Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan investor dari kawasan Timur Tengah siap membantu Indonesia untuk membangun sebanyak satu juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program tiga (3) juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

“Tapi, kami bilang kan harus bunganya lebih rendah dari yang ada Indonesia,” ujar Wamen Fahri.

Wamen Fahri mengatakan bahwa potensi investor asing untuk berinvestasi dalam program 3 juta rumah Indonesia dapat mencapai miliaran dolar Amerika Serikat (AS).

Beberapa waktu lalu, Wamen Fahri telah melangsungkan kunjungan kerja ke China dan kawasan Timur Tengah.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan program tiga juta rumah mulai menarik minat investor asing, namun demikian masih membutuhkan kerja keras untuk merealisasikan kerja sama dengan investor asing tersebut.

Ia menjelaskan bahwa rencana anggaran perumahan untuk tahun 2025 sebesar Rp5,07 triliun, yang mana sudah termasuk alokasi untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025 sekitar Rp1,2 triliun.

"Bayangkan ini anggaran kami Rp5,07 triliun pada tahun 2025. Diminta membangun, berapa banyak rumah ? Tiga juta rumah. Kalau 2024, anggarannya berapa ? Rp14,68 triliun," ujar Maruarar Sirait

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Pemerintah sedang menggencarkan pembangunan rumah untuk masyarakat. Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengatakan Prabowo akan membangun rumah susun di tengah kota.

"Di luar 3 juta ini Pak Prabowo juga melakukan pembangunan di urban kan satu juta unit apartemen," ujar Bonny kepada detikProperti di Gran Melia Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Apartemen tersebut berupa rumah susun sewa (rusunawa) dan rumah susun milik (rusunawi). Bonny menjelaskan apartemen tersebut adalah business model yang melibatkan investor.

Para investor akan menyewakan dan menjual rusun ke masyarakat dengan harga murah. Hunian di perkotaan ini untuk meningkatkan produktivitas masyarakat agar tinggal lebih dekat ke tempat kerja.

"Ini untuk anak-anak berusia 22 tahun sampai 30 tahun atau pasangan suami isteri muda. Diprioritaskan adalah untuk para ASN supaya meningkatkan produktivitas," ucapnya.

Langkah ini menjadi solusi masyarakat muda untuk lebih produktif dengan tinggal di tengah kota. Menurutnya, masyarakat yang harus berangkat pagi dan sampai rumah malam menurunkan produktivitas. Tentunya hal ini berangkat dari tidak sanggupnya masayarakat membeli rumah di tengah kota.

Pemerintah akan menyediakan lahan dari aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di perkotaan untuk membangun rusun tersebut. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan relaksasi atau kemudahan lainnya.

Bonny mengungkapkan sejauh ini sudah terkumpul 140 hektare lahan, sehingga tidak ada masalah kekurangan lahan. Adapun kota-kota yang dimaksudkan seperti Jakarta, Medan, Surabaya, dan Semarang.

"Tidak menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), pemerintah akan menyiapkan lahan tanahnya tanah-tanah negara ya. Mengundang investor untuk membangun," katanya.

Lebih lanjut, Bonny mengungkapkan sudah ada beberapa investor asing dari road show yang dilakukan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo. Investor tersebut dari China, Abu Dhabi, Qatar, Turkiye, dan masih ada lainnya.

"Main kontraktor boleh orang asing tapi subkontraktornya harus orang Indonesia. Jadi pembangunan rumah 1 juta unit tidak menggunakan APBN," tuturnya.

Pemerintah pun akan membuat rusun dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) seperti MRT dan LRT. Lalu, pemerintahan juga membangun rusun di Pasar Jaya seperti Rusun Pasar Rumput.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah mengungkapkan terdapat 3 masalah utama di sektor perumahan yang harus diselesaikan dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Ketiga masalah tersebut di antaranya perihal tanah, perizinan, dan pembiayaan.

Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Acara Indonesia Policy Dialog bertemakan "Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan" yang diselenggarakan oleh www.katadata.co.id di Jakarta.

"Kementerian PKP baru bekerja selama 51 hari. Tapi dalam 51 hari ini kita berusaha mengidentifikasi dulu seluruh masalah yang ada dalam ekosistem perumahan dan kawasan permukiman," ujar Fahari Hamzah seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (11/12/2024).

Lebih lanjut, ia menjelaskan secara rinci masing-masing masalah yang ditemukan. Pertama, perihal ketersediaan tanah untuk pembangunan Program 3 Juta Rumah. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian PKP serta Kementerian BUMN untuk mendapatkan data dan lokasi tanah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan untuk rakyat.

"Saya sudah ngobrol dengan Pak Nusron (Menteri ATR/ BPN) dan beberapa pihak yang dapat mengatasi masalah tanah," tandasnya.

Masalah yang kedua, mengenai perijinan. Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan institusi terkait pembangunan rumah.

"Kita sudah koordinasi dengan beberapa institusi yang berkaitan dengan perijinan pembangunan rumah juga" katanya.

Terakhir dan tak kalah penting adalah soal pembiayaan. Fahri mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, hingga OJK untuk membahas perihal hal ini. Di samping itu, pihaknya juga mengajak masyarakat dan pihak swasta yang ingin membangun rumah atau hanya menyediakan tanah bisa ikut serta dalam pembangunan rumah rakyat secara gotong royong.

"Kami juga sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan, BI dan OJK. jadi masalah perumahan ini harus ditangani oleh semua pihak dan Kementerian PKP juga terus menumbuhkan semangat gotong royong dalam pembangunan rumah," jelasnya.

Ketiga fokus masalah tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam penyelesaiannya. Fahri menyampaikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan legislatif dengan DPR RI dan DPD RI guna mengevaluasi berbagai kegiatan bidang perumahan dan penetapan anggaran.

(aqi/zlf)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan Undang-Undang (UU) terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan mengatur secara komprehensif skema dalam mengatasi tantangan sektor perumahan.

Hal ini diungkapkan oleh Wamen PKP Fahri Hamzah saat menghadiri Acara Indonesia Policy Dialog bertemakan "Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan" yang diselenggarakan oleh www.katadata.co.id di Jakarta.

"Hasil pembicaraan itu nanti kita rangkum dalam satu skema yang nanti diatur dalam satu regulasi yang komprehensif. Itulah cikal bakal nanti lahirnya suatu Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang utuh," ujar Fahri seperti yang dikutip dari keterangan tertulis Rabu (11/12/2024).

Saat ini Kementerian PKP tengah mengidentifikasi seluruh masalah di sektor perumahan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Sejauh ini, Fahri mengatakan, ditemukan tiga tantangan utama yang harus diselesaikan dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Ketiganya adalah soal tanah, perijinan dan pembiayaan.

Pertama, perihal ketersediaan tanah untuk pembangunan Program 3 Juta Rumah. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian PKP serta Kementerian BUMN untuk mendapatkan data dan lokasi tanah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan untuk rakyat.

"Saya sudah ngobrol dengan Pak Nusron (Menteri ATR/ BPN -red) dan beberapa pihak yang dapat mengatasi masalah tanah," tandasnya.

Masalah yang kedua, mengenai perijinan. Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan institusi terkait pembangunan rumah.

"Kita sudah koordinasi dengan beberapa institusi yang berkaitan dengan perijinan pembangunan rumah juga" katanya.

Terakhir dan tak kalah penting adalah soal pembiayaan. Fahri mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, hingga OJK untuk membahas perihal hal ini. Di samping itu, pihaknya juga mengajak masyarakat dan pihak swasta yang ingin membangun rumah atau hanya menyediakan tanah bisa ikut serta dalam pembangunan rumah rakyat ini.

"Kami juga sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan, BI dan OJK. jadi masalah perumahan ini harus ditangani oleh semua pihak dan Kementerian PKP juga terus menumbuhkan semangat gotong royong dalam pembangunan rumah," jelasnya.

Selain itu, Fahri mengungkapkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan legislatif dengan DPR RI dan DPD RI guna mengevaluasi berbagai kegiatan bidang perumahan dan penetapan anggaran.

(aqi/zlf)

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu program pemerintah, yakni proyek 3 juta rumah yang dicanangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) disebut menghadapi sejumlah tantangan seperti target penyelesaian yang singkat yakni setahun, keterbatasan anggaran, dan rendahnya daya beli masyarakat.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SMGR yakin, inovasi produk turunan semen hijau yakni precise interlock brick menjadi solusi untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Menteri BUMN RI Erick Thohir mengatakan, Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian PKP hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian yang berkualitas dan terjangkau, melalui proyek 3 juta rumah. Beberapa perusahaan BUMN, termasuk Semen Indonesia yang merupakan penyedia solusi konstruksi infrastruktur dan perumahan, dikolaborasikan untuk mendukung program nasional tersebut dan memastikan tantangan yang menyertainya bisa teratasi secara efektif.

“Melalui kolaborasi perusahaan BUMN, Kementerian BUMN berkomitmen untuk menghadirkan solusi perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan,” tutur Erick Thohir dalam keterangan resmi, Rabu (11/12/2024).

Adapun, tiga BUMN yang berkolaborasi adalah Semen Indonesia selaku penyedia bahan bangunan, BTN selaku penyedia fasilitas pembiayaan, dan Perumnas yang akan melaksanakan pembangunan hunian terintegrasi atau transit-oriented development (TOD).

Direktur Utama SIG Donny Arsal menyatakan, Semen Indonesia menyediakan produk bahan bangunan inovatif yang rendah emisi, serta fasilitas pembiayaan pemilikan rumah. Kolaborasi antar BUMN tersebut memungkinkan SMGR memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian berkualitas dan terjangkau, serta memenuhi aspek keamanan dan kenyamanan.

”Semen Indonesia memiliki kapabilitas untuk mendorong pembangunan rumah ramah lingkungan. Kehadiran semen hijau Semen Indonesia dan produk turunannya yaitu precise interlock brick, memberikan nilai tambah yang mampu menjadi solusi atas tantangan kepemilikan rumah saat ini,” kata Donny.

Ia menambahkan, Semen Indonesia mendorong penggunaan semen hijau yang rendah emisi dan produk turunannya yang ramah lingkungan. Precise interlock brick merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego.

Menurut dia, penggunaan precise interlock brick memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah dibandingkan material konvensional, karena lebih efisien dalam penggunaan material dan lebih mudah dalam pengaplikasian.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, belanja pemerintah pusat dipatok Rp2.701,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025.

Sri Mulyani mengatakan, belanja pemerintah pusat akan mendukung sejumlah program prioritas pembangunan seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan dan energy, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa sore.

Dari angka tersebut, belanja pendidikan mencapai Rp724,3 triliun. Ini adalah belanja tertinggi untuk bidang pendidikan di APBN.Sementara kesehatan Rp218,5 triliun perlindungan sosial Rp503,2 triliun dan ketahanan pangan Rp144,6 triliun.

Adapun anggaran program makan bergizi gratis dipatok Rp71 triliun.

Sementara pendapatan negara dalam APBN 2025 ditargetkan Rp3.005,1 triliun dengan target penerimaan pajak 2490,9 triliun.

Sedangkan pendapatan negara bukan pajak ditargetkan sebesar Rp513,6 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp0,6 triliun.

BOGOR - Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat, Senin (9/12/2024). Pelaksanaan MBG yang akan dimulai pada 2 Januari 2025, bertujuan untuk pemenuhan makanan kaya protein bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini.

Peninjauan dimulai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), unit kerja di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN), Tanah Sereal, Bogor, pukul 05.30 WIB. Pagi itu, petugas terlihat sibuk menyiapkan makanan dalam wadah stainless steel. SPPG yang mulai beroperasi sejak 18 November 2024 lalu, setiap harinya mendistribusikan 3.018 porsi makanan untuk 15 sekolah jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA.

?Kami ingin memastikan bahwa uji coba Makan Bergizi Gratis di wilayah Tanah Sereal Bogor berjalan dengan baik, mulai dari kecukupan gizi, higienitas, hingga pengolahan limbah sisa makanan. Sesuai arahan Presiden Prabowo kandungan karbohidrat, protein, zat besi, hingga asupan kalori minimal 600-700,? tutur Juru Bicara PCO Hariqo Satria.

Hariqo menambahkan, Pemerintah menyiapkan anggaran Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis pada 2025. MBG membantu mengurangi pengeluaran finansial rumah tangga, yang secara otomatis membantu menguatkan ekonomi rumah tangga. Selanjutnya, MBG turut memberdayakan ekonomi lokal, karena pembelian bahan makanan berasal dari petani, peternak, hingga UMKM setempat.

MBG merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi anak sedini mungkin. Makanan yang disajikan setiap harinya sudah melewati proses pengawasan ketat dari para Ahli Gizi yang bertugas di SPPG Tanah Sereal.

?Pada unit pelayanan di SPPG ini tugas saya melakukan perencanaan menu selama 20 hari kedepan. Kecukupan gizi dari makanan yang diberikan tentunya kami sesuaikan dengan kategori usia. Misalkan, untuk anak SD kelas 4-6 SD dan SMP sampai SMA itu pemenuhan zat gizinya itu 30-35 persen dari kecukupan gizi sehari pada saat makan siang,? tutur Ahli Gizi SPPG Tanah Sereal Bogor Countessha Nicola.


^{Makanan bergizi yang diolah di SPPD sangat terjamin kualitas dan kebersihannya. (Foto/: News Media Group/Jack)}

Bahan Makanan Fresh Setiap Hari

Waktu menunjukkan pukul 06.30 WIB. Tim iNews Media Group diberikan kesempatan meninjau langsung dapur SPPG Tanah Sereal Bogor. Sebelum memasuki area dapur, kami harus melepas sepatu dan mengganti dengan alas kaki yang sudah disediakan, memakai masker, dan penutup kepala. Hal ini dilakukan demi menjaga kebersihan makanan dari bakteri.

Tidak hanya dapur, setiap unit kendaraan operasional yang bisa menampung 1.050 makanan selalu dibersihkan dengan desinfektan. Untuk memudahkan pengontrolan distribusi dan penerima manfaat makanan ke tiap sekolah, setiap tim distribusi dibekali dengan aplikasi MBG Fleet Management.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ayu Pertiwi mengungkapkan, bahan baku makanan bergizi, seperti sayuran dan daging setiap harinya selalu menggunakan bahan yang masih fresh. SPPG yang dinahkodainya memiliki 46 personil dapur, yang terdiri dari tim persiapan, tim pemorsian, tim pengolahan masak, kebersihan, tim packaging, dan tim distribusi. Sedangkan 5 personel pada bagian kantor.

Saat kami berkunjung, tim packaging dan pemorsian terlihat sibuk menata makanan yang siap didistribusikan. Menunya terdiri dari nasi putih, ayam goreng, cah brokoli dan jagung, pisang, dan susu. Setiap harinya menu yang didistribusikan selalu bervariasi. Menu pada hari sebelumnya, misalnya, ayam fillet teriyaki dilengkapi dengan sayur buncis dan wortel.

?Setiap harinya pada pukul 7 malam, tim sudah mulai melakukan persiapan memasak makanan bergizi. Mereka memilah sayuran, daging, hingga bumbu. Kemudian pengolahan makanan dilakukan pada pukul 01.00. Dilanjutkan tim pemorsian yang melakukan tugas pada pukul 04.00 WIB. Setelah selesai, pendistribusian makanan dilakukan mulai pukul 07.00 WIB,? tuturnya.

Ayu menyatakan SPPG Tanah Sereal Bogor siap melaksanakan dan mensukseskan program Presiden Prabowo yang akan bergulir 2 Januari 2025 mendatang. ?Kami siap mensukseskan program MBG. Dengan program ini kita bisa membantu Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas dengan menghasilkan generasi-generasi muda yang berkualitas dan berkapasitas," katanya.


^{Program Makan Bergizi Gratis memacu semangat belajar para murid. (Foto: iNews Media Group/Jack)}

MBG Membuat Para Siswa Makin Semangat Belajar

Pukul 08.30 WIB, bersama tim PCO kami tiba di SDN Kedung Badak 1, Tanah Sareal, Bogor. Para personil dari tim distribusi SPPG dibantu petugas sekolah terlihat sibuk menurunkan 341 porsi makanan bergizi yang tertutup rapat dalam wadah makan stainless steel.

Kepala Sekolah SD Kedung Badak 1 Kariyanti menyambut baik program MBG. Menurutnya, sejak dilaksanakan 18 November 2024 lalu, para murid sangat antusias dan semangat belajar. Setiap harinya murid selalu dibuat penasaran dengan menu-menu makanan bergizi.

?Program Makan Bergizi Gratis mengajarkan murid untuk selalu bersyukur, menghargai setiap profesi, dan membuat semangat dalam belajar. Mereka jadi belajar bahwa yang menyiapkan makanan bergizi untuk mereka bekerja mulai dari dini hari. Di samping itu, mereka juga semakian sadar untuk hidup sehat dan tertib aturan. Sebelum menyantap makanan mereka harus cuci tangan, dan harus antri,? katanya.

Almira, siswi kelas V SD, sangat senang mendapat makan bergizi gratis. Dengan program ini ia dapat menyisihkan uang jajan untuk ditabung. ?Aku senang banget program makan bergizi, jadi gak perlu bawa bekal dari rumah. Aku juga bisa menabung setiap hari Rp5-10 ribu. Aku jadi semangat untuk sekolah dan belajar. Terima kasih Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, semoga program ini bisa terus diadakan,? katanya dengan penuh harap.

Dari SDN Kedung Badak 1, kami bergerak menuju SMP Siliwangi. Perjalanan memakan waktu kurang lebih 10 menit. Setibanya di SMP Siliwangi, ratusan murid terlihat sedang mempersiapkan diri untuk makan siang. Mereka terlihat antri mencuci tangan di wastafel teras sekolah.

Kepala Sekolah SMP Siliwangi Rosmiyati bersyukur program Makan Bergizi Gratis diadakan di sekolah yang dipimpinnya sejak 18 November 2024 lalu. Program ini membuat para siswa menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Para siswa juga merasa senang dengan menu-menu bergizi yang disajikan.

?Terima kasih kepada Pemerintah yang sudah melaksanakan program ini. Sangat membantu para siswa dalam memenuhi kecukupan gizi. Karena mayoritas berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Bahkan ada murid yang berangkat ke sekolah tidak sarapan dan ada yang makan sekali sehari,? tuturnya.

Program Makan Bergizi Gratis dirasakan manfaatnya bagi orang tua murid. Mereka merasa terbantu karena beban ekonomi mereka berkurang. Anak-anak tidak hanya mendapatkan lauk, seperti ayam dan susu, tetapi juga sayur dan buah yang sebelumnya jarang mereka konsumsi.

Yuyun (50) orang tua siswa kelas 7 SMP Siliwangi sangat bersyukur anaknya bisa merasakan Makan Bergizi gratis. ?Saya bersyukur sekali anak saya bisa merasakan Makan Bergizi Gratis. Dapat membantu gizi anak saya. Tadinya jarang makan buah dan minum susu. Sekarang tiap hari bisa merasakan makanan bergizi. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo,? ujarnya sambil meneteskan air mata haru.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan sejumlah rekomendasi produk perikanan yang bisa masuk ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bakal berjalan pada awal 2025.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDSPKP) KKP Budi Sulistyo mengatakan, ikan tongkol, kembung, hingga lele bisa menjadi produk perikanan yang bisa masuk ke menu MBG.

“KKP pasti produk perikanan. Perikanan yang ikan tangkap segar, beku, ada ikan lain, seperti tongkol, layang, kembung, lele, nila, udang pun juga bisa,” kata Budi saat ditemui di sela-sela acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum: Blue Food Competent Authority Dialogue, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Budi mengatakan, KKP berharap ikan menjadi menu utama dalam program andalan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ahli gizi sejatinya telah merancang menu MBG setiap tiga pekan sekali.

Dia pun mencontohkan, untuk harga ikan layang dibanderol Rp20.000 per kilogram dengan isi 10 ekor ikan. Jika ikan ini diolah untuk menu MBG, maka setidaknya biaya masaknya sekitar Rp1.000 dengan memperhitungkan anggaran MBG seharga Rp10.000 per porsi.

“Kalau 1 kilogram ikan Rp20.000, isi 10 [ekor] ikan, jadi per orangnya Rp2.000,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi mengungkap bahwa pihaknya juga telah berkomunsikasi dengan Badan Gizi Nasional terkait produk ikan di dalam menu MBG.

“Mereka yang menganalisa di masing-masing posisi itu. Jadi nanti memperkuat ketersediaan bahan baku lokal di sana,” jelasnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo memangkas anggaran program MBG dari semula Rp15.000 per porsi menjadi Rp10.000 per porsi. Namun, orang nomor satu di RI itu menilai anggaran MBG senilai Rp10.000 per porsi sudah masuk ke kategori cukup bermutu dan bergizi.

“Kita ingin Rp15.000 [per hari], tetapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi,” ungkap Presiden Prabowo, dikutip dari akun YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Prabowo mengatakan, pemerintah telah memperkirakan jika satu keluarga dengan 3-4 orang anak, maka setiap keluarga bisa menerima rata-rata program MBG senilai Rp30.000 per hari.

Jika dihitung selama 1 bulan, maka anggaran yang digelontorkan sudah mencapai Rp2,7 juta. Belum lagi, pemerintah juga memberikan bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

“Jadi kalau ini semua dengan bantuan-bantuan bansos dan perlindungan lainnya, termasuk PKH [program keluarga harapan] dan bantuan lain, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang,” terangnya.

Namun, pemangkasan anggaran MBG menjadi Rp10.000 per porsi ini dinilai berisiko dan dikhawatirkan memperlebar ketimpangan nilai gizi di Indonesia.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengkhawatirkan adanya risiko ketimpangan nilai gizi jika anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program MBG per porsi terlalu kecil.

“Khawatir biaya per porsi MBG yang terlalu kecil berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi per sekolah,” kata Bhima kepadaBisnis, dikutip pada Senin (2/12/2024).

Dia menilai biaya program makan bergizi gratis Rp10.000 per porsi merupakan anggaran yang terlalu kecil lantaran adanya disparitas harga kebutuhan pokok lebih mahal dari Pulau Jawa.

Menurut Bhima, faktor inflasi di luar Jawa perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Jika melihat data inflasi per Oktober 2024, Bhima menyampaikan inflasi di Papua Tengah tercatat 4,19% secara tahunan tahunan (year-on-year/yoy) dan Sulawesi Utara 2,58% yoy.

Bhima menerangkan angka inflasi di kedua provinsi ini jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 1,71% yoy.

“Artinya harga barang di beberapa daerah kenaikan harganya lebih tinggi,” terangnya.

Bhima memandang pemerintah juga perlu mempertimbangkan biaya logistik sebagai penyalur program MBG, serta biaya birokrasi. Untuk itu, dia menyarankan, dengan keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sebaiknya pemerintah menetapkan anggaran MBG senilai Rp15.000–Rp20.000 per porsi.

Namun, sambung Bhima, wilayah yang mendapatkan MBG dibatasi, dengan tahun pertama diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Setelah itu, pemerintah bisa memperluas cakupan daerah program makan bergizi gratis di tahun kedua.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengandalkan Program Makan Bergizi Gratis dan Dana Desa pada APBN 2025 untuk turut meningkatkan perekonomian daerah, terutama di desa-desa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa sebelumnya anggaran khusus untuk program prioritas pemerintahan Prabowo itu sebesar Rp71 triliun. Di desa-desa, program makan bergizi gratis (MBG) diharapkan bisa membangkitkan perekonomian lokal.

Sri Mulyani pun mengungkap nantinya Dana Desa juga akan membantu perekonomian lokal di tahun depan.

"Dengan demikian, program Makan Bergizi disertai dengan Dana Desa yang sebesar Rp70 triliun akan bisa menggerakkan desa dengan volume aktivitas dan juga volume uang yang meningkat," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pemerintahan Prabowo pada tahun pertama menganggarkan Rp71 triliun untuk Dana Desa. Anggaran itu terdiri dari Rp69 triliun pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan, dan Rp2 triliun dihitung pada tahun anggaran berjalan.

Sri Mulyani lalu memaparkan, belanja pemerintah pusat pada APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp2.701,4 triliun. Transfer ke daerah dirancang sebesar Rp919,9 triliun.

APBN itu dirancang dengan target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, di mana untuk perpajakan akan menyumbang Rp2.490,9 triliun. Sementara itu, pendapatan negara bukan pajak menyumbang Rp513,6 triliun serta hibah Rp0,6 triliun.

Maka itu, defisit APBN 2025 dirancang pada tingkat Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB.

"Belanja pemerintah pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti yang disampaikan oleh presiden yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program Makan Siang Gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran," papar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Adapun Presiden Prabowo Subianto hari ini memperkirakan peredaran uang di daerah pada 2025 akan mencapai puluhan triliun. Perinciannya, sebesar Rp1 miliar digulirkan sebagai Dana Desa per tahun.

Kemudian, denga adanya program MBG, peredaran uang juga akan bertambah yakni Rp8 miliar per desa setiap tahunnya. Maka, kombinasi antara program MBG dan Dana Desa membuat peredaran uang di desa menjadi total Rp9 miliar.

"800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah, kita akan balikkan uang yang tersedor ke pusat, kita balik uang akan turun ke desa ke daerah-daerah," ujarnya di Istana Kepresidenan,, Jakarta.

JAKARTA, Investor.id – Proyek 3 juta rumah yang dicanangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) disebut menghadapi sejumlah tantangan, seperti waktu singkat hanya setahun, keterbatasan anggaran, dan rendahnya daya beli masyarakat. 

PT Semen Indonesia Tbk (SIG/SMGR) meyakini inovasi produk turunan semen hijau yakni precise interlock brick menjadi solusi jitu untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Direktur Utama SIG Donny Arsal menyatakan, SIG menyediakan produk bahan bangunan inovatif yang rendah emisi, serta fasilitas pembiayaan pemilikan rumah. Kolaborasi antar-BUMN memungkinkan SIG memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian berkualitas dan terjangkau, serta memenuhi aspek keamanan dan kenyamanan. 

”Sebagai market leader di industri bahan bangunan domestik, SIG memiliki kapabilitas untuk mendorong pembangunan rumah ramah lingkungan. Kehadiran semen hijau SIG dan produk turunannya yaitu precise interlock brick, memberikan nilai tambah yang mampu menjadi solusi atas tantangan kepemilikan rumah saat ini,” kata Donny Arsal dalam siaran pers, Selasa (10/12/2024). 

Sebagai perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terdepan di Indonesia, dia menyatakan, SIG mendorong penggunaan semen hijau yang rendah emisi dan produk turunannya yang ramah lingkungan. Precise interlock brick merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego. 

Penggunaan precise interlock brick, kata dia, memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah dibandingkan material konvensional, karena lebih efisien dalam penggunaan material dan lebih mudah dalam pengaplikasian. 

Durasi konstruksi pembangunan rumah menggunakan precise interlock brick, demikian Donny, juga lebih cepat daripada bata biasa. Sebab, ini tidak memerlukan proses perendaman bata, penyediaan kotak cetak pengecoran atau bekisting, aplikasi bahan perekat atau spesi di setiap lapis bata, serta penambahan plester dan acian. 

Dia menambahkan, precise interlock brick juga telah dinyatakan ramah gempa untuk wilayah dengan tingkat seismisitas tinggi (KDS D) berdasarkan Uji Siklik dinding 2D di Balai Besar Sarana dan Bangunan Gedung Dirjen Bina Teknik Permukiman dan Perumahan.

Donny menilai, precise interlock brick menjadi solusi bagi pengembang properti dalam pembangunan rumah yang cepat dan terjangkau, serta ramah lingkungan, untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing. 

“SIG siap berkolaborasi dengan pihak perbankan dan para pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan yang ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya akselerasi transisi menuju ekonomi hijau,” ujar Donny Arsal.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian PKP hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian yang berkualitas dan terjangkau, melalui proyek 3 juta rumah. Beberapa perusahaan BUMN, termasuk SIG yang merupakan penyedia solusi konstruksi infrastruktur dan perumahan, dikolaborasikan untuk mendukung program tersebut. 

 

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipatok sebesar Rp71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 bisa menggerakkan ekonomi daerah.

Ia menyampaikan hal tersebut usai Penyerahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 di Istana Kepresidenan, Selasa (10/12).

"Program Makan Bergizi yang dialokasikan anggaran Rp71 triliun diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa dalam rangka untuk menyuplai kebutuhan program Makan Bergizi," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan MBG menjadi salah satu program prioritas belanja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2025 yang dipatok Rp2.701,4 triliun.

Program prioritas lainnya adalah swasembada pangan dan energi, pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial.

Untuk belanja pendidikan dipatok Rp724,3 triliun, belanja kesehatan sebesar Rp218,5 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp503,2 triliun, dan belanja untuk ketahanan pangan dipatok Rp144,6 triliun.

Selain program prioritas tersebut, sambung Sri Mulyani, pemerintah juga memiliki kegiatan prioritas lainnya seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang anggarannya dipatok Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, pembentukan sekolah unggulan terintegrasi sebesar Rp2 triliun, dan pembangunan lumbung pangan nasional dan daerah sebesar Rp15 triliun.

"Untuk APBN 2025, transfer ke daerah mencapai Rp919,9 triliun. Ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik," katanya.

Bisnis.com, MAKASSAR - Otoritas Jasa keuangan (OJK) menyebut program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintah bisa mendorong pengembangan sektor unggulan di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang selama ini bertumpu pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan.

Produk dari beberapa sektor tersebut diproyeksi akan terserap lebih besar di tahun depan seiring rencana pemerintah daerah yang menargetkan penyerapan komoditas lokal untuk Makan Bergizi Gratis di Sulsel.

Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Darwisman mengatakan program ini secara langsung akan meningkatkan kebutuhan terhadap sektor pertanian, peternakan dan perikanan khususnya pada komoditas pangan utama, seperti padi, sapi potong, unggas, dan ikan.

Di mana padi akan menjadi konsumsi utama untuk penyediaan makanan tersebut, sapi potong untuk menyediakan lauk dagingnya, unggas akan menyerap penyediaan daging ayam dan telur, serta ikan dan hasil laut lainnya.

"Jumlah siswa (SD-SMA) di Sulsel yaitu 1.896.186 orang, dengan anggaran makan bergizi gratis yang bakal dipatok Rp10.000 per anak, tentu akan menjadi peluang besar terhadap penjualan berbagai produk tersebut," ungkapnya pada gelaran Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025 di Four Points Hotel Makassar, Selasa (10/12/2024).

Pihaknya pun telah menerapkan beberapa strategi untuk mendorong peningkatan produksi para petani, peternak dan nelayan, utamanya melalui pembiayaan serta pembinaan dan pendampingan.

Dari sisi pembiayaan, OJK akan mendorong digitalisasi pembiayaan melalui fintech peer to peer lending dan alternatif pendanaan UMKM melalui securities crowdfunding. Selain itu pihaknya juga akan mendukung program digital kredit UMKM dan membangun ekosistem digital Bank Wakaf Mikro.

Dari sisi pembinaan dan pendampingan, OJK bekerja sama dengan TPAKD akan memperluas inklusi keuangan dan pembinaan UMKM, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), hingga business matching UMKM dengan lembaga jasa keuangan.

"Produk asuransi juga dapat digunakan dalam menunjang sektor usaha perikanan baik asuransi jiwa dan umum. Asuransi menjadi penunjang dalam penjaminan kredit termasuk dalam asuransi agunan yang dijaminkan," tuturnya.