Kabupaten Bogor: Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melakukan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis dengan menu seharga Rp11 ribu per porsi di Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, 11 Desember 2024.

Menu yang dibagikan kepada ratusan siswa itu terdiri dari susu kemasan, nasi putih, sayur, ayam goreng, tahu olahan berisi telur, dan pisang.

Wapres berkeliling kelas menyaksikan para siswa menyantap makanan setelah melakukan simulasi kebencanaan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor.

"(Harga per porsi) Rp11 ribu. Hari ini luar biasa sekali, yang jelas kita akan mengawal terus program ini, yang namanya makan gratis itu ada juga di pesantren-pesantren," ungkap Wapres.

Ia menjelaskan pondok pesantren berbeda dengan sekolah pada umumnya. Para siswa pondok pesantren setiap harinya makan sebanyak tiga kali, sehingga membutuhkan perhatian berbeda dari sekolah umum.

"Mungkin ke depan ada sedikit stimulan untuk pondok, yang penting kebutuhan gizi terpenuhi dan karena di sini anak-anaknya tinggal di asrama dan harus dimonitor, mereka harus mendapatkan perhatian khusus," ujar Wapres.

Selain melakukan sosialisasi makan bergizi gratis, Wapres juga menyaksikan simulasi penanganan bencana alam gempa bumi yang diikuti ratusan siswa Muhammadiyah Boarding School. Dok. Instagram/@setwapres.ri

(WWD)

Jakarta -

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengaku pihaknya mendapat tugas baru dari Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut BPOM juga diminta untuk mengawal UMKM dan program makan bergizi gratis.

"Kami juga mendapat tugas dari pemerintah, hubungannya dalam pengawalan UMKM. Jadi kalau industri farmasi, obat-obatan, pangan, dan sebagainya itu ratusan ribu, dengan jutaan sertifikat yang kami keluarkan," kata Taruna di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

Taruna mengatakan ada sekitar 60 ribu UMKM yang terdata di BPOM dan masih ada jutaan UMKM yang harus didata. Kini, kata dia, BPOM tengah bekerja sama dengan sejumlah kementerian.

"Kami sudah bekerja sama dengan kementerian terkait untuk itu. Dalam hal sertifikasi pangan, olahan, ataupun obat tradisional, dan sebagainya, dan obat-obat atau retail obat ya," ucapnya.

Taruna menyebut BPOM juga ditugasi untuk mengawal program makan bergizi gratis, yang rencananya akan dimulai pada awal Januari tahun 2025.

"Nah, tetapi juga kami mendapat tambahan tugas baru juga untuk mengawal food security-nya, yang disebut dengan makan siang bergizi atau makan siang bergizi ini kita tahu mulai berlaku tanggal 2 Januari, dengan budget yang sangat besar," ujarnya.

Taruna mengatakan ada 13 item yang ditugaskan pemerintah kepada BPOM. Mulai dari mengawasi rumah produksi hingga distribusi makanan untuk program prioritas Prabowo tersebut.

"Kami ada mendapat 13 item untuk pelaksanaan tugas ini. Mulai dari hubungannya yang kita sebut dengan mengawasi rumah produksi atau dapurnya, sampai dengan distribusi, sampai pada tahap terakhirnya kalau terjadi kejadian luar biasa," katanya.

(fas/fas)

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kedatangan Kepala BPOM Taruna Ikrar di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, pada Rabu (10/12/2024).

Taruna mengatakan kunjungannya ke Kejagung dalam rangka meminta dukungan atas tugas - tugas dari pemerintah terkait dengan keamanan obat dan makanan, termasuk program makan bergizi gratis.

“Pengawalan dalam konteks bantuan, support, dan sekaligus mentoring dari kejaksaan agung, adalah tujuan utama kami menghadap Bapak Jaksa Agung,” kata Taruna di Kejagung, Rabu (11/12/2024).

Dia mengatakan, saat ini BPOM sedang mendapatkan tambahan tugas baru, yaitu mengawal program Makan Siang Gratis.

Adapun saat ini, berdasarkan data BPOM ada sekitar 60.000-an UMKM. Namun, penugasan pengawasan dari BPOM ada sebanyak jutaan UMKM yang terlibat dalam program ini.

“Kami sudah bekerja sama dengan kementerian terkait untuk itu, dalam hal sertifikasi pangan, olahan, ataupun obat tradisional, dan sebagainya,” jelasnya.

“Nah, tetapi juga kami mendapat tambahan tugas baru juga untuk mengawal food security-nya, yang disebut dengan makan siang bergizi,” lanjut dia.

Adapun program Makan Siang Bergizi ini mulai berlaku pada 2 Januari 2025 dengan budget yang sangat besar. BPOM mendapat 13 item untuk pelaksanaan tugas ini.

“Mulai dari mengawasi rumah produksi atau dapurnya, sampai dengan distribusi, sampai pada tahap terakhirnya. Nah, tentu semua ini memiliki kerawanan-kerawanan khusus,” lanjut dia.

“Maka dari itu sangat penting untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan ini, dan untuk mencapai bebas korupsi,” jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa menciptakan lingkungan kerja yang bebas korupsi adalah komitmen besar BPOM.

Bukan hanya dalam konteks anggaran, tapi juga hajat hidup orang banyak, mencakup kesehatannya.

“Menjadi lembaga yang anti-korupsi, yang bebas dari mafia untuk sama-sama diharapkan menyelamatkan bangsa,” katanya.

“Saya yakin pertemuan hari ini sangat konstruktif, karena Bapak Jaksa Agung sangat memberikan support yang tinggi kepada kami untuk mencapai tujuan tadi,” tegasnya.

Burhanuddin menambahkan, bentuk pendampingan yang dilakukan Kejagung, mulai dari support keperdataan, legal opinion, dan banyak hal lain.

“Saya tadi sampaikan, Bapak kerja sesuai tupoksinya. Kalau ada hal-hal yang menyangkut gugatan-gugatan, serahkan kepada kami untuk menyelesaikannya,” kata Jaksa Agung.

“Bahkan kami juga melakukan pendampingan dalam hal pengadaan atau apa pun yang sifatnya adalah kami harus lakukan, bukan hanya pengawasan saja, tetapi langkah-langkah itu yang dilakukan oleh Balai POM tidak menyalahi aturan,” ujar dia.

Jakarta -

Manusia dikenal sebagai makhluk dengan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Salah satunya mampu bertahan hidup di dataran tinggi yang memiliki suhu dingin dan kadar oksigen rendah. Lantas di mana saja tempat hidup manusia yang tertinggi?

Dataran tinggi yang bisa dihuni beberapa komunitas penduduk di dunia bisa mencapai ribuan meter di atas permukaan laut. Ada sebuah wilayah, yang bahkan, memiliki permukiman di ketinggian yang setara dengan puncak gunung paling tinggi di Indonesia, yakni Jayawijaya yang mencapai 4.884 meter di atas permukaan laut.

Lantas letaknya di mana yang tertinggi? Berikut ini permukiman tertinggi di dunia yang dikutip dari World Atlas.

Daftar 6 Wilayah Tertinggi di Dunia yang Dihuni Manusia

La Rinconada - 5.098 Mdpl

La Rinconada adalah kota tertinggi di dunia yang terletak di pegunungan Andes, Peru. Permukiman ini berada pada ketinggian sekitar 5.098 meter di atas permukaan laut.

Tak tanggung-tanggung, penduduk yang hidup di ketinggian ekstrem tersebut mencapai hampir 50.000 orang. Awalnya, wilayah La Rinconada merupakan "permukiman sementara" untuk keperluan penambangan emas sekitar 60 tahun yang lalu.

Namun, seiring dengan berkembangnya penambangan emas di La Rinconada, banyak dari masyarakat yang hidup secara permanen di kota tersebut. Di sana, mereka harus hidup di tengah kondisi ekstrem karena tekanan oksigen dan suhu yang tinggi.

Akibatnya, banyak dari masyarakat La Rinconada menderita "Penyakit Gunung Akut" atau "Acute Mountain Sickness" (AMS) yang menyebabkan gejala seperti, sakit kepala, kelelahan, mual dan kehilangan nafsu makan.

"Saat Anda berada di ketinggian sekitar 4.500 meter (14.763 kaki), napas udara yang Anda hirup di permukaan laut mengandung sekitar 60% molekul oksigen, jadi itu merupakan tekanan besar," jelas seorang profesor emerita antropologi di Case Western Reserve University, Cynthia Beall, yang dikutip dari Live Science.

Wenquan - 4.870 Mpdl

Wenquan adalah kota yang terletak di utara pegunungan Tanggula, China. Permukiman ini berada di ketinggian sekitar 4.870 meter di atas permukaan laut, menjadikannya sebagai salah satu permukiman perkotaan tertinggi di dunia.

Kota yang didirikan pada 1955 ini, terkenal karena sumber air panas alami. Penamaan "wenquan" dalam bahasa Mandarin memiliki arti "sumber air panas".

Kini, Wenquan banyak didatangi oleh wisatawan karena keindahan alamnya. Selain itu, Wenquan juga memiliki keterkaitan sejarah dengan bangsa Mongol selama bertahun-tahun. Hal ini menyebabkan banyak dari penduduk kota tersebut yang masih memiliki keterikatan dengan Mongol.

Korzok - 4.572 Mdpl

Korzok adalah kota yang terletak di wilayah Ladakh, India dengan ketinggian mencapai 4.572 meter di atas permukaan laut. Foto: Sanghita Nandi via Times of India

Korzok adalah kota yang terletak di wilayah Ladakh, India. Ketinggiannya mencapai sekitar 4.572 meter di atas permukaan laut dan sebagian besar penduduk Korzok terdiri dari suku Changpa, yakni kelompok etnis nomaden yang tinggal di wilayah Ladakh, dan Tibet, terutama di dataran tinggi Changthang di Himalaya.

Suku tersebut dikenal sebagai penggembala hewan, mulai dari yak, kambing, hingga domba. Salah satu komoditas penting yang dihasilkan oleh penduduk Korzok adalah kain kashmir yang terkenal akan kualitasnya yang tinggi. Selain beternak, masyarakat Korzok juga melakukan kegiatan bertani, seperti jelai dan gandum.

Parinacota - 4.399,7 Mdpl

Parinacota adalah kota yang terletak di wilayah Arica-Parinacota, Chili. Permukiman ini terletak di dataran tinggi Andes dengan ketinggian sekitar 4.399,7 meter di atas permukaan laut. Penduduk di kota ini diperkirakan hanya berjumlah 29 orang yang terdiri dari suku Aymara.

Parinacota berada di dekat Taman Nasional Luca yang terkenal dengan pemandangannya yang indah, salah satunya adalah Gunung Parinacota. Sebagian besar penduduk di Parinacota bekerja sebagai peternak hewan, seperti Llama dan alpaka.

Dolpa - 4.359 Mdpl

Dolpa adalah kota yang terletak di wilayah barat laut Nepal dengan ketinggian sekitar 4.359 meter di atas permukaan laut. Foto: Dho-Tarap valley of Dolpo region of Dolpa

Dolpa adalah kota yang terletak di wilayah barat laut Nepal. Permukiman ini terletak di ketinggian sekitar 4.359 meter di atas permukaan laut, menjadikannya sebagai salah satu pemukiman perkotaan tertinggi di dunia.

Kendati demikian, Dolpo termasuk salah satu kota di Nepal yang tidak memiliki akses jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan. Wilayah ini bahkan lebih terhubung dengan China dibandingkan dengan wilayah Nepal lainnya dalam hal akses jalan.

Penduduk Dolpa diperkirakan mencapai 45.000 jiwa. Kini, kota ini banyak dikunjungi oleh wisatawan asing dari berbagai negara. Meskipun, biaya yang dikeluarkan untuk masuk ke Dolpa dinilai lebih mahal dibandingkan dengan Everest atau Annapurna.

Hal ini karena adanya pemberlakukan kebijakan yang mewajibkan wisatawan asing untuk membayar "biaya tambahan" untuk masuk ke kota tersebut, sebagaimana dikutip dari Nepal Times.

Mina Pirquitas - 4.340 Mdpl

Mina Pirquitas adalah kota yang terletak di provinsi Jujur, Argentina dengan ketinggian sekitar 4.340 meter di atas permukaan laut. Foto: SSR Mining

Mina Pirquitas adalah kota yang terletak di provinsi Jujur, Argentina. Permukiman ini berada di ketinggian sekitar 4.340 meter di atas permukaan laut dan dikenal sebagai kota penambang mineral terbesar di Argentina.

Aktivitas penambangan di kota ini dimulai sejak awal abad ke-20 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini yang membuat sebagian besar penduduk di Mina Pirquitas bekerja di sektor penambangan.

(faz/faz)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) akan segera menjalankan Program Strategis Nasional (PSN) di sektor perumahan untuk Masyarakat Berpengahasilan Rendah (MBR).

Menteri yang akrab disapa Ara ini mengatakan bahwa rencana itu telah disampaikan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati [saat melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo] adalah kita akan memperjuangkan PSN untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR,” ujarnya dalam agenda HUT Apersi ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Ara menyebut rencana itu saat ini tengah dirumuskan dengan matang sebelum akhirnya dibawa lebih lanjut usulannya ke Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

“Karena PSN itu ada yang proyek dan program. Yang kita masukin ini adalah program, program agar bagaimana kita buat itu, mohon doanya karena ada proses di Menko Perekonomian supaya ini jadi terobosan,” kata Ara.

Adapun usulan pembentukan PSN pada sektor perumahan itu dilakukan dalam rangka mendorong realisasi pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut program 3 juta rumah dicanangkan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Pasalnya, Hashim menuturkan program 3 juta rumah yang digaungkan sang kakak bukan tanpa alasan. Sebab, pemerintahan Prabowo menilai ada sekitar 37 juta masyarakat yang masih menghuni rumah tidak layak huni (RTLH).

Nantinya, rumah-rumah tersebut bakal dibangun sebanyak 2 juta di wilayah pedesaan dan pesisir dan sisanya yakni sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Pemerintah pusat memiliki banyak lahan di kota-kota dan ini yang mau diberdayakan, mau dialokasi oleh Pak Prabowo untuk perumahan sosial,” ujarnya.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan sektor perumahan akan diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Hal itu untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki hunian.

Ara mengatakan, dirinya dengan beberapa menteri yang berada di bawah Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) diundang makan bersama Presiden Prabowo Subianto untuk merumuskan langkah-langkah mencapai 3 juta rumah. Dari pertemuan tersebut, salah satu yang disepakati oleh dirinya dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid adalah adanya PSN untuk perumahan MBR.

"Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati adalah, mohon doanya, kita akan memperjuangkan proyek strategis nasional untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Jadi kita berkolaborasi dengan sangat baik," kata Ara dalam acara HUT APERSI sekaligus Forum Diskusi Rumah Rakyat Bersama Stakeholder Perumahan Menuju Indonesia Sejahtera di Mövenpick Hotel, Jakarta Pusat (11/12/2024).

PSN ini dapat berupa proyek maupun program, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Nah, PSN untuk MBR ini nantinya akan berupa program. Saat ini pihak Ara masih membicarakan usulan tersebut kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

"Karena PSN itu ada yang proyek, ada yang program, yang kita maksudkan adalah program. Program bagaimana kita akan membuat itu. Dan mohon doanya karena ada proses yang perlu kita yakinkan di Menko Perekonomian,dan tentu kita akan laporkan kepada Presiden, supaya ini menjadi salah satu terobosan untuk mencapai itu," tutur Ara.

Ditemui usai acara, Ara mengatakan usulan tersebut berupa program untuk perumahan MBR. Nantinya pihak Kementerian ATR/BPN akan mencari lahan yang cocok untuk melaksanakan program tersebut.

Lebih lanjut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menuturkan program perumahan MBR yang diusulkan menjadi PSN adalah program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

"Kan ini harus kita cari solusi supaya 3 juta rumah ini terwujud apa, salah satunya PSN," tutur Nusron.

Nusron mengatakan, apabila program 3 juta rumah menjadi PSN, tidak menutup kemungkinan pihak swasta akan ikut menggarap proyek tersebut. Ia menuturkan, sepanjang program tersebut dianggap strategis tidak harus digarap oleh pemerintah.

"Kementerian PKP sama kami akan mengusulkan supaya program 3 juta rumah ini menjadi program strategis nasional," tegas Nusron.

(abr/das)

Jakarta -

TNI Angkatan Udara (AU) sudah mulai melakukan uji coba program makan bergizi gratis di sejumlah Lanud TNI AU tipe A. TNI AU juga membangun dapur umum untuk mendukung program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Percontohan ataupun program uji coba makan gratis kita laksanakan di Lanud Tipe A. Lanud Abdul Rachman Saleh, Lanud Halim Perdanakusuma, Lanud Hasanuddin. Kemudian RSN (Roesmin Nurjadin) itu di Pekanbaru ya, itu sudah dilaksanakan," kata Kadispen TNI AU Marsma Ardi Syahri kepada wartawan di Mabes TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/12/2024).

Selain itu, Ardi menjelaskan besok Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M Tonny Harjono akan turun langsung melaksanakan uji coba makan bergizi gratis di Solo sekaligus menghadiri pelantikan siswa Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa).

"Insyaallah besok KSAU akan melaksanakan ini, mulai di Lanud tipe A juga di Solo besok. Rencana (menghadiri) program makan gratis dengan pelantikan siswa Setukpa (Sekolah Pembentukan Perwira)," ucapnya.

Dia juga mengungkap, selama proses uji coba, belum ditemukan adanya kendala maupun hal yang membutuhkan evaluasi. Menurutnya, TNI AU siap mengerahkan seluruh kemampuan untuk mendukung program prioritas Prabowo tersebut.

"Selama ini belum ada, jadi program pencanangan makan bergizi gratis ini kita maju dulu, belum ada evaluasi. Karena kan baru uji coba ya, baru uji coba. Kita kerahkan seluruhnya kekuatan yang ada dari mulai personil, equipment, fasilitas," ujar Ardi.

"Kemudian lahan, lahan ada juga yang bangun untuk dapur. Jadi seperti di Pontianak juga sudah kita siapkan lahan untuk pembangunan dapur umum. Jadi memang program makan ini karena perintah Presiden melalui Panglima TNI kita siap mendukung dulu," imbuhnya.

(fas/fas)

Jakarta -

Kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk tahun depan masih belum jelas. Sebab, hingga saat ini pemerintah masih belum menetapkan berapa kuota FLPP untuk tahun depan.

Hal itu membuat para pengembang khawatir. Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah menyampaikan keluhannya itu di depan Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam acara HUT APERSI sekaligus Forum Diskusi Rumah Rakyat Bersama Stakeholder Perumahan Menuju Indonesia Sejahtera di Mövenpick Hotel, Jakarta Pusat (11/12/2024).

"Walaupun terlambatnya kuota ini dan juga masih abu-abu Pak sampai sekarang izin kapan kuota (FLPP keluar), sampai sekarang masih abu-abu. Kalau sebelumnya bulan Desember sudah ada cerita kapan kita tanda tangan PKO bersama dengan Tapera,t api sampai sekarang kami belum dengar itu Pak," kata Junaidi dalam acara tersebut.

"Jadi kekhawatiran kami, ketakutan kami itu sangat tinggi, nanti di bulan Januari ini apakah bisa kita langsung segera realisasi," tambahnya.

Junaidi menuturkan, saat kuota FLPP habis pertengahan tahun ini, pihaknya cukup kesulitan. Sebab tidak ada pemasukan untuk operasional atau membangun perumahan.

Untuk itu, pihaknya berharap dengan adanya Kementerian PKP ini bisa membantu menyelesaikan permasalahan perumahan maupun permasalahan lintas kementerian yang berhubungan dengan perumahan.

"Jadi harapan kami kehadiran bapak-bapak yang terhormat,yang penentu kebijakan,saya pikir inilah 'kecengengan' kami ketika bapak-bapak selalu bertanya belanja masalah-belanja masalah,inilah yang saya sampaikan karena memang kami bangga Kementerian sekarang terbuka, ada permasalahan ngomong,minta solusi kepada kita," tuturnya.

Sebagai informasi, hingga saat ini jumlah kuota FLPP tahun 2025 masih belum diumumkan. Beberapa waktu lalu, Menteri PKP Maruarar Sirait meminta tambahan kuota FLPP tahun depan ditambah menjadi 800.000 dari yang sebelumnya sekitar 200.000.

"Jika sebelumnya target penyaluran KPR FLPP 200.000 unit maka saya berharap tahun depan bisa naik menjadi 800.000 unit. Tentu hal ini membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik pengembang maupun perbankan," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Ia juga menyatakan Kementerian PKP tidak segan untuk melanjutkan berbagai program perumahan yang dinilai baik meskipun kebijakan dan program tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan sejak 2010 kalau bermanfaat, bagus dan benar untuk perumahan rakyat harus dilanjutkan dan ditingkatkan targetnya. Saya siap habis-habisan dorong KPR FLPP dan sebagai birokrat juga harus memiliki jiwa negarawan dan jangan saling menyalahkan jika ada pergantian pemerintahan dengan melanjutkan berbagai program bidang perumahan yang ada untuk rakyat," tuturnya.

(abr/das)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap sebanyak 211 perusahaan berkomitmen untuk impor sapi hidup ke Indonesia menjelang pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) andalan Presiden Prabowo Subianto pada 2025.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda menyampaikan, 211 perusahaan itu terdiri dari 141 perusahaan yang berkomitmen untuk mendatangkan sapi perah dan 70 perusahaan mendatangkan sapi pedaging.

“Tadi sudah ada 141 untuk yang [sapi] perah, yang 70 [perusahaan] sapi pedaging,” kata Agung usai menghadiri diskusi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

Secara terperinci, Agung menyebut bahwa 141 calon investor sapi perah berencana mendatangkan sebanyak 1,2 juta ekor selama lima tahun atau sepanjang 2025-2029. Kemudian, 70 calon investor berkomitmen untuk memasukkan sapi pedaging betina produktif sebanyak 800.000 ekor dalam lima tahun ke depan.

Seiring adanya komitmen tersebut, maka total sapi hidup yang akan didatangkan selama 5 tahun ke depan mencapai sekitar 2 juta ekor sapi hidup.

“Totalnya hampir 2 juta dari komitmen selama lima tahun,” ujarnya.

Agung menuturkan, perusahaan-perusahaan ini tidak hanya berasal dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri. Sejauh ini, negara-negara yang telah menyampaikan komitmennya di antaranya Vietnam, Malaysia, Australia, Qatar, Uni Emirat Arab, dan China.

Namun, Agung menyebut ada 6 perusahaan asal luar negeri yang secara intens menjajaki investasi sapi hidup di Indonesia. “Tetapi yang intens mungkin ada 6 ya, 6 perusahaan luar negeri yang intens untuk menjajaki dan mendorong realisasi investasi sapi,” tuturnya.

Untuk mendukung percepatan realisasi importasi tersebut, pemerintah telah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No.4/2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal Dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.

Agung menyebut, revisi beleid itu telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan akan diikuti dengan penerbitan aturan turunannya.

“Ini tentu akan menambah sumber negara untuk sapi ini dibandingkan dengan saat ini yang memang hanya tergantung dari Australia, Amerika,” ucapnya.

Selain itu, dari sisi lahan, Kementan bersama pemerintah daerah telah mengidentifikasikan lahan-lahan yang dapat dimanfaatkan untuk investasi sapi perah dan sapi pedaging.

Dalam pemanfaatan lahan-lahan tersebut, Agung menyebut bahwa pemerintah akan memberikan semacam dukungan agar pembiayaan dalam pemanfaatan lahan itu juga bisa feasible bagi investasi sapi perah maupun sapi pedaging.

Kementan juga mempertimbangkan terkait skema pembiayaan bagi calon investor. “Yang diharapkan oleh calon investor adalah adanya skema pembiayaan dengan bunga yang cukup rendah kemudian grace period yang agak panjang, diatas 3 tahun,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengatakan bahwa China tertarik untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Fahri menyebut, pemerintah saat ini telah mengantongi ketertarikan investasi dari perusahaan asal China yang disebut sanggup membangun hingga 1 juta rumah sendiri.

“Jadi dari China itu mereka menunjukkan kemampuannya membangun ya. Jadi, ada satu perusahaan yang bisa membangun satu juta itu sendiri,” jelasnya saat ditemui di Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Jakarta, Senin (9/12/2024).

Di samping itu, Fahri juga menyebut telah menggenggam komitmen pembiayaan dari investor asal Timur Tengah. Salah satunya yakni Uni Emirat Arab (UEA) yang bakal mengguyur pendanaan untuk pembangunan sejuta rumah.

Kemudian, ada juga investor asal Qatar yang juga telah menyampaikan minatnya menginjeksi dana untuk pembangunan satu juta rumah.

Guna menjaga kepastian minat investasi itu, Fahri berharap pemerintah dapat bekerja sama mengentaskan masalah lahan hingga perizinan lainnya.

“Sedang kita atur supaya bagaimana uang-uang yang apa namanya, berminat ini masuk ke dalam sistem kita jadi yang tugas pemerintah adalah membereskan soal lahan, tanah kemudian soal izin skema pembiayaannya dan stimulus ekonominya sedang kita atur,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut program 3 juta rumah dicanangkan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Pasalnya, Hashim menuturkan program 3 juta rumah yang digaungkan sang kakak bukan tanpa alasan. Sebab, pemerintahan Prabowo menilai ada sekitar 37 juta masyarakat yang masih menghuni rumah tidak layak huni (RTLH).

Nantinya, rumah-rumah tersebut bakal dibangun sebanyak 2 juta di wilayah pedesaan dan pesisir dan sisanya yakni sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Pemerintah pusat memiliki banyak lahan di kota-kota dan ini yang mau diberdayakan, mau dialokasi oleh Pak Prabowo untuk perumahan sosial,” ujarnya.

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyatakan ada tiga fokus masalah yang harus diselesaikan pemerintah dan mitra kerja dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah ke depan.

Ketiga fokus masalah tersebut adalah soal tanah, perizinan dan pembiayaan sehingga Kementerian PKP membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

"Kementerian PKP baru bekerja selama 51 hari. Tapi dalam 51 hari ini kita berusaha mengidentifikasi dulu seluruh masalah yang ada dalam ekosistem perumahan dan kawasan permukiman," ujar Wamen PKP Fahari Hamzah dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 Desember 2024.
Menurut Fahri pihaknya juga berkoordinasi dengan legislatif dengan DPR RI dan DPD RI guna mengevaluasi berbagai kegiatan bidang perumahan dan penetapan anggaran.

Adapun tiga masalah yang telah diidentifikasi dan harus segera di tangani dengan cepat. Pertama adalah soal tanah dimana hal itu menjadi modal utama dalam perumahan.

Kementerian PKP juga telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian PKP serta Kementerian BUMN untuk mendapatkan data dan lokasi tanah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan untuk rakyat.

"Saya sudah ngobrol dengan Pak Nusron (Menteri ATR/ BPN -red) dan beberapa pihak yang dapat mengatasi masalah tanah," ungkap dia.

Masalah yang kedua adalah soal perijinan. Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan beberapa institusi yang berkaitan dengan perijinan pembangunan rumah juga.

Ketiga soal pembiayaan perumahan di mana hal ini juga penting dalam bidang perumahan.

“Kami juga sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan, BI dan OJK. jadi masalah perumahan ini harus ditangani oleh semua pihak dan Kementerian PKP juga terus menumbuhkan semangat gotong royong dalam pembangunan rumah," jelas dia.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.

Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.

Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.

“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.