JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menginisiasi Program Strategis Nasional (PSN) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara mengungkapkan hal ini dalam sambutan pada acara Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (APERSI) ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

"Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati adalah, mohon doanya kita akan memperjuangkan PSN untuk MBR di Indonesia," jelas Ara.

Dia beralasan, kesepakatan antara dirinya dengan Nusron dilakukan demi merumuskan langkah-langkah strategis untuk mencapai Program 3 Juta Rumah per tahun.

Oleh karena itu, mereka ingin meyakinkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait inisiasi tersebut.

Dia beralasan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 5 triliun pada tahun 2025 hanya bisa membangun sekitar 225.000 rumah.

Sehingga, masih ada sekitar 2,75 juta rumah lagi yang harus dibangun Kementerian PKP.

Namun demikian, Satuan Tugas (Satgas) Perumahan telah memberikan pemikiran cerdas untuk mencapai hal tersebut. Mulai dari subsidi bunga hingga cicilan.

"Tapi, ini baru sesuatu rencana, yang tentu bagaimana bisa diterima oleh negara. Nah, itu salah satunya paling utama. Ya, bisa dua juta, bisa tiga juta. Tentu, kalau program Satgas ini bisa diterima oleh DPR dan juga pemerintah, itu akan sangat membantu," tandas Ara.

Kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk tahun depan masih belum jelas. Sebab, hingga saat ini pemerintah masih belum menetapkan berapa kuota FLPP untuk tahun depan.

Hal itu membuat para pengembang khawatir. Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah menyampaikan keluhannya itu di depan Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam acara HUT APERSI sekaligus Forum Diskusi Rumah Rakyat Bersama Stakeholder Perumahan Menuju Indonesia Sejahtera di Mövenpick Hotel, Jakarta Pusat (11/12/2024).

"Walaupun terlambatnya kuota ini dan juga masih abu-abu Pak sampai sekarang izin kapan kuota (FLPP keluar), sampai sekarang masih abu-abu. Kalau sebelumnya bulan Desember sudah ada cerita kapan kita tanda tangan PKO bersama dengan Tapera,t api sampai sekarang kami belum dengar itu Pak," kata Junaidi dalam acara tersebut.

"Jadi kekhawatiran kami, ketakutan kami itu sangat tinggi, nanti di bulan Januari ini apakah bisa kita langsung segera realisasi," tambahnya.

Junaidi menuturkan, saat kuota FLPP habis pertengahan tahun ini, pihaknya cukup kesulitan. Sebab tidak ada pemasukan untuk operasional atau membangun perumahan.

Untuk itu, pihaknya berharap dengan adanya Kementerian PKP ini bisa membantu menyelesaikan permasalahan perumahan maupun permasalahan lintas kementerian yang berhubungan dengan perumahan.

"Jadi harapan kami kehadiran bapak-bapak yang terhormat,yang penentu kebijakan,saya pikir inilah 'kecengengan' kami ketika bapak-bapak selalu bertanya belanja masalah-belanja masalah,inilah yang saya sampaikan karena memang kami bangga Kementerian sekarang terbuka, ada permasalahan ngomong,minta solusi kepada kita," tuturnya.

Sebagai informasi, hingga saat ini jumlah kuota FLPP tahun 2025 masih belum diumumkan. Beberapa waktu lalu, Menteri PKP Maruarar Sirait meminta tambahan kuota FLPP tahun depan ditambah menjadi 800.000 dari yang sebelumnya sekitar 200.000.

"Jika sebelumnya target penyaluran KPR FLPP 200.000 unit maka saya berharap tahun depan bisa naik menjadi 800.000 unit. Tentu hal ini membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik pengembang maupun perbankan," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Ia juga menyatakan Kementerian PKP tidak segan untuk melanjutkan berbagai program perumahan yang dinilai baik meskipun kebijakan dan program tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan sejak 2010 kalau bermanfaat, bagus dan benar untuk perumahan rakyat harus dilanjutkan dan ditingkatkan targetnya. Saya siap habis-habisan dorong KPR FLPP dan sebagai birokrat juga harus memiliki jiwa negarawan dan jangan saling menyalahkan jika ada pergantian pemerintahan dengan melanjutkan berbagai program bidang perumahan yang ada untuk rakyat," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) berjanji menyampaikan usulan pemindahan korban kebakaran Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat ke rumah susun (rusun) kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Rakyat (PKP) Maruarar Sirait.

Hal itu dikatakan JK usai mengunjungi korban kebakaran Kebon Kosong di posko pengungsian, Rabu (11/12/2024).

"Tadi yang diharapkan perumahan, nanti tentu Menteri Perumahan akan turun dan kami serahkan (usulkan) diganti dengan rusun," kata JK di lokasi.

JK berpendapat, rumah susun lebih aman dibandingkan rumah semipermanen padat penduduk yang sering terjadi korsleting.

"Hampir semua kebakaran itu penyebabnya korsleting yang tidak teratur. Kalau rusun itu bersih, risiko kebakaran kecil," ucapnya.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu mengatakan, jika wacana pemindahan korban kebakaran Kebon Kosong ke rusun ini terealisasi, dibutuhkan koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Sosial (Kemensos).

"PMI akan selalu membantu," tegas JK.

Adapun dalam kunjungannya ini, JK memberikan sejumlah bantuan sandang untuk para korban kebakaran.

Bantuan tersebut yakni, popok bayi, perlengkapan mandi mulai dari shampo, sabun, handuk, dan deterjen bertuliskan family kit Palang Merah Indonesia. Kemudian ada sarung dan tas yang berisikan alat tulis untuk anak-anak.

Sebelumnya diberitakan, kebakaran melanda permukiman semipermanen padat penduduk di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024). BPBD mencatat, data sementara korban kebakaran mencapai 1.800 jiwa dari 600 Kepala Keluarga (KK).

"Data kebakaran dari RT 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 dari RW 05," tutur Kepala BPBD Provinsi Jakarta Isnawa Adji dalam keterangannya, Rabu (11/12/2024).

Isnawa mengatakan, korban kebakaran telah mendapat bantuan logistik dari Dinas Sosial dan BPBD Provinsi Jakarta.

"Ada makan pagi dan malam dari Dinas Sosial. Makan siang dari PMI, toilet portabel, tenda pleton dari Dinas Sosial dan BPBD," ujarnya.

BPBD menyiapkan tiga lokasi posko pengungsian ratusan korban kebakaran, salah satunya di SDN 09 Kebon Kosong.

"Lokasi pengungsian ada di SDN 09 Kebon Kosong, Masjid Al Ihsan RT 02 RW 05, dan Lapangan Jusuf Hamka," ujar Isnawa.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan investor dari kawasan Timur Tengah siap membantu Indonesia untuk membangun sebanyak satu juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program tiga (3) juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

“Tapi, kami bilang kan harus bunganya lebih rendah dari yang ada Indonesia,” ujar Wamen Fahri.

Wamen Fahri mengatakan bahwa potensi investor asing untuk berinvestasi dalam program 3 juta rumah Indonesia dapat mencapai miliaran dolar Amerika Serikat (AS).

Beberapa waktu lalu, Wamen Fahri telah melangsungkan kunjungan kerja ke China dan kawasan Timur Tengah.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan program tiga juta rumah mulai menarik minat investor asing, namun demikian masih membutuhkan kerja keras untuk merealisasikan kerja sama dengan investor asing tersebut.

Ia menjelaskan bahwa rencana anggaran perumahan untuk tahun 2025 sebesar Rp5,07 triliun, yang mana sudah termasuk alokasi untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025 sekitar Rp1,2 triliun.

"Bayangkan ini anggaran kami Rp5,07 triliun pada tahun 2025. Diminta membangun, berapa banyak rumah ? Tiga juta rumah. Kalau 2024, anggarannya berapa ? Rp14,68 triliun," ujar Maruarar Sirait

Jakarta (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) -

Presiden Prabowo Subianto telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada Kementerian dan lembaga pemerintahan. Penyerahan DIPA tersebut merupakan simbol pelaksanaan APBN 2025. Kementerian PKP mengantongi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 5,2 triliun yang diharapkan dapat mendorong berjalannya Program 3 Juta Rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menuturkan siap melaksanakan Program 3 Juta Rumah sebagaimana arahan dari Prabowo di 2025. Dirinya juga akan terus mendorong semangat gotong royong dari berbagai mitra kerja di sektor perumahan untuk membangun rumah rakyat. Nantinya, pembangunan rumah rakyat tersebut akan ada yang gratis dan berbayar.

"Anggaran Kementerian PKP tahun 2025 mendatang Rp 5,274 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan rumah rakyat dan mendorong rumah gratis dari teman-teman pengusaha meskipun tidak banyak jumlahnya, ada yang gratis tapi tidak semuanya gratis," ujar Ara saat ditemui di Istana Negara, Jakarta Pusat, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (11/12/2024).

Penyerahan DIPA merupakan simbol penyerahan APBN 2025. Jumlah alokasi anggaran belanja dari APBN pada tahun 2025 senilai Rp 3,621 triliun. Nilai anggaran tahun 2025 meningkat 8,9% dari anggaran belanja pada APBN 2024. Jumlah itu terdiri atas anggaran belanja Pemerintah Pusat dan anggaran transfer ke daerah (TKD).

Khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar Rp 2,701 triliun yang dapat digunakan untuk belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program. Pos anggaran ini nantinya akan digunakan untuk membiayai belanja kementerian termasuk Kementerian PKP dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Sementara itu, anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp 919 triliun terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.

"Setelah dua bulan kabinet menjabat hari ini kita masuk ke tahap penting dalam pemerintahan kita, yaitu penyerahan DIPA dan transfer ke daerah tahun 2025," ujar Prabowo.

Hadir pula dalam acara tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri-menteri terkait.

Jakarta (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.

Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.

Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.

“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diminta menyediakan tempat tinggal yang baru bagi warga yan terdampak banjir akibat luapan Danau Limboto, Gorontalo.

Menurut Anggota DPD Dapil Provinsi Gorontalo, Rahmiyati Yahya, setiap tahunnya permukiman tersebut selalu terkena imbas dari luapan Danau Limboto.

“Ada 500 sampai 900 jiwa yang di situ. Jadi kalau ada luapan danau air danau itu sampai 2 sampai 3 bulan mereka harus mengungsi,” ungkap Rahmiyati dalam rapat bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait dan jajarannya, Senin (9/12/2024).

Menurutnya, terdapat warga dari dua kecamatan yang terdampak paling parah berada di Kecamatan Telaga Jaya dan Kecamatan Limboto.

Ia mengatakan, rumah di tepi danau tersebut sempat dibangun oleh Pemerintah pada tahun 2015 silam. Namun saat ini tidak layak untuk ditempati.

“Sekarang banyak yang sudah tidak layak untuk dihuni. Jadi kami mohon perhatian dari Menteri PKP,” ujarnya.

Sebagai informasi, dikutip dari laman resmi Pemerintah Gorontalo, banjir akibat luapan Danau Limboto baru saja terjadi pada bulan Juli 2024 lalu.

Ketika bencana banjir tersebut terjadi, tercatat hampir 10.000 jiwa yang terdampak dan diungsikan ke tempat aman.

Tak hanya kehilangan tempat tinggal untuk sementara, beberapa warga yang berprofesi sebagai petani terancam gagal panen karena tanaman hortikulturanya rusak akibat terendam luapan air danau.

Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.

Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.

Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.

“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024