JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR RI ramai-ramai meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan blue print atau dokumen peta jalan untuk program 3 juta rumah.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus meminta Menteri Maruarar agar membawa blue print program 3 juta rumah pada rapat selanjutnya agar lebih jelas dari sisi anggaran dan skemanya.

“Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian PKP bersama Komisi V di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Kemudian, Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB, Syaiful Huda juga meminta Ara untuk memberikan blue print program 3 juta rumah kepada DPR.

Sebab menurut dia, dengan adanya peta jalan program 3 juta rumah bisa membantu dalam pengambilan kebijakan serta agar lebih transparan kepada publik serta kejelasan seperti apa skema yang akan dilakukan untuk program tersebut.

“Menurut saya ini penting dan menjadi komitmen Pak Ara kepada publik dalam proses pengambilan kebijakan dan kita mulai dari roadmap terkait dengan pengadaan 3 juta rumah per tahun ini, terutama pada tahun 2025," katanya.

Dia juga mendapat keluhan-keluhan dari pengembang karena banyak pembeli yang membatalkan pembelian rumah karena ada rumah gratis.

“Termasuk juga supaya publik tidak salah paham, karena saya dapat keluhan dari beberapa asosiasi perumahan yang akhirnya mereka kehilangan banyak customer, bahkan yang sudah DP rumah akhirnya mencabut lagi karena yang dibayangkannya Pak Ara akan membagikan rumah gratis kepada rakyat di Indonesia," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Lokot Nasution menuturkan pentingnya blue print 3 juta rumah ini agar DPR dapat membantu program tersebut supaya bisa terwujud.

"Karena ini komisi teknis, ketika bapak bisa menyampaikan matriks kerja yang akan bapak serahkan kepada kami, kami juga bisa melihat di posisi mana kami bisa mendukung kerja-kerja bapak. Karena kita nggak mau juga masyarakat melihat (program) 3 juta rumah ini hanya sebatas guyonan, slogan saja," jelas Lokot.

Pada rapat sebelumnya, anggota Komisi V DPR sudah meminta Menteri Ara menyiapkan blue print tersebut.

Menteri Ara juga menyanggupi untuk segera mempersiapkan blueprint peta jalan untuk program 3 Juta Rumah.

"Saya dan Pak Fahri (Wakil Menteri PKP) akan berusaha mudah-mudahan sebelum 6 Desember kami bisa menyampaikan blueprint peta jalan tadi yang diminta, apa yang akan kami lakukan, dari mana," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI pada Senin (4/11/2024), dikutip dari kanal Youtube Komisi V DPR RI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR RI ramai-ramai meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan blue print atau dokumen peta jalan untuk program 3 juta rumah.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus meminta Menteri Maruarar agar membawa blue print program 3 juta rumah pada rapat selanjutnya agar lebih jelas dari sisi anggaran dan skemanya.

“Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian PKP bersama Komisi V di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Kemudian, Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB, Syaiful Huda juga meminta Ara untuk memberikan blue print program 3 juta rumah kepada DPR.

Sebab menurut dia, dengan adanya peta jalan program 3 juta rumah bisa membantu dalam pengambilan kebijakan serta agar lebih transparan kepada publik serta kejelasan seperti apa skema yang akan dilakukan untuk program tersebut.

“Menurut saya ini penting dan menjadi komitmen Pak Ara kepada publik dalam proses pengambilan kebijakan dan kita mulai dari roadmap terkait dengan pengadaan 3 juta rumah per tahun ini, terutama pada tahun 2025," katanya.

Dia juga mendapat keluhan-keluhan dari pengembang karena banyak pembeli yang membatalkan pembelian rumah karena ada rumah gratis.

“Termasuk juga supaya publik tidak salah paham, karena saya dapat keluhan dari beberapa asosiasi perumahan yang akhirnya mereka kehilangan banyak customer, bahkan yang sudah DP rumah akhirnya mencabut lagi karena yang dibayangkannya Pak Ara akan membagikan rumah gratis kepada rakyat di Indonesia," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Lokot Nasution menuturkan pentingnya blue print 3 juta rumah ini agar DPR dapat membantu program tersebut supaya bisa terwujud.

"Karena ini komisi teknis, ketika bapak bisa menyampaikan matriks kerja yang akan bapak serahkan kepada kami, kami juga bisa melihat di posisi mana kami bisa mendukung kerja-kerja bapak. Karena kita nggak mau juga masyarakat melihat (program) 3 juta rumah ini hanya sebatas guyonan, slogan saja," jelas Lokot.

Pada rapat sebelumnya, anggota Komisi V DPR sudah meminta Menteri Ara menyiapkan blue print tersebut.

Menteri Ara juga menyanggupi untuk segera mempersiapkan blueprint peta jalan untuk program 3 Juta Rumah.

"Saya dan Pak Fahri (Wakil Menteri PKP) akan berusaha mudah-mudahan sebelum 6 Desember kami bisa menyampaikan blueprint peta jalan tadi yang diminta, apa yang akan kami lakukan, dari mana," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI pada Senin (4/11/2024), dikutip dari kanal Youtube Komisi V DPR RI.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan akan membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah di Kelurahan/Desa setiap tahunnya. Hal ini dalam rangka mewujudkan program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar mengatakan, program 3 juta rumah akan mampu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. Selain itu juga, mendorong kewirausahaan sekaligus mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

"Pemerintah harus hadir memberikan perumahan yang terjangkau serta sanitasi yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan dengan target pembangunan atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua," ujar Maruarar dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Selain itu, jelas Maruarar, pembangunan perumahan secara tidak langsung juga akan membangun Indonesia dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

"Kementerian PKP juga akan memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Maruarar melaporkan pada tahun anggaran 2025 mendatang Kementerian PKP mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta rumah sebesar Rp5,27 triliun.

"Anggaran Kementerian PKP bersumber dari Kementerian PUPR di mana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,227 triliun. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua yakni untuk Kementerian PU Rp110,961 triliun dan Kementerian PKP Rp5,274 triliun," kata dia.

Sebagai informasi, adanya pembagian alokasi anggaran dua kementerian tersebut dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Kementerian PU dan Kementerian PKP terkait pemisahan pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025. Ada alokasi pembiayaan perumahan Rp35,49 triliun yang diperuntukkan bagi program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit terdiri dari alokasi FLPP untuk 220.000 unit alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi SSB dan alokasi SBUM.

Sedangkan jumlah anggaran Rp5,27 triliun tersebut berasal dari Inspektorat IV Itjen Kementerian PUPR Rp0,009 triliun dan Ditjen Perumahan Rp5,078 triliun, Direktorat PPP Ditjen Pembiayaan Rp0,049 triliun, dan Direktorat PKP Ditjen Cipta Karya Rp0,137 triliun.

Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan target pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP sesuai pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 yang ada. Diharapkan, dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

"Kami akan terus mendorong semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program 3 juta rumah. Kami ingin masyarakat Indonesia bisa memiliki rumah yang layak huni," katanya.

(Dhera Arizona)

Jakarta -

Ketua dan Anggota Komisi V DPR RI meminta blue print atau dokumen peta jalan untuk program 3 juta rumah ke Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara). Tujuannya agar skema yang akan dilakukan untuk program tersebut jelas.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menuturkan hingga saat ini masih belum ada anggaran yang akan dialirkan untuk program 3 juta rumah. Ia juga meminta Ara untuk menyampaikan blue print program 3 juta rumah pada rapat selanjutnya dengan Komisi V DPR agar lebih jelas dari segi anggaran dan skemanya.

"Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," katanya saat raker Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Lalu, Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB, Syaiful Huda juga meminta Ara untuk memberikan blue print program 3 juta rumah kepada DPR RI. Menurutnya, dengan adanya peta jalan program 3 juta rumah bisa membantu dalam pengambilan kebijakan serta agar lebih transparan kepada publik, seperti apa skema yang akan dilakukan untuk program tersebut. Syaiful menuturkan, kalau bisa blue print tersebut bisa diserahkan kepada Komisi V DPR sebelum memasuki masa reses pada tanggal 5 Desember 2024.

"Menurut saya ini penting dan menjadi komitmen Pak Ara kepada publik dalam proses pengambilan kebijakan dan kita mulai dari roadmap terkait dengan pengadaan 3 juta rumah per tahun ini, terutama pada tahun 2025," katanya.

Belum lagi, adanya keluhan-keluhan dari pengembang karena banyak pembeli yang membatalkan pembelian rumah karena ada rumah gratis. Sebab, calon pembeli mengira akan mendapatkan rumah gratis dari pemerintah sebagai salah satu bagian dari program 3 juta rumah.

"Termasuk juga supaya publik tidak salah paham, karena saya dapat keluhan dari beberapa asosiasi perumahan yang akhirnya mereka kehilangan banyak costumer, bahkan yang sudah DP rumah akhirnya mencabut lagi karena yang dibayangkannya Pak Ara akan membagikan rumah gratis kepada rakyat di Indonesia," tuturnya.

"Nah peta jalan 3 juta rumah menjadi penting salah satunya untuk menjawab persoalan-persoalan yang semacam itu dan hari ini sedang ada suasana yang seperti itu, rakyat menunggu tidak jadi men-DP rumah-rumah subsidi kita dan beberapa menjadi penghambat juga bagi proses pengadaan rumah terutama akses yang perlu dipastikan bahwa ini bukan soal bagi-bagi rumah gratis, mungkin ada yang dibagi secara gratis tapi kira-kira berapa persen dan selebihnya seperti apa skemanya," tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Lokot Nasution menuturkan pentingnya blue print 3 juta rumah ini agar DPR dapat membantu program tersebut supaya bisa terwujud, bukan hanya menjadi omongan belaka.

"Karena ini komisi teknis, ketika bapak bisa menyampaikan matriks kerja yang akan bapak serahkan kepada kami, kami juga bisa melihat di posisi mana kami bisa mendukung kerja-kerja bapak. Karena kita nggak mau juga masyarakat melihat (program) 3 juta rumah ini hanya sebatas guyonan, slogan saja," paparnya.

Sebagai informasi, program 3 juta rumah merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nantinya program akan terbagi menjadi 1 juta hunian di perkotaan dan 2 juta di perdesaan.

(abr/das)

Bisnis.com, JAKARTA — Ruslan Tanoko memborong 8,33 juta saham PT Avia Avian Tbk. (AVIA) lewat PT Sensasi Istana Warna.

Ruslan Tanoko saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Avia Avian Tbk. (AVIA). Selain itu, Ruslan juga menggenggam 99,995% saham PT Sensasi Istana Warna.

Dalam keterbukaan informasi Selasa (3/12/2024), Ruslan melaporkan telah membeli 8.337.200 saham AVIA pada 26 November 2024. Jumlah itu dibeli melalui lima kali transaksi dengan tingkat harga yang bervariasi.

Transaksi sahampertama, Ruslan membeli 869.300 saham AVIA dengan harga Rp418 per saham atau senilai Rp363.367.400. Kedua, 867.300 saham AVIA seharga Rp420 per saham atau senilai Rp364.266.000.

Ketiga, 4.223.900 saham seharga Rp422 per saham atau senilai Rp1.782.485.800. Keempat, 1.917.400 saham seharga Rp424 per saham atau senilai Rp812.977.600. Terakhir, 459.300 saham AVIA seharga Rp426 per saham atau senilai Rp195.661.800.

Dengan demikian, total saham yang diborong Ruslan mencapai 8.337.200 saham dengan nilai Rp3.518.758.600 atau Rp3,51 miliar.

Setelah transaksi tersebut, kepemilikan saham Ruslan Tanoko secara tidak langsung dalam AVIA meningkat dari 29.387.300 (0,0474%) menjadi 37.724.500 (0,0609%).

Di lantai bursa, saham AVIA melemah 17,2% ke posisi Rp414 per saham hingga Selasa (3/12/2024). prospek AVIA diyakini masih menarik bagi investor. Hal itu terungkap dari rekomendasi yang ditetapkan ketiga sekuritas tersebut.

NH Korindo memberikan rekomendasi beli dengan target harga Rp620 untuk AVIA. Senada, Buana Capital juga menyematkan peringkat beli untuk saham Avia Avian dengan target harga Rp605.

Sementara itu, Sinarmas Sekuritas lebih konservatif dengan memberikan rekomendasi netral atau add dengan target harga Rp540 per saham.

Berdasarkan data terminal Bloomberg pada Senin (2/12/2024), sebanyak 13 dari 15 sekuritas yang mengulas saham AVIA memberikan rekomendasi beli. Sisanya atau dua sekuritas lainnya menyematkan peringkat hold.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Badan Gizi Nasional akan mengundang perusahaan swasta besar untuk turut serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dukungan dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bahan makanan, pendanaan, dan lain sebagainya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan hingga saat ini belum ada perusahaan swasta yang menyatakan komitmennya mendukung mega proyek yang diusung Presiden Prabowo Subianto itu. Meski begitu, kesempatan terbuka untuk kerja sama.

"Kalau (ada swasta) ikut juga kita berterima kasih. Kan kita diringankan beban kita," kata Dadan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12) seperti dikutip dari detik.com.

Selaras dengan hal tersebut, dalam waktu dekat pihaknya akan membuka pengumuman pembukaan kemitraan program MBG melalui website. Harapannya, akan ada swasta yang tertarik untuk mendukung kelangsungan program tersebut.

"Kita nanti akan sebentar lagi buka pengumuman. Siapapun yang ingin bermitra dengan kita, daftar di website. (Bentuknya) bebas, program ini program besar, apapun bisa," ujarnya.

Kerja sama ini juga terbuka bentuk dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) maupun komersil dengan menjual produk. Dadan mengatakan, semua pihak dipersilahkan untuk turut serta.

Sedangkan saat ditanya mengenai dana bantuan luar negeri, Dadan mengatakan, saat ini hal tersebut belum ada. Menurutnya, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan program MBG ini secara mandiri.

Dalam alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) sendiri, sudah dianggarkan sebesar Rp 71 triliun.

Lebih lanjut Dadan mengatakan, uji coba program MBG akan dilakukan mulai  Desember ini di 150 titik di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk pelaksanaan programnya akan dimulai Januari 2025, dengan menyasar sekitar 3 juta anak untuk tahap awalnya.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya telah mengantongi data anak-anak sekolah yang akan menjadi sasarannya. Namun tantangan lainnya ialah bagaimana menghimpun data dari ibu hamil. Nantinya, hal itu akan menjadi tugas dari Satuan Pelayanan Gizi.

"Satuan pelayanan akan terdiri dari 3.000 (porsi per hari) Basisnya adalah data sekolah, karena geospasial sekolah kan statik. Setelah itu kita akan tambah dengan ibu hamil, ibu menyusui, anak balita. Jadi satu-satuan pelayanan itu nanti akan mengolah uang kisarannya antara Rp7 miliar-Rp10 miliar. Itu bervariasi setiap wilayah," terang dia.

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan minat investor asing dari negara-negara besar seperti Tiongkok dan Timur Tengah terkait Program 3 Juta Rumah cukup besar.

"Minat investor asing terhadap Program 3 Juta Rumah sangat luar biasa. Mereka siap untuk berinvestasi di Indonesia," ujar Wakil Menteri PKP dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, 3 November 2024.

Menurut Wamen PKP Fahri Hamzah, adanya minat investor asing tersebut merupakan hasil dari pendampingan dirinya mengikuti kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara sahabat beberapa waktu lalu.
"Pada kunjungan kerja ke negara sahabat beberapa waktu lalu disampaikan bahwa ada sinyal pasar properti di Indonesia. Dan hal itu luar biasa besar peminatnya," jelas dia.

Guna mengantisipasi hal itu, Pemerintah tentunya harus menyiapkan berbagai hal mendasar.agar investasi asing di sektor properti di Indonesia berjalan dengan baik. Salah satunya dengan menyiapkan regulasi dengan baik.

"Kami akan segera menyiapkan regulasi agar semuanya clear. Kami juga ingin semua pihak terlibat dalam Program 3 Juta Rumah," ungkap dia.

Menurut Wamen PKP, dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah pemerintah menargetkan pembangunan 2 Juta Rumah di kawasan pedesaan dan 1 Juta Rumah di kawasan perkotaan. Adanya investasi asing ini diharapkan dapat difokuskan di kawasan perkotaan seperti mendorong pembangunan hunian vertikal.

"Para pengembang di Indonesia juga bisa bekerjasama dengan para investor asing dalam membangun hunian vertikal di kawasan perkotaan," jelas Fahri.

(KIE)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Tbk Garibaldi Thohir atau Boy Thohir akan terlibat dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dana pembangunan rumah akan diambil dari anggaran kewajiban tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan Boy Thohir.

"Mudah-mudah bulan Desember ini akan jalan (groundbreaking). Kalau enggak di Kalimantan Timur atau di Kalimantan Selatan," katanya di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

Ara, panggilan akrab Maruarar, mengatakan rumah tersebut akan dibangun juga di atas tanah milik Boy Thohir. Konsep ini berbeda dengan rumah yang sebelumnya dibangun di Tangerang, Banten, yakni Ara menyediakan lahan sementara Agung Sedayu Group akan membangun rumahnya.

Namun, Ara enggan menyebutkan berapa rumah yang akan dibangun oleh Boy Thohir.

Ara mengatakan pembangunan rumah yang dilakukan Aguan maupun Boy Thohir murni bantuan dari pengusaha tersebut. Ia membantah pemerintah menjanjikan sesuatu kepada mereka.

"(Pemerintah) enggak menawarkan apa-apa. Mereka mau nyumbang aja. Pak Aguan mau bangun aja, (Boy Thohir) yang di Kalimantan juga mau bangun aja. Karena mereka kalau tidak salah bangun di tempat mereka berusaha," katanya.

Aguan sebelumnya menghabiskan Rp60 miliar untuk ikut membantu program 3 juta rumah. Dana itu diambil dari anggaran CSR perusahaan Aguan lainnya, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

Dana akan digunakan untuk membangun 250 unit rumah gratis di Tangerang, Banten.

Jakarta -

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menegaskan tidak akan ada tambahan anggaran untuk sejumlah kementerian, salah satunya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Lasarus menuturkan anggaran untuk tahun 2025 tetap menggunakan dari hasil yang sudah disahkan beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja DPR dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PKP, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Transmigrasi. Lasarus menuturkan, berdasarkan kesimpulan rapat kerja Komisi V pada tanggal 8-9 September 2024, pagu anggaran untuk Kementerian PUPR sebesar Rp 116.227.045.313.

Ia melanjutkan, pada pada 29 november 2024, Komisi V DPR RI telah menerima surat dari Menteri Pekerjaan Umum dengan nomor KU0101-MN/1171117 tentang usulan alokasi dalam anggaran tahun 2025, yaitu Kementerian PU sebesar Rp 110.952.654.255.000 dan Kementerian PKP sebesar Rp 5.274.391.058.000.

Sementara itu, untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp 2.314.806.849.000 dengan rincian pembagiannya sebesar Rp 2.192.387.697.000 untuk Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Rp 112.419.152.000 untuk Kementerian Transmigrasi.

"Oleh karena itu, berdasarkan data yang kami terima, tidak ada penambahan anggaran untuk Kementerian PUPR dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang kemudian dialokasikan dari Kementerian PU ke Kementerian PKP. Demikian juga dari Kementerian Desa, PDT ke Kementerian Transmigrasi, hanya membagi anggaran yang sudah kita sahkan pada waktu yang telah lalu," kata Lasarus dalam Rapat Kerja Komisi V, Selasa (3/12/2024).

"Tidak ada penambahan anggaran atau alokasi anggaran baru dari Kementerian Keuangan untuk seluruh kementerian mitra kerja Komisi V sampai dengan saat ini. Ini penting kami sampaikan supaya nanti tidak lagi perlu mempertanyakan soal anggaran yang kita sahkan hari ini. Sesuai dengan rapat internal kemarin kita juga sudah sampaikan dan kita bahas," tegasnya sekali lagi.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait sempat bertemu dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Keuangan untuk menyampaikan sejumlah usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP tahun 2025. Dalam pertemuan itu, ia menyebutkan membutuhkan tambahan anggaran sebanyak Rp 48,4 triliun untuk tahun 2025.

"Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp 5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp 53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," kata Ara dalam keterangan tertulis seperti yang dikutip pada Sabtu (16/11/2024).

Anggaran ini nantinya akan digunakan untuk beberapa program bidang perumahan, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," tuturnya.

Kementerian PKP juga akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Koordinasi akan dilakukan dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Ada pula perencanaan peningkatan target dan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan. Hal itu diperlukan agar pembiayaan perumahan tidak selalu mengandalkan anggaran APBN tapi juga dari pendanaan perbankan.

"Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75 : 50 menjadi 50 : 50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," jelasnya.

(abr/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus memastikan tidak akan ada tambahan anggaran untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Lasarus menyatakan, anggaran Kementerian PKP untuk tahun 2025 tetap menggunakan dari hasil yang sudah disahkan dalam rapat kerja dengan Komisi V pada awal September yang lalu, sebelum Kementerian PUPR dipecah menjadi dua.

Pada rapat itu disahkan anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 116.227.045.313. Kemudian, pada tanggal 29 November 2024, pihaknya telah menerima surat Menteri Pekerjaan Umum dengan nomor KU0101-MN/1171117 tentang usulan alokasi dalam anggaran tahun 2025, yaitu Kementerian PU sebesar Rp 110.952.654.255.000 dan Kementerian PKP sebesar Rp 5.274.391.058.000.

“Oleh karena itu, berdasarkan data yang kami terima, tidak ada penambahan anggaran untuk Kementerian PUPR dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang kemudian dialokasikan dari Kementerian PU ke Kementerian PKP. Demikian juga dari Kementerian Desa, PDT ke Kementerian Transmigrasi, hanya membagi anggaran yang sudah kita sahkan pada waktu yang telah lalu," ujar Lasarus dalam Rapat Kerja Komisi V, Selasa (3/12/2024).

Menteri PKP Maruarar Sirait sebelumnya sudah meminta adanya tambahan anggaran sebesar Rp 48,4 triliun ke Kementerian Keuangan.

Dana tersebut nantinya digunakan untuk beberapa program di bidang perumahan, salah satunya adalah Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat.

"Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," ujar dia saat melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

JAKARTA, investor.id - Rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar satu persen dari 11% ke 12% mulai 1 Januari 2025 dinilai berpotensi menghambat realisasi program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Program Studi Manajemen Universitas Paramadina Adrian A. Wijanarko menyampaikan, kenaikan tarif PPN dikhawatirkan akan semakin menekan kemampuan masyarakat membeli rumah.

"Saat ini saja Generasi Z sudah kesulitan dalam membeli rumah. Terkait program pemerintah yang membuat 3 juta rumah dalam 1 tahun, jangan sampai terjadi bubble. Artinya banyak yang tidak bisa terjual. Ini kan berkaitan dengan financing, kredit perumahan rakyat (KPR), dan sebagainya," ungkapnya, dalam webinar, Senin (2/12/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menambahkan, apabila program 3 juta rumah terlaksana, seharusnya masyakarat pembeli terbebas dari PPN 12%. Pemerintah dinilai perlu melanjutkan kebijakan Pajak Ditanggung Pemerintah (PDTP).

"Kebijakan pemerintah terkait PDTP itu dilanjutkan. Jadi sekarang ini, kalau ingin membeli rumah, itu bebas PPN. Bebas pajak untuk rumah yang menengah bawah. Kecuali rumah mewah. Sampai harga Rp 2 miliar rupiah. Kenapa? Karena pajaknya ditanggung oleh pemerintah," jelasnya.

Wija menekankan, untuk mendorong daya beli masyarakat terhadap sektor perumahan, pemerintah harus memberikan berbagai insentif bagi masyarakat kelas menengah dan bawah.

"Ini merupakan salah satu cara pemerintah memberikan insentif agar pembangunan rumah jalan terus. Transaksi terjadi dengan pajak yang ditanggung oleh pemerintah itu. Makanya kalau pemerintah ingin menaikkan PPN, insentif pajak seperti ini jangan diakhiri, harus terus dilanjutkan," tuturnya.

Di samping itu, Wija mengungkapkan, angka backlog hunian di Indonesia masih sangat tinggi. Merujuk data Kementerian PUPR, saat ini masih dibutuhkan 12,7 juta unit rumah demi mewujudkan Indonesia zero backlog.

"Nah saya melihat 3 juta rumah per tahun itu kebanyakan, itu kan 4 tahun aja sudah 12 juta. Nah saya tidak yakin apakah angka 3 juta ini sudah melalui proses teknokratik yang memadai," ujarnya.

Wija lalu menceritakan pengalamannya sebagai staf khusus bidang ekonomi era Jokowi periode 2014-2019 untuk membantu mengawal program satu juta rumah setahun. Dalam pengalaman tersebut, dia mengatakan satu juta rumah setahun saja mustahil dilaksanakan.

"Sejuta saja tidak pernah tercapai itu. Apalagi 3 juta. Kenapa tidak pernah tercapai? Ada beberapa hal, seperti regulasi yang kompleks," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan minat investor asing dari negara-negara besar seperti Tiongkok dan Timur Tengah terkait Program 3 Juta Rumah cukup besar.

"Minat investor asing terhadap Program 3 Juta Rumah sangat luar biasa. Mereka siap untuk berinvestasi di Indonesia," ujar Wakil Menteri PKP dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, 3 November 2024.

Menurut Wamen PKP Fahri Hamzah, adanya minat investor asing tersebut merupakan hasil dari pendampingan dirinya mengikuti kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara sahabat beberapa waktu lalu.
"Pada kunjungan kerja ke negara sahabat beberapa waktu lalu disampaikan bahwa ada sinyal pasar properti di Indonesia. Dan hal itu luar biasa besar peminatnya," jelas dia.

Guna mengantisipasi hal itu, Pemerintah tentunya harus menyiapkan berbagai hal mendasar.agar investasi asing di sektor properti di Indonesia berjalan dengan baik. Salah satunya dengan menyiapkan regulasi dengan baik.

"Kami akan segera menyiapkan regulasi agar semuanya clear. Kami juga ingin semua pihak terlibat dalam Program 3 Juta Rumah," ungkap dia.

Menurut Wamen PKP, dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah pemerintah menargetkan pembangunan 2 Juta Rumah di kawasan pedesaan dan 1 Juta Rumah di kawasan perkotaan. Adanya investasi asing ini diharapkan dapat difokuskan di kawasan perkotaan seperti mendorong pembangunan hunian vertikal.

"Para pengembang di Indonesia juga bisa bekerjasama dengan para investor asing dalam membangun hunian vertikal di kawasan perkotaan," jelas Fahri.

(KIE)