Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumenep, Madura, tidak dihentikan, hanya ditunda sementara dan besok, Selasa (18/2) sudah mulai berjalan kembali.

“Enggak (dihentikan), hari ini saja libur, besok jalan lagi, jangan percaya hoaks,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dadan juga menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menginginkan percepatan penerima Program MBG hingga 17,5 juta pada akhir Desember 2025, maka untuk mencapai target tersebut BGN membutuhkan biaya tambahan sekitar Rp25 triliun tiap bulan yang dimulai dari September 2025.

“Rp71 triliun untuk penerima 3 juta dari Januari-April, akhir April ke Agustus 6 juta, dari Agustus akhir ke Desember 15-17,5 juta, itu kalau tetap Rp71 triliun. Kalau Presiden menginginkan percepatan dan baru kita akan siap di September 2025 karena sumber daya manusia kita baru siap di bulan Juli 'kan, maka tiap bulan kita akan butuh Rp25 triliun untuk percepatan, jadi kalau dimulai September kita butuh Rp100 triliun,” papar Dadan.

Sementara itu untuk proses pinjam-pakai lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dadan mengemukakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan kementerian/lembaga lain untuk proses pinjam-pakai untuk nantinya dikelola oleh BGN.

“Kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, termasuk pemda-pemda, misalnya ATR/BPN ‘kan punya lahan di seluruh Indonesia, daripada beli ‘kan lebih baik pinjam-pakai. TNI juga begitu, Polri juga, maka Polri akan bangun 500 minimal, pemda juga akan menyiapkan infrastrukturnya, kita yang akan mengelola,” ujar dia.

Sebelumnya ramai diberitakan di media massa bahwa Program MBG di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pandian I, Kusniah, Sumenep, Madura dihentikan sementara.

Kepala SPPG Sumenep Mohammad Kholilur Rahman membenarkan pernyataan tersebut dan menjelaskan bahwa pemberhentian sementara Program MBG hari ini akibat kesalahan teknis pada internal penyelenggara.

Enggak (dihentikan), hari ini saja libur, besok jalan lagi, jangan percaya hoaks

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumenep, Madura, tidak dihentikan, hanya ditunda sementara dan besok, Selasa (18/2) sudah mulai berjalan kembali.

“Enggak (dihentikan), hari ini saja libur, besok jalan lagi, jangan percaya hoaks,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dadan juga menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menginginkan percepatan penerima Program MBG hingga 17,5 juta pada akhir Desember 2025, maka untuk mencapai target tersebut BGN membutuhkan biaya tambahan sekitar Rp25 triliun tiap bulan yang dimulai dari September 2025.

“Rp71 triliun untuk penerima 3 juta dari Januari-April, akhir April ke Agustus 6 juta, dari Agustus akhir ke Desember 15-17,5 juta, itu kalau tetap Rp71 triliun. Kalau Presiden menginginkan percepatan dan baru kita akan siap di September 2025 karena sumber daya manusia kita baru siap di bulan Juli 'kan, maka tiap bulan kita akan butuh Rp25 triliun untuk percepatan, jadi kalau dimulai September kita butuh Rp100 triliun,” papar Dadan.

Sementara itu untuk proses pinjam-pakai lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dadan mengemukakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan kementerian/lembaga lain untuk proses pinjam-pakai untuk nantinya dikelola oleh BGN.

“Kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, termasuk pemda-pemda, misalnya ATR/BPN ‘kan punya lahan di seluruh Indonesia, daripada beli ‘kan lebih baik pinjam-pakai. TNI juga begitu, Polri juga, maka Polri akan bangun 500 minimal, pemda juga akan menyiapkan infrastrukturnya, kita yang akan mengelola,” ujar dia.

Sebelumnya ramai diberitakan di media massa bahwa Program MBG di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pandian I, Kusniah, Sumenep, Madura dihentikan sementara.

Kepala SPPG Sumenep Mohammad Kholilur Rahman membenarkan pernyataan tersebut dan menjelaskan bahwa pemberhentian sementara Program MBG hari ini akibat kesalahan teknis pada internal penyelenggara.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Bandung -

Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini jadi program prioritas pemerintah. Setiap harinya, makanan dipasok untuk anak-anak sekolah. Kebutuhan akan makanan ini juga tak luput dari perhatian.

Pasokan makanan untuk program MBG ini disiapkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Salah satu dapur yang ada di Kabupaten Bandung yakni SPPG Bojongsoang.

Dapur yang terletak di Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung ini memproduksi makanan untuk program MBG setiap harinya. Dapur tersebut juga terus diawasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Sejak dini hari, pegawai di sana sibuk untuk menyiapkan makanan. Makanan yang diproduksi kemudian disebarkan ke sekolah-sekolah di Kecamatan Bojongsoang.

Dapur SPPG di Bojongsoang Bandung Foto: Yuga Hassani/detikJabar

Ketua Yayasan Dangiang Galuh Pajajaran, sekaligus pengelola dapur SPPBG Bojongsoang, Boni Anggara mengatakan, dapur tersebut saat ini memiliki kapasitas makanan sebanyak 3500 boks per hari.

"Iya sementara dapur ini hanya bisa menyediakan 3.500 pack per hari. Insya Allah setelah lebaran nanti, kapasitas kami akan ditingkatkan menjadi 7.000 pack per hari," ujar Boni, kepada awak media, Senin (17/2/2025).

Dia mengatakan jumlah tersebut masih belum bisa memenuhi kebutuhan MBG di seluruh sekolah yang ada di Kecamatam Bojongsoang. Terlebih, program tersebut harus turut disebarkan ke ibu hamil dan menyusui.

"Kami akan bertahap tambah SDM agar setelah lebaran ini mampu menyediakan 7.000 pack per hari," katanya.

Boni mengaku akan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi anak-anak yang akan mendapatkan makanan tersebut. Terutama, sambung Boni, dalam persoalan gizi dari makanan tersebut yang terus diperhatikan.

"Selain nasi, insyaallah sayuran, buah-buahan, daging dan susu akan selalu ada. Kami siap memberikan yang terbaik," jelasnya.

Wakil Bupati Bandung terpilih Ali Syakieb mengaku optimis program Presiden Prabowo Subianto tersebut bisa berjalan dengan baik di Kabupaten Bandung. Sehingga pertumbuhan anak-anak terus diperhatikan.

"Percayalah, pemerintah sedang memproses semua ini dengan sangat hati-hati dan sangat baik. Agar semua makan bergizi gratis ini bisa suplai dengan tepat sasaran, dan ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak di Indonesia," kata Ali.

Dia menyebutkan ke depannya dapur tersebut harus bisa menyediakan makanan sebanyak 7000 porsi. Sehingga, hal tersebut akan membuat jumlah makanan bergizi bagi anak-anak bisa terpenuhi.

"Dapur ini baru bisa produksi 3500 boks per hari. Iya ke depannya dapur ini harus bisa menambah jadi 7000 boks per hari," bebernya.

Penambahan Dapur SPPG di Jabar

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa menjelaskan pembangunan dapur SPPG akan terus dilakukan penambahan disejumlah wilayah. Menurutnya pembangunan dapur tersebut memerlukan anggaran yang besar.

Dapur SPPG di Bojongsoang Bandung Foto: Yuga Hassani/detikJabar

"Ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, seluruh Jawa Barat saja perhitungan dari BGN sekitar Rp 41 tiliun untuk Jawa Barat," kata Buky.

Buky mengaku belum mengetahui persis jumlah dapur SPPG yang ada di Jawa Barat. Namun menurutnya untuk wilayah Kecamatan Bojongsoang terdapat dua dapur SPPG untuk program MBG.

"Kalau kita lihat di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, ini sudah ada dua dapur umum, nanti akan bertambah terus," tuturnya.

Dia menambahkan pembangunan dapur SPPG harus dilakukan dengan ketat. Terutama dalam pemenuhan gizi dalam makanan yang nantinya disebar ke anak sekolah.

"Saya kira cukup karena memenuhi unsur pemenuhan gizi, ada daging protein terpenuhi, susu, sayuran, buah-buahan, ini bukan makan mewah tapi makan bergizi," ucap Buky.

(dir/dir)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membantah kabar yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumenep, Jawa Timur, dihentikan.

Menurut Dadan, program itu hanya diliburkan pada Senin (17/2/2025) hari ini dan akan dilanjutkan pada Selasa (18/2/2025) besok.

"Enggak (dihentikan). Hari ini saja libur. Besok jalan lagi," ujar Dadan.di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Dadan meminta masyarakat tidak percaya dengan kabar burung atau hoaks terkait pelaksanaan program MBG.

Ia memastikan pelaksanaan program unggulan pemerintah Presiden Prabowo Subianto itu tetap berjala di Sumenep.

"Jangan percaya hoaks," kata Dadan

Namun, ia tak menjelaskan lebih perinci mengapa program tersebut diliburkan pada hari ini.

Sebelumnya diberitakan, program MBG di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, resmi dihentikan sementara.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman, membenarkan keputusan tersebut.

"Iya, itu benar," kata Kholilur saat dikonfirmasi, Minggu (16/2/2025).

Menurut Kholilur, penghentian program yang menyasar ribuan siswa ini terjadi akibat kendala teknis di internal penyelenggara.

Namun, ia enggan merinci lebih lanjut terkait kendala tersebut.

SPPG Sumenep telah menyampaikan laporan tertulis kepada BGN pada Rabu (12/2/2025).

Denpasar (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan bagian dari misi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Penegasan tersebut disampaikan KSAD dalam amanat tertulisnya dalam upacara Hari Kesadaran Nasional, yang dibacakan oleh Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Hartono di Denpasar, Bali, Senin.

"Makan bergizi gratis bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama generasi muda, demi membangun generasi yang kuat dan produktif," kata Hartono.

Dalam amanatnya, KSAD menjelaskan TNI AD akan mendukung program ini dengan menyiapkan lahan, mendirikan dapur sehat, serta melakukan pendataan anak sekolah yang menjadi sasaran utama program MBG.

Selain program MBG, TNI AD juga tengah menjalankan berbagai program unggulan lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa program yang sedang berlangsung meliputi ketahanan pangan, TNI AD Manunggal Air, pencegahan stunting atau tengkes, serta rehabilitasi rumah dan fasilitas mandi cuci kakus (MCK) bagi masyarakat.

Program-program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga bertujuan memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi demi stabilitas nasional.

Dalam meningkatkan kesiapan operasional, KSAD menegaskan TNI AD terus melakukan restrukturisasi organisasi.

Upaya ini mencakup pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan serta peningkatan status korem menjadi kodam di beberapa wilayah. Langkah tersebut bertujuan memperkuat pertahanan daerah serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan.

Jenderal TNI Maruli juga berpesan kepada seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS) TNI AD untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, menjalankan tugas dengan dedikasi, serta menghindari pelanggaran yang dapat merusak citra institusi.

Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana Kolonel Inf Agung Udayana menegaskan penyampaian KSAD tersebut menyoroti peran strategis TNI AD dalam mendukung penuh program Astacita Presiden Republik Indonesia.

Dia mengatakan TNI AD berkomitmen untuk menyukseskan program ini dengan menyiapkan infrastruktur pendukung, termasuk lahan pertanian, dapur sehat, serta sistem pendataan anak sekolah sebagai sasaran utama.

“Dari aspek kesiapan operasional, TNI AD terus memperkuat organisasi melalui restrukturisasi satuan guna meningkatkan efektivitas dan daya tangkal pertahanan," kata Agung.

Dengan semangat profesionalisme, soliditas, dan kebersamaan, kata dia, TNI AD berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional, memperkuat ketahanan sosial ekonomi, serta menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Mataram merupakan kota terbesar di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Lombok Barat. Meskipun kota kecil, daerah ini dijuluki sebagai Kota Seribu Masjid dan jantung Pulau Lombok.

Julukan Kota Seribu Masjid diperoleh karena mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Terdapat sejumlah kuliner dan destinasi wisata, seperti Gili Trawangan dan Gunung Rinjani.

Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Kota Mataram, berikut adalah lima rekomendasi rumah komersil di bawah Rp500 juta dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Mataram

Perumahan subsidi di Mataram. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Gajah Mada Residence

Berlokasi di Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dikelola oleh Lambang Sejati dengan jumlah 53 unit subsidi yang tersedia.

Rumah subsidi mulai dari Rp168 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap ringan dan atap genteng, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

2. Graha Inara

Rumah ini berlokasi di Ampenan Selatan, Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dikelola oleh Citra Jaya Graha, jumlah subsidi yang tersedia 3 unit dengan harga mulai dari Rp168 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 24 meter persegi dan luas lahan 65 meter persegi. Rumah ini memiliki satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

3. Graha Cendana

Berlokasi di Tanjung Karang, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dikelola oleh Citra Jaya Graha dengan jumlah unit tersedia 3 unit subsidi.

Rumah ini dengan harga Rp168 juta dengan luas bangunan 24 meter persegi serta luas lahan 70 meter persegi, terdapat satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah berupa atap baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

4. Graha As-Sami II

Perumahan ini berlokasi di Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat ini dibangun oleh Citra Jaya Graha. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi 11 unit yang tersedia.

Dengan harga Rp168 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 27 meter persegi, luas lahan 65 meter persegi, dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap genteng metal multiroof, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

5. Metaverse Selagalas

Rumah ini berlokasi di Selagalas, Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dikelola oleh Meta Loka Indonesia, tetapi hanya ada 11 unit komersil yang tersedia.

Rumah dengan harga Rp181 juta dengan luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 70 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari rangka atap baja penutup metal multiroof, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman menyiapkan perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di kawasan pesisir menjadi salah satu program prioritas. Pihaknya pun telah menyiapkan anggaran Rp255 miliar untuk program tersebut.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11.697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp255 miliar," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (16/2/2025).

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau, Jempol Kabupaten Sumbawa NTB, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp30 miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) (Hunian Berimbang dan Dana Konversi) sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan.

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Badan ini akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi MBR, menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

(Febrina Ratna Iskana)

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan rumah di kawasan pesisir melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur mengatakan, pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di kawasan pesisir menjadi salah satu program prioritas.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11.697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp 255 miliar," ujar Fitrah dalam keterangannya dikutip pada Senin (17/2/2025).

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan, Kota Cirebon, Jawa Barat; Kepenuhan Tengah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau; Jempol, Kabupaten Sumbawa, NTB; Wringtappareng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan; Kali Code Yogyakarta; dan Cibangkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

Bangun Sanitasi dan Rusun

Tak hanya itu, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp 30 miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau, Sumatera Selatan; Kawasan Cijoho, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat; Kawasan Awakaluku, Kabupaten Wajo, Sulsel; Provinsi DK Jakarta; dan Provinsi Jawa Barat.

Terakhir, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan 3 unit Rumah Susun (Rusun) sebesar Rp 153 miliar di Parigi Moutong, Rusun DKI, dan Rusun Lampung.

Bentuk BP3

Sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) dalam rangka pelaksanaan Hunian Berimbang dan Dana Konversi.

Pembentukan BP3 merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Badan ini akan mendorong percepatan program 3 juta rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi dan Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi MBR), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mendorong adanya inovasi di sektor perumahan. Pasalnya, sektor perumahan memiliki tingkat kandungan lokal yang sangat tinggi.

Salah satu upaya BTN mendorong inovasi di sektor perumahan adalah dengan kompetisi desain dan inovasi perumahan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan, kompetisi ini sangat penting untuk mendorong bangkitnya industri lokal yang mendukung sektor perumahan. Sebab, sektor perumahan merupakan sektor dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi, yaitu hingga 90 persen.

“Industri perumahan TKDN-nya tinggi, karena batu bata, atap, genteng, pasir, bahkan pekerjanya juga lokal. Saya sedih mendengar kabar di Medan ada developer yang membeli kusen dari negara tertentu dengan harga sangat murah, yaitu Rp 200.000 hingga Rp 300.000. Dari situ saya terpikir, kenapa kita tidak mendorong local entrepreneur dan industri lokal untuk bertumbuh?” ujar Nixon dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).

Nixon menyebut, BTN ingin mendorong lahirnya inovasi berbasis kearifan lokal untuk sayembara desain rumah, serta inovasi terkait perumahan yang ramah lingkungan dan menggerakkan pelaku usaha lokal.

Sebagai contoh, produk batu bata atau floor deck yang basisnya berupa sampah plastik, sehingga ramah lingkungan.

BTN pun memberi apresiasi kepada para mitra bisnis, dalam hal ini developer dan calon mitra bisnis, baik developer potensial, desainer rumah, dan inovator dalam ajang BTN Awards 2025.

BTN menganugerahi para developer yang telah bermitra dengan BTN dengan penghargaan BTN Property Awards, sedangkan mitra bisnis potensial menerima penghargaan BTN Housingpreneur.

Kompetisi BTN Housingpreneur telah dimulai pada November 2024 di Yogyakarta, Jakarta, dan Bandung Dalam kompetisi tersebut juga dilaksanakan Sayembara Desain Rumah Nusantara, yang mencari desain terbaik untuk rumah subsidi yang dapat terjangkau oleh semua kalangan, namun tetap memiliki desain yang inovatif dengan unsur lokalitas budaya Indonesia.

“Ini merupakan event pertama, tapi akan terus berlanjut setiap tahun agar menjadi event matching antara developer dan anak-anak muda yang memproduksi desain dan material yang dibutuhkan oleh industri perumahan. Jadi dari sisi supply dan demand ada kolaborasi yang baik,” ujar Nixon.

Pada kesempatan tersebut, BTN memberikan anugerah BTN Property Awards kepada 18 orang dari enam kategori berbeda yang terpilih dari para mitra developer BTN, serta BTN Housingpreneur Awards kepada 20 orang dari empat kategori yang terpilih dari 946 tim yang telah diseleksi.

Selain itu, BTN memberikan apresiasi khusus kepada Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpungan Pengembang Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) atas peran penting dan kerja keras mereka sebagai mitra strategis dalam membangun perumahan nasional.

Nixon mengatakan, para developer adalah mitra bisnis utama BTN yang telah ikut berperan mendampingi perjalanan bisnis BTN setidaknya selama 75 tahun.

“BTN tidak mungkin dapat berkembang sejauh ini menyediakan akses pembiayaan rumah kepada rakyat Indonesia dan mengembangkan ekosistem perumahan tanpa kerja keras para developer. BTN berharap kerja sama yang telah terjalin dengan para developer menjadi semakin kuat dan semakin banyak mitra-mitra baru yang semangat berkolaborasi untuk mencapai pemenuhan 3 Juta Rumah per tahun sesuai yang ditetapkan pemerintah,” pungkas dia.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di Kawasan Pesisir menjadi salah satu program prioritas.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 provinsi untuk 11,697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp255 miliar," ujar Fitrah Nur di Jakarta, Minggu.

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau.

Kemudian Jempol Kabupaten Sumbawa NTB, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp30 Miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) (Hunian Berimbang dan Dana Konversi).

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja. Badan ini akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis.

Kemudian mengelola sumber pendanaan selain APBN yakni Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock) dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran mengatakan pemerintah mendukung ide-ide inovatif dan kreatif yang mengusung budaya nusantara dan selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan bagi pembangunan rumah rakyat.

“Diharapkan, ide-ide para pemenang kompetisi BTN Housingpreneur dapat mendukung upaya pemerintah memenuhi kebutuhan perumahan melalui Program Tiga Juta Rumah,” kata Imran dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Hal itu disampaikan Imran dalam acara BTN Awards 2025 di Jakarta International Convention Center, Sabtu (15/2). Ia menuturkan kolaborasi ekosistem perumahan akan menjadi kunci sukses pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih maju melalui penyediaan rumah yang layak dan terjangkau.

“Kami memberikan apresiasi setingginya-tingginya kepada BTN atas perannya yang strategis dalam mendukung perumahan nasional. Semoga dalam implementasinya, Program Tiga Juta Rumah dapat berjalan dengan optimal, agar kegiatan ini dapat dirasakan manfaat dan faedahnya bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Sebagai bentuk apresiasi tertinggi terhadap para pemangku kepentingan di ekosistem perumahan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menganugerahi para mitra bisnis, yakni developer dan calon mitra bisnis, baik developer potensial, desainer rumah, dan inovator dalam ajang BTN Awards 2025.

BTN menganugerahi para developer yang telah bermitra dengan BTN dengan penghargaan BTN Property Awards, sedangkan mitra bisnis potensial menerima penghargaan BTN Housingpreneur.

Kompetisi BTN Housingpreneur telah dimulai pada November 2024 di Yogyakarta, Jakarta, dan Bandung. Dalam kompetisi tersebut, juga dilaksanakan Sayembara Desain Rumah Nusantara, yang mencari desain terbaik untuk rumah subsidi yang dapat terjangkau oleh semua kalangan, namun tetap memiliki desain yang inovatif dengan unsur lokalitas budaya Indonesia.

Sementara Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Pemerintahan Prabowo Subianto, Bonny Z Minang, menuturkan Sayembara Desain Rumah Nusantara merupakan hasil diskusi Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo dengan BTN untuk melibatkan generasi muda menciptakan karya inovatif dan produktif dengan unsur kearifan lokal dari 38 provinsi yang ada di Indonesia.

“Kami berterima kasih kepada BTN yang tidak hanya melibatkan para arsitek, tetapi juga anak-anak muda melalui business matching untuk menciptakan inovasi untuk perumahan rakyat,” tutur Bonny.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan BTN ingin mendorong lahirnya inovasi berbasis kearifan lokal untuk sayembara desain rumah, serta inovasi terkait perumahan yang ramah lingkungan dan menggerakkan pelaku usaha lokal. Sebagai contoh, produk batu bata atau floor deck yang basisnya berupa sampah plastik, sehingga ramah lingkungan.

“Ini merupakan event pertama, tapi akan terus berlanjut setiap tahun agar menjadi event matching antara developer dan anak-anak muda yang memproduksi desain dan material yang dibutuhkan oleh industri perumahan. Jadi dari sisi supplydan demand ada kolaborasi yang baik,” ujar Nixon.

Nixon menuturkan, kompetisi desain dan inovasi perumahan sangat penting untuk mendorong bangkitnya industri lokal yang mendukung sektor perumahan. Pasalnya, sektor perumahan merupakan sektor yang mempunyai tingkat kandungan lokal atau tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang tinggi, yaitu hingga 90 persen.

“Industri perumahan TKDN-nya tinggi, karena batu bata, atap, genteng, pasir, bahkan pekerjanya juga lokal. Saya sedih mendengar kabar di Medan ada developer yang membeli kusen dari negara tertentu dengan harga sangat murah, yaitu Rp200.000 hingga Rp300.000. Dari situ saya terpikir, kenapa kita tidak mendorong local entrepreneur dan industri lokal untuk bertumbuh?” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, BTN memberikan anugerah BTN Property Awards kepada 18 orang dari enam kategori berbeda yang terpilih dari para mitra developer BTN, serta BTN Housingpreneur Awards kepada 20 orang dari empat kategori yang terpilih dari 946 tim yang telah diseleksi.

Salah satu Dewan Juri Nasional BTN Housingpreneur, M Ridwan Kamil, yang juga arsitek dan entrepeneur mengatakan, kolaborasi semua pihak di sektor perumahan sangat dibutuhkan untuk mendukung visi percepatan hadirnya tiga juta rumah di Indonesia. Ia mengapresiasi inisiatif BTN atas penghargaan bagi inovasi-inovasi di bidang bisnis properti, desain, dan material baru ramah lingkungan untuk perumahan.

“Sebagai juri yang memiliki latar belakang arsitek, saya melihat banyak sekali terobosan-terobosan luar biasa di tengah tantangan dunia termasuk isu climate change. Ada 400 inovasi yang muncul dari kompetisi ini. Pilihan juri adalah yang terbaik dan diharapkan akan jadi solusi dan inspirasi untuk Indonesia makin maju,” ujar Ridwan.

BTN juga memberikan apresiasi khusus kepada Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpungan Pengembang Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) atas peran penting dan kerja keras mereka sebagai mitra strategis dalam membangun perumahan nasional.

Nixon menyerahkan piagam penghargaan kepada Ketua Umum Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) REI Joko Suranto, Ketua Umum DPP APERSI Junaidi Abdillah, dan Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di Kawasan Pesisir menjadi salah satu program prioritas.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 provinsi untuk 11,697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp255 miliar," ujar Fitrah Nur di Jakarta, Minggu.

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau.

Kemudian Jempol Kabupaten Sumbawa NTB, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp30 Miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) (Hunian Berimbang dan Dana Konversi).

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja. Badan ini akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis.

Kemudian mengelola sumber pendanaan selain APBN yakni Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock) dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.