Anggaran program makan bergizi gratis dipatok Rp 15.000 per anak dalam APBN. Namun, praktiknya bersifat fleksibel tergantung harga bahan pangan di daerah.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Dadan menuturkan jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," ucapnya.

Dadan mengingatkan bahwa dalam program MBG ini pihaknya tidak membeli paket makanan, melainkan membeli bahan baku yang akan dimasak di setiap satuan pelayanan di daerah. Terkait menunya juga tergantung masing-masing daerah.

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelasnya.

Dalam program MBG, Dadan memastikan akan mengedepankan produk bahan pangan berbasis lokal. Pemerintah juga sudah membahas tentang ketahanan pangan terutama untuk menambah pasokan MBG.

Sebagai informasi, program MBG akan mulai dijalankan pada Januari 2025. Tahap pertama akan menyasar 3 juta anak sebagai penerima, dan ditambah dua kali lipat pada 3 bulan berikutnya.

Video: Rencana Pemerintah Tekan Angka Stunting Lewat Makan Bergizi Gratis

Video: Rencana Pemerintah Tekan Angka Stunting Lewat Makan Bergizi Gratis

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggelar ajang kompetisi ide, keterampilan, dan bisnis di bidang perumahan bertajuk BTN HousingPreneur.

Ajang tersebut digelar untuk mendorong inovasi di sektor perumahan dengan mengedepankan keberlanjutan lingkungan.

Direktur Distribution & Institutional Funding BTN Jasmin mengatakan, BTN sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara memiliki tanggung jawab untuk berperan serta secara aktif dalam pembangunan yang memenuhi pilar ekonomi, sosial dan lingkungan. Salah satunya dengan menggelar ajang kompetisi BTN Housingpreneur.

Dok. Shutterstock/R Photography Background Ilustrasi rumah.

“Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) dipilih sebagai roadshow perdana ajang ini, dikarenakan UGM sudah terbukti sebagai wadah dan tempat yang sukses dalam membangun kreativitas bagi mahasiswa. Dan UGM sangat sesuai karena BTN Housingpreneur merupakan event kompetisi bagi para wirausahawan pada sektor perumahan dan industri pendukungnya, bagi mahasiswa serta masyarakat umum untuk mendukung tumbuh kembang kewirausahaan terkait perumahan di Indonesia yang berorientasi pada keberlanjutan,” ujar Jasmin dalam keterangannya, Selasa (26/11/2024).

Jasmin mengungkapkan, dalam program BTN Housingpreneur ini, BTN membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh calon peserta di seluruh pelosok negeri untuk berpartisipasi dalam bidang- bidang yang sesuai dengan keahlian, passion, serta program studi mahasiswa yang mendukung tema kompetisi ini.

BTN mengusung tema seputar keberlanjutan (sustainability), teknologi terkait perumahan maupun inovasi dan teknologi baru untuk industri-industri pendukung perumahan (ekosistem perumahan) dengan basis kewirausahaan.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan program makan bergizi gratis (MBG) dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apa saja menunya?

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Dadan menyebut anggaran MBG setiap daerah bersifat fleksibel. Jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," bebernya.

Dadan mengingatkan bahwa dalam program MBG ini pihaknya tidak membeli paket makanan, melainkan membeli bahan baku yang akan dimasak di setiap satuan pelayanan di daerah. Terkait menunya juga tergantung masing-masing daerah.

Dalam program MBG, Dadan memastikan akan mengedepankan produk bahan pangan berbasis lokal. Pemerintah juga sudah membahas tentang ketahanan pangan terutama untuk menambah pasokan MBG.

"Ini akan menambah kebutuhan dari yang sudah ada sekarang, makanya kita harus siapkan agar adanya program MBG ini dapat dipasok secara cukup terutama dari pasokan lokal. Tentu saja butuh beras, ayam, telur, susu, sayuran, buah, kayak gitu, ikan, atau bahan-bahan pangan lainnya misalnya daun kelor yang akan menambah kandungan gizi dari makanan sehari-hari," imbuhnya.

Sebagai informasi, program MBG akan mulai dijalankan pada Januari 2025. Tahap pertama akan menyasar 3 juta anak sebagai penerima, dan ditambah dua kali lipat pada 3 bulan berikutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyambut baik keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

SKB 3 Menteri ini mengatur tiga hal yakni pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Selanjutnya, SKB akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang paling lambat ditargetkan akan selesai pada Desember 2024.

Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono mengatakan, pengembang anggota Himperra seluruh Indonesia mengapresiasi keputusan yang ditandatangangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum (PU).

“Pemerintah bergerak cepat. Ini menunjukkan Presiden Prabowo dan para menterinya pro rakyat. Sesuai isi SKB, Himperra berharap untuk segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah sehingga makin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki rumah,” tutur Ari, usai berdiskusi dengan Menteri PKP Maruarar Sirait, di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Menurut Ari, langkah kolaborasi yang dilakukan tiga menteri itu merupakan kado istimewa buat MBR karena sangat membantu meringankan beban masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah.

Setelah keluarnya SKB 3 Menteri ini, Himperra juga mengimbau untuk dilanjutkan lagi dengan SKB dengan berbagai kementerian lain yang terkait dengan sektor Perumahan Nasional dan Agenda Nasional percepatan Program 3 juta Rumah.

Misalnya dengan Kementerian ATR/BPN terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD), dan berbagai hal terkait sertifikasi lahan dan bangunan.

Kemudian dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pinjaman online, Kementrian Lingkungan Hidup terkait Amdal, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL-UKL).

Selanjutnya dengan Kementerian ESDM terkait pemanfaat air tanah dan berbagai lembaga lain seperti PLN serta BPJS-TK.

Selain itu, kata Ari, perlu juga menggandeng Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyangkut kasus pemanggilan pengembang anggota Himperra yang dituding melakukan berbagai pelanggaran pembangunan rumah.

Kerjasama dengan berbagai lembaga itu bertujuan untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah, sekaligus membantu MBR sesuai visi negara yang pro rakyat.

Ari mengeklaim, selama ini Himperra konsisten mendukung program-program pemerintah di dalam pemenuhan rumah untuk MBR.

"Kami akan menjadi mitra utama pemerintah, bersama bergotong royong dalam penyediaan perumahan untuk rakyat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratisPresiden Prabowo Subianto telah dipatok senilai Rp15.000 per anak.

Kendati demikian, Dadan menyatakan bahwa besaran anggaran tersebut akan berjalan secara fleksibel karena tergantung dengan tingkat ketersediaan bahan baku makanan di setiap daerah.

“Mungkin ada yang kurang dari itu dan yang berlebih akan kita kirim ke daerah yang memang membutuhkan bujet lebih. Jadi itungan untuk APBN per anak sekian [Rp15.000] dengan implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (26/11/2024).

Dadan menambahkan bahwa pihaknya juga akan melakukan subsidi silang dalam pelaksanaan program tersebut. Apalagi, harga bahan baku makanan di setiap daerah bisa berbeda-beda, ada daerah yang memiliki harga di bawah standar Rp15.000 per anak ada juga yang memiliki harga di atas alokasi yang dianggarkan pemerintah.

“Nanti berapa bahan baku untuk dikatakan menu Senin itu yang akan kita bayar, tenaga kerjanya kita bayar nanti itungan dampak indeks-nya itu setelah pelaksanaan program itu. Nanti untuk daerah yang bahan baku mahal nanti disesuaikan,” tuturnya.

Dadan memastikan bahwa program makan bergizi gratis akan mulai berlaku pada awal Januari 2025. Untuk tahap awal, program itu akan menyasar 3 juta pada 3 bulan pertama. Nantinya, penambahan penerima bantuan program akan bertambah secara berkala.

“Tahap awal kami di Januari mungkin kami terapkan di 3 juta anak untuk 3 bulan pertama dan bertambah setiap tahap secara berkala,” pungkas Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyebut pekerja dapat memanfaatkan program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) untuk memperoleh rumah atapun renovasi. Program ini dapat memperkuat program tiga juga rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto meski badan belum melakukan pembahasan integrasi layanan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyusul adanya rencana Satgas Perumahan untuk merumuskan skema pembiayaan program tersebut, salah satunya bauran sumber dana perumahan dari lembaga seperti BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, dan Asabri.

“Kita belum ada pembicaraan tentang hal itu,” kata Anggoro kepada awak media di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Anggoro menyebut, BPJS Ketenagakerjaan sendiri telah memiliki program serupa, yakni manfaat layanan tambahan (MLT) dalam program Jaminan Hari Tua (JHT).

Melalui program tersebut, dia mengatakan bahwa, para pekerja bisa mendapatkan manfaat salah satunya untuk pembelian rumah, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), renovasi rumah, atau untuk membayar DP awal rumah.

Namun demikian, pemanfaatan MLT sendiri tergantung dari masing-masing pekerja. “Saat ini memang bergantung dengan pekerja mereka butuh rumah atau nggak,” ujarnya.

Sebagai informasi, program MLT sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.17/2021 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua. Fasilitas yang diberikan yakni pembiayaan perumahan yang dibiayai dari dana investasi program JHT.

Melansir laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, tujuan dari adanya program tersebut yakni memenuhi kebutuhan primer pekerja yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan berupa kepemilikan rumah sendiri.

Adapun, BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan bank dan juga developer properti dalam menjalankan program ini.

Dalam catatan Bisnis, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap, butuh anggaran Rp53,6 triliun untuk merealisasikan program 3 juta rumah.

Untuk itu, Kementerian PKP membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp48,4 triliun untuk pagu 2025. Pasalnya, pagu Kementerian PKP di 2025 hanya Rp5,1 triliun.

“Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," jelas Ara dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (17/11/2024).

IDXChannel - Pemerintah telah memutuskan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp15 ribu per anak. Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini akan dimulai serentak secara nasional pada Januari 2025.

“Hitungan APBN Rp15 ribu per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung kemahalan di daerah. Mungkin ada daerah yang kurang dari itu, sehingga bisa digunakan di daerah yang lebih mahal," ujar Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

"Jadi ditentukan di APBN per anak segitu. Tapi implementasinya tergantung daerah masing-masing,” katanya.

Dadan menuturkan alasan diputuskan anggaran MBG sebesar Rp15 ribu per anak.

“Kami kan beli bahan baku yang akan dimasak. Nanti berapa bahan baku menu hari senin, tenaganya, itu kita bayar. Nanti berapa indeksnya. Daerah yang bahan bakunya mahal nanti kita (hitung),” ujarnya.

Lebih lanjut kata Dadan, pada Januari 2025, ditargetkan sekitar 3 juta anak akan menerima program Makan Bergizi Gratis.

“Januari mungkin 3 juta anak. Untuk 3 bulan pertama. 3 bulan berikutnya kita tambah,” katanya.

Dia mengaku telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait masalah ketahanan pangan dalam rangka menambah pasokan untuk program Makan Bergizi Gratis.

Dadan menambahkan, jika menu dalam program ini tidak ditentukan Badan Gizi. Namun, Badan Gizi menentukan secara nasional komposisi nutrisi gizi nasional.

“Menunya nanti merupakan tanggung jawab ahli gizi di setiap satuan pelayanan. Kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," ujarnya.

Menurutnya, Badan Gizi akan mempunya satuan pelayanan. Nantinya, satuan ini akan mengkoordinasikan pasokan lokal yang dibutuhkan untuk program Makan Bergizi Gratis.

“Kan gini dengan adanya satuan pelayanan Badan Gizi kan menumbuhkan permintaan baru, karena ini new emerging market, market baru dan akhirnya menambah kebutuhan yang sekarang ada. Jadi kita harus siapkan agar adanya MBG ini dapat dipasok secara cukup terutama dari pasokan lokal,” ujarnya.

“Beras, ayam, telur, susu, sayuran, buah kaya gitu. Ikan atau bahan pangan lain, misalnya daun kelor yang menambah kandungan gizi makanan sehat sehari-hari,” kata Dadan.

Pada Desember ini, kata dia, akan ada pilot project program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.

“Desember nanti akan ada di seluruh Indonesia," tutur Dadan.

(Fiki Ariyanti)

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan program makan bergizi gratis (MBG) dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hanya saja dalam implementasinya bersifat fleksibel tergantung setiap daerah.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Dadan menyebut jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," ucapnya.

Dadan mengingatkan bahwa dalam program MBG ini pihaknya tidak membeli paket makanan, melainkan membeli bahan baku yang akan dimasak di setiap satuan pelayanan di daerah. Terkait menunya juga tergantung masing-masing daerah.

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelasnya.

Dalam program MBG, Dadan memastikan akan mengedepankan produk bahan pangan berbasis lokal. Pemerintah juga sudah membahas tentang ketahanan pangan terutama untuk menambah pasokan MBG.

"Ini akan menambah kebutuhan dari yang sudah ada sekarang, makanya kita harus siapkan agar adanya program MBG ini dapat dipasok secara cukup terutama dari pasokan lokal. Tentu saja butuh beras, ayam, telur, susu, sayuran, buah, kayak gitu, ikan, atau bahan-bahan pangan lainnya misalnya daun kelor yang akan menambah kandungan gizi dari makanan sehari-hari," imbuhnya.

Sebagai informasi, program MBG akan mulai dijalankan pada Januari 2025. Tahap pertama akan menyasar 3 juta anak sebagai penerima, dan ditambah dua kali lipat pada 3 bulan berikutnya.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggelar ajang kompetisi ide, keterampilan, dan bisnis di bidang perumahan bertajuk BTN HousingPreneur. Hadiahnya mencapai Rp 1 miliar.

Direktur Distribution & Institutional Funding BTN Jasmin menjelaskan, kompetisi BTN Housingpreneur ini dilakukan roadshow dimulai dari kampus Universitas Gadjah Mada (UGM). UGM dipilih karena dianggap sebagai kampus yang sukses membangun kreativitas bagi mahasiswa.

"Dan UGM sangat sesuai karena BTN Housingpreneur merupakan event kompetisi bagi para wirausahawan pada sektor perumahan dan industri pendukungnya, bagi mahasiswa serta masyarakat umum untuk mendukung tumbuh kembang kewirausahaan terkait perumahan di Indonesia yang berorientasi pada keberlanjutan," ujar Jasmin dikutip dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/11/2024).

Jasmin menjelaskan, dalam program BTN Housingpreneur ini, BTN membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh calon peserta di seluruh pelosok negeri untuk berpartisipasi dalam bidang-bidang yang sesuai dengan keahlian, passion, serta program studi mahasiswa yang mendukung tema kompetisi ini.

BTN mengusung tema seputar keberlanjutan (sustainability), teknologi terkait perumahan maupun inovasi dan teknologi baru untuk industri-industri pendukung perumahan (ekosistem perumahan) dengan basis kewirausahaan.

"Kami berharap acara ini dapat turut menciptakan munculnya wirausahawan baru yang akan berkontribusi untuk mengurangi backlog perumahan di Indonesia sekaligus untuk mendukung program 3 juta rumah. Pada akhirnya nanti, setiap pemenang berkesempatan menjadi mitra bisnis BTN dan tergabung dalam komunitas ekosistem perumahan skala nasional," katanya.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando menambahkan, dalam ajang kompetisi BTN Housingpreneur total hadiah yang disediakan sekitar Rp 1 miliar. Untuk itu, dia berharap seluruh masyarakat dan mahasiswa di Indonesia bisa berpartisipasi dalam ajang tersebut.

Menurut Ramon, BTN Housingpreneur layak diikuti oleh masyarakat dan mahasiswa karena ajang ini dimaksudkan untuk memberdayakan pengusaha muda dan inovator yang peduli dengan kelestarian lingkungan dalam industri properti. Harapannya, acara ini dapat meng-akselerasi para wirausahawan properti dengan orientasi berkelanjutan.

"Untuk itu, BTN HousingPreneur menjadi salah satu kontribusi kami terhadap visi Indonesia Emas 2045 dengan menumbuhkembangkan wirausahawan muda unggul dan berkualitas di bidang properti," ujar Ramon.

Adapun, ajang kompetisi ini akan mencari ide-ide unggulan dari beberapa kategori. Ada kategori yang bisa diikuti oleh developer dan pengusaha yang sudah memiliki bisnis established seperti, Best Eco House Design, Best Housing Related Innovation,
Best Landed Residential: Best Affordable House Development, Best Resdential: Best Eco Residential, dan Best Residential: Best Syariah Project. Lalu, ada juga dua kategori lain yang bisa diikuti oleh mahasiswa dan umum yang berbentuk ide bisnis, yakni Best Eco House Design dan Best Housing-Related Innovations.

Peserta BTN Housingpreneur akan menjalani 2 tahap penjurian, tahap pertama adalah seleksi berkas dan evaluasi bisnis serta ide. Lalu, tahap kedua melakukan Live Pitching an Grand Judging. Setelah acara Kick Off di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta ini, BTN Housingpreneur akan dilanjutkan dengan Roadshow di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan beberapa kampus lainnya.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan terlibat dalam pembangunan tiga juta rumah per tahun yang masuk dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho.

Pria yang karib dipanggil Oho mengaku siap terlibat dalam proyek tersebut. Sebab, pihaknya telah menyiapkan teknologi dengan model 3D untuk merancang, merencanakan, dan mengelola informasi untuk proyek-proyek konstruksi bernama Building Information Modelling (BIM). Meski begitu, pihaknya masih memetakkan daerah-daerah mana yang dapat dikerjakan untuk melakukan proyek tersebut.

"Program 3 juta rumah dalam 1 tahun tidak kecil. Artinya kebutuhan perusahaan kontraktor diperlukan. Sebenarnya kita punya teknologi pembangunan konsep 3D kita juga harus memiliki teknologi itu harapannya pastinya Waskita akan masuk, kontribusi program 3 juta rumah," kata Oho dalam acara Public Expose, di Gedung Waskita Heritage, Jakarta, Kamis (26/11/2024).

Sementara itu, Direktur Business Strategic, Portfolio & Human Capital Rudi Purnomo mengatakan pihaknya telah melakukan menyampaikan aset-aset idle milik Waskita dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP). Bahkan pihaknya tengah melakukan riset mulai dari segi anggaran yang dibutuhkan, desain, hingga fungsi hunian yang dapat memberikan kelayakan.

Sebab, Waskita biasanya mengerjakan hunian yang ditujukan untuk kalangan menengah atas. Namun, dalam program tersebut, pihaknya harus beradaptasi lagi lantaran diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kita sudah ketemu dengan Kementerian PKP. Memang kita sudah sampaikan bahwa aset-aset yang idle, tinggal skemanya seperti apa. Karena ini middle low, (kami) akan coba (riset) secara cost (agar) bisa memberikan kontribusi cukup ekonomis secara fungsi juga akan memberikan kelayakan. Ini juga kita sedang riset, memang belum kita ekspose cuma kita akan adjust lagi sesuaikan dengan kebutuhan Kementerian PKP seperti apa," terang Rudi.

Dia juga menjelaskan pihaknya telah berpengalaman membangun hunian, seperti Rusun Pasar Rumput hingga Rusun Kemayoran. Beberapa proyek yang sebelumnya digarap ini, Rudi menilai dapat menjadi parameter pihaknya dalam berkontribusi untuk program 3 juta rumah. Namun, dia bilang tetap masih menunggu arahan dari Kementerian PKP.

"Tapi memang saat ini secara kebutuhan plannya sudah ada beberapa lokasi yang kemarin kita sempat sampaikan ke Kementerian," imbuh Rudi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku sependapat dengan opini publik bahwa keikutsertaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) seharusnya tidak wajib, melainkan bersifat sukarela.

"Posisi saya kalau tabungan, ya tabungan. Nama harus menyesuaikan fungsinya. Kalau mau wajib jangan pakai nama tabungan," ucap pria yang akrab disapa Ara itu dalam rapat pembahasan program 3 juta rumah dengan BP Tapera di Jakarta, Senin (25/11), melansir Antara.

Untuk itu, Ara meminta BP Tapera untuk membuat terobosan dan membuat sistem yang menarik agar program Tapera ini bisa didukung oleh masyarakat.

"Jangan kerjanya kita maksa-maksa saja. Terkadang kita maksa, tapi tidak ada manfaatnya, ya orang yang dipaksa marah lah. Jadi bapak tolong pikirkan bagaimana masyarakat mau menabung dengan Tapera dan keuntungan buat mereka apa," tuturnya.

Ia juga meminta kepada BP Tapera untuk memikirkan jika harus ada aturan yang perlu diubah. Hal itu guna mendukung program 3 juta rumah dan masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

Pemerintah bakal memotong gaji pekerja sebesar 3 persen untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) paling lambat pada 2027.

Potongan gaji ini menyasar semua pekerja mulai dari PNS, TNI, Polri, karyawan swasta, pekerja mandiri hingga freelancer.

Simpanan ini bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024.

Program makan bergizi gratis akan dimulai pada Januari 2025. Target awal, program tersebut akan menyasar 3 juta anak di tiga bulan pertama.

"Januari mungkin 3 juta anak untuk 3 bulan pertama, 3 bukan berikutnya kita tambah," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Dadan mengatakan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 15 ribu per anak. Namun, anggaran tersebut fleksibel tergantung nilai bahan pokok di tiap daerah.

"Begini hitungan APBN itu adalah Rp 15 ribu per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung kemahalan di daerah, mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya sehingga bisa digunakan di daerah yang lebih mahal. Jadi ditentukan di APBN per anak segitu. Tapi implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing. Kami kan tidak beli paket makan, kami beli bahan baku yang akan dimasak," katanya.

Terkait menu, Dadan mengatakan Badan Gizi Nasional tidak mengatur hal tersebut. Menu akan ditentukan para ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan di wilayah.

"Menu tidak ditentukan Badan Gizi, tapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi gizi nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan. Kan kita menempatkan satu ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan," ujarnya.

Dadan menyebut pihaknya akan memperkerjakan masyarakat lokal untuk memasak. Ia tidak menutup kesempatan bagi usaha katering yang siap bekerja sama, tapi tetap di bawah pengawasan Badan Gizi untuk menjamin kualitas makanannya.

"Sistemnya itu kita akan membangun satuan pelayanan yang seluruhnya dikelola badan gizi tapi yang kerja adalah masyarakat lokal," ujarnya.

"Kalau ada katering yang bersedia dan siap hadir bagian Badan Gizi Nasional, kita gunakan catering itu tapi kita akan tempatkan personel Badan Gizi untuk menjamin seluruh pengendalian operasional dan kualitas," ujarnya.

Simak Video: Kepala Badan Gizi soal Program Makan Gratis: 2 Januari Kita Laksanakan

[Gambas:Video 20detik]