Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa asuransi untuk penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis masih sebatas wacana.

“Terkait dengan asuransi untuk penerima manfaat, ini masih dalam wacana karena produknya pun belum ada di Indonesia,” ujar Dadan saat memberikan keterangan pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5).

Akan tetapi, dia menjelaskan bahwa BGN telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna membahas wacana tersebut.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa BGN kemungkinan akan melibatkan dua asosiasi asuransi, yakni yang berkaitan dengan asuransi umum serta jiwa.

Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa BGN belum membicarakan secara detail terkait mekanisme asuransi tersebut, termasuk berapa besar premi yang harus dikeluarkan penerima manfaat.

“Jadi, belum sampai ke arah situ, dan terus terang kami kan belum secara intensif juga berbicara terkait ini dengan Presiden,” katanya.

Dengan demikian, dia mengatakan bahwa saat ini BGN baru mengkaji usulan dari Komisioner OJK terkait mekanisme asuransi tersebut, dan menunggu apakah diizinkan maupun ada mekanisme lain dari Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengaku belum membicarakan rencana memberikan asuransi bagi penerima manfaat makan bergizi gratis (MBG) dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Terus terang kami belum secara intensif juga berbicara terkait dengan ini dengan Pak Presiden," kata Dadan di Gedung Ombudsman, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Dadan menegaskan, wacana memberikan asuransi bagi penermia manfaat MBG masih sebatas rencana.

Ia menyebutkan, rencana tersebut masih terus dimatangkan, termasuk mekanisme pembayarannya maupun premi asuransi yang dikeluarkan.

"Kami belum secara detail bagaimana mekanismenya, berapa besar premi yang harus dikeluarkan. Jadi, belum sampai ke arah situ," kata Dadan.

Dadan melanjutkan, diskusi antara BGN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga masih berlangsung untuk menjajaki kemungkinan adanya asuransi bagi penerima manfaat program MBG.

Namun, sejauh ini belum ada kepastian mengenai mekanisme maupun pendanaan preminya.

"Jadi, nanti apakah diizinkan atau tidak atau ada mekanisme lain. Kami sedang melihat ada usulan dari Komisioner OJK untuk melihat peran asuransi di dalam program makan bergizi," kata Dadan.

Saat ini perlindungan baru mencakup para pekerja di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Untuk penerima manfaat, ini masih dalam wacana karena produk asuransi semacam itu belum tersedia di Indonesia," ujar dia.

Wacana asuransi untuk penerima manfaat MBG muncul usai banyak ditemukan persoalan keracunan makanan di berbagai daerah, salah satunya di Bogor.

Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat total korban keracunan MBG mencapai 223 orang hingga Selasa (13/5/2025).

Hasil uji laboratorium menunjukkan, bakteri muncul dari ceplok telur yang dipakai bumbu barbeque.

Kemudian, ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung bakteri Salmonella dan E. coli.

Pemerintah tengah melakukan percepatan untuk mencapai target penerima program makan bergizi gratis (MBG) hingga 82,9 juta orang. Sejalan dengan itu, pemerintah akan menerbitkan aturan berupa Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menggelar rapat koordinasi terbatas terkait percepatan program tersebut dengan kementerian/lembaga terkait. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy.

Zulhas menerangkan rapat tersebut membahas terkait penyempurnaan tata kelola program tersebut sehingga dapat mencapai target.

"Kami membahas, kita akan menyempurnakan tata kelolanya agar bisa bergerak lebih cepat lebih bagus sehingga tujuan sasaran 82,9 juta itu bisa percepat capaiannya. Akan ada pembahasan mengenai Perpres tadi," kata Zulhas usai menyelenggarakan rapat tersebut di kantornya, Jumat (9/5/2025).

Zulhas pun mengakui pembahasan aturan tersebut memakan waktu. Dia pun tidak masalah apabila pembahasannya dapat membuat para pegawai menginap berhari-hari.

"Kesimpulannya kita memutuskan akan ada tim kementerian terkait memang nggak bisa 1 jam 2 jam itu saya kira menjadi isi bahan untuk merumuskan Perpres atau Inpres. Mungkin perlu konsinyering, waktu dua hari tiga hari sampai tuntas dipaparkan target kita. Apa yang perlu dicapai, termasuk penting tata kelola, SPPG itu gimana agar 82,9 juta cepat tercapai. Perlu mengadakan segera konsinyering dengan bahan yang kita bicarakan tadi. Setelah selesai rapat berikutnya mudah-mudahan akan ada kesimpulan," terang Zulhas.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan aturan tersebut akan lebih mengatur terkait percepatan agar mencapai target. Dia pun membeberkan alasan percepatan tersebut dibuat usai program MBG berjalan selama 4 bulan.

"Ya namanya kan begini. Kita ini kan harus bekerja, berjalan. Kemudian melihat setelah dijalankan itu. Awalnya orang berpikir ini tidak akan jalan. Sebenarnya setelah jalan, ini harus lebih cepat lagi," kata Dadan.

Sebagai informasi, penerima MBG saat ini baru menyasar 3,5 juta orang. Pemerintah menargetkan sebanyak 82,9 juta orang menerima program tersebut hingga akhir tahun.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan hingga awal Mei 2025 total penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) telah tembus hingga 3,5 juta orang.

Dadan menjelaskan bahwa MBG yang telah disalurkan kepada 3,5 juta penerima manfaat itu berasal dari 1.286 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 Provinsi di seluruh Indonesia.

“Sampai hari ini sudah dilakukan Makan Bergizi Gratis pada 1.286 SPPG di 38 Provinsi dan telah melayani penerima manfaat sebanyak 3.506.941,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (6/5/2025).

Pada saat yang sama, Dadan menjelaskan bahwa MBG itu telah tersalurkan pada 19 kategori kelompok, mulai dari Paud, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, hingga Sekolah Luar Biasa (SLB).

Tak hanya itu, 3,5 juta penerima manfaat itu juga diklaim telah menyasar siswa Pondok Pesantren, Ibu Menyusui, Ibu Hamil, hingga Balita.

“Dan terdapat 19 kelompok mulai dari Paud sampai dari Seminari, termasuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Jadi cakupannya telah lengkap,” tegas Dadan.

Sementara pada kesempatan berbeda, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mencapai 4 juta siswa pada akhir bulan ini dan mencapai 82,9 juta pada akhir tahun.

Menurutnya, sejak diluncurkan pada 6 Januari lalu, program ini telah menjangkau lebih dari 3,4 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Bahkan, pelaksanaan program berjalan secara bertahap dan penuh kehati-hatian.

“Sudah lebih dari 1.000 titik, 1.286 yang total penerima sudah di atas 3 juta, 3,4 juta di awal Mei, dan diperkirakan akhir Mei mencapai 4 juta. Di akhir Juni mencapai 6 juta, dan di akhir Agustus akan mencapai 22 juta. Sehingga di akhir November 2025 akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat,” katanya di Kantor Presiden, Senin (5/5/2025).

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa dari sisi logistik, pelaksanaan program ini sangat kompleks dan menantang, bahkan melebihi penyelenggaraan katering skala besar.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan jajarannya untuk membahas perkembangan dan percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kediaman Presiden RI di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (3/5/2025).

Dadan mengamini bahwa pertemuan tersebut menjadi ajang konsolidasi untuk meneguhkan komitmen Presiden Prabowo dan BGN dalam mempercepat implementasi program MBG.

Agenda utama rapat mencakup tiga aspek penting, yakni struktur anggaran, kesiapan sumber daya manusia, serta ketersediaan infrastruktur unit pelayanan.

Dadan Hindayana memaparkan perkembangan implementasi program hingga April 2025, termasuk rencana percepatan pembentukan Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah. Dia menyebut, saat ini sebanyak 3,3 juta penerima manfaat telah terlayani.

“Sejauh ini sesuai dengan target, karena sebetulnya target kami kan dulu sampai April itu kita melayani 3 juta. Nah itu Alhamdulillah sudah tercapai, nanti dari bulan Mei sampai Agustus kita akan melayani 6 juta. Dan kita sedang mengejar itu, sehingga nanti kami berharap di akhir Mei atau awal Juni penerima manfaat sudah mencapai 6 juta,” ujar Dadan lewat rilisnya, Minggu (4/5/2025).

Presiden Ke-8 RI itu, kata Dadan, dalam arahannya menegaskan bahwa MBG merupakan bagian dari investasi besar negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dadan menyebut bahwa orang nomor satu di Indonesia itu juga meminta seluruh pemangku kepentingan menjalankan program ini dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab. Presiden dan Kepala BGN turut memberikan semangat kepada para Kepala SPPG serta petugas lapangan agar tetap fokus menjalankan tugas mereka.

“Pak Presiden tadi mengarahkan kepada kami agar kami tetap semangat untuk berkarya, bekerja lebih teliti, lebih cermat. Karena ini adalah program strategis, program untuk investasi SDM masa depan, dan ini sangat riskan dengan hal-hal yang akan terjadi di lapangan,” tambah Dadan.

Menyoal target jangka pendek, Dadan mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan program ini dapat menjangkau lebih dari 4 juta penerima manfaat hingga pertengahan Mei.

Dia juga menyoroti pentingnya aspek keamanan pangan, mengingat adanya sejumlah laporan kejadian luar biasa (KLB) terkait dugaan keracunan.

Dia menegaskan bahwa BGN bersama petugas di lapangan berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan ekstra hati-hati demi memastikan keselamatan dan kesehatan para penerima manfaat.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengatakan Indonesia berpotensi kekurangan telur saat program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.

Untuk diketahui, BGN menargetkan sebanyak 82,9 juta orang akan menjadi penerima manfaat MBG dengan 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada akhir November tahun ini.

Mulanya, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa setiap satu SPPG yang melayani 3.000 siswa membutuhkan 3.000 telur setiap sekali masak.

Sementara itu, jumlah telur akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya penerima manfaat menjadi 82,9 juta orang. Dadan menyebut, Indonesia membutuhkan 400.000 ton telur untuk memasok program MBG dalam satu tahun.

“Kalau 82,9 juta [penerima manfaat MBG] sudah dilaksanakan pada November, maka setiap kali masak butuh 82,9 juta telur. Itu artinya berapa? 5.000 ton [telur]. Kalau dua kali saja seminggu kita masak maka butuh 10.000 ton [telur]. Artinya, kalau 1 tahun itu butuh 400.000 ton telur,” kata Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Sementara itu, Dadan menyoroti neraca komoditas telur yang surplus, dengan mencatatkan surplus 200.000 ton telur per tahun. Alhasil, dengan adanya surplus ini membuat Indonesia bisa mengekspor telur ke Amerika Serikat (AS).

Namun, menurut Dadan, 200.000 ton telur yang surplus itu bisa cepat terserap jika program MBG sudah menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada akhir November 2025.

“Kalau Badan Gizi sudah melaksanakan program makan bergizi dan melayani 82,9 juta [penerima manfaat], maka yang 200.000 [ton telur] itu sebentar saja langsung terserap, Pak Presiden,” ujarnya.

Untuk itu, Dadan menyebut perlu adanya peternak telur ayam baru guna memenuhi permintaan telur di program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau tidak ada entrepeneur baru yang menghasilkan peternak baru, maka nanti kita akan membatasi penggunaan telurnya karena akhirnya akan kurang 200.000 ton,” tandasnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) terkena efisiensi sebesar Rp200 miliar, tetapi dijanjikan akan dapat tambahan Rp100 triliun pada September mendatang.

Dadan menyebut anggaran merupakan salah satu kunci dari program MBG. Namun, ia mengklaim lembaga yang ia pimpin tak bermasalah soal anggaran karena pengajuannya pasti akan disetujui Presiden Prabowo Subianto.

"Anggaran tidak perlu dipertanyakan, karena berapapun yang diminta oleh Badan Gizi pasti akan diberi oleh Pak Presiden," ujarnya saat penandantangan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, Sabtu (22/3).

"Jadi kalau yang lain diefisienkan, Badan Gizi diefisienkan sedikit, ditambahnya lebih besar daripada diefisienkan. Jadi kita kena efisiensi 200 miliar, tetapi September sudah dijanjikan tambahan Rp100 triliun, jadi Rp200 miliar enggak ada apa-apanya," lanjutnya.

Dadan menyebut saat ini BGN memiliki pagu anggaran Rp71 triliun, dan akan mendapatkan tambahan Rp100 triliun tersebut.

Ia mengatakan pada 2026, ketika program MBG menjalankan 30 ribu satuan pelayanan yang menjangkau 82,9 juta penerima, pihaknya akan membutuhkan anggaran sekitar Rp360-Rp400 triliun per tahun.

"Jadi kami akan spending Rp1,2 triliun per hari. Jadi kalau anggaran Menteri Perencanaan Pembangunan Rp1,2 triliun setahun, Badan Gizi cukup 1 hari saja," kelakarnya.

Perputaran uang yang besar ini, kata Dadan, akan memberikan keuntungan ekonomi untuk masyarakat karena ada kebutuhan bahan pokok yang sangat besar dari tiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia menyatakan setiap harinya SPPG membutuhkan 200 kilogram beras, 350 kilogram ayam, 3000 telur, 300 kilogram sayur, 350 kilogram buah, serta 30-40 liter susu.

Sebelumnya penambahan anggaran MBG ini juga sempat dinyatakan oleh Kemenkeu pada 13 Maret. 

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan anggaran membengkak karena target penerima MBG yang bertambah dari 17,9 juta orang menjadi 82,9 juta orang.

"Bapak Presiden telah memberikan instruksi agar target penerima manfaat ini dimaksimalkan pada 2025 sehingga bisa mencapai Rp82,9 juta orang. Untuk itu, kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi mencapai Rp171 triliun. Ini akan disiapkan," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kemenkeu, Kamis (13/3).

Banjir yang melanda wilayah Jabodetabek, khususnya yang cukup parah seperti Bekasi, memberikan catatan khusus untuk pelaksanaan program MBG. Dadan mengatakan pihaknya akan merelokasi SPPG yang berada di zona rawan banjir ke tempat yang lebih aman.

"Untuk SPBG yang terdampak banjir, kami sudah mencari model di Babelan (Bekasi). Jadi kami sudah survei ke Babelan, daerah mana yang secara historis tidak pernah terdampak banjir, dan di situlah SPPG akan ditempatkan," tuturnya.

Tak hanya diselamatkan dari banjir, ia mengatakan SPPG juga dipastikan akan ditempatkan di lokasi yang amab dari bencana longsor dan gempa bumi.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara akan menjalankan program makanan bergizi gratis khusus para lansia yang kurang mampu. Rencananya para lansia akan diberikan makanan gratis tersebut 2 kali sehari.

Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk lansia ini dananya bersumber dari APBD.

"MBG untuk anak sekolah program pusat, maka kami di Bengkulu Utara siapkan untuk lansia," kata Arie, Selasa (18/3/2025).

Arie menjelaskan, dirinya telah meminta Dinas Sosial melakukan pendataan terhadap para lansia penerima program MBG ini. MBG ini rencananya akan diberikan dua kali sehari, yakni saat sarapan pagi dan makan siang.

"Saya sudah meminta Dinsos melakukan pendataan lansia-lansia di seluruh kecamatan sebagai penerima MBG," jelas Arie.

Sejauh ini, kata Arie, Pemkab Bengkulu Utara telah melakukan uji coba pelaksanaan MBG untuk lansia di dua lokasi, salah satunya lansia disabilitas.

Arie mengungkapkan, selama ini para lansia merupakan kelompok yang jarang tersentuh perhatian. Karena itulah, pihaknya ingin agar lansia bisa mendapatkan bantuan yang dapat menunjang gizi bagi tubuh mereka.

"Biasanya lansia itu sendirian, kadang tidak ada yang mengurus dalam kondisi kemiskinan atau ada juga yang keluarganya disabilitas jadi kurang terurus. Maka pemda akan ada (hadir) untuk para lansia ini," kata Arie.

Selain program MBG untuk lansia, juga ada beberapa program prioritas seperti kesehatan, ketahanan pangan, pendidikan dan lainnya.

Remaja Bengkulu Pura-pura Dibegal, Padahal Uangnya Habis Untuk Game Online

Remaja Bengkulu Pura-pura Dibegal, Padahal Uangnya Habis Untuk Game Online

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa selama bulan puasa, skema program makan bergizi gratis (MBG) mengalami penyesuaian. Nantinya, menu MBG akan dibagikan pada anak-anak saat pulang sekolah agar bisa dimakan di rumah.

Merespons hal ini, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) Taruna Ikrar memastikan bahwa makanan-makanan tersebut akan melewati pengawasan yang ketat, sehingga tidak akan basi meskipun dibawa pulang.

"BPOM kan berperan untuk memitigasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanan yang dibawa pulang itu sudah dalam pertimbangan dan perhitungan. Misal kalau dibawa pulang, sayurnya tidak dicampur dengan nasi," kata Ikrar saat ditemui di Kantor BPOM RI, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2025).

"Dipisah-pisahkan di kontainer khusus, jadi dengan demikian tidak akan ada masalah," lanjut dia.

Ikrar mengetahui masih banyak masyarakat yang mungkin takut bahwa makanan tersebut akan basi, sehingga bisa berdampak kepada kesehatan anak-anak. Namun, BPOM sendiri menegaskan akan memberikan pendampingan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG.

"Iya, makanan pasti aman. Kami dari Badan POM bagaimana mendampingi SPPG untuk memberikan layanan sesuai prosedur yang aman tadi. Jadi aman, tidak ada masalah," tegasnya.

Pemerintah sendiri melalui BGN memiliki target bahwa di tahun ini sasaran penerima MBG akan menyentuh angka 82,9 juta. Diperkirakan, target ini bisa tercapai di bulan November mendatang.

Video: Persagi Usul Ada 2 Ahli Gizi di SPPG untuk Awasi Keamanan Makan Gratis

Video: Persagi Usul Ada 2 Ahli Gizi di SPPG untuk Awasi Keamanan Makan Gratis

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menargetkan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) akan mencapai lebih dari 3 juta orang dalam dua minggu ke depan.

Hingga saat ini, kata dia, sudah ada 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani lebih dari 2,5 juta penerima manfaat, dengan persiapan verifikasi tambahan 300 SPPG untuk memperluas cakupan layanan.

"Jadi sekarang sudah ada 726 SPPG yang melayani lebih dari 2 juta, 2,50 juta tadi datanya. Dan kami sedang mempersiapkan memverifikasi sejumlah 300 (SPPG). Sehingga dua minggu lagi mungkin kita sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia," ujar Dadan di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Dadan menjelaskan untuk mencukupi kebutuhan 3 juta penerima manfaat, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 triliun per bulan.

Jika program ini terus berkembang, pada 2025 jumlah penerima diperkirakan akan meningkat drastis hingga 82,9 juta orang. Ini berarti kebutuhan anggaran pun melonjak signifikan.

"Untuk 3 juta itu kami menganggarkan kurang lebih Rp1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta (penerima), maka kebutuhan kami Rp25 triliun per bulan. Tapi nanti itu mulai di bulan September, Oktober, November, Desember. Karena kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun di 2025. Tambahannya nanti akan Rp25 triliun per bulan," jelasnya.

Secara umum, Dadan menilai program MBG berjalan lancar. Ia menyebut SPPG yang telah beroperasi lebih dari empat minggu mulai menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaan program.

Oleh karena itu, ia mendorong seluruh SPPG untuk lebih transparan dengan mengunggah aktivitas harian mereka di media sosial sebagai bentuk pengawasan bersama.

"Alhamdulillah, secara umum berjalan lancar. Mereka yang sudah melakukan lebih dari empat minggu sudah terbiasa melakukan dan hampir tidak ada masalah lagi," ujar Dadan.

"Dan kami selanjutnya sekarang meminta kepada seluruh SPPG membuat sosial media Instagram, Facebook agar semua yang dimasak di hari itu di-upload ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama," imbuhnya.

Menanggapi potensi dampak dari kenaikan harga bahan pokok terhadap program MBG, Dadan mengakui hal tersebut dapat meningkatkan biaya operasional.

Oleh karena itu, ia menyebut pemerintah akan menjaga rantai pasok agar program tetap berjalan sesuai rencana.

"Harga? Ya, tentu saja, karena nanti pasti makin besar biaya yang dibutuhkan. Oleh sebab itu rantai pasok harus dijamin," tegasnya.

Guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan bahan makanan, pemerintah telah melakukan perencanaan yang matang. Hingga Agustus 2025, target penerima MBG ditetapkan sebanyak 6 juta orang, sebelum akhirnya melonjak drastis menjelang akhir tahun.

"Apalagi di Desember kebutuhannya akan besar. Seperti saya contohkan tadi, kalau 82,9 juta sudah tercapai di November, maka sudah akan dibutuhkan 82 juta butir telur atau 5 juta ton. Dari mana tuh pasokannya? Selama ini kelebihan, tapi nanti ketika kebutuhan ini ada, pasti sudah akan dibutuhkan rantai pasok khusus," paparnya.

Dadan juga memastikan distribusi makanan tetap dilakukan setiap hari bagi anak sekolah. Sementara untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, makanan dikirim ke rumah masing-masing setiap dua hari sekali.

"Enggak, setiap hari, selama anak sekolah, setiap hari dikasih. Nah, untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, dilakukan setiap dua hari ke rumah masing-masing," katanya.

Ia menjelaskan mekanisme distribusi makanan untuk ibu hamil dan balita dilakukan secara bertahap. Setiap pengiriman dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan harian penerima manfaat.

"Kalau posyandu mungkin sebulan sekali, tapi kami harus men-deliver makanan itu dua hari sekali. Hari Senin men-deliver sambil membawa untuk hari Selasa, hari Rabu kita deliver lagi ke rumahnya untuk membawa makanan untuk hari Kamis, nanti hari Jumat balik lagi untuk makanan sekaligus untuk hari Sabtu," jelasnya.

Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp25 triliun per bulan, tetapi nanti mulai di bulan September sampai Desember

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut pihaknya membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai arahan percepatan dari Presiden.

"Untuk tiga juta penerima itu kami menganggarkan kurang lebih Rp1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp25 triliun per bulan, tetapi nanti mulai di bulan September sampai Desember, karena kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun di 2025," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui di Jakarta, Senin.

Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, ia menyatakan BGN akan berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk menjaga rantai pasok bahan makanan, sehingga dapat melayani target 6 juta penerima manfaat sampai Agustus 2025.

"Kami tadi berdiskusi, ada target bahwa sampai Agustus kami akan melayani 6 juta penerima manfaat, itu beberapa kebutuhannya tadi disebutkan, tetapi mulai dari akhir Agustus atau September, itu akan melonjak tajam karena kebutuhannya akan lebih besar," ujar Dadan.

Ia menegaskan apabila pemerintah ingin mencapai target 82,9 juta sudah tercapai pada November 2025, maka akan dibutuhkan 82,9 juta butir telur atau sekitar 5 juta ton.

"Dari mana tuh pasokannya? Selama ini kelebihan, tetapi nanti ketika kebutuhan ini ada, pasti sudah akan dibutuhkan rantai pasok khusus," ucapnya.

Sementara itu Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengemukakan pemerintah menargetkan Program MBG dapat menyerap anggaran sekitar Rp1-2 triliun per bulan. Untuk itu saat ini tengah disusun Instruksi Presiden (Inpres) ataupun Peraturan Presiden (Perpres).

"Baru saja kami rapat koordinasi mengenai MBG. Persiapan sudah hampir dua bulan ini, diperkirakan Maret 2025 akan dilaksanakan, mungkin per bulan bisa menyerap anggaran sampai Rp1-2 triliun tiap satu bulan," ujar Menko Zulkifli Hasan.

Untuk itu ia menegaskan perlu mempersiapkan rantai pasok bahan makanan untuk MBG karena setiap daerah tentu akan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.

"Memang urusan anggarannya kan baru selesai, baru seminggu. Jadi kalau sekarang, selama ini dapur-dapur yang dibangun itu lebih terang. Nah, oleh karena itu perlu kita siapkan rantai pasok persiapan karena kebutuhannya besar sekali. Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera, Sumatera juga tentu akan berbeda dengan Indonesia Timur, oleh karena itu kita butuh persiapan," ucapnya.

Menurutnya, perlu persiapan yang ketat untuk ketersediaan bahan-bahan MBG karena kebutuhan mulai pada Maret akan berkali-kali lebih besar.

"Bahkan nanti sampai akhir tahun akan dibagikan 82,9 juta penerima manfaat, karena begitu banyak yang terlibat, daerah-daerah, pemerintah daerah terkait, tentu BGN kan tidak bekerja sendiri, perlu kerja sama dari semua," tutur Menko Zulkifli Hasan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan.

Hal itu disampaikan Dadan usai melaporkan progres pelaksanaan MBG kepada Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

"Jadi dalam waktu satu setengah bulan, sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan," kata Dadan saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dadan menjelaskan bahwa pada Senin ini, MBG baru berjalan di Provinsi Papua Tengah, sehingga resmi program tersebut sudah dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia, serta penambahan 117 jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menjadi 693 SPPG.

Pada pekan ini, jumlah penerima MBG juga bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi sejak diluncurkan pertama kali pada 6 Januari 2025

"Minggu ini Insyaallah sudah bisa melayani lebih dari dua juta penerima manfaat," kata Dadan.

Adapun Presiden Prabowo Subianto menargetkan 6 juta siswa di seluruh wilayah Indonesia sudah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir Juli 2025.

Program MBG dilatarbelakangi dari kondisi sebanyak 60 persen anak-anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap.

Dadan mengatakan 60 persen anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran.

Presiden Prabowo menekankan program MBG akan menyasar lebih dari 85 juta anak, serta ibu hamil di Indonesia pada akhir 2025.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025