JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan, tidak semua program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bakal diberikan secara gratis kepada rakyat.

Hal ini menanggapi kritik yang dilayangkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang menyebut program tiga juta rumah membuat rakyat menjadi malas.

"Oh iya dong, enggak mungkin semua gratis, ya," kata Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

Mauarar menuturkan, program tiga juta rumah pun bertujuan untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Sebagian pembangunan rumah gratis pun dibantu oleh para pengusaha.

"Ya kan memang sebagian ada rumah gratis dari teman-teman pengusaha, enggak apa-apa kita yang membutuhkan. Tapi itu enggak banyak kok jumlahnya, tapi ada yang gratis, tapi kebanyakan kita pasti bayar, lah," ucap dia.

Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Rinciannya, sebanyak 2 juta rumah dibangun di pedesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

Dalam rapat bersama DPD RI, pria yang karib disapa Ara ini mengaku ingin kementeriannya berpikir kreatif untuk bisa mencapai target pembangunan 3 juta rumah.

Padahal, ia bisa saja pasrah dengan dana sekitar Rp 5 triliun yang hanya cukup untuk membangun kurang lebih 250.000 rumah.

Pun tinggal melaporkan pada Presiden Prabowo Subianto bahwa kegagalannya membangun 3 juta rumah karena anggaran tak mencukupi.

“Bagi saya paling mudah menjalankan saja (anggaran) Rp 5 triliun itu. Nanti awal tahun depan, saya bilang sama Pak Prabowo, 2026, ‘Pak ini gagal karena uangnya enggak ada. Padahal kita sudah tahu dari sekarang uangnya enggak cukup gitu, itu paling gampang ngomong begitu kan,” jelas Ara.

Jakarta: Program 3 juta rumah yang dicanangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) disebut menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya target penyelesaian yang singkat yakni setahun, keterbatasan anggaran, dan rendahnya daya beli masyarakat.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) meyakini inovasi produk turunan semen hijau yakni precise interlock brick menjadi solusi jitu untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian PKP hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian yang berkualitas dan terjangkau, melalui program 3 juta rumah.
Beberapa perusahaan BUMN, termasuk SIG yang merupakan penyedia solusi konstruksi infrastruktur dan perumahan, dikolaborasikan untuk mendukung program nasional tersebut dan memastikan tantangan yang menyertainya bisa teratasi secara efektif.

“Melalui kolaborasi perusahaan BUMN, Kementerian BUMN berkomitmen untuk menghadirkan solusi perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan,” tutur Erick Thohir.

Tiga BUMN yang berkolaborasi adalah SIG selaku penyedia bahan bangunan, BTN selaku penyedia fasilitas pembiayaan, dan Perumnas yang akan melaksanakan pembangunan hunian terintegrasi atau transit-oriented development (TOD).

Direktur Utama SIG Donny Arsal menyatakan SIG menyediakan produk bahan bangunan inovatif yang rendah emisi, serta fasilitas pembiayaan pemilikan rumah. Kolaborasi antar BUMN tersebut memungkinkan SIG memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian berkualitas dan terjangkau, serta memenuhi aspek keamanan dan kenyamanan.

”Sebagai market leader di industri bahan bangunan domestik, SIG memiliki kapabilitas untuk mendorong pembangunan rumah ramah lingkungan. Kehadiran semen hijau SIG dan produk turunannya yaitu precise interlock brick, memberikan nilai tambah yang mampu menjadi solusi atas tantangan kepemilikan rumah saat ini,” kata Donny dalam keterangan tertulis, Selasa, 10 Desember 2024.

Sebagai perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terdepan di Indonesia, SIG mendorong penggunaan semen hijau yang rendah emisi dan produk turunannya yang ramah lingkungan. Precise interlock brick merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego.

Penggunaan precise interlock brick memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah dibandingkan material konvensional, karena lebih efisien dalam penggunaan material dan lebih mudah dalam pengaplikasian.

Durasi konstruksi pembangunan rumah menggunakan precise interlock brick juga lebih cepat daripada bata biasa karena tidak memerlukan proses perendaman bata, penyediaan kotak cetak pengecoran atau bekisting, aplikasi bahan perekat atau spesi di setiap lapis bata, serta penambahan plester dan acian.

Precise interlock brick juga telah dinyatakan ramah gempa untuk wilayah dengan tingkat seismisitas tinggi (KDS D) berdasarkan Uji Siklik dinding 2D di Balai Besar Sarana dan Bangunan Gedung Dirjen Bina Teknik Permukiman dan Perumahan.

Donny Arsal menambahkan, precise interlock brick menjadi solusi bagi pengembang properti dalam pembangunan rumah yang cepat dan terjangkau, serta ramah lingkungan, untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing.

“SIG siap berkolaborasi dengan pihak perbankan dan para pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan yang ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya akselerasi transisi menuju ekonomi hijau di Indonesia,” ujar Donny.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah, dibutuhkan ketersediaan lahan yang memadai.

Menyikapi minimnya alokasi anggaran Kementerian PKP pada tahun 2025 mendatang, maka berbagai alternatif harus dipikirkan.

Salah satunya adalah pemanfaatan lahan milik negara yang disita dari para koruptor. Lahan tersebut bisa digunakan secara gratis.

“Saya sudah ketemu Jaksa Agung, paling gak tiga kai. Ada lahan 1.000 hektar di Banten, lahan dari koruptor. Jadi saya punya tema, ‘Lahan Koruptor Buat Rakyat’,” ujar Menteri PKP dalam Rapat bersama Komite II DPD RI, Senin (9/12/2024).

Namun pria yang akrab disapa Ara itu mengaku, mewujudkan konsep tersebut bukanlah hal mudah karena banyak regulasi yang harus dilalui.

“Apakah itu mudah? Tidak. Dari situ (hasil sitaan-Red) mesti masuk ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), kemudian masuk lagi ke Bank Tanah. Saya mesti berjuang lagi dari situ bisa gak masuk kepada individu,” papar Menteri Ara.

Penerima lahan tersebut juga harus masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Misalnya para PNS berpenghasilan rendah, guru, atau para aparat keamanan yang memiliki pangkat rendah.

“Ada juga lahan 157 hektar dari Pak Nusron (Menteri ATR/Kepala BPN) dari Mojokerto. Tanah ini merupakan tanah yang Hak Guna Usaha (HGU) tidak diperpanjang lagi,” jelas Ara.

Agar masyarakat yang masuk kategori MBR bisa menggunakan tanah tersebut, Ara harus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dan mendiskusikan kemungkinan tersebut.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan memulai program "Makan Bergizi Gratis" (MBG) untuk 235.800 siswa dari tingkat TK hingga SMP pada 2025. Persiapan utama, termasuk pembangunan dapur gizi, sedang berlangsung.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Tangsel, Nindy Sabrina, menyatakan bahwa dapur gizi pertama akan beroperasi di Lengkong Wetan, Serpong.

"Saat ini baru satu (dapur) dan kami belum berjalan karena masih menunggu alat-alatnya ready. Tapi untuk ahli gizi dan karyawannya, kami sudah ready," ujar Nindy, Selasa (10/12/2024).

Menurut dia, alat dapur diperkirakan tiba dalam dua minggu ke depan. Jika sudah lengkap, dapur gizi ini mampu menghasilkan 2.500-3.000 porsi makanan per hari.

"Kalau sudah datang semua, minggu depan atau dua minggu lagi bisa berjalan. Itu hanya untuk lokasi yang pertama. Jadi sementara kami hanya melayani 2.500 hingga 3.000 porsi saja per unit," jelasnya.

Pemerintah Tangsel berencana membangun delapan unit dapur gizi di berbagai wilayah. Setiap dapur akan melayani radius maksimal lima kilometer untuk menjaga kualitas makanan.

"Maksimal radiusnya itu lima kilometer agar menghindari kebasian. Jadi kami tidak mau yang terlalu jauh," kata Nindy.

Program ini juga melibatkan masyarakat sekitar, termasuk UMKM, sebagai penyedia bahan baku dan tenaga kerja.

"Pak Presiden berusaha menekankan kepada kita, untuk vendornya sendiri kita gunakan dari masyarakat setempat," ucap Nindy.

Dia berharap bahan baku untuk dapur gizi dapat disuplai langsung oleh warga sekitar guna mendukung pemberdayaan masyarakat.

Anggaran Rp 5 miliar

Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, menyebutkan bahwa Pemkot Tangsel telah menyiapkan anggaran sementara sebesar Rp 5 miliar dari APBD untuk merealisasikan program ini.

"Kemarin kami baru pasang dulu Rp 5 miliar, tapi sekali lagi kami masih menunggu kepastiannya. Nanti mungkin ada ketetapannya," ujar Pilar.

Pemerintah pusat sebelumnya menyampaikan bahwa setiap daerah harus mengalokasikan 5 persen dari APBD untuk program MBG. Pilar memastikan, jika arahan tersebut sudah resmi, Pemkot akan mengalokasikan dana dalam APBD murni 2025.

"Program makan bergizi gratis akan ditargetkan untuk 235.800 siswa di tahun 2025," kata Pilar saat menghadiri uji coba program MBG di TK Negeri Pembina 1, Serua, Ciputat, Kamis (5/12/2024).

Pasuruan -

Polres Pasuruan melaksanakan program makan bergizi gratis untuk puluhan siswa. Program ini disambut suka cita para siswa.

Program makan bergizi gratis dilakukan di SDN 2 Bulusari, Kecamatan Gempol. 50 siswa yang ada di SD ini tampak sangat gembira mendapatkan makanan bergizi.

Kapolres Pasuruan AKBP Teddy Chandra hadir di tengah-tengah siswa. Ia ikut membagikan makanan, berbincang dan sesekali bencana dengan para siswa.

"Program dijalankan dalam rangka implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam program makan bergizi gratis," kata Teddy, Senin (9/12/2024).

Kepala SDN 2 Bulusari, Salikhin, mengapresiasi program tersebut. Ia berterima kasih kepada Polres Pasuruan yang memilih sekolahnya.

"Anak-anak sangat senang dengan adanya makan gratis," ungkapnya.

(irb/hil)

KOMPAS.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa pihaknya siap mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis yang digulirkan oleh pemerintah.

Dikutip dari Antara, Senin (9/12/2024), BPOM menyiapkan 13 program unggulan untuk memastikan keberhasilan program tersebut dari hulu hingga hilir.

“Kita kurang lebih ada 13 item program yang akan kita jalankan, mulai dari food security, memastikan fasilitas rumah produksinya aman hingga dikonsumsi masyarakat,” ujar Taruna Ikrar.

Taruna menambahkan, BPOM telah melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian terkait, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Gizi Nasional (BGN), untuk mengawal suksesnya program ini.

Keterlibatan BPOM sangat penting, mengingat tugas pokok dan fungsi lembaga ini dalam memastikan keamanan pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.

“Intinya ada 13 item dengan anggaran sebesar Rp2,5 triliun yang sudah disetujui oleh Komisi IX DPR RI. Bahkan, Wakil Ketua Komisi IX DPR datang khusus ke BPOM untuk memberikan support tentang hal tersebut,” tambahnya.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah pemerintah untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang unggul pada 2045 mendatang, di mana Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi.

Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat dan produktif.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa sekitar 4,78 persen rumah tangga di Indonesia pada 2024 diprediksi masuk dalam kategori miskin menurut kelas pengeluaran, sehingga keberadaan program Makan Bergizi Gratis sangat diperlukan untuk mengurangi risiko bencana demografi.

“Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar memberikan makanan agar masuk ke dalam tubuh lalu dibuang menjadi kotoran, melainkan upaya masif pemerintah melalui BGN untuk terus menyiapkan menu bergizi seimbang sebagai investasi sumber daya manusia ke depan,” kata Dadan.

Program ini direncanakan akan dimulai pada 2 Januari 2025 dan akan berlangsung selama tiga bulan pada tahap awal.

Sebanyak 3 juta penerima manfaat diharapkan dapat menerima manfaat dari program ini, dengan anggaran sebesar Rp71 triliun yang dialokasikan dari APBN.

Koba, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mulai merealisasikan program makan bergizi gratis bagi kalangan pelajar itu secara efektif pada 2025.

"Program ini mulai kita laksanakan secara masif tahun depan, pada penghujung tahun ini kita lakukan uji coba dulu di SDN 1 Desa Namang," kata Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman di Koba, Senin.

Pemkab Bangka Tengah menggandeng berbagai pihak, termasuk swasta untuk menyukseskan program Nawa Cita yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan terhindar dari kejadian stunting.

"Kita sudah mendapat petunjuk teknis terkait pelaksanaan program strategis nasional ini, dan tentu saja ini selaras dengan tujuan daerah untuk menciptakan warga yang sehat secara jasmani dan rohani," ujarnya.

Pemkab Bangka Tengah meprioritaskan program pembangunan kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat pada 2025, selain peningkatan ekonomi kerakyatan.

Daerah itu mulai melakukan peluncuran program makan siang bergizi dan gratis di SDN 1 Namang, sebagai komitmen yang kuat dalam mewujudkannya.

"Peluncuran kita mulai di penghujung tahun, nanti realisasinya secara serentak dilaksanakan pada 2025, dan kita tentu saja meminta dukungan dari pihak DPRD," ujarnya.

Ketua DPRD Bangka Tengah Batianus mendukung penuh komitmen pihak eksekutif untuk memprioritaskan program makan bergizi untuk menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.

"Secara anggaran sudah disediakan, tinggal eksekusinya saja, dan tentu saja kami minta dukungan berbagai pihak agar program ini berjalan sesuai harapan," ujarnya.

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong penggunaan dana desa untuk ikut mendukung program Tiga Juta Rumah. Untuk mewujudkan hal ini, kepala desa (kades) akan diundang untuk berkoordinasi.

Menteri PKP, Maruarar Sirait berencana mengundang Asosiasi Kepala Desa untuk mendiskusikan rencana penggunaan dana desa untuk membangun rumah

"Terima kasih tadi ada yang menjelaskan, tolong siapkan undang Asosiasi Kepala Desa, paling tidak kita kasih desain rumah, mungkin bisa membantu dalam membangun rumah dan inilah fungsi fasilitator yang sangat penting," kata Maruarar di Jakarta, Senin (9/12/2024).

Pernyataan itu disampaikan Maruarat usai melangsungkan rapat antara Komite II DPD bersama Kementerian PKP. Dalam rapat itu, Anggota Komite II DPD, Bustami Zainudin yang diamini Wakil Ketua Komite II DPD, Angelius Wake Kako menyampaikan usulan pemanfaatan dana desa untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah.

Dalam rapat tersebut, Maruarar menekankan pentingnya berbagai inovasi di sektor perumahan untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah dalam penyediaan hunian layak bagi rakyat, terutama kaitannya dengan Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Tugas pemerintah dalam hal ini bagaimana membuat pembangunan rumah menjadi mudah dan murah terutama buat rakyat kecil. Sebuah kebijakan itu harus pro rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo," katanya.

(Rahmat Fiansyah)

Jakarta -

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito) meninjau pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis bagi para pelajar di SMK Negeri 1 Purwoasri, Selasa (17/9).

Pemberian tambahan makan bergizi gratis bagi anak sekolah ini merupakan program dari presiden terpilih Prabowo Subianto yang telah diujicobakan di berbagai daerah. Di Kabupaten Kediri pelaksanan uji coba dilakukan selama tiga hari hingga Kamis, mendatang.

"Ini bagian komitmen dari pemerintah Kabupaten Kediri, bahwa kami harus menjalankan program yang ada di pemerintah pusat," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Senin (9/12/2024).

Sebagai kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat, lanjut Mas Dhito, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjalankan program dari presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024.

Dalam kegiatan peninjauan itu, Mas Dhito yang datang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kediri mengecek langsung terkait menu yang disajikan.

Paket makanan itu berisi nasi beserta lauk nugget ayam, telur, buah, sayuran dan susu. Memastikan kualitas rasa dan keamanan dari menu yang dibagikan, Mas Dhito bersama Forkopimda ikut makan bersama dengan pelajar menggunakan menu yang sama.

Hal menarik pun terjadi saat Mas Dhito meminta tanggapan kepada para pelajar atas menu yang disajikan. Mereka justru meminta tambahan sambel.

"Rasanya enak tidak ada masalah, cuman kalau untuk anak SMK/SMA banyak yang request mas minta sambel. Cuman masih kita hitung baik buruknya takutnya kalau sambel nanti ada efek-efeknya," ungkapnya.

Selain di SMK Negeri 1 Purwoasri, pada hari yang sama ujicoba pelaksanaan program tambahan makan bergizi juga dilakukan di enam sekolah lain setingkat kelompok bermain (KB) dan Taman Kanak-Kanak (TK).Untuk berikutnya ujicoba dilakukan pada pelajar setingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selama tiga hari jumlah sasaran uji coba pemberian tambahan makanan bergizi sekitar 3.000 pelajar.

Dari pantauan yang dilakukan secara langsung bersama Forkopimda, diakui ada evaluasi terkait anggaran untuk satu porsi paket makanan bergizi yang dibagikan. Disebutkan, paket makanan bergizi itu idealnya satu porsi tidak lebih dari Rp 20 ribu.

Adapun dari pantauan di SMK Negeri 1 Purwoasri, paket makanan yang diberikan nilainya mencapai Rp22 ribu. Kelebihan anggaran itu pun terjadi karena pengaruh kemasan yang digunakan.

Selanjutnya, ketika program itu mulai efektif dijalankan, menurut Mas Dhito, akan dilakukan perubahan pada penggunaan tempat makanan tanpa mengubah kualitas gizi dari menu makanan yang diberikan.

"Jadi makanannya gizinya tetap sama hanya kemasan makanannya yang kita ganti supaya harganya masuk Rp20 ribu," pungkasnya.

(prf/ega)

Jakarta -

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito) meninjau pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis bagi para pelajar di SMK Negeri 1 Purwoasri, Selasa (17/9).

Pemberian tambahan makan bergizi gratis bagi anak sekolah ini merupakan program dari presiden terpilih Prabowo Subianto yang telah diujicobakan di berbagai daerah. Di Kabupaten Kediri pelaksanan uji coba dilakukan selama tiga hari hingga Kamis, mendatang.

"Ini bagian komitmen dari pemerintah Kabupaten Kediri, bahwa kami harus menjalankan program yang ada di pemerintah pusat," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Senin (9/12/2024).

Sebagai kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat, lanjut Mas Dhito, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjalankan program dari presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024.

Dalam kegiatan peninjauan itu, Mas Dhito yang datang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kediri mengecek langsung terkait menu yang disajikan.

Paket makanan itu berisi nasi beserta lauk nugget ayam, telur, buah, sayuran dan susu. Memastikan kualitas rasa dan keamanan dari menu yang dibagikan, Mas Dhito bersama Forkopimda ikut makan bersama dengan pelajar menggunakan menu yang sama.

Hal menarik pun terjadi saat Mas Dhito meminta tanggapan kepada para pelajar atas menu yang disajikan. Mereka justru meminta tambahan sambel.

"Rasanya enak tidak ada masalah, cuman kalau untuk anak SMK/SMA banyak yang request mas minta sambel. Cuman masih kita hitung baik buruknya takutnya kalau sambel nanti ada efek-efeknya," ungkapnya.

Selain di SMK Negeri 1 Purwoasri, pada hari yang sama ujicoba pelaksanaan program tambahan makan bergizi juga dilakukan di enam sekolah lain setingkat kelompok bermain (KB) dan Taman Kanak-Kanak (TK).Untuk berikutnya ujicoba dilakukan pada pelajar setingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selama tiga hari jumlah sasaran uji coba pemberian tambahan makanan bergizi sekitar 3.000 pelajar.

Dari pantauan yang dilakukan secara langsung bersama Forkopimda, diakui ada evaluasi terkait anggaran untuk satu porsi paket makanan bergizi yang dibagikan. Disebutkan, paket makanan bergizi itu idealnya satu porsi tidak lebih dari Rp 20 ribu.

Adapun dari pantauan di SMK Negeri 1 Purwoasri, paket makanan yang diberikan nilainya mencapai Rp22 ribu. Kelebihan anggaran itu pun terjadi karena pengaruh kemasan yang digunakan.

Selanjutnya, ketika program itu mulai efektif dijalankan, menurut Mas Dhito, akan dilakukan perubahan pada penggunaan tempat makanan tanpa mengubah kualitas gizi dari menu makanan yang diberikan.

"Jadi makanannya gizinya tetap sama hanya kemasan makanannya yang kita ganti supaya harganya masuk Rp20 ribu, " pungkasnya.

(akn/ega)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan pihaknya memiliki 13 program unggulan yang siap mengawal program Makan Bergizi Gratis dari hulu hingga hilir.

“Kita kurang lebih ada 13 item program yang akan kita jalankan, mulai dari food security, memastikan fasilitas rumah produksinya aman hingga dikonsumsi masyarakat,” kata Taruna Ikrar di Jakarta, Senin.

Dalam menyukseskan program pemerintah tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan berbagai kementerian yang terlibat seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Gizi Nasional.

Dalam program ini, BPOM memang selalu dilibatkan dari mulai hingga akhir pendistribusiannya. Hal tersebut dikarenakan merujuk dari tugas, pokok, dan fungsi BPOM yang dinilai penting dalam menjamin berbagai makanan yang disajikan ke masyarakat.

“Intinya ada 13 item dengan anggaran sebesar Rp2,5 triliun yang sudah disetujui oleh Komisi IX DPR RI. Bahkan, Wakil Ketua Komisi IX DPR datang khusus ke BPOM untuk memberikan support tentang hal tersebut,” ujar dia.

Program Makan Bergizi Gratis dimaksudkan untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang unggul pada 2045 mendatang. Di mana, Indonesia mendapatkan bonus demografi pada tahun tersebut.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut terdapat 4,78 persen anggota rumah tangga menurut kelas pengeluaran tahun 2024 masuk dalam kategori miskin, sehingga diperlukan program Makan Bergizi Gratis yang dapat mencegah bencana demografi.

Ia menegaskan program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar memberikan makanan agar masuk ke dalam tubuh lalu dibuang menjadi kotoran, melainkan upaya masif pemerintah melalui BGN untuk terus menyiapkan menu bergizi seimbang sebagai investasi sumber daya manusia ke depan.

Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia dijadwalkan bergulir mulai 2 Januari 2025. Pada tahap awal, program ini akan berlangsung selama 3 bulan dengan menyasar 3 juta penerima manfaat dan dialokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan pihaknya memiliki 13 program unggulan yang siap mengawal program Makan Bergizi Gratis dari hulu hingga hilir.

“Kita kurang lebih ada 13 item program yang akan kita jalankan, mulai dari food security, memastikan fasilitas rumah produksinya aman hingga dikonsumsi masyarakat,” kata Taruna Ikrar di Jakarta, Senin.

Dalam menyukseskan program pemerintah tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan berbagai kementerian yang terlibat seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Gizi Nasional.

Dalam program ini, BPOM memang selalu dilibatkan dari mulai hingga akhir pendistribusiannya. Hal tersebut dikarenakan merujuk dari tugas, pokok, dan fungsi BPOM yang dinilai penting dalam menjamin berbagai makanan yang disajikan ke masyarakat.

“Intinya ada 13 item dengan anggaran sebesar Rp2,5 triliun yang sudah disetujui oleh Komisi IX DPR RI. Bahkan, Wakil Ketua Komisi IX DPR datang khusus ke BPOM untuk memberikan support tentang hal tersebut,” ujar dia.

Program Makan Bergizi Gratis dimaksudkan untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang unggul pada 2045 mendatang. Di mana, Indonesia mendapatkan bonus demografi pada tahun tersebut.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut terdapat 4,78 persen anggota rumah tangga menurut kelas pengeluaran tahun 2024 masuk dalam kategori miskin, sehingga diperlukan program Makan Bergizi Gratis yang dapat mencegah bencana demografi.

Ia menegaskan program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar memberikan makanan agar masuk ke dalam tubuh lalu dibuang menjadi kotoran, melainkan upaya masif pemerintah melalui BGN untuk terus menyiapkan menu bergizi seimbang sebagai investasi sumber daya manusia ke depan.

Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia dijadwalkan bergulir mulai 2 Januari 2025. Pada tahap awal, program ini akan berlangsung selama 3 bulan dengan menyasar 3 juta penerima manfaat dan dialokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN.

Pewarta: Chairul Rohman
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024