Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.

Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.

Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.

“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.

Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.

Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.

“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.

Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.

Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.

“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.

Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.

Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.

“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Mungkin ke depan ada sedikit stimulan untuk pondok, yang penting kebutuhan gizi terpenuhi dan karena di sini anak-anaknya tinggal di asrama dan harus dimonitor...

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melakukan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis dengan menu seharga Rp11 ribu per porsi di Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu.

Menu yang dibagikan kepada ratusan siswa itu terdiri dari susu kemasan, nasi putih, sayur, ayam goreng, tahu olahan berisi telur, dan pisang.

Wapres berkeliling kelas menyaksikan para siswa menyantap makanan setelah melakukan simulasi kebencanaan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor.

"(Harga per porsi) Rp11ribu. Hari ini luar biasa sekali, yang jelas kita akan mengawal terus program ini, yang namanya makan gratis itu ada juga di pesantren-pesantren," ungkap Wapres.

Ia menjelaskan pondok pesantren berbeda dengan sekolah pada umumnya. Para siswa pondok pesantren setiap harinya makan sebanyak tiga kali, sehingga membutuhkan perhatian berbeda dari sekolah umum.

"Mungkin ke depan ada sedikit stimulan untuk pondok, yang penting kebutuhan gizi terpenuhi dan karena di sini anak-anaknya tinggal di asrama dan harus dimonitor, mereka harus mendapatkan perhatian khusus," ujar Wapres.

Selain melakukan sosialisasi makan bergizi gratis, Wapres juga menyaksikan simulasi penanganan bencana alam gempa bumi yang diikuti ratusan siswa Muhammadiyah Boarding School.

Sementara Penjabat (Pj) Bupati Bogor Bachril Bakri di tempat yang sama menjelaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor juga sudah beberapa kali menggelar simulasi Program Makan Bergizi Gratis di beberapa sekolah. Terbaru yaitu di SDN Pakansari 1 Cibinong dan SMPN 3 Cibungbulang dengan dukungan dana CSR dari Bank BJB.

Makanan beserta susu kemasan seharga Rp15 ribu per porsi yang dibagikan selama lima hari di dua sekolah ini jika dirupiahkan nilainya Rp141.930.000.

Pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis dilaksanakan di SDN Pakansari 1 pada 1-7 November dengan jumlah penerima 665 siswa. Sedangkan di SMPN 3 Cibungbulang dilaksanakan pada 18-22 November dengan jumlah penerima 829 siswa.

Bachril menekankan uji coba makan bergizi gratis ini dilaksanakan secara kolaborasi Pemkab Bogor dengan para pemangku kepentingan.

“Pelaksanaan pemberian makan bergizi gratis ini kita lakukan secara kolaborasi dengan sistem katering dengan memberdayakan potensi lokal oleh Dinas Koperasi dan UMKM," ungkap Bachril.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel— Pada 2025 sektor properti berpeluang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Meski pada beberapa tahun ke belakang hanya bertahan di rate 1,5 persen sampai 2 persen, tetapi sektor ini diyakini mampu bertumbuh lebih tinggi.

Keyakinan ini ditopang oleh kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang khusus dan fokus pada perumahan rakyat.

Hal itu dikemukakan Pengamat Properti dari Stellar Property, M. Gali Ade Nofrans dalam diskusi Banking & Property Outlook 2025 “Era Baru Kebangkitan Industri Properti” yang diselenggarakan oleh Indonesia Housing Creative Forum dan Urban Forum.

Menurut Nofrans, adanya regulasi baru dan sederet insentif dari pemerintah juga dapat mendorong peningkatan penjualan properti di Indonesia.

Pada 2025 menjadi momentum transformasi industri properti di tanah air. Untuk itu perlu dorongan kebijakan pemerintah yang proaktif inovatif. Misalnya soal sistem perizinan satu pintu yang efisien dan subsidi tepat sasaran.

“Perubahan pemerintah membawa kebijakan strategis seperti Program 3 Juta Rumah dan insentif fiskal memberikan dasar yang kokoh bagi pertumbuhan pasar. Dengan kolaborasi antar pemangku kepentingan, sektor properti memiliki potensi untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan sektor ekonomi nasional,” kata Nofran.

Nofrans menilai kehadiran Kementerian PKP mendapat sambutan positif dari para pemangku kepentingan. Mereka meyakini kehadirannya akan membuat iklim investasi perumahan yang disokong oleh perbankan ke depan akan semakin membaik. Apalagi Kementerian PKP telah mewacanakan menambah alokasi KPR bersubsidi di tahun depan menjadi 800 ribu unit rumah.

Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Hari Ganie menuturkan, salah satu titik berat Pemerintah Prabowo-Gibran dibidang perumahan adalah penyediaan rumah layak huni di Kawasan Pedesaan sebanyak 2 juta unit.

Angka tersebut menurut Harie Ganie berarti akan ada sebanyak 25 unit rumah baik baru maupun renovasi disetiap desa.

Demikian juga untuk kawasan perkotaan yang ditargetkan di angka 1 juta unit rumah. Hal ini merupakan peluang bagi dunia usaha. Tinggal pemerintah mencari terobosan bagaimana program-program tersebut bisa terserap pasar dengan baik oleh masyarakat dan pasar.

“Dengan jumlah penduduk yang banyak, housing backlog yang besar dan kriteria calon pembeli rumah di Indonesia yang makin beragam, bagi pemerintah, pelaku usaha dan perbankan perlu kolaborasi mengatasi sumbatan dan hambatan baik dari sisi supplay dan demand-nya agar program 3 juta rumah bisa berjalan,” ujar Harie Gani.

Namun pemerintah tetap harus realistis dengan kapasitas kesanggupan pembangunan dan pembiayaan setiap tahun dikisaran 300-400 ribu unit rumah per tahun.

"Sekarang program 3 juta rumah, diperlukan cara baru dan insentif untuk dapat mendukung program ini. Adanya insentif PPN DTP merupakan salah satu contoh regulasi yang dibutuhkan di tahun depan. Sebab, adanya insentif PPN DTP terbukti dapat mendorong penjualan properti di tahun ini,” katanya

Secara keseluruhan, menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, hal yang dilakukan oleh pemerintah lewat Kementerian PKP lewat door to door ke lintas kementerian berbelanja dan mengatasi masalah perumahan harus diberikan apresiasi.

Jika pemerintah terus melakukan singkronisasi terhadap aturan-aturan yang menghambat dan menghilangkan ego sektoral, Apersi optimis program 3 juta rumah bisa tercapai.

“Kementerian PKP diharapkan bisa maksimal melakukan singkronisasi dengan kementerian atau lembaga lain terhadap aturan yang menghambat dunia usaha dan terus melakukan terobosan khususnya cakupan kepemilikan rumah bagi pekerja sektor informal,” tuturnya.

Junaidi berharap kuota FLPP untuk rumah MBR bisa ditambah di tahun depan. Namun, pihaknya menyatakan optimistis kuota FLPP di 2025 sekitar 250-350 ribu unit. "Pengalaman melihat data history, itu kami optimistis di angka antara 250 ribu sampai dengan 350 ribu untuk tahun 2025," kata dia.

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Srikandi Pengusaha Properti Indonesia (SRIDEPPI) Risma Gandhi menuturkan, bahwa salah satu yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam program 3 juta rumah adalah penyediaan rumah bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Selama ini katanya sulit bagi pekerja migran untuk bisa memiliki rumah, padahal mereka adalah penyumbang devisi terbesar.

“Akibatnya mereka bikin rumah secara swadaya, atau pakai KPR tetapi meminjam nama saudaranya. Kementerian PKP dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harus bisa mengupayakan dan merealisasikan kredit murah bersubsidi untuk kepemilikan rumah bagi para PMI atau Pembiayaan proses penempatan melalui Kredit Usaha Rakyat dan memberikan Kredit Tanpa Agunan,” ujar dia.

Bagi perbankan, program 3 juta rumah di era pemerintahan baru, jelas memberi sinyal positif, dan industri pembiayaan properti akan bangkit. Bank Tabungan Negara (BTN) menurut VP Subsidized Mortgage Division BTN, Nur Ridho, BTN sudah menyiapkan beberapa skema pembiayaan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rumah subsidi. Mulai dari Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan.

Ketiganya memiliki masa tenor yang panjang, sampai dengan 30 tahun. “Kami optimis. InsyaAllah 3 juta bisa dilaksanakan, dalam tempo satu tahun. BTN juga sudah mengusulkan kuota FLPP ditambah tahun depan, dari yang semula 200 ribu unit akan menjadi 400 ribu,” kata dia.

Ketua Asosiasi Rumah Modular Indonesia (ARMI, Nicolas Kesuma mengungkapkan, metode konstruksi modular menjadi solusi paling relevan bagi implementasi Program 3 Juta Rumah di tengah-tengah gencarnya upaya dunia menekan dampak pemasan global.

Pasalnya, selain dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, konstruksi modular juga mampu memastikan keberlanjutan serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sebab, metode ini mengadopsi teknologi produksi yang lebih bersih dan ramah lingkungan termasuk penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah lebih baik dan pengurangan emisi.

Sehingga, dapat mengurangi dampak negatif industri terhadap lingkungan. Selain itu, perakitan jenis bangunan dari bagian-bagian (modul-modul) juga tidak menimbulkan dampak apapun terhadap lingkungan karena telah diproduksi di pabrik yang kemudian diangkut ke lokasi konstruksi untuk dipasang menjadi bangunan lengkap.

“Saat ini, modular housing menjadi solusi terbaik karena memiliki lima karakter konstruksi yang dibutuhkan industri sesuai tuntutan global. Kelima karakter itu adalah pengerjaan konstrusksi bangunan lebih cepat, kontrol kualitas bangunan terjamin, design lebih flexible, hemat biaya, dan ramah lingkungan,” ujar Nicolas.

Direktur Operasional PT Motive Mulia, Produsen Beton Merah Putih Akhmad Syamsuddin mengatakan bahwa Program 3 Juta Rumah bukan hanya sebuah kesempatan, tetapi juga tantangan bagi semua pemangku kepentingan di industri properti. Tantangan tersebut meliputi bagaimana menyeimbangkan aspek kualitas rumah dengan harga yang terjangkau, mengingat semakin sempitnya lahan perumahan dan meningkatnya biaya konstruksi.

Oleh karena itu, kolaborasi semua pihak sangat diperlukan untuk memberikan solusi pembangunan perumahan yang berkualitas, efisien dalam hal biaya, serta memiliki waktu pembangunan yang cepat. Beton modular pracetak adalah solusi tepat untuk mendukung target pemerintah dalam penyediaan perumahan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

Sistem modular Beton Merah Putih juga telah mengadopsi teknologi dan bahan ramah lingkungan yang semakin dibutuhkan dalam pembangunan masif dan berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan proyek nasional

“Solusi Prefabricated Modular Concrete akan mengurangi waktu dan biaya pembangunan secara signifikan, sehingga sangat relevan dan tepat untuk implementasi berbagai proyek hunian di kawasan perkotaan yang memerlukan pembangunan cepat dengan biaya terjangkau, seperti program 3 juta rumah ini,” kata Akhmad.

Sistem Modular juga memiliki fleksibilitas tinggi, mulai dari desain hingga konstruksinya, sehingga cocok untuk pembangunan berbagai proyek, mulai dari rumah tapak hingga gedung bertingkat.

(kunthi fahmar sandy)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wapres Gibran Rakabuming Raka mengatakan, program makan siang bergizi gratis (MBG) juga akan dilangsungkan di pondok pesantren. Hal tersebut diungkapkan Gibran usai meninjau uji coba MBG di Muhammadiyah Boarding school Ki Bagus Hadikusumo, Bogor, Rabu (11/12/2024).

"Ya, hari ini luar biasa sekali. Yang jelas kita akan mengawal terus program-program ini dan yang namanya makan bergizi gratis itu ada juga di pesantren-pesantren," kata Gibran.

Eks wali kota Solo tersebut mengatakan yang terpenting adalah gizi anak-anak di sekolahan tersebut terpenuhi. "Karena ini sudah menjadi kegiatan rutin, ya, pak, ya. Tiga kali sehari, ya. Mungkin nanti ke depan akan ada sedikit stimulan, Pak, untuk pondok-pondok, yang penting kebutuhan gizinya terpenuhi," katanya.

Menu MBG yang disajikan untuk para siswa terdiri dari ayam, tahu, telur, sayur, buah pisang, dan susu. Sedangkan kisaran harganya di angka Rp 11 ribu rupiah.

Saat tinjauan tersebut, Gibran juga didampingi oleh eks menko PMK era Jokowi, Muhadjir Effendy. Selain itu ada juga Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Pj Bupati Bogor Bachril Bakri.

Jakarta -

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk 2025 menjadi Rp 5.396.761. UMP Jakarta naik 6,5% dari yang sebelumnya Rp 5.067.381 pada 2024.

"Jadi, untuk UMP, kita juga mengacu kepada permenaker yang sudah diterbitkan, Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2025 dihitung dengan menggunakan formula peraturan Menteri Ketanakerjaan dimaksud, dengan nilai kenaikan sebesar 6,5%," kata Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyadi di Kawasan Kebayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).

"Sehingga UMP DKI Jakarta tahun 2025 sebesar Rp 5.396.761," lanjutnya.

Dengan naiknya UMP, para pekerja bisa memenuhi kebutuhannya, salah satunya rumah. Para pekerja dengan gaji UMP bisa memiliki rumah dengan cara mencicilnya melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Untuk besaran cicilannya, perencana keuangan kerap mengingatkan maksimal penghasilan yang digunakan untuk cicilan adalah 30%. Jika kamu memiliki gaji Rp 5.396.761 juta, maka cicilan maksimal yang bisa kamu bayarkan untuk membeli rumah adalah Rp 1.619.028 per bulan.

Berapa harga rumah dan lokasi yang cocok untuk cicilan tersebut?

Mari asumsikan kamu ingin mengambil rumah dengan tenor 20 tahun. Selama 5 tahun pertama, bunga yang harus dibayarkan flat sebesar 5,46% kemudian 15 tahun berikutnya bunga floating misalnya 12%.

Perlu dicatat, uang muka atau down payment (DP) tidak termasuk dalam KPR jadi kamu harus membayar DP-nya terlebih dahulu. Misalnya, DP yang dibayarkan adalah 20% harga properti.

Melihat dari simulasi kalkulator BTN, kisaran harga rumah maksimal yang bisa kamu beli adalah Rp 170 juta. Di mana jumlah pokok pinjaman yang akan dibantu bank lewat KPR Rp 136 juta (setelah dikurangi DP 20%). Angsuran selama 5 tahun pertama (60 bulan) Rp 1,1 juta dan 15 tahun berikutnya Rp 1,6 juta.

Untuk lokasi rumah yang masih dijual dengan harga tersebut umumnya berupa rumah subsidi yang ada di sekitar Jakarta, misalnya Bekasi, Tangerang, hingga Bogor. Harga rumah subsidi masih ada yang sekitar Rp 160 juta-an. Untuk cicilan rumah subsidi biasanya berupa bunga flat 5% hingga masa cicilan selesai dan tidak perlu membayar DP.

Sementara itu, dilansir dari situs jual beli rumah, jika tak ingin rumah subsidi, di Parung Panjang, Bogor masih ada rumah Rp 150 juta-an untuk tipe 37/60. Di Citayam juga masih ada untuk harga Rp 150 juta-an dengan tipe 22, di Depok tipe 30, hingga di Tambun Utara tipe 80.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

Jakarta -

Susu ikan sempat santer terdengar lantaran menjadi salah satu alternatif menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena bersumber dari ikan, susu tersebut disebut bau amis.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan susu ikan sudah melalui proses pengolahan yang inovasi. Dia menyebut susu ikan sama seperti susu kedelai yang sudah diekstrak.

"Ya, itu sudah di inovasi ya. Susu ikan ini kan sebetulnya sama aja seperti misalnya kedelai melimpah, lalu diekstrak dan sebagainya, terus kemudian menjadi tepung dan diubah menjadi susu. Nah, di ikan juga sama. Jadi targetnya di situ sebetulnya kita ingin mendapatkan protein yang tinggi dari ikan itu. Diekstrak, diproses, dan seterusnya, kemudian menjadi tepung yang halus, dan dijadikan susu," kata pria yang akrab disapa Trenggono dalam wawancara khusus dengan detikcom beberapa waktu lalu.

Terkait bau amis, Trenggono menilai karena beberapa masyarakat Indonesia tidak terbiasa dengan aroma tersebut karena jarang mengonsumsi ikan. Dia mencontohkan masyarakat Indonesia bagian Timur yang sudah terbiasa makan ikan sehingga tidak masalah dengan bau amis.

Pihaknya terus mendorong inovasi dengan memasukkan aneka rasa ke susu ikan, seperti stroberi, cokelat, hingga vanila. Pemberian tambahan rasa ini menjadi salah satu langkah agar masyarakat Indonesia terbiasa.

"Nah, itulah kemudian inovasinya terus berjalan. Itu yang saya maksud dengan hilirisasi. Jadi inovasi jalan terus lalu kemudian taste-nya juga dimodifikasi, dikasih rasa stroberi, dikasih rasa vanila. Tujuannya supaya orang itu terbiasa, dan so far sampai hari ini bagus. Itu sudah dua tahun kurang lebih," jelas Trenggono.

Dia berharap masyarakat Indonesia dapat menyukai inovasi yang terus didorong pihaknya. Sebab, dengan mengembangkan susu ikan ini dapat menekan impor susu yang tergolong tinggi.

"Ya, sekarang mudah-mudahan kalau dibilang semua itu sebagian besar sudah suka. Karena sudah ada rasanya. Saya sih berharap, karena impor susu kita kan tinggi sekali untuk susu yang dari hewan seperti sapi dan sebagainya, dan cenderung mahal. Nah, kalau misalnya pakai susu ikan kita juga sudah tersedi," imbuh Trenggono.

(ara/ara)

Jakarta: Tigaraksa yang berada di Kabupaten Tangerang menjadi salah satu kawasan yang dicari masyarakat untuk mendapat rumah dengan Harga terjangkau. Akses transportasi yang mudah menjadi alasannya.

Perumahan di Tigaraksa menyediakan tipe dan Harga yang bervariasi, untuk termurah dibanderol mulai dari Rp168 juta.

Bagi kamu yang ingin membeli rumah di Tigaraksa, berikut ini rekomendasi rumah murah yang tercatat di Sikumbang Tapera.

Rekomendasi rumah di Tigaraksa

Perumahan subsidi di Tigaraksa. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Bukit Tigaraksa

Perumahan yang terletak di Tigaraksa, Bantar Panjang, Kabupaten Tangerang, Banten ini dibangun oleh PT Frymar Pratita Agung. Perumahan ini memiliki 486 unit tipe rumah subsidi.

Untuk rumah subsidi ditawarkan dengan harga Rp168 juta untuk luas bangunan 60 meter persegi dan luas bangunan 30 meter persegi. Rumah ini dilengkapi dengan

Adapun spesifikasi rumah memiliki atap baja ringan, dinding batu bata, dan lantai keramik.

2. Mutiara Sodong Tahap 2

Terletak di Sodong, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, perumahan ini dibangun oleh Mustika Putra Nusantara. Ada 245 unit rumah subsidi yang tersisa.

Rumah subsidi dibanderol dengan harga Rp185 juta memiliki luas bangunan 30 meter persegi, dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah subsidi ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya yakni atap dari genteng beton dan rangka baja ringan, dinding batako, lantai keramik dan pondasi keramik.

3. Perumahan Flamboyan Garden 3

Terletak di Tigaraksa, Sodong, Kabupaten Tangerang, Banten, perumahan ini dibangun oleh PT Khoulah Prima Raya. Terdapat 64 unit rumah subsidi.

Rumah murah dengan untuk luas bangunan 30 meter persegi, dan luas lahan 60 meter persegi memiliki fasilitas dua kamar tidur dan satu kamar mandi dengan harga Rp168 juta.

Adapun spesifikasi rumah yakni, atap genteng beton, dinding plester aci, dan lantai dengan keramik dan batu kali.

3. Metro Persada Margasari

Terletak di Margasari, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, perumahan yang dibangun oleh Mitra Berkat Propertindo ini memiliki 10 rumah subsidi.

Rumah subsidi dengan luas 30 meter persegi dan luas bangunan 60 meter persegi dibanderol dengan harga Rp185 juta. Rumah tersebut memiliki fasilitas dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah yang ditawarkan adalah atap genteng beton, dinding batako, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

5. Bumi Bantar Panjang

Perumahan ini terletak di Bantar Panjang, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Dibangun oleh Sinar Mju Adiguna, perumahan ini memiliki 3 unit tipe sunbsidi dengan harga Rp168 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 27 meter persegi, dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah subsidi ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya yakni atap dari baja ringan dan genteng beton, dinding hebel, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

(KIE)

BOGOR - Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat, Senin (9/12/2024). Pelaksanaan MBG yang akan dimulai pada 2 Januari 2025, bertujuan untuk pemenuhan makanan kaya protein bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini.

Peninjauan dimulai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), unit kerja di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN), Tanah Sereal, Bogor, pukul 05.30 WIB. Pagi itu, petugas terlihat sibuk menyiapkan makanan dalam wadah stainless steel. SPPG yang mulai beroperasi sejak 18 November 2024 lalu, setiap harinya mendistribusikan 3.018 porsi makanan untuk 15 sekolah jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA.

?Kami ingin memastikan bahwa uji coba Makan Bergizi Gratis di wilayah Tanah Sereal Bogor berjalan dengan baik, mulai dari kecukupan gizi, higienitas, hingga pengolahan limbah sisa makanan. Sesuai arahan Presiden Prabowo kandungan karbohidrat, protein, zat besi, hingga asupan kalori minimal 600-700,? tutur Juru Bicara PCO Hariqo Satria.

Hariqo menambahkan, Pemerintah menyiapkan anggaran Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis pada 2025. MBG membantu mengurangi pengeluaran finansial rumah tangga, yang secara otomatis membantu menguatkan ekonomi rumah tangga. Selanjutnya, MBG turut memberdayakan ekonomi lokal, karena pembelian bahan makanan berasal dari petani, peternak, hingga UMKM setempat.

MBG merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi anak sedini mungkin. Makanan yang disajikan setiap harinya sudah melewati proses pengawasan ketat dari para Ahli Gizi yang bertugas di SPPG Tanah Sereal.

?Pada unit pelayanan di SPPG ini tugas saya melakukan perencanaan menu selama 20 hari kedepan. Kecukupan gizi dari makanan yang diberikan tentunya kami sesuaikan dengan kategori usia. Misalkan, untuk anak SD kelas 4-6 SD dan SMP sampai SMA itu pemenuhan zat gizinya itu 30-35 persen dari kecukupan gizi sehari pada saat makan siang,? tutur Ahli Gizi SPPG Tanah Sereal Bogor Countessha Nicola.


^{Makanan bergizi yang diolah di SPPD sangat terjamin kualitas dan kebersihannya. (Foto/: News Media Group/Jack)}

Bahan Makanan Fresh Setiap Hari

Waktu menunjukkan pukul 06.30 WIB. Tim iNews Media Group diberikan kesempatan meninjau langsung dapur SPPG Tanah Sereal Bogor. Sebelum memasuki area dapur, kami harus melepas sepatu dan mengganti dengan alas kaki yang sudah disediakan, memakai masker, dan penutup kepala. Hal ini dilakukan demi menjaga kebersihan makanan dari bakteri.

Tidak hanya dapur, setiap unit kendaraan operasional yang bisa menampung 1.050 makanan selalu dibersihkan dengan desinfektan. Untuk memudahkan pengontrolan distribusi dan penerima manfaat makanan ke tiap sekolah, setiap tim distribusi dibekali dengan aplikasi MBG Fleet Management.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ayu Pertiwi mengungkapkan, bahan baku makanan bergizi, seperti sayuran dan daging setiap harinya selalu menggunakan bahan yang masih fresh. SPPG yang dinahkodainya memiliki 46 personil dapur, yang terdiri dari tim persiapan, tim pemorsian, tim pengolahan masak, kebersihan, tim packaging, dan tim distribusi. Sedangkan 5 personel pada bagian kantor.

Saat kami berkunjung, tim packaging dan pemorsian terlihat sibuk menata makanan yang siap didistribusikan. Menunya terdiri dari nasi putih, ayam goreng, cah brokoli dan jagung, pisang, dan susu. Setiap harinya menu yang didistribusikan selalu bervariasi. Menu pada hari sebelumnya, misalnya, ayam fillet teriyaki dilengkapi dengan sayur buncis dan wortel.

?Setiap harinya pada pukul 7 malam, tim sudah mulai melakukan persiapan memasak makanan bergizi. Mereka memilah sayuran, daging, hingga bumbu. Kemudian pengolahan makanan dilakukan pada pukul 01.00. Dilanjutkan tim pemorsian yang melakukan tugas pada pukul 04.00 WIB. Setelah selesai, pendistribusian makanan dilakukan mulai pukul 07.00 WIB,? tuturnya.

Ayu menyatakan SPPG Tanah Sereal Bogor siap melaksanakan dan mensukseskan program Presiden Prabowo yang akan bergulir 2 Januari 2025 mendatang. ?Kami siap mensukseskan program MBG. Dengan program ini kita bisa membantu Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas dengan menghasilkan generasi-generasi muda yang berkualitas dan berkapasitas," katanya.


^{Program Makan Bergizi Gratis memacu semangat belajar para murid. (Foto: iNews Media Group/Jack)}

MBG Membuat Para Siswa Makin Semangat Belajar

Pukul 08.30 WIB, bersama tim PCO kami tiba di SDN Kedung Badak 1, Tanah Sareal, Bogor. Para personil dari tim distribusi SPPG dibantu petugas sekolah terlihat sibuk menurunkan 341 porsi makanan bergizi yang tertutup rapat dalam wadah makan stainless steel.

Kepala Sekolah SD Kedung Badak 1 Kariyanti menyambut baik program MBG. Menurutnya, sejak dilaksanakan 18 November 2024 lalu, para murid sangat antusias dan semangat belajar. Setiap harinya murid selalu dibuat penasaran dengan menu-menu makanan bergizi.

?Program Makan Bergizi Gratis mengajarkan murid untuk selalu bersyukur, menghargai setiap profesi, dan membuat semangat dalam belajar. Mereka jadi belajar bahwa yang menyiapkan makanan bergizi untuk mereka bekerja mulai dari dini hari. Di samping itu, mereka juga semakian sadar untuk hidup sehat dan tertib aturan. Sebelum menyantap makanan mereka harus cuci tangan, dan harus antri,? katanya.

Almira, siswi kelas V SD, sangat senang mendapat makan bergizi gratis. Dengan program ini ia dapat menyisihkan uang jajan untuk ditabung. ?Aku senang banget program makan bergizi, jadi gak perlu bawa bekal dari rumah. Aku juga bisa menabung setiap hari Rp5-10 ribu. Aku jadi semangat untuk sekolah dan belajar. Terima kasih Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, semoga program ini bisa terus diadakan,? katanya dengan penuh harap.

Dari SDN Kedung Badak 1, kami bergerak menuju SMP Siliwangi. Perjalanan memakan waktu kurang lebih 10 menit. Setibanya di SMP Siliwangi, ratusan murid terlihat sedang mempersiapkan diri untuk makan siang. Mereka terlihat antri mencuci tangan di wastafel teras sekolah.

Kepala Sekolah SMP Siliwangi Rosmiyati bersyukur program Makan Bergizi Gratis diadakan di sekolah yang dipimpinnya sejak 18 November 2024 lalu. Program ini membuat para siswa menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Para siswa juga merasa senang dengan menu-menu bergizi yang disajikan.

?Terima kasih kepada Pemerintah yang sudah melaksanakan program ini. Sangat membantu para siswa dalam memenuhi kecukupan gizi. Karena mayoritas berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Bahkan ada murid yang berangkat ke sekolah tidak sarapan dan ada yang makan sekali sehari,? tuturnya.

Program Makan Bergizi Gratis dirasakan manfaatnya bagi orang tua murid. Mereka merasa terbantu karena beban ekonomi mereka berkurang. Anak-anak tidak hanya mendapatkan lauk, seperti ayam dan susu, tetapi juga sayur dan buah yang sebelumnya jarang mereka konsumsi.

Yuyun (50) orang tua siswa kelas 7 SMP Siliwangi sangat bersyukur anaknya bisa merasakan Makan Bergizi gratis. ?Saya bersyukur sekali anak saya bisa merasakan Makan Bergizi Gratis. Dapat membantu gizi anak saya. Tadinya jarang makan buah dan minum susu. Sekarang tiap hari bisa merasakan makanan bergizi. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo,? ujarnya sambil meneteskan air mata haru.

Jakarta -

Kebakaran melanda permukiman padat di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kebakaran itu menyebabkan petugas pemadam kebakaran kelelahan memadamkan api.

Kebakaran terjadi di Jalan Kebon Kosong RW 04, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran. Damkar menerima laporan kebakaran itu pukul 12.25 WIB, Selasa (10/12/2024).

Dari video dari udara yang dibagikan, api berkobar di sejumlah rumah. Asap hitam pekat membubung tinggi.

Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Api bisa dijinakkan pukul 17.00 WIB.

Sumber Api dari Rumah Pengepul Rongsokan

Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat, Subadi, mengatakan sumber api berasal dari warga bernama Juman yang merupakan pengumpul rongsokan plastik. Asril mengatakan Juman saat itu sedang tidur di rumahnya.

"Terbangun sudah dikepung asap tebal," ujar Subadi.

Subadi mengatakan Juman langsung melompat untuk menyelamatkan diri. Dia meminta tolong ke tetangganya namun api cepat membesar.

"Melompat menyelamatkan diri dan minta tolong kepada tetangga, namun api cepat membesar serta merambat ke kanan kiri yang lokasinya padat penduduk rumah semi permanen," tuturnya.

Warga RW membantu memadamkan api dengan alat rumah tangga, seperti gayung dan ember. Beberapa kali api masih muncul di sela-sela atap bangunan rumah warga.

Warga juga membantu mengarahkan petugas damkar ke titik-titik api yang muncul. Mereka turut menarik selang-selang air dari mobil petugas damkar.

Warga sendiri berupaya mengambil air dari selokan dengan gayung yang dimiliki. Mereka juga memanfaatkan keran-keran musala di sekitar lokasi.

Damkar Kelelahan

Satu petugas Damkar Jakpus dibawa ke rumah sakit saat proses pemadaman kebakaran Kebon Kosong. Petugas tersebut mengalami sesak napas dan kelelahan.

"Tadi ada satu yang sempat sesak napas, kemudian cepat dapat penanganan. Kita bawa langsung ke RS Hermina alhamdulillah kondisinya sekarang aman," kata Subadi.

Subadi mengatakan kelelahan yang dialami para petugas lantaran luasnya area permukiman yang terbakar. Namun, dia memastikan seluruh personel yang ikut proses pemadaman ini dalam kondisi aman.

"Lelah, karena area yang terbakar cukup luas, tapi alhamdulillah kondisi petugas aman," kata Subadi.

Total ada 32 unit dengan 128 personel yang dikerahkan untuk memadamkan kebakaran di wilayah Kebon Kosong, Kemayoran.

Lihat Video: Kebakaran Landa Kawasan Padat Penduduk Dekat Pasar H Jiung Kemayoran

[Gambas:Video 20detik]

100 Rumah Terbakar

Polisi menyebutkan 100 lebih rumah terdampak kebakaran. Beberapa kios pedagang ikut terbakar.

"Sementara ini masih dalam proses pendinginan maupun proses penyelidikan dari Polsek Kemayoran, terdata sementara ini jumlah dari rumah itu dari RW 5 ini 4 RT. Jadi sekitar 100-an rumah," kata Kapolsek Kemayoran Kompol Agung Ardiansyah kepada wartawan, Selasa (10/12/2024).

Agung memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran yang terjadi.

"Jadi seluruh anggota kami polsek melakukan pengecekan di rumah sakit sementara tidak ada informasi korban meninggal dunia maupun tidak ada korban yang luka," jelasnya.

Diduga Akibat Gas Bocor

Polisi menerangkan penyebab kebakaran diduga akibat kebocoran gas. Namun pihak kepolisian bersama damkar masih memastikan hal tersebut.

"Ya informasinya seperti itu (gas bocor), nanti kami perdalam lagi. Sementara masih dalam penyelidikan, saya belum tahu masih dalam proses penyelidikan nanti ada informasi baru asal-muasal dari mana nanti kami sampaikan lagi," kata Agung.

Ketua RT setempat, Suprapto (57) mengatakan api muncul dari lantai dasar salah satu rumah warga. Dia mengatakan pemilik rumah juga tak mengetahui apa penyebab kebakaran itu.

"Saya rasa kalau korsleting listrik kayaknya nggak, ya. Tapi kalau saya yang mengira, saya tanyain. Saya tanya yang punya rumah, masak nggak? Bilangnya nggak, tapi kenyataannya api itu dari bawah. Banyak sekali (apinya), yang punya tempatnya nggak ngaku, bilang nggak masak. Tapi kenapa api dari bawah?" ujarnya.

Lihat Video: Kebakaran Landa Kawasan Padat Penduduk Dekat Pasar H Jiung Kemayoran

[Gambas:Video 20detik]

(idn/idn)