Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto meninjau dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rawamangun, Jakarta Timur. Prabowo melihat lebih dekat proses penyajian makan bergizi gratis di dapur tersebut.

Dilihat dari video yang diterima, Senin (3/1/2025), Prabowo memakai baju safari lengan pendek warna cokelat muda dan celana hitam. Tiba di lokasi, Prabowo langsung masuk ke dalam dapur.

Sejumlah petugas tengah melakukan pekerjaannya masing-masing. Beberapa petugas ada yang memasukkan makanan ke dalam food tray atau tempat makan yang dijejerkan di meja panjang. Ada juga yang koki yang memasak.

Prabowo awalnya meninjau proses penyajian makanan. Prabowo tampak didampingi seorang petugas yang menjelaskan proses tersebut.

Setelah itu, Prabowo lanjut memeriksa proses memasak yang dilakukan beberapa koki. Terlihat Prabowo sesekali menyapa para petugas di lokasi. Semua petugas di dapur umum itu lengkap memakai penutup kepala dan masker.

Sebelumnya, Prabowo secara dadakan berkunjung ke sekolah di Jakarta Timur. Prabowo meninjau langsung program makan bergizi gratis.

"Iya betul tadi pagi-pagi Pak Presiden mendadak ingin mengecek langsung pelaksanaan makan bergizi gratis ke sekolah," kata Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya kepada wartawan, Senin (3/2).

Teddy menyebut ada dua sekolah yang dikunjungi, yakni SD Negeru 05 Jati dan TK Negeri 02 di wilayah Pulo Gadung, Jakarta Timur. Prabowo juga mengunjungi dapur penyajian program makan bergizi gratis di kawasan setempat.

"Ke SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02, dan dapurnya, di Pulo Gadung, Jakarta Timur," ujarnya.

(eva/rfs)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto melakukan pengecekan makan bergizi gratis (MBG) di beberapa sekolah di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur pada hari ini Senin (3/2/2025).

"Iyaaa betul tadi pagi-pagi Pak Presiden mendadak ingin mengecek langsung pelaksanaan Makan bergizi gratis ke sekolah," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (3/2/2025).

Selain menyambangi beberapa sekolah, kata Teddy, Prabowo juga mengecek dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pulogadung.

"Ke SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02, dan dapurnya di Pulogadung, Jakarta Timur," kata dia.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi memulai program Makan Bergizi Gratis kepada para pelajar di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi secara serentak pada hari ini Senin (6/1/2025).

Program yang menelan anggaran Rp71 triliun ini terus berjalan dan akan dievaluasi agar lebih tepat sasaran.

(Nur Ichsan Yuniarto)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendadak melakukan pengecekan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa sekolah di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Senin (3/2/2025). Selain ke sekolah, Prabowo juga menyambngi dapur MBG.

"Iyaaa betul, tadi pagi-pagi Pak Presiden mendadak ingin mengecek langsung pelaksanaan Makan bergizi gratis ke sekolah," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (3/2/2025).

Selain menyambangi beberapa sekolah, kata Teddy, Prabowo juga mengecek dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pulo Gadung.



"Ke SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02, dan dapurnya, di Pulo Gadung, Jakarta Timur," ungkapnya.

Untuk diketahui, Program Makan Bergizi Gratis yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto resmi dimulai serentak pada Senin (6/1/2025). Program ini menyasar para pelajar di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

Sebelumnya, adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Prabowo telah menggagas memberikan makan bergizi gratis bagi anak Indonesia jauh sebelum memenangkan Pilpres 2024. Menurutnya, gagasan Prabowo, terutama soal Makan Bergizi Gratis (MBG) telah digaungkan sejak 2006.

"Program Makan Bergizi Gratis, MBG, itu adalah Janji Pak Prabowo. Itu adalah gagasan Pak Prabowo 18 tahun lalu. Itu gagasan dilahirkan 2006," ujar Hashim dalam keterangan resminya, Minggu (2/2/2025).

Hal itu dinyatakan Hashim beberapa waktu lalu, tepatnya dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta Selatan, 7 Januari. Potongan pernyataan itu beredar di media sosial dan dikutip kembali pada Minggu (2/2/2025).

Komitmen Prabowo untuk membangun cita-cita anak Indonesia lewat kecukupan gizi yang dikonsumsi generasi penerus pun pernah dia sampaikan saat berkampanye di Pemilu 2014.

"Saya akan maju 2014 untuk minta mandat dari rakyat. Saya ingin memimpin perubahan Indonesia. Kita jamin anak-anak mereka; mereka harus cukup makan, harus cukup pangan, harus cukup sekolah," kata Prabowo kala itu.

Melalui makanan bergizi seimbang dan edukasi yang mumpuni, Prabowo meyakini Indonesia di masa mendatang, bisa menjadi negara yang diperhitungkan dunia.

"Saya percaya ini bisa kita lakukan. Luar biasa kita bisa jadi negara yg hebat. Kita negara nanti yang akan disegani oleh bangsa-bangsa lain," kata Prabowo.

"Dan ini ada di depan mata kita, bukan sesuatu yang susah. Tapi ini butuh keyakinan," sambungnya.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306 triliun di tahun ini melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Inpres 1/2025 tersebut berisi tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penghematan dilakukan dengan memangkas anggaran di 16 pos belanja di APBN, mulai dari kegiatan seremonial, perjalanan dinas, seminar, percetakan hingga infrastruktur.

Berdasarkan data yang dikumpulkan CNNIndonesia.com, Senin (3/2), terdapat beberapa K/L yang melakukan efisiensi anggaran paling besar, salah satunya adalah Otoritas IKN dan Kementerian Pekerjaan Umum yang memang paling banyak membangun infrastruktur.

Pemangkasan anggaran kedua lembaga ini lebih dari 70 persen.

Berikut daftar 5 KL dengan pemangkasan terbesar:

1. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami pemangkasan anggaran terbesar, yakni mencapai Rp4,81 triliun atau 75,2 persen dari pagu anggarannya di 2025 yang mencapai Rp6,39 triliun.

2. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memangkas anggaran sebesar Rp81,38 triliun atau 73,34 persen dari total pagu tahun ini sebesar Rp110,95 triliun.

3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyusul memangkas anggaran hingga sebesar Rp3,66 triliun atau 69,4 persen dari pagu sebesar Rp5,27 triliun di APBN 2025.

4. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga melakukan penghematan anggaran sebesar Rp1,46 triliun atau 62,9 persen dari pagu 2025 sebesar Rp2,33 triliun.

5. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp433,19 miliar atau 69,1 persen dari pagu Rp626,39 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Inf Teddy Indra Wijaya membenarkan Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan mendadak ke lokasi sekolah di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Senin (3/2/2025). Prabowo meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lokasi tersebut.

"Iyaaa betul tadi pagi-pagi Pak Presiden mendadak ingin mengecek langsung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis ke sekolah," kata Teddy kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Menurut Teddy, Presiden Prabowo juga meninjau dapur MBG di Pulogadung, yang tidak jauh dari dua lokasi sekolah. "Ke SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02, dan dapurnya di Pulo Gadung, Jakarta Timur," ucap Teddy.

Sementara itu, dalam unggahan Instagram @inforawamngun, Presiden Prabowo sempat menyapa masyarakat ketika usai meninjau program MBG di Pulo Gadung. Dengan naik mobil dinas Maung Garuda warna putih, Prabowo menyapa warga sekitar.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mendadak meninjau program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah wilayah Jakarta Timur. Prabowo meninjau program tersebut di sekolah dasar (SD) dan taman kanak-kanak (TK).

"Iya betul, tadi pagi-pagi Pak Presiden mendadak ingin mengecek langsung pelaksanaan makan bergizi gratis ke sekolah," kata Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya kepada wartawan, Senin (3/2/2024).

Teddy menyebutkan ada dua sekolah yang dikunjungi, yakni SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02 di wilayah Pulo Gadung, Jakarta Timur. Prabowo juga mengunjungi dapur penyajian program makan bergizi gratis di kawasan setempat.

"Ke SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02, dan dapurnya, di Pulo Gadung, Jakarta Timur," ujarnya.

Momen Prabowo meninjau makan bergizi gratis itu juga beredar di media sosial. Terlihat sejumlah warga di sekitar sekolah antusias menyambut Prabowo. Prabowo pun tampak keluar dari sunroof mobilnya menyapa warga sekitar.

Diketahui, program makan bergizi gratis mulai dilakukan sejak 6 Januari. Pelaksanaan digelar di seluruh Indonesia.

"Tanggal 6 Januari 2025 adalah tonggak yang bersejarah bagi bangsa kita. Kira-kira setelah 78 hari setelah Presiden Prabowo dilantik, kita akan memulai sebuah program yang sangat besar yaitu pemberian makan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah secara bertahap," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dalam keterangan video, Minggu (5/1).

Hasan menjelaskan, makan bergizi gratis hari ini akan mengoperasikan 190 satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) atau setingkat dapur. Setiap SPPG dipimpin oleh utusan dari Badan Gizi Nasional.

"Berdasarkan informasi yang kami dapat dari Badan Gizi Nasional, besok itu akan 190 SPPG atau dapur MBG yang beroperasi. Setiap dapur MBG akan dipimpin oleh 1 orang sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang dikirimkan langsung oleh Badan Gizi Nasional," ujarnya.

Simak juga Video 'Respons MUI-Dokter Gizi soal Serangga Diusulkan Jadi Menu Makan Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

(eva/rfs)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Menteri Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

"Tadi saya diskusi termasuk dengan Bapak Kepala BPKP melalui telepon. Nanti BPKP akan secara resmi bersurat kepada rekan-rekan asosiasi pengembang untuk bisa menjelaskan berapa biaya pembangunan rumah subsidi di luar harga tanah untuk kaitan FLPP," kata Menteri Ara dikutip Senin, 3 Januari 2025.

Menurutnya, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat. "Sehingga kita nanti pada saatnya bisa menetapkan harga rumah juga dengan bijak. Tentu juga mempertimbangkan banyak hal termasuk soal inflasi dan sebagainya," ujar dia.

Menteri Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha. "Pengusaha harus untung, karena juga akan bayar pajak. Tetapi rakyat juga harus diuntungkan mendapatkan kualitas dan harga yang wajar. Negara juga harus untung dari pajak dan dari bagaimana menggerakkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi," ungkap dia.

Menteri Maruarar juga menekankan pentingnya memastikan bahwa program FLPP tepat sasaran, sehingga hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang bisa memanfaatkan pembiayaan rumah tersebut.

"Karena rumah subsidi ini adalah berasal dari APBN dan arahan dari Presiden juga harus tepat sasaran, dan juga harus dikerjakan dengan benar," ujar Menteri Ara.

Pada tahun 2025 ini Kementerian PKP tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk FLPP yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP dengan anggaran yang ada.

Saat ini pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) memastikan proses revitalisasi wisma atlet rampung sepenuhnya pada April 2025.

Ara menjelaskan, Wisma Atlet yang bakal dialihfungsikan menjadi hunian vertikal bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu nantinya bakal diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," jelas Ara dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (2/2/2025).

Sementara itu, Direktur Pembangunan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, untuk 3 tower di Blok C2 Pademangan saat ini progres revitalisasi sudah rampung.

“Sudah selesai 100 persen untuk 3 tower di Blok C2. Untuk ini sudah bisa dilakukan penyerahan kunci kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk pemanfaatannya," kata Aswin.

Untuk diketahui, revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit. Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR.

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp357 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

Adapun, Blok C2 Wisma Atlet Kemayoran yang telah rampung berada di daerah Pademangan dekat gerbang tol dan dibangun sebanyak 3 tower dengan 2 tipologi unit hunian yakni 24 lantai sebanyak 1 tower dan 18 lantai sebanyak 2 tower.

Sementara itu, jumlah unit hunian di Tower 8 tersedia 524 unit, Tower 9 sebanyak 884 unit dan Tower 10 sebanyak 524 unit. Nantinya, setiap unit hunian dilengkapi dengan meubelair seperti meja kursi di ruang tamu, tempat tidur dan lemari pakaian, AC, water heater dan ruang cuci dan jemur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan, Polri akan pembangunan 30.000 rumah bagi para anggotanya di seluruh Indonesia.

Informasi tersebut didapatkan Ara dari Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Dedi Prasetyo sebagaimana dikutip Kompas.com, dari siaran pers, Jumat (31/1/2025).

"Tadi saya mendapatkan informasi dari Pak Irwasum, tahun ini Polri sangat luar biasa akan memperhatikan anggota dengan mempersiapkan 30.000 rumah di seluruh Indonesia," jelas Ara.

Dia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Polri dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto.

Ara juga siap mendukung penyediaan rumah bagi anggota Polri dengan melakukan groundbreaking (peletakan batu pertama) Februari mendatang.

"Saya tidak sendirian, saya mohon bantuan Polri untuk ikut menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Mungkin, saya akan datang ke tempat Bapa/Ibu bertugas. Saya titip diri, semoga Bapak berkenan membantu tugas kami menyediakan hunian layak bagi masyarakat, termasuk anggota Polri," lanjutnya.

Ara mengucapan terima kasih kepada Polri karena berkomitmen dalam memperhatikan hunian layak bagi anggotanya.

"Berarti, dari kepolisian sudah membantu menyelesaikan 1 persen dari target kami," tuntas Ara.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta dukungan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Hal ini ia sampaikan saat memberikan pembekalan kepada peserta Rapim Polri Tahun 2025 bertajuk "Peran Polri yang Presisi Siap Mendukung Terwujudnya Asta Cita" di The Tribrata Jalan Dharmawangsa III No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jum'at (31/1/2025).

"Saya Menteri Perumahan, saya mohon dukungannya, saya dapat tugas membangun dan merenovasi rumah 3 juta rumah rakyat Indonesia setiap tahun. Ini tugas yang sangat berat, tapi saya yakin dengan dukungan Bapak-bapak Jenderal Perwira Tinggi dari Kepolisian Republik Indonesia," kata Ara seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (1/2/2025).

Pada kesempatan yang sama, Ara menyampaikan siap mendukung penyediaan rumah bagi anggota Polri. Ia menyebut groundbreaking akan dimulai pada Februari mendatang.

"Saya tidak sendirian, saya mohon bantuan Polri untuk ikut mensukseskan Program 3 Juta Rumah. Mungkin saya akan datang ke tempat Bapak dan Ibu bertugas. Saya titip diri, semoga bapak berkenan membantu tugas kami untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat termasuk anggota Polri," ujarnya.

Ia mengucapkan terima kasih kepada Polri karena dengan komitmen Polri dalam memperhatikan hunian layak bagi anggotanya. Targetnya mereka ingin menyediakan 30 ribu rumah untuk anggota Polri. Komitmen tersebut disebut telah membantu Kementerian PKP menyelesaikan 1% dari target Program 3 Juta Rumah.

"Terima kasih buat Kepolisian Republik Indonesia. Tadi saya mendapatkan informasi dari Pak Irwasum bahwa tahun ini Kepolisian Republik Indonesia sangat luar biasa akan memperhatikan anggota Pori dengan mempersiapkan 30 ribu rumah untuk anggota Pori di seluruh Indonesia," tutur Ara.

Dalam acara Rapim Polri tersebut dihadiri Wakapolri dan Irwasum Polri serta 369 Perwira Tinggi (Pati) Polri dari seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan topik bahasan yang disampaikan oleh Menteri PKP adalah Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Sebagai Bagian Dari Asta Cita.

(aqi/zlf)

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dinilai perlu buka suara merespons kritikan berbagai pihak terkait dirinya yang membuka peluang serangga seperti belalang dan ulat sagu jadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebelumnya, Dadan membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein. ?Sebaiknya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons kritik berbagai pihak terkait dengan wacana yang dilontarkan mengenai serangga menjadi menu Makan Bergizi Gratis (MBG),? ujar Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas kepada SindoNews, Sabtu (1/2/2025).

?Wacana yang disampaikan oleh Dadan sudah membuat gaduh, sudah seharusnya Kepala BGN tersebut segera merespons terkait dsehingga tidak membuat polemik berkepanjangan,? sambungnya.



Fernando mengatakan, jangan sampai Dadan dianggap tidak memiliki gagasan yang jelas terkait dengan wacana yang disampaikannya karena tidak mampu menjawab terkait dengan respons yang disampaikan oleh berbagai kalangan.

Dia menuturkan, Dadan juga akan dianggap seperti seolah bekerja sendiri karena memunculkan wacana tanpa terlebih dahulu dibahas secara tuntas di BGN sehingga membuat kegaduhan.

?Terbukti dari respons yang diberikan terkait wacana memasukkan serangga MBG dari berbagai kalangan baik MUI, dokter, dan masyarakat yang menganggap usulan tersebut mendapat penolakan,? pungkasnya.

Wacana Serangga Jadi Menu Makan Bergizi Gratis

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Kendati demikian, Dadan menilai serangga menjadi alternatif menu dalam program MBG. Apalagi, kata dia, bila ada sejumlah daerah yang terbiasa memakan serangga. "Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," katanya.

Dadan menegaskan BGN tak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Ia pun menilai, sumber protein tergantung pada potensi sumber daya lokal di suatu daerah. "Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," kata Dadan.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikanlah yang mayoritas, seperti itu. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga," imbuhnya.

Nanti BPKP akan secara resmi bersurat kepada rekan-rekan asosiasi pengembang untuk bisa menjelaskan berapa biaya pembangunan rumah subsidi di luar harga tanah untuk kaitan FLPP

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

"Saya diskusi termasuk dengan Bapak Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui telepon. Nanti BPKP akan secara resmi bersurat kepada rekan-rekan asosiasi pengembang untuk bisa menjelaskan berapa biaya pembangunan rumah subsidi di luar harga tanah untuk kaitan FLPP," katanya di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

"Sehingga kita nanti pada saatnya bisa menetapkan harga rumah juga dengan bijak. Tentu juga mempertimbangkan banyak hal termasuk soal inflasi dan sebagainya," ujarnya.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

"Pengusaha harus untung, karena juga akan bayar pajak. Tetapi rakyat juga harus diuntungkan mendapatkan kualitas dan harga yang wajar. Negara juga harus untung dari pajak dan dari bagaimana menggerakkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi," katanya.

Dirinya juga menekankan pentingnya memastikan bahwa program FLPP tepat sasaran, sehingga hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang bisa memanfaatkan pembiayaan rumah tersebut.

"Karena rumah subsidi ini adalah berasal dari APBN dan arahan dari Presiden juga harus tepat sasaran, dan juga harus dikerjakan dengan benar," kata Ara.

Pada tahun 2025 ini Kementerian PKP tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk FLPP yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP dengan anggaran yang ada.

Saat ini pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025