Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berprofesi sebagai wartawan bisa mendapat akses rumah yang terjangkau. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menyediakan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

Nota kesepakatan tersebut ditandatangani bersama Kementerian Komunikasi (Komdigi) dan Digital dan Badan Pusat Statistik (BPS). Ara mengatakan sudah ada kesepakatan untuk menyerahkan 100 unit rumah terlebih dahulu bulan depan.

"Acara kita hari ini singkat, padat, dan langsung to the point, tanpa banyak ceremonial. Kita sudah menetapkan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, untuk melanjutkan pembicaraan. Ibu, nanti kita langsung membagikan 100 kunci ya untuk wartawan," ujar Ara di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Ia mengatakan Kementerian Komdigi bersama Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) perlu mencari solusi dalam memilih skala prioritas wartawan penerima rumah subsidi. Sebab, ia meyakini permintaan akan lebih banyak dibandingkan dengan persediaan rumah yang ada.

Selain itu, Ara menambahkan persyaratan MBR yang bisa menerima rumah subsidi akan diubah batas maksimal pendapatannya. Peningkatan batas pendapatan akan ditingkatkan untuk daerah Jabodetabek saja.

"Tadi ada kesepakatan bahwa batasan pendapatan adalah Rp 13 juta untuk yang sudah menikah dan Rp 12 juta untuk yang belum menikah. Saya ingin transparan tentang hal ini," katanya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid menyambut baik dukungan dari Kementerian PKP. Ia mengatakan tak semua wartawan memiliki akses terhadap fasilitas perumahan yang terjangkau.

"Program rumah subsidi ini merupakan langkah yang sangat baik untuk mendukung pekerjaan wartawan, terutama dalam menyampaikan berita yang benar dan mendukung demokrasi," kata Meutya.

Meutya menyampaikan tidak ada syarat khusus untuk mendukung pemerintahan bagi wartawan yang menerima rumah subsidi. Ia menegaskan wartawan tetap boleh mengkritik selama berita yang disampaikan benar.

"Saya yakin langkah ini akan membantu menciptakan kesejahteraan bagi wartawan," tuturnya.

Di samping itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti mengatakan penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan yang ketiga dilakukan bersama Kementerian PKP. Pihaknya ingin statistik menjadi bermakna dan berdampak untuk program pembangunan pemerintah.

"Kami akan berkoordinasi dengan Ibu Menteri Komdigi untuk nanti kita rekonsiliasi data dan kemudian kami integrasikan dengan data tunggal sosial ekonomi nasional dan kami juga bekerja sama dengan BTN dan Tapera," ucapnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh pihak dari Dewan Pers, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengalokasikan rumah subsidi dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk masyarakat dari berbagai latar belakang pekerjaan. Salah satu profesi yang bakal disediakan rumah tersebut adalah wartawan.

Dikutip dari detikFinance, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah berencana untuk menyiapkan 1.000 rumah untuk wartawan.

"Nanti kita akan bikin pertemuan dengan wartawan. Saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan," ujar Ara usia menghadiri open house di rumah dinas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Senin (31/3/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pemerintah tengah mengalokasikan rumah subsidi dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk masyarakat dari berbagai latar belakang pekerjaan. Salah satu profesi yang bakal disediakan rumah tersebut adalah wartawan.

Dikutip dari detikFinance, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berencana untuk menyiapkan 1.000 rumah untuk wartawan.

"Nanti kita akan bikin pertemuan dengan wartawan. Saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan," ujar Ara usia menghadiri open house di rumah dinas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Senin (31/3/2025).

Selain itu, Ara juga menyebutkan pemerintah sedang menyiapkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan.

"Tahun ini kita sudah persiapkan buat guru 20.000, dan sudah mulai minggu lalu di Bogor. Nanti habis Lebaran kita langsung mulai buat tenaga kesehatan yaitu buat bidan, perawat dan tenaga kesehatan masyarakat total 30.000, habis itu buat nelayan 20.000, buat guru 20.000. Juga buat Angkatan Laut dan Angkatan Udara, karena polisi dan TNI Angkatan Darat sudah," jelasnya.

Ia pun mengaku sudah bicara dengan Direktur Utama baru PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, Putrama Wahju Setyawan terkait pembiayaan program rumah subsidi. Menurutnya, pembicaraan dengan pemimpin bank BUMN penting untuk memastikan pembagian pembiayaan masing-masing kawasan rumah subsidi yang akan atau sedang dibangun.

Dengan demikian, setiap bank BUMN dapat fokus membiayai KPR di masing-masing kawasan permukiman dalam pelaksanaan penjualan rumah subsidi nanti.

"Saya baru ngomong sama dirut BNI yang baru ya, bagus ya. Mungkin nanti kita bicarakan nanti misalnya BNI urusin apa, Mandiri urusin apa. Kayak BTN kan sudah cukup banyak. Jadi kita bagi-bagi supaya fokus," katanya.

Ara mencontohkan penyaluran pembiayaan rumah subsidi untuk TNI Angkatan Darat dipegang oleh Bank Mandiri. Sementara pembiayaan rumah subsidi untuk anggota Polisi akan diserahkan kepada BTN, dan seterusnya.

Selain dari perbankan, Ara menyebutkan berbagai program rumah subsidi telah mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, hingga Bank Indonesia (BI) dari sisi relaksasi kebijakan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

"Kita juga di-support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan," tuturnya.

Artikel ini sudah tayang di detikFinance.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menghadiri open house perayaan Idul Fitri di rumah dinas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada Senin (31/3/2025) kemarin di Kuningan, Jakarta.

Dalam kunjungannya, pria yang biasa disapa Ara ini mengatakan mereka sempat berbincang-bincang terkait sinergi antar dua Kementerian, terutama dalam hal pemasangan dan pemanfaatan jaringan energi listrik dan gas.

"Jadi bagaimana nanti ada perumahan kan ada jaringan listriknya, meteran gasnya supaya bisa sinergi," kata Ara saat ditemui wartawan di rumah dinas Bahlil, Senin (31/3/2025).

Ara mengatakan ada saran dari Bahlil menggunakan jaringan listrik dan gas bawah tanah untuk perumahan subsidi yang akan dibangun.

Dengan begitu kawasan rumah subsidi itu nantinya dapat dikembangkan lebih baik dan rapi, terutama dari segi penyaluran energi.

"Ya kita diminta untuk mempersiapkan lah suatu kawasan yang cukup besar. Tapi ya teratur, ya listriknya di bawah, gasnya di bawah. Ya kita coba lagi cari mungkin di daerah Banten," jelas Ara.

Gandeng BUMN

Selain membahas jaringan listrik dan gas untuk pembangunan rumah subsidi, Ara juga mengatakan dirinya sudah bertemu dengan sejumlah pihak, termasuk bank BUMN yang akan membantu dari sisi pembiayaan.

Menurutnya pembicaraan antara dirinya dengan para pemimpin bank BUMN menjadi penting untuk memastikan pembiayaan masing-masing rumah subsidi yang akan atau sedang dibangun.

Sehingga dalam pelaksanaan penjualan rumah subsidi nanti, setiap bank BUMN dapat fokus membiayai KPR di masing-masing kawasan permukiman.

"Saya baru ngomong sama dirut BNI yang baru ya, bagus ya. Mungkin nanti kita bicarakan nanti misalnya BNI urusin apa, Mandiri urusin apa. Kayak BTN kan sudah cukup banyak. Jadi kita bagi-bagi supaya fokus," kata Ara saat ditemui wartawan di rumah dinas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Senin (31/3/2025).

Sebagai contoh pembiayaan rumah subsidi untuk TNI Angkatan Darat dipegang oleh Bank Mandiri. Kemudian pembiayaan rumah subsidi untuk anggota Polisi akan diserahkan kepada BTN, dan seterusnya.

"Angkatan darat itu sama Bank Mandiri, kalau Kepolisian sama BTN, jadi kita bagi-bagi supaya semuanya fokus," terangnya.

Selain dari perbankan, Ara menyampaikan berbagai program rumah subsidi telah mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, hingga Bank Indonesia (BI) dari sisi relaksasi kebijakan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

"Kita juga di-support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan," ujar Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri open house Lebaran di rumah dinas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di kawasan Jakarta Selatan.

Dalam kunjungannya, pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan mereka sempat berbincang-bincang terkait sinergi antar dua Kementerian, terutama dalam hal pemasangan dan pemanfaatan jaringan energi listrik dan gas.

"Jadi bagaimana nanti ada perumahan kan ada jaringan listriknya, meteran gasnya supaya bisa sinergi," kata Ara saat ditemui wartawan di rumah dinas Bahlil, Senin (31/3/2025).

Ara mengatakan ada saran dari Bahlil menggunakan jaringan listrik dan gas bawah tanah untuk perumahan subsidi yang akan dibangun.

Dengan begitu kawasan rumah subsidi itu nantinya dapat dikembangkan lebih baik dan rapi, terutama dari segi penyaluran energi.

"Ya kita diminta untuk mempersiapkan lah suatu kawasan yang cukup besar. Tapi ya teratur, ya listriknya di bawah, gasnya di bawah. Ya kita coba lagi cari mungkin di daerah Banten," jelas Ara.

Sebagai informasi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan open house pada hari pertama Idul Fitri 1446 Hijriah, Senin, di kediamannya yang beralamat di Jl. Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan.

Terpantau dari sejumlah Menteri dan Wakil Menteri hingga petinggi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergantian bersilaturahmi ke rumah dinas Bahlil.

Beberapa pejabat negara itu, di antaranya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri.

Kemudian dari BUMN ada Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk (INDY) Arsyad Rasjid.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) hilirisasi. Ada 36 komoditas yang menjadi fokus atau priroitas untuk hilirisasi, mulai dari mineral dan batubara hingga farmasi.

Airlangga mengatakan Satgas tersebut nantinya akan dinaungi berbagai kementerian terkait, seperti Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Kementerian Perindustrian. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan pembentukan satgas hilirisasi itu.

"Satgas hilirisasi kan kementeriannya sudah ada dari kementerian ESDM, Kementerian Investasi, dan kementerian perindustrian. Jadi ini sedang disiapkan," kata Airlangga saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Dia menjelaskan Satgas hilirisasi ini tidak hanya berfokus pada hilirisasi di sektor mineral dan batubara (minerba). Namun, juga menyasar ke sektor agrikultur hingga farmasi. Bahkan Airlangga menyebut akan ada 36 komoditas yang diprioritaskan untuk hilirisasi.

"(Ada) 36 komoditas karena kalau dari industri kan banyak, termasuk di agrikultur juga, farmasi juga," jelas Airlangga.

Sebelumnya, pembentukan Satgas Hilirisasi ini dibocorkan pertama kali oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Bahlil mengaku akan ditunjuk sebagai Ketua Satgas Hilirisasi.

"Kemarin Bapak Presiden dalam arahannya dalam rangka melakukan percepatan hilirisasi maka dipandang perlu untuk dibuatkan satgas. Kemarin berdasarkan arahan (Prabowo) insyallah (ketua satgas) dari Kementerian ESDM (Bahlil). Menteri ESDM siapa ya," kata Bahlil saat ditemui usai acara Indonesia Mining Summit 2024 di Hotel Mulia, dikutip CNN Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabar tentang Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah yang bakal bergabung dengan Partai Golkar menjadi sorotan pembaca.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Dari konflik Papua, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menyatakan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang ditawan dibebaskan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan bukan oleh Polisi-TNI.

1. Bahlil: Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar, Sudah Nego

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah berencana untuk bergabung dengan Partai Golkar.

Pernyataan ini disampaikan Bahlil dalam sambutannya pada peresmian smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pada Senin (23/9/2024).

Dalam acara tersebut, Bahlil menyapa para tokoh yang hadir, termasuk Presiden Joko Widodo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan sejumlah tokoh lokal dari NTB.

Ia kemudian memberikan perhatian khusus kepada Fahri Hamzah yang berasal dari Sumbawa.

"Khusus kepada tokoh nasional asal NTB, Pak Fahri Hamzah," kata Bahlil, dikutip YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

"Pak Fahri sekarang rencana mau masuk Partai Golkar, tadi sudah negosiasi," ucapnya.

Ia kemudian berseloroh lagi menyinggung setelan serba kuning yang dikenakan hadirin dalam acara peresmian smelter ini.

"Makanya kita semua datang ke Amman baju sudah kuning-kuning," ujar Bahlil.

2. Jubir KKB Klaim Pilot Susi Air Bukan Dibebaskan Polisi dan TNI, tapi oleh TPNPB

Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM), Sebby Sambom, membantah klaim TNI-Polri yang menyebut pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, adalah keberhasilan mereka.

Sebby mengeklaim, pembebasan Philip merupakan kebijakan TPNPB.

"Philip Mehrtens bukan dibebaskan militer dan polisi Indonesia, namun dia dibebaskan oleh TPNPB sendiri dengan hormat dan bermartabat sesuai standar internasional," ujar Sebby dalam pesan singkat, Senin (23/9/2024).

Ia menilai, selama Philip disandera 19 bulan, TNI dan polisi dianggap tidak mampu membebaskannya. Menurut dia, pembebasan dilakukan dengan baik sesuai rencana TPNPB.

"TPNPB secara organisasi telah mengumumkan bahwa demi kemanusiaan siap bebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru dan dalam hal ini TPNPB benar-benar bertanggung jawab dan menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa pejuang bangsa Papua bermartabat demi hak politik kemerdekaan penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua yang tidak boleh diabaikan oleh PBB," katanya.

Sebby juga menjelaskan mengapa pembebasan Philip memakan waktu panjang hingga 19 bulan.

Menurut dia, pembebasan tersebut ditunda karena kesalahan Pemerintah Selandia Baru yang memercayakan pembebasan kepada militer dan polisi Indonesia.

"Indonesia sampaikan kepada Pemerintah NZ (Selandia Baru) bahwa militer dan polisi Indonesia mampu dan akan bebaskan pilot Philip Mehrtens melalui operasi militer. Namun faktanya, militer dan polisi Indonesia tidak mampu bebaskan pilot Philip Mehrtens," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai GolkarBahlil Lahadalia yang menyebutnya akan bergabung ke Golkar.

Fahri menganggap pernyataan tersebut sebagai sebuah gurauan.

"Beliau pemimpin masa depan dari Timur. Rasa humornya tinggi," ujar Fahri kepada Kompas.com pada Senin (23/9/2024).

Pernyataan Bahlil tersebut disampaikan dalam sambutannya pada peresmian smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pada hari yang sama.

Dalam acara tersebut, Bahlil menyapa sejumlah tokoh yang hadir, termasuk Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir, serta beberapa tokoh lokal dari NTB.

Bahlil kemudian menyapa Fahri, yang merupakan tokoh asal Sumbawa, dan diklaim bahwa Fahri hadir dalam kapasitasnya sebagai "putra daerah".

"Khusus kepada tokoh nasional asal NTB, Pak Fahri Hamzah," kata Bahlil.

"Pak Fahri sekarang rencana mau masuk Partai Golkar, tadi sudah negosiasi." ujarnya.

YouTube Sekretariat Presiden Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada peresmian smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Senin (23/9/2024).

Ia juga menambahkan dengan humor, menyinggung setelan serba kuning yang dikenakan oleh Fahri dan hadirin lainnya di acara tersebut.

"Makanya kita semua datang ke Amman baju sudah kuning-kuning," ujar Bahlil

Sebagai informasi, Fahri Hamzah pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019.

Saat itu, ia merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dikenal lantang mengkritik pemerintahan Jokowi pada periode pertamanya.

Namun, setelah mengalami kisruh internal di PKS, Fahri keluar dan mendirikan Partai Gelora bersama sejumlah mantan kader PKS lainnya, termasuk Anis Matta dan Mahfudz Siddiq.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyebut Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah berencana bergabung dengan Golkar.

Mahfuz menegaskan bahwa pernyataan tersebut hanyalah candaan.

"Hehehe, bercanda itu. Pak Bahlil kan senang guyon," ujar Mahfuz saat dimintai konfirmasi oleh Kompas.com pada Senin (23/9/2024).

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kepastian Fahri Hamzah untuk tetap berada di Partai Gelora dan tidak akan pindah partai, Mahfuz hanya menyatakan bahwa Fahri tetap istiqomah di Gelora.

"Istikamah" ujarnya.

Pernyataan Bahlil mengenai Fahri Hamzah disampaikan dalam sambutannya pada peresmian smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pada hari yang sama.

Dalam acara tersebut, Bahlil menyapa sejumlah tokoh yang hadir, termasuk Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir, serta beberapa tokoh lokal dari NTB.

Bahlil menyapa Fahri, yang dikenal sebagai tokoh asal Sumbawa, dan mengatakan kehadirannya itu dalam kapasitas sebagai "putra daerah".

"Khusus kepada tokoh nasional asal NTB, Pak Fahri Hamzah," kata Bahlil.

"Pak Fahri sekarang rencana mau masuk Partai Golkar, tadi sudah negosiasi." ujarnya.

Dihubungi terpisah, Fahri pun menanggapi pernyataan Bahlil Lahadalia sebagai sebuah gurauan.

"Beliau pemimpin masa depan dari Timur. Rasa humornya tinggi," ujar Fahri kepada Kompas.com pada Senin (23/9/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah berencana untuk bergabung dengan Partai Golkar.

Pernyataan ini disampaikan Bahlil dalam sambutannya pada peresmian smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pada Senin (23/9/2024).

Dalam acara tersebut, Bahlil menyapa para tokoh yang hadir, termasuk Presiden Joko Widodo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan sejumlah tokoh lokal dari NTB.

Ia kemudian memberikan perhatian khusus kepada Fahri Hamzah yang berasal dari Sumbawa.

"Khusus kepada tokoh nasional asal NTB, Pak Fahri Hamzah," kata Bahlil, dikutip YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

"Pak Fahri sekarang rencana mau masuk Partai Golkar, tadi sudah negosiasi," ucapnya.

Ia kemudian berseloroh lagi menyinggung setelan serba kuning yang dikenakan hadirin dalam acara peresmian smelter ini.

"Makanya kita semua datang ke Amman baju sudah kuning-kuning," ujar Bahlil.

Sebagai informasi, Fahri Hamzah pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI pada periode 2014-2019.

Saat itu, ia masih berstatus sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan dikenal sebagai pengkritik tajam terhadap pemerintahan Jokowi di periode pertamanya.

Namun, setelah terjadinya kisruh internal di PKS, Fahri keluar dan mendirikan Partai Gelora bersama sejumlah mantan kader PKS lainnya, termasuk Anis Matta dan Mahfudz Siddiq.