Jakarta: Pemerintah melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) melakukan peninjauan uji coba makan bergizi gratis di Tanah Sareal, Kota Bogor hari ini, 9 Desember 2024. Pemantauan turut dilakukan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyiapkan makanan untuk 3.018 siswa.

“Kita sedang melakukan peninjauan akan kesiapan dari sebuah program yang merupakan program grande atau program unggulan Presiden Prabowo yaitu program makan bergizi gratis,” kata Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi di SPPG Tanah Sareal, Bogor, Senin, 9 Desember 2024.

Dedek menjelaskan, pemantauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program tersebut secara masif, pada 2 Januari 2025. Salah satu yang dipelototi adalah kesiapan implementasi gizi dari makanan yang dibuat untuk para siswa.

Menurut Dedek, Prabowo mau makanan yang dikirimkan kepada para siswa memenuhi tiga aspek. Pertama yakni memenuhi kandungan kalori minimal 600 sampai 700.

“(Lalu) sekian gram karbohidrat, sekian gram protein lalu ada zat besi dan juga iodium zat besi disini adalah zat ya, sebuah zat nutrisi untuk meningkatkan konsentrasi, itu yang pertama,” ucap Dedek.

Lalu, pemerintah juga memantau kehigienisan tempat memasak makanan untuk para siswa. Salah satunya yakni memastikan para pegawai menggunakan masker saat menyiapkan makanan.

“Pastikan diminta untuk pasang masker, lalu yang kedua menutupi rambut, dan juga mengganti alas kaki dengan yang sudah disediakan oleh unit pelayanan untuk memastikan tidak ada bakteri, tidak ada virus yang masuk ke dalam,” ujar Dedek.

Kehigienisan juga dipantau sampai proses pendistribusian. Makanan yang dikirim kepada siswa tidak boleh dibungkus sembarangan, sampai pengirimannya harus disemprot disinfektan.

Pantauan terakhir yakni soal penataan limbah. Pemerintah tidak mau program makan bergizi gratis ini menyebabkan masalah baru karena sampah yang tidak bisa dikelola dengan baik.

Menurut Dedek, sisa limbah makanan dibungkus oleh SPPG Tanah Sareal untuk dijadikan pupuk. Hasil pengolahan itu nantinya diserahkan kepada petani yang menyiapkan bahan baku makanan untuk dimasak.

“Limbah tersebut kemudian disatukan kembali setelah disatukan kemudian limbah tersebut diolah kembali untuk dijadikan pupuk untuk kemudian pupuk tersebut diberikan kepada petani penyedia bahan baku unit pelayanan ini gitu kurang lebih seperti itu,” terang Dedek.

Dedek mengatakan, bahwa uji coba ini belum menggunakan dana dari negara. Prabowo sudah menyediakan anggarannya sebelum menjabat sebagai Kepala Negara.

“Jadi program makan bergizi gratis ini dianggarkan di tahun 2025 sebesar Rp71 triliun sementara di tahun 2024 program makan bergizi gratis ini belum dianggarkan,” ucap Dedek.

Kepala Unit Pelayanan SPPG Tanah Sareal mengatakan, pihaknya menyiapkan 46 personel dapur untuk menyiapkan makan bergizi untuk siswa. Makanan yang disiapkan pihaknya untuk 15 sekolah yang ada di Tanah Sareal.

“15 sekolah. Itu dari sekolah apa saja? Dari 6 TK, 1 SD, 3 SMP, dan 5 SMA,” ucap Ayu.

Ayu memastikan makanan yang dikirimkan dibuat dengan bahan-bahan segar. Tiap harinya, menu diganti agar para siswa tidak bosan.

“Kalau menu sendiri kami setiap hari berbeda-beda, bervariasi. Jadi untuk hari ini sendiri kita menunya kan ayam goreng sama sayur, brokoli, jagung, terus kami juga pernah memberi ayam filet teriyaki dengan sayurnya, sayur buncis, wortel, jadi setiap hari menu itu pasti berganti,” kata Ayu.

Ayu juga menyebut pihaknya mengirimkan makanan dalam dua gelombang. Waktunya, mengikut jam istirahat para siswa.

“Mobil 1 itu di gelombang pertama diantar di jam 7 sampai setengah 8, mobil 2 itu jam 8. Lalu untuk gelombang kedua mobil 1 itu jam 10, mobil 2 itu jam 11,” kata Ayu. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

(CDE)

Jakarta: Cianjur merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat. Daerah ini dikenal memiliki banyak tempat wisata yang dapat dikunjungi saat liburan, terutama wisata alam pegunungannya.

Bagi yang ingin memiliki rumah dengan udara yang masih sejuk, kamu bisa mencari rumah di Cianjur. Kota ini juga memiliki pilihan rumah dengan tipe dan harga yang bervariasi.

Untuk rumah paling murah, atau tipe subsidi di Cianjur dibanderol mulai dari harga Rp79 jutaan. Berikut beberapa rekomendasi rumah murah di Cianjur yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah murah di Cianjur

Perumahan subsidi di Cianjur. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Parahyangan Residence

Perumahan subsidi ini terletak di Gekbrong, Gekbrong, Kab. Cianjur, Jawa Barat dibangun oleh Andika Parahyangan Pratama. Perumahan ini memiliki 300 unit tipe subsidi seharga Rp150 juta.
Rumah ini memiliki luas bangunan 28 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan dan genteng beton, dinding plester aci dan doble dinding, lantai keramik putih 40x40, serta pondasi batu kali.

2. Bumi Marhamah 2

Perumahan ini terletak di Sindangasih, Karangtengah, Kab. Cianjur, Jawa Barat dibangun oleh Bintang Ciremai Abadi. Perumahan ini memiliki 118 unit tipe subsidi seharga Rp150,5 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 33 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap baja ringan, dinding plester dan bata pres, lantai keramik polos, serta pondasi batu kali.

3. Sindangasih Regency

Perumahan ini terletak di Sindangasih, Karangtengah, Kab. Cianjur, Jawa Barat dibangun oleh Bintang Ciremai Abadi. Perumahan ini memiliki 337 unit tipe subsidi seharga Rp150,5 juta.

Tipe Sindangasih I ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap beton dan konstruksi baja ringan, dinding plester dan aci (bata press), lantai keramik polos, dan pondasi batu kali.

4. Perumnas Pondok Indah Cianjur

Perumahan ini terletak di Sukasari, Cilaku, Kab. Cianjur, Jawa Barat dibangun oleh Pembangunan Perumahan Nasional. Perumahan ini memiliki 79 unit tipe subsidi dengan harga Rp79,9 juta hingga Rp123 juta.

Terdapat tujuh tipe subsidi, salah satunya tipe 27/72 gagak ini memiliki luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap spandex, dinding batako, lantai keramik, serta pondasi batu kali menerus.

5. Cigalumpit Regency

Perumahan subsidi ini terletak di Hegarmanah, Karangtengah, Kab. Cianjur, Jawa Barat dibangun oleh Bintang Ciremai Abadi. Perumahan ini memiliki 162 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Tipe rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan, dinding plester dan aci, lantai keramik polos, dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Komunikasi Kepresidenan meninjau pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis di Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (9/12/2024) pagi.

Peninjauan diawali dengan mengecek proses produksi makan bergizi gratis yang disiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Bogor.

Pantauan Kompas.com di lokasi, ada sekitar 51 pekerja yang menyiapkan program makan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini.

Di dalamnya, terdapat ruangan-ruangan yang disediakan untuk fungsinya masing-masing, mulai dari ruang pendingin, gudang bahan kering, tempat mencuci, tempat untuk menaruh bahan baku, tempat distribusi, hingga tempat untuk pemorsian.

Para pekerja tampak sedang menyiapkan makanan yang akan diberikan kepada murid PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA.

Menu yang disiapkan untuk pagi ini adalah nasi putih, ayam ungkep goreng, cah brokoli dan jagung, pisang, dan susu.

Program makan bergizi gratis kini disediakan di dalam wadah stainless steel. Makanan disalurkan dengan menggunakan dua mobil yang mampu menampung ribuan porsi.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sareal Ayu Pertiwi mengatakan, mereka melayani 3.018 porsi setiap harinya.

Ayu menyebut, menu yang disiapkan setiap harinya pasti bervariasi.

"Untuk hari ini sendiri kita menunya kan ayam goreng sama sayur, brokoli, jagung. Terus kami juga pernah memberi ayam fillet teriyaki dengan sayurnya, sayur buncis, wortel. Jadi setiap hari menu itu pasti berganti," ujar Ayu.

Ayu mengatakan, timnya sudah mulai bekerja sejak pukul 19.00 WIB kemarin malam.

Dia menyebut, tim persiapan memang harus memulai lebih dulu untuk mempersiapkan sayuran hingga berbagai bumbu.

Selanjutnya, giliran tim pengolahan yang bekerja, di mana mereka mulai bekerja sekitar pukul 01.00 WIB dini hari.

Lalu, pukul 04.00 WIB subuh, tim pemorsian datang untuk melakukan pemorsian makanan yang sudah diolah oleh tim pengolahan.

"Kemudian setelah itu di-packing, lalu didistribusikan oleh tim distribusi yang dimulai untuk distribusi sendiri. Kami kan ada 2 mobil. Dan setiap mobil itu punya 2 gelombang. Mobil 1 itu di gelombang pertama diantar di jam 7 sampai setengah 8, mobil 2 itu jam 8. Lalu untuk gelombang kedua mobil 1 itu jam 10, mobil 2 itu jam 11," ucapnya.

"Kenapa? Karena kami menyesuaikan dengan jam istirahat dari anak-anak yang ada. Karena kan kalau di pagi itu kami ngirim untuk sekolahan TK dan SD, karena mereka kan pulang lebih awal dan istirahat lebih awal. Kalau yang siang itu untuk SMP dan SMA, karena mereka juga istirahatnya lebih siang, jadi kami ngirimnya di siang hari itu," kata Ayu.

Sementara itu, Ayu mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi oleh unit pelayanan di Tanah Sareal ini.

Menurutnya, timnya didominasi oleh pekerja yang masih muda dan fresh graduate, sehingga mereka belum berpengalaman dalam menyajikan makanan.

Dia mengakui tidak semua orang yang bekerja di unit pelayanan tersebut bisa memasak.

Selain itu, Ayu menyebut dirinya juga masih belum sempurna dalam memanajemen jumlah bahan makanan untuk setiap harinya, sehingga terkadang bahannya kekurangan atau kelebihan.

"Jadi mereka masih saling belajar satu sama lain. Jadi masih saling melengkapi. Terus kayak tim persiapan juga itu enggak semuanya juga bisa motong-motong sayuran dengan cepat, dengan tepat. Nah itu masih proses juga pasti. Kadang suka ada yang lecet lah kena pisau. Kendalanya sih lebih ke teknis," kata Ayu.

Ayu turut menyebut program makan bergizi gratis memang terlihat sepele.

Namun, dia mengingatkan bahwa di balik proses penyediaan makanan itu, ada banyak orang yang bekerja dari malam hari.

"Jadi kayak anak SMA itu misalnya ngeliat makanan, 'ih kok makanan kayak gini'. Tapi sebenarnya itu tuh ada proses kayak kita tuh sudah bekerja dari pagi, maksudnya dari tim persiapan juga udah ada pengorbanan lah dari waktunya untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Komunikasi Kepresidenan meninjau pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis di Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (9/12/2024) pagi.

Peninjauan diawali dengan mengecek proses produksi makan bergizi gratis yang disiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Bogor.

Pantauan Kompas.com di lokasi, ada sekitar 51 pekerja yang menyiapkan program makan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini.

Di dalamnya, terdapat ruangan-ruangan yang disediakan untuk fungsinya masing-masing, mulai dari ruang pendingin, gudang bahan kering, tempat mencuci, tempat untuk menaruh bahan baku, tempat distribusi, hingga tempat untuk pemorsian.

Para pekerja tampak sedang menyiapkan makanan yang akan diberikan kepada murid PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA.

Menu yang disiapkan untuk pagi ini adalah nasi putih, ayam ungkep goreng, cah brokoli dan jagung, pisang, dan susu.

Program makan bergizi gratis kini disediakan di dalam wadah stainless steel. Makanan disalurkan dengan menggunakan dua mobil yang mampu menampung ribuan porsi.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sareal Ayu Pertiwi mengatakan, mereka melayani 3.018 porsi setiap harinya.

Ayu menyebut, menu yang disiapkan setiap harinya pasti bervariasi.

"Untuk hari ini sendiri kita menunya kan ayam goreng sama sayur, brokoli, jagung. Terus kami juga pernah memberi ayam fillet teriyaki dengan sayurnya, sayur buncis, wortel. Jadi setiap hari menu itu pasti berganti," ujar Ayu.

Ayu mengatakan, timnya sudah mulai bekerja sejak pukul 19.00 WIB kemarin malam.

Dia menyebut, tim persiapan memang harus memulai lebih dulu untuk mempersiapkan sayuran hingga berbagai bumbu.

Selanjutnya, giliran tim pengolahan yang bekerja, di mana mereka mulai bekerja sekitar pukul 01.00 WIB dini hari.

Lalu, pukul 04.00 WIB subuh, tim pemorsian datang untuk melakukan pemorsian makanan yang sudah diolah oleh tim pengolahan.

"Kemudian setelah itu di-packing, lalu didistribusikan oleh tim distribusi yang dimulai untuk distribusi sendiri. Kami kan ada 2 mobil. Dan setiap mobil itu punya 2 gelombang. Mobil 1 itu di gelombang pertama diantar di jam 7 sampai setengah 8, mobil 2 itu jam 8. Lalu untuk gelombang kedua mobil 1 itu jam 10, mobil 2 itu jam 11," ucapnya.

"Kenapa? Karena kami menyesuaikan dengan jam istirahat dari anak-anak yang ada. Karena kan kalau di pagi itu kami ngirim untuk sekolahan TK dan SD, karena mereka kan pulang lebih awal dan istirahat lebih awal. Kalau yang siang itu untuk SMP dan SMA, karena mereka juga istirahatnya lebih siang, jadi kami ngirimnya di siang hari itu," kata Ayu.

Sementara itu, Ayu mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi oleh unit pelayanan di Tanah Sareal ini.

Menurutnya, timnya didominasi oleh pekerja yang masih muda dan fresh graduate, sehingga mereka belum berpengalaman dalam menyajikan makanan.

Dia mengakui tidak semua orang yang bekerja di unit pelayanan tersebut bisa memasak.

Selain itu, Ayu menyebut dirinya juga masih belum sempurna dalam memanajemen jumlah bahan makanan untuk setiap harinya, sehingga terkadang bahannya kekurangan atau kelebihan.

"Jadi mereka masih saling belajar satu sama lain. Jadi masih saling melengkapi. Terus kayak tim persiapan juga itu enggak semuanya juga bisa motong-motong sayuran dengan cepat, dengan tepat. Nah itu masih proses juga pasti. Kadang suka ada yang lecet lah kena pisau. Kendalanya sih lebih ke teknis," kata Ayu.

Ayu turut menyebut program makan bergizi gratis memang terlihat sepele.

Namun, dia mengingatkan bahwa di balik proses penyediaan makanan itu, ada banyak orang yang bekerja dari malam hari.

"Jadi kayak anak SMA itu misalnya ngeliat makanan, 'ih kok makanan kayak gini'. Tapi sebenarnya itu tuh ada proses kayak kita tuh sudah bekerja dari pagi, maksudnya dari tim persiapan juga udah ada pengorbanan lah dari waktunya untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Komunikasi Kepresidenan meninjau pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis di Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (9/12/2024) pagi.

Peninjauan diawali dengan mengecek proses produksi makan bergizi gratis yang disiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Bogor.

Pantauan Kompas.com di lokasi, ada sekitar 51 pekerja yang menyiapkan program makan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini.

Di dalamnya, terdapat ruangan-ruangan yang disediakan untuk fungsinya masing-masing, mulai dari ruang pendingin, gudang bahan kering, tempat mencuci, tempat untuk menaruh bahan baku, tempat distribusi, hingga tempat untuk pemorsian.

Para pekerja tampak sedang menyiapkan makanan yang akan diberikan kepada murid PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA.

Menu yang disiapkan untuk pagi ini adalah nasi putih, ayam ungkep goreng, cah brokoli dan jagung, pisang, dan susu.

Program makan bergizi gratis kini disediakan di dalam wadah stainless steel. Makanan disalurkan dengan menggunakan dua mobil yang mampu menampung ribuan porsi.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sareal Ayu Pertiwi mengatakan, mereka melayani 3.018 porsi setiap harinya.

Ayu menyebut, menu yang disiapkan setiap harinya pasti bervariasi.

"Untuk hari ini sendiri kita menunya kan ayam goreng sama sayur, brokoli, jagung. Terus kami juga pernah memberi ayam fillet teriyaki dengan sayurnya, sayur buncis, wortel. Jadi setiap hari menu itu pasti berganti," ujar Ayu.

Ayu mengatakan, timnya sudah mulai bekerja sejak pukul 19.00 WIB kemarin malam.

Dia menyebut, tim persiapan memang harus memulai lebih dulu untuk mempersiapkan sayuran hingga berbagai bumbu.

Selanjutnya, giliran tim pengolahan yang bekerja, di mana mereka mulai bekerja sekitar pukul 01.00 WIB dini hari.

Lalu, pukul 04.00 WIB subuh, tim pemorsian datang untuk melakukan pemorsian makanan yang sudah diolah oleh tim pengolahan.

"Kemudian setelah itu di-packing, lalu didistribusikan oleh tim distribusi yang dimulai untuk distribusi sendiri. Kami kan ada 2 mobil. Dan setiap mobil itu punya 2 gelombang. Mobil 1 itu di gelombang pertama diantar di jam 7 sampai setengah 8, mobil 2 itu jam 8. Lalu untuk gelombang kedua mobil 1 itu jam 10, mobil 2 itu jam 11," ucapnya.

PELAKU industri real estat dan masyarakat menyambut gembira gebrakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memenuhi kebutuhan hunian.

Sebagaimana diketahui, pembangunan hunian telah diamanatkan dalam UUD 1945 dan merupakan industri dengan efek berganda pada 185 sektor industri lainnya.

Pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KPKP), dan Kementerian Koordinator Infrastuktur dan Pembangunan Kewilayahan (KKBIPW) merupakan langkah yang dinanti.

Menjawab kebutuhan hunian di tengah kondisi-kondisi saat ini memang tidak mudah. Data menunjukkan; backlog rumah masih berada pada angka dua digit atau sebesar 10,7 juta rumah.

KPKP kemudian mengambil langkah untuk mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 48,4 triliun atau hampir 10 kali lipat dari anggaran sebelumnya.

Upaya ini tentu bagian dari strategi memenuhi target Program 3 Juta Rumah per tahun yang telah dicanangkan.

Target ini tentu saja bukan angka yang kecil, dan mudah dicapai. Sebagai perbandingan, tahun 2023 jumlah rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 223.000 unit, merupakan angka terbesar yang pernah dicapai oleh pemerintah sebelumnya.

Target ambisius memang penting untuk dicanangkan. Selain karena besarnya kebutuhan hunian yang tecermin pada data backlog, juga untuk menjaga kepercayaan dan dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Terutama dalam menarik dan menghimpun dana dari masyarakat seperti program BP Tapera dan kenaikan PPN.

Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai terobosan, bahkan paradigma baru agar target yang demikian besar dapat menjadi lebih realistis untuk dicapai.

Perubahan paradigma bentuk intervensi

Subsidi pembiayaan bukanlah satu-satunya bentuk intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

Banyak upaya yang dapat membantu masyarakat memiliki rumah antara lain meringkankan pajak dan bea-bea seputar transaksi serta pengadaan lahan oleh negara.

KPKP telah membuka pembicaraan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membahas kenaikan anggaran.

Namun, selain peningkatan anggaran, pajak dan bea seputar transaksi hunian adalah topik yang tidak boleh terlewatkan.

Komponen-komponen biaya seputar transaksi hunian mengambil persentase cukup besar antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan meningkat menjadi 12 persen mulai tahun 2025, Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 1 persen atau 2,5 persen, serta Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen.

Pemerintah telah memulai dengan ditekennya Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengenai pembebasan biaya retribusi BPHTB dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Adapun kriteria rumah MBR yang mendapatkan pembebasan retribusi tersebut masih mengacu pada peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 22/Kpts/M/2023.

Intervensi lain yang mendesak untuk dipertimbangkan dan dipersiapkan adalah penyediaan lahan oleh negara.

Selama ini, negara tidak mengambil peranan dalam proses pengadaan dan produksi hunian melalui mekanisme seperti FLPP dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Penyediaan lahan, konstruksi bangunan, serta sarana dan prasarana kawasan hunian sepenuhnya menjadi beban pengembang yang pada akhirnya akan dibebankan ke dalam harga jual konsumen.

Mekanisme FLPP hanya mensyaratkan batasan harga. Oleh karena itu, inisiatif Kementerian PKP untuk menyediakan lahan dapat memembantu akselerasi penyediaan hunian.

Payung hukum yang menjamin hak-hak penghuni yang selama ini menjadi ganjalan juga telah disiapkan pada masa pemerintahan sebelumnya yaitu Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung yang telah diturunkan hingga Keputusan Menteri (Kepmen PUPR No 17 tahun 2021).

Keberadaan SKBG telah didesain untuk mendorong pola hunian vertikal di atas lahan-lahan milik negara, sehingga kementerian saat ini hanya perlu mengakselerasi dan memaksimalkannya untuk penyediaan hunian bagi masyarakat.

Perluasan sasaran penerima bantuan

Besaran bantuan melalui skema FLPP saat ini hampir setara dengan nilai rumahnya sendiri. Sebagai contoh, pada tahun 2023 realisasi bantuan FLPP sebesar Rp 26,3 triliun dinikmati oleh 229.000 konsumen.

Angka ini ekuivalen dengan Rp 115 juta nilai manfaat per transaksi, di mana harga unit rumahnya sendiri dipatok maksimal sebesar Rp 185 juta (untuk Jabodetabek).

Dari sini bisa kita lihat betapa nilai manfaat per hunian menjadi sangat besar dibanding harga rumahnya itu sendiri.

Target pemerintah untuk membantu 3 juta rumah akan membutuhkan dana 15 kali lipat dari Rp 26,3 triliun jika hanya mengandalkan skema yang sama.

Salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah adalah memperbesar sasaran penerima manfaat bantuan dengan memperkecil nilai bantuan per penerima.

Penerima bantuan dapat diperluas dari bracket penghasilan, yang saat ini terbatas pada masyarakat berpenghasilan maksimal Rp 8 juta (penghasilan gabungan suami istri).

Kelas menengah dengan penghasilan di atas jumlah ini juga perlu dibantu dengan mempertimbangkan setidaknya dua alasan.

Pertama, dengan tingkat penghasilan mereka, nilai bantuan bisa lebih kecil karena mereka sendiri memiliki daya beli yang lebih besar sehingga tidak akan sepenuhnya bergantung pada subsidi.

Kedua, perluasan rentang penerima manfaat menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan dukungan untuk rencana pelaksanaan simpanan wajib BP Tapera yang telah menjadi amanat undang-undang dan peraturan pemerintah.

Sedikit bantuan bagi kelas menengah dapat menghasilkan efek perubahan yang lebih besar.

Perubahan paradigma skema kepemilikan

Tercapainya target 3 juta rumah tidak akan terwujud tanpa akses pembiayaan, di mana pekerjaan tetap dan kolektabilitas menjadi salah satu pertimbangan utama dalam meloloskan pengajuan KPR.

Karena itu, banyaknya masyarakat yang memiliki penghasilan dari bidang informal, serta masyarakat yang terlilit oleh pinjol akan menjadi tantangan pemerintah.

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2024 menunjukkan, dari 142,18 juta orang yang bekerja, sebanyak 59,17 persen penduduk yang bekerja di kegiatan informal (84,13 juta orang).

Sementara data Pefindo mengindikasikan lebih dari 14 juta warga Indonesia terlilit pinjol dengan Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet mencapai 5 persen dan hampir dari setengahnya ada pada rentang usia 21-30 tahun.

Data-data ini menjadi alarm besarnya jumlah calon nasabah yang berisiko tidak bisa mendapat akses pendanaan untuk memenuhi kebutuhan hunian.

Masalah ini seperti fenomena gunung es yang sangat besar dan untuk menanggulanginya diperlukan perubahan paradigma mengenai skema kepemilikan, pembiayaan, dan penilaian kemampuan nasabah untuk membayar.

Salah satu perubahan paradigma tersebut hadir dalam skema sewa jadi milik atau Rent-to-own (RTO) yang dirancang sebagai jembatan pra-Kredit Pemilikan Rumah (KPR) konvensional.

Cara kerjanya, masa Pra-KPR dilihat sebagai rekam jejak kemampuan membayar sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan pemberian fasilitas pembiayaan konvensional pada masa depan seperti KPR.

Selama masa pra-KPR ini, nasabah setiap bulannnya dikenai biaya sewa dan sebagian nilai kepemilikan, yang nantinya akan mengurangi nilai plafon pinjaman.

Kedisiplinan membayar biaya bulanan inilah yang dapat dijadikan pertimbangan, sehingga nasabah dapat “lulus” ke pembiayaan konvensional.

Skema ini juga menghindari bank dari risiko pada awal-awal masa tenor yang dianggap sebagai masa kritis.

Karena pada masa pra-KPR ini status kepemilikan belum beralih kepada nasabah, proses pengalihan ke nasabah berikutnya jika diperlukan, dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Paradigma baru yang ditawarkan skema RTO merupakan kesempatan bagi nasabah untuk memperbaiki kolektabilitas dan kondisi keuangan selama masa pra-KPR.

Setelah mengikuti skema sewa jadi milik ini, nasabah diharapkan menjadi layak untuk mendapat fasilitas pembiayaan konvensional seperti KPR.

Kemudahan yang ditawarkan oleh skema RTO, memungkinkan nasabah yang belum memenuhi persyaratan KPR untuk dapat menghuni rumah idamanannya, menghindari kenaikan harga, dan memberi motivasi untuk kehidupan yang lebih baik baik.

Inovasi dan kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan untuk memenuhi target pemenuhan 3 juta rumah per tahun.

Jakarta - Membeli rumah murah adalah idaman banyak orang. Kalau kamu lagi mencari rumah yang terjangkau, coba cek di Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Kamu bisa mendapat rumah di atas lahan seluas 60 m2 dengan harga serba di bawah Rp 200 juta.

Melansir dari situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR dan BP Tapera, Minggu (8/12/2024), berikut ini daftar rumahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto membutuhkan kolaborasi dan kontribusi dari pengembang.

Adapun, program 3 juta unit rumah setiap tahunnya ini terdiri dari 1 juta unit di perkotaan dan 2 juta unit di perdesaan maupun pesisir.

Saat ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah membuat peta jalan untuk mencapai program 3 juta rumah per tahun.

Sejumlah upaya yang akan digunakan dalam mendukung program 3 juta rumah, antara lain dengan kolaborasi antar stakeholder perumahan, program pengadaan rumah gratis dengan skema corporate social responsibility (CSR), dan perumahan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Kemudian, dengan memanfaatkan lahan dan bangunan milik BUMN, serta rumah susun yang idle.

Ulasan tentang program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Minggu (8/12/2024):

Mimpi Prabowo Bangun Giant Sea Wall Terganjal Keterbatasan Dana

Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menjaring investor dalam pembangunan dalam proyek jumbo tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

Berdasarkan hitungan Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan tanggul pantai sepanjang 1 kilometer membutuhkan biaya sekitar Rp1 triliun sehingga untuk pembangunan Tanggul Pantai mulai dari Provinsi Banten sampai Kota Surabaya, Jawa Timur diestimasikan akan membutuhkan biaya mencapai Rp600 triliun.

Biaya pembangunan Tanggul Pantai itu juga belum mencakup penyediaan air bersih, sanitasi dan lainnya dimana jika diestimasikan total bisa mencapai Rp800 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan bahwa presiden telah bertemu delegasi bisnis Japan Indonesia Association (Japinda) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

Dalam pertemuan dibahas berbagai hal, termasuk mengenai rencana skema kerja sama yang berpotensi dijalankan keduanya, baik itu skema pemerintah ke pemerintah (G2G) atau secara bisnis ke bisnis (B2B). Menurutnya, segala kemungkinan masih terbuka untuk terjadi antara kedua belah pihak.

Kolaborasi dan Komitmen Pengembang Kunci Realisasi Program 3 Juta Rumah

Dalam pembangunan rumah 3 juta unit per tahun, Kementerian PKP berusaha mendapatkan lahan secara gratis dan murah.

Selain itu, salah satu dukungan kebijakan dalam program 3 juta rumah yakni telah ditandatangani surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri untuk pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kenapa rumah MBR, karena kita harus mulai dari segmen konsumen paling bawah dalam industri properti yakni MBR. Jadi BPHTB sebesar 5 persen kita gratiskan. Presiden Prabowo meminta kita memikirkan MBR, sehingga biaya sekitar Rp7 juta sampai Rp9 juta dapat mereka gunakan untuk keperluan hidup lainnya,” kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait.

Dia menilai kolaborasi dan kontribusi pengembang dalam program 3 juta rumah sangat dibutuhkan di tengah keterbatasan anggaran. Tahun depan, anggaran Kementerian PKP hanya Rp5,2 triliun sehingga tidak mencukupi pembangunan 3 juta unit rumah tanpa dukungan dan kerja sama dari pelaku usaha swasta.

Bank Ramai-ramai Lakukan Penjenamaan Baru

Sejumlah bank melakukan penjenamaan baru sejalan dengan strategi bisnis di industri perbankan yang mencakup perubahan merek, nama, hingga logo perusahaan.

Terbaru, PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN) yang sebelumnya dikenal sebagai Bank BTPN, resmi mengadopsi nama baru, SMBC Indonesia, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Agustus 2024.

Direktur Utama SMBC Indonesia Henoch Munandar menjelaskan perubahan nama ini dilakukan demi mengintegrasikan keunggulan lokal Bank BTPN dengan reputasi global Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), sebagai kelompok keuangan terbesar di Jepang.

“Kami memiliki visi jangka panjang untuk terus menyediakan layanan yang solutif, layanan finansial yang solutif bagi konsumen di Indonesia,” ujarnya di Jakarta, dikutip pada Kamis (5/12/2024).

Ke depan, dengan penjenamaan baru atau rebranding ini, menurutnya, SMBC Indonesia terus berupaya melayani seluruh segmen pasar dengan pendekatan perbankan universal. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk mengembangkan bisnis secara seimbang di semua segmen, mulai dari ritel hingga korporasi.

Memangkas Biaya dan Latensi Multi-Cloud

Pasar komputasi awal (cloud computing) di kawasan Asia Pasifik dan Jepang (APJ) terus bertumbuh seiring dengan transformasi digital, berkembangnya titik interaksi mayantara, serta tren kecerdasan buatan (artificial intelligent).

Pertumbuhan pasar komputasi awan ini seiring dengan meluasnya transformasi digital, yakni penggunaan teknologi untuk mentransformasikan proses analog menjadi digital semakin intens di semua organisasi, baik yang privat, maupun publik.

Transformasi digital merupakan proses berkelanjutan, dan organisasi terus beradaptasi dengan lanskap digital yang terus berubah. Indonesia, seperti diakui World Digital Competitiveness Ranking (WDCR), mengalami percepatan transformasi digital sejak 5 tahun terakhir.

Hal ini ditunjukkan oleh peringkat daya saing digital Indonesia yang meningkat. Bila pada 2022 di level 51, pada 2023 meningkat signifikan ke posisi 45. Bahkan, daya saing digital Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya.

Utak-atik Defisit BPJS Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN menghadapi risiko beban jaminan kesehatan yang lebih tinggi dari penerimaannya sehingga defisit terjadi. Kenaikan tarif pun menjadi salah satu opsi solusi yang tak terpisahkan tetapi belum menjadi ketetapan untuk mengantisipasi defisit BPJS Kesehatan.

Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rizzky Anugerah menjelaskan rasio beban jaminan kesehatan terhadap penerimaan iuran JKN sampai Oktober 2024 telah mencapai 109,62%, yang berarti beban yang dibayarkan lebih tinggi dari iuran yang didapat.

BPJS Kesehatan mencatat penerimaan iuran sebesar Rp133,45 triliun, sedangkan beban jaminan kesehatan sebesar Rp146,28 triliun. Dengan kondisi ini, dia menyebut bahwa kenaikan tarif 10% pun tak mampu menutup defisit.

Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto mencatat sebanyak 9,9 juta rumah tangga disebut belum memiliki rumah.

Adapun, Satgas Perumahan Prabowo Subianto menjelaskan bahwa Pulau Jawa menjadi wilayah dengan ketimpangan pemilikan rumah paling besar dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya.

“Backlog ini paling tinggi di Pulau Jawa, diikuti oleh Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua,” jelas Satgas Perumahan dalam Buku Putih, dikutip Minggu (8/12/2024).

Sementara itu, backlogkepemilikan rumah didominasi oleh segmentasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR dengan total mencapai 5,67 juta rumah tangga. Sedangkan sisanya yakni sekitar 2,59 juta merupakan masyarakat miskin.

Tak hanya masalah backlog, Satgas Perumahan juga mencatat terdapat 26,9 juta rumah tangga yang tinggal di rumah tak layak huni. Untuk itu, sektor perumahan menjadi salah satu program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subiano.

“Setiap tahun, terdapat kekurangan suplai rumah sebesar 600.000 unit rumah, namun ketersediaan hunian per tahun hanya mencapai 400.000 unit, sehingga menyebabkan adanya kebutuhan hunian yang semakin besar,” tulis Tim Satuan Tugas Perumahan yang diketuai Oleh Hasim S. Djojohadikusumo.

Untuk itu, penyelesaian masalah suplai pada sektor perumahan perlu segera mendapat perhatian. Tantangan seperti regulasi yang rumit hingga ketersediaan lahan yang terbatas perlu segera diselesaikan pemerintah.

Lebih lanjut, Satgas mengimbau agar pemerintah dapat melakukan penyederhanaan prosedur perizinan melalui sistem satu pintu dan insentif bagi pengembang rumah bersubsidi untuk mempercepat pembangunan rumah yang layak dan terjangkau.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus konsisten menjalankan peran sebagai mitra strategis pemerintah lewat dukungan Program Makan Bergizi Gratis lewat penyaluran kredit ke sektor-sektor yang menjadi pendukung utama ekosistem pangan.

Langkah ini mencerminkan komitmen Bank Mandiri sebagai perusahaan BUMN dalam mendukung ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong pertumbuhan berkelanjutan di berbagai sektor.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, menegaskan Bank Mandiri berperan aktif sebagai agen perubahan dengan menyediakan solusi perbankan yang komprehensif dan terintegrasi. “Dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis, Bank Mandiri tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga menghadirkan solusi inovatif bagi seluruh pelaku usaha di sepanjang rantai pasok pangan, mulai dari hulu hingga hilir,” ujar Darmawan dalam keterangan resminya, Jumat (6/12).

Terbukti, hingga September 2024, Bank Mandiri mencatat pertumbuhan signifikan dalam penyaluran kredit ke sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 14% secara tahunan (year on year/yoy), dengan total mencapai Rp 128,6 triliun. Sementara itu, pembiayaan ke industri pengolahan pangan juga mengalami peningkatan 16,7% yoy mencapai Rp 63,8 triliun.

Selain menyalurkan pembiayaan, Bank Mandiri juga memberikan kemudahan akses bagi pelaku usaha melalui inovasi digital dan jaringan layanan yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Lewat kehadiran lebih dari 100 ribu Mandiri Agen, pelaku usaha kecil hingga menengah yang terlibat dalam ekosistem pangan kini dapat mengakses layanan perbankan dengan lebih mudah.

Di samping itu, Bank Mandiri juga menunjukkan kepeduliannya terhadap peningkatan kapasitas petani melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Salah satu inisiatif unggulan adalah pembangunan Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) di Kabupaten Jembrana, Bali, dengan kapasitas produksi sebesar 24 ton beras per hari.

Fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan petani lokal, sekaligus menciptakan rantai nilai yang lebih kompetitif. Sebelumnya, Bank Mandiri telah membangun SPBT serupa di Kabupaten Kebumen dan Pamarican, Kabupaten Ciamis, yang memberikan dampak positif signifikan kepada para petani.

“Pembangunan SPBT ini adalah wujud nyata dari upaya Bank Mandiri untuk memastikan para petani memiliki daya saing yang lebih tinggi. Langkah ini selaras dengan komitmen kami untuk ikut memberdayakan masyarakat dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan,” terang Darmawan.

Di sisi lain, Bank Mandiri terus menunjukkan komitmennya terhadap kesehatan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial (TJSL) perusahaan. Sepanjang tahun 2024, lebih dari 1,1 juta paket sosial telah disalurkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara lebih dari 700 Posyandu didukung guna memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak. Tak hanya itu, ribuan paket nutrisi juga dibagikan untuk membantu mencegah stunting dan meningkatkan gizi keluarga di berbagai daerah.

Selain itu, Bank Mandiri juga memperkuat komitmennya dalam mendukung perbaikan gizi masyarakat melalui kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Melalui langkah-langkah strategis ini, Bank Mandiri terus memperkuat perannya sebagai agen pembangunan, khususnya dalam menciptakan ekosistem pangan berbasis ekonomi kerakyatan yang berdaya tahan dan berkelanjutan.

“Kesejahteraan masyarakat adalah kunci dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Komitmen ini menjadi bagian dari tanggung jawab kami sebagai BUMN serta wujud kepedulian terhadap masa depan Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.

KOMPAS.com - Bank Mandiri terus konsisten menjalankan peran sebagai mitra strategis pemerintah melalui dukungan Program Makan Bergizi Gratis. Peran ini ditunjukkan lewat penyaluran kredit ke sektor-sektor yang menjadi pendukung utama ekosistem pangan.

Langkah tersebut mencerminkan komitmen Bank Mandiri sebagai salah satu badan usaha milik negara (BUMN) dalam mendukung ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong pertumbuhan berkelanjutan di berbagai sektor.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menegaskan bahwa Bank Mandiri berperan aktif sebagai agen perubahan dengan menyediakan solusi perbankan yang komprehensif dan terintegrasi.

"Dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis, Bank Mandiri tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga menghadirkan solusi inovatif bagi seluruh pelaku usaha di sepanjang rantai pasok pangan, mulai dari hulu hingga hilir," ujar Darmawan dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (8/12/2024).

Hingga September 2024, Bank Mandiri mencatat pertumbuhan signifikan dalam penyaluran kredit ke sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 14 persen secara tahunan (year on year/yoy), dengan total mencapai Rp 128,6 triliun.

Sementara itu, pembiayaan ke industri pengolahan pangan juga mengalami peningkatan 16,7 persen yoy mencapai Rp 63,8 triliun.

Selain menyalurkan pembiayaan, Bank Mandiri juga memberikan kemudahan akses bagi pelaku usaha melalui inovasi digital dan jaringan layanan yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Lewat kehadiran lebih dari 100.000 Mandiri Agen, pelaku usaha kecil hingga menengah yang terlibat dalam ekosistem pangan kini dapat mengakses layanan perbankan dengan lebih mudah.

Tingkatkan kapasitas petani dan kesehatan masyarakat

Di samping itu, Bank Mandiri juga menunjukkan kepeduliannya terhadap peningkatan kapasitas petani melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

Salah satu inisiatif unggulan program TJSL itu adalah pembangunan Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) di Kabupaten Jembrana, Bali, dengan kapasitas produksi sebesar 24 ton beras per hari. Fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan petani lokal sekaligus menciptakan rantai nilai yang lebih kompetitif.

Darmawan menjelaskan, pembangunan SPBT merupakan wujud nyata dari upaya perusahaan untuk memastikan para petani memiliki daya saing yang lebih tinggi. Langkah ini selaras dengan komitmen perusahaan untuk ikut memberdayakan masyarakat dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan.

Di sisi lain, Bank Mandiri terus menunjukkan komitmennya terhadap kesehatan masyarakat melalui program TJSL perusahaan. Sepanjang 2024, lebih dari 1,1 juta paket sosial telah disalurkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bank Mandiri juga memberikan dukungan kepada lebih dari 700 Posyandu guna memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak. Tak hanya itu, ribuan paket nutrisi juga dibagikan untuk membantu mencegah stunting dan meningkatkan gizi keluarga di berbagai daerah.

Komitmen dalam mendukung perbaikan gizi masyarakat melalui kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional pun ditunjukkan Bank Madndiri. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Melalui langkah-langkah strategis ini, Bank Mandiri terus memperkuat perannya sebagai agen pembangunan, khususnya dalam menciptakan ekosistem pangan berbasis ekonomi kerakyatan yang berdaya tahan dan berkelanjutan.

"Kesejahteraan masyarakat adalah kunci dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Komitmen ini menjadi bagian dari tanggung jawab kami sebagai BUMN serta wujud kepedulian terhadap masa depan Indonesia yang lebih baik," ucap Darmawan.

Jakarta -

Elon Musk telah berencana membangun koloni di Planet Mars. Namun, rencana Elon Musk itu disebut-sebut bakal berakhir dengan bencana.

Mengutip dari detikINET, Minggu (8/12/2024) CEO SpaceX itu ingin membangun permukiman permanen di Mars yang akan dihuni satu juta orang pada tahun 2050, tujuannya untuk melanjutkan peradaban manusia jika kondisi di Bumi semakin memburuk. Saat ini SpaceX terus menguji coba roket Starship yang nantinya akan membawa manusia ke Planet Merah.

Menurut Kelly dan Zach Weinersmith, penulis buku 'A City in Mars: Can We Settle Space, Should We Settle Space, and Have We Really Thought This Through', Mars bukan planet yang tetap untuk dihuni manusia dalam jangka panjang.

"Tidak mungkin kita bisa menampung hingga satu juta orang di Mars tanpa terjadi sesuatu yang sangat buruk, baik dalam hal ternyata kita tidak bisa punya bayi di sana, serta ibu dan bayi meninggal atau terkena kanker," kata Kelly dalam wawancara dengan CNN, seperti dikutip dari Futurism, Senin (2/12/2024).

"Jika Anda ingin melakukan ini, itu harus dalam bentuk kerja keras untuk membangun yang perlahan dari generasi ke generasi hingga ke titik di mana kita bisa mandiri di Mars," sambungnya.

Kelly, seorang pakar biologi dan asisten profesor di Rice University di Houston, Amerika Serikat, mengatakan reproduksi mungkin akan menjadi tantangan paling besar di Mars karena paparan radiasi yang sangat tinggi.

Permukaan Mars juga memiliki gravitasi yang sangat rendah - hanya 38% dari gravitasi yang ada di permukaan Bumi - akan memiliki dampak signifikan terhadap kepadatan tulang manusia yang hidup lama di luar angkasa.

"Anda bisa bayangkan betapa sulitnya, misalnya, saat persalinan dimulai dan Anda harus berharap pinggul Anda cukup kuat untuk melakukannya," kata Kelly.

"Kami terkejut dengan banyaknya masalah yang kami pikir dapat kami tangani. Tapi ternyata kami hanya memiliki sedikit data yang relevan tentang bagaimana orang dewasa akan menghadapinya, apalagi tentang bagaimana memiliki bayi (di luar angkasa)," sambungnya.

Meski begitu, Kelly tetap menyambut positif upaya SpaceX dan NASA untuk mendaratkan manusia pertama di Mars. Menurutnya planet tetangga Bumi itu akan menjadi tempat yang cocok untuk melakukan banyak penelitian.

"Mungkin di kehidupan kita, kita akan melihat orang mendarat di Mars, melakukan eksplorasi dan pulang (ke Bumi), itu bisa saja terjadi, tapi saya rasa kita tidak akan punya bayi di Mars," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di detikINET.

(vmp/sud)