JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jakarta telah memanggil Komisaris BUMN sekaligus politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, politikus PSI Cheryl Tanzil, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Pemanggilan Bawaslu melalui Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ini dilakukan karena ketiganya diduga terlibat pelanggaran kampanye Pilkada Jakarta 2024.

"Pelibatan komisaris BUMN Grace Natalie dalam kampanye, (dan) politisasi SARA oleh Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait," jelas Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jakarta, Benny Sabdo saat dikonfirmasi, Jumat (6/12/2024).

Namun, Benny bilang, ketiganya mangkir dari pemanggilan. Oleh karena itu, Bawaslu bakal menjadwalkan pemanggilan kembali.

"Sebelumnya mereka dipanggil klarifikasi tapi tidak hadir," ucap dia.

Benny mengatakan, pihaknya kini tengah menangani 13 laporan dugaan pelanggaran Pilkada Jakarta 2024.

Selain perkara yang melibatkan Grace dan Maruarar, salah satu dari 13 laporan itu merupakan kasus dugaan politik uang dua tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, yakni paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.

"Saat ini kami menangani 13 laporan. Laporan tersebut berasal dari masyarakat, perihal dugaan politik uang oleh tim paslon 1 dan tim paslon 3," ujar Benny.

Menurut Benny, pihaknya bekerja berdasarkan hukum acara yang berlaku. Sebab itu, Bawaslu memerlukan waktu untuk menangani perkara.

Benny pun meminta jajaran Bawaslu tingkat kota dan kabupaten serta masyarakat Jakarta aktif terlibat sebagai pengawas partisipatif.

"Supaya dapat diproses sesuai mekanisme penanganan pelanggaran," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan akan tetap memprioritaskan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk penyediaan rumah tahun 2025.

Menurut Menteri yang akrab disapa Ara tersebut program FLPP yang sudah berjalan sejak tahun 2010 tersebut sangat baik untuk konsumen, perbankan dan pengembang.

“Dalam 1,5 bulan terakhir saya sudah mempelajari efektivitas FLPP dan saya yakin ini baik untuk konsumen, perbankan dan juga pengembang rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ungkapnya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) tahun 2024, di Trans Luxury Hotel Bandung, Kamis (5/12/2024).

Menteri Ara menegaskan meski FLPP adalah konsep yang lahir di masa pendahulunya, namun dia mengaku tidak ragu untuk meneruskan sesuatu yang baik.

"Kita harus sportif. Ini (FLPP) sudah baik dan akan terus ditingkatkan. Semoga tahun 2025 kita memiliki pandangan yang sama dengan Kementerian Keuangan soal FLPP, sehingga anggarannya bisa ditingkatkan lagi," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Joko Suranto berharap anggaran FLPP untuk tahun 2025 cair pada minggu ke-3 bulan Januari.

"Usulan kami kepada Pak Menteri (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait) dan kementerian yang lainnya, yang pertama adalah kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 yang minimal 350.000 unit," ujar Joko.

Ada pun FLPP adalah fasilitas pembiayaan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Palopo -

Pemkot Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), membutuhkan anggaran Rp 15 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 26.772 siswa SD dan SMP. Anggaran dan petunjuk realisasi program tersebut masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.

"Kita hitung semua, jadi memang yang kita butuhkan sekitar Rp 15 miliar. Dengan skema kita saat ini di (APBD) Pokok Rp 10 M, bisa jadi kita tambah Rp 5 M," ungkap Pjs Wali Kota Palopo Firmanza DP kepada detikSulsel, Jumat (6/11/2024).

Firmanza mengatakan, tambahan Rp 5 miliar itu diharapkan bisa diakomodir dari APBN 2025. Pihaknya juga masih menunggu petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional untuk menjalankan program MBG tahun depan.

"Untuk yang kami siapkan itu Rp 10 M karena kan kemarin itu ada juga berita bahwa mereka akan siapkan dari pusat, pendanaannya. Kita masih menunggu ini, yang jelas kita sudah siap," tuturnya.

Anggaran program MBG yang diakomodir dari APBD Palopo 2025 masih sementara berproses. Firmanza mengatakan alokasi Rp 10 miliar dari Pemkot Palopo dikaji bersama DPRD Palopo.

"Kita masih menyusun RAPBD 2025, terus untuk itu kami sudah siapkan," beber Firmanza.

Pihaknya juga telah mendata siswa SD dan SMP yang akan menerima program MBG tersebut. Rinciannya, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 18.200 siswa, sedangkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 8.572.

"Pemerintah kota Palopo sudah memprogramkan itu (ibu hamil dan menyusui) termasuk mencegah stunting. Jadi kita mulai 1.000 hari kehidupan," pungkasnya.

(sar/asm)

Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengusulkan program Makan Bergizi Gratis bagi para santri dikelola langsung oleh pesantren. Hal ini lantaran pesantren sudah memiliki dapur mandiri.

“Selama ini pesantren sudah menjalankan mandiri program makan bergizi bagi para santri, bahkan tiga kali sehari. Kekhasan itu harus dioptimalkan oleh pemerintah agar program Makan Bergizi Gratis yang mulai dijalankan bisa sukses dan berkelanjutan,” kata Hidayat dikutip dari laman Antara, Jumat, 6 Desember 2024.

Pemerintah akan membentuk satuan layanan yang bertanggung jawab atas sejumlah siswa dan penerima manfaat lainnya di wilayah tertentu dalam menyalurkan Makan Bergizi Gratis. Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor itu mendorong pesantren diberikan kepercayaan membentuk satuan layanan sendiri.
Hidayat menyebut mulai dari pencarian bahan makanan, memasak, hingga mendistribusikan kepada peserta didik bisa memberdayakan seluruh lini usaha dan sumber daya pesantren.

“Dengan demikian terjadi sinkronisasi antara program penyediaan makan oleh pesantren dengan program Makan Bergizi Gratis dan tentunya para santri sudah lebih familier dengan masakan dari dapur pesantren masing-masing,” ujar dia.

Badan Gizi Nasional menargetkan program Makan Bergizi Gratis menyasar 82,9 juta jiwa. Target penerima utamanya adalah siswa lalu diperluas kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita di sekitar satuan layanan.

Hidayat meminta Kementerian Agama memastikan 10,5 juta peserta didik di satuan pendidikan keagamaan sudah masuk ke dalam data target program tersebut, tanpa terkecuali. Pasalnya, masih terdapat ketimpangan anggaran antara kedua jenis lembaga pendidikan pada beberapa program unggulan pemerintah lainnya.

“Program unggulan Pemerintahan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis harus mengedepankan keadilan serapan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan termasuk untuk santri dan siswa madrasah sehingga menjadi praktik baik dan dapat diikuti oleh program-program pendidikan lainnya yang masih diskriminatif, seperti pada dana BOS dan kesejahteraan guru,” kata dia.

(REN)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengusulkan kepada pemerintah agar penyiapan Makan Bergizi Gratis bagi para santri dikelola langsung oleh pesantren karena mereka memang sudah memiliki dapur mandiri.

“Selama ini pesantren sudah menjalankan mandiri program makan bergizi bagi para santri, bahkan tiga kali sehari. Kekhasan itu harus dioptimalkan oleh pemerintah agar program Makan Bergizi Gratis yang mulai dijalankan bisa sukses dan berkelanjutan,” kata Hidayat dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Diketahui, dalam menyalurkan makan bergizi gratis, pemerintah akan membentuk satuan layanan yang bertanggung jawab atas sejumlah siswa dan penerima manfaat lainnya di wilayah tertentu. Sejalan dengan hal itu, Hidayat yang juga merupakan Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor itu mendorong agar pesantren diberikan kepercayaan membentuk satuan layanan sendiri.

Hidayat menambahkan, mulai dari pencarian bahan makanan, memasak, hingga mendistribusikan kepada peserta didik bisa memberdayakan seluruh lini usaha dan sumber daya pesantren.

“Dengan demikian terjadi sinkronisasi antara program penyediaan makan oleh pesantren dengan program Makan Bergizi Gratis dan tentunya para santri sudah lebih familier dengan masakan dari dapur Pesantren masing-masing,” ujarnya.

Diketahui, Badan Gizi Nasional menargetkan program Makan Bergizi Gratis menyasar 82,9 juta jiwa. Target penerima utamanya adalah siswa, lalu diperluas kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita di sekitar satuan layanan.

Hidayat meminta Kementerian Agama agar memastikan bahwa 10,5 juta peserta didik di satuan pendidikan keagamaan sudah masuk ke dalam data target program tersebut, tanpa terkecuali. Pasalnya, menurut dia, pada beberapa program unggulan pemerintah lainnya, masih terdapat ketimpangan anggaran antara kedua jenis lembaga pendidikan tersebut.

“Program unggulan Pemerintahan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis harus mengedepankan keadilan serapan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan termasuk untuk santri dan siswa madrasah sehingga menjadi praktik baik dan dapat diikuti oleh program-program pendidikan lainnya yang masih diskriminatif, seperti pada dana BOS dan kesejahteraan guru,” kata dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pimpinan MPR usul Makan Bergizi Gratis untuk santri dikelola pesantren

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengusulkan kepada pemerintah agar penyiapan Makan Bergizi Gratis bagi para santri dikelola langsung oleh pesantren karena mereka memang sudah memiliki dapur mandiri.

“Selama ini pesantren sudah menjalankan mandiri program makan bergizi bagi para santri, bahkan tiga kali sehari. Kekhasan itu harus dioptimalkan oleh pemerintah agar program Makan Bergizi Gratis yang mulai dijalankan bisa sukses dan berkelanjutan,” kata Hidayat dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Diketahui, dalam menyalurkan makan bergizi gratis, pemerintah akan membentuk satuan layanan yang bertanggung jawab atas sejumlah siswa dan penerima manfaat lainnya di wilayah tertentu. Sejalan dengan hal itu, Hidayat yang juga merupakan Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor itu mendorong agar pesantren diberikan kepercayaan membentuk satuan layanan sendiri.

Hidayat menambahkan, mulai dari pencarian bahan makanan, memasak, hingga mendistribusikan kepada peserta didik bisa memberdayakan seluruh lini usaha dan sumber daya pesantren.

“Dengan demikian terjadi sinkronisasi antara program penyediaan makan oleh pesantren dengan program Makan Bergizi Gratis dan tentunya para santri sudah lebih familier dengan masakan dari dapur Pesantren masing-masing,” ujarnya.

Diketahui, Badan Gizi Nasional menargetkan program Makan Bergizi Gratis menyasar 82,9 juta jiwa. Target penerima utamanya adalah siswa, lalu diperluas kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita di sekitar satuan layanan.

Hidayat meminta Kementerian Agama agar memastikan bahwa 10,5 juta peserta didik di satuan pendidikan keagamaan sudah masuk ke dalam data target program tersebut, tanpa terkecuali. Pasalnya, menurut dia, pada beberapa program unggulan pemerintah lainnya, masih terdapat ketimpangan anggaran antara kedua jenis lembaga pendidikan tersebut.

“Program unggulan Pemerintahan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis harus mengedepankan keadilan serapan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan termasuk untuk santri dan siswa madrasah sehingga menjadi praktik baik dan dapat diikuti oleh program-program pendidikan lainnya yang masih diskriminatif, seperti pada dana BOS dan kesejahteraan guru,” kata dia.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pemerintah sangat membutuhkan pengembang dalam penyediaan rumah khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) tahun 2024, di Trans Luxury Hotel Bandung, Kamis (5/12/2024).

Rakernas tahun ini mengusung tema "Sinergi REI Bersama Pemerintah untuk Mewujudkan Program 3 Juta Rumah" dan dihadiri lebih 1.000 anggota REI dari seluruh Indonesia.

Dikatakan, tahun depan anggaran Kementerian PKP hanya Rp 5,2 triliun. Anggaran tersebut tidak mencukupi tanpa dukungan dan kerjasama dari pelaku usaha swasta termasuk pengembang anggota REI.

"Pemerintah membutuhkan bapak ibu sekalian yang sudah berjuang untuk membangun rumah MBR, menengah dan juga mewah. Saya tahu peran bapak ibu sangat besar, karena anggaran pemerintah sangat terbatas dalam penyediaan rumah," ungkapnya.

Menteri PKP mengakui REI sebagai organisasi yang besar penuh dengan orang-orang hebat dari seluruh Indonesia.

Dia berjanji akan menyiapkan waktu 2 jam untuk mendengar masukan dari REI dalam pertemuan minggu depan.

"Selain dengan asosiasi pengembang lain, saya minggu depan akan menerima REI. Sebagai organisasi yang terbesar di Indonesia, saya mau saat nanti ketemuan apa saja masalah di lapangan dapat disampaikan, juga saran dan apa solusi yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah," tegasnya.

Tugas pemerintah sebagai fasilitator dan regulator harus dapat menjamin kepentingan semua pihak, termasuk bagaimana pengembang selaku pelaku usaha dapat dibantu dengan perizinan yang mudah dan murah.

“Saya siap memfasilitasi perbaikan regulasi di sektor perumahan dengan instansi terkait seperti Kementerian ATR/BPN, PLN, BTN, Ditjen Pajak, dan lain-lain,” jelasnya.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruara Sirait (Ara) akan bertemu pengembang yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI). Rencananya, pertemuan akan dilakukan minggu depan.

Hal itu disampaikan oleh Ara saat menghadiri Rapat Kerja Nasional REI tahun 2024 di Bandung, Jawa Barat. Selain ara, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, hingga Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menghadiri Rakernas REI 2024. Dikatakan Ara, pihaknya ingin mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi developer dalam penyediaan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tugas pemerintah sebagai fasilitator dan regulator harus dapat menjamin kepentingan semua pihak, termasuk bagaimana pengembang selaku pelaku usaha dapat dibantu dengan perizinan yang mudah dan murah.

"Selain dengan asosiasi pengembang lain, saya minggu depan akan menerima REI. Sebagai organisasi yang terbesar di Indonesia, saya mau saat nanti ketemuan, apa saja masalah di lapangan dapat disampaikan, juga saran dan apa solusi yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah," ujar Ara dalam keterangannya, dikutip Jumat (6/11/2024).

Ara berjanji akan menyiapkan waktu 2 jam untuk mendengar masukan dari REI dalam pertemuan minggu depan. Ia juga siap memfasilitasi perbaikan regulasi di sektor perumahan dengan instansi terkait seperti Kementerian ATR/BPN, PLN, BTN, Ditjen Pajak, dan lain-lain.

"Pemerintah membutuhkan bapak ibu sekalian yang sudah berjuang untuk membangun rumah MBR, menengah dan juga mewah. Saya tahu peran bapak ibu sangat besar, karena anggaran pemerintah sangat terbatas dalam penyediaan rumah," ungkapnya.

Menurut Ara, Kementerian PKP berupaya menyediakan lahan-lahan gratis untuk penyediaan perumahan sebagai salah satu usaha dan peta jalan dari pemerintah. Selain itu, telah ditandatangani surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri untuk pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kenapa rumah MBR, karena kita harus mulai dari segmen konsumen paling bawah dalam industri properti yakni MBR. Jadi BPHTB sebesar 5% kita gratiskan. Presiden Prabowo meminta kita memikirkan MBR, sehingga biaya sekitar Rp 7 juta sampai Rp 9 juta dapat mereka gunakan untuk keperluan hidup lainnya," sebut Ara.

Untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Ara mengatakan pihaknya akan terus melanjutkan program tersebut. Ia berharap, tahun depan kuota FLPP bisa diperbanyak lagi.

"Kita harus sportif. Ini (FLPP) sudah baik dan akan terus ditingkatkan. Semoga di 2025 kita memiliki pandangan yang sama dengan Kementerian Keuangan soal FLPP, sehingga anggarannya bisa ditingkatkan lagi,"

Di sisi lain, Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menyampaikan bahwa industri properti telah memberikan kontribusi besar dan strategis bagi ekonomi nasional. Di antaranya berkontribusi sebesar 14,6% - 16,3% terhadap PDB nasional, berkontribusi 10,2% terhadap penciptaan lapangan kerja atau setara 13,8 juta orang per tahun.

Sektor properti juga memberikan dampak berganda terhadap 185 sektor lainnya, berkontribusi 9,3% terhadap penerimaan pajak pemerintah pusat dan 31,9% terhadap PAD, serta berkontribusi 7,83% dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan menjadi salah satu sektor dengan upah tertinggi.

"Tapi di sisi lain kita juga menghadapi persoalan backlog (kekurangan) perumahan karena dalam 13 tahun terakhir backlog hanya berkurang 3,6 juta unit atau setara 27%," jelasnya.

Ke depan, tantangan backlog perumahan semakin berat karena pada tahun 2045 penduduk Indonesia mencapai 318 juta jiwa, dimana jumlah yang tinggal di perkotaan sekitar 228 juta jiwa. Perkiraan business as usual, backlog kepemilikan rumah akan mencapai 22,74 juta unit di 2045.

"Selama ini REI telah berjuang bersama pemerintah dalam membangun hunian layak huni. Tahun ini, kami sampaikan kepada Pak Menteri (PKP) bahwa REI berkontribusi sebesar 64% terhadap pembangunan rumah komersial dan 44% terhadap pembangunan rumah subsidi atau sebanyak 86.936 unit," ungkap CEO Buana Kassiti Group itu.

REI terus konsisten untuk menyukseskan program 3 juta rumah. Di antaranya, REI sudah membentuk 8 satuan tugas (satgas) dalam mendukung program tersebut yakni Satgas Kementerian PKP, Satgas Tapera, Satgas Perbankan, Satgas Kemenkeu, Satgas ATR-BPN, Satgas PLN, Satgas Lingkungan Hdup, dan Satgas Kemendagri.

REI juga menyampaikan tiga usulan kepada pemerintah yaitu adanya kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 minimal 350.000 unit. Kedua, merealisasikan pembebasan pajak sektor properti sebesar 17%, dan terakhir mendukung omnibus law properti.

(abr/abr)

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mau membuat Proyek Strategis Nasional (PSN) properti untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Hal ini disampaikannya ketika memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI) di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/12/2024).

"Mungkin kalau diizinkan kami akan membuat Proyek Strategis Nasional buat MBR," ujarnya.

Sehingga, PSN properti tidak hanya diberikan untuk proyek jumbo garapan pengembang raksasa saja, tetapi juga untuk proyek kecil.

"Tapi bagaimana membuat PSN juga untuk rakyat kecil karena Pak Prabowo meminta kita mengutamakan wong cilik, rakyat kecil, makanya ini yang kami lakukan," lanjut Ara.

Ada pun saat ini, Kementerian PKP di bawah kepemimpinan Ara tengah menggarap program andalan Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun sebanyak 3 juta rumah dalam waktu satu tahun untuk MBR.

Rinciannya, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah akan dibangun di perkotaan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan bahwa pemerintah bisa membantu melakukan pengadaan lahan untuk program 3 juta rumah apabila sudah ditetapkan sebagai PSN.

Sementara saat ini, pelaksanaan program 3 juta rumah sangat membutuhkan kontribusi swasta karena anggaran Kementerian PKP sangat kecil yakni Rp 5,27 triliun.

"Kalau itu dimasukkan PSN, yang punya proyek bisa minta tolong ke BPN (untuk melakukan pengadaan lahan)," ucap Nusron saat ditemui usai memberikan pemaparan dalam Rakernas REI 2024.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun berharap Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) meniru sikap Maruarar Sirait untuk mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) usai keluar dari partai.

Komar mengingatkan Jokowi agar jangan lagi masih merasa menjadi bagian dari partai usai berseberangan. Menurut dia, hal itu hanya menunjukkan Jokowi tak tahu malu.

"Iya Ara [Maruarar] kan sudah berseberangan, dia kembalikan. Itu yang seharusnya Jokowi lakukan. Jangan sudah berseberangan tapi masih merasa diri ada PDI Perjuangan," kata Komar di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (4/12).

Komar meyakinkan pihaknya tak akan segan mengambil langkah pemecatan jika Jokowi tak segera mengembalikan KTA. Selama ini, kata Komar, PDIP tak mau reaktif karena menjaga kehormatan Jokowi sebagai presiden.

Namun, dia menegaskan tak ada kader yang memiliki hak istimewa selain Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurut Komar, langkah Jokowi yang berseberangan dengan PDIP sebagai masalah biasa.

"Ini masalah sebenarnya masalah biasa-biasa saja. Kau masuk jadi kader buat pelanggaran ya sudah kita pecat. Tapi karena kita jaga kehormatan orang juga kan. Kalo ada orang salah kita pecat enggak usah juga dibesar besarkan," kata Komar.

Saat ditanya soal mekanisme pemecatan, Komar belum mau bicara tegas. Namun, dia memastikan akan tiba waktunya.

"Dunia belum kiamat. Tunggu tanggal mainnya," katanya.

Sikap PDIP terhadap Jokowi kali ini disampaikan setelah yang bersangkutan sehari sebelumnya mengaku masih memiliki kartu tanda anggota (KTA) PDIP.

Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu selama ini memang belum pernah menyatakan tegas soal status Jokowi. Padahal, sejak Pilpres lalu hingga Pilkada, PDIP dan Jokowi selalu berseberangan.

"Ya masih," kata Jokowi singkat sambil tersenyum saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Selasa (3/12).

Belakangan, pada Kamis (5/12), usai dinyatakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahwa dia dan keluarga bukan lagi bagian dari PDIP, Jokowi menjawab dengan frasa singkat berulang-ulang kepada wartawan. Dia hanya menjawab partainya kini perorangan tanpa menjabarkan maksudnya lebih lanjut.

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi akan disalurkannya program makan bergizi gratis juga bagi peserta didik di lembaga pendidikan keagamaan.

HNW sapaan akrabnya mendorong Pemerintah agar penyiapan makan bergizi gratis dikelola langsung oleh satuan pendidikan keagamaan, khususnya yang memang sudah memiliki dapur mandiri seperti di Pesantren.

"Selama ini Pesantren sudah menjalankan mandiri program makan bergizi bagi para santri, bahkan tiga kali sehari. Kekhasan itu harus dioptimalkan oleh Pemerintah agar program MBG yang mulai dijalankan bisa sukses dan berkelanjutan," papar HNW, dalam keterangannya, Jumat (5/12/2024).

Diketahui, untuk menyalurkan makan bergizi gratis Pemerintah akan membentuk satuan layanan yang bertanggung jawab atas sejumlah siswa dan penerima manfaat lainnya di wilayah tertentu. HNW mendorong agar khususnya Pesantren diberikan kepercayaan membentuk satuan layanan sendiri.

Sehingga dari mulai proses pencarian bahan makanan, memasak, hingga mendistribusikan kepada peserta didik bisa memberdayakan seluruh lini usaha dan sumber daya Pesantren.

"Dengan demikian terjadi sinkronisasi antara program penyediaan makan oleh Pesantren dengan program Makan Bergizi Gratis, dan tentunya para santri sudah lebih familiar dengan masakan dari dapur Pesantren masing-masing," kata Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor itu.

Berdasarkan keterangan Kepala Badan Gizi Nasional, target program MBG adalah 82,9 juta jiwa. Target penerima utamanya adalah siswa, namun diperluas kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita di sekitar satuan layanan.

HNW meminta Kementerian Agama RI agar memastikan 10,5 juta peserta didik di satuan pendidikan keagamaan sudah masuk ke dalam data target program tersebut tanpa terkecuali. Pasalnya pada beberapa program unggulan pemerintah lainnya, masih terdapat ketimpangan anggaran antara kedua jenis lembaga pendidikan tersebut.

"Program unggulan Pemerintahan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis harus mengedepankan keadilan serapan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan termasuk untuk santri dan siswa madrasah, sehingga menjadi praktik baik dan dapat diikuti oleh program-program pendidikan lainnya yang masih diskriminatif, seperti pada dana BOS dan kesejahteraan guru," pungkasnya.

(anl/ega)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan, Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah memanggil Grace Natalie Louisa, Cheryl Tanzil, serta Maruarar Sirait terkait dugaan pelanggaran pada kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Kampanye itu terkait paslon M Ridwan Kamil-Suswono (Rido).

"Hari ini Gakkumdu Bawaslu DKI memanggil Grace Natalie, Cheryl Tanzil serta Maruarar Sirait. Sebelumnya mereka dipanggil klarifikasi namun tidak hadir," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Benny Sabdo saat dihubungi di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Pemanggilan tersebut terkait pelibatan komisaris BUMN Grace Natalie dan politikus PSI Cheryl dalam kampanye dan politisasi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara). Benny menyampaikan, pengusutan laporan berdasarkan aduan dari masyarakat.

Bawaslu DKI Jakarta mengapresiasi masyarakat Jakarta karena telah melapor terkait dugaan pelanggaran Pilkada kepada Bawaslu. "Semua laporan masuk, kami tindaklanjuti sesuai hukum acara yang berlaku. Silahkan warga melapor. Kita mengajak seluruh masyarakat di DKI Jakarta ini untuk terlibat sebagai pengawas partisipatif," kata Benny.

Dia pun mengingatkan kepada jajaran Bawaslu kota dan kabupaten untuk merespon cepat laporan masyarakat. Menurut Benny, dengan diproses sesuai mekanisme penanganan pelanggaran maka aduan bisa dituntaskan.