PALEMBANG, iNEWSpalembang.id - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamza menyebut, dalam waktu dekat akan merevitalisasi Rumah Susun Pekerja Palembang untuk dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

“Ya sebelum 1 Juni, mudah-mudahan kita sudah bisa mulai renovasinya, sebelum 17 Agustus, kita sudah bisa fungsikan. Sekarang masih aset milik pemerintah pusat, kami sedang nunggu proposalnya. Kalau mau dialihkan, pokoknya sebelum 1 Juni, kita sudah mulai renovasi karena sudah dialihkan,” ujar dia, saat meninjau Rumah Susun untuk Pekerja di Jalan Srijaya Palembang, Senin (5/5/2025).

Fahri mengatakan, Kementerian PKP masih menunggu surat dari Pemprov Sumsel bersama Balai Perumahan dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Siti Fatimah yang berisikan status dan usulan terkait rumah susun pekerja tersebut.

“Kita lagi matangkan peruntukannya ya, termasuk kemungkinan untuk memberikan dukungan kepada RSUD Siti Fatimah. Karena keluarganya kalau datang membesuk, itu tidur di lantai, nah nanti kita siapkan tempat ini untuk disewa oleh keluarga, sehingga Rumah Sakit juga punya sistem pendukung,” kata dia.

“Kalau perawat-perawatnya perlu tempat tinggal sementara atau apa, pegawai baru dan sebagainya, bisa juga difungsikan di tempat ini,” imbuh dia. 

Sementara, Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, Cik Ujang mengungkapkan, dalam waktu dekat Pemprov Sumsel segera bersurat ke Kementerian PKP, kemudian keputusannya ditetapkan oleh Kementerian PKP terkait pengelolaannya. Karena rusunawa pekerja ini asetnya masih milik kementerian.

“Setelah bersurat, perencanaan kedepannya kita menunggu keputusan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, karena kita ketahui bersama ini memang aset milik Kementerian,” ungkap dia.

Rusunawa pekerja tersebut dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berdiri di atas lahan milik Pemprov Sumsel. Rusunawa tersebut memiliki 75 kamar terbagi dalam 4 lantai dan telah terpasang instalasi listrik maupun air.

Editor : Sidratul Muntaha

Jakarta: Sejumlah kasus keracunan makanan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan korban mencapai ratusan siswa terjadi di berbagai wilayah. Dietisien dari Rumah Sakit Akademik (RSA) Universitas Gadjah Mada, Leiyla Elvizahro, menduga keracunan massal akibat buruknya penanganan makanan, terutama dalam aspek penyimpanan dan distribusi.

Leiyla menekankan makanan yang disajikan dalam jumlah besar harus memenuhi standar higienitas ketat. Termasuk, pemakaian penutup makanan, penyimpanan di suhu yang tepat, serta kebersihan alat dan tenaga penyaji.

Faktor lain yang tak kalah penting adalah waktu antara proses masak dan konsumsi, semakin lama jedanya, semakin tinggi potensi kontaminasi. Oleh karena itu, penting bagi panitia penyelenggara acara memastikan distribusi makanan dilakukan cepat dan efisien.

“Kalau makanan disimpan lebih dari empat jam tanpa penghangat atau pendingin, risiko pertumbuhan bakteri akan meningkat drastis,” ujar Leiyla dikutip dari laman ugm.ac.id, Senin, 5 Mei 2025.

Dia menuturkan makanan berbahan dasar daging, ikan, dan produk susu menjadi kelompok paling rentan. Tanda-tanda kerusakan pada olahan daging misalnya bisa dikenali dari bau amis menyengat, warna kehijauan, serta tekstur berlendir.

Sementara itu, susu yang sudah basi akan menggumpal dan mengeluarkan bau asam tajam. Apabila dikonsumsi, makanan ini bisa menyebabkan infeksi saluran cerna dan dehidrasi berat.

Leiyla menyebut bahan pangan hewani harus disimpan di suhu dingin dan dimasak dengan suhu cukup tinggi untuk membunuh bakteri patogen. “Kalau sayur dan buah yang busuk dapat dilihat dari bentuknya yang layu, lembek, atau berlendir. Kulit buah juga mengkerut serta timbul jamur berwarna putih atau hijau,” papar Leiyla.

Dia menekankan pentingnya mengenali tanda-tanda makanan yang sudah basi atau tidak higienis. Ia menjelaskan makanan basi sering kali dapat dikenali melalui perubahan bau, tekstur, dan warna.

Leiyla mengimbau masyarakat membiasakan diri mencium aroma makanan terlebih dahulu sebelum mengonsumsinya. Deteksi dini lewat pancaindra sering kali cukup untuk mencegah konsumsi makanan yang berisiko.

"Makanan seperti nasi, mie, dan lontong yang kaya karbohidrat akan mudah basi jika disimpan terlalu lama di suhu ruang. Tanda-tandanya antara lain berbau asam, berlendir, atau muncul jamur,” jelas Leiyla.

Dia juga menekankan masyarakat perlu waspada terhadap makanan yang disajikan terbuka, dikerumuni lalat, atau ditangani oleh petugas yang tidak menggunakan sarung tangan. Ia menyarankan pemerintah lebih selektif memilih tempat makan atau katering, khususnya untuk kegiatan besar.

Kredibilitas penyedia makanan bisa menjadi indikator awal apakah proses pengolahan mereka mengikuti standar keamanan pangan. “Kondisi dapur dan alat masak pun harus menjadi perhatian. Jangan ragu untuk mempertanyakan kebersihan makanan, apalagi jika dikonsumsi bersama-sama dalam jumlah besar,” tegas dia.

Ia menjelaskan sebagai langkah awal bila terlanjur mengonsumsi makanan mencurigakan, masyarakat diimbau tidak panik namun segera mengamati gejala yang muncul. Apabila mengalami muntah, diare lebih dari tiga kali sehari, atau demam, sebaiknya segera mencari pertolongan medis.

Leiyla menyarankan banyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi dan membantu proses detoksifikasi alami tubuh. Bila gejala tak membaik dalam 24 jam, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan lanjutan.

“Kita juga bisa mengonsumsi probiotik seperti yoghurt, kefir, atau suplemen untuk membantu menyeimbangkan mikrobiota usus yang terganggu,” jelas dia.

Kasus keracunan MBG seharusnya menjadi pembelajaran bersama keamanan makanan bukan sekadar urusan dapur, tapi tanggung jawab semua pihak. Terutama dalam kegiatan publik yang melibatkan konsumsi massal.

Edukasi tentang ciri makanan basi dan pentingnya higienitas sejak dini akan sangat membantu mencegah kejadian serupa di masa depan. Pemerintah dan pihak penyedia MBG perlu membuat standar operasional yang jelas mengenai pengadaan makanan.

“Yang paling penting sekarang, justru literasi pangan sehat harus menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat agar tidak mudah menjadi korban dari kelalaian pihak lain,” ujar Leiyla.

(REN)

Jakarta: Kota Kupang terletak di Nusa Tenggara Timur yang terkenal dengan pantainya yang indah. Sebagai ibu kota provinsi tersebut, Kupang juga merupakan kota terbesar di Pulau Timor.

Lokasi yang strategis membuat para developer mengembangkan rumah subsidi. Berbagai fasilitas mulai dari pendidikan hingga transportasi tersedia memadai.

Bagi kamu ingin tinggal di Kupang, berikut ini limarekomendasi rumah murahharga mulai dari Rp158 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Kupang

Perumahan subsidi di Kupang. Foto: SiKumbang PUPR

1. Perumahan Nusa Persada

Perumahan ini berlokasi di Naioni, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang dibangun oleh Nusa Timor Perkasa. Saat ini masih tersedia sebanyak 44 unit subsidi dengan harga dari Rp168 juta setiap unitnya.

Mempunyai luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi, setiap unitnya sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Untuk spesifikasi teknisnya meliputi rangka atap baja ringan dan atap seng multiroof, dinding batako plester dan acian, lantai keramik atau ubin dan pondasi menerus.

2. Osmokland

Perumahanini berlokasi di Namosain, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dibangun oleh Themindo Bangun Mandiri. Perumahan ini memiliki 59 unit tipe subsidi dengan harga Rp168 juta.

Luas bangunannya 30 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan, dinding beton, lantai keramik, dan pondasi batu karang.

3. Maulafa Residence

Hunian berlokasi di Maulafa, Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dikelola oleh Perumahan Eza Jaya dengan unit tersedia sebanyak 6 unit.

Hunian dengan harga Rp158 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap baja ringan, plafon kalsiboard rangka hollow galvalum, dinding batako diplester diaci Dan dicat, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu karang.

4. Griya Avia Indah Regency

Dikelola oleh Avia Griya Indah Regency, perumahan ini terletak di Penkase Oeleta, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Harga yang ditawarkan yaitu Rp168 juta. Saat ini, Perumahan ini menawarkan tipe subsidi yang masih tersedia sebanyak 9 unit.

Setiap unitnya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahannya 84 meter persegi dengan sudah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Untuk spesifikasi teknisnya meliputi atap baja ringan, dinding batu batako, lantai keramik, dan pondasi batu karang.

5. Palma Hill

Hunian berlokasi di Penkase Oeleta, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dikelola oleh Cipta Palma Persada dengan unit tersedia sebanyak 17 unit.

Hunian dengan harga Rp168 juta dengan luas bangunan 32 meter persegi serta luas lahan 90 meter persegi, ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap baja ringan, dinding batako diplester dan dicat, lantai keramik, serta pondasi batu karang. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Bandung (ANTARA) - Program Makan Gizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah Prabowo – Gibran untuk menuju Indonesia Emas 2045 mampu membuka lapangan kerja baru bagi sektor perekonomian lokal.

“Program MBG akan membuka lapangan kerja baru untuk ditempatkan di dapur sehat, satu dapur sehat membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit yakni berkisar 45-50 petugas,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI, Asep Romy Romaya saat sosialisasi program Makan Bergizi Gratis di Soreang Kabupaten Bandung, Sabtu (3/5).

Program MBG akan membantu sektor perekonomian lokal di mana dapur MBG akan membeli bahan masakan dari pengusaha lokal atau dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Asep juga menjelaskan bahwa progam MBG ini akan menargetkan empat elemen utama yakni bayi usia satu sampai dua tahun, anak-anak, ibu menyusui, dan ibu hamil untuk mengurangi rasio angka gizi buruk khususnya di Kabupaten Bandung.

“Hadirnya program MBG diharapkan akan membantu mengurangi angka gizi buruk, mencukupi gizi anak-anak, mencukupi gizi ibu hamil, dan membantu menanggulangi stunting,” ucap Asep Romy Romaya.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Uya Mulyana mengatakan pemerintah daerah harus siap berkomitmen mendukung Program MBG, antara lain melalui penyediaan lahan serta mendorong partisipasi masyarakat yang memiliki modal untuk membangun Dapur (SPPG).

“Keberadaan Dapur (SPPG), khususnya di Kabupaten Bandung, diyakini akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, antara lain melalui peningkatan perekonomian lokal dan penyerapan tenaga kerja,” katanya.

Partisipasi aktif dari masyarakat, mulai dari sekolah, tenaga kesehatan, hingga tokoh masyarakat lokal, diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan pangan yang partisipatif dan menyeluruh.

Melalui sinergi ini, lanjutnya, diharapkan lahir generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif, sebagai pondasi kuat dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Staf Ahli Badan Gizi Nasional (BGN), Wahyudi Indrayana mengatakan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 program MBG ini menjadi langkah untuk mengembangkan individu yang berkualitas.

Ia melanjutkan bahwa individu dengan gizi yang terpenuhi akan memberikan kesehatan dan memicu potensi individu untuk lebih berkembang.

“Dengan individu yang berkembang ini tentu akan membantu Indonesia untuk lebih bersaing di kancah global di masa mendatang,” imbuh Wahyudi Indrayana.

Layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kotagede, Yogyakarta, terhenti. Sekitar 2.500 hingga 3.00 siswa terdampak imbas terhentinya layanan tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori mengatakan penghentian layanan MBG hanya terjadi di sekolah-sekolah yang berada dalam naungan SPPG Kecamatan Kotagede.

Namun, ia tidak menjelaskan secara pasti penyebab penghentian tersebut.

Budi memperkirakan ada sekitar 2.500 hingga 3.000 siswa dari beberapa sekolah yang terdampak akibat terhentinya layanan MBG di wilayah tersebut.

Menurut dia, Pemkot Yogyakarta tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan MBG karena program itu sepenuhnya berada di bawah kendali Badan Gizi Nasional.

"Bukan kewenangannya (Pemkot Yogyakarta), kewenangan (program MBG ada di) Badan Gizi Nasional," ujar Budi dikutip Antara, Minggu (4/5).

Ia menambahkan, Pemkot hanya berperan dalam pendataan sasaran program, seperti sekolah mana saja yang menerima bantuan serta jumlah muridnya. Selebihnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Kalau kami itu kan sebenarnya hanya banyak pada aspek data yang disampaikan, sekolah-sekolah mana yang akan menjadi sasaran, jumlah muridnya berapa. Kalau aspek yang lain kan bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah," ujarnya.

Sementara, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan akan segera berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait terhentinya MBG tersebut.

"Saya akan berkomunikasi dalam waktu dekat ini, untuk bagaimana agar bisa tidak 'discontinue' (mandek), ya," ujar Hasto di Yogyakarta.

Ia menjelaskan, informasi mengenai terhentinya program MBG di Kotagede telah sampai kepadanya.

Persoalan teknis di lapangan, menurut dia, saat ini tengah dikaji oleh pemerintah pusat atau Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana teknis program tersebut.

"Ya, kemarin saya mendengar itu. Dan saya kira hal-hal yang teknis, kemarin saya dengar sudah dikaji permasalahannya. MBG kan punya jalur vertikal di pusat, kemudian akhirnya nanti akan dikaji," katanya.

Program MBG merupakan inisiatif pemerintah pusat yang menyasar sejumlah sekolah, termasuk di Kota Yogyakarta. Di wilayah Kotagede, pelaksanaannya dikoordinasikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Namun, sejumlah sekolah di wilayah itu melaporkan distribusi makanan dari program tersebut terhenti sejak beberapa pekan terakhir.

Hasto memastikan selain berkoordinasi dengan pemerintah pusat, ia juga telah meninjau langsung pelaksanaan program MBG di beberapa sekolah penerima.

"Saya kemarin sudah mengunjungi beberapa titik dengan Pak Dandim," ujarnya.

Yogyakarta (ANTARA) - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan akan segera berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait terhentinya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kecamatan Kotagede.

"Saya akan berkomunikasi dalam waktu dekat ini, untuk bagaimana agar bisa tidak 'discontinue' (mandek), ya," ujar Hasto di Yogyakarta, Ahad.

Ia menjelaskan, informasi mengenai terhentinya program MBG di Kotagede telah sampai kepadanya.

Persoalan teknis di lapangan, menurut dia, saat ini tengah dikaji oleh pemerintah pusat atau Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana teknis program tersebut.

"Ya, kemarin saya mendengar itu. Dan saya kira hal-hal yang teknis, kemarin saya dengar sudah dikaji permasalahannya. MBG kan punya jalur vertikal di pusat, kemudian akhirnya nanti akan dikaji," katanya.

Program MBG merupakan inisiatif pemerintah pusat yang menyasar sejumlah sekolah, termasuk di Kota Yogyakarta.

Di wilayah Kotagede, pelaksanaannya dikoordinasikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, sejumlah sekolah di wilayah itu melaporkan distribusi makanan dari program tersebut terhenti sejak beberapa pekan terakhir.

Hasto memastikan selain berkoordinasi dengan pemerintah pusat, ia juga telah meninjau langsung pelaksanaan program MBG di beberapa sekolah penerima.

"Saya kemarin sudah mengunjungi beberapa titik dengan Pak Dandim," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori membenarkan bahwa penghentian layanan MBG hanya terjadi di sekolah-sekolah yang berada dalam naungan SPPG Kecamatan Kotagede.

Namun, ia tidak menjelaskan secara pasti penyebab penghentian tersebut.

Budi memperkirakan ada sekitar 2.500 hingga 3.000 siswa dari beberapa sekolah yang terdampak akibat terhentinya layanan MBG di wilayah tersebut.

Menurut dia, Pemkot Yogyakarta tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan MBG karena program itu sepenuhnya berada di bawah kendali Badan Gizi Nasional.

"Bukan kewenangannya (Pemkot Yogyakarta), kewenangan (program MBG ada di) Badan Gizi Nasional," ujar Budi.

Ia menambahkan, Pemkot hanya berperan dalam pendataan sasaran program, seperti sekolah mana saja yang menerima bantuan serta jumlah muridnya. Selebihnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Kalau kami itu kan sebenarnya hanya banyak pada aspek data yang disampaikan, sekolah-sekolah mana yang akan menjadi sasaran, jumlah muridnya berapa. Kalau aspek yang lain kan bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah," ujarnya.*

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Yogyakarta (ANTARA) - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan akan segera berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait terhentinya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kecamatan Kotagede.

"Saya akan berkomunikasi dalam waktu dekat ini, untuk bagaimana agar bisa tidak 'discontinue' (mandek), ya," ujar Hasto di Yogyakarta, Ahad.

Ia menjelaskan, informasi mengenai terhentinya program MBG di Kotagede telah sampai kepadanya.

Persoalan teknis di lapangan, menurut dia, saat ini tengah dikaji oleh pemerintah pusat atau Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana teknis program tersebut.

"Ya, kemarin saya mendengar itu. Dan saya kira hal-hal yang teknis, kemarin saya dengar sudah dikaji permasalahannya. MBG kan punya jalur vertikal di pusat, kemudian akhirnya nanti akan dikaji," katanya.

Program MBG merupakan inisiatif pemerintah pusat yang menyasar sejumlah sekolah, termasuk di Kota Yogyakarta.

Di wilayah Kotagede, pelaksanaannya dikoordinasikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, sejumlah sekolah di wilayah itu melaporkan distribusi makanan dari program tersebut terhenti sejak beberapa pekan terakhir.

Hasto memastikan selain berkoordinasi dengan pemerintah pusat, ia juga telah meninjau langsung pelaksanaan program MBG di beberapa sekolah penerima.

"Saya kemarin sudah mengunjungi beberapa titik dengan Pak Dandim," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori membenarkan bahwa penghentian layanan MBG hanya terjadi di sekolah-sekolah yang berada dalam naungan SPPG Kecamatan Kotagede.

Namun, ia tidak menjelaskan secara pasti penyebab penghentian tersebut.

Budi memperkirakan ada sekitar 2.500 hingga 3.000 siswa dari beberapa sekolah yang terdampak akibat terhentinya layanan MBG di wilayah tersebut.

Menurut dia, Pemkot Yogyakarta tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan MBG karena program itu sepenuhnya berada di bawah kendali Badan Gizi Nasional.

"Bukan kewenangannya (Pemkot Yogyakarta), kewenangan (program MBG ada di) Badan Gizi Nasional," ujar Budi.

Ia menambahkan, Pemkot hanya berperan dalam pendataan sasaran program, seperti sekolah mana saja yang menerima bantuan serta jumlah muridnya. Selebihnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Kalau kami itu kan sebenarnya hanya banyak pada aspek data yang disampaikan, sekolah-sekolah mana yang akan menjadi sasaran, jumlah muridnya berapa. Kalau aspek yang lain kan bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah," ujarnya.*

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengumpulkan sejumlah pengusaha properti nasional hingga bos perbankan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) membahas dukungan program 3 juta rumah.

Sejumlah bos properti nasional yang turut serta terlibat dalam diskusi tersebut di antaranya Presiden Direktur PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) yakni A. Stefanus Ridwan, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) yakni Adrianto P. Adhi, serta Presiden Komisaris PT Alam Sutera Realty Tbk. (ASRI) yakni Haryanto Tirtohadiguna.

Ara menjelaskan bahwa dalam kesempatan tersebut pihak pengembang hingga perbankan yakni BBCA sepakat bakal menyelesaikan tantangan pembangunan hingga penyaluran program 3 juta rumah.

“Kami sepakat bahwa tantangan perumahan tak bisa diselesaikan sendiri. Butuh kolaborasi antara pemerintah, pengembang dan juga perbankan, dengan semangat keberpihakan, kepastian hukum dan keberlanjutan,” jelasnya dalam unggahan di akun Instagram @Maruararsirait, dikutip Minggu (4/5/2025).

Lebih lanjut, Ara juga menjelaskan bahwa dirinya bersama pengusaha properti dan bankir nasional itu turun membicarakan pemanfaatan lahan negara.

Hal itu dilakukan sebagai langkah strategis memastikan ketersediaan lahan bagi pengembang, terutama yang bakal membangun rumah-rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Salah satu topik yang dibahas adalah pemanfaatan lahan negara sebagai instrumen strategis untuk memastikan ketersediaan lahan, terutama bagi MBR,” pungkas Ara.

Untuk diketahui sebelumnya, Maruarar Sirait memang secara terbuka menyebut bakal melibatkan kontribusi perusahaan swasta untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah. Alasannya, karena anggaran yang dikucurkan negara lewat APBN untuk mendukung program perumahan dinilai sangatlah sedikit.

Di samping itu, Ara juga menyebut bakal berkolaborasi bersama dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memanfaatkan aset idle yang nantinya bisa digunakan untuk mendukung program 3 juta rumah.

Hal senada juga sempat disampaikan oleh Wamen PKP Fahri Hamzah. Dia menjelaskan bahwa pihaknya akan menggandeng swasta lantaran biaya yang dikucurkan pemerintah kepada Kementerian PKP sangatlah minim.

Bahkan, pagu anggaran Kementerian PKP sebesar Rp3,46 triliun hanya mampu digunakan untuk menjalankan program eksisting.

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah APBN yang disusun pada masa Pak Jokowi. APBN 2026 nanti pidato Nota Keuangannya baru 16 Agustus 2025 itu baru akan mencakup [anggaran untuk program perumahan] secara komprehensif,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma Aguan, melalui Yayasan Buddha Tzu Chi akan merenovasi 500 rumah di Bandung minggu depan.

Sebelum renovasi dimulai, Ara dan Aguan ditemani Gubernur Dedi Mulyadi serta Walikota Bandung Muhammad Farhan mengunjungi salah satu kecamatan yang akan direnovasi yakni Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat.

Di depan rumah salah satu penerima bantuan, yakni Ikin (55), pemerintah dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia melakukan upacara simbolis dimulainya proyek ini dengan mengenakan topi proyek.

Ikin yang hadir di tempat mengungkapkan rumah yang akan direnovasi tersebut, telah ia tempati selama 30 tahun, meskipun fondasinya sudah tak layak. Dirinya yang bekerja serabutan dan penghasilannya tidak menentu tidak pernah bermimpi rumahnya akan dibangun menjadi lebih baik.

"Atap genteng rumah saya udah pada rusak. Selama 30 tahun tinggal di sini belum ada bantuan pemerintah untuk rumah saya dan saya bersyukur akhirnya ada bantuan Program Bebenah Kampung ini semoga rumah saya bisa jadi lebih bagus lagi," katanya di Bandung, Sabtu (3/5/2025).

Rumah Pak Ikin di Bandung Foto: Dok Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Saat detikcom datang ke lokasi, rumah Ikin terbuat dari kayu pada bagian dinding hingga atap. Lantai rumahnya hanya tertutupi coran, tanpa diberi keramik. Lalu, kondisi atap dan plafonnya sudah rusak parah, bahkan kerangka kayu pada bagian fasad ada yang patah.

Luas bangunannya tersebut 36 meter persegi dengan luas lahan 27,5 meter persegi. Rumah Ikin dihuni oleh 2 KK yang terdiri dari 3 orang. Sehari-hari Ikin bekerja sebagai buruh lepas harian dengan pendapatan Rp 300 ribu per bulan.

Rumah Bu Iis di Bandung. Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Kemudian, tetangga Ikin, Iis Qomariah mengaku sudah tinggal di rumahnya sejak lahir. Saat ini usianya sudah 56 tahun. Ia mengaku senang dengan adanya Program Bebenah Kampung ini. Rumahnya yang hanya berukuran 20 meter persegi ini dapat diperbaiki.

Rumah Bu Iis di Bandung. Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Saat detikcom datang ke rumah tersebut, rumahnya berada di ujung gang sempit yang hanya muat kendaraan roda dua. Rumah tersebut terdiri dari 2 lantai. Dari luar, rumah di lantai bawah memiliki fondasi dari bata. Namun, dindingnya sudah kusam dan pinggirannya sudah mengalami retak panjang.

Lantai dua, terlihat dari bawah, terbuat dari kayu dan tripleks. Tangga menuju lantai atas berada di luar, terbuat dari kayu. Selain itu, atap rumahnya pun tidak memakai genteng, melainkan asbes.

Kondisi rumah yang tidak layak itu membuatnya was-was karena kadang saat hujan deras aliran air kadang masuk ke dalam rumah.

"Saya cuma takut rumah saya roboh soalnya kan kayunya pada rapuh. Saya cuma berharap proses pembangunannya bisa cepat selesai dan terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang punya program perumahan dan dari Yayasan Budha Tzu Chi dan Menteri PKP yang membantu renovasi rumah saya," terangnya.

Ketua RT 01/ RW 03 Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kabupaten Bandung, Novianti mengaku masih banyak warganya yang membutuhkan bantuan bedah rumah tersebut. Namun demikian, dirinya bersyukur warga yang mendapatkan bantuan Program Bebenah Kampung tidak perlu mengeluarkan dana karena semua proses pembangunan di tanggung oleh Yayasan Budha Tzu Chi.

"Kami harap Program Bebenah Kampung ini bisa terus dilanjutkan dan dilaksanakan dengan baik. Sebab hasilnya sangat baik dan bermanfaat bagi warga kami yang rumahnya tidak layak huni," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Aguan membeberkan biaya renovasi yang akan ia keluarkan sekitar Rp 20-40 juta per rumah.

"Kita dari Yayasan berkomitmen, bangun lima ratus rumah untuk renovasi. Antara minimum Rp 20 juta ke atas sampai Rp 30-40 juta," kata Aguan.

Renovasi akan dimulai pada 7 Mei 2025 pukul 08.00 WIB. Warga yang rumahnya akan direnovasi diminta untuk segera mengemas barangnya mulai Sabtu ini dan terakhir mengosongkan rumah sehari sebelum renovasi dimulai.

Aguan mengungkapkan Yayasan Buddha Tzu Chi telah menyiapkan bahan bangunan. Ia membuka kesempatan kepada warga sekitar yang ingin menjadi tukang bisa membantu renovasi rumah warga. Nanti mereka akan dibayar dengan upah tukang borongan.

"Yang bangun kalau bisa, kita ajak-ajak yang sekitar sana untuk bekerja. Ada yang mau, borong kerjaan, kita kasih semuanya. Jadi bahan dari Yayasan semuanya," jelas Aguan.

Kemudian, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan warga yang dipindahkan ada yang memutuskan tinggal di rumah kerabat dan ada pula yang mengontrak. Pemprov Jawa Barat akan menanggung biaya sewa kontrakan warga sebesar Rp 3 juta untuk 3 bulan pengerjaan dan bantuan sembako.

"Dalam 3 bulan itu mereka memerlukan kontrakan. Maka sati kita kita menyiapkan paket makanan, tadi sudah dibagikan sebagian. Yang kedua menyiapkan untuk kontrakan satu keluarga dikasih Rp 3 juta untuk kontrakan," jelas Dedi kepada awak media.

Ada pun rincian lokasinya berada di Kecamatan Bojongloa Kaler sebanyak 286 unit, Babakan Ciparay 138 unit, Bandung Kulon 69 unit, dan Cibeunying Kidul 7 unit. Sementara itu, delapan kelurahan di antaranya Babakan, Jamika, Kopo, Babakan Asih, Sukaasih, Babakan Tarogang, Warung Muncang, dan Cisadas.

(aqi/das)

Jakarta -

Kasus pelajar keracunan makanan dari program makan bergizi gratis (MBG) mulai bermunculan di berbagai daerah. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyarankan makan bergizi gratis disediakan oleh kantin sekolah.

"Salah satu pendekatan yang bisa dipertimbangkan adalah penguatan dan pemberdayaan kantin sekolah sebagai pusat penyedia makanan, sebagaimana yang dilakukan di negara-negara seperti Jepang. Dalam model ini, makanan disiapkan langsung oleh pihak sekolah dengan standar ketat dan pengawasan rutin," ujar Charles lewat pesan singkat, Minggu (4/5/2025).

Melalui pemberdayaan kantin sekolah, terangnya, warga bisa lebih mudah memastikan kualitas bahan makanan, kebersihan proses pengolahan, hingga pemenuhan standar gizi. Puskesmas dan Dinas Kesehatan setempat juga dapat dilibatkan secara aktif untuk melakukan pemantauan rutin terhadap operasional kantin, termasuk uji laboratorium dan audit sanitasi secara berkala.

"Jika makanan disiapkan langsung di kantin sekolah, maka pengawasan secara alami akan melibatkan orang tua murid sebagai pihak yang ikut melakukan kontrol. Dengan pola ini, keterlibatan orang tua bisa ditingkatkan, dan setiap kekurangan dalam penyediaan makanan, baik dari segi gizi maupun kebersihan, akan lebih cepat terdeteksi," imbuh Charles.

Dengan banyaknya kasus keracunan makanan dari makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional (BGN), terang Charles, tidak boleh lepas tangan. Charles menilai harus ada pertanggungjawaban moral dan administratif terhadap para korban dan keluarganya, termasuk transparansi hasil investigasi, pemulihan kesehatan para siswa, serta jaminan agar insiden serupa tidak terjadi kembali.

Bila di kemudian hari, ditemukan kelalaian atau kesalahan dalam proses pengadaan maupun distribusi, maka pihak-pihak terkait harus diberikan sanksi yang tegas."Kami juga mendorong agar pola-pola lama seperti kemitraan dengan yayasan atau pihak ketiga dalam penyediaan makanan sekolah segera ditinjau ulang atau bahkan dihapuskan, karena terbukti menimbulkan banyak persoalan di lapangan," ucap Charles.

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, mengatakan Badan Gizi Nasional perlu memperkuat quality control. Terutama pada saat makanan disajikan kepada para siswa.

"Menurut saya memang perlu ada uji sampel dari makanan yang akan disajikan kepada siswa itu yaitu bagian dari protap quality control," jelas Zainul.

Zainul menilai kasus keracunan makan bergizi gratis bukan sepenuhnya salah Badan Gizi Nasional. "Kasus-kasus yang menimpa siswa penerima mampat MBG yang kasus keracunan ini saya kira itu sepenuhnya adalah tanggung jawab dari SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), dari pengelola dapur yang menjadi mitra dari BGN," lanjutnya.

Sebelumnya, kasus keracunan MBG kembali terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Di Kota Bandung, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

BGN pun sudah merespons terkait bermunculannya kasus-kasus keracunan ini. BGN akan memperketat prosedur distribusi makanan sebagai upaya evaluasi.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, dilansir Antara, Sabtu (3/5/2025).

Lalu yang kedua yakni pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

(isa/imk)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan), melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia akan merenovasi 2.000 rumah di 4 Provinsi. Aguan mengatakan mereka akan menambah lokasi program renovasi tersebut di Jawa Barat yakni Bogor dan Depok.

Hal ini ia ungkapkan saat hadir di acara Peluncuran Program Bebenah Kampung - Rehabilitasi RTLH kerjasama Kementerian PKP, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Pemprov Jabar, dan Pemkot Bandung.

"Saya rasa selesai dari Bandung, kita terusin ke Bogor," kata Aguan, Sabtu (3/5/2025).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan berdasarkan data BPS jumlah penduduk dengan kemiskinan ekstrem tertinggi berada di Kabupaten Bogor. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Bogor jumlah penduduk cukup tinggi daripada jumlah penduduk di daerah lain.

Kemudian, Gubernur Dedi Mulyadi mengatakan setelah Bogor, Depok juga akan menjadi daerah selanjutnya yang akan mendapat bantuan renovasi rumah.

"Yang dekat Jakarta bisa. Depok bisa depok. Depok itu sangat berbatasnnya dengan Jakarta. Wali kotanya hari ini sangat konsen terhadap penyelesaian kemiskinan," ungkap Dedi menambahkan.

Ide ini disetujui oleh Aguan. Ia mengatakan program renovasi rumah di Depok bisa dilakukan setelah Bogor.

"Bogor dulu, setelah itu Depok," ujar Aguan.

Dalam kesempatan ini, Aguan menyampaikan alasannya bersedia membantu program renovasi 2.000 rumah bersama Kementerian PKP. Ia mengatakan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia sudah melakukan kegiatan serupa selama 20 tahun lamanya dan telah membantu pembangunan sekitar 8.000 rumah terutama di lokasi bencana alam.

"Buat benerin rumah tidak asing lagi. Kita sudah banyak bangun. Total-total sudah bangun di Indonesia sejak 20 tahun yang lalu, Buddha Tzu Chi sudah bangun perumahan itu kira sudah 8.000 rumah. Tempat bencana Aceh, Padang, Jogja, sudah banyak," ungkapnya.

Aguan mengaku untuk renovasi sekitar 2.000 rumah memang baru dijalankan dan ini pertama kalinya mereka mengerjakan dengan jumlah besar.

"Kalau untuk renovasi rumah sebesar ini baru pertama kali kita jalankan di sini. Biasanya kan kita bangun rumah baru, daerah baru. Jadi memang ini kesempatan kita, memang kekurangan di (daerah) sini, memang panggilan dari negara juga memang kita harus bisa membantu kepada sesama kita yang kurang beruntung," tuturnya.

Ada pun, program renovasi bersama Yayasan Buddha Tzu Chi ini tidak memakai anggaran negara baik APBN maupun APBD. Semua dibiayai oleh Yayasan Buddha Tzu Chi melalui corporate social responsibility (CSR). Program renovasi ini juga termasuk dalam Program 3 Juta Rumah. Total ada 2.000 rumah yang akan direnovasi tersebar di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dengan masing-masing 500 unit rumah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(aqi/das)

Jakarta -

Sejumlah siswa di Bandung dan Tasikmalaya, Jawa Barat mengalami keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara.

Kejadian itu terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, Kamis (1/5). Kepala BGN, Dadan Hindayana menyebut pihaknya telah menyelidiki penyebab insiden tersebut.

"Menyikapi munculnya kasus serupa di beberapa wilayah, kami menegaskan komitmen BGN untuk mengusut secara tuntas penyebabnya dan melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah terulangnya kejadian serupa," ujar Dadan dalam keterangan resmi, dilansir detikFinance, Sabtu (3/5/2025).

BGN meminta untuk memastikan seluruh proses penyediaan makanan memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi, diperlukan kolaborasi lintas pihak termasuk dari satuan pendidikan, ahli gizi, penyedia bahan pangan, serta institusi pengawasan mutu.

Kepala SPPG Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, Michael Julius Tobing, mengatakan, prosedur penanganan bahan pangan untuk persediaan MBG hari itu telah dilakukan dengan teliti.

"Setiap komponen menu seperti tahu, ayam, beras, sayur, dan kentang diperiksa kualitasnya secara menyeluruh sebelum diolah," ujarnya.

Menurutnya, hasil uji awal tim ahli gizi SPPG menunjukkan makanan dalam kondisi baik sebelum dikirim ke sekolah-sekolah. Ia juga memastikan seluruh proses pengolahan maupun distribusi, sesuai dengan standar operasional.

Karena itu, diperlukan investigasi lebih dalam tetap untuk memastikan penyebab insiden yang menyebabkan siswa-siswa keracunan tersebut. Selain di Tasikmalaya, insiden serupa juga dilaporkan terjadi di wilayah SPPG Bandung, tepatnya di Kecamatan Coblong.

Menyikapi dua kejadian itu, BGN juga telah menerjunkan tim investigasi gabungan. Saat ini pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan dan bahan mentah yang digunakan. Diperkirakan hasil investigasi akan keluar 10 hari ke depan.

Untuk para siswa yang terdampak juga dipastikan telah ditangani secara medis.

"Kami memahami kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. Untuk itu, kami mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi. BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab," tutur Dadan.

(nkm/nkm)