Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengkaji rencana peningkatan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diusulkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Menteri PKP, atau yang akrab disapa Ara, mengusulkan kuota penyaluran KPR FLPP untuk ditingkatkan dari 200 ribu unit menjadi 800 ribu unit pada tahun depan.

“Kemenkeu menerima rencana peningkatan kuota FLPP dan akan didiskusikan dalam pembahasan RAPBN tahun 2025,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Dialog Interaktif Seri Kedua: Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Jumat.

Selain itu, Kemenkeu juga mendukung adanya sumber pendanaan alternatif untuk bisa mendukung pembiayaan jika skema pembiayaan diubah.

“Untuk bisa mendesain ulang FLPP, kita perlu menyesuaikan aturan-aturan yang ada dan penambahan kuota akan masuk ke pembahasan tahun depan karena ada hitungan berapa belanja, penerimaan, dan lain-lain,” ujar dia.

Berdasarkan rencana Kementerian PKP, skema pembagian porsi pembiayaan FLPP akan diubah menjadi 50 persen dari negara dan 50 persen dari perbankan agar tidak membebani keuangan negara, dengan penambahan masa atau tenor kredit menjadi 30 tahun agar angsuran menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Saat ini, pembagian proporsi dukungan FLPP masih 75 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen dari perbankan, dan tenor selama 20 tahun.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu menyampaikan kenaikan kuota FLPP menjadi 800 ribu unit akan memerlukan lebih dari Rp70 triliun, jauh lebih besar dari pendanaan FLPP saat ini hampir Rp30 triliun.

Jika skema pembagian proporsi diubah menjadi 50 persen-50 persen antara APBN dan perbankan, maka BTN memerlukan alternatif sumber pendanaan di luar dana pihak ketiga (DPK) reguler. Salah satunya yakni penerbitan obligasi dan pinjaman luar negeri yang nilainya bisa mencapai sekitar Rp10 triliun hingga Rp12 triliun.

“Selain menyiapkan DPK, kami ingin menerbitkan bonds (obligasi), namun usulan kami adalah supaya obligasi tersebut bisa dijamin pemerintah, sehingga akan lebih murah untuk kami dan size yang didapat bisa lebih besar. Kami juga akan mencari kanal-kanal pinjaman luar negeri dan saat ini kami sedang banyak bertemu dengan investor,” ujar Nixon.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

IDX Channel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau sejumlah aset milik perusahaan pelat merah. Langkah ini untuk mendukung program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Rencananya, program 3 juta rumah yang dibangun pemerintah di atas aset BUMN akan berkonsep Transit Oriented Development (TOD) alias perumahaan yang terintegrasi dengan sistem transportasi.

IDX Channel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau sejumlah aset milik perusahaan pelat merah. Langkah ini untuk mendukung program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Rencananya, program 3 juta rumah yang dibangun pemerintah di atas aset BUMN akan berkonsep Transit Oriented Development (TOD) alias perumahaan yang terintegrasi dengan sistem transportasi.

JAKARTA, investor.id – Program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat dukungan dari lintas kementerian. Hal ini terungkap dalam dialog interaktif sesi kedua Program 3 Juta Rumah, Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat yang diselenggarakan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Dalam acara tersebut hadir langsung Menteri PKP Maruarar Sirait, Wamen PKP Fahri Hamzah, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Program 3 Juta Rumah dilandasi keprihatinan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki perhatian serius untuk menyisir masyarakat terbawah di Indonesia, yakni mereka yang tidak terdata dan tidak memiliki rumah karena kondisi ekonomi yang sangat lemah, sehingga terpaksa tinggal di pemukiman kumuh di perkotaan, menggelandang, atau tinggal di rumah yang tidak layak huni.

“Misinya bukan hanya untuk membangun rumah, tetapi memberantas kemiskinan. Indonesia akan mencapai 100 tahun kemerdekaan, tapi masih banyak rumah yang tidak memiliki fasilitas mandi-cuci-kakus (MCK), sehingga orang buang air di sungai. Kami sebagai pejabat datang dan pergi, waktu yang kami punya itu singkat, sehingga kami tidak ingin main-main ketika mendapat mandat dari rakyat,” tutur Fahri.

Sebagai salah satu upaya untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP memiliki rencana untuk meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 800.000 unit rumah pada tahun 2025 dari saat ini 220.000 unit. Rencana tersebut juga mendapat sinyal dukungan dari Kementerian Keuangan selaku pengatur anggaran negara.

ProgramFLPP

Dalam forum dialog, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, rencana peningkatan kuota FLPP dilakukan untuk memecahkan masalah keterbatasan kuota yang masih dialami hingga kini, padahal permintaan konsumen tinggi. Berdasarkan informasi yang dikemukakan oleh Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, saat ini terdapat sekitar 46.000 aplikasi yang sudah mendapat persetujuan KPR dari BTN namun masih mengantri kuota FLPP dari negara.

“Program yang selama ini disukai oleh semua stakeholder perumahan adalah FLPP, tapi masalahnya kuotanya terbatas. Padahal, kredit macetnya kecil sekali. Sebetulnya program yang paling bagus adalah melakukan sesuatu yang semuanya senang sehingga kita bekerja dengan gembira. FLPP ini adalah program yang berhasil, dan kalau ada program dari jaman sebelumnya yang bagus, tidak apa-apa kita teruskan,” ujar Maruarar.

Berdasarkan rencana Kementerian PKP, skema pembagian porsi pembiayaan FLPP akan diubah menjadi 50% dari negara dan 50% dari perbankan agar tidak membebani keuangan dengara, dengan penambahan masa atau tenor kredit menjadi 30 tahun agar angsuran menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Saat ini, pembagian proporsi dukungan FLPP masih 75% berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25% dari perbankan, dan tenor selama 20 tahun. 

Dalam kesempatan tersebut, BTN menyampaikan kesiapannya untuk mendukung rencana Kementerian PKP menaikkan kuota FLPP. “Kami menyambut baik ada upaya menaikkan kuota KPR Subsidi dari biasanya sekitar 200.000 menjadi 800.000. Kami sedang mendiskusikannya secara teknis untuk pelaksanaannya. Kami harap ini bisa menjadi keputusan presiden,” kata Direktur Utama BTN Nixon.

Dari sisi pendanaan, Nixon mengungkapkan, kenaikan kuota FLPP menjadi 800.000 unit akan memerlukan lebih dari Rp 70 triliun, jauh lebih besar dari pendanaan FLPP saat ini hampir Rp 30 triliun. Jika skema pembagian proporsi diubah menjadi 50%-50% antara APBN dan perbankan, maka BTN memerlukan alternatif sumber pendanaan di luar dana pihak ketiga (DPK) reguler. Salah satunya yakni penerbitan obligasi dan pinjaman luar negeri yang nilainya bisa mencapai sekitar Rp10 triliun hingga Rp 12 triliun.

“Selain menyiapkan DPK, kami ingin menerbitkan bonds (obligasi), namun usulan kami adalah supaya obligasi tersebut bisa dijamin pemerintah, sehingga akan lebih murah untuk kami dan size yang didapat bisa lebih besar. Kami juga akan mencari kanal-kanal pinjaman luar negeri dan saat ini kami sedang banyak bertemu dengan investor,” ungkap Nixon.

PenerbitanObligasi 

Dikonfirmasi pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pihaknya akan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk memberikan dukungan regulasi terkait likuiditas jangka panjang untuk BTN sebagai bank pelaksana FLPP. Dalam hal ini, Kementerian BUMN berharap obligasi BTN dapat dijamin oleh pemerintah.

“Kami sedang mencari cara apakah BTN bisa menerbitkan obligasi hingga 15 tahun agar BTN bisa memiliki pendanaan hingga Rp 150 triliun per tahun. Tidak mudah, tapi kita akan cari skemanya. Idealnya, usulan kami yakni obligasi yang diterbitkan BTN dapat dijamin pemerintah,” ujar Tiko, sapaan akrabnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, Kemenkeu menerima rencana peningkatan kuota FLPP dan akan didiskusikan dalam pembahasan RAPBN tahun 2025. Selain itu, Kemenkeu juga mendukung adanya sumber pendanaan alternatif untuk bisa mendukung pembiayaan jika skema pembiayaan diubah.

“Untuk bisa me-redesign FLPP, kita perlu menyesuaikan aturan-aturan yang ada dan penambahan kuota akan masuk ke pembahasan tahun depan karena ada hitungan berapa belanja, penerimaan, dan lain-lain,” jelas Suahasil.

Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator perbankan dan industri keuangan turut mendukung upaya mewujudkan Program 3 Juta Rumah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae memastikan, implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang hapus tagih kredit macet di bank BUMN akan membantu menyelesaikan masalah yang dikeluhkan para pengembang mengenai kesulitan calon debitur mengajukan KPR Subsidi karena memiliki utang macet di pinjaman online (pinjol).

“Kalau dihapus tagih maka otomatis (kredit macet) para petani dan nelayan yang tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK akan terhapus bersih. Ini akan membantu mereka untuk mengajukan kredit termasuk kredit perumahan,” ujar Dian.

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath menanggapi sikap politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait atau Ara, yang membuka sayembara senilai Rp 8 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap buron kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. Rano menyebutkan tak ada yang dilanggar dari keputusan Maruarar tersebut.

"Sebetulnya nggak ada masalah karena emang nggak ada aturan yang melarang sayembara dan lainnya," kata Rano di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Rano menyebutkan hal ini bisa menjadi motivasi bagi KPK untuk bergerak cepat menuntaskan kasus itu. Dia menilai hal ini semestinya menjadi pemantik bagi lembaga antirasuah itu.

"Mungkin jadi satu motivasi bagi pimpinan KPK yang baru ke depan untuk menjadi target, PR-PR perkara yang lama bisa diselesaikan," tambahnya.

Sayembara itu beredar viral di media sosial X, seperti dilihat detikcom, Kamis (28/11). Tampak dalam video itu Maruarar Sirait awalnya menanti buku berjudul 'Politik Itu Suci' yang sempat dijanjikan akan diberikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Maruarar kemudian mengungkit soal kasus di Indonesia yang melibatkan orang-orang besar. Dia mengatakan kasus Harun Masiku.

"Saya juga memang melihat ya itu akan saya gunakan energi misalnya untuk membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan libatkan orang-orang besar di republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap?" ucap Maruarar seperti dalam video viral.

Maruarar pun menjanjikan Rp 8 miliar bagi siapa pun yang bisa menangkap Harun Masiku. Maruarar mengaku heran lantaran Harun Masiku sampai saat ini masih jadi buron.

"Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa tangkap Harun Masiku Rp 8 miliar uang pribadi saya, supaya semangat, supaya tidak ada di negara ini yang kebal hukum ya. Saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi di Indonesia. Yuk, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang benderang ya," ujar dia.

"Kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus? Gitu ya, Mas Hasto. Politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup," sambungnya.

(dwr/idn)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan bahwa sayembara berhadiah yang digelar oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang juga politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait, merupakan bentuk kebebasan berekspresi masyarakat.

Sayembara ini menawarkan hadiah sebesar Rp8 miliar bagi siapa saja yang dapat menemukan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harun Masiku.

"Soal sayembara tadi kan ada yang nanya, kan itu kebebasan berekspresi masyarakat yang cinta akan pemberantasan korupsi, yang ingin korupsi diberantas kita hormati," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (29/11/2024).

Ketua Komisi III DPR ini menambahkan, sebelum Maruarar, telah ada beberapa sayembara serupa dengan berbagai hadiah, seperti iPhone dan umrah.

Menanggapi kritik dari PDI-P yang menyebut bahwa sayembara Maruarar menistakan KPK, Habiburokhman menyatakan bahwa ia menghormati pendapat semua pihak.

Namun demikian, ia juga mencatat bahwa banyak yang berharap Harun Masiku dapat segera ditangkap.

"Lalu ada teman-teman PDI-P ngomong kan, itu menistakan KPK, itu juga bagian dari kebebasan berekspresi. Kita hormati ya, silakan," tuturnya.

Harun Masiku adalah tersangka dalam kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024, yang telah berstatus buron selama hampir lima tahun.

Maruarar sebelumnya menjelaskan bahwa tujuan sayembara ini adalah untuk melibatkan partisipasi publik dalam menemukan Harun Masiku.

“Kita berharap negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?” ungkap Maruarar saat ditemui di Stasiun Manggarai pada Rabu, 27 November 2024.

Maruarar menekankan, sayembara ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa tidak ada individu yang kebal hukum di Indonesia, mengingat pencarian Harun Masiku yang tidak kunjung membuahkan hasil.

“Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun enggak ketemu, enggak ada jejaknya. Nah, dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Tentu wartawan juga bisa cari bantuan, bisa dapat Rp 8 miliar loh, kalau bisa nangkap,” tambahnya.

"Apa salahnya saya memberikan itu? Kan partisipasi publik, orang uang pribadi kok,” tutup Maruarar.

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Pasangan Cagub-Cawagub Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil - Suswono ( RIDO ), Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengirimkan karangan bunga berisi selamat atas kemenangan Pramono Anung - Rano Karno (Pram-Doel). Diketahui, berjejer sejumlah karangan bunga di rumah pemenangan cagub-cawagub Jakarta Pramono - Rano Karno.

Namun yang menyita perhatian, terlihat ada karangan bunga berisikan ucapan selamat dengan nama pengirim berinisial ?RK? dan Maruarar S. ?Enggak, enggak bener, enggak ada (bukan dari Pak Ridwan Kamil),? kata pria yang akrab disapa Ariza itu kepada MNC Portal di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Jumat (29/11/2024).

Pada kesempatan terpisah, Juru Bicara pasangan RIDO Bernardus Djonoputro menilai bahwa karangan bunga dari pengirim berinisial RK itu, bisa saja berasal dari pasangannya Pramono Anung yakni Rano Karno.



"RK-nya itu mungkin Rano Karno. Bisa jadi, Pak Rano terlalu semangat sehingga berkirim bunga mengucapkan selamat pada diri sendiri," kata Bernie, panggilan akrab Bernardus Djonoputro kepda wartawan, Jumat (29/11/2024).

Bernie menilai, banyaknya karangan bunga sebagai ucapan selamat yang dikirimkan ke Posko Tim Pemenangan pasangan nomor urut 3 itu didorong oleh rencana menggelar acara syukuran kemenangan sekaligus ramah tamah, sebagai upaya mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

"Ini bisa dinilai sebagai upaya mendelegitimasi KPUD. Karena hingga saat ini, KPUD belum mengumumkan hasil penghitungan suara di Pilkada Jakarta," ucapnya.

Oleh karena itu, Bernie berharap kepada seluruh pasangan untuk menjaga suasana Jakarta tetap kondusif, aman, dan nyaman. Ia juga meminta kepada seluruh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tidak melakukan aksi-aksi yang dapat memperkeruh suasana di Jakarta.

"Kita harus menghormati penghitungan suara berjenjang yang sedang dilakukan oleh KPUD. Karena suara yang sah adalah suara yang nantinya akan diumumkan oleh KPUD paling lambat pada tanggal 16 Desember 2024," ungkap Bernie.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian BUMN telah mengkalkulasi kebutuhan pendanaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) untuk mendukung program 3 juta rumah mencapai Rp150 triliun per tahun.

Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Kementerian BUMN bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sedang mengkaji skema yang tepat guna memenuhi kebutuhan itu.

“Saya juga ditugaskan untuk mencari skema, memang kebutuhannya sekitar Rp150 triliun per tahun,” ujarnya di Gedung BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Dengan kebutuhan dana mencapai Rp150 triliun per tahun, Kartika menilai BBTN tentunya kesulitan memenuhi hal itu jika hanya mengandalkan dana masyarakat.

Untuk itu, Kartika atau akrab disapa Tiko menyampaikan Kementerian BUMN mengusulkan supaya BTN dapat menerbitkan obligasi dijamin pemerintah dengan jangka waktu 15 tahun ataupun meraih pendanaan dari luar negeri.

“Ini yang kami akan coba apakah BTN bisa menerbitkan obligasi selama 15 tahun dan sebagainya, sehingga BTN bisa punya pendanaan tadi sebesar Rp150 triliun per tahun. Tidak mudah, tetapi kami cari caranya,” kata Tiko.

Dalam perkembangan lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyebut program 3 juta rumah akan membutuhkan alokasi lahan jumbo mencapai 26.000 hektare per tahun.

Angka itu merupakan asumsi dari perhitungan 1 unit rumah subsidi dibangun di atas lahan 60 meter persegi. Alhasil, dalam setahun, pembangunan 3 juta rumah bakal membutuhkan alokasi lahan seluas 18.000 hektare hanya untuk pembangunan unit.

Sementara itu, untuk memenuhi area fasilitas umum dan sosial (Fasum/Fasos) sekitar 40% dari area hunian, dibutuhkan total lahan seluas 26.000 hektare per tahun.

Namun, Nusron menuturkan bahwa pada tahap awal, pihaknya telah memiliki cadangan lahan seluas 1,3 juta hektare. Adapun, total lahan yang dapat digunakan untuk perumahan besarannya mencapai 200.000 hektare.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Karangan bunga ucapan selamat berdatangan ke rumah pemenangan Cagub-Cawagub Pramono Anung - Rano Karno di Jalan Cemara-19, Jakarta Pusat (Jakpus), Jumat (29/11/2024). Beberapa di antara yang mengirimkan karangan bunga ucapan selamat tertulis nama ‘Maruarar S’, dan ‘RK’.

“Selamat dan sukses atas kemenangan Pramono Anung dan Rano Si Doel sebagai gubernur dan wakil gubernur 2024. Horas! Jakarta Makin Bagus,” demikian tulisan di karangan bunga dengan nama ‘Marurar S’.

Karangan bunga lain, juga mengucapkan selamat serupa kepada Paslon 03 itu. “Selamat Bekerja. Bpk Pramono Anung, Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dan Bpk Rano Karno, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. ‘Menjadikan Jakarta Menyala’,” begitu tulis karangan bunga ucapan selamat dari inisial ‘RK’.

Ketua Tim Pemenangan Pramono - Rano, Lies Hartono alias Cak Lontong mengaku tahu adanya karangan bunga ucapan selamat dari ‘Maruarar S’, dan ‘RK’ tersebut. Akan tetapi, kata Cak Lontong, timnya sendiri tak berani berspekulasi apakah ‘Maruarar S’ yang mengirimkan ucapan papan bunga selamat tersebut adalah nama politikus Maruarar Sirait atau bukan.

“Kalau yang di depan itu tertulis ‘Maruarar S’, ya itu dari pengimnya memang seperti itu. Kita ndak tahu itu siapa. Tidak ada kartu nama yang diberikan. Jadi dibaca seperti yang tertulis seperti itu saja,” kata Cak Lontong, saat ditemui di Rumah Cemara-19, Jakpus, Jumat (29/11/2024).

Begitu juga dengan papan bunga selamat dengan nama ‘RK’ tersebut. “Kalau ‘RK’ itu mungkin ‘Rukun Kampung’. Ya, kita hanya menerima dan membaca seperti yang tertulis di papan bunga itu saja. ‘RK’ itu juga nggak ngerti itu siapa,” kata Cak Lontong.

Namun begitu, dari siapapun karangan bunga ucapan selamat untuk Pramon - Rano itu, Cak Lontong atas nama tim pemenangan mengucapkan terima kasih. Karena menurutnya, hal tersebut sebagai bentuk apresiasi atas kemenangan bersama untuk Pilkada Jakarta 2024.

Menurut Cak Lontong, satu-satunya yang terkonfirmasi memberikan ucapan selamat adalah dari Paslon 02 Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Menurut Cak Lontong, ucapan selamat dari cagub dan cawagub Dharma-Kun itu disampaikan langsung kepada Pramono-Rano, pun juga tim pemenangan. “Kita berterimakasih karena dari pasangan 02 (Dharma-Kun) sudah mengucapkan selamat kepada kami. Dan itu bentuk apresiasi, bahwa kita saling menghormati dari hasil pilkada ini,” kata Cak Lontong.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah karangan bunga berisi ucapan selamat kepada pasangan nomor urut 3 di Pilkada Jakarta memenuhi di depan rumah Tim Pemenangan Pramono Anung - Rano Karno di Jalan Cemara.

Menariknya, di antara sekian banyak karangan bunga tersebut pengirimnya ada yang berinisial RK dan Maruarar S. Tidak bisa dipastikan, nama RK dalam karangan bunga itu adalah Ridwan Kamil dan Maruarar S sama dengan Maruarar Sirait, dua tokoh yang menjadi lawan politik Pramono dan Rano dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada Jumat (29/11/2024) tak diketahui secara spesifik "RK" tersebut. Karangan bunga tersebut bertuliskan "selamat bekerja" sekaligus menyebut pasangan tersebut sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

"Selamat Bekerja Bpk. Pramono Anung Gubernur Prov. DKI Jakarta & Bpk. Rano Karno Wakil Gubernur Prov. DKI Jakarta, menjadikan Jakarta Menyala. RK," tulis karangan bunga tersebut.

Selain dari RK, tampak juga karangan bunga berisi ucapan selamat dari Maruarar S. Namun, sama seperti RK, tak diketahui secara spesifik Maruarar S. tersebut

Terdapat juga beberapa karangan bunga yang berasal dari komunitas masyarakat lainnya. Contohnya seperti Komunitas Komentator Bola, Warga Kampung Rawa, Tim Pencinta Jalanan Tangguh, Sahabat ABI, Gen Z se Jakarta hingga Ikatan Janda Janda Indonesia.

Sebelumnya, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut tiga, Pramono Anung-Rano Karno mendeklarasikan kemenangannya dalam gelaran Pilkada Jakarta 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Pramono dalam konferensi pers yang digelar di Kediamannya di daerah Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

"Alhamdulillah hasil real count KPUD DKI Jakarta dan perhitungan formulir C hasil KWK saat ini, pagi ini, Kamis 28 November 2024 telah mencapai 100% TPS di seluruh daerah pemilihan Jakarta dengan menunjukkan hasil bagi pasangan nomor 03 yaitu 2.183.577 suara atau 50,07%," tutur Pramono.

Sedangkan, di lain sisi, pemenangan pasangan Ridwan Kamil (RK) - Suswono (RIDO) menegaskan agar jangan sampai salah satu paslon dari Pilkada Jakarta mengklaim menjadi pemenang di Pilkada Jakarta.

Sekretaris Tim Kemenangan Pasangan RID, Basri Baco berharap agar semua pihak menaati aturan sesuai dengan keputusan KPUD Jakarta.

“Jadi yang berhak menyampaikan secara resmi bukan paslon, tetapi KPU. Jadi, mari kita bersabar menunggu proses perhitungannya, yang sudah mulai dilakukan di kecamatan dan rencananya akan berlangsung selama 6 hari. Selama itu insyaallah sudah akan ketahuan," ungkap Baco di Kantor DPD Golkar Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, yang dikutip dari keterangan resmi pada Jumat (29/11/2024).

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menuturkan bahwa Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah bertugas untuk memastikan investor asing turut andil dalam pembangunan program 3 juta rumah. Sudah ada sejumlah negara yang melirik program tersebut.

Ara mengatakan ia memberikan tugas tersebut ke Fahri supaya kesepakatan tidak hanya berhenti pada nota kesepahaman atau Memorandum of Understandi (MoU) saja, tetapi sampai terealisasi.

Menurut Ara, menandatangani MoU memang penting karena menunjukkan komitmen kedua belah pihak. Namun, tidak bisa berhenti sampai situ saja, harus lebih detil lagi seperti hak dan kewajiban, dan lainnya.

Politikus Gerindra ini juga mengatakan beberapa waktu lalu Fahri Hamzah pergi ke China dan Abu Dhabi salah satunya membicarakan program 3 juta rumah.

"Pertama ke RRC, yang kedua ke Abu Dhabi, untuk bisa fokus. Karena saya tahu, sebagai swasta kan saya juga punya partner asing. Jadi saya ngerti bahwa tidak terlalu mudah dan tidak boleh berhenti di MoU. Jadi itu mengawalnya masih banyak. Makanya saya tugaskan Wamen untuk bisa mengawal itu," paparnya Rusun Pasar Rumput, Kamis (28/11/2024).

Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat investor asing tertarik menanamkan modalnya untuk pembangunan rumah di Indonesia. Pertama, karena adanya kepastian hukum. Kedua, pasar yang besar, dan ketiga kepercayaan terhadap pemimpin negara yang besar.

Warga Kolong Jembatan di DKI Mau Direlokasi ke Rusun

Pemerintah akan memindahkan warga yang tinggal di kolong jembatan daerah Jakarta ke rumah susun (rusun). Salah satu lokasi yang akan direlokasi adalah warga kolong Jembatan Tomang yang akan dipindahkan ke rusun KS Tubun.

"Kita memulai bagaimana saudara-saudara kita yang ada di bawah jembatan, kolong tol, secara bertahap kita pindahkan ke rumah susun ya. Rumah susun mana akan kita pindahkan? Tomang ya. Dari Tomang ke Tubun," kata Ara.

Ara menuturkan, relokasi warga kolong jembatan akan dilakukan pada Sabtu (30/11) ini. Namun, ia tidak merinci daerah mana yang akan direlokasi terlebih dahulu.

"Kita akan mulai hari Sabtu ini, memindahkan saudara-saudara kita yang ada di bawah jembatan ke rumah susun. Tapi juga diberikan perhatian sosial tapi diberikan juga pelatihan. Tapi jangan berhenti di pelatihan, mereka harus sampai bisa punya penghasilan, punya kerja," tuturnya.

334 Calon Penghuni Rusun Pasar Rumput Terima Kunci

Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi mengatakan saat ini, ada 1.314 calon penghuni. Dari jumlah tersebut, terdapat 334 calon penghuni yang sudah selesai proses admisitrasinya dan akan diserahkan kunci Rusun Pasar Rumput.

"Ada 1.314 calon penghuni. Saat ini yang sudah clean and clear persoalan administrasi sekitar 334 pendaftar dan akan diserahkan kuncinya hari ini. Pastinya ada beragam (penghuni) TNI, Polri, ASN, dan ada wartawan, ada juga generasi milenial," kata Teguh.

Ia melanjutkan, harga sewa di Pasar Rumput mulai dari Rp 1,1 juta hingga Rp 2,25 juta per unit per bulan.

"Harga sewa mulai Rp 1,1 juta dan termahal Rp 2,25 juta per unit per bulan dari yang sebelumnya rencana sewanya Rp 3,5 juta," tambahnya.

(abr/zlf)

Jakarta -

Ada karangan bunga 'Maruarar S' hingga 'RK' di posko pemenangan pasangan calon Pilgub Jakarta Pramono Anung-dan Rano Karno yang berlokasi di Jl Cemara, Menteng, Jakarta Pusat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait terpingkal-pingkal mengetahui hal tersebut.

Pantauan detikcom di posko pemenangan paslon nomor urut 03 itu, Jumat (29/11/2024), karangan bunga Maruarar S untuk Pramono terpantau sejak pagi. Karangan bunga itu bertuliskan, 'Selamat & sukses atas kemenangan Pramono Anung dan Rano Si Doel sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024. Horas! Jakarta Makin Bagus! Maruarar S'.

Maruarar Sirait yang namanya identik dengan karangan bunga tersebut tertawa terbahak-bahak. Maruarar menegaskan tidak pernah mengirimkan karangan bunga kepada Pramono Anung.

"Ha-ha-ha-ha. Saya tidak mengirimkan karangan bunga. Mungkin Maruarar yang lain," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, saat dikonfirmasi.

Ara menyebut penghitungan suara Pilgub Jakarta masih akan dilakukan secara berjenjang oleh KPUD Jakarta. Dia menghormati proses tersebut.

"Mari kita hormati hasil penghitungan suara yang masih berlangsung," kata pendukung duet Ridwan Kamil dan Suswono itu.

Pramono Anung memang sudah mendeklarasikan kemenangannya di Pilgub Jakarta. Dia menyebut berdasarkan penghitungan tim, dirinya dan Rano Karno meraup 50,07% suara. Sementara itu, kubu RK menyebut Pilgub Jakarta akan berjalan 2 putaran sesuai penghitungan internal juga.

Saksikan Live DetikSore:

(gbr/van)