka akan memberikan impact 0,5 persen," kata Joko.

Karenanya, Joko berharap pemerintah bisa lebih menghargai dan melibatkan investor atau pengembang dalam negeri yang selama ini juga telah menghidupkan bisnis sektor perumahan.

Sementara selain dengan Qatar, pemerintah juga membidik kerja sama dengan Uni Emirat Arab (UEA), Turkiye, hingga Singapura.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Turkiye berminat membangun 50.000 rumah, sedangkan Singapura sebanyak 100.000 rumah.

"Nanti tanggal 31 Januari 2025, Insya Allah, nanti disaksikan oleh Presiden di Istana nanti dari Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, itu nanti 1 juta perumahan," kata Hashim, dikutip dari keterangan resmi Kementerian PKP.

Namun sampai dengan awal Februari 2025, penandatanganan MoU antara Pemerintah Indonesia dengan UEA tersebut terpantau belum terealisasi.