JAKARTA, investor.id – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri setuju pemerintah memberikan makan bergizi gratis (MBG). Megawati mengaku dirinya mendukung salah satu program Presiden Prabowo Subianto itu.

"Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran," papar Megawati saat menjadi pembicara kunci Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Walau menyatakan dukungannya, putri Presiden Soekarno itu tetap memberikan beberapa catatan terhadap program makan gratis. Salah satu catatan yang diberikan adalah soal anggaran makan bergizi gratis yang mencapai Rp 10.000 per porsi.

Menurut Presiden ke-5 ini, anggaran tersebut belum cukup untuk membeli makanan yang kaya gizi, apalagi saat ada kenaikan harga bahan pokok seperti bawang dan cabai.

"Ku hitung Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga harga naik. Eh Mas Bowo (Prabowo Subianto) dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi," tuturnya.

Megawati menilai saran tersebut patut dipertimbangkan guna memaksimalkan kualitas makanan dari program makan bergizi gratis.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan biaya MBG sebesar Rp 10.000 per persi hanya rata-rata sesuai hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.

"Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi," bebernya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis.

Ia menegaskan BGN hanya menyediakan anggaran untuk bahan baku dan menu harian yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil, namun bukan untuk makanan matang.

"Mekanisme BGN tidak membeli makanan matang, tetapi membuat menu harian dan bahan baku untuk menu harian dibayar at cost," lanjut Dadan.

Ia juga menekankan BGN tetap mengutamakan standar komposisi gizi untuk setiap makanan bergizi gratis yang diberikan.

"Standar komposisi gizi tetap diutamakan," imbuhnya.

Dadan pun mengemukakan dana untuk Program MBG dikelola secara terpusat oleh BGN dan subsidi silang dilakukan secara internal.

"Dana dikelola terpusat di Badan Gizi Nasional, subsidi silang dilakukan internal, dan sekali lagi BGN tidak membeli paket makan, tetapi bahan baku at cost," kata dia.

Sebelumnya, Dadan telah menegaskan soal anggaran tahunan, alokasi anggaran tetap sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disahkan sebesar Rp 71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir pada 150 titik di seluruh Indonesia termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” katanya lagi.

Menurut Dadan, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” tandasnya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

"Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran,"

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku dirinya mendukung salah satu program Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis (MBG).

"Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran," kata Megawati saat menjadi pembicara kunci Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis.

Walau mendukung, Megawati tetap memberikan beberapa catatan terhadap program tersebut. Salah satu catatan yang diberikan yakni anggaran makan bergizi gratis yang mencapai Rp 10.000 per porsi.

Menurut Presiden ke 5 ini, anggaran tersebut kurang cukup untuk membeli makanan dengan kaya gizi. Belum lagi jika terjadi kenaikan harga bahan pokok seperti bawang dan cabai.

"Ku hitung Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga harga naik. Eh mas Bowo (Prabowo Subianto) dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi," kata Megawati.

Putri dari Presiden Soekarno ini menilai saran tersebut patut dipertimbangkan guna memaksimalkan kualitas makanan dari program makan bergizi gratis.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan biaya MBG Rp10.000 hanya rata-rata sesuai hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.

"Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi," katanya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (3/12).

Ia menegaskan BGN hanya menyediakan anggaran untuk bahan baku dan menu harian yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil, tidak untuk makanan matang.

"Mekanisme BGN tidak membeli makanan matang, tetapi membuat menu harian dan bahan baku untuk menu harian dibayar at cost," ujar Dadan.

Ia juga menekankan BGN tetap mengutamakan standar komposisi gizi untuk setiap makanan bergizi gratis yang diberikan. "Standar komposisi gizi tetap diutamakan," ucapnya.

Dadan juga mengemukakan dana untuk Program MBG dikelola secara terpusat oleh BGN dan subsidi silang dilakukan secara internal.

"Dana dikelola terpusat di Badan Gizi Nasional, subsidi silang dilakukan internal, dan sekali lagi BGN tidak membeli paket makan, tetapi bahan baku at cost," tutur Dadan.

Sebelumnya Dadan juga sudah menegaskan bahwa terkait anggaran tahunan, alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir pada 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujar Dadan.

Menurut dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” kata Dadan Hindayana.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku dirinya mendukung salah satu program Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis (MBG).

"Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran," kata Megawati saat menjadi pembicara kunci Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis.

Walau mendukung, Megawati tetap memberikan beberapa catatan terhadap program tersebut. Salah satu catatan yang diberikan yakni anggaran makan bergizi gratis yang mencapai Rp 10.000 per porsi.

Menurut Presiden ke 5 ini, anggaran tersebut kurang cukup untuk membeli makanan dengan kaya gizi. Belum lagi jika terjadi kenaikan harga bahan pokok seperti bawang dan cabai.

"Ku hitung Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga harga naik. Eh mas Bowo (Prabowo Subianto) dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi," kata Megawati.

Putri dari Presiden Soekarno ini menilai saran tersebut patut dipertimbangkan guna memaksimalkan kualitas makanan dari program makan bergizi gratis.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan biaya MBG Rp10.000 hanya rata-rata sesuai hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.

"Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi," katanya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (3/12).

Ia menegaskan BGN hanya menyediakan anggaran untuk bahan baku dan menu harian yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil, tidak untuk makanan matang.

"Mekanisme BGN tidak membeli makanan matang, tetapi membuat menu harian dan bahan baku untuk menu harian dibayar at cost," ujar Dadan.

Ia juga menekankan BGN tetap mengutamakan standar komposisi gizi untuk setiap makanan bergizi gratis yang diberikan. "Standar komposisi gizi tetap diutamakan," ucapnya.

Dadan juga mengemukakan dana untuk Program MBG dikelola secara terpusat oleh BGN dan subsidi silang dilakukan secara internal.

"Dana dikelola terpusat di Badan Gizi Nasional, subsidi silang dilakukan internal, dan sekali lagi BGN tidak membeli paket makan, tetapi bahan baku at cost," tutur Dadan.

Sebelumnya Dadan juga sudah menegaskan bahwa terkait anggaran tahunan, alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir pada 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujar Dadan.

Menurut dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” kata Dadan Hindayana.

"Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran,"

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku dirinya mendukung salah satu program Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis (MBG).

"Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran," kata Megawati saat menjadi pembicara kunci Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis.

Walau mendukung, Megawati tetap memberikan beberapa catatan terhadap program tersebut. Salah satu catatan yang diberikan yakni anggaran makan bergizi gratis yang mencapai Rp 10.000 per porsi.

Menurut Presiden ke 5 ini, anggaran tersebut kurang cukup untuk membeli makanan dengan kaya gizi. Belum lagi jika terjadi kenaikan harga bahan pokok seperti bawang dan cabai.

"Ku hitung Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga harga naik. Eh mas Bowo (Prabowo Subianto) dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi," kata Megawati.

Putri dari Presiden Soekarno ini menilai saran tersebut patut dipertimbangkan guna memaksimalkan kualitas makanan dari program makan bergizi gratis.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan biaya MBG Rp10.000 hanya rata-rata sesuai hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.

"Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi," katanya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (3/12).

Ia menegaskan BGN hanya menyediakan anggaran untuk bahan baku dan menu harian yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil, tidak untuk makanan matang.

"Mekanisme BGN tidak membeli makanan matang, tetapi membuat menu harian dan bahan baku untuk menu harian dibayar at cost," ujar Dadan.

Ia juga menekankan BGN tetap mengutamakan standar komposisi gizi untuk setiap makanan bergizi gratis yang diberikan. "Standar komposisi gizi tetap diutamakan," ucapnya.

Dadan juga mengemukakan dana untuk Program MBG dikelola secara terpusat oleh BGN dan subsidi silang dilakukan secara internal.

"Dana dikelola terpusat di Badan Gizi Nasional, subsidi silang dilakukan internal, dan sekali lagi BGN tidak membeli paket makan, tetapi bahan baku at cost," tutur Dadan.

Sebelumnya Dadan juga sudah menegaskan bahwa terkait anggaran tahunan, alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir pada 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujar Dadan.

Menurut dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” kata Dadan Hindayana.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Presiden ke-5 RI Megwati Soekarnoputri mengkritik anggaran makan bergizi gratis yang hanya dipatok Rp10.000 per anak. Megawati meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghitung kembali anggaran untuk makan bergizi gratis tersebut.

Hal itu diungkapkan Megawati saat memberi sambutan dalam acara peluncuran dan diskusi Buku Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Hotel Fourseason, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

Mulanya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) ini menyatakan setuju dengan program andalan Prabowo itu yakni, makan bergizi gratis. Namun, Megawati menilai, anggaran untuk program itu terbilang rendah.

"Katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya. Bener loh. Tetapi apa? Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok, ibu saya itu orang Sumatera, Bengkulu, jadi tradisi, putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Ku hitung, Rp10.000 toh," tutur Megawati.

Menurut Megawati, anggaran itu kurang, apalagi bahan pangan saat ini sedang alami kenaikan. Untuk itu, Megawati meminta Prabowo, agar bisa meninjau kembali besaran anggaran makan bergizi gratis.

"Apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi," ujar Megawati yang langsung disambut tepuk tangan dari para peserta.

Lantas, Megawati pun meminta maaf bila harus mengkritik Prabowo. Megawati menjelaskan, kritik itu dilakukan lantaran anggaran makan bergizi gratis tak cukup.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas, saya mesti kritik. Lho orang saya benar kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp10 ribu dapat apa toh? Lho opo yo Bu yo, paling tempe. Iya lha, karena saya bisa masak," tandasnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan masukan penting kepada Presiden Prabowo Subianto terkait anggaran program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah. Dia mengaku, pada prinsipnya setuju dengan program peningkatan gizi anak-anak tersebut.

"Saya adalah orang yang turun ke bawah, jadi ibu-ibu jangan mentereng-mentereng, tapi turun. Lihat manusia Indonesia yang katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya, benar," kata Megawati dalam siaran pers kepada Republika.co.id di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Kendati demikian, Megawati menilai, perencanaan program makan siang gratis itu perlu dikoreksi. Pasalnya, pemerintah hanya menganggarkan Rp 10 ribu per porsi. Dia menilai, alokasi anggaran itu tidak masuk akal.

"Tapi apa, saya hitung, lho saya juga tukang masak kok. Orang tua saya itu orang Sumatra, Bengkulu. Tradisinya putri pertama harus pinter masak. Alhamdulillah. Ku hitung, ya... Rp10 ribu. Ya apa ya (apakah cukup?) Apalagi sekarang harga naik," kata Megawati.

Presiden ke-5 RI itu menyampaikan saran kepada Prabowo agar anggaran Rp 10 ribu per porsi bisa ditambah. "Hai Mas Bowo (Prabowo). Kalau denger ini tolong deh, suruh dihitung lagi..." kata Megawati.

Di sisi lain, Megawati mengaku ikut merasakan bagaimana kondisi ibu-ibu yang setiap hari berhadapan dengan pekerjaan rumah tangga. Mulai dari memasak dan mengurus kebutuhan sehari-hari yang harganya terus naik.

"Saya tau, ngulek cabe segala, ini kemanusiaan, tau. Loh iya, nanti kalau (harga) udah melambung kan datang ke saya, ibu ini gimana cabainya sekarang aduh (naik) pusing gua. Ibu sekarang bawang putihnya naik," kata putri Proklamator Sukarno tersebut.

Megawati pun menegaskan kritik soal anggaran makan bergizi gratis sebagai koreksi membangun. Tujuannya agar program yang dikerjakan Presiden Prabowo lebih realistis.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lha saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp10 ribu dapete opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok," katanya mengakhiri.

Solo (ANTARA) - Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono memerintahkan seluruh pangkalan angkatan udara (lanud) ikut menyukseskan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Hari ini saya sengaja datang dari Jakarta ke Lanud Adi Soemarmo Solo untuk mengecek kesiapan dapur dalam rangka makan siang bergizi," katanya di Solo, Jawa Tengah, Kamis.

Ia mengatakan dari Angkatan Udara sudah memerintahkan seluruh Lanud untuk mendukung program pemerintah yang oleh Presiden Prabowo rencananya dimulai pada Januari 2025.

"Kami bersiap dan beberapa lanud kami cek, salah satunya di Adi Soemarmo. Saya melihat sudah siap, Lanud Adi Soemarmo sudah menyiapkan dapur," katanya.

Ia mengatakan dapur untuk pengolahan menu makan bergizi gratis tersebut juga sudah dicek oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan telah dinyatakan memenuhi syarat.

"Hari ini simulasi, kami memberikan makan bergizi di sekolah sekitar lanud. Setelah didata dapur sebetulnya bisa menyiapkan 6.000 porsi sehari, tapi kami sudah survei ada 17 sekolah dengan jumlah siswa 4.063 siswa yang nanti saat program ini jalan mendapatkan makan siang bergizi," katanya.

Meski demikian, dikatakannya, pada simulasi siang ini makanan hanya akan didistribusikan ke sekolah-sekolah terdekat dengan dapur.

Terkait dengan kandungan gizi sudah disesuaikan dengan biaya per porsi, yakni Rp10.000.

"Kami sesuaikan ketentuan, kalau Rp10.000 kami sesuaikan. Untuk kandungan gizi ada tim dari BGN, jadi yang kerja di dapur ada 50 orang sesuai syarat BGN," katanya.

Sebanyak empat di antara 50 orang tersebut, dari BGN.

"Ada kepala unit pelayanan atau kepala dapur, satu ahli gizi, dan satu akuntan. Ini akan mengawasi perputaran anggaran dan gizinya, sedangkan yang 46 ini akan diambil dari masyarakat sekitar dengan anggota lanud," katanya.

Ia mengatakan untuk simulasi tahap pertama ini diutamakan lanud di Pulau Jawa.

"Yang sudah siap tujuh lanud, tapi semua lanud akan berpartisipasi di program ini. Mudah-mudahan AU bisa mendukung program yang dicanangkan Presiden untuk memberikan makan siang bergizi, harapannya ke depan anak-anak makin pintar, berkualitas, dan cerdas untuk Indonesia Emas 2045," katanya.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG --Pemkab Bandung siap sukseskan program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai pada Januari 2025. Rencananya Pemkab akan menyiapkan dana sharing antara Rp 80 miliar hingga Rp 90 miliar untuk tahun anggaran 2025.

Program Makan Bergizi Gratis ini merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Setelah melakukan beberapa kali ujicoba, maka pelaksanannya akan dimulai pada Januari 2025.

Bupati Dadang Supriatna menegaskan, Pemkab Bandung siap untuk mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dan akan berupaya melaksanakan sebaik mungkin di lapangan.

"Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Bandung sudah siap, baik secara sumber daya alam maupun man power untuk bisa mensukseskan program Pak Presiden Prabowo," ujar Bupati Bandung Dadang Supriatna yang ditemui wartawan usai menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024 di Hotel Grand Sunshine, Soreang, Rabu (11/12/2024).

Dan untuk skema anggaran, lanjut Bupati yang akrab disapa Kang DS ini melanjutkan, mereka masih menunggu pedoman umum dari pemerintah pusat.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Marlan Nirsyamsu mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis ini adanya di Badan Gizi Nasional. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, akan melibatkan juga masyarakat setempat sebagai pegawai.

"Makan Siang Gratis (Makan Bergizi Gratis) itu kan adanya di Badan Gizi Nasional, memang nanti daerah akan dilibatkan dari sisi pelaksanaan. Nanti ada rekruitmen masyarakat setempat menjadi pegawai tetapi pegawai intinya dari sana. Karena mereka dilatih dulu oleh BGN di Unhan, Universitas Pertahanan. Nanti akan ada rekruitmen sekitar 47 orang untuk pelaksanaan itu," ujar Dadang di Soreang, Rabu lalu.

Lebih lanjut Marlan mengatakan untuk melayani setiap 3.000 sasaran, maka akan ada Sentra Penyediaan Bahan Gizi atau SPBG. "Setiap 3.000 sasaran ada satu SPBG yaitu semacam tempat untuk membuat makanannya. Menunya itu Rp 10 ribu hingga 15 ribu (per porsi). Karena kita masih menunggu pedoman umum juga sih. Kalau pemerintah daerah ini memiliki sarana untuk itu, bisa disewa oleh mereka," tutur Marlan lagi.

Terkait skema anggaran, lanjut dia, pada dasarnya anggaran utama berasal dari pemerintah pusat sedangkan Pemkab Bandung hanya diminta dana sharing. Skema anggaran sebenarnya dari pusat, tapi pemerintah daerah juga nanti diminta untuk sharing. Ini diprosentase, Kabupaten Bandung itu mendapat 7,76 persen dari PAD, kalau dihitung antara Rp 80 hingga Rp 90 miliar untuk satu tahun.

"Mereka (pemerintah pusat) itu sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 71 triliun,” ucap Marlan menjelaskan.

Pemerintah Indonesia sendiri memang telah mengalokasikan sebesar Rp 71 triliun untuk program MBG pada APBN 2025. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan, Zulkifli Hasan, setelah rapat bersama kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Pangan di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag). Rinciannya adalah Rp 63,356 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp 7,433 triliun untuk program dukungan manajemen.

Anggaran sebesar itu menyasar sekitar 19,47 juta orang dari kalangan anak sekolah hingga ibu hamil maupun menyusui. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto berpesan agar pelaksanaan program MBG ini dilaksanakan dengan baik, mengingat mata rantai program ini melibatkan banyak pihak mulai dari sekolah, petani, peternak, transportir, ahli gizi, dan pemerintah daerah.

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan koordinator pelaksana dari program MBG ini. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya sudah membangun 85 satuan pelayanan untuk menjalankan program MBG. Satuan pelayanan akan melayani 3.000 anak sekolah penerima makan gratis. Ini lebih lengkap dari dapur umum, yakni menjadi tempat memasak makanan sekaligus offtaker produk pertanian lokal.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (11/12) sore.

Burhanuddin menjelaskan pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas pendampingan serta pengawasan dari Kejagung dalam sektor pidana maupun perdata di seluruh kegiatan BPOM.

"Pembicaraan kami adalah sinergitas kita dalam rangka tentunya mendukung kegiatan-kegiatan Balai POM baik itu masalah kepidanaan maupun masalah perdata dan tata usaha negara," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (11/12).

Dalam kesempatan yang sama, Ikrar menyebut pihaknya juga turut meminta adanya pengawasan dari Kejagung terkait proses sertifikasi obat dan makanan yang dinilai rawan diselewengkan.

"Surat keterangan izin ekspor, surat keterangan izin impor, dan sebagainya memiliki kerawanan khusus. Karena yang namanya sertifikasi memiliki kerawanan berbagai macam hal," jelasnya.

Melalui pengawasan dari Kejagung, ia berharap nantinya tidak akan ada kasus korupsi ataupun suap yang terjadi di BPOM. Selain itu, Ikrar berharap tidak akan ada lagi pelanggaran ataupun oknum-oknum mafia di internal BPOM.

Lebih lanjut, ia juga meminta Jaksa Agung untuk memberi pengarahan kepada jajaran di bidang Deputi Penindakan agar dapat menangani pelanggaran-pelanggaran pidana secara cermat dan tepat.

"Karena ternyata kejahatan dari siber, kejahatan pangan yang ilegal, kejahatan obat dan sebagainya masih sangat banyak. Kita akui itu, tapi kita ingin membenahi secara tepat sasaran," tuturnya.

Terakhir, Ikrar mengatakan dalam pertemuan itu kedua lembaga juga turut membahas tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar dapat mengawal keamanan makanan dalam program makan siang bergizi.

"Mengawasi rumah produksi atau dapurnya sampai dengan distribusi, sampai pada tahap terakhirnya kalau terjadi kejadian luar biasa. Nah, tentu semua ini memiliki kerawanan-kerawanan khusus," pungkasnya.

NUSANTARA, KOMPAS.com - Program makan siang bergizi gratis merupakan peluang besar bagi para petani lokal dan Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) di Kalimatan Timur (Kaltim).

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, petani lokal dan UMKM akan dilibatkan dalam merealisasikan program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini.

"Mereka semua pastinya akan kami libatkan dalam program makan siang bergizi gratis, tapi kami harus melihat pedoman lebih lanjut dari pusat," kata Akmal, di Balikpapan, Rabu (11/12/2024).

Adapun anggaran penyediaan makan siang bergizi gratis ini senilai Rp 10.000 per paket. Di sisi lain, harga pangan di Kaltim cukup tinggi.

Hal ini karena Kaltim bukanlah daerah penghasil pangan, dan masih bergantung pada daerah lain melalui berbagai kerja sama.

Kondisi tersebut, jelas memicu perbedaan harga pangan di sejumlah wilayah Kaltim, seperti Balikpapan, meskipun secara garis besar indeks ketahanan pangan cukup tinggi yakni 79,23 persen.

"Indeks ini dilihat dari indikator pemanfaatan dan ketercapaian. Sementara indikator ketersediaan itu kurang," ungkap Akmal.

Oleh sebab itu, program makan siang bergizi gratis diharapkan bisa menjadi pemicu semangat untuk mengejar indikator ketersediaan.

Dalam hal ini, butuh peran aktif petani lokal untuk menciptakan lumbung pangan. Balikpapan, contohnya, meskipun bukan daerah penghasil pangan, namun punya lahan pertanian cukup luas.

Berdasarkan data dari Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan (DP3), luas lahan pertanian Kota Balikpapan mencapai 7,996,1 hektar atau sekitar 15,80 persen dari keseluruhan luas wilayah 503,300 hektar.

"Meskipun kecil, tapi Balikpapan bisa menciptakan lumbung pangan, maka ini juga bisa menjadi pemantik untuk lebih mandiri ke depan, masa harus beli dari luar terus," tegas Akmal.

Jika itu sudah terjadi, maka hasil petani lokal akan diolah oleh UMKM lokal sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah untuk makan siang bergizi gratis.

Menurut Akmal, Pemda adalah eksekutor dari kebijakan tersebut untuk menciptakan ekosistem ketahanan pangan yang saling menguntungkan.

Koba, Babel, (ANTARA) - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria mengatakan, program makan bergizi bukan hanya tentang memberikan makanan tetapi bagian dari upaya membangun budaya hidup sehat sejak dini.

"Anak-anak kita adalah aset bangsa yang berharga, masa depan Indonesia ada di tangan mereka maka gizinya harus dijaga sejak dini," ujarnya saat menghadiri peluncuran program makan bergizi di SDN 10 Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rabu.

Ia juga mengatakan, program makan bergizi merupakan langkah konkret yang mendukung program prioritas nasional dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

"Kami sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam memulai program ini. Tidak hanya memberikan makanan bergizi, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya gizi seimbang untuk tumbuh kembang anak," ujar Riza lagi.

Pemerintah pusat kata Riza, siap memberikan dukungan baik dari segi pendanaan maupun pendampingan teknis agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan diperluas cakupannya ke seluruh sekolah.

"Kemudian tak kalah penting adalah perlunya membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi anak bangsa," ujarnya.

Wakil Bupati Bangka Tengah Era Susanto mengatakan, program ini merupakan bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup anak usia dini.

"Kami berharap program ini tidak hanya meningkatkan kesehatan anak tetapi juga berdampak terhadap peningkatan prestasi belajar mereka di sekolah," kata Era.

Pemkab Bangka Tengah mulai menjalankan program makan bergizi bagi pelajar SD ini secara masif pada 2025 yang didukung dengan penguatan anggaran.

"Hari ini kita luncurkan secara resmi program makan bergizi sebagai komitmen bersama dalam mendukung program strategis nasional ini," ujarnya.

Pewarta: Ahmadi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kedatangan Kepala BPOM Taruna Ikrar di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, pada Rabu (10/12/2024).

Taruna mengatakan kunjungannya ke Kejagung dalam rangka meminta dukungan atas tugas - tugas dari pemerintah terkait dengan keamanan obat dan makanan, termasuk program makan bergizi gratis.

“Pengawalan dalam konteks bantuan, support, dan sekaligus mentoring dari kejaksaan agung, adalah tujuan utama kami menghadap Bapak Jaksa Agung,” kata Taruna di Kejagung, Rabu (11/12/2024).

Dia mengatakan, saat ini BPOM sedang mendapatkan tambahan tugas baru, yaitu mengawal program Makan Siang Gratis.

Adapun saat ini, berdasarkan data BPOM ada sekitar 60.000-an UMKM. Namun, penugasan pengawasan dari BPOM ada sebanyak jutaan UMKM yang terlibat dalam program ini.

“Kami sudah bekerja sama dengan kementerian terkait untuk itu, dalam hal sertifikasi pangan, olahan, ataupun obat tradisional, dan sebagainya,” jelasnya.

“Nah, tetapi juga kami mendapat tambahan tugas baru juga untuk mengawal food security-nya, yang disebut dengan makan siang bergizi,” lanjut dia.

Adapun program Makan Siang Bergizi ini mulai berlaku pada 2 Januari 2025 dengan budget yang sangat besar. BPOM mendapat 13 item untuk pelaksanaan tugas ini.

“Mulai dari mengawasi rumah produksi atau dapurnya, sampai dengan distribusi, sampai pada tahap terakhirnya. Nah, tentu semua ini memiliki kerawanan-kerawanan khusus,” lanjut dia.

“Maka dari itu sangat penting untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan ini, dan untuk mencapai bebas korupsi,” jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa menciptakan lingkungan kerja yang bebas korupsi adalah komitmen besar BPOM.

Bukan hanya dalam konteks anggaran, tapi juga hajat hidup orang banyak, mencakup kesehatannya.

“Menjadi lembaga yang anti-korupsi, yang bebas dari mafia untuk sama-sama diharapkan menyelamatkan bangsa,” katanya.

“Saya yakin pertemuan hari ini sangat konstruktif, karena Bapak Jaksa Agung sangat memberikan support yang tinggi kepada kami untuk mencapai tujuan tadi,” tegasnya.

Burhanuddin menambahkan, bentuk pendampingan yang dilakukan Kejagung, mulai dari support keperdataan, legal opinion, dan banyak hal lain.

“Saya tadi sampaikan, Bapak kerja sesuai tupoksinya. Kalau ada hal-hal yang menyangkut gugatan-gugatan, serahkan kepada kami untuk menyelesaikannya,” kata Jaksa Agung.

“Bahkan kami juga melakukan pendampingan dalam hal pengadaan atau apa pun yang sifatnya adalah kami harus lakukan, bukan hanya pengawasan saja, tetapi langkah-langkah itu yang dilakukan oleh Balai POM tidak menyalahi aturan,” ujar dia.