SAMARINDA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dijadwalkan meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 2 Samarinda pada Rabu (12/2/2025) batal melaksanakan agenda tersebut.

Pembatalan ini disebut karena agenda kunjungan telah disusun oleh Sekretariat Wakil Presiden.

Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik menjelaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah agenda yang telah disusun di tingkat pusat.

“Itu semua sudah dijadwalkan oleh Setwapres, jadi kami hanya mengikuti,” ujarnya (12/2/2025).

Meskipun agenda MBG batal, Wapres Gibran tetap melanjutkan kegiatannya di Samarinda dengan meninjau program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Puskesmas Remaja dan melihat progres pembangunan Terowongan Selili.

Beberapa warga yang menunggu kedatangan Wapres Gibran di SMA Negeri 2 Samarinda mengaku kecewa.

“Kami sudah menunggu lama, tapi beliau tidak datang.” kata seorang warga yang enggan disebut namanya.

Sementara itu, beberapa warga yang menyambut Gibran di lokasi lain juga mengungkapkan kekecewaannya.

“Dulu Jokowi datang kasih sembako dan uang tunai, sekarang kami cuma dapat buku,” ujar Samsul (43) yang hadir dalam kunjungan tersebut.

Meskipun terjadi perubahan agenda, kunjungan Wapres Gibran diharapkan tetap membawa dampak positif bagi program kesehatan dan pendidikan di Samarinda.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, 245 dapur sudah aktif untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG.

Sekretaris Utama BGN Brigjen (Purn) Sarwono mengatakan, pemerintah menargetkan jumlah dapur itu naik menjadi 2.000 pada April 2025.

"Sekarang sudah 245 dapur yang aktif, target sampai 932 di Februari, sekitar April 2.000 titik,” kata Sarwono dalam rapat koordinasi SPHP yang digelar Bapanas secara daring dari Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Sarwono memastikan, dapur-dapur itu akan menerima produksi pangan seperti telur dan ayam dari peternak setempat.

“Kami akan menerima semua produksi, mau telur, mau ayam dan sebagainya, diharapkan per kecamatan/kabupaten. Tidak diharapkan jual lintas kabupaten, sehingga petani/peternak itu mandiri," ujar Sarwono.

“Diharapkan di tiap-tiap dapur itu, di situ akan terjadi perputaran roda ekonomi,” tambah dia.

Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan, pemerintah menargetkan 5.000 dapur MBG beroperasi pada tahun ini.

"Jadi kan sepanjang tahun 2025 ini target dapur MBG-nya sebanyak 5.000. Jadi nanti kepala dapurnya wajib SPPG kan, jadi SPPG yang dibutuhkan nanti juga 5.000 gitu," ujar Hasan, Senin (6/1/2025).

Hasan mengatakan, sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) juga telah menyelesaikan pelatihan di Universitas Pertahanan.

Mereka akan ditempatkan secara bertahap di dapur-dapur MBG yang siap beroperasi.

"Penempatan mereka kan berdasarkan kesiapan dapur-dapur. Ada dapur-dapur yang ready, nanti SPPG-nya akan ditempatkan di sana. Nah nanti pertengahan tahun itu Badan Gizi Nasional (BGN) merencanakan ready 5.000 orang SPPG untuk memimpin 5.000 dapur makan bergizi gratis," kata Hasan.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Sosiolog Universitas Cenderawasih, Prof Ave Lefaan menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah memang penting.

Namun, menurut Guru Besar Sosiologi ini, pendidikan gratis jauh lebih penting bagi masyarakat Papua, baik di tingkat TK/PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, maupun perguruan tinggi.

“Saya kira MBG di Papua penting, karena anak-anak Papua membutuhkan makanan bergizi, tetapi jauh lebih penting adalah pendidikan gratis,” ungkapnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (12/2/2025).

Ketua Program Magister Pascasarjana Sosiologi Universitas Cenderawasih ini mengungkapkan bahwa selama ini pendidikan gratis belum sepenuhnya berjalan di Papua.

Menurut Ave, pendidikan gratis hanya janji-janji politik semata, tetapi realisasinya belum tampak dirasakan oleh seluruh masyarakat di Papua.

“Pendidikan gratis hanya nama di Papua, tetapi realisasinya tidak ada. Kita bisa lihat masih ada sekolah yang menarik biaya dari orangtua murid atau siswa,” kata Ave.

Puluhan tahun bekerja sebagai akademisi di Universitas Cenderawasih, Ave menyaksikan secara langsung potret kehidupan masyarakat Papua melalui Otonomi Khusus (Otsus) selama 22 tahun, tetapi belum berjalan maksimal dalam memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak Papua.

Tak hanya itu, hampir sekitar 70 persen anak-anak di Papua membutuhkan makanan bergizi.

Meskipun demikian, kata Ave, pangan lokal di Papua memiliki protein tinggi dan akan lebih sehat jika dikemas secara baik.

Oleh karena itu, Ave berharap MBG yang sedang berjalan dan akan dilaksanakan di Papua berjalan konsisten.

“Jangan sampai MBG ini berjalan hanya satu tahun, nanti di tahun-tahun berikutnya sudah tidak berjalan lagi,” ucapnya.

Dia menegaskan bahwa tanpa MBG, masyarakat Papua tetap hidup sampai hari ini.

Selain itu, mereka bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki kemampuan dan bisa bersaing di era globalisasi.

“Bagi saya MBG penting, tetapi jauh lebih penting adalah penyediaan pendidikan yang gratis bagi orang Papua,” katanya.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengklaim manfaat besar makan bergizi gratis (MBG) terhadap pertumbuhan ekonomi di tengah pembahasan pemangkasan APBN 2025 senilai Rp306,69 triliun.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menjelaskan pihaknya siap anggarannya dipotong meski pembahasan terkait efisiensi APBN itu belum rampung. Ia lalu membahas kontribusi program makan bergizi gratis terhadap pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

"Tapi dalam perjalanan perhitungan awal, contoh seperti makan bergizi. Perhitungan awal kami untuk Rp71 triliun yang dianggarkan itu bisa menyumbang 0,86 persen pertumbuhan," ungkap Rachmat dalam Rapat Kerja dan RDP dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

Rachmat menegaskan kehadiran program makan bergizi gratis itu memberi dampak signifikan, terutama lahirnya efek berganda (multiplier effect) untuk masyarakat terbawah. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan disumbang dengan hadirnya lapangan kerja baru.

Ia mengklaim 25 orang sampai 50 orang bisa bekerja di setiap unit pelayanan MBG. Di lain sisi, produksi pangan lokal di masing-masing daerah bakal terserap.

"Jadi, sudah jelas arahan Bapak Presiden (Prabowo) bahwa makan bergizi gratis hanya boleh dilayani oleh pemasok-pemasok lokal. Bahkan, kalau industri susu belum ada di wilayah lokal, beliau mengatakan ganti telur, dan telur saya kira ada di daerah," tutur Rachmat.

Kendati demikian, Rachmat menekankan pihaknya tak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan sejumlah target yang ditetapkan Prabowo. Ia menyoroti bagaimana pentingnya pengawasan penggunaan anggaran di era Prabowo, termasuk dalam urusan mencukupi gizi rakyat.

Ia mengklaim hadir bantuan dari perguruan tinggi dalam menyelesaikan hal-hal tersebut. Bahkan, kampus mendukung upaya pemerintah tanpa minta tambahan biaya.

"Semua semangatnya sama bahwa efisiensi itu keharusan. Efisiensi itu juga sekaligus strategi untuk mencapai tujuan besar. Terus terang ini pekerjaan berat ... Efisiensi keharusan, efisiensi bagian strategi," tutupnya.

Khusus untuk Bappenas, pagu mereka di 2025 mencapai Rp1,97 triliun dan semula bakal dipangkas Rp1,077 triliun. Berkat rekonstruksi anggaran yang dilakukan pada Selasa (11/2) bersama Kementerian Keuangan, besaran pemangkasan itu diturunkan Rp75 miliar ke Rp1,002 triliun.

Efisiensi ini setara 50,8 persen dari pagu awal Bappenas. Sekarang Rachmat Pambudy Cs cuma punya Rp968 miliar untuk menjalankan sederet program di 2025.

Anggaran pengawasan makan bergizi gratis (MBG) milik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terdampak pemangkasan anggaran Rp471 miliar yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto.

Pagu BPKP awalnya Rp2,4 triliun dan tak terdampak efisiensi anggaran yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto. Lalu, mendadak kena potong usai ada pertemuan seluruh sekretaris jenderal di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Selasa (11/2).

Pengawasan MBG masuk dalam pos program pengawasan pembangunan, khususnya poin teknis pengawasan. Anggaran untuk pengawasan program prioritas di 2025 semula Rp80 miliar, tapi dipotong setengahnya menjadi sisa Rp40 miliar.

"Tentu kami akan menjawab bohong kalau ini (efisiensi) tidak berdampak, pasti ada dampak, gak mungkin tak ada dampak. Dampaknya itu yang kami coba minimalisir," kata Plt Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

"Ini (sisa anggaran BPKP) masih berlebih. Kalau kurang-kurang juga, ada tugas dari Pak Presiden (Prabowo) penting, ya pasti kami akan minta. 'Pak, enggak ada lagi uangnya'. Minta lagi, gampang saja kita," tegasnya.

Ateh menegaskan tak mungkin BPKP melaksanakan tugas tanpa anggaran, termasuk dalam urusan pengawasan keuangan. Di lain sisi, ia menyinggung bagaimana pihaknya selama ini telah menciptakan kreativitas penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Kemudian, BPKP bakal memperkuat desain pengawasan. Anggaran yang terbatas membuat mereka mesti jelas menunjukkan tujuan, objek, sampel, dan poin-poin penting sebelum melakukan pengawasan.

"Memang ada pengaruh, macam makan bergizi. Kemarin Januari (2025) kami masuk hampir ke semua dapur, ada 47 kami masuk (untuk diawasi). Tentu nanti kita akan pilih-pilih, daerah sini, daerah sini, segala macam. Itu pasti akan kita lakukan," jelasnya.

"Yang bisa kami janjikan adalah semua program strategis yang disampaikan Pak Presiden (Prabowo) itu pasti kami dahulukan, kami kawal ... Artinya, untuk program strategis Bapak Presiden kami janjikan, utamakan, dan pasti bisa kita kawal dengan uang yang ada ini," sambung Ateh.

Ia juga menyinggung soal pembangunan Kantor BPKP di sejumlah titik di Papua yang terdampak usai ada efisiensi. Sebelumnya, mereka hanya menyewa rumah toko (ruko) untuk bertugas.

Terlebih, anggaran sarana dan prasarana BPKP dipangkas sangat besar. Semula dari Rp111 miliar menjadi hanya Rp10 miliar usai efisiensi.

"Papua ini juga biayanya mahal, gak seluruhnya bisa naik bus. Tentu akan terganggu, terutama sarana prasarana kita tinggal Rp10 miliar. Tentu kita cari-cari lah, mungkin pinjam meja dari pemerintah daerah (pemda) atau gimana," beber Ateh.

"Namanya perintah harus kita laksanakan, karena given itu (angka pemotongan anggaran). Pasti ada kesulitan. Kalau kita bilang gak ada kesulitan, bohong sekali," tutupnya.

Rincian efisiensi yang menimpa BPKP:

1. Program Pengawasan Pembangunan dari Rp517 miliar menjadi Rp257 miliar

- Teknik pengawasan: Rp453 miliar menjadi Rp225 miliar- Pengembangan pengawasan: Rp64 miliar menjadi Rp31 miliar

2. Program Dukungan Manajemen dari Rp1,7 triliun menjadi Rp1,5 triliun

- Manajemen pengawasan: Rp84 miliar menjadi Rp49 miliar- Operasional: Rp1,5 triliun menjadi Rp1,4 triliun- Sarana dan prasarana: Rp111 miliar menjadi Rp10 miliar

"Program makan bergizi gratis ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang bertujuan untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat khususnya para pelajar di Kabupaten Gresik,"

Gresik, Jawa Timur (ANTARA) - Polres Gresik membagikan Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada para siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ma’arif Al-Hasani, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, pada Rabu, untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pemenuhan gizi seimbang.

"Program makan bergizi gratis ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang bertujuan untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat khususnya para pelajar di Kabupaten Gresik," kata Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu.

Selain pembagian makanan, Kapolres Gresik beserta istri dan jajaran juga berinteraksi langsung dengan siswa-siswi MI Ma’arif Al-Hasani untuk memberikan motivasi agar mereka semakin rajin belajar serta menjaga kesehatan.

Momen tersebut turut diisi dengan sesi ramah tamah dan foto bersama sebagai bentuk kedekatan antara kepolisian dengan masyarakat terutama anak-anak sekolah.

Adapun paket makan bergizi yang dibagikan dalam kegiatan ini terdiri dari 125 botol susu serta 125 paket makanan bergizi lengkap dengan buah.

Dengan adanya program seperti ini, Polres Gresik pun berharap dapat terus berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan sejahtera bagi generasi penerus bangsa.

"Program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan asupan gizi para siswa serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pola makan sehat sejak dini," kata Rovan.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebutkan, para pengusaha yang terlibat dalam program makan bergizi gratis, pendapatannya akan melambung apabila program itu sudah menyasar 82,9 juta penerima.

Hal itu diungkapkan Arief dalam rapat koordinasi SPHP yang digelar Bapanas secara daring dari Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Rakor itu turut diikuti oleh asosiasi dan pengusaha di bidang pangan. Dalam sambutannya, Arief mulanya meminta para peserta rapat untuk mensukseskan program makan bergizi gratis.

“Tolong sukseskan program yang satu ini, karena ini akan luar biasa,” kata Arief.

Arief mengatakan, pengusaha bisa rebound apabila program makan bergizi gratis atau MBG sudah menyasar 82,9 juta penerima. Ia mencontohkan asosiasi peternak telur ayam apabila hasil produksi dimanfaatkan dalam program MBG.

“Pada saat (menyasar) 82 juta coverage, artinya sehari kalau begitu pesan itu bisa 82 juta telur,” kata Arief.

“Sekarang Bapak/Ibu kelebihan 10 persen produksi, besok kekurangan. Jadi siap-siap untuk rebound. Nanti harus rebound,” tutur dia.

Arief menyebutkan, makan bergizi gratis merupakan cita-cita Presiden Prabowo Subianto.

“Karena cita-cita beliau selain untuk ketahanan nasional, nanti memberikan masa depan anak-anak yang akan memimpin 10-20 tahun ke depan,” kata Arief.

“Berikutnya adalah mengembangkan ekonomi, utamanya ekonomi di pedesaan. Sehingga ini akan punya nilai ekonomi yang tinggi,” ujar dia.

Program MBG membutuhkan dana tambahan sebesar Rp 100 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan, dana tersebut idealnya cair pada September 2025 untuk memenuhi target 82,9 juta penerima program.

Namun, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, keputusan mengenai tambahan anggaran akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo.

“Terkait penambahan anggaran, biar nanti Pak Presiden yang menyampaikan. Kami hanya menyampaikan hitungan kebutuhan tambahan Rp 100 triliun,” kata Dadan di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Jatim Ade Imam Sugianto membagikan makan siang bergizi kepada puluhan murid TK di Kota Mojokerto. Makan bergizi ini untuk meningkatkan tumbuh kembang anak menjadi SDM berkualitas di masa depan.

Ade mengunjungi langsung TK Kemala Bhayangkari 84, Jalan Residen Pamudji, Kota Mojokerto. Kedatangan Ketua Bhayangkari Jatim dan rombongannya disambut Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel S Marunduri dan Ketua Bhayangkari Cabang Mojokerto Kota, Andani Daniel.

Sedangkan para murid TK Kemala Bhayangkari 84 menyambut mereka dengan peragaan Majapahit dan alunan gending Kebo Giro. Para murid juga menampilkan tarian dan nyanyian untuk menghibur para pengurus YKB Jatim.

Foto: Dok. Humas Polres Mojokerto Kota

Di sekolah ini, Ade membagikan makan siang bergizi kepada para siswa. Menu makan siang tersebut berisi nasi, ayam goreng, sop telur puyuh, tahu fantasi, buah dan susu. Para siswa pun menyantapnya dengan ceria.

Ade menjelaskan, pembagian makanan bergizi ini bentuk dukungan YKB Jatim terhadap program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto. Ia berharap anak-anak tumbuh menjadi generasi cemerlang dan berkualitas karena asupan makanan yang bergizi seimbang.

"Dengan memastikan asupan gizi anak-anak sejak usia dini, diharapkan dapat membantu tumbuh kembang anak sehingga berkualitas serta dapat menggapai impian anak di masa depan," jelasnya di lokasi, Rabu (12/2/2025).

Tidak hanya itu, istri Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto ini juga berinteraksi langsung dengan para murid TK Kemala Bhayangkari 84, Kota Mojokerto. Ade memberi motivasi kepada anak-anak agar selalu rajin belajar dan menjaga kesehatan.

Ia juga mengapresiasi kualitas pendidikan yang dijaga dengan baik oleh para guru maupun pengurus YKB Cabang Mojokerto Kota. Sebab para siswa di sekolah ini begitu interaktif.

"Melihat interaksi aktif dari anak anak tadi menunjukkan kualitas pendidikan yang baik. Terima kasih kepada pengurus serta bapak ibu guru telah mendidik anak-anak kita menjadi anak yang interaktif," tandasnya.

Video: KPAI Soroti Pembagian Makan Gratis Ganggu Jam Belajar

Video: KPAI Soroti Pembagian Makan Gratis Ganggu Jam Belajar

SEMARANG, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahap 1 sudah berjalan di 27 titik yang tersebar di 20 kabupaten/kota. Dalam monitoring dan evaluasi, Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Tengah menyoroti insiden keracunan di Sukoharjo beberapa pekan lalu. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng, Yunita Dyah Suminar mengatakan sejauh ini masyarakat merepon baik program MBG tersebut. "Baguslah responnya. Yang penting evaluasi untuk proses-proses di SPPG itu, pertama menu, distribusinya baik, anak-anak happy. Kalau yang lain karena ini kaitannya dengan infrastruktur, kan harus ada dapur, dapurnya harus sesuai, jumlah peralatannya harus sesuai karena untuk masak banyak dalam waktu pendek," ujar Yunita saat dikonfirmasi, Rabu (12/2/2025). Namun demikian, dia menyebut masih ada sejumlah cacatan dalam pelaksanaan MBG, termasuk keracunan yang dialami puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Dukuh 03 di Kabupaten Sukoharjo, setelah mengonsumsi MBG pada Kamis (16/1/2025). Yunita menilai, keracunan terjadi karena beberapa faktor, mulai bahan masakan, proses memasak, hingga alat yang digunakan untuk memasak. "Jadi memang keracunan itu penyebabnya beberapa. Bahan makanannya, cara memasaknya atau alatnya bisa jadi. Nah kalau kemarin sudah ada penjelasan bahwa memang prosesnya kurang pengawasan, sehingga pada akhirnya terjadi hal tersebut," lanjut dia. Dia menyampaikan kelalaian SPPG dalam proses pengolahan ayam menyebabkan terjadinya keracunan. Oleh karena itu dia akan memperketat pengawasan selama proses produksi MBG. Untuk itu dia mengimbau agar SPPG lebih teliti dalam mengolah makanan agar insiden keracunan tidak terulang kembali di Jateng. Apalagi SPPG tersebut telah mengantongi Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi (SLHS). "Ini menjadi evaluasi seluruh Indonesia, seluruh SPPG untuk proses-proses mengolah makanan harus benar-benar tahu kapan harus diracik, lalu diolah, dan disajikan, jadi ada waktu-waktu yang diawasi betul. Bismillah enggak ada apa-apa lagi. Iya, (kami) mengawasi dalam arti ada dinas pangan nanti logistik harus tersedia, dinkes kalau ada keracunan, kemudian memastikan dapur ada SLHS" tandas dia.

Terpisah, Ahli Gizi Universitas Diponegoro Ayu Fauziyah menilai belum ada standar gizi yang setara di seluruh daerah yang melaksanakan MBG. Bahkan masih terjadi keracunan dari makanan yang diproduksi oleh SPPG yang telah memiliki SLHS seperti di Sukoharjo. "Misalnya, protein itu harus berapa gram sih ini ayamnya atau dagingnya. Saya lihat waktu itu sempet ada foto ayamnya kecil kayak gitu. Mungkin juga perlu panduan buat distribusi makanan supaya makanan itu tetep aman gitu sampe ke anak-anak. Jadi tidak terkontaminasi gitu," tutur Ayu. Ahli Gizi yang juga Konten Kreator Pojokgizi itu mengatakan makanan yang diletakkan di suhu ruang juga rentan terkontaminasi. Kemudian risiko munculnya kontaminasi yang menyebabkan keracunan juga dapat disebabkan oleh bahan pangan dan pengolahan yang kurang bagus. "Kalau 2-3 jam itu makanan di suhu ruang itu rentan terkontaminasi, tapi juga bisa dari bahan pangan awal yang dipilih. Misalnya, ikannya kurang segar, habis itu pengolahannya juga kurang tepat itu. Bisa jadi pas distribusi jadi keracunan," beber dia. Lebih lanjut, dia berharap alih-alih memulai MBG di kota besar dan memangkas anggaran MBG untuk setiap porsinya, dia berharap agar program ini mendahulukan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan stunting. "Daripada memangkas anggaran MBG di banyak daerah, tapi kecukupan gizi makanan tersebut dikurangi, mendingan fokus di daerah tertentu dulu yang kita lihat stuntingnya tinggi, terus juga daerah 3T biar pas," tandas dia.

Jakarta (ANTARA) - DPRD DKI menyebutkan perlunya menggandeng kantin sekolah dan pedagang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam program makan bergizi gratis (MBG) di Jakarta agar perekonomian bisa bergerak.

"Sebenarnya MBG ini juga melibatkan banyak masyarakat, termasuk pedagang kantin dan UMKM. Bahkan, dengan makan bergizi gratis perputaran ekonomi begitu luar biasa," kata Ketua DPRD DKI Khoirudin di SDN Cipulir 01 Pagi Jakarta Selatan, Rabu.

Khoirudin mengatakan banyak warga yang terlibat lantaran adanya kebutuhan beras, sayuran, lauk lauk, sehingga tenaga kerja sangat dibutuhkan dalam program MBG.

Pihaknya pun optimis MBG bisa berjalan lancar, karena secara fiskal keuangan di terbilang cukup memadai.

Kemudian, dia juga meyakini sampah sisa makanan dari MBG nantinya akan terolah dengan baik di tempat pengelolaan sampah yang ada di sekolah.

"Mudah-mudahan kepala sekolah bisa mengajak anak-anaknya untuk mengelola sampah makanan jadi pupuk," ujarnya.

Pada Rabu ini, DPRD DKI bersama Pemprov DKI, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), dan jajaran mendatangi SDN Cipulir 01 Pagi memastikan koordinasi makan bergizi gratis (MBG) berjalan dengan baik.

Terhitung hingga kini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan MBG di 126 sekolah dan 42.000 siswa.

Adapun 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang beroperasi untuk makan bergizi gratis yang saat ini melayani akan terus bertambah secara bertahap.

Tahun ini, diharapkan sekitar 153 SPPG bisa terpenuhi. Berdasarkan perhitungan, untuk mendirikan satu SPPG kurang lebih dibutuhkan anggaran hingga Rp3 juta.

Program MBG dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai 6 Januari 2025 pada 190 titik tersebar di 26 provinsi, salah satunya DKI Jakarta.

Program ini menyasar sejumlah sekolah, pesantren di Indonesia dan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan menciptakan SDM Indonesia unggul.

Program ini secara bertahap menargetkan dapat memberikan makanan bergizi kepada pelajar di sekolah, ibu hamil dan balita.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

BOGOR, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan menghadiri peluncuran Pusat Unggulan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Institut Pertanian Bogor, Selasa (11/2/2025).

Fauzan menjelaskan program MBG akan menjawab berbagai persoalan tidak hanya pertumbuhan fisik semata melainkan juga berkaitan dengan pertumbuhan mental dan karakter untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045.

Untuk itu, perguruan tinggi diharapkan dapat berperan dalam bentuk kajian maupun tata kelola secara kualitatif maupun kuantitatif.

“Dengan program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan seluruh elemen, seluruh institusi perguruan tinggi berkolaborasi menyambut Indonesia Emas 2045," ujar Fauzan dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Fauzan menjelaskan bahwa kampus penggerak asta cita seperti yang dilakukan IPB ini merupakan contoh peran serta perguruan tinggi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di masyarakat, yang dalam konteks ini adalah Makan Bergizi Gratis.

Perguruan tinggi harus mengambil peran lebih besar memberikan solusi atas permasalahan di masyarakat.

Sementara itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rachmat Pambudy menjelaskan bahwa program MBG selain merupakan program prioritas nasional, tetapi juga sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia meyongsong Indonesia emas 2045.

“Program MBG merupakan Program Hasil Terbaik Cepat pemerintah. MBG tidak hanya menyelamatkan ibu hamil namun juga menyelamatkan bayinya. MBG juga juga dapat meyelamatkan masa depan Indonesia. Untuk itu, kita semua harus mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG tidak hanya untuk anak-anak kita, tidak hanya untuk ibu hamil kita, tapi juga untuk masa depan kita khusunya masa depan pembangunan nasional kita," ujar Rachmat Pambudy.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana Menyambut baik dengan peluncuran Center of Excellence MBG ini akan menjadi mitra pendukung Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjalankan pelaksanaan MBG untuk pemenuhan target pembangunan nasional.

Terutama peran perguruan tinggi dalam riset dan kajian untuk memenuhi kualitas menu, nutrisi, dan bahan baku.

“Peran perguruan tinggi sangat penting dalam program MBG terkait dengan evaluasi program. Selain itu perguruan tinggi juga berperan dalam memperkuat kualitas program baik dari sisi kualitas menu, nutrisi, dan bahan baku. Selain itu, untuk mitigasi hal-hal kurang baik dalam program ini, Badan Gizi Nasional perlu mendapatkan masukan dari perguruan tinggi dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kami menyambut baik peluncuran pusat penelitian dan kajian tentang makanan bergizi di IPB. Ini merupakan langkah yang sangat baik dan akan meningkatkan kualitas dari makan bergizi,” ujar Dadan.

Peluncuran Center of Excellence Program MBG ini turut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bupati Bogor, Wakil Menteri Agama, dan Rektor IPB beserta jajaran.

Blitar (ANTARA) - Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Daerah Jawa Timur membagikan paket makan bergizi untuk anak-anak di TK Kemala Bhayangkari 45 Kalipang Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.

Wakil Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Daerah Jawa Timur Vitha Pasma Royce di Blitar Rabu mengemukakan, kegiatan ini digelar bagian dari komitmen untuk mendukung tumbuh kembang anak menjadi lebih baik lagi.

"Program ini merupakan bagian dari komitmen Bhayangkari untuk terus berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak, khususnya di sektor kesehatan dan gizi. Kami ingin memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup agar mereka dapat tumbuh sehat dan cerdas," katanya.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga digelar untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya konsumsi makanan bergizi sejak dini serta mendukung tumbuh kembang anak-anak yang optimal.

Program makan bergizi ini menjadi salah satu inisiatif Bhayangkari Jatim untuk memperhatikan kesejahteraan anak-anak di berbagai wilayah, sekaligus mendukung terciptanya generasi emas yang sehat dan produktif di masa depan.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus berlangsung di masa depan demi kesejahteraan anak-anak.

Dalam kegiatan itu, makan bergizi diberikan kepada anak-anak di TK Kemala Bhayangkari 45 Kalipang Kabupaten Blitar. Mereka menerima paket nasi lengkap dengan sayur dan lauk serta susu.

Anak-anak tersebut juga mendapatkan susu, sehingga menunya mencukupi sesuai dengan tumbuh kembang mereka.

Kepala Sekolah TK Kemala Bhayangkari 45 Kalipang Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar Chici Dewi Antika mengapresiasi dalam pemberian program tersebut, yakni makan bergizi untuk anak-anak.

Ia juga menilai, anak-anak sangat menyukainya. Mereka juga makan dengan puas, sebab menu yang disajikan juga yang disukai anak-anak.

"Tentunya kami berterima kasih dengan program ini. Cocok untuk anak-anak," katanya.

Sementara itu, Kepolisian Resor Blitar juga sudah melakukan uji coba membagikan makanan sehat dan bergizi untuk anak-anak di Sekolah Dasar Negeri 1 Kendalrejo Kabupaten Blitar.

Polres Blitar menegaskan, kegiatan tersebut merupakan komitmen nyata dari Polri. Selain menjaga keamanan, juga membantu masyarakat.

Kegiatan itu juga menjadi salah satu langkah nyata untuk mendorong kesehatan serta kecerdasan generasi penerus bangsa.

Program makan bergizi gratis tersebut juga menjadi salah satu bentuk sinergi antara pemerintah dan Polres Blitar dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.