Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menargetkan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) akan mencapai lebih dari 3 juta orang dalam dua minggu ke depan.

Hingga saat ini, kata dia, sudah ada 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani lebih dari 2,5 juta penerima manfaat, dengan persiapan verifikasi tambahan 300 SPPG untuk memperluas cakupan layanan.

"Jadi sekarang sudah ada 726 SPPG yang melayani lebih dari 2 juta, 2,50 juta tadi datanya. Dan kami sedang mempersiapkan memverifikasi sejumlah 300 (SPPG). Sehingga dua minggu lagi mungkin kita sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia," ujar Dadan di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Dadan menjelaskan untuk mencukupi kebutuhan 3 juta penerima manfaat, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 triliun per bulan.

Jika program ini terus berkembang, pada 2025 jumlah penerima diperkirakan akan meningkat drastis hingga 82,9 juta orang. Ini berarti kebutuhan anggaran pun melonjak signifikan.

"Untuk 3 juta itu kami menganggarkan kurang lebih Rp1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta (penerima), maka kebutuhan kami Rp25 triliun per bulan. Tapi nanti itu mulai di bulan September, Oktober, November, Desember. Karena kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun di 2025. Tambahannya nanti akan Rp25 triliun per bulan," jelasnya.

Secara umum, Dadan menilai program MBG berjalan lancar. Ia menyebut SPPG yang telah beroperasi lebih dari empat minggu mulai menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaan program.

Oleh karena itu, ia mendorong seluruh SPPG untuk lebih transparan dengan mengunggah aktivitas harian mereka di media sosial sebagai bentuk pengawasan bersama.

"Alhamdulillah, secara umum berjalan lancar. Mereka yang sudah melakukan lebih dari empat minggu sudah terbiasa melakukan dan hampir tidak ada masalah lagi," ujar Dadan.

"Dan kami selanjutnya sekarang meminta kepada seluruh SPPG membuat sosial media Instagram, Facebook agar semua yang dimasak di hari itu di-upload ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama," imbuhnya.

Menanggapi potensi dampak dari kenaikan harga bahan pokok terhadap program MBG, Dadan mengakui hal tersebut dapat meningkatkan biaya operasional.

Oleh karena itu, ia menyebut pemerintah akan menjaga rantai pasok agar program tetap berjalan sesuai rencana.

"Harga? Ya, tentu saja, karena nanti pasti makin besar biaya yang dibutuhkan. Oleh sebab itu rantai pasok harus dijamin," tegasnya.

Guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan bahan makanan, pemerintah telah melakukan perencanaan yang matang. Hingga Agustus 2025, target penerima MBG ditetapkan sebanyak 6 juta orang, sebelum akhirnya melonjak drastis menjelang akhir tahun.

"Apalagi di Desember kebutuhannya akan besar. Seperti saya contohkan tadi, kalau 82,9 juta sudah tercapai di November, maka sudah akan dibutuhkan 82 juta butir telur atau 5 juta ton. Dari mana tuh pasokannya? Selama ini kelebihan, tapi nanti ketika kebutuhan ini ada, pasti sudah akan dibutuhkan rantai pasok khusus," paparnya.

Dadan juga memastikan distribusi makanan tetap dilakukan setiap hari bagi anak sekolah. Sementara untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, makanan dikirim ke rumah masing-masing setiap dua hari sekali.

"Enggak, setiap hari, selama anak sekolah, setiap hari dikasih. Nah, untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, dilakukan setiap dua hari ke rumah masing-masing," katanya.

Ia menjelaskan mekanisme distribusi makanan untuk ibu hamil dan balita dilakukan secara bertahap. Setiap pengiriman dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan harian penerima manfaat.

"Kalau posyandu mungkin sebulan sekali, tapi kami harus men-deliver makanan itu dua hari sekali. Hari Senin men-deliver sambil membawa untuk hari Selasa, hari Rabu kita deliver lagi ke rumahnya untuk membawa makanan untuk hari Kamis, nanti hari Jumat balik lagi untuk makanan sekaligus untuk hari Sabtu," jelasnya.

Sejumlah wilayah di Bekasi, Jawa Barat, terendam banjir imbas hujan yang mengguyur sejak Selasa (4/3) dini hari.

Seorang warga Villa Nusa Indah 2 Bekasi, Sylvia, mengatakan banjir di wilayah rumahnya nyaris mencapai ketinggian 2,5 meter.

"(Ketinggian banjir) 2,5 meter ini. Lantai dua rumah tinggal dua anak tangga lagi dan banjir masih naik," kata Sylvia kepada CNNIndonesia.com

Dia menyebut pusat informasi hingga CCTV di kawasan perumahan hanyut akibat banjir, sehingga warga belum mendapatkan informasi seberapa banyak jumlah debit air banjir yang masuk.

Dalam laporan yang dihimpun dari media sosial, warga di Villa Taman Kartini, Bekasi Timur, juga menyebut genangan banjir telah mencapai lutut orang dewasa.

Selain itu banjir juga menggenangi Perumahan Kemang Pratama Bekasi. Warga di perumahan tersebut air banjir telah menggenangi jalan di wilayah perumahan, namun belum diketahui berapa ketinggian banjir tersebut.

Sebelumnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengimbau warga di bantaran Sungai Ciliwung waspada banjir.

Dalam cuitannya di X, BPBD DKI Jakarta menyebut curah hujan menyebabkan ketinggian air di pos pantau Depok pada Selasa (4/3) dini hari, mencapai 350 centimeter.

"Kami BPBD Provinsi Jakarta menginformasikan bahwa pada pukul 00.40 WIB ketinggian pos pantau Depok 350 centimeter, hujan, dalam status Siaga 1," demikian cuitan BPBD DKI Jakarta.

Adapun antisipasi wilayah waspada lintasan Sungai Ciliwung antara lain Srengseng Sawah, Lenteng Agung, Tanjung Barat, Pejaten Timur, Rawajati, Cikoko, Cijantung, Kalisari, Manggarai, hingga Kampung Melayu.

JAKARTA - Pemerintah mendukung Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki hunian yang layak. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Kebijakan ini ditetapkan melalui keputusan bersama yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo pada November 2024.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam merealisasikan Program 3 Juta Rumah . Sebagai bentuk tindak lanjut, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 808 Tahun 2024 yang mengatur pengecualian BPHTB bagi MBR di wilayah DKI Jakarta.

Regulasi ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki hunian yang layak serta memperluas kesempatan mendapatkan tempat tinggal yang terjangkau.

Melansir dari keterangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 808 Tahun 2024, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk dapat menikmati pembebasan BPHTB, di antaranya:

1. Kepemilikan Rumah Pertama

Masyarakat yang ingin mendapatkan insentif BPHTB harus membeli rumah pertama yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal permanen, bukan sebagai investasi atau kepentingan komersial. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa insentif diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan tempat tinggal.

2. Luas Bangunan Maksimal 36 Meter Persegi

Berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002, rumah sederhana yang sehat harus memiliki luas minimal 9 m� per orang dengan tinggi langit-langit rata-rata 2,8 meter. Jika satu keluarga terdiri dari empat orang, maka luas rumah yang dibutuhkan adalah 36 m�.

3. Batas Maksimal Nilai Perolehan Rp650 Juta

Agar dapat menikmati pengecualian BPHTB, rumah yang dibeli tidak boleh memiliki nilai lebih dari Rp650 juta. Batas ini ditetapkan untuk memastikan bahwa rumah yang dibebaskan dari BPHTB benar-benar tergolong sebagai hunian yang terjangkau bagi MBR

4. Jenis Hunian yang Termasuk dalam Pengecualian

Rumah yang masuk dalam program pembebasan BPHTB harus berupa rumah umum atau satuan rumah susun yang diperoleh melalui program pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, hunian ini harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

5. Pelaporan Perolehan Hak Secara Online

Masyarakat yang memenuhi kriteria pengecualian BPHTB wajib melaporkan perolehan hak atas tanah dan bangunan mereka kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Pelaporan ini dilakukan melalui sistem pajak online untuk mempermudah administrasi dan mempercepat proses verifikasi.

AMBON, KOMPAS.com - PT Pos Indonesia menggelar pasar murah selama Ramadhan 1446 Hijriah.

Pasar murah berlangsung dari tanggal 3 Maret hingga 29 Maret 2025 di depan Kantor Pos Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.

Komoditas yang dijual yakni beras, minyak goreng, gula pasir, dan bawang putih.

Lokasi itu berdekatan dengan area kampus Universitas Pattimura Ambon serta permukiman penduduk di dua kecamatan terdekat.

“Pasar ini selama satu bulan dari tanggal 3 sampai 29 Maret. Kami buat ini agar masyarakat bisa dapat lebih murah. Mereka juga tidak perlu jauh-jauh ke pasar atau ke toko yang besar. Di sini juga kan dekat dengan kos, jadi anak kos bisa beli juga,” kata Deputi Executive General Manager Kantor Pos Cabang Utama Ambon Muhammad Ahwan di sela-sela pasar murah Senin pagi.

Menurut Ahwan, kehadiran pasar murah bagi warga Ambon sangat membantu.

Dengan begitu, masyarakat sekitar maupun anak kos bisa mengakses bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Apalagi, lokasi pasar murah berada dekat dengan dua kecamatan di Kota Ambon, yakni Kecamatan Teluk Ambon dan Baguala serta Kabupaten Maluku Tengah.

Pada hari pertama pasar murah ini, Ahwan menurunkan sebanyak 1 ton beras bekerja sama dengan Bulog Maluku.

Untuk harga beras jenis SPHP 5 kilogram (kg) dijual seharga Rp 63.000, minyak goreng Rp 14.700 per botol, gula pasir Rp 15.000 per kilogram.

Sementara itu, bawang putih dijual Rp 32.000 per kilogram.

“Hari ini saja 1 ton beras. Kita sesuaikan nanti dengan permintaan masyarakat untuk hari berikutnya,” katanya.

Stok bahan pokok yang dijual, katanya, akan disesuaikan dengan permintaan masyarakat.

Namun, dia berharap banyak warga yang bisa mengakses pasar murah.

Seorang mahasiswa, Chei Wairatan mengaku terbantu dengan adanya pasar ini.

"Sangat membantu juga buat katong (kami) anak kos. Pasar awal bulan bisa hemat beli beras dan minyak goreng murah, seng (tidak) perlu ke pasar, jauh," kata dia.

Informasi mengenai pasar murah baru dia ketahui saat hendak berbelanja ke minimarket.

Kebetulan, lokasinya bersebelahan dengan kantor pos tempat digelarnya pasar murah.

Menurutnya, harga di pasar murah memang tak berselisih jauh.

Namun, dia lebih memilih berbelanja demi menghemat ongkos transportasi umum ke pasar.

Harganya pun jauh di bawah warga di kios dekat indekosnya.

Dia berharap, pasar murah dapat membantu anak indekos sepertinya untuk mendapatkan akses sembako murah.

AMBON, KOMPAS.com - PT Pos Indonesia menggelar pasar murah selama Ramadhan 1446 Hijriah.

Pasar murah berlangsung dari tanggal 3 Maret hingga 29 Maret 2025 di depan Kantor Pos Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.

Komoditas yang dijual yakni beras, minyak goreng, gula pasir, dan bawang putih.

Lokasi itu berdekatan dengan area kampus Universitas Pattimura Ambon serta permukiman penduduk di dua kecamatan terdekat.

“Pasar ini selama satu bulan dari tanggal 3 sampai 29 Maret. Kami buat ini agar masyarakat bisa dapat lebih murah. Mereka juga tidak perlu jauh-jauh ke pasar atau ke toko yang besar. Di sini juga kan dekat dengan kos, jadi anak kos bisa beli juga,” kata Deputi Executive General Manager Kantor Pos Cabang Utama Ambon Muhammad Ahwan di sela-sela pasar murah Senin pagi.

Menurut Ahwan, kehadiran pasar murah bagi warga Ambon sangat membantu.

Dengan begitu, masyarakat sekitar maupun anak kos bisa mengakses bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Apalagi, lokasi pasar murah berada dekat dengan dua kecamatan di Kota Ambon, yakni Kecamatan Teluk Ambon dan Baguala serta Kabupaten Maluku Tengah.

Pada hari pertama pasar murah ini, Ahwan menurunkan sebanyak 1 ton beras bekerja sama dengan Bulog Maluku.

Untuk harga beras jenis SPHP 5 kilogram (kg) dijual seharga Rp 63.000, minyak goreng Rp 14.700 per botol, gula pasir Rp 15.000 per kilogram.

Sementara itu, bawang putih dijual Rp 32.000 per kilogram.

“Hari ini saja 1 ton beras. Kita sesuaikan nanti dengan permintaan masyarakat untuk hari berikutnya,” katanya.

Stok bahan pokok yang dijual, katanya, akan disesuaikan dengan permintaan masyarakat.

Namun, dia berharap banyak warga yang bisa mengakses pasar murah.

Seorang mahasiswa, Chei Wairatan mengaku terbantu dengan adanya pasar ini.

Samarinda (ANTARA) - Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terjadi deflasi 0,30 persen (secara tahunan) sepanjang Februari 2025, sebagai akibat dari penurunan sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang minus 11,76 persen.

Kelompok lain yang ikut turun adalah kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga dengan minus 0,31 persen, kelompok transportasi minus 0,21 persen; kemudian kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan minus 0,61 persen.

"Pada Februari 2025 terjadi deflasi 0,30 persen year on year (y-on-y) di Kaltim dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,6," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim Yusniar Juliana di Samarinda, Senin.

Deflasi y-on-y terdalam terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara yang minus 0,73 persen dengan IHK sebesar 105,72, sedangkan deflasi terendah terjadi di Kabupaten Berau yang minus 0,56 persen dengan IHK sebesar 105,72.

Secara umum Provinsi Kaltim memang terjadi deflasi, namun jika dirinci tiap daerah, masih ada yang mengalami inflasi, yakni terjadi terjadi inflasi y-on-y di Kota Balikpapan sebesar 0,18 dengan IHK sebesar 106,36.

Yusniar melanjutkan, untuk kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks di Kaltim pada Februari lalu yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang naik 3,12 persen.

Kemudian kelompok pakaian dan alas kaki naik satu persen; kelompok kesehatan sebesar 1,92 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,67 persen, kelompok pendidikan 1,39 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 2,11 persen, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik 7,34 persen.

Komoditas yang dominan memberikan sumbangan deflasi y-on-y pada Februari 2025 antara lain tarif listrik, angkutan udara, telepon seluler, bensin, pengharum cucian/pelembut, sabun cair/cuci piring, dan pelicin/pewangi pakaian.

"Sebaliknya, komoditas yang memberikan andil inflasi y-on-y, antara lain emas perhiasan, beras, kopi bubuk, cabai rawit, minyak goreng, udang basah, sigaret kretek mesin (SKM), air kemasan, nasi dengan lauk, sawi hijau, bayam, kangkung, mi, jeruk, soto, ikan gabus, dan kelapa," kata Yusniar.

Kami memastikan UMKM-UMKM yang terlibat nanti dalam program pembangunan 3 juta rumah tersebut memiliki kualifikasi, kualitas manajemen keuangan, operasi, dan teknisnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Kementerian Perumahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan bahwa UMKM yang terlibat dalam pembangunan 3 juta rumah sudah terkurasi secara kualitas manajemen dan kompetensi teknis.

Maman menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) untuk memastikan UMKM yang terlibat tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam proses pembangunan rumah.

"Kami memastikan UMKM-UMKM yang terlibat nanti dalam program pembangunan 3 juta rumah tersebut memiliki kualifikasi, kualitas manajemen keuangan, operasi, dan teknisnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Kementerian Perumahan," ujar Maman di Jakarta, Senin.

Dalam proses kurasi, lanjut Maman, Kementerian UMKM dan Kementerian PKP bekerja sama dalam menentukan pelaku UMKM yang bisa terlibat dalam proses pembangunan tersebut.

Menurut dia, pelaku UMKM sudah lama terlibat dalam pembangunan. Namun kali ini, pelaku tersebut akan lebih diawasi dan dipantau, khususnya UMKM yang perlu mendapat dukungan finansial.

"Di Kementerian Perumahan Rakyat kan memang keterlibatan UMKM itu kan sudah berjalan, itu kan memang sudah ada. Nanti kita sambil kita monitoring, mana-mana yang kira-kira UMKM yang perlu dapat support, misalnya masalah pembiayaan, isu masalah kualitas manajemen, dan lain sebagainya, itu juga masuk di situ," kata Maman.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Helvy Moraza mengatakan UMKM perlu dilibatkan dalam program Pembangunan 3 Juta Rumah Masyarakat.

Hal ini menyusul kepastian dari Menteri Pekerjaan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait yang mengatakan kontraktor dan penyelia bahan bangunan yang digunakan untuk program nanti berasal dari UMKM setempat.

“Ya, sudah ngobrol dengan Pak Ara (Menteri PKP Mauarar) dan skemanya jelas, bahwa di mana pun proyek ini dibangun, UMKM lokal harus terlibat, baik sebagai kontraktor maupun penyedia bahan bangunan,” kata Wamen Helvy saat ditemui di SMESCO Indonesia, Jakarta, Jumat (20/2).

Selain itu, Helvy memastikan bahwa UMKM yang akan terlibat tapi memiliki kendala terkait pembiayaan akan dibantu pihaknya melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Presiden Prabowo Subianto menetapkan 77 proyek strategis nasional (PSN) yang masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 yang diteken Prabowo 10 Februari lalu.

"Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029 khususnya Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan," bunyi lampiran I Perpres 12/2025 dikutip Senin (3/3).

PSN dapat diprakarsai atau diusulkan dan dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun badan usaha swasta. Proyek-proyek yang diusulkan dan dilaksanakan selain oleh pemerintah pusat merupakan bentuk kontribusi pemerintah daerah, BUMN, dan badan usaha swasta pada pencapaian sasaran-sasaran RPJMN yang memerlukan dukungan dari pemerintah.

PSN yang ditetapkan Prabowo antara lain program makan bergizi gratis (MBG), food estate, IKN, sea wall, pengembangan Blok Masela, jalan tol, hingga kawasan ekonomi khusus (KEK)

"Daftar PSN ini merupakan daftar indikatif yang dapat diubah atau ditambah berdasarkan evaluasi dan penilaian yang mengacu pada kesiapan proyek, ketersediaan pendanaan, serta berdasarkan persetujuan presiden," bunyi dokumen tersebut.

Dari total 77 PSN tersebut, sebanyak 29 merupakan program baru sedangkan 48 lainnya merupakan program carry over dari pemerintahan Jokowi.

Berikut daftar 77 PSN 2025-2029 dalam dokumen RPJMN Perpres 12/2025:

1. Makan Bergizi Gratis (MBG)2. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas3. Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul4. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota5. Penuntasan TBC6. Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate7. Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat8. Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional9. Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi10. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan11. Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura12. Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa13. PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi14. Bioetanol (Berbasis Tebu)15. Biorefinery Sumatera16. RDMP RU VI Balongan (Rescoping)17. Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar, Proyek (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu18. Program Hilirisasi Garam: Proyek Pembangunan Soda Ash19. Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut20. Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga, 21. Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi22. Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1 Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride; Proyek 2 Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project23. Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu24. Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah indonesia.25. Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu26. Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas27. Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua28. Pembangunan 3 Juta Rumah29. Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

1. Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia di Jawa Barat (PSN carry over).2. Bendungan Way Apu di Maluku3. Bendungan Jragung di Jawa Tengah4. Bendungan Mbay di Nusa Tenggara Timur5. Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo6. SPAM Regional Wosusokas di Jawa Tengah dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum7. SPAM Regional Benteng - Kobema di Bengkulu8. Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela di Maluku9. Kilang Minyak Tuban dalam rangka ekspansi di Jawa Timur10. Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur11. North Hub Development Project Selat Makassar di Kalimantan.12. RDMP RU IV Cilacap di Jawa Tengah13. Biorefinery Cilacap14. Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan15. Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe16. Pengembangan KEK Sei Mangkei17. Pengembangan KEK Galang Batang18. Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang19. Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana20. Pengembangan Kawasan industri Kalimantan Industrial Park lndonesia (KIPI)21. Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay22. Kawasan Industri Bantaeng23. Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan lndustri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS24. Kawasan Industri Tanah Kuning25. Kawasan Industri Pulau Ladi26. Kawasan Industri Fakfak27. Kawasan Industri lndonesia Dahuaxing lndustry Park28. Kawasan Industri Indonesia Huali lndustry Park29. Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park30. Kawasan lndustri Indonesia Giga lndustry Park31. Kawasan lndustri Kolaka Resources lndustrial Park32. Kawasan Industri ASPIRE Stargate33. Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran34. Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara35. Kawasan lndustri Futong36. Kawasan lndustri Pulau Penebang37. Kawasan lndustri Kumai Multi Energi38. Kawasan lndustri Alumina Toba39. Kawasan Industri Indo Mineral Mining40. Kawasan Industri Tabuk41. Kawasan Industri Rimau42. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)43. Pembangunan Pelabuhan Patimban44. Pembangunan Jakarta Metropolitan MRT Koridor Timur - Barat45. Jalan Tol Serang - Panimbang46. Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi47. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban48. Jakarta Sewerage System

Banjir menerjang permukiman warga di wilayah Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Perumahan Puri Harmoni 8.

"Data sementara Perumahan Puri Harmoni 8, jumlah KK 880, jiwa 1.890. Ketinggian air untuk saat ini kira-kira 135 cm," kata Danki Anggota BPBD Kabupaten Bogor, Jalaluddin kepada wartawan, Senin (3/3).

Jalaluddin mengatakan imbas banjir tersebut ratusan warga terpaksa mengungsi ke sejumlah titik pengungsian.

"Jumlah pengungsi ada beberapa titik, Masjid Al ikhlas 85 KK dan Aula Blok I 120 KK," ucap dia.

Banjir yang merendam permukiman warga tersebut terekam video dan beredar di media sosial.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @bogor_update, terlihat banjir hampir merendam seluruh wilayah di perumahan itu.

"Kali ini perumahan Puri Harmoni yang berada di Parungpanjang terendam banjir pada 3 Maret 2025. Terlihat dari pantauan udara seluruh area perumahan terendam banjir akibat diguyur hujan deras," demikian keterangan dalam unggahan itu.

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menetapkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN).

PSN itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yang ditetapkan Prabowo pada 10 Februari 2025.

Berdasarkan isi beleid tersebut, PSN dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029, khususnya Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat, terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan.

Cakupan PSN antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi, serta proyek-proyek yang mendukung pencapaian sasaran Program Prioritas Presiden di bidang pembangunan manusia.

Adapun Prabowo menetapkan daftar indikasi PSN 2025-2029 dengan jumlah sebanyak 77 PSN. Jumlah itu meliputi 29 PSN baru, dan 48 PSN carry over (lanjutan).

Khusus untuk 29 PSN baru, berikut daftar lengkapnya:

1. Makan Bergizi Gratis (MBG): lokasi Nasional; pelaksana Badan Gizi Nasional (sebagai koordinator)
2. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator)
3. Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (koordinator)
4. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan
5. Program Penuntasan TBC: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan
6. Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate: lokasi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta
7. Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kehutanan (koordinator)
8. Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum
9. Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta
10. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan: lokasi Bali; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Swasta
11. Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan
12. Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa: lokasi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta
13. PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi: lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta
14. Bioetanol (Berbasis Tebu): lokasi Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Selatan; pelaksana dikoordinasikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
15. Biorefinery Sumatera: lokasi Riau, Sumatera Selatan; pelaksana PT Pertamina
16. RDMP RU VI Balongan (Rescoping): lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina
17. Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar, Proyek (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu: lokasi Papua, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Papua; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta
18. Program Hilirisasi Garam: Proyek Pembangunan Soda Ash: lokasi Jawa Timur; pelaksana BUMN, Swasta
19. Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut: lokasi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat; pelaksana Swasta
20. Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, PT MIND ID, Swasta
21. Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertahanan, dan PT Dirgantara Indonesia
22. Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1 Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride; Proyek 2 Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project: lokasi Banten; pelaksana Swasta
23. Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (koordinator)
24. Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah indonesia: lokasi Nasional; pelaksana Badan Informasi Geospasial
25. Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu: lokasi Maluku; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan
26. Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas: lokasi Sumatera; pelaksana BUMN (Penugasan)
27. Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua: lokasi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat; pelaksana Pemprov Papua Tengah, Pemprov Papua Selatan, Pemprov Papua Pegunungan, Pemprov Papua Barat
28. Pembangunan 3 Juta Rumah: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator)
29. Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan: lokasi DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado; pelaksana Pemerintah Kota lokasi proyek dan Swasta.

Catatan

Daftar PSN tersebut merupakan daftar indikatif yang dapat diubah atau ditambah berdasarkan evaluasi atas PSN-PSN yang telah ditetapkan sebelumnya dan di-carry over, dan berdasarkan penilaian atas proyek-proyek baru yang memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku.

Penyusunan dan penetapan PSN, termasuk proyek-proyek baru dan carry over yang tersebut dalam daftar di atas, dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah.

PSN, baik proyek-proyek baru maupun carry over, ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan presiden.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayan buka suara menjelaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan puasa. Dadan menyarankan ada pelaksanaan buka puasa bersama minimal satu kali di daerah-daerah yang mayoritas muridnya berpuasa.

"Dan di daerah-daerah yang mayoritas puasa, kami menyarankan satu kali minimal buka puasa bersama," katanya di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Sementara itu bagi daerah-daerah yang mayoritas murid sekolahnya tidak puasa, pelayanan MBG akan berjalan seperti biasanya. Dadan lalu menyebut para siswa diperbolehkan membawa makanannya ke rumah selama bulan Ramadan.

Nantinya akan ada penyesuaian menu agar makanan yang dibawa pulang tetap layak konsumsi dan tidak basi. Dadan menyatakan pembagian makanan dilakukan saat pulang sekolah.

"Dibagikan pada saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang, dimakan pada saat buka. Kantongnya besoknya dibawa lagi untuk ditukar dengan kantong yang isi sehingga tidak menimbulkan sampah," ujar Dadan.

Menu-menu yang disiapkan antara lain susu, telur, buah, kurma, hingga kue kering. BGN juga telah melakukan uji coba menu sayur-sayuran yang bisa tahan hingga 12 jam.

"Kita usahakan semua makanan yang tahan lama. Misalnya susu telur, buah, kurma, kemudian kue kering fortifikasi. Kami hari ini terakhir mencoba sayuran-sayuran yang bisa tahan 12 jam. Nanti disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dan tergantung bahan baku yang ada," tuturnya.

(ily/hns)

JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir melanda permukiman warga RT 15/RW 08 Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (3/3/2025).

Akibatnya, sejumlah warga terpaksa mengungsi ke SDN Kampung Melayu 01 untuk mencari tempat aman.

Pantauan Kompas.com di lokasi, tampak ruang-ruang kelas berubah fungsi menjadi tempat pengungsian darurat. Anak-anak hingga lansia terlihat memenuhi kelas-kelas tersebut.

Sebagian duduk terdiam, sementara lainnya tidur beralaskan matras. Tangisan anak-anak terdengar riuh.

Beberapa warga tampak sibuk membawa barang-barang yang mereka selamatkan, seperti pakaian, surat-surat berharga, hingga kipas angin.

Eti (43), salah seorang korban mengatakan, banjir terjadi akibat luapan Bendung Katulampa di Sungai Ciliwung. Air mulai masuk ke rumah Eti sekitar pukul 01.00 WIB.

“Banjir datang itu sekitar jam 01.00 WIB, langsung naik air sampai dada orang dewasa. Karena sering banjir, jadinya saya sudah siapin itu surat-surat yang penting,” ujar Eti saat diwawancarai Kompas.com, Senin.

Eti menyebut, sejumlah bantuan telah berdatangan, tapi sejauh ini lebih banyak ditujukan untuk anak-anak.

“Kalau bantuan ini banyaknya untuk anak-anak. Kita orang dewasa belum dapat bantuan,” ungkap dia.

Senada dengan Eti, warga lainnya bernama Devi (38) bercerita, ia harus bergegas menyelamatkan barang-barang berharga ketika air banjir mulai naik.

“Sudah sahur, air sudah naik ke atas. Saya buru-buru langsung itu surat-surat berharga sudah dibawa,” ungkap Devi.

Devi pun berharap agar banjir yang kerap terjadi di wilayahnya segera teratasi.

"Sebagai warga sini berharap gak banjir lagi, kan kasihan banjir setiap hari. Biar enggak banjir lagi, sudah rencananya dari tahun lalu ada pelebaran kali, tapi sampai sekarang kan belum," ucap Devi.

Devi mengaku, ia dan pengungsi lainnya masih membutuhkan berbagai bantuan, seperti obat-obatan, selimut, popok bayi, dan makanan.

“Butuh obat-obatan, selimut, popok buat bayi juga, sekarang sudah ada makanan,” ungkap Devi.