Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait soroti kualitas air untuk penyintas gempa Cianjur yang direlokasi ke hunian tetap (Huntap) di Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur.

Pasalnya air yang disedot dari tanah menggunakan pompa berwarna kuning, berbau, dan sesekali berbuih.

Maruarar mengatakan dalam kunjungannya ke Huntap di Desa Babakan Karet, dirinya berdialog langsung dengan warga dan mengecek kondisi air yang dikeluhkan warga.

Maruarar sempat mengeluarkan nada tinggi saat menanyakannya penyebab kondisi air dan solusi agar air bisa layak pada dinas terkait, kontraktor, hingga Dirjen Perumahan Kementerian PUPR.

Bahkan Kepala Dinas Perkim Cianjur Cepi sempat diminta Maruarar agar mengecek sendiri kondisi air di Huntap penyintas gempa yang direlokasi.

"Tadi sudah dicek, pa Pj Bupati Cianjur juga melihat langsung. Kita sepakat airnya itu memang kuning. Dan tadi saya tanyakan apakah mau untuk mengkonsumsi atau menggunakannya, tidak mau," kata dia saat ditemui usai kunjungan ke Huntap Babakankaret, Kamis (21/11/2024).

Dia menyebut pada akhirnya didapati solusi, dimana Kementerian PUPR dan Pemkab menyiapkan anggaran untuk penyediaan air bersih.

"Dari Kementerian akan menyiapkan anggaran, Pemkab Cianjur segera mengusulkan. Dari Pemkab juga tadi akan disepakati menyiapkan anggaran untuk penyediaan air bersih. Jadi sudah disiapkan solusi," kata dia.

Sementara itu, Nurul Aisyah (24), penghuni Huntap Babakankaret, mengatakan sejak awal pindah kondisi air di Huntap kurang bagus.

"Warnanya kuning dan berbau. Jadi hanya dipakai mandi, itupun kadang jadi bikin kulit merah dan gatal. Sumur bor juga dangkal, padahal ini bekas rawa harusnya lebih dalam sumurnya biar jernih," kata dia.

"Saya harap setelah pak menteri datang memang akan diperbaiki untuk urusan air. Supaya tidak harus selalu beli untuk air bersih," pungkasnya.

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK), menemui warga Kampung Bayam Madani. Dalam pertemuan ini, RK mendengarkan langsung persoalan yang dialami oleh warga Kampung Bayam, warga yang berasal dari kawasan dekat Jakarta International Stadium (JIS), Papanggo, Tanjung Priok.

Di sela-sela diskusi, RK mengaku sempat mendengar rumor berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh warga Kampung Bayam Madani. Dia mengaku mendapat rumor bahwa pertandingan FIFA internasional tidak bisa digelar jika arenanya berdekatan dengan permukiman warga.

Sebagaimana diketahui, hunian yang dijanjikan bagi warga Kampung Bayam Madani yakni Kampung Susun Bayam bersebelahan langsung dengan stadion Jakarta International Stadium (JIS) yang biasa dijadikan tempat pertandingan FIFA internasional.

"Saya pernah mendengar rumor, ini masih rumor ya, bahwa katanya kalau ada perumahan terlalu dekat stadion itu pertandingan FIFA internasional itu tidak bisa dilaksanakan, katanya. Ini masih katanya ya, saya dengarnya gitu, Bang, internasional, ini sih katanya. Saya akan cek dulu," ungkap RK saat berbincang dengan warga Kampung Bayam Madani di Hunian Sementara, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (21/11/2024).

Dia lantas menegaskan jika memang rumor ini benar adanya maka akan tetap disiapkan solusinya bagi warga Kampung Bayam Madani. Dia menyebut tidak akan membiarkan ada satu gelaran acara yang justru malah merugikan warganya.

"Sehingga kalaupun iya pun, ya tetap saya akan cari solusi. Itu semangat saya itu. Saya tidak akan membiarkan ibaratnya, demi satu event terus selamanya warga dirugikan, kan ibaratnya, ya mending enggak usah ada event internasional kalau warga berada di atas penderitaan warga yang jumlahnya tidak sedikit gitu ya," terang RK.

"Nah, jadi intinya, bapak-ibu, karena persoalan ini harus baik dan lancar yang bisa saya komitmen kan adalah, saya akan mengecek rumor itu, apakah benar atau tidak," imbuhnya.

Sebelumnya, RK turut menjanjikan persoalan hunian bagi warga Kampung Bayam Madani selesai pada 100 hari kerja jika terpilih sebagai gubernur Jakarta. RK menyebut penyelesaian berupa penyerahan kunci hunian bagi warga menjadi atensi.

"Saya komit 100 hari pertama mau jadi Gubernur, ini, masalah ini, harus beres secepatnya. Ini jadi atensi utama agar masuk (hunian). Jadi dirapatin, balik lagi ke sini, diobrolin, diomongin, pasti. Saya orangnya cari solusi," ungkap RK di kawasan hunian sementara Kampung Bayam Madani, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (21/11/2024).

RK menjelaskan sudah memahami persoalan yang dialami warga Kampung Bayam Madani. Dia mengatakan akar masalahnya berada pada gubernur yang mau atau tidak untuk memutuskan bahwa warga Kampung Bayam Madani berhak menghuni rumah susun yang telah dibangun.

"Kayak gini nggak boleh di lama-lama, apalagi kewenangannya. Tinggal mau apa nggak mau dari political will, dari pemimpin kan, saya kira itu, bukan masalah lain-lain, ternyata hanya masalah mau apa tidak gubernurnya melaksanakan," jelas RK.

RK mengatakan telah mendengar cerita warga soal awal mula bisa dipindahkan. Dia menyebut semula warga sudah difasilitasi saat Anies Baswedan menjadi Gubernur Jakarta. Namun, kata dia, setelah itu komitmen di Peraturan Gubernur memiliki ada kendala sehingga tidak dilaksanakan oleh Pj Gubernur.

"Nah, tapi saya harus adil jadi pemimpin. Saya belum paham alasan Pj tidak melaksanakannya, sehingga itu akan saya teliti dulu. Karena saya baru, saya ingin mendengarkan penjelasan dulu dari PJ kenapa tidak melaksanakan persetujuan yang sudah disetujui," ungkap RK.

"Jadi poinnya, komitmen saya di 100 hari pertama nanti, saya akan kembali mengurai, dari Jakpronya, dari alasan Pj-nya, (balik) ke sini. Supaya harusnya bisa beres. Dan menurut saya nggak terlalu dalam bayangan saya, cuma saya harus tabayun. Nggak bisa saya langsung bilang A di hari ini tanpa tahu perspektif-perspektif dari yang lain," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait kedapatan membagi kas senilai Rp100 juta untuk warga terdampak gempa Cianjur.

Momen itu terekam saat menteri yang akrab disapa Ara itu melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Hunian Tetap (Huntap) di Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat.

Ara menuturkan, kas tersebut merupakan titipan dari Presiden Prabowo Subianto yang hendak membantu warga terdampak gempa Cianjur yang terjadi dua tahun lalu.

"Itu titipan kalau Pak Prabowo itu memang suka membantu. Contoh, dia membangun, membantu rumah-rumah, sekolah-sekolah yang rusak pakai dana pribadi dia. Saya pikir itu adalah presiden yang baik," kata Ara saat ditemui di Cianjur, Kamis (21/11/2024).

Lebih lanjut, Ara menegaskan bahwa anggaran tersebut sama sekali tidak berasal dari APBN ataupun anggaran Kementerian PKP.

Adapun, injeksi kas tersebut bakal digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana di Huntap tahap III Cianjur.

"Tadi kan saya tanya ada kekurangan apa? Di masjidnya ada kekurangan apa tadi? Beberapa hal ya, kurang jam jadwal. Jadi itu tadi non-APBN bukan Departemen," pungkasnya.

Untuk diketahui, Hunian Tetap III sendiri berlokasi di Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat. Di mana, kawasan area relokasi warga terdampak gempa Cianjur ini mencapai 2,7 hektare.

Adapun, total unit yang tersedia di Kawasan Hunian Tetap III ini sebanyak 190 unit dengan nilai kontrak akhir mencapai Rp70,8 miliar.

Bisnis.com, CIANJUR - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap kelanjutan rencana pemerintah yang hendak membebaskan pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pembelian rumah.

Ara menjelaskan hal itu saat ini tengah dikoordinasikan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dinahkodai oleh Tito Karnavian.

"Kita [sedang] perjuangkan dengan Mendagri, BPHTB yang selama ini merupakan kewenangan di tingkat dua," jelasnya saat ditemui di Babakan Karet, Kamis (21/11/2024).

Apabila hal itu benar terealisasi, maka diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat untuk dapat memiliki hunian yang layak.

Namun, Ara memberi sinyal bahwa pembebasan BPHTB itu hanya akan diperuntukan bagi masyarakat yang membeli rumah rakyat saja. Artinya, hanya akan dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lebih lanjut, Ara berharap kepastian mengenai pembebasan BPHTB itu dapat mulai menemui titik terang dalam 2 pekan ke depan.

"Buat khusus perumahan rakyat, doakan minggu depan atau dua minggu lagi ada kejutan yang bisa membantu beban rakyat. Doakan kami, ya. Dua minggu lagi, dalam 2 minggu, ya, mudah-mudahan ada kejutan," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut bakal membebaskan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan BPHTB pembelian rumah kala menjabat.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Hashim S. Djojohadikusumo. Dia menjelaskan, usulan penghapusan BPHTB itu telah direkomendasikan kepada pemerintahan terpilih.

“BPHTB 5%, ya ini rekomendasi kita dari pemerintah untuk dihapus. Jadi sekitar 16% [insentif perumahan, bebas PPN dan bebas BPHTB],” jelasnya dikutip Senin (14/10/2024).

Hashim menjelaskan, wacana penghapusan pajak tersebut dilakukan guna mendongkrak daya beli masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan RI juga dapat naik.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mendukung program penyediaan 3 juta unit rumah per tahun yang menjadi salah satu program Presiden Prabowo Subianto dengan menyediakan insentif likuiditas bagi bank-bank. Hal ini sejalan dengan kondisi backlog perumahan di Indonesia yang masih sangat tinggi.

Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan sebagai bank sentral, pihaknya berperan dalam memberikan insentif kepada bank yang menyalurkan kredit ke sejumlah sektor, yakni perumahan dan konstruksi secara keseluruhan.

“Pertama, sektor konstruksi, kedua adalah sektor real estate, ketiga adalah kepemilikan rumah atau KPR, dan yang keempat kepemilikan apartemen atau KPA,” ujarnya dalam Konferensi Pers RDG Bulanan, Rabu (20/11/2024).

Selain itu, Juda juga menyebutkan upaya yang kedua adalah dari sisi kebijakan Loan-to-Value (LTV) hingga 100%. Dengan kebijakan ini, nasabah tidak perlu membayar uang muka (down payment/DP), atau DP-nya sebesar 0%.

“LTV kita, down payment itu masih 0% atau LTV-nya 100%, artinya memang membuka itu, kami masih sangat longgar dari sisi LTV tidak ada. Bahkan, bank pun bisa memberikan kredit dengan DP 0%,” jelasnya.

Pada saat yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo juga sempat menyatakan bahwa bank yang aktif menyalurkan kredit ke sektor prioritas, termasuk sektor perumahan, khususnya perumahan rakyat, akan mendapatkan insentif likuiditas dari BI.

Menurutnya, hal ini memang merupakan bagian dari koordinasi antara pemerintah dan BI, di mana pemerintah mendorong dari sisi permintaan dengan menyediakan program 3 juta rumah, subsidi kredit untuk rumah, sementara BI mendorong dari sisi penawaran perbankan.

“Hai bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor termasuk rumah ini, kami berikan insentif likuiditas,” ujarnya.

Adapun, pernyataan Perry sendiri memang sejalan dengan kebijakan bank sentral mendatang, di mana pada bulan lalu menyebut akan ada perluasan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang berlaku per 1 Januari 2025.

Saat itu, Perry menuturkan insentif likuiditas tersebut akan diberikan kepada bank yang aktif menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas, yang memiliki kontribusi besar terhadap lapangan kerja, dengan pangsa tenaga kerja mencapai 50%. Sektor-sektor tersebut meliputi perdagangan, baik besar maupun eceran, pertanian, serta industri pengolahan yang padat karya.

Selain itu, insentif likuiditas juga akan diberikan kepada bank yang menyalurkan kredit ke sektor transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Hal ini karena sektor-sektor tersebut berkontribusi terhadap 20% dari total lapangan kerja.

“Termasuk sektor perumahan, mencakup konstruksi perumahan rakyat. Bagi bank-bank yang menyalurkan kredit kepada sektor itu kami berikan insentif likuiditas,” tandasnya.

Tercatat, hingga akhir Oktober 2024, Bank Indonesia telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp259 triliun kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp120,9 triliun, bank BUSN sebesar Rp110,9 triliun, BPD sebesar Rp24,7 triliun, dan KCBA sebesar Rp2,6 triliun.

Insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu Sektor Hilirisasi Minerba dan Pangan, Sektor Otomotif, Perdagangan dan Listrik, Gas dan Air (LGA), sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta UMKM.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional. Lembaga ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Badan Gizi Nasional dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024. Perpres tersebut diterbitkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tertanggal 15 Agustus 2024.

Badan Gizi Nasional ini untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional, guna membangun sumber daya manusia berkualitas dan sebagai perwujudan hak asasi manusia.

Berdasarkan salinan Perpres tersebut, pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional dalam rangka memenuhi gizi nasional, pemerintah juga akan mengupayakan pengaturan tata kelola konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Gizi Nasional dipimpin seorang kepala dan dibantu oleh wakil kepala, sekretaris utama, serta beberapa deputi yang menangani bidang-bidang strategis.

Saat ini, Badan Gizi Nasional dipimpin oleh Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang dilantik pada 19 Agustus 2024.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah mengumumkan jajaran eselon I saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI pada Oktober lalu.

Jajaran ini didominasi purnawirawan TNI yang sebelumnya bekerja di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Berikut daftar jajaran pejabat Badan Gizi Nasional:

• Kepala Badan Gizi Nasional: Dadan Hindayana
• Wakil Kepala Badan Gizi Nasional: Mayjen Purnawirawan Lodewyk Pusung
• Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional: Brigjen Purnawirawan Sarwono
• Inspektorat Utama Badan Gizi Nasional: Brigjen Purnawirawan Jimmy Ginting
• Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional: Tigor Pangaribuan (sebelumnya direktur SDM PT Timah)
• Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional: Brigjen Purnawirawan Suwardi
• Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional: Nyoto Suwignyo (sebelumnya di Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi di Badan Pangan Nasional (Bapanas))
• Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional: Mayjen Purnawirawan Dadang Hendrayudha.

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Atha Paris bocah berusia enam tahun yang dilaporkan hilang tenggelam di aliran drainase di Perumahan Gading Mansion Palembang saat mandi hujan bersama temannya ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan pada selasa (19/11/2024) pukul 16.30 WIB.

Kepala Basarnas Sumsel Raymond Konstantin mengatakan korban ditemukan pada pencarian hari kedua.

"Ya korban sudah kita temukan dalam kondisi meninggal dunia, posisi korban saat ditemukan berada ditumpukan tanaman air eceng gondong dalam keadaan meninggal dunia, sekitar radius 1 kilo meter dari lokasi awal kejadian," katanya kepada wartawan, Selasa.

Usai ditemukan, kata Raymond, tim SAR gabungan melakukan evakuasi terhadap korban untuk kemudian dibawa ke rumah duka guna dilakukan proses pemakaman.

"Sudah kita evakuasi dan serahkan ke pihak keluarga untuk dilakukan pemakaman," ungkapnya.

Kata Raymond, usai jasad korban ditemukan, maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup.

"Semua unsur SAR yang terlibat dalam proses pencarian dikembalikan ke satuannya masing-masing," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, bocah laki-laki berusia 6 tahun di Palembang, Sumatera Selatan, dilaporkan hilang tenggelam di aliran drainase di Perumahan Gading Mansion. Korban terbawa derasnya air drainase saat mandi hujan bersama temannya.

Peristiwa itu terjadi di aliran drainase di Perumahan Gading Mansion Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang, pada Senin (18/11/2024), pukul pukul 17.30 WIB. Korban yang hilang bernama Atha Paris (6).

Setelah dilakukan pencarian, jasad korban akhirnya ditemukan pada Selasa sore. Saat ini, jasad korban sudah diserahkan ke rumah duka. Pencarian pun ditutup.

Video Penampakan Spanduk Peringatan 'Daerah Langganan Begal' di Palembang

Video Penampakan Spanduk Peringatan 'Daerah Langganan Begal' di Palembang

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Rabu mengunjungi permukiman warga di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, yang terdampak banjir pesisir (rob) sejak 15 November 2024.

Berdasarkan keterangan resmi dari Sekretariat Wakil Presiden yang diterima di Jakarta, Rabu, Wapres didampingi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi meninjau area pemukiman warga yang sering terkena rob.

Wapres pun menyapa masyarakat yang aktivitas dan mobilitasnya kerap terganggu akibat rob yang masih sering merendam wilayah mereka.

Pada kesempatan ini, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Wapres menekankan pentingnya memperkuat koordinasi berbagai pihak terkait dalam upaya penanganan rob yang sering terjadi di Jakarta.

Ia juga menyoroti pentingnya mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang terintegrasi, termasuk proyek pembuatan tanggul laut raksasa untuk melindungi Jakarta dari dampak kenaikan permukaan air laut.

Wapres menilai penanganan banjir bukan hanya tanggung jawab satu generasi, tetapi warisan yang harus dipersiapkan untuk generasi mendatang.

Karena itu, setiap langkah harus dirancang dengan visi jangka panjang demi masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan.

Warga Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, mengeluhkan rembesnya tanggul laut (sheet pile) yang menyebabkan munculnya genangan air di permukiman.

Pantauan detikJateng di lokasi siang tadi, sisa genangan air masih terlihat di jalan perkampungan Tambak Rejo. Sejumlah warga tampak membersihkan sisa air itu di depan rumah masing-masing.

Salah satu warga setempat, Nur Ahmad (29) mengatakan sheet pile itu bocor sejak seminggu lalu.

"Air merembes itu dari sela-sela (bangunan), dari tanah. Parah itu kalau airnya pasang, jadi sampai sini," kata Ahmad saat ditemui detikJateng, Rabu (20/11/2024).

Ahmad mengatakan, sheet pile itu dibangun untuk menahan banjir rob.

"Titik rembesnya itu dari jajaran rumah yang di sebelah barat kampung. Airnya dari tanggul yang lama. Bisa sampai 30 sentimeter (ketinggian genangannya)," ujar dia.

"Kalau 4 hari ini sudah agak reda, Minggu kemarin dari jam 03.00 WIB, baru surut jam 09.00 WIB," sambungnya.

Menurut Ahmad, genangan air itu cukup menghambat aktivitas warga. Terlebih, waktu pasang air laut tak menentu.

"Kadang pasang malam, nanti banjir sampai pagi. Kadang juga pasang siang. Dampaknya semua merasakan, contohnya untuk aktivitas tiap hari anak sekolah jadi susah," ucap dia.

Menurut Ketua RT 4 RW 16, Imam Suyuti (50), faktor penurunan tanah juga memengaruhi munculnya genangan air dari rembesan sheet pile. Salah satu solusi agar terbebas dari banjir rob ialah meninggikan bangunan rumah, tapi biayanya tidak murah.

Suasana permukiman di Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Rabu (20/11/2024). Foto: Arina Zulfa Ul Haq/detikJateng

Terlihat beberapa rumah di kawasan tersebut sudah tenggelam. Hanya tampak atapnya dan sepertiga dinding yang tersisa.

"Menurut saya tiap tahun sudah ada penurunan 7-10 sentimeter. Rumah saya yang dulu dikunjungi Jokowi saat pertama menjabat jadi Presiden itu sudah habis, itu 10 tahun," kata Imam.

"Penurunan tanah di sini sangat mengkhawatirkan. Nggak tahu ini sudah ada tanggul baru apakah bisa berpengaruh maksimal. Meski dampak rob sudah nggak ada, tetep ada rembesan," imbuhnya.

Sementara itu Ketua RW 16 Kelurahan Tambakrejo, Slamet Riyadi mengatakan genangan rob itu biasa dibuang menggunakan mesin pompa.

"Kebetulan beberapa hari ini rob besar, jadi ketinggian rembesan mencapai 10 sentimeter. Tapi setelah pompa dihidupkan rembesan air rob cepat surut," kata Slamet.

"Sekarang dampak rob itu bisa ditandai, kalau lihat motor karatan itu bisa jadi punya orang sini, orang Pantura (pantai utara)," pungkasnya.

Video Banjir Rob Merendam Pesisir Indramayu

Video Banjir Rob Merendam Pesisir Indramayu

BENGKULU, KOMPAS.com - Ratusan warga Desa Padang Bakung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Bengkulu, korban banjir rob sejak tiga tahun terakhir, mimpikan program 3 juta rumah Presiden Prabowo dapat mereka nikmati.

Sulis (36) mengisahkan kepada Kompas.com, Rabu (20/11/2024), bahwa sejak tiga tahun terakhir, ratusan rumah warga yang berada di pesisir pantai selalu menjadi korban air rob.

"Banjir rob dari laut datang merendam rumah tanpa bisa kami hindari sejak tiga tahun ini. Terlebih, banjir sering datang malam hari, tidur jadi tak nyenyak, kasihan anak dan istri," ujar Sulis kepada Kompas.com.

Air laut masuk ke rumah karena posisi rumah warga sangat dekat dengan laut, sekitar 5 meter.

Permukiman tersebut awalnya jauh jaraknya dari bibir pantai.

Namun, abrasi parah menghantam perlahan namun pasti, sehingga rumah warga semakin dekat dengan laut.

Pemerintah membuat pemecah gelombang dari beton berbentuk kubus sebagai pembatas antara laut dan rumah warga, namun usaha itu gagal.

Pemecah gelombang juga perlahan ikut ambruk dihantam gelombang.

"Kami tidak tahu harus seperti apa? Untuk pindah, kami tidak punya uang untuk beli tanah dan material bangun rumah," keluh Sulis.

Sulis menjelaskan bahwa kebanyakan rumah warga merupakan rumah warisan.

Dahulunya, kampung tersebut jauh dari pantai.

Namun, abrasi setiap hari melumat kampung.

"Kami mau jika dipindahkan serta dibuatkan rumah oleh pemerintah. Kalau buat sendiri dan beli tanah sendiri, umumnya kami tak mampu. Maklum, kebanyakan kami ekonomi lemah," keluhnya.

Ia juga menanyakan seperti apa masyarakat bisa mengakses janji Presiden Prabowo yang akan membuat 3 juta rumah untuk rakyat miskin.

"Kami sempat dengar janji Pak Prabowo akan bangun 3 juta rumah untuk rakyat miskin. Kami memimpikan program itu juga dapat kami terima agar hidup anak-anak kami lebih baik," harapnya.

Tetangga Sulis, Zairan Bahri, juga membenarkan keluhan ratusan warga lain terkait rob.

Selain rob yang sering menerpa malam hari, menyebabkan tidur tak nyenyak, warga juga mengeluhkan rusaknya perabot rumah.

"Akibat rob, perabot rumah rusak karena tergenang air. Hidup kami begitu mengkhawatirkan," ujar Zairan.

Neli Ira Puspita, seorang ibu rumah tangga, mengkhawatirkan kondisi kesehatan anak-anak akibat banjir rob.

"Seringnya banjir juga membuat saya khawatir anak-anak mudah terserang sakit. Semoga Pak Prabowo mendengar keluhan kami," tegasnya.

Direktur Walhi Bengkulu, Abdullah Ibrahim Ritonga, menjelaskan bahwa pesisir Bengkulu memiliki panjang 525 kilometer, terbentang dari Kabupaten Kaur yang berbatasan dengan Lampung hingga Mukomuko yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.

Sepanjang pantai, abrasi terus terjadi; setidaknya 184 desa di Bengkulu terancam hilang akibat abrasi.

"Ini kondisi yang terjadi, krisis iklim sudah harus menjadi perhatian pemerintah karena ada ribuan orang yang hidup di wilayah pesisir Bengkulu," tegasnya.

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan pembangunan 47 tower rusun ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN) rampung pada 2025.

"Saya minta Bapak Ibu dari kontraktor dan konsultan yang terlibat untuk berkomitmen menyelesaikan pekerjaan, khususnya paket pekerjaan tahun 2024 ini," kata Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian PKP, Iwan Suprijanto, dalam keterangan resmi, Selasa (19/11/2024).

Dikatakan Iwan, terlepas dari penundaan pemindahan ASN ke IKN pada 2024, pemanfaatan rusun tersebut sudah dimulai oleh berbagai pihak.

"Seperti untuk acara-acara kenegaraan yang dimanfaatkan oleh tamu dari berbagai institusi, termasuk oleh Otorita IKN," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Iwan juga berpesan kepada para kontraktor pelaksana untuk terus berinovasi dalam pemanfaatan teknologi yang berguna untuk percepatan dan efisiensi pembangunan.

"Kontraktor jangan hanya jadi tukang saja, tapi lakukan pengembangan teknologi agar pekerjaan lebih efisien ke depannya," kata dia.

Direktur Rumah Susun Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, pembangunan 47 Tower Rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan.

"Saat ini progres keseluruhan pembangunan 47 tower rusun tersebut sebesar 78,88 persen," ujarnya.

Enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower dengan progres 81,29 persen, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower dengan progres 65,02 persen, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower dengan progres 73,53 persen.

Selanjutnya Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower dengan progres 78,34 persen, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower dengan progres 74,83 persen, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower dengan progres 82,2 persen.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia (REI) berharap pemerintah dapat melanjutkan pemberian insentif pajak seiring dengan makin dekatnya rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025.

Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya menyebut keputusan tersebut bakal berdampak pada pasar perumahan, meskipun kenaikannya hanya sebesar 1%.

“Sebenarnya kalau dari nilainya kenaikannya kan hanya 1%, tapi yang di khawatirkan multiplier effect nya. Khususnya sektor perumahan, building material pasti naik,” jelasnya kepada Bisnis, Selasa (19/11/2024).

Di samping itu, Bambang juga menjelaskan bahwa keputusan mengerek PPN menjadi 12% bakal berdampak pada meningkatnya biaya logistik dan transportasi bahan-bahan konstruksi.

Apabila tak dilakukan mitigasi dengan tepat, dikhawatirkan bakal berdampak pada makin tingginya harga rumah. Sehingga, makin memberatkan masyarakat untuk dapat memiliki hunian sekaligus menjadi getah bagi pasar properti.

“Imbasnya, transportasi naik, tenaga kerja konstruksi akan naik juga. Harga juga ujung-ujungnya naik, di tambah konsumen harus menanggung PPn 12%,” imbuhnya.

Dengan demikian, REI berharap pemerintah dapat merumuskan insentif pajak tambahan bagi sektor perumahan. Terlebih, hingga saat ini pasar perumahan belum kunjung membaik pasca-Pandemi Covid-19.

“Karena kenaikan PPN menjadi 12% berimbas ke semua sektor, otomatis dikhawatirkan calon pembeli menahan diri dulu untuk membeli properti. Semoga nanti ada solusi dan insentif properti,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal bahwa tidak akan ada penundaan implementasi kenaikan tarif PPN menjadi 12%.

Dia menegaskan Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021 sudah mengamanatkan bahwa PPN harus naik menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

"Kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR pada Rabu (13/11/2024).