Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) angkat bicara soal anggaran program 3 juta rumah yang disebut bakal mencapai Rp750 triliun.

Saat dikonfirmasi, Ara tidak membenarkan dan tidak menyalahkan pernyataan tersebut. Pasalnya, dirinya juga mengaku hingga saat ini rumusan anggaran untuk pelaksanaan program 3 juta rumah masih dalam tahap perumusan.

“Ya nanti hitungannya [program 3 juta rumah apakah benar Rp750 triliun] kita komprehensifkan lah kita diskusikan,” kata Ara saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (5/11/2024) malam.

Namun demikian, Ara memang memberi sinyal bahwa anggaran untuk merealisasikan program 3 juta rumah tidak akan sedikit. Oleh karena itu, dirinya mencanangkan sinergi bersama dengan perusahaan swasta untuk mewujudkan program tersebut.

Di samping itu, dirinya juga bakal berkolaborasi bersama dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memanfaatkan aset idle yang nantinya bisa digunakan untuk mendukung program 3 juta rumah.

“Makannya kalau kita tidak melakukan efisiensi tak melakukan gotong royong, [serta meminimalisir yang] tak tepat sasaran. Sekarang begitu banyak yang tak tepat sasaran, banyak yang tak terpakai. Nah, makannya sekarang ya saya harus kreatif saya kan tidak mau pasrah ya,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPRI RI fraksi PDIP, Lasarus menyoroti besaran anggaran yang bakal diperlukan pemerintah dalam membangun program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Di hadapan Menteri Perumahan Kabinet Merah Putih (KMP), Maruarar Sirait, Lasarus menyebut proyeksi anggaran yang dibutuhkan untuk memuluskan program tersebut bakal mencapai Rp750 triliun.

“Sebagai bahan pembanding, kalau pakai harga satuan lama anggaran yang sudah kita habiskan di sektor perumahan selama 5 tahun belakangan, kita dengan 2,17 juta rumah saja menghabiskan dana Rp119 triliun. Maka, kalau 3 juta rumah itu kita memerlukan dana Rp750 triliun,” kata Lasarus dalam Raker Komisi V DPR bersama Menteri Perumahan, Senin (4/11/2024).

Sekalipun menggaet bantuan pihak swasta, tambah Lasarus, hal itu dirasa bakal sulit untuk direalisasikan. Terlebih, pihak swasta bakal mengulurkan tangan secara terukur dan mempertimbangkan perhitungan tinggi.

“Semua ada hitung-hitungannya. Oleh karenanya terkait hal ini pimpinan dan seluruh anggota kita tunggu blue printnya terkait 3 juta rumah ini untuk dibahas lebih lanjut, skenario, pembiayaan dan seterusnya,” tegas Lasarus.

KOMPAS.com - Program 3 Juta Rumah bukanlah pekerjaan mudah dan ringan. Target ini tiga kali lipat lebih banyak dari Program Satu Juta Rumah era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Apalagi berdasarkan hitungan Komisi V DPR RI, Program 3 Juta Rumah mengharuskan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) selesai membangun 8.333 rumah per hari atau 694 rumah per jam dalam setahun.

Belum lagi tantangan penyediaan lahan. Selain itu, pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2024 hanya sekitar Rp 5 triliun.

Lantas, bisakah Pemerintah melalui Kementerian PKP mencapai target dari Program 3 Juta Rumah?

Jehansyah Siregar, Pengamat Properti sekaligus Ahli Tata Kota dan Permukiman Institut Teknologi Bandung (ITB) menilai target dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan 3 juta rumah setahun atau 15 juta rumah dalam 5 tahun di kota dan desa bisa saja dicapai dengan strategi yang tepat.

"Namun ada kecenderungan untuk salah arah dan tidak efektif, sehingga target jauh dari tercapai," ujarnya kepada Kompas.com, Senin (4/11/2024).

Dia menjelaskan, pertama, Pemerintah tidak boleh berpikir bahwa Program 3 Juta Rumah sebatas proyek perumahan. Karena urusan perumahan rakyat bukan semata-mata mengadakan proyek fisik perumahan sebanyak-banyaknya.

"Namun lebih soal arah kebijakan dan strategi mengelola kelembagaan dan sumber daya negara serta bagaimana membangkitkan keberdayaan masyarakat," katanya.

Misalnya, Program Public Housing, bukan seperti rumah susun sewa (rusunawa) yang hanya main proyek pengadaan dan banyak yang mangkrak seperti selama ini.

Begitu pula dengan Program Rumah Swadaya, yang sesungguhnya harus pakai sistem pemberdayaan komunitas.

"Bukan seperti proyek bedah rumah yang dijalankan selama ini yang sangat project oriented membagi-bagi material bangunan seperti bansos," tandasnya.

Kedua, menurut Jehansyah, Pemerintah tidak boleh bersifat karitatif atau sedekah. Program rumah gratis hanya acara di televisi yang dikemas dengan sangat menyentuh dalam program reality show. Bukan dijadikan program Pemerintah secara massal.

Karena pada dasarnya perumahan itu ada di domain masyarakat, atau milik individual anggota masyarakat.

"Jika untuk bansos sembako saja anggaran negara sangat terbatas, apalagi untuk bagi-bagi rumah gratis. Bisa bangkrut keuangan negara," imbuhnya.

Ketiga, Pemerintah dinilai perlu melakukan intervensi yang efektif melalui multi housing delivery system. Bukan asal ada proyek perumahan.

Perlu ada lembaga pelaksana yang otoritatif dan kapabel seperti Perumnas serta Perumda. Kemudian ada mekanisme penyediaan yang harus disusun dan dijalankan secara tepat.

"Misalnya, pengadaan tanah untuk public rental housing itu pakai tanah negara. Sedangkan sistem bangunannya prefabrikasi. Berbeda dengan rumah tapak subsidi atau rumah swadaya," ucapnya.

Apabila Pemerintah tidak melakukan intervensi melalui sistem, maka yang akan terjadi seperti selama ini, yaitu maraknya spekulasi tanah, tata ruang, prasarana, utilitas, perizinan, dan penyerahan sarana umum.

"Semua instansi terkait akan terfragmentasi dan membuka ruang negosiasi terhadap pasar. Akibatnya, harga rumah tidak terjangkau masyarakat bawah," pungkas Jehansyah.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI Fraksi PDIP, Lasarus mengatakan Menteri Perumahan Maruarar Sirait (Ara) harus membangun 8.333 unit rumah rakyat per hari demi mengejar target 3 juta rumah yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto.

Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Lasarus tak hanya sekali menyinggung mengenai kelanjutan program 3 juta rumah. Pasalnya, untuk mewujudkan program tersebut pemerintah perlu untuk membangun 8.330 unit rumah per hari.

“Ya kita tunggulah nanti ya kinerja Pak Menteri dan Wamen [PKP]. 3 juta [rumah] itu dibagi 360 [hari] berarti setiap hari itu harus jadi 8.333 buah rumah, selamat melaksanakan tugas Pak Menteri,” kata Lasarus seraya menutup kalimatnya dengan tertawa kecil, Senin (4/11/2024).

Terlebih, pada pemerintahan terdahulu saja, tambah Lasarus, pemerintah hanya mampu membangun rumah sekitar 2,8 juta unit rumah dan menghabiskan dana yang cukup jumbo mencapai Rp119 triliun.

Mengacu pada asumsi tersebut, hitungan kasar kebutuhan anggaran pembangunan program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo akan tembus mencapai Rp750 triliun.

“Mampu nggak kita siapkan Rp750 triliun? Kemudian sumber daya manusianya bagaimana? Kami [Komisi V DPR RI] tentu juga bertanggung jawab secara moral kepada pak Menteri dan kepada bangsa dan negara, karena anggaran bapak kami yang mengesahkan,” tegasnya.

Meskipun program 3 juta rumah telah gencar disampaikan oleh Ara, Lasarus mengaku belum menganggap program tersebut telah berjalan.

Alasannya, lantaran hingga saat ini pihak Komisi V belum mendapat rencana kerja program 3 juta rumah yang disampaikan oleh Kementerian PKP.

Kemudian, selain masalah modal keterbatasan lahan dan sumber daya manusia (SDM) yang bakal menggarap proyek tersebut juga perlu menjadi perhatian pemerintah.

“Oleh karenanya terkait hal ini [program 3 juta rumah], pimpinan dan seluruh anggota, kita tunggu blue printnya terkait 3 juta rumah ini untuk dibahas lebih lanjut, skenario, pembiayaan dan seterusnya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi V DPRI RI fraksi PDIP, Lasarus menyoroti besaran anggaran yang bakal diperlukan pemerintah dalam membangun program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Di hadapan Menteri Perumahan Kabinet Merah Putih (KMP), Maruarar Sirait (Ara), Lasarus menyebut proyeksi anggaran yang dibutuhkan untuk memuluskan program tersebut bakal mencapai Rp750 triliun.

“Sebagai bahan pembanding, kalau pakai harga satuan lama anggaran yang sudah kita habiskan di sektor perumahan selama 5 tahun belakangan, kita dengan 2,17 juta rumah saja menghabiskan dana Rp119 triliun. Maka, kalau 3 juta rumah itu kita memerlukan dana Rp750 triliun,” kata Lasarus dalam Raker Komisi V DPR bersama Menteri Perumahan, Senin (4/11/2024).

Lasarus lantas menyoroti kemampuan pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan 3 juta rumah tersebut. Di samping itu, Lasarus juga turut mempertanyakan terkait berapa banyak sumber daya manusia (SDM) yang bakal dibutuhkan untuk merealisasikan program tersebut.

Sekalipun menggaet bantuan pihak swasta, tambah Lasarus, hal itu dirasa bakal sulit untuk direalisasikan. Terlebih, pihak swasta bakal mengulurkan tangan secara terukur dan mempertimbangkan perhitungan tinggi.

“Semua ada hitung-hitungannya. Oleh karenanya terkait hal ini pimpinan dan seluruh anggota kita tunggu blue printnya terkait 3 juta rumah ini untuk dibahas lebih lanjut, skenario, pembiayaan dan seterusnya,” tegas Lasarus.

Sebagaimana diketahui, proyek 3 juta rumah memang masuk ke dalam salah satu program prioritas yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk mewujudkan hal itu, Ara telah mengebut realisasi proyek tersebut dan melakukan groundbreaking perdana pada Jumat (1/11/2024).

Groundbreaking pembangunan rumah gratis yang masuk dalam program 3 juta rumah tersebut tak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan menggandeng para pelaku usaha swasta yakni Agung Sedayu Group milik konglomerat Sugianto Kusuma atau Aguan dan PT Bumi Samboro Sukses.

Lewat kerja sama tersebut, pemerintah dan swasta bakal membangun sebanyak 250 unit rumah di lahan seluas 2,5 hektare (Ha) dengan tipe 60/36 tersebut yang bakal diperuntukkan bagi MBR yang belum mempunyai rumah dari berbagai kategori seperti untuk guru.

Selain itu, rumah tersebut juga bakal diperuntukkan bagi anggota TNI/Polri dan ASN yang berpangkat dan bergaji rendah, termasuk para milenial yang bergaji rendah, serta rakyat kecil dengan penghasilan tidak tetap.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah meresmikan pembangunan rumah gratis di Tangerang, Banten. Gimana cara mendapatkan rumah gratis itu?

Pria yang akrab disapa Ara ini mengaku masih merumuskan skemanya. Meski demikian, ia menegaskan akan membuat skema yang jelas dan adil.

"Kita pikirkan mempelajari semua skema. Yang penting jelas, adil, tidak berbelit, dan yang pasti tidak boleh melanggar hukum," kata Ara usai rapat bersama Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Ia menegaskan, skema yang dibuat akan memiliki dasar yang kuat. Hal itu untuk mencegah adanya masalah di kemudian hari.

"Kita baru 2 minggu bekerja, tentu..tentu terobosan-terobosan ini juga harus dengan dasar-dasar hukum yang kuat. Supaya tidak jadi masalah belakang," ujar Ara.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah melakukan groundbreaking pembangunan rumah gratis di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Hal itu menjadi tanda dimulainya program 3 juta rumah.

Perumahan tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektare milik PT Bumi Samboro Sukses yang sebagiannya juga milik Ara. Nantinya rumah akan dibangun oleh Agung Sedayu Group.

Rumah yang akan dibangun ada 250 unit dan sudah lengkap dengan perabotan alias full furnished. Targetnya, perumahan itu akan rampung pada Oktober 2025 mendatang. Adapun, perumahan tersebut dibangun dengan dana CSR Agung Sedayu Group senilai Rp 60 miliar.

Prioritas utama masyarakat yang bisa memiliki rumah gratis adalah mereka yang belum punya rumah. Tak hanya itu, Ara mengatakan masyarakat yang berpenghasilan rendah juga bisa mendapatkan rumah gratis.

"Saya berharap dari 250 rumah itu ada unsur TNI, pangkat Tamtama, Bintara, yang mungkin belum pernah bermimpi bisa punya rumah. Ada polisi yang berpangkat rendah, ada ASN yang golongan bawah, ada guru-guru. Supaya juga eksklusif ada beberapa komponen masyarakat yang heterogen yang mewakili berbagai macam latar belakang," kata Ara di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (1/11/2024).

Politikus Gerindra ini menambahkan, sebaiknya juga ada pasangan keluarga muda yang tinggal di rumah gratis. Hal itu supaya bisa tercipta ekosistem yang beragam di perumahan tersebut.

"Ada anak-anak muda juga yang mungkin baru menikah, baru punya anak satu, umur-umur 30-35 yang bergerak di dunia usaha. Jadi kita membangun ekosistemnya, tadi ada hijau di sini supaya sehat, supaya anak-anaknya juga berkembang baik," paparnya.

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Saya berpikir ini (penurunan tarif sewa rusun) adalah kebijakan yang pro rakyat sesuai dengan arahan Presiden Bapak Prabowo Subianto bahwa kebijakan - kebijakan harus mengutamakan pada wong cilik. Dan Pj Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya sudah mela

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, kebijakan tarif sewa rumah susun (rusun) murah untuk rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar Sirait, biasa disapa Ara, mendukung dan memberikan apresiasi kepada Pj Gubernur DKI Jakarta beserta jajarannya yang mampu menurunkan tarif sewa rusun Pasar Rumput agar lebih murah dari sebelumnya.

"Saya berpikir ini (penurunan tarif sewa rusun) adalah kebijakan yang pro rakyat sesuai dengan arahan Presiden Bapak Prabowo Subianto bahwa kebijakan - kebijakan harus mengutamakan pada wong cilik. Dan Pj Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya sudah melaksanakan hal tersebut dengan sangat baik," ujarnya di Jakarta, Senin.

Adanya penurunan tarif sewa Rusun Pasar Rumput dari sebelumnya Rp3,5 juta per unit menjadi Rp1,1 juta hingga Rp2,2 juta diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk tinggal di hunian vertikal yang berada di kawasan Manggarai tersebut

Dia juga berharap dengan meningkatkan minat masyarakat menghuni Rusun Pasar Rumput di DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya, terutama dengan lokasi rusun yang sangat strategis dan berada di tengah kota serta dekat dengan moda transportasi dan pasar.

"Mudah -mudahan ini bisa menjadi contoh baik. Tarif sewa yang sebelumnya Rp3,5 juta tapi atas kemudahan Pj Gubernur DKI Jakarta akhirnya dapat diturunkan menjadi Rp1,1 juta dan yang paling mahal Rp2,25 juta," kata Ara.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dan leaflet dari Perumda Pasar Jaya di lapangan, unit hunian yang ada di Rusun Pasar Rumput terdiri dari dua tipe yakni tipe hook dan tipe standar.

Sejumlah fasilitas juga tersedia yakni Pasar Tradisional, Klinik Kesehatan, Balai Warga, Taman Warga, PAUD, ATM Center, Mini Market dan Kantor Kas Bank serta tempat ibadah. Untuk pelayanan informasi dan pemasaran dapat diakses melalui barcode dan Whatsapp ke Nomor HP 0812-8888-7807.

Ara juga mengingatkan kepada Pj Gubernur DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk tetap mengawal proses penghunian sampai selesai.

"Kami ingatkan agar teman-teman Pemprov dan DPRD DKI Jakarta untuk bekerja jangan setengah hati dan kawal proses penghunian sampai selesai dan jadikan Rusun Pasar Rumput sebagai percontohan," katanya.

Ara juga menargetkan penghuni Rusun Pasar Rumput bisa dari masyarakat sekitar yang bekerja dan berusaha di kawasan tersebut mulai dari ASN, TNI Polri, guru, buruh dan milenial yang bekerja di kota, sehingga mampu mengurangi kemacetan lalu lintas.

"Tujuan lainnya adalah untuk membangun ekosistem yang bagus dan saya juga minta ini bisa heterogen dan mewujudkan ekosistem Indonesia mini ada di sini dengan berbagai macam latar belakang dan kerjasama yang produktif," ujar Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Adanya dukungan dari pengusaha dan konglomerat menunjukkan semangat bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak pengusaha besar bergotong royong menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun.

"Adanya dukungan dari pengusaha dan konglomerat menunjukkan semangat bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong ekonomi melalui pembangunan rumah layak huni," ujar Maruarar atau akrab disapa Ara di Jakarta, Senin.

Kementerian PKP membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi aktif dalam program Presiden RI Prabowo Subianto tersebut.

Menurut Ara, dengan anggaran yang terbatas dan target pembangunan yang cukup tinggi yakni tiga juta rumah per tahun membuat dirinya dan jajaran Kementerian PKP terus berinovasi dalam melaksanakan pembangunan rumah bagi rakyat Indonesia itu.

Sebelumnya, Ara mengatakan penyediaan hunian bagi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan gotong royong antara berbagai pihak.

Menurutnya, perlu kerja tim guna mewujudkan pembangunan tiga juta unit rumah tersebut.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan tiga juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan (back log) rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan dua juta unit rumah di perdesaan dan satu juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, dia pun berharap pengembang-pengembang swasta mendukung program tiga juta rumah.

Dirinya optimistis Indonesia mampu membangun negeri bersama-sama.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Sebelum 6 Desember 2024, kami bisa menyampaikan blueprint atau peta jalan yang diminta terkait apa yang akan kami lakukan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa pihaknya segera menyiapkan peta jalan, yang jelas, untuk mencapai target pembangunan tiga juta rumah per tahun.

“Saya dan Pak Fahri (Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah) akan berusaha sebelum masa reses, sebelum 6 Desember 2024, kami bisa menyampaikan blueprint atau peta jalan yang diminta terkait apa yang akan kami lakukan (untuk mencapai target tiga juta rumah),” kata Maruarar atau akrab disapa Ara dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin.

Pernyataan itu disampaikan Ara merespons permintaan Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda yang meminta agar Kementerian PKP segera membuat peta jalan program tiga juta rumah.

Dalam rapat tersebut, Syaiful menyoroti bahwa target tersebut merupakan lompatan yang signifikan dibandingkan capaian pembangunan rumah selama ini yang rata-rata hanya sekitar 150 ribu unit per tahun.

Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang dan komprehensif untuk memastikan keberhasilan program tersebut.

“Itu penting, supaya program tiga juta rumah ini tidak menjadi narasi yang menciptakan ruang pesimisme di publik, tetapi harus menjadi narasi optimisme,” ujar Syaiful.

Ia menyebut peta jalan itu harus merinci segala aspek, mulai dari perencanaan jangka pendek, strategi pencapaian, solusi atas kendala pertanahan, hingga keterlibatan swasta.

Selain itu, peta jalan juga harus mencantumkan target pembangunan rumah yang akan ditanggung oleh pihak swasta, serta porsi anggaran yang akan dialokasikan pemerintah melalui APBN.

“Saya berharap sampai pada akhir tahun atau bahkan kalau perlu dua pekan ke depan, kementerian sudah bisa memberikan dokumen blueprint atau peta jalan dari capaian tiga juta rumah ini,” ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 mencatat kesenjangan angka kebutuhan rumah (backlog) pada 2023 sudah mencapai 9,9 juta.

Sementara itu, anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada 2025 untuk pembangunan perumahan hanya Rp5,078 triliun, turun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp14,3 triliun.

Menteri PKP sebelumnya menyatakan bahwa untuk mewujudkan target tiga juta rumah dapat dilakukan salah satunya dengan pemanfaatan rumah-rumah susun yang masih kosong dan belum banyak dihuni.

Ia mencontohkan rumah susun sewa atau Rusun Pasar Rumput memiliki 1.984 unit, tetapi baru terisi sekitar 400 unit untuk relokasi korban kebakaran Manggarai.

Upaya lain adalah pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor untuk dialihfungsikan bagi perumahan rakyat, termasuk aparatur sipil negara (ASN) serta anggota TNI-Polri.

Salah satu lahan sitaan yang berpotensi untuk membantu program tersebut adalah pemanfaatan lahan-lahan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita Kejaksaan Agung dari koruptor.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan penyediaan hunian bagi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan gotong royong antara berbagai pihak.

Menurutnya, perlu kerja tim untuk bisa mewujudkan pembangunan 3 juta unit rumah yang jadi salah satu program Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, lantaran tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

“Anggaran kami 2024 itu Rp14 triliun untuk membangun maksimal 200 ribu rumah. Itu yang dibangun pemerintah. Anggaran 2025 Rp5 triliun, turun, bukan naik. Tapi sebagai Menteri saya tidak boleh putus asa. Di Indonesia nggak ada superman yang ada adalah super team,” kata Maruarar saat dijumpai di Jakarta Selatan, Jumat.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun ​​​​​​​untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia. Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Maruarar pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Ia memberikan contoh, pada Jumat pagi dirinya meresmikan pembangunan 250 unit rumah rakyat di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Proyek tersebut merupakan bagian dari program pembangunan 3 juta rumah.

Proyek ini digarap oleh Agung Sedayu Group (ASG) di atas lahan seluas 2,5 hektare dan merupakan hibah dari PT Bumi Samboro Sukses. Pembangunan perumahan itu ditargetkan selesai pada Oktober 2025 dan akan diberikan gratis untuk masyarakat.

“Jadi dari perusahaan tanahnya, yang mengisinya perusahaan juga. Di Tangerang juga ada pengusaha cat yang mau bantu. Jadi benar-benar memakai nama gotong royong,” jelasnya.

Maruarar menegaskan sebagai bangsa yang optimis, Indonesia tentunya mampu membangun negeri bersama-sama. Ia juga berpesan agar seluruh pihak tetap bersemangat walau harus menghadapi segala keterbatasan yang ada.

“Jadi semuanya, termasuk yang dibangun pemerintah, pemda, swasta, semuanya, itu mendukung terwujudnya program 3 juta rumah. Kalau hanya negara sendirian, nggak bisa. Bagaimana caranya dengan anggaran Rp5 triliun, bangun 3 juta rumah?” katanya.

Sebelumnya, Maruarar juga menegaskan dengan menerapkan konsep gotong royong, persoalan sedikitnya anggaran pembangunan rumah yang dialokasikan untuk pihaknya pada tahun 2025 yang sebesar Rp5,078 triliun bisa teratasi.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2024

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah susun (Rusun) yang menggunakan lahan sumbangan dari Menteri PKP Maruarar Sirait akan digelar pada hari ini (1/11/2024). Acara ini sebagai awal dimulainya Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah untuk Rakyat.

Pria yang kerap dipanggil Ara itu mengatakan acara groundbreaking rusun diharapkan bisa menjadi percontohan dan mendorong pengembang-pengembang swasta untuk turut memulai gotong royong pembangunan rumah untuk rakyat kecil. Rusun ini dibangun di atas lahan sumbangan Ara di Tangerang.

"Target kita ini sebaiknya diikuti oleh semua pengembang (developer) besar, untuk itu semua developer besar tolong diundang. Karena gerakan ini saya harap diikuti oleh developer besar," kata Ara pada Rapat Internal Kementerian PKP, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis pada Kamis (31/10/2024).

Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah mengatakan bahwa groundbreaking ini merupakan kegiatan pencanangan gerakan nasional gotong royong membangun rumah rakyat.

"Tanggal 1 November tinggal teknisnya saja. Jadi ini intinya cuma pencanangan, soal perizinan dan sebagainya nanti akan menyusul," ujar Wamen PKP Fahri Hamzah.

Ara juga berpesan kepada jajaran Kementerian PKP menyiapkan dan mengembangkan pola-pola pembiayaan untuk pembangunan rumah rakyat.

"Tolong disiapkan dan rekomendasikan yang paling efektif, tolak ukurnya pertama legalitasnya benar, kedua harus adil dan bermanfaat bagi negara, bagi rakyat atau konsumen, dan juga bagi kalangan dunia usaha," pesan Menteri Ara.

Selain itu, Ara meminta dalam pengkajiannya harus berdasarkan aturan yang ada sehingga pelaksanaannya lancar dan tidak ada yang dirugikan.

"Namun jika aturannya kurang memadai, kita usulkan perbaikan berdasarkan argumen yang usulnya lebih baik, lebih benar, dan lebih menguntungkan negara, rakyat, dan dunia usaha sesuai arahan dari Presiden Prabowo," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara menyumbangkan lahan milik perusahaannya seluas 2,5 hektare untuk dibangun rumah gratis. Pembangunannya akan melibatkan perusahaan swasta yaitu Agung Sedayu Group.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Rusun Tanah Abang, Hunian Vertikal 4 Dekade

Rusun Tanah Abang, Hunian Vertikal 4 Dekade

Tangerang, Banten (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan 250 unit rumah tapak gratis di Kabupaten Tangerang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah.

"Tentu kita memprioritaskan adalah masyarakat yang belum punya rumah. Itu prioritas pertama, yang belum punya rumah," ujar Maruarar dalam acara groundbreaking di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang pada Jumat.

Dirinya sudah menyampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa harus terbangun ekosistem yang baik di perumahan gratis tersebut.

"Saya sudah sampaikan kepada Presiden pada dua hari lalu, menurut saya harus terbangun nanti ekosistem yang baik di sini," katanya.

Maruarar juga berharap agar 250 unit rumah tapak gratis itu juga bisa dihuni dari unsur-unsur TNI-Polri berpangkat rendah hingga para guru.

"Saya berharap (penghuni) dari 250 rumah itu ada unsur TNI pangkat Tamtama dan Bintara yang mungkin belum pernah bermimpi bisa punya rumah. Ada polisi yang berpangkat rendah. Ada ASN golongan bawah serta ada juga guru-guru," katanya.

Maruarar juga meminta agar perumahan yang dibangun di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang tersebut bersifat eksklusif, serta dapat dihuni oleh beberapa komponen masyarakat yang heterogen dan mewakili berbagai macam latar belakang.

"Kemudian juga saya berharap di sini, supaya ada dinamika nanti dibuat Wakil Menteri PKP Bapak Fahri Hamzah agar terdapat anak-anak muda juga yang mungkin baru menikah, baru punya anak satu, umur-umur 30-35 tahun yang bergerak di dunia usaha. Pak Aguan (Sugianto Kusuma) dari Agung Sedayu Group tolong jangan lupa ada mushola, buat mushola, buat beribadah. Kita pikirkan itu semua dengan utuh," ujarnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama Rumah Gratis bagi MBR Sumbangan dari Swasta/Filantropi dalam rangka pencanangan Gerakan Nasional Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat di lahan yang berlokasi Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Lahan tersebut seluas 2,5 hektare merupakan sumbangan dari PT Bumi Samboro Sukses.

Sedangkan pembangunannya perumahan tersebut sumbangan dari Agung Sedayu Group yang merupakan perusahaan pengembang milik pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan.

Total rumah yang dibangun sebanyak 250 unit rumah tapak dengan luas tanah 60 m2 dan tipe rumah yakni Tipe 36.

Kompleks perumahan tersebut juga nantinya dilengkapi fasilitas berupa sekolah, one gate system dan lapangan serbaguna.

Desain rumahnya sendiri mengusung konsep inklusif dan hijau bagi MBR. Rumah tersebut terdiri dari dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang keluarga, dapur dan garasi untuk parkir mobil dan parkir motor.

Maruarar menyampaikan bahwa rumah gratis tersebut nantinya bersertifikat hak milik.

"Ini tidak besar, tapi kita mau mulai cepat. Jadi kita membangun ekosistemnya," katanya.

Dirinya menargetkan pembangunan 250 unit rumah gratis di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang dapat selesai pada 28 Oktober 2025 atau bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

"Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025 paling lama ya," katanya.

Menurut Maruarar, pembangunan rumah gratis l tersebut merupakan wujud dari gotong royong dalam mewujudkan penyediaan rumah bagi rakyat.

"Dari kita, untuk kita, kita rakyat Indonesia, ini bukan waktunya kita basa-basi ngomong gotong royong, gotong royong, tapi tidak pernah gotong royong. Ini waktunya kata dan tindakan sama," ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengunjungi Rumah Susun (rusun) di Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan untuk meninjau open house. Mereka langsung meninjau warga yang sudah mengantre untuk melihat hunian.

Pantauan detikcom, Jumat (1/11/2024), Maruarar didampingi Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, Dirut Pasar Jaya Agus Himawan Widiyanto dan jajaran lainnya. Mereka berkeliling mengecek Rusun Pasar Rumput.

Maruarar dan Teguh juga menyapa warga yang antre melihat hunian Rusun Pasar Rumput. Dalam kesempatan itu, Maruarar mengapresiasi Pemprov DKI yang sudah mengadakan open house di Rusun Pasar Rumput.

"Sesuai kesepakatan, hari ini sebenernya jam 2 open house. Tapi jam 10 hari ini sudah dibuka. Betul ya? Berarti Pemda Jakarta menempati janji. Saya apresiasi," kata Maruarar.

Kemudian Maruarar menegaskan juga pemerintah pusat yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah memberikan 418 unit kepada korban kebakaran Manggarai beberapa waktu lalu, selama 1 tahun.

"Kedua, kita komitmen dari 1.984 unit yang ada, buat korban kebakaran ada 418 unit digratiskan. Dari mulai kita datang 28 Oktober 2024 sampai 27 Oktober 2025," ujarnya.

"Ini namanya pembangunan yang berkeadilan. Menanusiakan," lanjutnya.

Lalu, Maruarar juga menetapkan kriteria penghuni prioritas Rusun Pasar Rumput, yakni guru, TNI-POLRI berpangkat rendah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan rendah. Selain itu, masyarakat milenial juga dapat menghuni rusun agar dekat dengan tempat kerja.

"Kemudian mengenai alokasi yang akan menempati dengan sewa, ada 1.536 unit. Dari situ, kita sudah sepakati ada 7 komponen, pertama masyarakat sekitar, tolong dipilih komposisinya. Kedua ASN berpenghasilan rendah. Ketiga tamtama TNI, lalu Polri, guru, kemudian pedagang, dan milenial," imbuhnya.