Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menyelenggarakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara perdana esok hari, Senin (6/1/2025). Program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming itu akan diselenggarakan di 190 titik pada total 26 provinsi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, program prioritas Prabowo itu akan diselenggarakan pada hari ke-78 usai pelantikan kepala negara baru 20 Oktober 2024 lalu.

“Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui,” ujarnya melalui siaran pers, Minggu (5/1/2025).

Pelaksanaan program MBG yang menjadi janji kampanye Prabowo-Gibran akan dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Tersebar di 26 Provinsi

Berdasarkan informasi dari BGN, terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi.

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan D.I. Yogyakarta.

Kemudian, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN. Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG disebut bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat. Program tersebut berkomitmen untuk meminimalkan limbah.

Adapun untuk mendukung keberlanjutan, lanjut Hasan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang.

Menurut Hasan, pemerintah tidak libur pada Tahun Baru 2025 untuk memastikan kelancaran program MBG. Momentum dimulainya program tersebut juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah.

Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin esok dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya. Pemerintah menargetkan 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Libatkan UMKM

Saat ini, terang Hasan, 140 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok program MBG. Jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah. Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftarkan diri dan tengah melalui proses evaluasi.

Pemerintah memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja. Informasi lengkap mengenai persyaratan kerja sama dan registrasi dapat diakses melalui sistem pendaftaran satu pintu di situs resmi bgn.go.id.

“Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini,” ujar pendiri lembaga survei Cyrus Network ini.

Dalam tiga bulan ke depan atau Januari-Maret 2025, program MBG diharapkan bisa menyentuh 3 juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.

"Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi,” katanya.

Untuk diketahui, anggaran Program MBG telah mendaptkan alokasi dari APBN 2025 sebesar Rp71 triliun. MBG menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Program tersebut dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan yakni dari prasekolah, pendidikan dasar, sampai dengan pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Panduan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lingkungan Pesantren . Pimpinan pondok pesantren diminta memanfaatkan program MBG untuk memperkuat penanaman karakter bagi para santri.

Direktur Jenderal Pendis Abu Rokhmad menuturkan, surat edaran yang diterbitkan pada 31 Desember 2024 diperuntukkan bagi seluruh pondok pesantren di Indonesia.

"Seluruh entitas Pendidikan Islam siap menyukseskan Makan Bergizi Gratis yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo. Edaran kali ini kami terbitkan untuk menjadi panduan implementasi MBG di pondok pesantren," kata Abu Rokhmad di Jakarta, Minggu (5/1/2025).



Menurut Abu Rokhmad, implementasi program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi tetapi juga sebagai bagian dari penguatan karakter peserta didik.

"Misalnya, dalam pelaksanaan MBG, ada pembiasaan bagi para santri untuk mempraktikan nilai spiritual karena diajarkan berdoa sebelum makan, mempraktikkan nilai toleransi karena mereka diajarkan untuk antre, tidak saling serobot dan sebagainya," imbuhnya.

Karenanya, lanjut Abu Rokhmad, program MBG ini harus dimanfaatkan oleh para pimpinan pondok pesantren untuk memperkuat penanaman karakter bagi para santri.

Berikut Petikan SE Dirjen Pendidikan Islam No 10 tahun 2024:

1. Pimpinan Pesantren agar melaksanakan program MBG sebagai salah satu langkah strategis meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, baik dari segi kesehatan maupun moral peserta didik.

2. Program MBG dirancang untuk mengajarkan nilai karakter berikut:

a. Nilai Spiritual
Caranya, membiasakan peserta didik berdoa sebelum makan (meningkatkan rasa syukur dan menanamkan kebiasaan baik yang mendukung pembentukan karakter).

Etika makan dan minum, antara lain:

1) Berwudhu ketika hendak makan.
2) Membaca basmalah sebelum makan.
3) Membaca hamdalah setelah makan.
4) Berkumur setelah makan.
5) Makan dengan tangan kanan.
6) Makan menggunakan tiga jari.
7) Mengambil makanan yang terdekat.
8) Tidak makan sambil berbaring.
9) Tidak mencaci makanan.
10) Tidak membiarkan makanan yang jatuh.
11) Tidak berlebih-lebihan dalam makan.
12) Minum dengan tiga tegukan dan membaca basmalah.
13) Tidak bernafas dalam bejana (tempat minum).
14) Tidak makan dan minum dengan berdiri.

b. Toleransi dan Tenggang Rasa
Program MBG akan menggunakan sistem prasmanan. Peserta didik diajarkan untuk:

1) Mengantre dengan tertib.
2) Mengambil makanan secukupnya.
3) Menghormati teman-teman sekelasnya.

Kegiatan ini mengajarkan peserta didik untuk saling menghargai, berbagi, dan menjaga keharmonisan dalam lingkungan madrasah dan pesantren.

c. Nilai Tanggung Jawab
Peserta didik juga akan diajarkan untuk membawa peralatan makan dari rumah, yang kemudian mereka cuci sendiri setelah selesai digunakan. Tujuannya:

1) Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap barang pribadi.
2) Membiasakan hidup bersih dan mandiri.

3. Jadwal Pembagian MBG

a. Peserta didik PaudQu dan Kelas 1-2 SPM/PDF/PKPPS jenjang Ula: MBG dibagikan pukul 08.00 waktu setempat

b. Peserta didik kelas 3-6 SPM/PDF/PKPPS jenjang Ula: MBG dibagikan pukul 09.30 waktu setempat

c. Peserta didik SPM/PDF/PKPPS jenjang Wustha dan Ulya: MBG dibagikan pukul 12.00 waktu setempat

Medan -

Pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto akan dimulai Senin 6 Januari 2024, besok. Untuk tahap awal MBG dilaksanakan di 26 provinsi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan pemberian MBG digelar secara bertahap. Tidak hanya anak sekolah, ibu hamil dan balita juga akan mendapatkan makan bergizi gratis.

"Besok tanggal 6 Januari 2025 adalah tonggak yang bersejarah bagi bangsa kita. kira-kira setelah 78 hari setelah Presiden Prabowo dilantik, kita akan memulai sebuah program yang sangat besar yaitu pemberian makan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah secara bertahap. Tidak hanya anak-anak sekolah yang akan menerima manfaat ini, tetapi juga ibu-ibu hamil dan anak-anak balita akan jadi penerima manfaat dari program makan bergizi gratis ini," ujar Hasan Hasbi dikutip detikNews, Minggu (5/1/2024).

Nantinya ada 190 dapur yang beroperasi untuk melaksanakan program tersebut. Masing-masing dapur dipimpin utusan Badan Gizi Nasional.

"Berdasarkan informasi yang kami dapat dari Badan Gizi Nasioanl, besok itu akan 190 SPPG atau dapur MBG yang beroperasi. Setiap dapur MBG akan dipimpin oleh 1 orang sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang dikirimkan langsung oleh Badan Gizi Nasional," ujarnya.

Satuan dapur tersebut juga dilengkapi seorang ahli gizi dan akuntan. Alasannya, agar program makan bergizi gratis berjalan sesuai prosedur dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Bersamaan dengan itu juga akan 1 orang ahli gizi di setiap dapur MBG dan 1 orang akuntan yang memastikan nanti bahwa prosedurnya berjalan dengan benar, gizinya terpenuhi dengan baik dan keuangannya bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Ratusan satuan dapur ini tidak hanya mengurus persiapan makanan, namun hingga hasil limbah makanan. Targetnya, akhir tahun nanti akan ada 5.000 SPPG.

"190 dapur MBG ini tersebar di 26 provinsi, dan pengelolaan ini tidak hanya sekadar persoalan rantai pasok, tapi juga bagaimana kebersihan dan higienis makanan yang ada di dapur sampai ke pengolahan limbah sisa hasil makanan dan sampah dapur," ujarnya.

(astj/astj)

BANDUNG, KOMPAS.com - Tujuh sekolah di Sukajadi, Kota Bandung, akan mulai menerima makan siang gratis untuk seluruh murid pada Senin (6/1/2025).

Tujuh sekolah tersebut adalah SDN 272 Sukasari, SDN 193 Caringin, SDN 096 Sarijadi Selatan, SDN 207 Cibogo, SDN 136 Sukawarna, SMPN 64 Bandung, dan SMPN 26 Bandung.

"Total yang kami sediakan ada 3.330 porsi. Malam ini sampai besok pagi kita masak, kemudian distribusikan ke tujuh sekolah sekitar 09.00 WIB pagi," kata Penanggung Jawab Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional Sukajadi, Muhammad Taufiq Ramadhan, saat ditemui di dapur mitra, Jalan Sukamulya Indah, Sukajadi, Kota Bandung, Minggu (5/1/2025) sore.

Taufiq menjelaskan, makan siang gratis akan diberikan rutin selama lima hari kerja mulai Senin hingga Jumat.

Taufiq memastikan gizi dalam menu makan siang gratis sudah melalui pertimbangan ahli gizi.

Jika ke depan dalam menu tersebut ada yang tidak sesuai selera, maka menunya akan kembali disesuaikan.

"Untuk pemilihan menunya kita sudah berkolaborasi dengan ahli gizi. Untuk bahan-bahan (baku) kita juga melakukan kontrol, yang tidak layak akan kita kembalikan ke suplaier," ungkapnya.

Selain itu, Taufiq memastikan setiap porsi makanan untuk tujuh sekolah tersebut didistribusikan menggunakan food tray berbahan stainless steel yang bisa dicuci dan digunakan kembali keesokan harinya sehingga tidak menjadi sampah.

"Kalau pakai ini enggak terlalu rawan pecah karena stainless steel juga biasa digunakan di kedokteran," tandasnya.

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi mengatakan program ini menyasar kepada balita, anak sekolah, santri, serta ibu hamil dan menyusui. Ia juga mengatakan program Makan Bergizi Gratis menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia dalam pemenuhan gizi berskala nasional.

"Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa
Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui," kata
Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi dalam siaran pers, Minggu (5/1/2025).

Ia mengungkapkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi. Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang," jelasnya.

Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo, lanjut Hasan, pemerintah tidak libur pada Tahun Baru termasuk Sabtu dan Minggu, untuk memastikan kelancaran program MBG. Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini.

Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal. Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin ini, dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya. Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Saat ini, 140 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok program MBG, dan jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah. Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja. Informasi lengkap mengenai persyaratan kerja sama dan registrasi dapat diakses melalui sistem pendaftaran satu pintu di situs resmi bgn.go.id.

Geliat perekonomian lokal dipastikan secara signifikan bergerak ke arah lebih baik, sebab program MBG melibatkan para petani, peternak, dan UMKM setempat. Kolaborasi multisektor diharapkan banyak terjadi. Unit-unit usaha di daerah bisa berjalan, seperti koperasi, BUMDes, kopontren, dan lain-lain. Semuanya memiliki target untuk memastikan anak Indonesia tumbuh berkualitas unggul menuju Indonesia Emas 2024.

"Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini," menurut Hasan Nasbi.

Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.

"Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025, menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan - mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

(prf/ega)

Jakarta: Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dimulai besok, Senin, 6 januari 2025. Makan Bergizi Gratis akan dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

“Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program Makan Bergizi Gratis dimulai," ujar Kepala Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi dalam siaran pers yang diterima, dikutip dari ANTARA, Minggu, 5 Januari 2025.

Hasan mengatakan, hal tersebut merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia, yang mana untuk pertama kalinya melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui. Hasan mengungkapkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis yang siap beroperasi.
Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo.

Selanjutnya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang,” jelasnya.

Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo, lanjut Hasan, pemerintah tidak libur pada tahun baru, termasuk Sabtu dan Minggu, untuk memastikan kelancaran program MBG. Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan kembalinya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini.

Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal. Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin, 6 Januari 2025, dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya.

Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Saat ini, 140 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah terlibat dalam rantai pasok program MBG, dan jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah. Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja.

Adapun informasi lengkap mengenai persyaratan kerja sama dan registrasi dapat diakses melalui sistem pendaftaran satu pintu di situs resmi bgn.go.id. Geliat perekonomian lokal juga dipastikan secara signifikan bergerak ke arah lebih baik, sebab program MBG melibatkan para petani, peternak, dan UMKM setempat.

Kolaborasi multisektor juga diharapkan banyak terjadi. Unit-unit usaha di daerah bisa berjalan, seperti koperasi, BUMDes, kopontren, dan lainnya. Semuanya memiliki target untuk memastikan anak Indonesia tumbuh berkualitas unggul menuju Indonesia Emas 2024.

“Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini,” kata Hasan.

Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.

“Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi,” katanya.

Program MBG yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025, menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.

Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

(CEU)

Jakarta -

Program makan bergizi gratis nasional akan dimulai besok 6 Januari 2025. Makan bergizi gratis akan dimulai di 26 provinsi dengan 190 dapur yang beroperasi.

"Besok tanggal 6 Januari 2025 adalah tonggak yang bersejarah bagi bangsa kita. kira-kira setelah 78 hari setelah Presiden Prabowo dilantik, kita akan memulai sebuah program yang sangat besar yaitu pemberian makan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah secara bertahap," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dalam keterangan video, Minggu (5/1/2025).

"Tidak hanya anak-anak sekolah yang akan menerima manfaat ini, tetapi juga ibu-ibu hamil dan anak-anak balita akan jadi penerima manfaat dari program makan bergizi gratis ini," imbuhnya.

Hasan menjelaskan makan bergizi gratis nasional perdana akan mengopersikan 190 satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) atau setingkat dapur. Setiap SPPG dipimpin oleh utusan dari Badan Gizi Nasional.

"Berdasarkan informasi yang kami dapat dari Badan Gizi Nasioanl, besok itu akan 190 SPPG atau dapur MBG yang beroperasi. Setiap dapur MBG akan dipimpin oleh 1 orang sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang dikirimkan langsung oleh Badan Gizi Nasional," ujarnya.

Satuan dapur tersebut juga dilengkapi seorang ahli gizi dan akuntan. Alasannya, agar program makan bergizi gratis berjalan sesuai prosedur dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Bersamaan dengan itu juga akan 1 orang ahli gizi di setiap dapur MBG dan 1 orang akuntan yang memastikan nanti bahwa prosudernya berjalan dengan benar, gizinya terpenuhi dengan baik dan keuangannya bisa dipetanggugnjawabkan," ujarnya.

Ratusan satuan dapur ini tidak hanya mengurus persiapan makanan, namun hingga hasil limbah makanan. Targetnya, akhir tahun nanti akan ada 5.000 SPPG.

"190 dapur MBG ini tersebar di 26 provinsi, dan pengelolaan ini tidak hanya sekadar persoalan rantai pasok, tapi juga bagaimana kebersihan dan higienis makanan yang ada di dapur sampai ke pengolahan limbah sisa hasil makanan dan sampah dapur," ujarnya.

(rfs/lir)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) besok, Senin (6/1/2025), di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

Program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini dimulai hanya dalam waktu 78 hari sejak pelantikan Presiden.

“Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui,” ujar Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis, Minggu (5/1/2025).

Menurut Hasan, 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG telah siap beroperasi berdasarkan laporan Badan Gizi Nasional (BGN). Dapur-dapur ini tersebar di provinsi seperti Aceh, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua Selatan, dan lainnya.

Pengelolaan Dapur MBG

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan distribusi makanan.

“BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang,” kata Hasan.

Selain itu, SPPG bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di dapur-dapur tersebut.

Hasan menjelaskan bahwa pada tahap awal, 190 Dapur MBG akan mulai beroperasi, dan jumlahnya akan terus bertambah setiap hari.

“Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah,” ujarnya.

Program ini juga dirancang bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar di sebagian besar sekolah pekan ini.

Hasan menegaskan bahwa pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi Indonesia. Program ini dapat terealisasi sebelum genap 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi mengatakan, program MBG merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui.

"Kami bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 (menjabat) Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai," kata Hasan dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Minggu (5/1/2025).

Hasan mengungkapkan, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi. Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Kemudian, DI Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN. Kepala SPPG akan bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

BGN pun berkomitmen meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang.

Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo, lanjut Hasan, pemerintah tidak libur pada Tahun Baru termasuk Sabtu dan Minggu, untuk memastikan kelancaran program MBG. Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada semester genap.

Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal.

Pada tahap awal, 190 Dapur MBG akan mulai beroperasi pada Senin (6/1/2025). Jumlah ini akan terus meningkat setiap hari.

Diharapkan, target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Antusiasme masyarakat terhadap program itu pun tinggi. Saat ini, 140 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) telah terlibat dalam rantai pasok program MBG, dan jumlah ini akan terus bertambah.

Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lain pun telah mendaftar dan tengah melalui evaluasi.

Pemerintah turut memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja. Adapun informasi lengkap mengenai persyaratan kerja sama dan registrasi dapat diakses melalui sistem pendaftaran satu pintu di situs resmi bgn.go.id.

Hasan melanjutkan, geliat perekonomian lokal pun dipastikan secara signifikan bergerak ke arah lebih baik. Sebab, program MBG melibatkan para petani, peternak, dan UMKM setempat.

Kolaborasi multisektor juga diharapkan banyak terjadi. Dengan begitu, unit-unit usaha di daerah bisa berjalan, seperti koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan kopontren. Semuanya memiliki target untuk memastikan anak Indonesia tumbuh berkualitas unggul menuju Indonesia Emas 2024.

"Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini," kata Hasan.

Selama Januari hingga Maret 2025, imbuhnya, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui.

Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir 2025.

"Angka ini (akan) terus bertambah secara bertahap hingga 2029. (Diharapkan) target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi," tuturnya.

Untuk diketahui, program Makan Bergizi Gratis (MBG) didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

MBG menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Program itu dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini

Jakarta (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

“Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai," ujar Kepala Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi dalam siaran pers yang diterima, Minggu.

Hasan mengatakan hal tersebut merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia, yang mana untuk pertama kalinya melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui.

Dia mengungkapkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi.

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo.

Selanjutnya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang,” jelasnya.

Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo, lanjut Hasan, pemerintah tidak libur pada tahun baru, termasuk Sabtu dan Minggu, untuk memastikan kelancaran program MBG.

Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan kembalinya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini.

Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal. Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin (6/1), dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya.

Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Saat ini, 140 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah terlibat dalam rantai pasok program MBG, dan jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah.

Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja.

Adapun informasi lengkap mengenai persyaratan kerja sama dan registrasi dapat diakses melalui sistem pendaftaran satu pintu di situs resmi bgn.go.id.

Geliat perekonomian lokal juga dipastikan secara signifikan bergerak ke arah lebih baik, sebab program MBG melibatkan para petani, peternak, dan UMKM setempat.

Kolaborasi multisektor juga diharapkan banyak terjadi. Unit-unit usaha di daerah bisa berjalan, seperti koperasi, BUMDes, kopontren, dan lainnya. Semuanya memiliki target untuk memastikan anak Indonesia tumbuh berkualitas unggul menuju Indonesia Emas 2024.

“Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini,” kata Hasan.

Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.

“Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi,” katanya.

Program MBG yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025, menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.

Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Belum genap 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, program Makan Bergizi Gratis siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

?Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui,? kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi, Minggu (5/1/2025).

Ia mengungkapkan, informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi.

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang,? jelasnya.

Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo, lanjut Hasan, pemerintah tidak libur pada tahun baru, termasuk Sabtu dan Minggu, untuk memastikan kelancaran program MBG.

Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini.

Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal. Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin ini, dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya.

Diharapkan, target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Saat ini, 140 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok program MBG, dan jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah. Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi.

Pemerintah memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja. Informasi lengkap mengenai persyaratan kerja sama dan registrasi dapat diakses melalui sistem pendaftaran satu pintu di situs resmi bgn.go.id.

Geliat perekonomian lokal dipastikan secara signifikan bergerak ke arah lebih baik, sebab program MBG melibatkan para petani, peternak, dan UMKM setempat.

Kolaborasi multisektor diharapkan banyak terjadi. Unit-unit usaha di daerah bisa berjalan, seperti koperasi, BUMDes, kopontren, dan lain-lain. Semuanya memiliki target untuk memastikan anak Indonesia tumbuh berkualitas unggul menuju Indonesia Emas 2024.

?Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini,? ujar Hasan Nasbi.

Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil, serta ibu menyusui. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.

?Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi,? katanya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025, menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi pada Senin (6/1) esok.

"Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui," kata Hasan dalam keterangannya, Minggu (5/1).

Hasan merinci berdasarkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi.

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi. Mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Hasan mengatakan setiap Dapur MBG ini dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini, lanjutnya, bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang," jelas dia.

Hasan mengatakan pemerintah tidak libur pada momen Tahun Baru 2025 lalu, termasuk Sabtu dan Minggu untuk memastikan kelancaran program MBG.

Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini.

"Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin ini, dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya," kata dia.

Program MBG ini menelan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025. Program ini merupakan program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.