Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat setidaknya terdapat 6 kasus kejadian keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menerpa 327 siswa sejak program MBG dijalankan pada Januari 2025.

Kepala BGN, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah penanganan dan evaluasi terhadap kejadian-kejadian tersebut.

“Kejadian [siswa memakan makanan basi] dari program MBG yang pertama tersebar itu sebenarnya dulu tanggal 13 Januari di Sukoharjo, ini penyebabnya sebetulnya teknis karena ini baru mulai,” jelasnya dalam RDP bersama Komis IX DPR RI, Selasa (6/5/2025).

Dia merinci, total siswa yang terdampak keracunan di Sukoharjo pada 13 Januari 2025 mencapai 40 siswa.

Kemudian, kejadian keracunan juga sempat terjadi pada 6 Januari 2025 di Cianjur yang berdampak pada 72 siswa. Dadan menjelaskan, kasus tersebut saat ini tengah dalam tahap penyelidikan uji lab.

Kejadian siswa keracunan Makan Bergizi Gratis kemudian berlanjut pada 17 Februari 2025. Di mana, pada hari itu terdapat 3 kasus keracunan sekaligus yang tersebar di beberapa lokasi mulai dari Tasikmalaya (Jawa Barat) 51 siswa , Batang (Jawa Tengah) 60 siswa, dan Pali (Sumatra Selatan) 4 siswa.

“Di Batang ini kejadiannya masakan dalam keadaan baik, kemudian dikirim dengan tepat waktu, tapi kemudian di sekolah ada acara. Sehingga, makanan itu terlambat dimakan oleh siswa,” tegasnya.

Terbaru, kasus keracunan kembali terjadi pada 17 Maret 2025 di Bandung. BGN mencatat setidaknya terdapat 100 siswa terdampak dalam peristiwa tersebut.

Namun demikian, dia belum dapat menjelaskan seperti apa kronologi kejadian keracunan di Bandung itu. Pasalnya, saat ini pihaknya masih menunggu laporan hasil dari evaluasi di lapangan.

“Yang [keracunan] di Bandung ini sebetulnya ada SPPG yang tadinya restoran yang kemudian dikonversi jadi SPPG dan set-nya pun set resto, jadi sebetulnya dari segi kualitas makanan sudah higienis sudah memenuhi syarat, tapi ada beberapa siswa terdampak. Kami sampai sekarang belum dapat laporan [hasil evaluasinya],” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa hanya terdapat sekitar 200 orang yang mengalami keluhan pencernaan pasca-keracunan, dengan total lima orang yang memerlukan perawatan inap.

Kepala negara menyampaikan bahwa skala dan capaian MBG menunjukkan kapasitas pemerintah dalam melaksanakan program sosial berskala besar secara cepat dan efektif.

Keberhasilan ini, menurutnya, juga menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menjalankan kebijakan berpihak pada rakyat kecil dengan manajemen modern dan hasil nyata.

“Hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau perutnya gak enak itu sejumlah 200 dari 3 koma sekian juta. Kalau tidak salah 0,005%. Berarti keberhasilan 99,99%,” pungkas Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, seluruh struktural BGN belum menerima gaji hingga kini.

Hal ini membuat realisasi penggunaan anggaran di bidang pegawai masih rendah, dari total pagu alokasi Rp 71 triliun untuk seluruh jenis belanja sepanjang tahun 2025.

"Perlu bapak ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji. Jadi, ini kenapa penyerapannya di bidang pegawai masih rendah," kata Dadan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Dadan menuturkan, pihaknya baru mengeluarkan gaji untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) atau kepala dapur umum, ahli gizi, dan akuntan.

Secara total, belanja pegawai baru terealisasi Rp 386,8 juta atau 0,01 persen dari total pagu Rp 3,52 triliun.

Sementara itu, belanja barang sudah terealisasi Rp 2,38 triliun atau 4,16 persen dari total pagu Rp 57,35 triliun.

"Jadi, kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji. Kemudian, pencairan di bidang pegawai akan lebih cepat setelah bulan depan," ucap dia.

Secara keseluruhan, anggaran yang terserap baru Rp 2,38 triliun atau 3,36 persen dari total pagu Rp 71 triliun.

Pihaknya sudah menargetkan penyerapan senilai Rp 116 triliun pada Desember 2025, termasuk dari pagu tambahan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo yang menginginkan program menyasar 82,9 juta penerima.

Saat ini, BGN baru menyasar sekitar 3,5 juta penerima.

Dadan menuturkan, penyerapan pagu akan bertambah tiap bulannya, yakni Rp 4,7 triliun pada Juni 2025, Rp 16 triliun pada Juli 2025, Rp 28 triliun pada Agustus 2025, dan Rp 51 triliun pada September 2025.

"Kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun. Jadi, kami masukkan bukan hanya anggarannya Rp 71 triliun. Uang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta Pak Presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta," ujar Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap bahwa pejabat struktural BGN belum menerima gaji pada tahun ini.

Hal ini diungkap Dadan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dalam paparannya, Dadan menunjukkan data penyerapan anggaran Badan Gizi Nasional pada 2025.

“Nah ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kami baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen,” kata Dadan.

Khusus pagu pegawai dianggarkan sekitar Rp 3,525 triliun dan baru dianggarkan Rp 386,87 miliar.

“Terkait dengan pegawai baru 0,01 persen. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gazi,” ujar Dadan.

Hal inilah yang membuat penyerapan pagu anggaran di bidang pegawai masih rendah.

“Karena yang baru kami keluarkan untuk sarjana penggerak pembangunan Indonesia, ahli gizi, dan akuntan,” kata Dadan.

“Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji, sehingga nanti pencairan di bidang pegawai ini akan lebih cepat setelah bulan depan,” ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah ramainya sorotan soal peristiwa keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG), Presiden Prabowo Subianto mengeklaim programnya itu berhasil 99,99 persen.

MBG merupakan program yang baru dimulai pada awal tahun ini, satu dari sekian program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di masa pemerintahannya.

Prabowo menggulirkan perencanaannya, bahkan uji coba sudah dilakukan sejak sebelum dilantik menjadi Presiden.

Lantas, mengapa Prabowo mengeklaim berhasil bila ada kasus keracunan MBG?

Bagaimana klaim Prabowo?

Klaim keberhasilan mencapai 99,99 persen ini disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 5/5/2025) kemarin.

Klaim tersebut didasarkan pada jumlah kasus keracunan terhadap jumlah penerima MBG. Sebab diketahui, program ini menyasar sekitar 3 juta penerima, dan akan terus bertambah setiap tahun.

Adapun kasus keracunan MBG dialami oleh sekitar 200 orang.

Secara persentase, Prabowo mengeklaim kasus keracunan sekitar 0,005 persen.

"Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya enggak enak sejumlah 200 orang, itu 200 dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,005 persen. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," kata dia dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5/2025) kemarin.

Jadi, Prabowo mengklaim MBG berhasil meski ada kasus keracunan karena kasus keracunan itu dinilainya hanya sedikit dari keseluruhan pelaksanaan MBG.

Apa instruksi Prabowo agar tak ada lagi keracunan MBG?

Sejatinya, Prabowo juga menyoroti kasus keracunan tersebut menyusul pesannya kepada seluruh menteri dan kepala lembaga agar tidak cepat puas.

Ia menargetkan tidak boleh ada keracunan dalam program MBG ke depan. Hal ini sejalan dengan target Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang ia sampaikan dalam beberapa kesempatan.

Dalam sidang kabinet, Prabowo pun mengungkit target yang ditetapkan kepala BGN.

"Tapi saya hargai karena Kepala BGN dan jajaran mengatakan, 'Pak, sasaran kita adalah zero penyimpangan, zero kesalahan'. Dan kita mengerti tidak gampang di dapur itu yang kerja 50 orang, satu dapur yang kerja 50 orang," kata Prabowo.

Selama ini, Prabowo menerima setiap laporan perkembangan MBG dari Kepala BGN, baik secara langsung saat rapat di Istana Kepresidenan atau secara tidak langsung.

Terbaru pada akhir pekan kemarin, Prabowo mengumpulkan kepala dapur MBG atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yang telah dilatih bekerjasama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) untuk mengolah menu MBG.

Prabowo menggembleng ribuan petugas lapangan itu dengan memberikan arahan dan nasihat.

Prabowo mengingatkan agar setiap menu dicek dengan baik. Menurut Prabowo, pengecekan makanan dan pengawasan distribusi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari misi nasional.

Oleh karenanya ia mengingatkan agar petugas di SPPG tidak boleh malas, apalagi lengah.

"Tidak boleh malas. Tidak boleh lengah. Tidak boleh kongkalikong. Kau akan berusaha dibeli, ditipu, dibohongi. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ini akan menjadi sasaran manusia-manusia yang serakah dan jahat,” bebernya dalam penggemblengan.

Prabowo juga menyebut mereka sebagai ujung tombak negara setiap memeriksa makanan dalam ompreng makan bergizi gratis (MBG).

Ia menekankan bahwa tugas sebagai personel dapur MBG adalah tugas patriotik.

Ia mengkategorikannya sebagai tugas suci dan tugas yang mulia.

"Setiap kali kau periksa ompreng itu, setiap potongan ayam itu, setiap telur itu—ingat! Setiap langkah pengawasanmu, setiap perencanaanmu, adalah bagian dari mengamankan bangsa dan negara, mengamankan anak-anak bangsa,” tandas Prabowo.

Di mana saja kasus keracunan terjadi?

Setidaknya terdapat sejumlah kasus keracunan MBG di berbagai daerah, mulai dari Cianjur, Sukoharjo, hingga Bombana yang terletak di Sulawesi Tenggara.

Bahkan kasus keracunan MBG yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat telah ditetapkan sebagai kasus luar biasa (KLB).

Status tersebut diberlakukan setelah 78 siswa dari 2 sekolah mengalami gejala keracunan makanan. Penetapan status KLB bertujuan untuk memudahkan proses pendataan, pemantauan, dan penanganan medis bagi siswa yang mengalami keracunan.

Dok. BGN Kepala BGN Dadan Hindayana meninjau langsung para siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat, yang mengalami gejala gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan dari MBG, Rabu (23/4/2025). Kata Media Asing soal Kasus Keracunan MBG di Indonesia

Sementara itu yang terjadi di Bombana, Sulawesi Tenggara, sejumlah siswa mengalami muntah hingga sakit perut karena diduga memakan ayam yang sudah basi.

Kepala SDN 33 Kasipute, Santi Jamal menyebut, ada 13 siswa yang mengalami keracunan.

"Total ada 13 siswa yang keracunan. Ada yang muntah-muntah, sakit perut, dan pusing, tetapi sebagian besar (di antaranya) sudah membaik, hanya satu orang yang izin hari ini karena perlu waktu istirahat," kata dia, Kamis (24/4/2025).

Santi menjelaskan, pada dua hari pertama pelaksanaan MBG di SDN 33 Kasipute berjalan lancar. Namun pada hari ketiga pelaksanaan MBG di sekolahnya, siswa mengeluhkan tempat penyajian menu MBG yang berbau busuk.

Banyak siswa dari kelas 1 hingga 3 yang muntah karena hal tersebut.

Adanya kejadian tersebut, pihak sekolah melarang siswa untuk makan dan fokus pada penanganan bagi yang terdampak.

Kasus keracunan juga terjadi di Batang, Jawa Tengah. Sebanyak 60 siswa SDN Proyonanggan 5 Batang mengalami mual dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan program MBG.

Pendidik SDN Proyonanggan 5 Batang, Rizkika Wakhid Widilaksa mengatakan bahwa gejala keracunan dialami siswa setelah mereka pulang ke rumah.

Setelah peristiwa keracunan massal tersebut, pihak sekolah diminta untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap makanan program MBG.

Tak hanya itu, kasus keracunan juga terjadi di tempat lain, meliputi kasus di SD Katolik Andaluri, Waingapu, Sumba Timur, yang dialami oleh 29 siswa; kasus di SDN 2 Alaswangi, Pandeglang, Banten, yang dialami oleh 40 siswa; dan kasus di SDN 3 Dukuh, Sukoharjo, Jawa Tengah, yang dialami oleh 40 siswa.

Salah satu kejadian terbaru dilaporkan terjadi di lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, pada Kamis (1/5/2025).

Atas deretan kasus tersebut, Dadan menyatakan akan mengevaluasi total. Dirinya pun mengirim tim investigasi setiap ada kejadian keracunan, pun beberapa kali mengunjungi korban secara langsung.

“Menyikapi munculnya kasus serupa di beberapa wilayah, kami menegaskan komitmen BGN untuk mengusut secara tuntas penyebabnya dan melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah terulangnya kejadian serupa,” ujar Dadan dalam siaran persnya, Sabtu (3/5/2025).

Bagaimana tanggapan DPR?

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menilai pelaksanaan program makan bergizi gratis perlu dievaluasi kembali, utamanya terkait mekanisme kontrak kerja dengan dapur umum dan pihak katering yang melaksanakan.

Apalagi jika vendor bukan pihak yang menjalankan katering, melainkan bekerja sama dengan pihak katering lain. Sebaiknya kata Irma, vendor dapur umum menjadi pihak yang sekaligus menjalankan katering.

"Jika tidak,nilai makanan akan jadi semakin berkurang, karena pasti pihak dapur umum ambil keuntungan lagi dari pihak katering, padahal vendor dapur umum sudah mendapatkan hak sewa dari BGN," beber dia.

Di sisi lain, Irma tidak bisa menafikan klaim keberhasilan Prabowo.

Meski masih ada kasus keracunan MBG, sejauh ini BGN dapat mengatasi dengan mengirim tim investigasi dan melakukan evaluasi.

Ia tidak memungkiri, mengelola makanan dalam jumlah besar tidak akan mudah.

"Kontrol harus ketat dan yang terlibat dalam kontrol tidak bisa hanya saat di dapur umum, tetapi para guru juga hendaknya mengontrol sebelum makanan didistribusikan. Para guru wajib punya tanggung jawab moral," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal isu keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

Prabowo menyampaikan bahwa kasus keracunan tersebut sangat kecil dibandingkan total penerima manfaat program.

“Yang keracunan sampai saat ini dari [target penerima] tiga koma sekian juta kalau tidak salah [korban keracunan] di bawah 200 orang,” ujarnya saat membuka Sidang Kabinet di Kantor Presiden, Senin (5/5/2025).

Prabowo juga menegaskan dari jumlah tersebut hanya lima orang yang harus menjalani rawat inap, dan sebagian besar mengalami gangguan ringan seperti sakit perut. Prabowo menghitung tingkat keberhasilan pelayanan makanan di MBG mencapai angka 99,99 persen.

“Sebanyak 200 dari [target penerima] tiga koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,05. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen. Di mana ada usaha, usaha manusia apa pun, kalau 99,99 persen keberhasilannya, oke dong?" ucapnya. "Walaupun kita tidak boleh cepat puas, Pak Dadan ya. Kita harus lihat nanti Desember 2025," tuturnya.

Presiden Ke-8 RI itu pun juga mengapresiasi komitmen Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta jajaran penyelenggara program MBG yang menetapkan target tinggi.

"Saya hargai karena Kepala BGN dan jajaran mengatakan 'Pak, sasaran kita adalah zero penyimpangan, zero kesalahan.' Dan kita mengerti, tidak gampang," lanjut Prabowo.

Tak hanya itu, dia turut mengisahkan pengalamannya saat mengunjungi salah satu dapur penyedia makanan MBG. Menurutnya, prosedur higienis di lapangan dijalankan dengan sangat ketat.

"Itu yang kerja 50 orang, satu dapur. Yang saya sidaknya bagus, pakai tutup kepala, sarung tangan, baju seperti APD. Harus buka sepatu. Presiden disuruh buka sepatu, saya patuh. Presiden buka sepatu, ada paspampres yang nggak buka sepatu," pungkas Prabowo sambil tertawa.

Peristiwa Keracunan Siwaa

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas usai serangkaian kasus keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Total ada 1.036 korban, dengan Jawa Barat sebagai wilayah terbanyak.

Kepala BGN Dadan Hindayana, menyatakan pihaknya segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan sebagai bentuk korektif dan pencegahan ke depan.

“Peristiwa ini menjadi refleksi penting bagi seluruh pemangku kepentingan Program MBG untuk meningkatkan kualitas, pengawasan, dan ketelitian di setiap tahapan penyelenggaraan. Evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan untuk menjamin keamanan pangan dalam program ini ke depannya,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Minggu (4/5/2025).

Adapun dalam catatan Bisnis, sejak awal 2025, tercatat sedikitnya 1.036 siswa mengalami keracunan akibat makanan dalam program MBG di berbagai daerah. Kasus terbaru dan terbesar terjadi di Tasikmalaya pada 30 April lalu, dengan jumlah korban mencapai 400 siswa. Berikut rincian jumlah korban di beberapa daerah:

1. Nganjuk (2/10): 7 siswa

2. Nunukan (13/1): 30 siswa

3. Sukoharjo (16/1): 40 siswa

4. Waingapu (18/2): 29 siswa

5. Pandeglang (19/2): 28 siswa

6. Takalar (26/2): 12 siswa

7. Batang (14/4): 60 siswa

8. Cianjur (22/4): 78 siswa

9. Bombana (23/4): 10 siswa

10. Bandung (29/4): 342 siswa

11. Tasikmalaya (30/4): 400 siswa

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jumlah orang yang mengalami keracunan dalam program makan bergizi gratis (MBG) sampai saat ini tidak sampai 1 persen.

Hal itu jika merujuk capaian penerima MBG yang sudah melebihi 3 juta orang.

Dengan begitu menurut Presiden, persentase keberhasilan program MBG sampai saat ini sudah 99,99 persen.

"Hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3 koma sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang rawat inap hanya 5 orang," ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, yang disiarkan secara daring, Senin (5/5/2025).

"Jadi bisa dikatakan yang keracunan, atau perutnya enggak enak itu sejumlah 200, dari 3 koma sekian juta, kalau tidak salah 0,005 (persen). Berarti keberhasilan 99,99 persen," tegasnya .

Kepala Negara juga sempat membandingkan MBG dengan katering upacara perkawinan.

Presiden Prabowo bilang, untuk menyediakan makanan bagi 3.000 orang tamu, katering berusaha setengah mati.

Dalam prosesnya, kata Presiden, ada juga kejadian keracunan dari makanan katering.

"Bahwa katering itu ada yang keracunan, biasanya katering di kawinan ya makan begitu-begitu saja sudah mahal," tuturnya.

Sehingga menurutnya jika keberhasilan MBG sudah 99,99 persen berarti merupakan prestasi baik.

Namun, Prabowo mengingatkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana agar tidak boleh cepat puas dengan capaian saat ini.

Lebih lanjut Presiden mengungkapkan seperti apa kondisi hygiene dari dapur MBG tempat sekitar 50 orang yang bekerja.

Saat melaksanakan inspeksi mendadak, Presiden Prabowo menemui para pekerja sudah mengenakan penutup kepala, saring tangan dan baju seperti alat pelindung diri (APD). Ia pun diminta untuk membuka sepatu saat masuk ke dapur MBG.

"Apakah ada kekurangan ada. Dan kekurangan itu karena juga adat dan istiadat budaya kita juga. (Misalnya) Saya masuk satu ruangan 30 orang, 20 pakai sendok ada 10 enggak mau pakai sendok, tidak salah dia karena dia terbiasa makan tidak pakai sendok. Tapi kita mendidik dia untuk cuci tangan," ungkap Pranowo.

"Jadi bisa saja yang keracunan adalah hal-hal seperti itu. Hal-hal sepele, tapi mendasar," katanya.

Selain itu, persoalan menu susu juga menjadi soal lantaran ada anak yang mengalami intoleransi laktosa.

Akibatnya ada anak mengalami diare saat minum susu yang diberikan pada menu MBG.

"Kalau istilah sehari-hari, masalah itu (karena) dia enggak pernah minum susu. Kita kasih susu dia butuh waktu penyesuaian," tutur Prabowo.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Sejumlah siswa TK dan SD di Kecamatan Rancaekek tengah menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) beberapa waktu lalu

Hal ini menyusul adanya insiden dugaan keracunan pangan yang menimpa sejumlah siswa di wilayah Bandung dan Tasikmalaya.

Salah satu kejadian terbaru dilaporkan terjadi di lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, pada Kamis (1/5/2025).

“Menyikapi munculnya kasus serupa di beberapa wilayah, kami menegaskan komitmen BGN untuk mengusut secara tuntas penyebabnya dan melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah terulangnya kejadian serupa,” ujar Dadan dalam siaran persnya, Sabtu (3/5/2025).

BGN menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak, termasuk satuan pendidikan, ahli gizi, penyedia bahan pangan, serta institusi pengawasan mutu, untuk memastikan bahwa seluruh proses penyediaan MBG, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi, memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.

Sementara itu, laporan insiden serupa juga muncul dari wilayah SPPG Bandung, tepatnya di Kecamatan Coblong.

Menyikapi hal ini, BGN telah menerjunkan tim investigasi gabungan dan tengah menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan dan bahan mentah yang digunakan, yang diperkirakan akan tersedia dalam 10 hari ke depan.

BGN juga memastikan bahwa siswa yang terdampak telah mendapatkan penanganan medis yang diperlukan di fasilitas kesehatan setempat.

Presiden Prabowo Subianto mengakui ada pelajar yang keracunan usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengatakan penerima manfaat program MBG mencapai 3 juta.

"Hari ini memang ada yang keracunan, yang keracunan sampai saat ini dari 3 koma sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang (yang keracunan)," ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Prabowo lalu menyebut ada 5 pelajar keracunan yang sampai menjalani rawat inap. Ia menyebut persentase kasus keracunan makanan dari program MBG sekitar 0,005 persen.

"Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya nggak enak sejumlah 200 orang, itu 200 dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,005 persen. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," jelasnya.

Prabowo menilai program Makan Bergizi Gratis secara umum berjalan sukses. Prabowo mengingatkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk tidak cepat puas.

"Di mana ada usaha, usaha manusia di mana bidang kerjaan apapun, kalau 99,99 persen keberhasilannya, oke dong? Walaupun kita tidak boleh cepat puas, Pak Dadan, ya, kita harus lihat nanti Desember 2025," kata Prabowo.

"Tapi saya hargai karena Kepala BGN dan jajaran mengatakan, 'Pak, sasaran kita adalah zero penyimpangan, zero kesalahan'. Dan kita mengerti tidak gampang di dapur itu yang kerja 50 orang, satu dapur yang kerja 50 orang," lanjut Prabowo.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung angka kasus keracunan di program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengatakan angka keracunan di MBG sangatlah kecil jika dibandingkan dengan angka penerima manfaat program. Menurut Prabowo, angka keberhasilan program MBG 99,99 persen.

"Hari ini memang ada yang keracunan, yang keracunan sampai hari ini dari tiga koma sekian juta kalau tidak salah di bawah 200 orang, yang rawat inap hanya 5 orang," kata Prabowo dalam pembukaan sidang kabinet paripurna, Jakarta, Senin (5/5).

Prabowo memperkirakan angka korban keracunan di program MBG itu diperkirakan sekitar 0,005 persen dari seluruh penerima manfaat.

"Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya enggak enak sejumlah 200 orang, itu 200 dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," ujar dia.

Prabowo mengatakan bahwa hal itu merupakan salah satu pencapaian oleh jajaran terkait. Namun, ia menginstruksikan Kepala BGN Dadan Hindayana agar tidak cepat berpuas diri dengan pencapaian tersebut.

"Tapi saya hargai karena Kepala BGN dan jajaran mengatakan 'Pak sasaran kita adalah zero penyimpangan, zero kesalahan' dan kita mengerti tidak gampang," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri, kepala lembaga, wakil menteri, dan anggota Kabinet Merah Putih lainnya dalam Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Sejumlah pejabat yang sudah tiba di Istana, antara lain, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i.

"[Rapat] paripurna, ... paripurna," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat tiba di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Selain itu, hadir pula Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini adalah Amalia Adininggar Widyasanti.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto juga tampak hadir.

Sidang Kabinet Paripurna pada hari Selasa ini merupakan sidang kali ketiga yang digelar pada tahun ini.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan Pemerintah menghadapi Idulfitri 1446 Hijriah.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri, kepala lembaga, wakil menteri, dan anggota Kabinet Merah Putih lainnya dalam Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Sejumlah pejabat yang sudah tiba di Istana, antara lain, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i.

"[Rapat] paripurna, ... paripurna," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat tiba di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Selain itu, hadir pula Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini adalah Amalia Adininggar Widyasanti.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto juga tampak hadir.

Sidang Kabinet Paripurna pada hari Selasa ini merupakan sidang kali ketiga yang digelar pada tahun ini.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan Pemerintah menghadapi Idulfitri 1446 Hijriah.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri, kepala lembaga, wakil menteri, dan anggota Kabinet Merah Putih lainnya dalam Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Sejumlah pejabat yang sudah tiba di Istana, antara lain, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i.

"[Rapat] paripurna, ... paripurna," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat tiba di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Selain itu, hadir pula Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini adalah Amalia Adininggar Widyasanti.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto juga tampak hadir.

Sidang Kabinet Paripurna pada hari Selasa ini merupakan sidang kali ketiga yang digelar pada tahun ini.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan Pemerintah menghadapi Idulfitri 1446 Hijriah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto turun gunung memberikan pengarahan kepada petugas dapur atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adapun pengarahan itu disampaikan Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (3/5/2025).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta koordinator SPPI dan SPPG nasional turut hadir dalam acara tersebut.

Tidak boleh lengah

Dalam pengarahannya, Prabowo mengingatkan bahwa SPPI atau dapur MBG tidak boleh lengah.

Menurut Kepala Negara, pengecekan makanan dan pengawasan distribusi oleh SPPG merupakan bagian dari misi nasional.

"Tidak boleh malas. Tidak boleh lengah. Tidak boleh kongkalikong," ucap Prabowo.

Prabowo mengatakan, petugas kepala dapur atau SPPI akan berusaha dibeli dan dibohongi.

"Kau akan berusaha dibeli, ditipu, dibohongi. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ini akan menjadi sasaran manusia-manusia yang serakah dan jahat,” kata dia.

Ujung tombak

Prabowo mengategorikan SPPI sebagai ujung tombak negara ketika memeriksa makanan dalam ompreng makan bergizi gratis (MBG).

Ia menekankan bahwa tugas sebagai personel dapur MBG adalah tugas patriotik.

Ia mengategorikannya sebagai tugas suci dan tugas yang mulia.

"Setiap kali kau periksa ompreng itu, setiap potongan ayam itu, setiap telur itu, ingat! Setiap langkah pengawasanmu, setiap perencanaanmu, adalah bagian dari mengamankan bangsa dan negara, mengamankan anak-anak bangsa,” beber Prabowo.

Ia juga berpesan agar para petugas SPPG senantiasa menjaga kekompakan dan integritas.

"Pelihara komunikasi dengan kawan. Komunikasi sangat penting. Terus tukar-menukar pandangan, unek-unek masing-masing. Pelihara moril. Ada kesulitan, langsung lapor!" ujar Prabowo.

Perlu ketelitian

Kepala BGN Dadan Hindayana menambahkan, Prabowo dalam rapat tersebut menekankan pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam menjalankan program MBG.

Hal tersebut penting mengingat program MBG merupakan investasi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

"Pak Presiden tadi mengarahkan kepada kami agar kami tetap semangat untuk berkarya, bekerja lebih teliti, lebih cermat. Karena ini adalah program strategik, program untuk investasi SDM masa depan dan ini sangat riskan dengan hal-hal yang akan terjadi di lapangan," ujar Dadan.

Seperti diketahui, masih terdapat sejumlah kasus dalam program MBG, seperti mitra yang belum dibayar dan keracunan.

Salah satu peristiwa keracunan yang baru terjadi adalah keracunan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, Kamis (1/5/2025).

Peristiwa serupa juga terjadi di Kota Bandung.

Setidaknya, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung menjadi korban.

Peristiwa ini terjadi di sekolah yang berlokasi di Jalan Dago Pojok, Kecamatan Coblong, Bandung.

Target "zero accident"

Selain siswa, dua orang guru juga mengalami gejala serupa.

Terbaru, BGN sudah mengirimkan tim investigasi gabungan dan menunggu sampel laboratorium terhadap makanan.

Dadan juga menargetkan nol insiden atau tidak ada lagi kasus keracunan dalam program MBG.

"Insya Allah, mudah-mudahan semua tadi para pejabat dan pegawai Badan Gizi semangat, tambah semangat. Para SPPI juga tambah semangat, tambah patriotik sehingga kita bisa bekerja lebih semangat dan juga lebih cepat, lebih cermat dan target kita adalah zero accident. Tidak ada kejadian keracunan di lapangan," ujar dia.

Tetap berlanjut

Di sisi lain, Dadan memastikan program MBG terus berjalan.

Seperti diketahui, program MBG saat ini telah melayani sekitar 3,3 juta penerima manfaat.

Pihaknya terus meningkatkan pengadaan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam program ini.

Tercatat, akan terdapat 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang lulus pada akhir Juli 2025.

Dengan begitu, puluhan ribu calon kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) itu bakal siap mengurus program MBG pada Agustus 2025.

“Insya Allah (30.000 SPPI) akan selesai (pelatihan) di akhir Juli. Nah, makanya percepatan akan terjadi dimulai Agustus,” kata Dadan usai mengikuti rapat yang sama.

Dadan menuturkan, pihaknya telah bekerja sama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) untuk mendidik calon Kepala SPPG tersebut.

Adapun SDM merupakan salah satu dari tiga kunci sukses pengelolaan MBG di dalam negeri.

Saat ini, terdapat ribuan tenaga yang telah dididik untuk siap bekerja di SPPG.

“Kepala SPPG itu adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Dan sampai sekarang kita sudah, baru selesai mendidik 2.000 ya dan ada yang mengundurkan diri enam sehingga SDM-nya baru ada 1.994,” ujar dia.

Sementara, dua kunci sukses lainnya adalah anggaran dan infrastruktur.

Dari sisi anggaran, pemerintah sudah mengalokasikan dana untuk program MBG hingga akhir tahun.

Sementara itu, dalam aspek infrastruktur, ia menyatakan, jumlah fasilitas SPPG masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target yang ditetapkan.

Oleh karena itu, Dadan meyakini sinergi dan kemitraan dengan berbagai pihak menjadi aspek yang sangat diperlukan.

“Artinya, kita harus bermitra seluas-luasnya dengan berbagai pihak,” ujar Dadan.