BLORA, KOMPAS.com – Sebuah proyek pembangunan bertuliskan "Badan Gizi Nasional, Deputi Pengadaan Umum" berdiri di pinggir Jalan Lapangan Terbang, Desa Kentong, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Dalam papan informasi proyek tersebut, tercantum bahwa pembangunan Dapur Gizi dilakukan oleh PT. Karisma Talenta Agung dengan tanggal kontrak 8 Januari 2025 dan waktu pelaksanaan selama lima minggu.

Namun, tidak ada informasi mengenai jumlah anggaran dalam papan proyek tersebut.

"Enggak ada, karena mandiri. Jadi memang beberapa dapur umum anggarannya ada yang dari pribadi bersifat mandiri dan ada yang bersifat resmi dari pemerintah," ujar Suryana, pelaksana PT Karisma Talenta Agung, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/2/2025).

Suryana juga menjelaskan bahwa lokasi pembangunan dapur gizi tersebut berada di lahan pribadi milik warga setempat yang telah disewa oleh pihaknya.

"Jadi itu dapur mandiri, kita membangun sendiri. Intinya kita membangun sendiri pakai anggaran sendiri," katanya.

Pembangunan dapur gizi tersebut dilakukan di atas lahan seluas 1.240 meter persegi yang disewa untuk jangka waktu lima tahun.

"Itu tanah milik pribadi kita sewa, untuk sementara lima tahun," tambahnya.

Sementara itu, Sadimin, pemilik lahan tersebut, mengungkapkan bahwa awalnya ia dihubungi oleh seseorang yang ingin membangun dapur gizi di lahannya.

Menurutnya, calon penyewa telah melakukan survei di beberapa lokasi sebelum akhirnya memilih lahan miliknya.

"Kemudian lihat lahan di situ, saya di rumah, mereka bilang mau menyewa lahan tersebut, Rp 14 juta, Rp 15 juta, Rp 17,5 juta, namun saya tolak. Kemudian ada kesepakatan Rp 20 juta per tahun. Akhirnya, sewa per tahun Rp 20 juta, kontrak lima tahun," jelas Sadimin yang juga seorang perangkat desa setempat.

Dapur gizi mandiri ini nantinya akan digunakan untuk program makan bergizi gratis yang ditargetkan bagi 3.000 penerima manfaat.

Jakarta -

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjunak menjamin pihaknya hanya bertugas membantu pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Dia mengatakan TNI AD tidak mengelola dapur untuk produksi makan bergizi gratis.

"Seperti misalnya kalau banyak pertanyaan tentang dapur sehat misalnya, makanan bergizi. Kami ini hanya pendamping-pendamping. Secara proyeknya itu harus ke Badan Gizi," ujar Maruli di Mabes TNI AD, Rabu (5/1/2025).

"Jadi sampai sekarang kita sebetulnya tidak mengelola dapur satupun. Jadi kami mendukung saja," tambahnya.

Maruli mengatakan TNI AD kerap membantu Badan Gizi Nasional dalam penyaluran makan bergizi gratis. Dia mengatakan prajurit TNI AD akan membantu penyaluran jika dibutuhkan. Dia juga menyebut kendaraan milik TNI AD siap membantu pengantaran makan bergizi gratis.

"Oh kendaraan kurang nih untuk dropping, ya pakai kendaraan Kodim. Oh personelnya kurang nih untuk nurun-nurunin, ya anggota Babinsa kita ikut turunin. 'Oh memang kami BGN nggak punya dapur, nggak punya ini', ya kita carikan tempat, boleh nggak diberesin. Jadi kami tidak ada tanda tangan langsung di bawah itu dengan BGN," tuturnya.

Dia mengatakan selama ini banyak yang bertanya tentang keterlibatan personel TNI AD saat penyaluran makan bergizi gratis. Dia menegaskan TNI AD hanya membantu memperlancar program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Jadi jangan ditanya ke kami, kalau misalnya kita ditanya tentang Badan Gizi ya dulu dari awal-awal perlu data tentang sekolahan, perlu data tentang jumlah murid, bertambah lagi ibu hamil, bertambah lagi jarak jangkaunya. Kita bisa bantu seperti itu," ucap Maruli.

(haf/haf)

Jambi -

Provinsi Jambi akan menggelar program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 17 Februari 2025 mendatang. Program Pemerintah pusat ini perdana akan dilaksanakan di daerah Jambi dengan menyasar terlebih dahulu ke kalangan pelajar di sekolah non favorit.

"Ya insyallah 17 Februari nanti akan kita laksanakan program ini, sasaran utama kita ke kalangan sekolah yang banyak anak-anak dari keluarga di tingkat ekonomi yang rendah bukan kalangan dari keluarga yang tingkat ekonominya tinggi. Jadi kita harus kuatkan betul data-data nya sebelum program ini dimulai," kata Gubernur Jambi Al Haris, Rabu (5/2/2024).

Menurutnya, langkah memprioritaskan program MBG ke pelajar di sekolah non favorit itu sebagai bentuk rasa keadilan saja. Dia juga menegaskan agar program perdana MBG itu bisa berjalan lancar serta memastikan bahwa seluruh anak di sekolah bisa merasakan. Meski pemerintah mengutamakan sekolah non favorit bukan berarti sekolah favorit tidak kebagian.

"Sekolah favorit tetap diberikan tetapi itu sudah sasaran yang harus kita tuju nanti perdana MBG nanti," ujar Al Haris.

Al Haris menyebut MBG itu akan dilakukan di 7 titik yang tersebar di provinsi Jambi. Ketujuh titik itu yakni 2 sekolah di Kota Jambi, 1 sekolah di Muaro Jambi, 1 sekolah di Sarolangun, 1 sekolah di Batanghari dan 2 sekolah di Tanjung Jabung Barat.

Al Haris juga mengatakan jika program MBG ini sudah siap dilaksanakan di Jambi setelah mengikuti rapat secara virtual dengan pemerintah pusat. Dia juga sangat berharap program unggulan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini bisa terealisasi dengan lancar di Jambi.

"Intinya kesiapan semua, dapur umumnya, data anak juga jangan sampai anak membutuhkan tidak dapat atau ada anak yang dapat double, ini akan dilihat nanti saat distribusi dilakukan seperti apa, standar gizi dan bahan baku dikemas dengan baik, bersih dan siap dikirim buat diberikan," terang Al Haris.

Al Haris juga nantinya akan mengawal program MBG ini dengan secara detail. Dia tidak ingin ada anak yang tidak kebagian dalam program Bergizi dari Pemerintah tersebut baik ditingkat perkotaan hingga pedesaan.

"Pokoknya semua harus merata, sampai ke seluruh tingkat baik perkotaan maupun pedesaan bahkan sampai ke sekolah terpencil semua mesti dapat tidak ada yang tidak merasakan program MBG ini," tegas Al Haris.

Ia juga akan memanggil seluruh Bupati dan Wali Kota di Jambi buat menguatkan program MBG ini agar berjalan sukses.

"Nantinya semua mesti dikawal lagi jangan sampai telat datangnya MBG ini, harus tepat betul jam waktunya, ini harus betul-betul kita siapkan sebelum program presiden ini berjalan perdana di Jambi nanti. Insyallah semua harus sudah siap," ucap Al Haris.

Sementara, Ketua DPRD Jambi Hafiz Fattah menyambut baik adanya program MBG ini bisa dilaksanakan di Jambi. Menurutnya, program MBG harus berjalan sukses di Jambi maka seluruh persiapan mesti dimatangkan.

"Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi ya, semua bisa harus berjalan lancar dan sukses maka harus kita persiapankan betul program ini, pada intinya kita dewan sangat support akan kegiatan MBG ini berjalan di Jambi," kata Hafiz.

(dai/dai)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti disarankan untuk membuat skala prioritas sekolah penerima program makan bergizi gratis (MBG).

Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Agita Nurfianti, mengatakan, makan bergizi gratis merupakan program yang sangat baik.

Namun, masih banyak pelaksanaannya yang perlu dikaji.

"Dalam pelaksanaannya sepertinya masih sangat banyak yang harus dikaji, mengingat dana juga, dananya tidak sedikit. Jadi, sebaiknya diprioritaskan saja sekolah-sekolah mana yang lebih utama atau yang lebih membutuhkan," kata Agita, dalam keterangan yang diterima, Rabu (5/1/2025).

Agita menuturkan bahwa pemerintah bisa menawarkan kepada sekolah-sekolah apakah mau menerima program ini atau tidak.

"Dengan begitu, sekolah-sekolah yang sangat membutuhkan program MBG mendapatkan prioritas utama," tutur dia.

Ia menyebutkan bahwa fakta di lapangan menunjukkan ada sekolah yang belum mendapatkan program ini, sementara para siswa banyak yang kurang mampu.

Sementara di sisi lain, ada sekolah dengan para siswa yang tergolong mampu tetapi justru mendapatkan program ini.

Karena itu, Agita mengusulkan kepada Mendikdasmen agar dibuat skala prioritas sekolah penerima program MBG.

"Harapannya, program tersebut dinikmati oleh para siswa yang benar-benar membutuhkan, sehingga program tersebut tepat sasaran, dengan memanfaatkan dana yang ada," tutur dia.

Menanggapi usulan Agita, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa program MBG memang belum dapat dilaksanakan secara keseluruhan dan baru bisa dilaksanakan secara merata pada September mendatang.

"Waktu rapat Kabinet terbatas itu, Bapak Presiden menginstruksikan kepada Kepala Badan Gizi untuk mungkin bisa dipercepat, tidak harus menunggu sampai September," ujar Mu’ti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan berhadapan dengan TNI-Polri jika membuat ancaman membakar sekolah.

Hal ini dikatakan Hasan saat ditanyakan soal OPM yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengancam akan membakar sekolah.

"Kalau ada ancaman-ancaman seperti itu, mereka akan berhadapan dengan TNI/Polri," kata Hasan saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (5/2/2025).

Hasan menegaskan Makan Bergizi Gratis akan tetap berjalan di Papua.

Sebab, ini adalah program yang akan dijalankan di seluruh wilayah Indonesia.

"MBG adalah program universal yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua," ujar Hasan.

Sebelumnya, muncul ancaman dari TNPBP OPM Kodap VIII Intan Jaya yang mengancam akan membakar seluruh sekolah yang ikut menjalankan program Makan Bergizi Gratis.

Mereka menilai program MBG adalah langkah pemerintah untuk meracuni generasi muda di Papua.

Merespons ini, Markas Besar (Mabes) TNI meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah usai adanya ancaman OPM.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto, mengatakan pengamanan tersebut melibatkan Polri dan pemerintah daerah (Pemda) setempat.

"Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI," kata Kapuspen kepada Kompas.com, Selasa (4/2/2025) malam.

"Kami bekerja sama dengan Polri dan pemerintah daerah untuk meningkatkan keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya tenaga pendidik dan muridnya," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Markas Besar (Mabes) TNI berjanji tetap mengedepankan pendekatan humanis ketika meningkatkan pengamanan sekolah atau fasilitas pendidikan setelah adanya ancaman dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Adapun OPM mengancam akan membakar sekolah maupun fasilitas pendidikan yang masih menerapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Dalam menghadapi ancaman semacam ini, TNI mengedepankan pendekatan keamanan yang terukur dan humanis, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat sipil," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto kepada Kompas.com, Selasa (4/2/2025) malam.

Ia kemudian menjelaskan bagaimana pengamanan dilakukan TNI di daerah rawan OPM.

Semisal, patroli rutin bakal ditingkatkan di wilayah-wilayah berpotensi rawan.

Kemudian, lanjut Kapuspen, langkah-langkah preventif dilakukan untuk mengantisipasi aksi-aksi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan proses pendidikan.

"TNI juga terus bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan pemerintah daerah, untuk menciptakan situasi yang kondusif, sehingga masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman," ungkap Kapuspen.

Terakhir, Kapuspen mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dalam situasi saat ini.

TNI berjanji bakal terus memperbarui perkembangan informasi lebih lanjut terkait kondisi di lapangan.

Diberitakan sebelumnya, muncul ancaman dari TNPBP OPM Kodap VIII Intan Jaya yang mengancam akan membakar seluruh sekolah yang ikut menjalankan program Makan Bergizi Gratis.

Mereka menilai, program MBG adalah langkah pemerintah untuk meracuni generasi muda di Papua.

Palembang -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kloter ketiga yang rencananya akan dimulai pada 3 Februari diundur menjadi 17 Februari 2025 mendatang. Ada 10 titik yang akan menjadi lokasi pelaksanaan program MBG tersebut.

"Iya, program MBG kloter ketiga ini mundur. Awalnya (direncanakan) dilaunching 3 Februari menjadi 17 Februari mendatang," ujar Penanggung Jawab Badan Bergizi Nasional (BGN) Wilayah Sumatera Selatan, Diana Putri, Selasa (4/2/2025).

Informasi yang dihimpun dari Yayasan Vieki Indira Sriwijaya, ada 10 titik MBG kloter ketiga itu. Semuanya merupakan daerah yang belum tersentuh MBG sejak diberlakukan pada 6 Januari 2025 lalu.

Adapun 10 titik yang akan mendapat MBG menyebar di Kota Palembang, Prabumulih dan Kayuagung (OKI) yang akan menambah masing-masing 1 titik. Lalu ada 2 titik di Kabupaten Muara Enim dan 1 titik masing-masing di Kabupaten OKU Timur, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Empat Lawang, Pagar Alam, dan Lahat.

"Saat launching pada 17 Februari 2025 nanti, program MBG ini akan melibatkan yayasan sebagai mitra MBG," ujar Ketua DPD PPJI Sumsel Evie Hadenli.

Pihaknya akan melibatkan 8 titik dapur di daerah untuk mendukung program MBG tersebut, yakni Kabupaten OKU Timur, PALI, Empat Lawang, Pagar Alam, Lahat, Muara Enim, Prabumulih dan Tanjung Enim.

"Kita masih tunggu info resmi (terkait rencana penambahan titik lokasi MBG)," pungkasnya.

(dai/dai)

Djoko Setijowarno
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program yang harus didukung, namun harus selektif, sehingga tidak banyak memotong anggaran Kementerian/Lembaga yang juga tidak kalah pentingnya dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Program MBG silakan berlangsung, tetapi program-program yang menyangkut pelayanan publik dasar termasuk keselamatan, transportasi umum, kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan jangan dikorbankan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyebutkan efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun 2025 sebesar Rp306 triliun yang terdiri atas anggaran belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp256 triliun dan transfer ke daerah Rp50 triliun.

Penghematan sektor transportasi di Kementerian Perhubungan sebesar Rp17,9 triliun, yang semula Rp31,5 triliun hanya menyisakan Rp5,7 triliun, hanya cukup untuk menggaji ASN Kemenhub dalam setahun, pegawai honorer sementara waktu dirumahkan. Semua anggaran subsidi transportasi dihilangkan. Padahal, subsidi transportasi itu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi biaya hidup masyarakat, menjamin kelangsungan pelayanan angkutan barang, mengurangi disparitas harga bahan pokok dan komoditas barang tertentu, dan menurunkan polusi udara. Juga membuka daerah terisolasi (tertinggal, terdepan, dan terluar) dan perbatasan.

Anggaran Rp17,5 triliun yang dipangkas, termasuk subsidi transportasi yang meliputi (1) Perhubungan darat (angkutan jalan, angkutan antar moda, angkutan barang, perintis penyeberangan, Roro Long Distance Ferry, angkutan perkotaan dan angkutan perkotaan mendukung IKN); (2) Perhubungan Udara (angkutan perintis kargo, angkutan perintis penumpang, angkutan subsidi kargo, dan subsidi BBM penumpang, subsidi BBM kargo); (3) Perkeretaapian dengan subsidi KA Perintis di 6 lintas KA: dan (4) Perhubungan Laut (penyelenggaraan angkutan Tol Laut, angkutan perintis laut, dan kapal ternak).

Semula per 1 Februari 2025 semua operator yang mengoperasikan moda angkutan yang mendapat subsidi transportasi DIPA Kementerian Perhubungan, agar melakukan penundaan layanan beroperasi. Namun dini hari (masih pada hari yang sama) ada surat pembatalan penundaan layanan itu, sehingga semua layanan angkutan umum tetap beroperasi seperti semula.

Jika benar ditunda, akan besar dampaknya terhadap pengangguran ribuan pekerja transportasi dan melumpuhkan akses layanan transportasi bagi warga menengah ke bawah yang memang mengandalkan fasilitas transportasi umum untuk aktivitas kesehariannya. Akan sangat mengganggu dan menghambat perekonomian masyarakat dan daerah .

Di sisi lain, anggaran Kementerian PU semula Rp110,9 triliun dipangkas Rp81,3 triliun, menyisakan Rp 29,6 triliun. Dapat dikatakan sangat minim anggaran membangun infrastruktur dasar dan anggaran bencana yang merusak infrastruktur dasar.

Program Inpres Jalan Daerah (IJD) memiliki banyak manfaat, di antaranya meningkatkan konektivitas antarwilayah, memeratakan pembangunan infrastruktur, mempercepat pembangunan jalan daerah, meningkatkan kualitas infrastruktur, mendorong perekonomian nasional dan daerah, menurunkan biaya logistik nasional, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap.

Dampaknya sudah nyata, menghambat proses perbaikan jalur rel kereta api atau KA terdampak banjir di Kilometer (km) 32+5/7 antara Stasiun Karangjati dan Stasiun Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Arah kebijakan 2045

Arah Kebijakan BPP Tahun Anggaran 2026, menyebutkan Program Utama adalah Makan Gizi Gratis, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Perumahan, dan Pertahanan dan Keamanan. Sementara program pendukung hanya Pendidikan dan kesehatan.

Infrastruktur dan transportasi tidak dimasukkan sebagai program pendukung. Apakah bisa efektif program utama dan pendukung tanpa adanya dukungan infrastruktur dan transportasi? Rasanya tidak, karena daerah miskin dipastikan aksesibilitas sangat buruk dengan tidak adanya infrastuktur dan transportasi yang memadai. Pada akhirnya, daerah-daerah seperti itu tetap miskin dan inflasi tinggi, perekonomian tidak berjalan, kesejahteraan tidak tercapai. Akan bermanfaat maksimal jika mendapat dukungan infrastruktur dan transportasi.

Menuju Indonesia Emas 2045, semestinya infrastruktur dan transportasi menjadi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Infrastruktur dan transportasi sebagai kebutuhan turunan turut menentukan kemajuan suatu wilayah dan berujung kesejahteraan masyarakat.

Anggaran subsidi transportasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp12,39 triliun bersumber Kementerian Perhubungan Rp4,49 triliun (35,7%) dan Kementerian Keuangan Rp7,9 triliun (64,3%). Subsidi transportasi bersumber Kemenhub untuk Perhubungan Darat Rp1,49 triliun (Angkutan Perkotaan 11 Kota Rp 500 miliar), Perkeretaapian Rp200,09 miliar, Perhubungan Udara Rp750 miliar, dan Perhubungan Laut Rp 1,95 triliun. Sementara, yang melalui DIPA Kemenkeu diperuntukkan subsidi PSO Perkeretaapian Rp4,7 triliun dan subsidi PSO Transportasi Laut Rp3,2 triliun. Sebaiknya semua anggaran subsidi transportasi dialihkan ke DIPA Kemenkeu.

Pemerintah harus mengalihkan sebagian anggaran subsidi BBM untuk penyelenggaraan angkutan umum di daerah. Pasalnya, data Kementerian ESDM (2012), menunjukkan 93 persen subsidi BBM dinikmati warga mampu (memiliki kendaraan pribadi). Sementara, angkutan barang menikmati 4 persen dan angkutan umum cuma 3 persen.

Dampak angkutan umum

Angkutan umum tidak berbicara soal kemacetan, tetapi korelasinya besar terhadap kemiskinan. Daerah miskin biasanya memiliki akses terhadap transportasi buruk. Menyayangkan pemangkasan anggaran dilakukan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis yang berimbas isu lain, termasuk anggaran transportasi umum harus dikorbankan. Penyelenggaraan angkutan umum untuk memikirkan kaum fakir yang terpinggir.

Demikian juga yang disampaikan Guru Besar Transportasi Universitas Gadjah Mada Profesor Danang Parikesit dalam FGD Arah Pembangunan Transportasi Darat yang ditaja oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dinyatakan, bahwa biaya transportasi masyarakat saat ini sudah mencapai 40%, dan sudah mengarah kepada pemiskinan masyarakat.

Biaya transportasi merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk menunjang mobilitas melakukan aktivitas penunjang kegiatan bekerja atau aktivitas lainnya. Mengutip hasil perhitungan Dinas Perhubungan Pekanbaru (2023), warga kota Pekanbaru mengeluarkan biaya transportasi per bulan sekitar Rp 1.060.000 (34 persen) dari pendapatan bulanan.

Angkutan umum yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat. Di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Tengah, sebagian anak harus putus sekolah lantaran angkutan umum sudah tidak tersedia di daerahnya. Angka putus sekolah meningkat yang berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pernikahan dini sekaligus meningkatkan kelahiran bayi stunting.

Berdasarkan Studi Tingkat Kemanfaatan Layanan Trans Jateng di Koridor Purwokerto ? Purbalingga dan Kutoarjo ? Magelang yang diselenggarakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022, besarnya pengeluaran transportasi per bulan pengguna Bus Trans Jateng sebelum menggunakan Bus Trans Jateng, 28 persen - 31 persen. Setelah menggunakan Bus Trans Jateng menjadi 9 persen - 15 persen (penurunan 50 persen).

Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2012, alokasi BBM terbesar digunakan terbanyak oleh kendaraan pribadi (53% mobil dan 40% sepeda motor) dan angkutan barang 45. Sisanya 3% digunakan oleh transportasi umum. Negara ini perlu melakukan penghematan BBM, lantaran sekarang 50% lebih BBM sudah impor. Satu-satunya yang dapat dilakukan itu adalah memperbanyak layanan transportasi umum di seluruh pelosok negeri. Agar penggunaan BBM lebih hemat dan subsidi BBM dari APBN berkurang.

Jumlah penumpang Program Teman Bus di 10 kota dengan skema buy the service (BTS) mengalami tren peningkatan. Sebanyak 62% penumpang beralih dari sepeda motor ke Bus BTS (Direktorat Angkutan Jalan, 2023). Mayoritas pengguna Bus BTS adalah perempuan, pekerja (buruh), lansia, disabilitas dan anak-anak.

Jika semua kawasan permukiman yang dibangun perumahan disertai layanan angkutan umum dapat dipastikan tidak akan banyak lagi perumahan yang mangkrak.

Ketegasan Presiden untuk hemat anggaran perawatan jalan

Karut-marut penyelenggaraan atau tata kelola angkutan logistik di Indonesia. Ada 12 Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan logistik (Kementerian Koordinator Ekonomi, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pengembangunan Kewilayahan, Kemenhub, Kemen. PU, Kepolisian RI, Kemenperin, Kemendag, Kemenaker, Kemendagri, Kemen. BUMN, Kemen. ESDM, dan Bappenas).

Sejak 2017, Kementerian Perhubungan sudah memulai melakukan pembenahan, namun selalu gagal karena ada penolakan dari Kementerian Perindustrian dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Persoalan transportasi ini hanya bisa dibereskan dengan ketegasan presiden. Karut-marut angkutan logisitk segera dibenahi supaya anggaran pemeliharaan jalan tidak selalu meningkat setiap tahun.

Truk ODOL sudah merusak jalan. Data Kemen. PUPR (2016) menyebutkan Rp43 triliun digunakan untuk perawatan jalan yang semetinya saat itu hanya Rp29 triliun sudah cukup. Jika permasalah truk over dimension overload (ODOL) bisa dibereskan, dapat menghemat anggaran perawatan jalan dan dialihkan untuk pembangunan jalan kabupaten/kota melalui Inpres Jalan Daerah.

Berdasarkan SK Menteri PUPR No. 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, panjang jalan keseluruhan di Indonesia adalah 529.132,19 kilometer. Panjang jalan di Indonesia berdasarkan kewenangan, jalan kota/kabupaten 433.654,4 km (82,05%), kemantapan untuk jalan jalan kota/kabupaten 62%. Jalan kabupaten/kota dalam kondisi tidak mantap (jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat) adalah 38%.

Masalah lainnya soal jalan rusak, dari data yang dia himpun Perum Damri (2021), ada 14 persen ruas total jaringan jalan yang dilalui Angkutan Jalan Perintis dalam kondisi rusak. Jalan terpanjang yang kondisinya rusak terdapat di Sulawesi Selatan. Kerusakan jalan ini tentunya sangat berpengaruh terhadap ketahanan kendaraan.

Berdasarkan data Perum Damri (2024), terdapat 34 trayek angkutan jalan perintis ke kawasan permukiman transmigrasi. Prov. Sulawesi Tenggara 1 trayek, Prov. Sumatera Utara 1 trayek, Prov. Gorontalo 3 trayek, Prov. Maluku 3 trayek, Prov. Papua Barat Daya 2 trayek, Prov. Papua 1 trayek, Prov. Papua Selatan 7 trayek, Prov. Maluku Utara 3 trayek, Prov. Sulawesi Barat 1 trayek, Prov. Kepulauan Riau 2 trayek, dan Prov. Jambi 9 trayek.

Program Inpres Jalan Daerah (IJD) untuk membantu memperlancar Angkutan Jalan Perintis. Sangat diperlukan koordinasi antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam menentukan tahapan perbaikan jalan dan jembatan rusak yang dilewati angkutan jalan perintis termasuk ke kawasan transmigrasi.

Jika jalan kabupaten/kota dalam kondisi tidak mantap berkurang, maka distribusi barang dan orang akan lebih lancar. Trayek angkutan barang perintis akan bisa lebih banyak lagi. Sekarang baru 9 trayek angkutan barang perintis, mau menambah trayek angkutan barang terkendala banyak jalan rusak. Program angkutan barang perintis untuk melanjutkan distribusi barang yang diangkut Tol Laut.

Tol laut memiliki banyak manfaat, di antaranya menurunkan disparitas harga barang dan jasa, meningkatkan konektivitas antarpulau, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kemandirian masyarakat pesisir, mengurangi angka pengangguran, membangun infrastruktur, dan membantu mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Keberadaan angkutan Tol Laut baru dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah singgahan kapal tol laut. Belum mengapai daerah pedalaman, sehingga perlu diperbanyak angkutan barang perintis. Juga menggapai pulau-pulau kecil sekitarnya (seperti di Prov. Maluku Utara, Prov. Maluku, Prov. Papua Barat Daya, Kab. Pangkajene Kepulauan), sehingga diperlukan subsidi feeder kapal tol laut.

Anggaran keselamatan jangan dihilangkan

Angka kecelakaan tinggi, korban terbanyak di usia produktif. Korea Selatan butuh 20 tahun untuk bisa turun 60 persen angka kecelakaan. Data Korlantas Polri (2024), data kecelakaan lalu lintas untuk usia terbanyak 6 ? 25 tahun (pelajar/mahasiswa) sebanyak 39,48%. Kelompok usia produktif 25 ? 55 tahun sebesar 39,26%. Setiap jam 4 orang meninggal akibat kecelakaan di jalan raya. Anggaran operasional Komite Nasional Transportasi Nasional (KNKT) tidak memenuhi kebutuhan.

Anggaran pemeliharaan infrastruktur perkeretaapian melalui infrastructure maintenance operation (IMO) selalu berkurang setiap tahun. Padahal panjang jaringan kereta bertambah setiap tahu, jika hal ini begini terus akan rawan kecelakaan di perkeretapian.

Anggaran rutin rampcheck terhadap angkutan wisata dan angkutan barang di jembatan timbang harus ada.

Direktorat Keselamatan Transportasi Darat dibubarkan, sehingga tidak ada institusi yang bertanggung jawab atas berbagai aspek keselamatan transportasi darat di Indonesia.

Mimpi Indonesia Maju

Indonesia telah memiliki peta jalan untuk menuju target Indonesia Emas 2045. Saat 100 tahun kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa target capaian dalam berbagai bidang, antara lain pendidikan, kesehatan, budaya, dan ekonomi. Pada 2024, target-target tersebut resmi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

Negara maju adalah negara yang sudah memiliki jaringan transportasi umum, fasilitas pejalan kaki, jalur pesepeda, akses layanan transportasi bagi disabilitas dan lansia bagus. Pejabat dan masyarakat sudah terbiasa menggunakan angkutan umum. lantaran, jangkauan layanan angkutan umum perkotaan sudah bisa mengcover 90% wilayah, seperti halnya angkutan umum di Jakarta (walau belum banyak yang beralih ke angkutan umum).

Angka kecelakaan rendah, partisipasi masyarakat terhadap disiplin berlalu lintas cukup tinggi, akses jaringan jalan kabupaten/kota mantap dan pelayanan angkutan umum sampai ke pelosok negeri.

Program MBG sangat baik, namun harus selektif dan terencana dengan cermat supaya tidak mengurangi apalagi mengorbankan anggaran kebutuhan dasar masyarakat.

Demikian Bapak Presiden Prabowo Subianto, harapan kami agar anggaran infrastruktur, transportasi, dan keselamatan transportasi tidak ikut dipangkas. Masih banyak program lain yang bisa dihemat, misal fasilitas sarana dan prasarana pejabat negara maupun pejabat daerah yang tidak penting dikurangi bahkan ditiadakan, seperti mobil dinas dan perjalanan dinas tidak penting. Terima kasih.

Djoko Setijowarno
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program yang harus didukung, namun harus selektif, sehingga tidak banyak memotong anggaran Kementerian/Lembaga yang juga tidak kalah pentingnya dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Program MBG silakan berlangsung, tetapi program-program yang menyangkut pelayanan publik dasar termasuk keselamatan, transportasi umum, kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan jangan dikorbankan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyebutkan efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun 2025 sebesar Rp306 triliun yang terdiri atas anggaran belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp256 triliun dan transfer ke daerah Rp50 triliun.

Penghematan sektor transportasi di Kementerian Perhubungan sebesar Rp17,9 triliun, yang semula Rp31,5 triliun hanya menyisakan Rp5,7 triliun, hanya cukup untuk menggaji ASN Kemenhub dalam setahun, pegawai honorer sementara waktu dirumahkan. Semua anggaran subsidi transportasi dihilangkan. Padahal, subsidi transportasi itu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi biaya hidup masyarakat, menjamin kelangsungan pelayanan angkutan barang, mengurangi disparitas harga bahan pokok dan komoditas barang tertentu, dan menurunkan polusi udara. Juga membuka daerah terisolasi (tertinggal, terdepan, dan terluar) dan perbatasan.

Anggaran Rp17,5 triliun yang dipangkas, termasuk subsidi transportasi yang meliputi (1) Perhubungan darat (angkutan jalan, angkutan antar moda, angkutan barang, perintis penyeberangan, Roro Long Distance Ferry, angkutan perkotaan dan angkutan perkotaan mendukung IKN); (2) Perhubungan Udara (angkutan perintis kargo, angkutan perintis penumpang, angkutan subsidi kargo, dan subsidi BBM penumpang, subsidi BBM kargo); (3) Perkeretaapian dengan subsidi KA Perintis di 6 lintas KA: dan (4) Perhubungan Laut (penyelenggaraan angkutan Tol Laut, angkutan perintis laut, dan kapal ternak).

Semula per 1 Februari 2025 semua operator yang mengoperasikan moda angkutan yang mendapat subsidi transportasi DIPA Kementerian Perhubungan, agar melakukan penundaan layanan beroperasi. Namun dini hari (masih pada hari yang sama) ada surat pembatalan penundaan layanan itu, sehingga semua layanan angkutan umum tetap beroperasi seperti semula.

Jika benar ditunda, akan besar dampaknya terhadap pengangguran ribuan pekerja transportasi dan melumpuhkan akses layanan transportasi bagi warga menengah ke bawah yang memang mengandalkan fasilitas transportasi umum untuk aktivitas kesehariannya. Akan sangat mengganggu dan menghambat perekonomian masyarakat dan daerah .

Di sisi lain, anggaran Kementerian PU semula Rp110,9 triliun dipangkas Rp81,3 triliun, menyisakan Rp 29,6 triliun. Dapat dikatakan sangat minim anggaran membangun infrastruktur dasar dan anggaran bencana yang merusak infrastruktur dasar.

Program Inpres Jalan Daerah (IJD) memiliki banyak manfaat, di antaranya meningkatkan konektivitas antarwilayah, memeratakan pembangunan infrastruktur, mempercepat pembangunan jalan daerah, meningkatkan kualitas infrastruktur, mendorong perekonomian nasional dan daerah, menurunkan biaya logistik nasional, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap.

JAKARTA, BOJONEGORO.INEWS.ID — Presiden RI Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke dapur umum dan sekolah untuk meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (3/2/2025).

Prabowo awalnya mengunjungi SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02 di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur pada pukul 09:38 WIB.

Kedatangan Prabowo yang mendadak itu disambut antusias para warga dan siswa-siswi. Prabowo pada kesempatan itu mengenakan pakaian safari dan bertopi cokelat. Ia datang menggunakan kendaraan Maung.

“Bapak! Pak! Pak Prabowo!” seru mereka menyapa Prabowo.

Prabowo pun menyapa para warga dan siswa-siswi sembari melambaikan tangannya. Ia tak lama bergegas ke lokasi dapur agar tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.

Prabowo lalu bergeser ke lokasi dapur umum pada pukul 10:23 WIB tempat produksi Makan Bergizi Gratis guna melihat langsung bagaimana proses secara keseluruhan.

Prabowo di sana berbincang dengan sejumlah petugas dan juru masak yang bertugas di dapur umum tersebut.

“Assalamualaikum. Bertugas semua ya?” tanya Prabowo. 

“Siap Bapak, ini tempat pembuatan sayur dan sebagainya,” tutur pengelola dapur umum ke Prabowo.

Prabowo juga bertanya jam berapa para petugas dapur mulai memasak untuk memastikan kualitas makanan.

Prabowo lalu mengecek menu yang tersaji dan disusun tapi oleh petugas dapur, yang kemudian akan dikirimkan ke sekolah-sekolah untuk dinikmati para pelajar.

Editor : Arika Hutama

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 17 Kementerian/Lembaga lolos efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah Badan Gizi Nasional atau BGN.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, dengan tidak dipotongnya anggaran BGN, diharapkan ada percepatan dalam penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Pak Presiden meminta percepatan program MBG agar lebih banyak penerima manfaat dapat segera dilayani,” kata Dadan kepada Kompas.com, Rabu malam (5/2/2025).

Dadan menyampaikan bahwa Prabowo juga menginginkan agar target penerima Makan Bergizi Gratis tahun ini bisa mencapai 82,9 juta penerima manfaat.

“Bahkan (Presiden) ingin akhir tahun 2025, sebanyak 82,9 juta (penerima manfaat) sudah terlayani,” lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta Kementerian dan Lembaga untuk mengefisiensikan anggaran sampai dengan Rp 256,1 triliun pada tahun 2025.

Adapun instruksi itu diterbitkan lewat surat dengan nomor S-37/MK.02/2025 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Namun, efisiensi anggaran tersebut tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos).

BGN menjadi salah satu lembaga yang tidak mengalami efisiensi anggaran senilai Rp 71 triliun.

“Target percepatan ini ditentukan diiringi dengan anggarannya, tentu,” tegas Dadan.

Diketahui, program MBG butuh dana tambahan sebesar Rp 100 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

BGN mengungkapkan, dana tersebut idealnya cair pada September 2025 untuk memenuhi target 82,9 juta penerima program.

Namun, Dadan mengatakan, keputusan mengenai tambahan anggaran akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dadan juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo gelisah karena banyak anak belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis.

Oleh karenanya, tengah dipikirkan upaya untuk mengakselerasi program ini.

"Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani," kata Dadan beberapa waktu lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua menghadapi sejumlah penolakan, bahkan ancaman dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Berdasarkan narasi yang viral di media sosial, ratusan pelajar di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, melakukan aksi penolakan terhadap program MBG.

Mereka menuntut pemerintah untuk mengganti program MBG dengan memberikan pendidikan gratis yang dinilai lebih dibutuhkan oleh warga di sana.

Sementara itu, dalam pemberitaan yang berbeda, OPM menolak berjalannya program MBG dan mengancam akan menembak hingga membakar gedung sekolah tempat MBG berlangsung. Bahkan beredar isu bahwa makanan MBG beracun.

TNI perketat keamanan sekolah

Menanggapi ancaman yang beredar ini, Markas Besar (Mabes) TNI akan meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah di Papua.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto, mengatakan pengamanan tersebut melibatkan Polri dan pemerintah daerah (Pemda) setempat.

"Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI," kata Kapuspen kepada Kompas.com, Selasa (4/2/2025) malam.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Wahyu Yudhayana, memastikan bahwa pihaknya tidak terpengaruh dan akan terus menjalankan program tersebut demi kesejahteraan anak-anak di Papua.

Dia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan gentar menghadapi ancaman apa pun yang datang.

“Kami, dari TNI Angkatan Darat, secara umum tidak pernah terpengaruh dan gentar dengan ancaman apa pun,” kata Wahyu saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/2/2025).

Sementara itu, Aspotwil Kaskogabwilhan III, Brigjen TNI Yudhi Prasetiyo, mengungkapkan bahwa OPM telah melakukan gangguan sejak awal pelaksanaan program.

Salah satunya adalah dengan menyebarkan ancaman dan informasi bohong melalui selebaran serta media sosial.

“Sejak awal, mereka menyebarkan hoaks bahwa makanan dalam program ini telah diracun, seolah-olah program ini merusak masa depan anak-anak Papua,” ujar Yudhi.

BGN percaya perlindungan TNI

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tidak mau berkomentar banyak mengenai sikap Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengancam akan membakar sekolah.

Dadan mengatakan, ancaman keamanan tersebut merupakan tugas TNI dan Polri, bukan BGN.

“Ini sudah berkaitan dengan tugas fungsi TNI dan Polri,” kata Dadan, Selasa.

Dadan enggan berkomentar banyak terkait dengan ancaman yang dilayangkan OPM ini.

Ia beralasan ingin fokus pada tugasnya melaksanakan program MBG.

Gencarkan sosialisasi masyarakat

Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi berpendapat, aparat keamanan harus segera mengambil langkah-langkah pencegahan agar ancaman ini tidak menjadi aksi nyata.

Selain meningkatkan pengamanan di sekitar sekolah-sekolah yang berpartisipasi dalam program MBG, aparat disebutkan perlu melakukan patroli intensif dan penguatan intelijen.

Namun, langkah pengamanan saja tidak cukup, aparat juga perlu melakukan komunikasi dengan masyarakat setempat agar muncul rasa memiliki terhadap program MBG.

“Jika masyarakat merasa memiliki program ini, maka kemungkinan sekolah menjadi target serangan bisa diminimalisir,” ujar Khairul, Selasa malam.

Pendekatan keamanan perlu diimbangi dengan pendekatan sosial dan komunikasi yang baik.

Pasalnya, ancaman terhadap program MBG bukan hanya gangguan fisik, tetapi juga upaya membentuk persepsi negatif untuk mengintervensi kebijakan pemerintah pusat.

“Jika masalah ini hanya dihadapi dengan pendekatan represif, maka potensi konflik justru bisa meningkat,” kata Khairul lagi.