Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan tanggapan terkait viralnya laporan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang belum matang di media sosial.

Dadan, yang dijumpai di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa kejadian tersebut umumnya terjadi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru memulai program ini.

“Makanan bergizi ini kan untuk pembiasaan, jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi harian dan meminta penyedia baru untuk memulai dengan jumlah kecil,” ujarnya.

Dadan menjelaskan, SPPG yang baru terlibat dalam program ini tidak diperbolehkan langsung menyediakan makanan dalam porsi banyak. Prosesnya harus bertahap, mulai dari 150 porsi, kemudian meningkat menjadi 500, 1.000, hingga 1.500 porsi.

Menurut Dadan, hal ini dilakukan agar penyedia memiliki waktu untuk beradaptasi dan memastikan kualitas makanan terjaga.

“Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang. Jadi, kami sudah instruksikan agar SPPG baru memulai dari hal yang kecil terlebih dahulu,” katanya menambahkan.

Dalam menjaga kualitas makanan, BGN telah menerapkan skema pengawasan kualitas atau quality control di setiap sekolah. Para ahli gizi diharuskan melakukan uji kelayakan makanan sebelum dikirimkan kepada penerima manfaat.

“Sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Itulah mengapa kita mewajibkan setiap satuan pelayanan memiliki ahli gizi, untuk mengontrol kualitas makanan,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai keberadaan dokter dalam proses pengawasan ini, Dadan memastikan bahwa dokter juga telah dilibatkan. Namun, ia mengakui bahwa proses adaptasi di daerah baru membutuhkan waktu.

“Saat uji coba dulu, kami butuh tiga bulan hingga ibu-ibu di SPPG bisa masak untuk 3.000 orang dengan kualitas rasa dan kematangan yang sama. Sekarang ini menjadi SOP kami, penyedia baru harus memulai dari jumlah kecil,” katanya.

Dadan menegaskan bahwa BGN akan melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut untuk memastikan tidak ada keluhan serupa di masa mendatang.

“Evaluasi harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kualitas makanan harus dijaga agar penerima manfaat tidak dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, menu MBG di salah satu SD di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menuai tanggapan beragam warga net. Sebab ditemukan menu daging ayam mentah alias belum matang dalam kotak menu MBG di sekolah itu.

Program makanan bergizi gratis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama di kalangan pelajar. Dadan berharap dengan adanya evaluasi dan pengawasan ketat, tujuan program ini dapat tercapai dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan tanggapan terkait viralnya laporan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang belum matang di media sosial.

Dadan, yang dijumpai di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa kejadian tersebut umumnya terjadi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru memulai program ini.

“Makanan bergizi ini kan untuk pembiasaan, jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi harian dan meminta penyedia baru untuk memulai dengan jumlah kecil,” ujarnya.

Dadan menjelaskan, SPPG yang baru terlibat dalam program ini tidak diperbolehkan langsung menyediakan makanan dalam porsi banyak. Prosesnya harus bertahap, mulai dari 150 porsi, kemudian meningkat menjadi 500, 1.000, hingga 1.500 porsi.

Menurut Dadan, hal ini dilakukan agar penyedia memiliki waktu untuk beradaptasi dan memastikan kualitas makanan terjaga.

“Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang. Jadi, kami sudah instruksikan agar SPPG baru memulai dari hal yang kecil terlebih dahulu,” katanya menambahkan.

Dalam menjaga kualitas makanan, BGN telah menerapkan skema pengawasan kualitas atau quality control di setiap sekolah. Para ahli gizi diharuskan melakukan uji kelayakan makanan sebelum dikirimkan kepada penerima manfaat.

“Sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Itulah mengapa kita mewajibkan setiap satuan pelayanan memiliki ahli gizi, untuk mengontrol kualitas makanan,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai keberadaan dokter dalam proses pengawasan ini, Dadan memastikan bahwa dokter juga telah dilibatkan. Namun, ia mengakui bahwa proses adaptasi di daerah baru membutuhkan waktu.

“Saat uji coba dulu, kami butuh tiga bulan hingga ibu-ibu di SPPG bisa masak untuk 3.000 orang dengan kualitas rasa dan kematangan yang sama. Sekarang ini menjadi SOP kami, penyedia baru harus memulai dari jumlah kecil,” katanya.

Dadan menegaskan bahwa BGN akan melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut untuk memastikan tidak ada keluhan serupa di masa mendatang.

“Evaluasi harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kualitas makanan harus dijaga agar penerima manfaat tidak dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, menu MBG di salah satu SD di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menuai tanggapan beragam warga net. Sebab ditemukan menu daging ayam mentah alias belum matang dalam kotak menu MBG di sekolah itu.

Program makanan bergizi gratis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama di kalangan pelajar. Dadan berharap dengan adanya evaluasi dan pengawasan ketat, tujuan program ini dapat tercapai dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan tanggapan terkait viralnya laporan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang belum matang di media sosial.

Dadan, yang dijumpai di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa kejadian tersebut umumnya terjadi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru memulai program ini.

“Makanan bergizi ini kan untuk pembiasaan, jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi harian dan meminta penyedia baru untuk memulai dengan jumlah kecil,” ujarnya.

Dadan menjelaskan, SPPG yang baru terlibat dalam program ini tidak diperbolehkan langsung menyediakan makanan dalam porsi banyak. Prosesnya harus bertahap, mulai dari 150 porsi, kemudian meningkat menjadi 500, 1.000, hingga 1.500 porsi.

Menurut Dadan, hal ini dilakukan agar penyedia memiliki waktu untuk beradaptasi dan memastikan kualitas makanan terjaga.

“Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang. Jadi, kami sudah instruksikan agar SPPG baru memulai dari hal yang kecil terlebih dahulu,” katanya menambahkan.

Dalam menjaga kualitas makanan, BGN telah menerapkan skema pengawasan kualitas atau quality control di setiap sekolah. Para ahli gizi diharuskan melakukan uji kelayakan makanan sebelum dikirimkan kepada penerima manfaat.

“Sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Itulah mengapa kita mewajibkan setiap satuan pelayanan memiliki ahli gizi, untuk mengontrol kualitas makanan,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai keberadaan dokter dalam proses pengawasan ini, Dadan memastikan bahwa dokter juga telah dilibatkan. Namun, ia mengakui bahwa proses adaptasi di daerah baru membutuhkan waktu.

“Saat uji coba dulu, kami butuh tiga bulan hingga ibu-ibu di SPPG bisa masak untuk 3.000 orang dengan kualitas rasa dan kematangan yang sama. Sekarang ini menjadi SOP kami, penyedia baru harus memulai dari jumlah kecil,” katanya.

Dadan menegaskan bahwa BGN akan melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut untuk memastikan tidak ada keluhan serupa di masa mendatang.

“Evaluasi harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kualitas makanan harus dijaga agar penerima manfaat tidak dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, menu MBG di salah satu SD di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menuai tanggapan beragam warga net. Sebab ditemukan menu daging ayam mentah alias belum matang dalam kotak menu MBG di sekolah itu.

Program makanan bergizi gratis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama di kalangan pelajar. Dadan berharap dengan adanya evaluasi dan pengawasan ketat, tujuan program ini dapat tercapai dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan tanggapan terkait viralnya laporan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang belum matang di media sosial.

Dadan, yang dijumpai di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa kejadian tersebut umumnya terjadi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru memulai program ini.

“Makanan bergizi ini kan untuk pembiasaan, jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi harian dan meminta penyedia baru untuk memulai dengan jumlah kecil,” ujarnya.

Dadan menjelaskan, SPPG yang baru terlibat dalam program ini tidak diperbolehkan langsung menyediakan makanan dalam porsi banyak. Prosesnya harus bertahap, mulai dari 150 porsi, kemudian meningkat menjadi 500, 1.000, hingga 1.500 porsi.

Menurut Dadan, hal ini dilakukan agar penyedia memiliki waktu untuk beradaptasi dan memastikan kualitas makanan terjaga.

“Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang. Jadi, kami sudah instruksikan agar SPPG baru memulai dari hal yang kecil terlebih dahulu,” katanya menambahkan.

Dalam menjaga kualitas makanan, BGN telah menerapkan skema pengawasan kualitas atau quality control di setiap sekolah. Para ahli gizi diharuskan melakukan uji kelayakan makanan sebelum dikirimkan kepada penerima manfaat.

“Sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Itulah mengapa kita mewajibkan setiap satuan pelayanan memiliki ahli gizi, untuk mengontrol kualitas makanan,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai keberadaan dokter dalam proses pengawasan ini, Dadan memastikan bahwa dokter juga telah dilibatkan. Namun, ia mengakui bahwa proses adaptasi di daerah baru membutuhkan waktu.

“Saat uji coba dulu, kami butuh tiga bulan hingga ibu-ibu di SPPG bisa masak untuk 3.000 orang dengan kualitas rasa dan kematangan yang sama. Sekarang ini menjadi SOP kami, penyedia baru harus memulai dari jumlah kecil,” katanya.

Dadan menegaskan bahwa BGN akan melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut untuk memastikan tidak ada keluhan serupa di masa mendatang.

“Evaluasi harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kualitas makanan harus dijaga agar penerima manfaat tidak dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, menu MBG di salah satu SD di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menuai tanggapan beragam warga net. Sebab ditemukan menu daging ayam mentah alias belum matang dalam kotak menu MBG di sekolah itu.

Program makanan bergizi gratis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama di kalangan pelajar. Dadan berharap dengan adanya evaluasi dan pengawasan ketat, tujuan program ini dapat tercapai dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

...Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang. Jadi, kami sudah instruksikan agar SPPG baru memulai dari hal yang kecil terlebih dahulu

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan tanggapan terkait viralnya laporan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang belum matang di media sosial.

Dadan, yang dijumpai di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa kejadian tersebut umumnya terjadi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru memulai program ini.

“Makanan bergizi ini kan untuk pembiasaan, jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi harian dan meminta penyedia baru untuk memulai dengan jumlah kecil,” ujarnya.

Dadan menjelaskan, SPPG yang baru terlibat dalam program ini tidak diperbolehkan langsung menyediakan makanan dalam porsi banyak. Prosesnya harus bertahap, mulai dari 150 porsi, kemudian meningkat menjadi 500, 1.000, hingga 1.500 porsi.

Menurut Dadan, hal ini dilakukan agar penyedia memiliki waktu untuk beradaptasi dan memastikan kualitas makanan terjaga.

“Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang. Jadi, kami sudah instruksikan agar SPPG baru memulai dari hal yang kecil terlebih dahulu,” katanya menambahkan.

Dalam menjaga kualitas makanan, BGN telah menerapkan skema pengawasan kualitas atau quality control di setiap sekolah. Para ahli gizi diharuskan melakukan uji kelayakan makanan sebelum dikirimkan kepada penerima manfaat.

“Sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Itulah mengapa kita mewajibkan setiap satuan pelayanan memiliki ahli gizi, untuk mengontrol kualitas makanan,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai keberadaan dokter dalam proses pengawasan ini, Dadan memastikan bahwa dokter juga telah dilibatkan. Namun, ia mengakui bahwa proses adaptasi di daerah baru membutuhkan waktu.

“Saat uji coba dulu, kami butuh tiga bulan hingga ibu-ibu di SPPG bisa masak untuk 3.000 orang dengan kualitas rasa dan kematangan yang sama. Sekarang ini menjadi SOP kami, penyedia baru harus memulai dari jumlah kecil,” katanya.

Dadan menegaskan bahwa BGN akan melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut untuk memastikan tidak ada keluhan serupa di masa mendatang.

“Evaluasi harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kualitas makanan harus dijaga agar penerima manfaat tidak dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, menu MBG di salah satu SD di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menuai tanggapan beragam warga net. Sebab ditemukan menu daging ayam mentah alias belum matang dalam kotak menu MBG di sekolah itu.

Program makanan bergizi gratis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama di kalangan pelajar. Dadan berharap dengan adanya evaluasi dan pengawasan ketat, tujuan program ini dapat tercapai dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan tanggapan terkait viralnya laporan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang belum matang di media sosial.

Dadan, yang dijumpai di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa kejadian tersebut umumnya terjadi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru memulai program ini.

“Makanan bergizi ini kan untuk pembiasaan, jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi harian dan meminta penyedia baru untuk memulai dengan jumlah kecil,” ujarnya.

Dadan menjelaskan, SPPG yang baru terlibat dalam program ini tidak diperbolehkan langsung menyediakan makanan dalam porsi banyak. Prosesnya harus bertahap, mulai dari 150 porsi, kemudian meningkat menjadi 500, 1.000, hingga 1.500 porsi.

Menurut Dadan, hal ini dilakukan agar penyedia memiliki waktu untuk beradaptasi dan memastikan kualitas makanan terjaga.

“Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang. Jadi, kami sudah instruksikan agar SPPG baru memulai dari hal yang kecil terlebih dahulu,” katanya menambahkan.

Dalam menjaga kualitas makanan, BGN telah menerapkan skema pengawasan kualitas atau quality control di setiap sekolah. Para ahli gizi diharuskan melakukan uji kelayakan makanan sebelum dikirimkan kepada penerima manfaat.

“Sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Itulah mengapa kita mewajibkan setiap satuan pelayanan memiliki ahli gizi, untuk mengontrol kualitas makanan,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai keberadaan dokter dalam proses pengawasan ini, Dadan memastikan bahwa dokter juga telah dilibatkan. Namun, ia mengakui bahwa proses adaptasi di daerah baru membutuhkan waktu.

“Saat uji coba dulu, kami butuh tiga bulan hingga ibu-ibu di SPPG bisa masak untuk 3.000 orang dengan kualitas rasa dan kematangan yang sama. Sekarang ini menjadi SOP kami, penyedia baru harus memulai dari jumlah kecil,” katanya.

Dadan menegaskan bahwa BGN akan melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut untuk memastikan tidak ada keluhan serupa di masa mendatang.

“Evaluasi harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kualitas makanan harus dijaga agar penerima manfaat tidak dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, menu MBG di salah satu SD di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menuai tanggapan beragam warga net. Sebab ditemukan menu daging ayam mentah alias belum matang dalam kotak menu MBG di sekolah itu.

Program makanan bergizi gratis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama di kalangan pelajar. Dadan berharap dengan adanya evaluasi dan pengawasan ketat, tujuan program ini dapat tercapai dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Kebakaran melanda rumah tinggal di kawasan padat penduduk di Jalan Tegal Amba, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat sore ini.

Sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan Suku Dinas (Sudin) Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur (Gulkarmat Jaktim) untuk memadamkan api.

"Objek yang terbakar rumah dengan titik kenal di GOR Pondok Bambu yang beralamat di Jalan Tegal Amba, Pondok Bambu, Duren Sawit," kata Kasiops Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jaktim Abdul Wahid saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Abdul menyebut pihaknya menerima informasi terjadinya kebakaran pukul 17.55 WIB dari warga yang datang ke pos Pondok Bambu.

"Kami terima informasi dari pukul 17.55 WIB, ada warga yang datang ke pos Pondok Bambu melapor," ujar Abdul.

Merespon laporan tersebut, personel pemadam kebakaran langsung menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) pukul 17.57 WIB dan langsung melakukan pemadaman pukul 17.58 WIB.

Hingga saat ini petugas yang berada di lokasi masih berupaya untuk memadamkan si jago merah dengan bantuan warga sekitar yang turut membantu mengamankan lokasi.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2025

DEPOK, KOMPAS.com - Aspek lingkungan kerap tidak menjadi pertimbangan oleh pengembang. Akibatnya, hadirnya proyek hunian membuat persoalan di lingkungan sekitarnya.

Hal ini sebagaimana yang terlihat dalam pembangunan sebuah klaster perumahan di wilayah Cepit, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok yang diduga belum mendapatkan izin lingkungan hingga menyebabkan banjir.

Hal itu lantaran klaster perumahan tersebut berdiri di lokasi rawa yang menjadi serapan air. Kegiatan pembangunan menyebabkan rawa tersebut ditimbun lokasi perumahan.

Salah seorang warga, Teguh Wiguna yang juga menjadi ketua RT 04 RW 08 Jatimulya mengungkapkan sejak awal, tidak ada satu pun perwakilan pengembang yang meminta izin atau persetujuan warga atas pembangunan yang dilaksanakan.

"Sampai saat ini, kami di RT 4 yang berbatasan langsung dengan perumahan tersebut, belum pernah meneken surat izin lingkungan yang diajukan oleh pengembang. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa jual rumah?" ujarnya saat dihubungi, Kamis (27/2/2025).

Teguh mengungkapkan bahwa menurut pengakuan konsumen yang sudah membeli unit, mereka sudah melihat izin mendirikan bangunan (IMB) dari pengembang.

"Dapat info dari customer perumahan baru, ternyata mereka sudah melihat IMB sehingga mereka mengajukan KPR. Padahal untuk memperoleh IMB setahu saya adalah ada izin lingkungan. Sampai saat ini, kami belum menandatanganinya," jelas Teguh.

Sementara itu warga lainnya, Ibra, juga mengatakan hal yang sama, bahwa hingga saat ini belum ada izin yang diajukan oleh pengembang tersebut kepada warga sekitar perumahan.

Ibra yang juga menjadi Ketua RT 5 RW 2 mengungkapkan selain persoalan izin, hadirnya perumahan juga menyebabkan banjir di sekitar wilayah pembangunan.

"Gara-gara tanah ditimbun dan saluran pembuangan air tidak memadai, akhirnya perumahan baru menyebabkan banjir dan berdampak ke Perumahan Griya Melati Mas. Bahkan, air sampai membuat jebol arkon," jelas Ibra.

Adapun Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Jatimulya, Amsori menjelaskan sejak awal, pihak pengembang belum mengajukan izin ke warga sebagai syarat administrasi. Tak hanya itu, perumahan yang dibangun juga tidak ada namanya.

"Sampai saat ini tidak ada plang di perumahan tersebut. IMB juga tidak ada. Setiap hujan, pasti perumahan tersebut dan perumahan warga sekitarnya terdampak banjir," jelas Amsori.

Atas persoalan yang muncul tersebut, warga berencana menempuh jalur hukum terhadap pengembang.

Penjelasan Pengembang

Perwakilan pengembang, Mohammad, saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya sudah memiliki izin yang diperlukan, termasuk IMB. Tanpa dokumen tersebut, perusahaan tidak akan mendapatkan approval dari bank untuk KPR.

"Kami sudah menjual enam unit rumah, dan bos saya sudah memperoleh izin IMB, dan kami pastikan perumahan kami sudah punya IMB," kata dia saat dihubungi Jumat (28/2/2025).

Sementara itu terkait dengan persoalan banjir yang disebabkan oleh hadirnya cluster baru, Mohammad menyatakan pihaknya terbuka untuk berdiskusi dengan warga yang terdampak banjir.

"Kami akan bertemu dengan Lurah Jatimulya, serta perwakilan warga untuk membahas persoalan bajir yang muncul," terangnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa menanggung pengobatan bagi penerima makan siang gratis yang mengalami keracunan. Hal ini merespons banyaknya laporan siswa keracunan usai konsumsi menu MBG.

Dadan menjelaskan dalam satu porsi menu Makan Gratis terdiri dari biaya bahan baku dan biaya operasional tetap. Nah biaya pengobatan penerima manfaat yang keracunan bisa ditanggulangi dengan dana tersebut.

"Gini, kan Makan Bergizi itu terbagi dari biaya bahan baku dan biaya operasional. Biaya operasional di satuan pelayanan itu, sifatnya at cost untuk menanggulangi hal-hal yang seperti itu," beber Dadan ditemui di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Jumat (28/2/2025).

"Nanti semua (pengobatan) di-handle sama Kepala Satuan Pelayanan," katanya menegaskan.

Biaya operasional tetap itu disebut Dadan nilainya akan bervariasi sekitar Rp 1.000-3.000 per porsi. Biaya ini juga yang nantinya akan digunakan untuk menggaji para sukarelawan di Dapur MBG.

"At cost tergantung kebutuhan mereka tapi range-nya antara 1.000 - 3.000 per porsi tergantung kebutuhan termasuk harus menggaji nanti sukarelawan-sukarelawan," papar Dadan.

Soal beberapa kasus keracunan ataupun makanan yang belum matang, Dadan bilang hal ini mungkin terjadi karena program Makan Gratis masih tergolong baru dilakukan. Banyak sekali SPPG yang belum terbiasa membuat makanan dalam skala besar.

Namun, dia menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi harian di seluruh SPPG. Dengan begitu, perbaikan bisa dilakukan.

"Makan Bergizi ini kan butuh pembiasaan, jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi, evaluasi harian," kata Dadan.

"Karena terus terang yang seperti ini butuh pembiasaan. Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang," sebutnya melanjutkan.

Kontrol kualitas di setiap SPPG akan dilakukan langsung oleh Ahli Gizi yang ditempatkan di setiap Dapur MBG. Setiap makanan yang mau dibagikan, kata Dadan, wajib dicek terlebih dahulu oleh Ahli Gizi.

"Ya itu salah satu yang harus dilakukan oleh para Ahli Gizi. Jadi sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Karena sebetulnya kenapa kita mewajibkan di satuan-satuan pelayanan satu Ahli Gizi karena untuk mengontrol itu, mengontrol kualitas," pungkas Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek rumah susun (rusun) garapan investor Qatar untuk program 3 juta rumah akan dilaksanakan usai Lebaran 2025.

“Ya proyek pertama nanti bulan April setelah Lebaran saya dengar. Investor dari Qatar bawa modal untuk membangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha,” ungkap Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo di Jakarta, Rabu (26/02/2025).

Hashim memastikan, Qatar akan membawa modal senilai 18 juta dollar AS-20 juta dollar AS (Rp 294 triliun-Rp 327 triliun) untuk membangun 1 juta apartemen di perkotaan.

“Dengan kawan-kawannya dari Qatar akan bawa modal untuk membangun 1 juta unit apartemen. Kurang lebih nilainya 18-20 miliar dollar AS,” katanya melanjutkan.

Sementara Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, Qatar melalui Qilaa International Group, Sheikh Abdul Aziz Al Thani, akan membangun 20.000 unit rusun.

Ini menyusul kerja sama antara pemerintah dengan Qatar untuk menyukseskan program 3 juta rumah.

Ada pun lokasinya berada di lahan bekas perumahan DPR Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan seluas 24 hektar.

"20 hektar itu dalam satu blok. Ada 4 hektar di luar blok," ujar Fahri usai diskusi media di The Belleza Hotel & Suite, Jakarta, Kamis (27/02/2025).

Harga satuan unit rusun tersebut masih dibahas. Namun Fahri ingin harganya terjangkau karena tanahnya telah disediakan oleh pemerintah.

"Kalau tanah sudah dimudahkan oleh pemerintah, nanti pemerintah akan menetapkan harga tanah," kata Fahri.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Purinusa Jayakusuma meluncurkan rumah berkonsep 2 lantai, Viona Karawaci.

Lokasi Viona Karawaci berdekatan dengan Aryana Karawaci yang sudah dikembangkan sejak tahun 2017.

Lokasinya dapat dijangkau hanya 10 menit dari Kawasan Lippo Karawaci, Tangerang, Banten.

Direktur Utama PT Purinusa Jayakusuma Sianna Sutinah Rustanto menegaskan, Viona dipasarkan karena dua produk sebelumnya yaitu Safira dan Kristal di Aryana Karawaci terjual habis.

"Viona Karawaci menyasar segmen menengah dengan harga Rp 800 jutaan. Kita meyakini Viona Karawaci akan diminati karena saat ini produk dengan harga di bawah Rp 1 miliar paling cepat terjual. Segmen menengah di kawasan Tangerang Raya potensinya besar," jelas Sianna dalam acara Produk Knowledge Viona Karawaci, Rabu (27/02/2025).

Ia menambahkan, saat ini potensi pasar perumahan di Tangerang Raya, seperti di kawasan Karawaci, Legok dan sekitarnya didominasi proyek rumah menengah.

Sianna menambahkan, Viona Karawaci disiapkan untuk ikut dalam program pemerintah yaitu Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

"Konsumen bisa menikmati program free PPN DTP 50 persen karena dipastikan akan di serah terima kunci sebelum akhir tahun 2025 ini," terangnya.

Sementara itu, Project Consultant Property Lounge Rita Megawati yang memasarkan perumahan Aryana Karawaci dan Viona Karawaci menegaskan Purinusa Jayakusuma selaku pengembang berkomitmen mengembangkan produk ready stock dalam setiap proyeknya.

"Merespon program pemerintah terkait PPN DTP, untuk itu produk ready stock harus ada karena pasar Viona Karawaci adalah segmen end user yang butuh hunian untuk langsung ditempati," tegas Rita.

Viona Karawaci dikembangkan dengan konsep private cluster yang terdiri dari 102 unit rumah dengan luas lahan 1,2 hektar.

Tipe yang ditawarkan terdiri dari bangunan 2 lantai mulai dari ukuran 5x12 type Basic (LB 47/60) dan tipe pengembangan (LB60/60.)

"Unit rumah Viona Karawaci sudah mulai dibangun karena kita targetkan di bulan Desember 2025 sudah selesai dan bisa ikut program PPN DTP 50 persen," tandas Rita.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, kesalahan pengelolaan tanah menjadi faktor yang membuat harga rumah mahal.

"Ini kan karena banyak kesalahan kita dalam mengelola harga tanah. Harga tanah itu 50 persen dari total biaya. Akhirnya itu yang menyebabkan tidak affordable," ujar Fahri usai diskusi media di The Belleze Hotel & Suite, Jakarta, Kamis (27/02/2025).

Karenanya, dibutuhkan intervensi pemerintah terkait penentuan harga rumah lewat penyediaan lahan gratis.

Skema ini juga akan diterapkan dalam pembangunan rumah susun (rusun) garapan investor Qatar di bekas perumahan DPR Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Pasalnya, menurut Fahri, lahan proyek sudah disediakan gratis, sehingga sudah seharusnya harga rumah bisa diintervensi pemerintah agar lebih murah.

"Kita lagi menghitung dan lagi bernegosiasi biaya konstruksi. Karena kalau tanah sudah dimudahkan oleh pemerintah, nanti pemerintah akan menetapkan harga tanah," katanya.

"Iya harus affordable, kalau enggak affordable ngapain pemerintah terlibat?," katanya lagi.

Di sisi lain, investor Qatar yang akan membangun rusun untuk program 3 juta rumah itu adalah Qilaa International Group, Sheikh Abdul Aziz Al Thani.

Sebanyak 20.000 unit rusun akan dibangun di lahan seluas 24 hektar.

"20 hektar itu dalam satu blok. Ada 4 hektar di luar blok," ucap Fahri.

Sementara untuk waktunya, Fahri menawarkan kepada investor untuk mulai membangun rusun itu pada bulan Ramadan.

"Tapi mereka enggak mau, mereka bulan puasa enggak kerja, kira-kira gitu," katanya.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo memastikan, Qatar akan membawa modal senilai 18 juta dollar AS-20 juta dollar AS (Rp 294 triliun-Rp 327 triliun) pada April 2025 untuk membangun 1 juta apartemen di perkotaan.

“Ya proyek pertama nanti bulan April setelah Lebaran saya dengar. Investor dari Qatar bawa modal untuk membangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha,” ungkap Hashim di Jakarta, Rabu (26/02/2025).

“Dengan kawan-kawannya dari Qatar akan bawa modal untuk membangun 1 juta unit apartemen. Kurang lebih nilainya 18-20 miliar dollar AS,” katanya melanjutkan.