BANGKA, KOMPAS.com – Sebanyak 11 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi selama pelaksanaan Operasi Ketupat Menumbing 2025 di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Atas kejadian tersebut, tiga orang meninggal dunia.

Kapolda Bangka Belitung Irjen Hendro Pandowo menyebutkan, kepolisian terus menggencarkan patroli guna mencegah kejadian serupa dan menjaga situasi tetap kondusif.

"Kejadian menonjol seperti pencurian ada 3 kasus, laka lantas ada 11 kejadian dengan korban 3 orang meninggal dunia. Secara umum, kamtibmas di Babel selama libur lebaran aman dan kondusif," ujar Hendro di Pangkalpinang, Selasa (8/4/2025).

Ia menjelaskan, korban meninggal merupakan pengendara sepeda motor. Ada yang meninggal karena bertabrakan dengan truk dari arah berlawanan, dan ada pula yang menabrak truk yang sedang parkir.

"Kami selalu mengimbau agar tetap waspada serta menggunakan peralatan keamanan dalam berkendara," tegas Hendro.

Selain mengawasi lalu lintas, pihak kepolisian juga memfokuskan pengamanan di kawasan wisata dan permukiman. Tercatat, sebanyak 49 objek wisata di Bangka Belitung mendapatkan pengamanan dari ratusan personel, termasuk Pantai Pasir Padi yang menjadi salah satu titik keramaian.

"Ada 49 tempat wisata di Babel ini, termasuk di Pantai Pasir Padi. Puncaknya kemarin ada 2.000 pengunjung yang berkunjung ke sini. Untuk hari ini pun, masih ada sekitar 500 warga yang berkunjung," ujarnya.

Untuk memastikan keamanan rumah warga selama ditinggal mudik, patroli juga digelar di lingkungan perumahan dan perkantoran.

"Anggota saya perintahkan buat patroli rutin di seluruh perumahan, termasuk perkantoran. Cek betul, pastikan ada orang yang jaga," jelas Hendro.

Ia menambahkan, dirinya turut memantau langsung ke lapangan bersama jajarannya.

"Kemarin juga sebelum memantau kawasan wisata, kita mulai dari Kapolda, Wakapolda, PJU dan jajaran semuanya Polres-polres serentak menggelar patroli ke perumahan yang ada di wilayah masing-masing," kata Hendro.

"Saya kemarin cek di kawasan Perumahan Citraland dan Air Itam. Saya datangi, temui petugas jaganya, tanya kondisi dan situasinya. Jadi bukan sekadar patroli dan datang, sudah. Tapi tanyakan petugasnya untuk betul-betul memastikan bahwa ini aman," tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu penerima MBG untuk melayani 82,9 juta di Bulan November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp25 T per bulan, yang artinya Rp1 T per hari," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Selasa.

Dadan menyebutkan, pada Bulan Agustus 2025, BGN menargetkan akan mencapai pelayanan di 7.000 SPPG yang menyerap anggaran Rp7 triliun per bulan. Sedangkan per September 2025, BGN akan melakukan pelayanan untuk 42 juta penerima MBG dan akan menyerap APBN sebesar Rp14 triliun per bulan. Kemudian di Bulan Oktober 2025, pihaknya akan melayani 66 juta penerima MBG dan akan menyerap Rp21 triliun per bulan.

Ia melanjutkan, sejak 6 Januari 2025, ada 191 SPPG yang melayani 3 ribu penerima manfaat di setiap titik, di mana satu satuan pelayanan menerima uang setiap tahun antara Rp8-10 miliar, yang 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, serta 95 persen bahan baku bersumber dari produk pertanian.

"Pada Bulan Januari 2025 kita melayani 570 ribu penerima manfaat di 26 provinsi, Februari pada 726 SPPG yang mencakup 2,2 juta penerima manfaat di 38 provinsi, serta Maret 2025 pada 1.009 SPPG dengan 3 juta penerima manfaat. Pada April 2025, akan mencapai 1.533 SPPG yang mencakup 4,59 juta penerima manfaat, sedangkan Mei 2025, kita akan mencapai tahap pertama pelayanan maksimum di 1.994 SPPG dan akan bertahan hingga Juli 2025," ujar dia.

Dadan mengemukakan, program MBG ditentukan oleh tiga faktor, pertama yakni anggaran, kedua sumber daya manusia, dan ketiga infrastruktur.

"Anggaran sudah dijamin Presiden, berapapun yang BGN butuhkan akan disiapkan, tahun ini sudah menerima Rp71 triliun, dan Presiden sudah ancang-ancang Rp100 triliun. Untuk SDM, disiapkan dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Mereka para sarjana yang terbaik dididik secara khusus 3-4 bulan, belajar mulai dari teknis keamanan pangan, penyiapan makanan, hingga budidaya pertanian," paparnya.

Sedangkan dari segi infrastruktur, pelayanan di SPPG hingga saat ini sama sekali belum menyerap dari anggaran negara, tetapi murni dari kemitraan dan 100 persen merupakan UMKM. Selama ini, proses pendaftaran kemitraan hanya dilakukan melalui sistem melalui situs web mitra.bgn.go.id.

"Restoran yang hampir bangkrut atau tidak laku saat ini sudah bangkit kembali. Yayasan juga selama ini bisa mendapatkan Rp6 juta per hari dari MBG," ucapnya.

...Anggaran sudah dijamin Presiden, berapapun yang BGN butuhkan akan disiapkan, tahun ini sudah menerima Rp71 triliun, dan Presiden sudah ancang-ancang Rp100 triliun

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu penerima MBG untuk melayani 82,9 juta di Bulan November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp25 T per bulan, yang artinya Rp1 T per hari," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Selasa.

Dadan menyebutkan, pada Bulan Agustus 2025, BGN menargetkan akan mencapai pelayanan di 7.000 SPPG yang menyerap anggaran Rp7 triliun per bulan. Sedangkan per September 2025, BGN akan melakukan pelayanan untuk 42 juta penerima MBG dan akan menyerap APBN sebesar Rp14 triliun per bulan. Kemudian di Bulan Oktober 2025, pihaknya akan melayani 66 juta penerima MBG dan akan menyerap Rp21 triliun per bulan.

Ia melanjutkan, sejak 6 Januari 2025, ada 191 SPPG yang melayani 3 ribu penerima manfaat di setiap titik, di mana satu satuan pelayanan menerima uang setiap tahun antara Rp8-10 miliar, yang 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, serta 95 persen bahan baku bersumber dari produk pertanian.

"Pada Bulan Januari 2025 kita melayani 570 ribu penerima manfaat di 26 provinsi, Februari pada 726 SPPG yang mencakup 2,2 juta penerima manfaat di 38 provinsi, serta Maret 2025 pada 1.009 SPPG dengan 3 juta penerima manfaat. Pada April 2025, akan mencapai 1.533 SPPG yang mencakup 4,59 juta penerima manfaat, sedangkan Mei 2025, kita akan mencapai tahap pertama pelayanan maksimum di 1.994 SPPG dan akan bertahan hingga Juli 2025," ujar dia.

Dadan mengemukakan, program MBG ditentukan oleh tiga faktor, pertama yakni anggaran, kedua sumber daya manusia, dan ketiga infrastruktur.

"Anggaran sudah dijamin Presiden, berapapun yang BGN butuhkan akan disiapkan, tahun ini sudah menerima Rp71 triliun, dan Presiden sudah ancang-ancang Rp100 triliun. Untuk SDM, disiapkan dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Mereka para sarjana yang terbaik dididik secara khusus 3-4 bulan, belajar mulai dari teknis keamanan pangan, penyiapan makanan, hingga budidaya pertanian," paparnya.

Sedangkan dari segi infrastruktur, pelayanan di SPPG hingga saat ini sama sekali belum menyerap dari anggaran negara, tetapi murni dari kemitraan dan 100 persen merupakan UMKM. Selama ini, proses pendaftaran kemitraan hanya dilakukan melalui sistem melalui situs web mitra.bgn.go.id.

"Restoran yang hampir bangkrut atau tidak laku saat ini sudah bangkit kembali. Yayasan juga selama ini bisa mendapatkan Rp6 juta per hari dari MBG," ucapnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan ribuan sarjana untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan rekrutmen dan pelatihan sarjana ini telah berlangsung secara bertahap sejak awal 2024.

Menurut Dadan, hingga saat ini sudah ada dua batch atau gelombang sarjana yang telah dididik, masing-masing berjumlah 1.000 orang.

Dari total 2.000 sarjana tersebut, sebanyak 1.994 orang telah diterjunkan ke lapangan dan tersebar di seluruh Indonesia, mencakup 38 provinsi. Sementara itu, enam orang lainnya diketahui mengundurkan diri.

"Dan Alhamdulillah sampai sekarang sudah dididik dua batch yaitu masing-masing 1.000. Dan sudah 2.000 yang kita hasilkan. Sudah ada dua di lapangan di seluruh Indonesia di 38 provinsi. Ada enam orang yang mengundurkan diri," ungkap Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (8/4).

Untuk gelombang pertama, proses pendidikan para sarjana tersebut sepenuhnya didanai oleh donatur atau yang disebut Dadan sebagai 'Hamba Allah'. Mereka telah mulai bekerja sejak Februari 2024, usai program ini diumumkan secara resmi.

"Dan untuk batch pertama ini betul murni didanai oleh 'Hamba Allah'. Makanya tadi Pak Presiden menyampaikan sudah mulai bekerja dari Februari setelah diumumkan," ujar Dadan.

Sementara itu, pendidikan untuk gelombang kedua telah didukung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui anggaran biaya tambahan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah bahkan telah menerima sekitar 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Para sarjana ini saat ini tengah mengikuti pendidikan intensif di bawah naungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Universitas Pertahanan (Unhan). Pendidikan mereka dijadwalkan selesai pada Juli 2025.

"Dan kemudian batch kedua sudah didanai dengan APBN anggaran biaya tambahan. Dan sekarang sudah diterima kurang lebih 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Dibawa ke Kementerian Pertahanan, dididik di Unhan. Yang baru akan selesai pada bulan Juli pendidikannya," jelasnya.

Dadan menjelaskan para sarjana tersebut nantinya akan menjadi motor penggerak, pengendali, sekaligus eksekutor program MBG di lapangan. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh daerah pun dipastikan akan dipimpin oleh para sarjana terlatih ini.

"Nah, itu adalah SDM yang akan membawa program ini, kemudian mengendalikan program ini, dan mengeksekusi program ini. Sehingga tidak ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak dipimpin oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia," tegas Dadan.

Selain menyiapkan sumber daya manusia (SDM), Dadan juga membeberkan strategi penguatan infrastruktur untuk mendukung program MBG.

Menariknya, Dadan mengklaim hingga saat ini pendirian SPPG belum menggunakan dana APBN sama sekali. Menurutnya, keberadaan SPPG yang sudah berjumlah 1.009 unit per April 2025, dan diproyeksikan mencapai 1.533 unit, sepenuhnya dibangun melalui kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Dan faktor yang ketiga adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur ini sampai sekarang belum Rp1 pun dari anggaran negara. Jadi kalau sudah ada yang 1.009 (SPPG) sampai sekarang dan April ini akan mencapai 1.533 SPPG, itu murni dari kemitraan dan 100 persen dari UMKM," ungkapnya.

Ia menyebut pihaknya menggandeng banyak restoran dan katering lokal di berbagai daerah, termasuk usaha yang sebelumnya nyaris gulung tikar. Kini, dengan adanya program MBG, usaha-usaha tersebut kembali bangkit karena mendapat pelanggan tetap, yakni minimal 3.000 anak setiap hari.

"Jadi banyak restoran-restoran, catering-catering yang di daerah, di Halmahera Barat sana, termasuk yang Bapak (Presiden) tinjau di Jakarta, di Jawa Timur, di pesantren, itu adalah mitra Badan Gizi Nasional. Jadi restoran yang hampir dying atau sudah hampir bangkrut tidak laku, sekarang bangkit kembali karena memperoleh customer fix minimal 3.000 per hari," beber Dadan.

Dia turut mencontohkan sebuah kantin sekolah di Bogor, yakni di sekolah Bosowa Bina Insani, yang kini telah dikonversi menjadi SPPG. Kantin tersebut tidak hanya melayani siswa di sekolah itu saja, tetapi juga melayani kebutuhan makan bergizi untuk 10 sekolah lain di sekitarnya.

"Kemudian ada juga kantin di Bogor, di sekolah Bosowa Bina Insani, yang tadinya hanya melayani siswa di sekolah Bina Insani, sekarang dikonversi menjadi satuan pelayanan pemenuhan gizi dan melayani 3.000 anak. Jadi tidak hanya melayani sekolah tersebut, tapi juga melayani 10 sekolah di sekitarnya," tutur dia lebih lanjut.

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memamerkan sejumlah pengembang muda yang dinilainya berhasil dan berprestasi dalam membangun perumahan, termasuk rumah subsidi.

Hal ini disampaikan Ara, sapaan akrabnya, saat menerima kunjungan wartawan di ruang kerjanya, Selasa (8/4/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Ara menunjuk beberapa nama pengusaha muda yang dianggapnya patut menjadi contoh bagi pengembang lainnya, terutama dalam membangun rumah subsidi yang berkualitas dan bertanggung jawab.

"Ini pengusaha muda yang berhasil. Ini bisa jadi contoh. Saya doakan hari ini teman-teman wartawan lapangan kan, rata-rata kan? Iya. Suatu saat menjadi pemilik media. Amin ya," ujar Ara mengawali perbincangan.

Ia kemudian menyoroti sosok Angga, yang menurutnya delapan tahun lalu bekerja sebagai office boy namun kini mampu membangun 2.000 hingga 3.000 unit rumah subsidi setiap tahunnya dengan kualitas yang baik.

Selain Angga, Ara juga menyebut Samuel, seorang pengembang yang telah menerapkan konsep green dalam proyeknya.

"Ini di Serang, ini yang bagus juga kenapa dia sudah memakai konsep green. Jadi kita juga ke depannya berusaha betul ya, secara bertahap untuk green," katanya.

Nama lain yang dipamerkan adalah Muhammad Ridwan yang disebut sering mendapatkan penghargaan di bidang properti.

Ara juga memberikan apresiasi kepada Ridwan, yang dinilainya sebagai pengembang bertanggung jawab, serta Endang Kawidjaya, pengembang yang aktif membangun di wilayah Banten dan Bogor dengan cukup banyak proyek yang baik.

"Jadi ini saya tampilkan di sini, ini namanya ruang tamu saya, yang bagus-bagus. Saya berharap nanti pengembang ke depan, bertanggung jawab dan berkualitas walaupun rumah subsidi supaya rakyat bahagia," tegas Ara.

Arabmenekankan, pemerintah harus berperan sebagai wasit yang adil dalam sektor perumahan. Ia juga memberikan pilihan kepada wartawan yang hadir terkait informasi lebih lanjut mengenai proyek-proyek tersebut.

Terkait target pembangunan 1.000 unit rumah untuk wartawan, dia menyatakan akan membahasnya lebih lanjut bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Ia juga menceritakan pengalamannya bertemu dengan berbagai pihak terkait sektor kesehatan beberapa waktu lalu, menunjukkan komitmennya untuk menghargai berbagai profesi.

Mengenai verifikasi data wartawan, mempersilakan wartawan untuk bertanya lebih lanjut saat bertemu dengan pihak terkait. Ia bahkan menawarkan tur ke kantornya untuk memberikan gambaran yang lebih jelas.

Tarakan -

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara menyampaikan desakan agar Pemerintah Kota Tarakan dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang diinisiasi oleh pemerintah pusat tersebut dinilai memerlukan kolaborasi yang lebih erat dengan Pemkot Tarakan.

Dalam keterangannya, Kepala Ombudsman RI Kaltara Maria Ulfa menekankan bahwa pelaksanaan program yang langsung menyasar warga daerah seharusnya tidak dilaksanakan secara terpusat tanpa koordinasi dengan pemerintah setempat.

"Program ini menyasar warga Tarakan. Maka sudah semestinya Pemkot Tarakan dilibatkan secara penuh. Bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pelaksana dan pengawas," tegasnya kepada detik.com.

Menurut Maria, Ombudsman Kaltara telah menyampaikan catatan tersebut kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan MBG di tingkat nasional. Tujuannya adalah agar seluruh daerah di Indonesia memiliki peran aktif dalam mengelola program yang menyentuh sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

Keterlibatan pemerintah daerah dinilai penting untuk menjamin efektivitas program, serta memastikan bahwa penyusunan dan pendistribusian menu makanan bergizi sesuai dengan kebutuhan lokal.

"Pemda lebih mengetahui kondisi riil di lapangan, mulai dari data penerima manfaat, potensi penyedia bahan pangan lokal, hingga kapasitas SDM," tambahnya.

Maria juga menyebut bahwa pelibatan pemerintah daerah dapat meminimalisasi berbagai kendala teknis dan administratif yang berpotensi menghambat keberhasilan program. Dengan pelaksanaan yang sinergis, Maria berharap MBG dapat diperluas dan menjangkau seluruh wilayah di Kota Tarakan secara bertahap dan merata.

Diketahui, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan belum berjalan optimal. Sekolah-sekolah mulai mengeluhkan belum kebagian manfaat program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tamrin Toha mengungkapkan bahwa program ini baru menyentuh Kecamatan Tarakan Utara, sementara wilayah lain masih menanti. Ia menyebut progres MBG bergantung sepenuhnya pada Badan Gizi Nasional (BGN) dan mitranya. Menurutnya, masih banyak sekolah di wilayah lain yang belum menerima manfaat program ini.

"Semua tergantung BGN dan mitra BGN. Kami hanya bisa menunggu, tidak bisa menuntut karena kami cuma penerima manfaat," tambahnya.

(des/des)

Jayapura (ANTARA) - Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong menyebutkan empat dari sembilan kabupaten/kota di provinsi itu telah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bertahap yakni Kota Jayapura, Sarmi, Yapen dan Biak.

“Keempat kabupaten dan kota tersebut melakukan MBG secara bertahap dengan kisaran harga yakni Rp25 ribu - Rp40 ribu per porsi,” kata Ramses di Jayapura, Selasa.

Menurut Ramses, dalam waktu dekat lagi akan ada peresmian MBG di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom.

“Pelaksanaan MBG yang telah dilaksanakan tersebut dilakukan secara bertahap,” ujarnya.

Dia menjelaskan pelaksanaan program MBG tersebut disesuaikan dengan kehadiran dapur dari Badan Gizi Nasional (BGN) karena setiap kehadiran tempat masak tersebut itu menjangkau 3.000-3.500 siswa.

“Seperti di Kota Jayapura dimana berdasarkan data ada sekitar 60.000 siswa sehingga membutuhkan sekitar 20 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), namun yang baru ada hanya satu tempat saja yang jalan dengan melayani 3.000 siswa,” katanya.

Dia menambahkan bahwa pihaknya berharap pada pelaksanaan MBG dapat melibatkan para UMKM lokal karena para pelaku usaha tersebut yang mengetahui kondisi budaya setempat.

“Kami berharap agar program MBG ini dapat memanfaatkan UMKM lokal, misalnya yayasan, gereja dan beberapa kelompok lainnya karena mereka yang mengenal budaya ada di daerah tersebut,” ujarnya lagi.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengatakan Indonesia berpotensi kekurangan telur saat program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.

Untuk diketahui, BGN menargetkan sebanyak 82,9 juta orang akan menjadi penerima manfaat MBG dengan 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada akhir November tahun ini.

Mulanya, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa setiap satu SPPG yang melayani 3.000 siswa membutuhkan 3.000 telur setiap sekali masak.

Sementara itu, jumlah telur akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya penerima manfaat menjadi 82,9 juta orang. Dadan menyebut, Indonesia membutuhkan 400.000 ton telur untuk memasok program MBG dalam satu tahun.

“Kalau 82,9 juta [penerima manfaat MBG] sudah dilaksanakan pada November, maka setiap kali masak butuh 82,9 juta telur. Itu artinya berapa? 5.000 ton [telur]. Kalau dua kali saja seminggu kita masak maka butuh 10.000 ton [telur]. Artinya, kalau 1 tahun itu butuh 400.000 ton telur,” kata Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Sementara itu, Dadan menyoroti neraca komoditas telur yang surplus, dengan mencatatkan surplus 200.000 ton telur per tahun. Alhasil, dengan adanya surplus ini membuat Indonesia bisa mengekspor telur ke Amerika Serikat (AS).

Namun, menurut Dadan, 200.000 ton telur yang surplus itu bisa cepat terserap jika program MBG sudah menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada akhir November 2025.

“Kalau Badan Gizi sudah melaksanakan program makan bergizi dan melayani 82,9 juta [penerima manfaat], maka yang 200.000 [ton telur] itu sebentar saja langsung terserap, Pak Presiden,” ujarnya.

Untuk itu, Dadan menyebut perlu adanya peternak telur ayam baru guna memenuhi permintaan telur di program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau tidak ada entrepeneur baru yang menghasilkan peternak baru, maka nanti kita akan membatasi penggunaan telurnya karena akhirnya akan kurang 200.000 ton,” tandasnya.

Jakarta: Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat akan bersinergi dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu untuk memastikan pemenuhan gizi murid.

“Otomatis nanti kalau sudah jalan Sekolah Rakyat, makan siangnya itu nanti mengikutkan Program MBG, kami sudah koordinasi. Ya untuk siang saja, makan pagi sama sorenya kami siapkan tersendiri,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf dikutip dari laman Antara, Selasa, 8 April 2025.

Ia mengungkapkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna mengupayakan sinergi dengan program MBG. Hal ini agar dapat berlangsung di seluruh Sekolah Rakyat yang siap beroperasi pada tahun ajaran baru mendatang.

Sementara itu, terkait dengan proses rekrutmen guru dan murid, Tim Formatur Sekolah Rakyat tengah mengebut finalisasi draf petunjuk teknis (juknis) terkait dua tahapan tersebut. Sehingga, jadwal pelaksanaannya tetap dapat dimulai pada bulan ini.

“Untuk Sekolah Rakyat, saya akan koordinasi dengan Kemendikdasmen hari ini untuk memfinalkan draf petunjuk teknis itu. Drafnya sudah jadi, ada 100 halaman lebih untuk rekrutmen guru, murid dan lainnya,” kata Gus Ipul, sapaan karib Saifullah Yusuf.

Pihaknya juga tengah melakukan pemetaan dan simulasi terkait sasaran calon murid dan guru yang masuk dalam syarat serta tinggal di sekitar 53 lokasi yang sudah siap untuk melaksanakan Program Sekolah Rakyat.

Kemensos bersama kementerian terkait sudah melakukan pemetaan awal terkait keluarga yang berada pada kategori miskin ekstrem (Desil 1) pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memiliki anak usia sekolah pada jenjang SD, SMP, hingga SMA.

(REN)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada November 2025.

Hal itu disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

“Dan sesuai dengan target Pak Presiden, mudah-mudahan tercapai, Pak. Doakan kerja kita tetap cepat, 32.000 [SPPG] melayani 82,9 juta [penerima manfaat MBG] itu pada November akhir,” kata Dadan.

Dadan menyebut target 82,9 juta penerima manfaat MBG itu nantinya akan menyedot anggaran hingga Rp25 triliun per bulan atau setara dengan Rp1 triliun per hari.

Bahkan, Dadan juga menyebut anggaran yang diserap BGN setara dengan anggaran di kementerian lain dengan estimasi satu tahun.

“Itu sudah akan menyerap anggaran Rp25 triliun per bulan atau Rp1 triliun per hari. Jadi anggaran Badan Gizi satu hari, Pak. Kementerian lain satu tahun,” ujarnya sambil tertawa.

Adapun, Dadan mengeklaim saat ini manfaat MBG telah mencapai tiga juta penerima dengan 1.009 SPPG pada Maret 2025 hingga menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025.

Selanjutnya, pada April 2025, BGN menargetkan akan memiliki 1.533 SPPG dengan 4,59 juta penerima manfaat. Nantinya, penerima manfaat MBG akan terus bertambah secara bertahap, begitu pula dengan jumlah SPPG.

“Insya Allah nanti Agustus ini akan mencapai 7.000 SPPG dan saat itulah kita sudah akan menyerap anggaran kurang lebih Rp7 triliun per bulan. Sekarang ini kita baru menyerap Rp1,1 triliun, itu sudah lebih besar dibandingkan anggaran salah satu kementerian satu bulan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa program MBG merupakan langkah strategis Indonesia, sekaligus investasi besar terhadap sumber daya manusia (SDM) masa depan Tanah Air.

“Karena Indonesia masih tumbuh 6 orang per menit sampai sekarang, 3 juta per tahun dan akan masih tumbuh mencapai 324 juta di tahun 2045,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan bahwa para siswa-siswi di Sekolah Rakyat juga mendapatkan program makan bergizi gratis (MBG).

"Ya Insya Allah (dapat). Kami sudah koordinasi. Nanti, untuk siang saja ya, pagi sama sorenya tetap siapkan tersendiri," ujar Mensos saat ditemui di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Mensos yang karib disapa Gus Ipul ini menambahkan, Sekolah Rakyat yang diisi oleh anak-anak dari keluarga miskin ekstrem memang secara otomatis mendapatkan makan bergizi gratis.

"Otomatis (dapat) nanti kalau sudah jalan (Sekolah Rakyat), ada makan siangnya ikut program MBG," katanya.

Gus Ipul menyebut, sebanyak 53 lokasi sudah siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026.

Mensos juga mengatakan, lokasi Sekolah Rakyat akan ditambah. Kemensos sedang melakukan survei 80 lokasi untuk dijadikan gedung sekolah.

"Setelah Lebaran ini akan mensurvei sekitar 80 tempat lagi untuk lihat kemungkinan apakah bisa digunakan untuk proses belajar mengajar tahun ini," ujar Gus Ipul.

"Jadi, kalau hasil surveinya positif, nanti kami akan tambah sesuai dengan hasil survei itu," katanya lagi.

Data lokasi tersebut akan terus berkembang mengingat pihaknya bakal berkoordinasi dengan gubernur, bupati, hingga walikota.

Menurut Gus Ipul, Presiden Prabowo Subiano juga meminta agar program Sekolah Rakyat terus dimatangkan dan bisa mencakup sebanyak mungkin daerah.

DOHA - Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu bersama Chairman AlQilaa International Group, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani melakukan penandatanganan naskah kerja sama disaksikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dan Duta Besar Indonesia untuk Qatar Ridwan Hassan di Doha, Qatar, Selasa (8/4/2025).

Penandatanganan kerja sama antara BTN dan AlQilaa International Group terkait implementasi program perumahan nasional melalui pembangunan satu juta unit hunian untuk masyarakat Indonesia.

AlQilaa International Group pada tahap awal akan membangun 100.000 unit hunian dengan nilai investasi sekitar USD2 miliar.