Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berprofesi sebagai wartawan bisa mendapat akses rumah yang terjangkau. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menyediakan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

Nota kesepakatan tersebut ditandatangani bersama Kementerian Komunikasi (Komdigi) dan Digital dan Badan Pusat Statistik (BPS). Ara mengatakan sudah ada kesepakatan untuk menyerahkan 100 unit rumah terlebih dahulu bulan depan.

"Acara kita hari ini singkat, padat, dan langsung to the point, tanpa banyak ceremonial. Kita sudah menetapkan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, untuk melanjutkan pembicaraan. Ibu, nanti kita langsung membagikan 100 kunci ya untuk wartawan," ujar Ara di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Ia mengatakan Kementerian Komdigi bersama Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) perlu mencari solusi dalam memilih skala prioritas wartawan penerima rumah subsidi. Sebab, ia meyakini permintaan akan lebih banyak dibandingkan dengan persediaan rumah yang ada.

Selain itu, Ara menambahkan persyaratan MBR yang bisa menerima rumah subsidi akan diubah batas maksimal pendapatannya. Peningkatan batas pendapatan akan ditingkatkan untuk daerah Jabodetabek saja.

"Tadi ada kesepakatan bahwa batasan pendapatan adalah Rp 13 juta untuk yang sudah menikah dan Rp 12 juta untuk yang belum menikah. Saya ingin transparan tentang hal ini," katanya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid menyambut baik dukungan dari Kementerian PKP. Ia mengatakan tak semua wartawan memiliki akses terhadap fasilitas perumahan yang terjangkau.

"Program rumah subsidi ini merupakan langkah yang sangat baik untuk mendukung pekerjaan wartawan, terutama dalam menyampaikan berita yang benar dan mendukung demokrasi," kata Meutya.

Meutya menyampaikan tidak ada syarat khusus untuk mendukung pemerintahan bagi wartawan yang menerima rumah subsidi. Ia menegaskan wartawan tetap boleh mengkritik selama berita yang disampaikan benar.

"Saya yakin langkah ini akan membantu menciptakan kesejahteraan bagi wartawan," tuturnya.

Di samping itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti mengatakan penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan yang ketiga dilakukan bersama Kementerian PKP. Pihaknya ingin statistik menjadi bermakna dan berdampak untuk program pembangunan pemerintah.

"Kami akan berkoordinasi dengan Ibu Menteri Komdigi untuk nanti kita rekonsiliasi data dan kemudian kami integrasikan dengan data tunggal sosial ekonomi nasional dan kami juga bekerja sama dengan BTN dan Tapera," ucapnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh pihak dari Dewan Pers, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengalokasikan rumah subsidi dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk masyarakat dari berbagai latar belakang pekerjaan. Salah satu profesi yang bakal disediakan rumah tersebut adalah wartawan.

Dikutip dari detikFinance, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah berencana untuk menyiapkan 1.000 rumah untuk wartawan.

"Nanti kita akan bikin pertemuan dengan wartawan. Saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan," ujar Ara usia menghadiri open house di rumah dinas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Senin (31/3/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2025.

"Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 16.00, untuk titiknya nanti kami akan bicarakan lagi, langsung (penyerahan) 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan. Saya percaya Kementerian Komunikasi dan Digital akan berkoordinasi dengan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)," ujar Ara dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan tersebut merupakan bagian dari total rumah subsidi yang dialokasikan untuk wartawan sebanyak 1.000 unit rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Dukungan Perumahan Subsidi untuk Wartawan antara Kementerian PKP dan Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Badan Pusat Statistik.

"Saya sangat senang sebagai Menteri bisa bekerja sama seperti arahan Presiden RI, dan ini bagus bagi wartawan yang selalu menyuarakan kebenaran dan demokrasi," kata Ara.

Dirinya menyampaikan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk perumahan rakyat seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) nol persen hingga Juni.

Kemudian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi gratis serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 bagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP: Penyerahan 100 kunci rumah subsidi buat wartawan 6 Mei

SEMARANG, KOMPAS.com – Untuk mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan 8 juta penerima manfaat di Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksana MBG.

Pembentukan Pokja ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jateng Nomor 100.3.3.1/88 Tahun 2025 dan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin.

Taj Yasin mengungkapkan bahwa sebanyak 129 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terbentuk untuk mendukung program MBG yang sudah berjalan di Jawa Tengah.

"Angka itu disebut terbanyak kedua secara nasional," ujarnya usai memimpin rapat perdana Pokja Percepatan Pelaksana Program MBG di kantornya, Selasa (8/4/2025).

Yasin juga menjelaskan bahwa pihaknya telah menginventarisasi berbagai masalah yang ada terkait pelaksanaan program ini.

“Minggu ini kita sudah membuat alurnya bagaimana, siapa yang bisa dikontak, dan kami juga sudah mengakomodir permasalahan-permasalahan,” tambah dia.

Menurut pendataan yang dilakukan, Jawa Tengah membutuhkan setidaknya 3.470 dapur MBG untuk memenuhi kebutuhan sekitar 8 juta penerima manfaat.

“Kepada seluruh lembaga, pondok pesantren, para pengusaha, atau sekolah-sekolah yang mau melaksanakan program makan bergizi gratis, tolong koordinasi dengan kami di tingkat provinsi,” imbau Yasin.

Lebih lanjut, Yasin menyebutkan bahwa sejumlah aset telah dipertimbangkan untuk digunakan sebagai dapur MBG.

Ia juga telah mengidentifikasi potensi distribusi bahan pokok untuk dapur MBG di seluruh Jawa Tengah, yang dapat dilakukan melalui koperasi usaha tani, petani, peternak, BUMDes penghasil hasil pertanian, dan lainnya.

Para pengemudi atau driver ojek online (ojol) dan taksi online berkesempatan untuk membeli rumah murah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu dengan CEO PT GoTo Gojek Tokopedia (Goto) Patrick Walujo untuk membahas penyediaan rumah subsidi bagi mitra Gojek.

Ara mengungkapkan sebanyak 2.000 rumah subsidi akan dialokasi buat pengemudi roda dua dan roda empat. Sebelumnya, manajemen GoTo sudah pernah punya program rumah untuk mitranya dan kini akan bekerja sama dengan Kementerian PKP.

"Sekarang jauh lebih siap ya, jauh lebih banyak untuk kita mulai kebaikan. Seribu roda dua, seribu roda empat," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Ara mengatakan rumah untuk pengemudi tersebut akan tersebar di seluruh Indonesia. Adapun lokasi tepatnya tergantung pada data dan kriteria GoTo untuk memastikan tidak mengganggu penyebaran pengemudi.

Sementara itu, Patrick menyampaikan terima kasih atas dukungan Kementerian PKP untuk mitra Gojek. Ia mengatakan program ini dilakukan dengan tujuan mitra menjadi lebih sejahtera dan mempunyai rumah sendiri.

Kemudian, ia mengatakan kemampuan finansial pengemudi akan dinilai dari performa yang terekam dalam sistem Gojek. Sementara skema pembiayaan pengemudi masih didiskusikan.

"Di sini saya menyambut baik Bapak Maruarar Sirait juga BTN supaya kita bisa menjajaki gimana ini apakah skema tabungan tiap hari bisa kita potong tabungan jadi per bulan bisa jadi angsuran," kata Patrick.

Patrick menambahkan semakin besar rating, maka semakin besar penghasilan yang dimiliki pengemudi. Dengan begitu memiliki kemampuan finansial yang lebih memungkinkan buat mendapat rumah subsidi.

ANTARA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta pada Selasa (8/4).menandatangani perjanjian kerja sama nota kesepahaman (MOU) untuk menyediakan rumah subsidi bagi wartawan. Awak media menjadi salah satu target sasaran penyediaan rumah subsidi karena berperan mengedukasi masyarakat. (Sanya Dinda Susanti/Setyanka Harviana Putri/Yovita Amalia/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

ANTARA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta pada Selasa (8/4).menandatangani perjanjian kerja sama nota kesepahaman (MOU) untuk menyediakan rumah subsidi bagi wartawan. Awak media menjadi salah satu target sasaran penyediaan rumah subsidi karena berperan mengedukasi masyarakat. (Sanya Dinda Susanti/Setyanka Harviana Putri/Yovita Amalia/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

ANTARA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membahas rencana pengalokasian perumahan subsidi untuk pengemudi ojek online mitra gojek di Kantor Kementerian Perumahan Jakarta, Selasa (8/4). Total ada sebanyak seribu rumah subsidi bakal dialokasikan untuk pengemudi ojol mitra gojek.
(Sanya Dinda Susanti/Setyanka Harviana Putri/Sandy Arizona/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melonggarkan batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama di kawasan Jabodetabek dari Rp7 juta menjadi Rp12 juta bagi penerima yang berstatus lajang dan dari Rp8 juta menjadi Rp13 juta bagi penerima yang sudah menikah atau berkeluarga.

"Tadi kesepakatan kami terkait perumahan di Jabodetabek, batas maksimal penghasilan penerima Rp13 juta bagi yang sudah menikah. Sedangkan untuk yang belum menikah Rp12 juta," ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Dengan demikian, batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama di kawasan Jabodetabek Rp12 juta itu buat yang lajang dan Rp13 juta untuk yang sudah menikah.

Kementerian PKP akan menerbitkan Keputusan Menteri PKP terkait batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama untuk kawasan Jabodetabek tersebut.

Rencananya Keputusan Menteri tersebut akan diterbitkan pada 21 April 2025.

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa pihaknya sudah membantu kementerian PKP untuk menghitungkan kira-kira standar desil 8 untuk masing-masing provinsi berbeda-beda.

"Kita menggunakannya desil 8 dan standar hidup di masing-masing provinsi itu berbeda. Kami sudah membantu kementerian PKP untuk menghitungkan kira-kira standar desil 8 untuk masing-masing provinsi berbeda-beda," ujar Amalia.

Kategori pendapatan atau penghasilan masyarakat dibagi dengan istilah Desil yang mana Desil 9-10 adalah masyarakat yang berpenghasilan di atas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang secara ekonomi mampu untuk membeli rumah melalui mekanisme pasar.

Sedangkan Desil 3-8 adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan penghasilan maksimal 8 juta, Desil inilah yang menjadi sasaran program pembiayaan perumahan untuk memiliki rumah.

Kebijakan pelonggaran batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama untuk wilayah Jabodetabek tersebut merupakan kebijakan Menteri PKP atas masukan BPS.

"Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri PKP sekitar Rp12 juta - 13 juta itu merupakan kebijakan Bapak Menteri PKP adalah untuk wilayah Jabodetabek atas masukan BPS," kata Amalia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melonggarkan batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama di kawasan Jabodetabek dari Rp7 juta menjadi Rp12 juta bagi penerima yang berstatus lajang dan dari Rp8 juta menjadi Rp13 juta bagi penerima yang sudah menikah atau berkeluarga.

"Tadi kesepakatan kami terkait perumahan di Jabodetabek, batas maksimal penghasilan penerima Rp13 juta bagi yang sudah menikah. Sedangkan untuk yang belum menikah Rp12 juta," ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Dengan demikian, batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama di kawasan Jabodetabek Rp12 juta itu buat yang lajang dan Rp13 juta untuk yang sudah menikah.

Kementerian PKP akan menerbitkan Keputusan Menteri PKP terkait batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama untuk kawasan Jabodetabek tersebut.

Rencananya Keputusan Menteri tersebut akan diterbitkan pada 21 April 2025.

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa pihaknya sudah membantu kementerian PKP untuk menghitungkan kira-kira standar desil 8 untuk masing-masing provinsi berbeda-beda.

"Kita menggunakannya desil 8 dan standar hidup di masing-masing provinsi itu berbeda. Kami sudah membantu kementerian PKP untuk menghitungkan kira-kira standar desil 8 untuk masing-masing provinsi berbeda-beda," ujar Amalia.

Kategori pendapatan atau penghasilan masyarakat dibagi dengan istilah Desil yang mana Desil 9-10 adalah masyarakat yang berpenghasilan di atas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang secara ekonomi mampu untuk membeli rumah melalui mekanisme pasar.

Sedangkan Desil 3-8 adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan penghasilan maksimal 8 juta, Desil inilah yang menjadi sasaran program pembiayaan perumahan untuk memiliki rumah.

Kebijakan pelonggaran batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama untuk wilayah Jabodetabek tersebut merupakan kebijakan Menteri PKP atas masukan BPS.

"Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri PKP sekitar Rp12 juta - 13 juta itu merupakan kebijakan Bapak Menteri PKP adalah untuk wilayah Jabodetabek atas masukan BPS," kata Amalia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melonggarkan batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama di kawasan Jabodetabek dari Rp7 juta menjadi Rp12 juta bagi penerima yang berstatus lajang dan dari Rp8 juta menjadi Rp13 juta bagi penerima yang sudah menikah atau berkeluarga.

"Tadi kesepakatan kami terkait perumahan di Jabodetabek, batas maksimal penghasilan penerima Rp13 juta bagi yang sudah menikah. Sedangkan untuk yang belum menikah Rp12 juta," ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Dengan demikian, batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama di kawasan Jabodetabek Rp12 juta itu buat yang lajang dan Rp13 juta untuk yang sudah menikah.

Kementerian PKP akan menerbitkan Keputusan Menteri PKP terkait batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama untuk kawasan Jabodetabek tersebut.

Rencananya Keputusan Menteri tersebut akan diterbitkan pada 21 April 2025.

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa pihaknya sudah membantu kementerian PKP untuk menghitungkan kira-kira standar desil 8 untuk masing-masing provinsi berbeda-beda.

"Kita menggunakannya desil 8 dan standar hidup di masing-masing provinsi itu berbeda. Kami sudah membantu kementerian PKP untuk menghitungkan kira-kira standar desil 8 untuk masing-masing provinsi berbeda-beda," ujar Amalia.

Kategori pendapatan atau penghasilan masyarakat dibagi dengan istilah Desil yang mana Desil 9-10 adalah masyarakat yang berpenghasilan di atas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang secara ekonomi mampu untuk membeli rumah melalui mekanisme pasar.

Sedangkan Desil 3-8 adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan penghasilan maksimal 8 juta, Desil inilah yang menjadi sasaran program pembiayaan perumahan untuk memiliki rumah.

Kebijakan pelonggaran batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama untuk wilayah Jabodetabek tersebut merupakan kebijakan Menteri PKP atas masukan BPS.

"Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri PKP sekitar Rp12 juta - 13 juta itu merupakan kebijakan Bapak Menteri PKP adalah untuk wilayah Jabodetabek atas masukan BPS," kata Amalia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melonggarkan batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama di kawasan Jabodetabek dari Rp7 juta menjadi Rp12 juta bagi penerima yang berstatus lajang dan dari Rp8 juta menjadi Rp13 juta bagi penerima yang sudah menikah atau berkeluarga.

"Tadi kesepakatan kami terkait perumahan di Jabodetabek, batas maksimal penghasilan penerima Rp13 juta bagi yang sudah menikah. Sedangkan untuk yang belum menikah Rp12 juta," ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Dengan demikian, batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama di kawasan Jabodetabek Rp12 juta itu buat yang lajang dan Rp13 juta untuk yang sudah menikah.

Kementerian PKP akan menerbitkan Keputusan Menteri PKP terkait batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama untuk kawasan Jabodetabek tersebut.

Rencananya Keputusan Menteri tersebut akan diterbitkan pada 21 April 2025.

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa pihaknya sudah membantu kementerian PKP untuk menghitungkan kira-kira standar desil 8 untuk masing-masing provinsi berbeda-beda.

"Kita menggunakannya desil 8 dan standar hidup di masing-masing provinsi itu berbeda. Kami sudah membantu kementerian PKP untuk menghitungkan kira-kira standar desil 8 untuk masing-masing provinsi berbeda-beda," ujar Amalia.

Kategori pendapatan atau penghasilan masyarakat dibagi dengan istilah Desil yang mana Desil 9-10 adalah masyarakat yang berpenghasilan di atas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang secara ekonomi mampu untuk membeli rumah melalui mekanisme pasar.

Sedangkan Desil 3-8 adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan penghasilan maksimal 8 juta, Desil inilah yang menjadi sasaran program pembiayaan perumahan untuk memiliki rumah.

Kebijakan pelonggaran batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama untuk wilayah Jabodetabek tersebut merupakan kebijakan Menteri PKP atas masukan BPS.

"Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri PKP sekitar Rp12 juta - 13 juta itu merupakan kebijakan Bapak Menteri PKP adalah untuk wilayah Jabodetabek atas masukan BPS," kata Amalia.

Tadi kesepakatan kami terkait perumahan di Jabodetabek, batas maksimal penghasilan penerima Rp13 juta bagi yang sudah menikah. Sedangkan untuk yang belum menikah Rp12 juta

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melonggarkan batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama di kawasan Jabodetabek dari Rp7 juta menjadi Rp12 juta bagi penerima yang berstatus lajang dan dari Rp8 juta menjadi Rp13 juta bagi penerima yang sudah menikah atau berkeluarga.

"Tadi kesepakatan kami terkait perumahan di Jabodetabek, batas maksimal penghasilan penerima Rp13 juta bagi yang sudah menikah. Sedangkan untuk yang belum menikah Rp12 juta," ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Dengan demikian, batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama di kawasan Jabodetabek Rp12 juta itu buat yang lajang dan Rp13 juta untuk yang sudah menikah.

Kementerian PKP akan menerbitkan Keputusan Menteri PKP terkait batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama untuk kawasan Jabodetabek tersebut.

Rencananya Keputusan Menteri tersebut akan diterbitkan pada 21 April 2025.

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa pihaknya sudah membantu kementerian PKP untuk menghitungkan kira-kira standar desil 8 untuk masing-masing provinsi berbeda-beda.

"Kita menggunakannya desil 8 dan standar hidup di masing-masing provinsi itu berbeda. Kami sudah membantu kementerian PKP untuk menghitungkan kira-kira standar desil 8 untuk masing-masing provinsi berbeda-beda," ujar Amalia.

Kategori pendapatan atau penghasilan masyarakat dibagi dengan istilah Desil yang mana Desil 9-10 adalah masyarakat yang berpenghasilan di atas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang secara ekonomi mampu untuk membeli rumah melalui mekanisme pasar.

Sedangkan Desil 3-8 adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan penghasilan maksimal 8 juta, Desil inilah yang menjadi sasaran program pembiayaan perumahan untuk memiliki rumah.

Kebijakan pelonggaran batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebagai hunian pertama untuk wilayah Jabodetabek tersebut merupakan kebijakan Menteri PKP atas masukan BPS.

"Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri PKP sekitar Rp12 juta - 13 juta itu merupakan kebijakan Bapak Menteri PKP adalah untuk wilayah Jabodetabek atas masukan BPS," kata Amalia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025