IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membagikan rumah gratis ke masyarakat. Hal ini untuk menjalankan program 3 juta rumah yang digaungkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menilai beberapa kebijakan yang diambil Maruarar seperti pembangunan rumah berkonsep gotong royong melalui program CSR konglomerat, pemberian rumah gratis, serta rencana penurunan harga jual tidak berkorelasi terhadap pencapaian program 3 juta rumah.

"Berbeda dari arah yang selama ini disampaikan. Tetapi REI masih terus berkomunikasi dengan pemerintah, termasuk Satgas perumahan," kata Joko, Rabu (27/11/2024).

Joko menambahkan kebijakan-kebijakan yang belakangan diambil Menteri PKP ini menimbulkan kebingungan bagi para pengembang dibawah keanggotaan REI.

Pengusaha khawatir kebijakan bagi rumah gratis, dan diskon harga rumah akan menahan masyarakat untuk membeli rumah baru, sebab menunggu bantuan pemerintah.

"REI tetap berkomunikasi dan beradaptasi dengan nomenklatur kementerian untuk mendorong program 3 juta rumah ini. Meskipun saat ini ada banyak pertanyaan dan juga kebingungan informasi dari para anggota kami terutama di daerah," kata Joko Suranto.

Terkait pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Selain itu, kata Joko, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

"REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan. Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepreneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah," katanya.

"Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api," kata dia.

Seperti diketahui, Menteri PKP Maruarar Sirait sebelumnya melakukan groundbreaking perdana program Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah yang dilakukan bersama Agung Sedayu Group. Proyek tersebut merupakan bagian dari program CSR dari perusahaan milik Sugianto Kusuma alias Aguan senilai Rp60 miliar.

Maruarar menjelaskan groundbreaking ini dimulai dari alokasi lahan pribadinya seluas 2,5 hektare yang berlokasi di Tangerang, kepada pengembang Agung Sedayu Group untuk dibangun sebanyak 250 unit rumah susun. Rumah tersebut akan diberikan secara gratis untuk beberapa golongan masyarakat tertentu.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan beberapa perusahaan swasta melalui corporate social responsibility (CSR) akan melakukan groundbreaking untuk membantu perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada Desember 2024.

"Bulan depan saya harapkan ada beberapa perusahaan yang memulai groundbreaking (perumahan). Dari diskusi sama saya, kemungkinannya di Berau, Kalimantan Timur dan di Kalimantan Selatan," ujar Maruarar atau disapa Ara di Depok, Jawa Barat pada Rabu.

Menurut dia, dari CSR perusahaan sudah ada 6-7 perusahaan besar yang siap membantu terkait perumahan untuk MBR dalam rangka mempercepat Program 3 Juta Rumah per tahun.

Salah satu perusahaan yang sudah mulai membangun perumahan bagi rakyat adalah Agung Sedayu Group di Tangerang, Banten.

"Tanahnya dari perusahaan pribadi saya, yang bangun dan mengisi adalah Agung Sedayu Group. Ini akan membuat semangat gotong royong dari pihak yang besar membantu rakyat yang belum punya rumah. Jadi kita sudah mulai langkah-langkah nyata," kata Ara.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan penyediaan hunian bagi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan gotong royong antara berbagai pihak.

Menurutnya, perlu kerja tim untuk bisa mewujudkan pembangunan 3 juta unit rumah yang jadi salah satu program Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, lantaran tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia. Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

IDXChannel - Momen menarik diperlihatkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), ketika meninjau aset perusahaan pelat merah di beberapa lokasi.

Alih-alih menggunakan mobil dinas yang dikawal petugas, kedua pejabat tinggi negara itu justru menggunakan moda Kereta Rel Listrik (KRL) atau Commuter Line.

Erick dan Ara naik KRL dari Stasiun Pondok Cina, usai meninjau Apartemen Mahata Semesta Margonda milik Perum Perumnas, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024).

"Saya dengan pak Erick, kita akan datang ke berapa titik ya, kita ke Tanjung Barat, ke Manggarai, Kemudian ke Tanah Abang,” ujar Ara.

Di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Erick dan Ara meninjau sejumlah fasilitas. Salah satunya lahan yang ada di sekitar stasiun.

Tak berselang lama, Menteri BUMN dan Menteri PKP melanjutkan perjalanannya ke Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Dalam perjalanan, nampak Erick dan Ara berbaur dengan penumpang KRL lainnya, sekalipun masih dikawal petugas.

Untuk diketahui, aset BUMN di beberapa stasiun kereta api bakal digunakan untuk pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Rencananya, proyek hunian tersebut bakal berkonsep Transit Oriented Development (TOD) alias perumahaan yang terintegrasi dengan sistem transportasi.

Ara menyebut, nantinya pemerintah memetakan peluang, masalah, dan kesiapan dari hasil kunjungan langsung, sebelum program 3 juta rumah direalisasikan.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyoroti aset lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI di beberapa stasiun kereta api. Sebab, beberapa tanah belum dimanfaatkan secara maksimal.

Menurut dia, lahan milik KAI di stasiun kereta api sangat potensial untuk dijadikan perumahan rakyat. Namun, aset negara tersebut justru tidak tertata dan cenderung kumuh.

“Karena banyak tanah negara yang ideal, tidak dimaksimalkan dan tidak ditata selama ini. Dan banyak sudah dihuni, bahkan juga kadang kumuh,” ujar pria yang akrab disapa Ara itu saat ditemui di Apartemen Mahata Semesta, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024).

Kendati begitu, Ara memastikan pemerintah bakal memanfaatkan aset perseroan, salah satunya digunakan untuk program 3 juta rumah.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebelumnya mengatakan bakal memetakan beberapa aset milik perusahaan pelat merah untuk mendukung program 3 juta rumah.

Lahan BUMN bakal dipakai untuk membangun program hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kelas menengah.

"Tadi kita ada kesepakatan untuk memetakan seluruh aset BUMN, yang tentu konteksnya perumahan, di mana untuk perumahan rakyat, dan di mana untuk rumah kelas menengah," ujar Erick.

Dua BUMN yang asetnya dimanfaatkan untuk pembangunan rumah yaitu Perum Perumnas dan KAI.

“Kita ada Perumnas, kita juga ada milik KAI, kemudian ada proyek percontohan, bagaimana lahan-lahan milik KAI itu menjadi efektif, dan terjadi subsidi silang antara yang mampu dengan yang membutuhkan," kata dia.

(Febrina Ratna)

Depok: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut regulasi terkait pembiayaan rumah dapat memudahkan program 3 juta rumah per tahun terwujud.

"Saya yakin kalau regulasinya dimudahkan, ini sangat memudahkan mimpi Presiden dan Menteri PKP hari ini, yang ditugaskan untuk membuat terobosan banyak perumahan buat rakyat," ujar Erick dikutip dari Antara, Rabu, 27 November 2024.

Erick mengatakan PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN perlu diberi pendanaan untuk pembangunan rumah. Dengan dukungan finansial yang cukup, BTN akan lebih mudah dalam membangun rumah untuk rakyat.
"Kalau BTN ini diberikan kesempatan pendanaan yang cukup, saya rasa BTN tidak kesulitan membangun 800 ribu rumah. Nah kalau pendanaannya tidak mencukupi, bagaimana BTN bisa," kata dia.

Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah bekerja sama untuk bisa menghadirkan hunian rakyat yang berkualitas dan menyediakan kredit perumahan rakyat (KPR) dengan tenor 30 tahun.

"Salah satu yang kita sepakatkan waktu itu, bagaimana mortgage bisa 30 tahun. Yang kedua, bagaimana misalnya contoh di tempat hari ini, perumahan rakyat versi apartemen lah, yang harganya Rp270 (juta)," kata Erick.

Erick Thohir dan Maruarar Sirait baru saja melakukan peninjauan contoh perumahan berkonsep transit oriented development (TOD) yang berada di Margonda atau di Stasiun Pondok Cina, Depok dan di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta.

Kedua perumahan garapan Perumnas ini, merupakan contoh hunian vertikal yang telah berhasil dibangun dengan memanfaatkan aset PT KAI.

Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.

TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.

Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.

(KIE)

Depok (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut regulasi terkait pembiayaan rumah dapat dimudahkan maka target Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah per tahun dapat terwujud.

"Saya yakin kalau regulasinya dimudahkan, ini sangat memudahkan mimpi Bapak Presiden (Prabowo Subianto) dan Pak Ara (Menteri PKP Maruarat Sirait) hari ini, yang ditugaskan untuk membuat terobosan banyak perumahan buat rakyat," ujar Erick saat melakukan kunjungan ke Perumahan Rakyat di Margonda, Depok, Jawa Barat, Rabu.

Erick mengatakan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN perlu diberi pendanaan untuk pembangunan rumah.

Dengan dukungan finansial yang cukup, kata Erick, BTN akan lebih mudah dalam membangun rumah untuk rakyat.

"Kalau BTN ini diberikan kesempatan pendanaan yang cukup, saya rasa BTN tidak kesulitan membangun 800 ribu rumah. Nah kalau pendanaannya tidak mencukupi, bagaimana BTN bisa," katanya.

Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah bekerja sama untuk bisa menghadirkan hunian rakyat yang berkualitas dan menyediakan kredit perumahan rakyat (KPR) dengan tenor 30 tahun.

"Salah satu yang kita sepakatkan waktu itu, bagaimana mortgage bisa 30 tahun. Yang kedua, bagaimana misalnya contoh di tempat hari ini, perumahan rakyat versi apartemen lah, yang harganya Rp270 (juta)," kata Erick.

Erick Thohir dan Maruarar Sirait baru saja melakukan peninjauan contoh perumahan berkonsep transit oriented development (TOD) yang berada di Margonda atau di Stasiun Pondok Cina, Depok dan di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta.

Kedua perumahan garapan Perumnas ini, merupakan contoh hunian vertikal yang telah berhasil dibangun dengan memanfaatkan aset PT KAI.

Sebelumnya; Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.

TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.

Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau sejumlah aset milik perusahaan pelat merah. Langkah ini untuk mendukung program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah hunian milenial di Depok, Apartemen Mahata Semesta Margonda. Lalu, keduanya meninjau aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI di kawasan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan.

Kemudian dilanjutkan dengan mendatangi Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Manggarai untuk melihat potensi lahan di kawasan tersebut.

Rencananya, program 3 juta rumah yang dibangun pemerintah di atas aset BUMN akan berkonsep Transit Oriented Development (TOD) alias perumahaan yang terintegrasi dengan sistem transportasi.

Ara menyebut, nantinya pemerintah memetakan peluang, masalah, dan kesiapan dari hasil kunjungan langsung, sebelum program 3 juta rumah direalisasikan.

“Saya dengan Pak Erick, kita akan datang ke berapa titik ya, kita ke Tanjung Barat, dari sini ke Manggarai, kemudian kita ke Tanah Abang,” ujar Ara saat ditemui Apartemen Mahata Semesta, Margonda, Depok, Rabu (27/11/2024).

“Jadi ada beberapa titik kita mau lihat, Kita akan memetakan peluang, masalah, dan kesiapan,” kata dia.

Dia menilai banyak lahan BUMN di sekitar stasiun kereta api belum maksimal dimanfaatkan. Sehingga, potensi tersebut bakal difokuskan untuk program hunian bagi masyarakat.

“Karena banyak tanah negara yang ideal tidak dimaksimalkan dan tidak ditata selama ini. Dan banyak sudah dihuni, bahkan juga kadang kumuh,” ujar Ara.

(Dhera Arizona)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menaikan kuota penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 800 ribu unit. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan KPR FLPP sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan angsuran terjangkau.

"Program KPR FLPP yang disalurkan oleh pemerintah bersama perbankan ini sangat bagus dan perlu ditingkatkan targetnya. Banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan KPR FLPP untuk dapat memiliki rumah bersubsidi dengan harga yang murah dan angsuran terjangkau," ujar Ara dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Menurutnya, program penyaluran KPR FLPP yang sudah berjalan sejak tahun 2010 sangat baik untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Pasalnya, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membutuhkan bantuan pembiayaan KPR agar dapat mengangsur dengan biaya yang tetap serta masa tenor yang cukup lama.

Untuk diketahui, program KPR FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Program KPR ini memberikan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyalurannya dari pemerintah sementara pengelolaan dan penyaluran pembiayaan dilakukan oleh sejumlah perbankan nasional.

"Jika sebelumnya target penyaluran KPR FLPP 200.000 unit maka saya berharap tahun depan bisa naik menjadi 800.000 unit. Tentu hal ini membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik pengembang maupun perbankan," katanya.

Ia juga menyatakan Kementerian PKP tidak segan untuk melanjutkan berbagai program perumahan yang dinilai baik meskipun kebijakan dan program tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan sejak 2010 kalau bermanfaat, bagus dan benar untuk perumahan rakyat harus dilanjutkan dan ditingkatkan targetnya. Saya siap habis-habisan dorong KPR FLPP dan sebagai birokrat juga harus memiliki jiwa negarawan dan jangan saling menyalahkan jika ada pergantian pemerintahan dengan melanjutkan berbagai program bidang perumahan yang ada untuk rakyat," tuturnya.

Hal ini disampaikan dalam diskusi bersama Direktur Utama BTN dan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Menara 2 BTN, Jakarta, Selasa (26/11). Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto, Direktur Rumah Umum dan Komersial Fitrah Nur, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Haryo Bekti.

Kemudian, ada Wakil Direktur Utama BTN Oni Febriarto Rahardjo, Direktur Risk Management Setiyo Wibowo, Direktur Operasional and Customer Experience Hakim Putratama, Direktur SME and Retail Funding Muhammad Iqbal dan SEVP Wholesale Banking Benny Yoslim, dan Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional membuka peluang untuk bekerja sama dengan pihak katering dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis yang bakal diimplementasi tahun depan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, sejatinya, pihaknya akan membangun satuan pelayanan untuk pengadaan menu makan bergizi yang seluruhnya dikelola badan gizi, dengan masyarakat lokal sebagai pekerjanya.

Namun, ia mempersilakan pihak katering yang terbuka untuk bekerja sama, untuk turut ambil bagian.

"Seluruhnya dilakukan oleh Badan Gizi Nasional, jadi nanti kalau ada catering yang bersedia dan siap jadi bagian makan bergizi gratis, kita gunakan catering itu," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

Kendati begitu, pihaknya akan menempatkan pegawai BGN dalam perusahaan catering tersebut untuk menjamin seluruh pengendalian operasional dan kualitas menu.

Dadan menuturkan, menu makan bergizi gratis merupakan tanggung jawab ahli gizi di setiap satuan pelayanan. Ahli gizi ini bakal ditempatkan di satuan pelayanan seluruh Indonesia.

"Jadi menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tapi Badan Gizi menentukan secara nasional komposisi nutrisi, gizi nasional," ucap dia.

Menunya, kata Dadan, disesuaikan dengan bahan pangan di daerah masing-masing.

Adapun bahan pangan yang menjadi perhatian, antara lain beras, ayam, telur, susu, sayuran, buah, dan ikan.

"Atau bahan pangan lain misalnya daun kelor yang akan menambah kandungan gizi makanan sehat," ucap dia.

Sementara itu, anggaran program makan bergizi gratis dipatok sebesar Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun praktiknya bersifat fleksibel menyesuaikan harga bahan pangan di daerah.

Ia tak menutup kemungkinan bakal ada subsidi silang dengan mengalihkan sisa anggaran dari kota dengan biaya bahan pangan rendah ke kota yang lebih mahal.

"Mungkin ada yang kurang dari (Rp 15.000) itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi ditentukan di APBN per anak sekian. Tapi implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," tutur dia.

Dadan menyatakan, pihaknya tidak membeli paket makanan seharga Rp 15.000, melainkan membeli bahan baku untuk dimasak sendiri.

Untuk tahap pertama, program makan bergizi gratis bakal menyadari 3 juta anak terlebih dahulu.

"Januari mungkin kita 3 juta anak, untuk 3 bulan pertama. (Tiga bulan berikutnya) kita tambah doubling," jelasnya.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis bakal dimulai pada 2 Januari 2025.

Sejumlah persiapan dan uji coba terus berlanjut, sembari menentukan menu yang sesuai untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

Dari diskusi sama saya, kemungkinannya di Berau, Kalimantan Timur dan di Kalimantan Selatan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan beberapa perusahaan swasta melalui corporate social responsibility (CSR) akan melakukan groundbreaking untuk membantu perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada Desember 2024.

"Bulan depan saya harapkan ada beberapa perusahaan yang memulai groundbreaking (perumahan). Dari diskusi sama saya, kemungkinannya di Berau, Kalimantan Timur dan di Kalimantan Selatan," ujar Maruarar atau disapa Ara di Depok, Jawa Barat pada Rabu.

Menurut dia, dari CSR perusahaan sudah ada 6-7 perusahaan besar yang siap membantu terkait perumahan untuk MBR dalam rangka mempercepat Program 3 Juta Rumah per tahun.

Salah satu perusahaan yang sudah mulai membangun perumahan bagi rakyat adalah Agung Sedayu Group di Tangerang, Banten.

"Tanahnya dari perusahaan pribadi saya, yang bangun dan mengisi adalah Agung Sedayu Group. Ini akan membuat semangat gotong royong dari pihak yang besar membantu rakyat yang belum punya rumah. Jadi kita sudah mulai langkah-langkah nyata," kata Ara.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan penyediaan hunian bagi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan gotong royong antara berbagai pihak.

Menurutnya, perlu kerja tim untuk bisa mewujudkan pembangunan 3 juta unit rumah yang jadi salah satu program Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, lantaran tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia. Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Depok (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut regulasi terkait pembiayaan rumah dapat dimudahkan maka target Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah per tahun dapat terwujud.

"Saya yakin kalau regulasinya dimudahkan, ini sangat memudahkan mimpi Bapak Presiden (Prabowo Subianto) dan Pak Ara (Menteri PKP Maruarat Sirait) hari ini, yang ditugaskan untuk membuat terobosan banyak perumahan buat rakyat," ujar Erick saat melakukan kunjungan ke Perumahan Rakyat di Margonda, Depok, Jawa Barat, Rabu.

Erick mengatakan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN perlu diberi pendanaan untuk pembangunan rumah.

Dengan dukungan finansial yang cukup, kata Erick, BTN akan lebih mudah dalam membangun rumah untuk rakyat.

"Kalau BTN ini diberikan kesempatan pendanaan yang cukup, saya rasa BTN tidak kesulitan membangun 800 ribu rumah. Nah kalau pendanaannya tidak mencukupi, bagaimana BTN bisa," katanya.

Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah bekerja sama untuk bisa menghadirkan hunian rakyat yang berkualitas dan menyediakan kredit perumahan rakyat (KPR) dengan tenor 30 tahun.

"Salah satu yang kita sepakatkan waktu itu, bagaimana mortgage bisa 30 tahun. Yang kedua, bagaimana misalnya contoh di tempat hari ini, perumahan rakyat versi apartemen lah, yang harganya Rp270 (juta)," kata Erick.

Erick Thohir dan Maruarar Sirait baru saja melakukan peninjauan contoh perumahan berkonsep transit oriented development (TOD) yang berada di Margonda atau di Stasiun Pondok Cina, Depok dan di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta.

Kedua perumahan garapan Perumnas ini, merupakan contoh hunian vertikal yang telah berhasil dibangun dengan memanfaatkan aset PT KAI.

Sebelumnya; Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.

TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.

Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Pekanbaru -

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru mendukung penuh program penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Penjabat Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa mengatakan dukungan tersebut dalam mendukung percepatan program 3 juta rumah pertahun. Khususnya selama pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kami mendukung penuh program penghapusan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk mendukung program 3 juta rumah pertahun pemerintah pusat," kata Risnandar, Rabu (27/11/2024).

Risnandar mengungkap penghapusan BPHTB dan retribusi PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah tersebut merupakan terobosan kebijakan dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang memihak rakyat kecil. Kebijakan ini dapat membuat harga rumah menjadi turun dan terjangkau bagi rakyat kecil yang ingin memiliki hunian pertama.

Tak hanya itu saja, sebelumnya Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Perwako Nomor 16 Tahun 2022 telah memberikan stimulus sebesar 25% dari BPHTB terutang khusus untuk objek Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS). Selain itu dalam mendukung program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) Pemerintah Kota Pekanbaru telah ikut memberikan stimulus berupa pengurangan BPHTB 100% bagi nilai jual objek pajak (NJOP) sampai Rp 250 juta.

Diskon 50% untuk NJOP diatas Rp 250 juta sampai Rp 500 Juta. Termasuk diskon 25% untuk NJOP diatas Rp 500 juta hingga Rp 1 milyar.

Khusus menindaklanjuti SKB 3 menteri ini, Risnandar memastikan akan mengawal dengan ekstra agar penerbitan peraturan kepala daerah (Perkada) dapat ditunaikan secepatnya. Sehingga SKB dapat dilaksanakan serta disosialisasikan tidak lewat akhir tahun ini.

"Sebagai bentuk keseriusan, kami akan kawal penerbitan regulasi turunannya berupa Peraturan Wali Kota, agar manfaat ini dapat dirasakan secepatnya oleh masayarakat kota Pekanbaru," tegasnya.

(nkm/nkm)