Anggaran pengawasan makan bergizi gratis (MBG) milik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terdampak pemangkasan anggaran Rp471 miliar yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto.

Pagu BPKP awalnya Rp2,4 triliun dan tak terdampak efisiensi anggaran yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto. Lalu, mendadak kena potong usai ada pertemuan seluruh sekretaris jenderal di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Selasa (11/2).

Pengawasan MBG masuk dalam pos program pengawasan pembangunan, khususnya poin teknis pengawasan. Anggaran untuk pengawasan program prioritas di 2025 semula Rp80 miliar, tapi dipotong setengahnya menjadi sisa Rp40 miliar.

"Tentu kami akan menjawab bohong kalau ini (efisiensi) tidak berdampak, pasti ada dampak, gak mungkin tak ada dampak. Dampaknya itu yang kami coba minimalisir," kata Plt Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

"Ini (sisa anggaran BPKP) masih berlebih. Kalau kurang-kurang juga, ada tugas dari Pak Presiden (Prabowo) penting, ya pasti kami akan minta. 'Pak, enggak ada lagi uangnya'. Minta lagi, gampang saja kita," tegasnya.

Ateh menegaskan tak mungkin BPKP melaksanakan tugas tanpa anggaran, termasuk dalam urusan pengawasan keuangan. Di lain sisi, ia menyinggung bagaimana pihaknya selama ini telah menciptakan kreativitas penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Kemudian, BPKP bakal memperkuat desain pengawasan. Anggaran yang terbatas membuat mereka mesti jelas menunjukkan tujuan, objek, sampel, dan poin-poin penting sebelum melakukan pengawasan.

"Memang ada pengaruh, macam makan bergizi. Kemarin Januari (2025) kami masuk hampir ke semua dapur, ada 47 kami masuk (untuk diawasi). Tentu nanti kita akan pilih-pilih, daerah sini, daerah sini, segala macam. Itu pasti akan kita lakukan," jelasnya.

"Yang bisa kami janjikan adalah semua program strategis yang disampaikan Pak Presiden (Prabowo) itu pasti kami dahulukan, kami kawal ... Artinya, untuk program strategis Bapak Presiden kami janjikan, utamakan, dan pasti bisa kita kawal dengan uang yang ada ini," sambung Ateh.

Ia juga menyinggung soal pembangunan Kantor BPKP di sejumlah titik di Papua yang terdampak usai ada efisiensi. Sebelumnya, mereka hanya menyewa rumah toko (ruko) untuk bertugas.

Terlebih, anggaran sarana dan prasarana BPKP dipangkas sangat besar. Semula dari Rp111 miliar menjadi hanya Rp10 miliar usai efisiensi.

"Papua ini juga biayanya mahal, gak seluruhnya bisa naik bus. Tentu akan terganggu, terutama sarana prasarana kita tinggal Rp10 miliar. Tentu kita cari-cari lah, mungkin pinjam meja dari pemerintah daerah (pemda) atau gimana," beber Ateh.

"Namanya perintah harus kita laksanakan, karena given itu (angka pemotongan anggaran). Pasti ada kesulitan. Kalau kita bilang gak ada kesulitan, bohong sekali," tutupnya.

Rincian efisiensi yang menimpa BPKP:

1. Program Pengawasan Pembangunan dari Rp517 miliar menjadi Rp257 miliar

- Teknik pengawasan: Rp453 miliar menjadi Rp225 miliar- Pengembangan pengawasan: Rp64 miliar menjadi Rp31 miliar

2. Program Dukungan Manajemen dari Rp1,7 triliun menjadi Rp1,5 triliun

- Manajemen pengawasan: Rp84 miliar menjadi Rp49 miliar- Operasional: Rp1,5 triliun menjadi Rp1,4 triliun- Sarana dan prasarana: Rp111 miliar menjadi Rp10 miliar

Sejumlah anak bermain bola di sekitar proyek pembangunan perumahan subsidi di Panorama Lido, Bogor, Jawa Barat (12/2/2025). PT Bank Tabungan Negara (BTN) mendukung Program 3 Juta Rumah untuk mewujudkan rumah impian bagi masyarakat Indonesia, termasuk anak-anak. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BTN terus menyalurkan KPR subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, menjangkau sektor informal seperti pedagang, pemilik usaha mikro, dan sopir ojek online, untuk memastikan setiap keluarga memiliki tempat tinggal yang layak.

BOGOR, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan menghadiri peluncuran Pusat Unggulan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Institut Pertanian Bogor, Selasa (11/2/2025).

Fauzan menjelaskan program MBG akan menjawab berbagai persoalan tidak hanya pertumbuhan fisik semata melainkan juga berkaitan dengan pertumbuhan mental dan karakter untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045.

Untuk itu, perguruan tinggi diharapkan dapat berperan dalam bentuk kajian maupun tata kelola secara kualitatif maupun kuantitatif.

“Dengan program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan seluruh elemen, seluruh institusi perguruan tinggi berkolaborasi menyambut Indonesia Emas 2045," ujar Fauzan dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Fauzan menjelaskan bahwa kampus penggerak asta cita seperti yang dilakukan IPB ini merupakan contoh peran serta perguruan tinggi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di masyarakat, yang dalam konteks ini adalah Makan Bergizi Gratis.

Perguruan tinggi harus mengambil peran lebih besar memberikan solusi atas permasalahan di masyarakat.

Sementara itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rachmat Pambudy menjelaskan bahwa program MBG selain merupakan program prioritas nasional, tetapi juga sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia meyongsong Indonesia emas 2045.

“Program MBG merupakan Program Hasil Terbaik Cepat pemerintah. MBG tidak hanya menyelamatkan ibu hamil namun juga menyelamatkan bayinya. MBG juga juga dapat meyelamatkan masa depan Indonesia. Untuk itu, kita semua harus mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG tidak hanya untuk anak-anak kita, tidak hanya untuk ibu hamil kita, tapi juga untuk masa depan kita khusunya masa depan pembangunan nasional kita," ujar Rachmat Pambudy.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana Menyambut baik dengan peluncuran Center of Excellence MBG ini akan menjadi mitra pendukung Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjalankan pelaksanaan MBG untuk pemenuhan target pembangunan nasional.

Terutama peran perguruan tinggi dalam riset dan kajian untuk memenuhi kualitas menu, nutrisi, dan bahan baku.

“Peran perguruan tinggi sangat penting dalam program MBG terkait dengan evaluasi program. Selain itu perguruan tinggi juga berperan dalam memperkuat kualitas program baik dari sisi kualitas menu, nutrisi, dan bahan baku. Selain itu, untuk mitigasi hal-hal kurang baik dalam program ini, Badan Gizi Nasional perlu mendapatkan masukan dari perguruan tinggi dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kami menyambut baik peluncuran pusat penelitian dan kajian tentang makanan bergizi di IPB. Ini merupakan langkah yang sangat baik dan akan meningkatkan kualitas dari makan bergizi,” ujar Dadan.

Peluncuran Center of Excellence Program MBG ini turut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bupati Bogor, Wakil Menteri Agama, dan Rektor IPB beserta jajaran.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan sejumlah strategi untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar berharap pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa terwujud dan menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang akan mendorong investasi dan mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional.

"Untuk itu kami mengambil langkah kebijakan yang holistik dengan memperluas dan mempermudah akses kredit pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat berpendapatan rendah," katanya saat membuka Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025 di JCC Senayan Jakarta, Selasa (10/2).

Mahendra mengatakan dukungan perluasan akses KPR bagi MBR dilakukan dengan penilaian kualitas aset hanya berdasar satu pilar yakni ketepatan pembayaran.

Hal itu sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor Tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum di mana penetapan kualitas aset produktif untuk debitur dengan plafon sampai dengan Rp 5 miliar dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok.

Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih longgar dibandingkan kredit lainnya dimana bank menilai dengan tiga pilar yakni prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar.

Kemudian dukungan lainnya adalah KPR dapat dikenakan bobot risiko yang rendah dan ditetapkan secara granular dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit (ATMR Kredit).

Hal itu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum di mana kredit untuk properti rumah tinggal dapat dikenakan bobot risiko ATMR Kredit yang rendah dibandingkan kredit lainnya seperti kredit kepada korporasi.

Kemudian, OJK menegaskan bahwa tidak ada larangan pemberian kredit kepada debitur non lancar.

"Dalam rangka mempercepat penanganan proses pengaduan KPR bagi debitur terkait SLIK, OJK menyiapkan kanal pengaduan khusus dan membentuk task force bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta para pemangku kepentingan di sektor yang lain," ujar Mahendra.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendukung program Presiden Prabowo Subianto mengenai 3 juta rumah di Indonesia.

Dalam pernyataan bersama Indonesia-Turki, Erdogan menyampaikan kesediaannya untuk berkontribusi dalam rencana tersebut.

"Turki menyatakan kesediaannya untuk berkontribusi dalam rencana-rencana pembangunan Indonesia, khususnya atas inisiatif menyediakan 3 juta rumah terjangkau per tahun bagi keluarga berpenghasilan rendah," demikian pernyataan bersama Indonesia-Turki dalam laman Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Rabu (12/2).

Turki menyatakan kontribusi itu akan melalui bisnis kontraktor Turki yang akan membantu terkait solusi perumahan yang efisien dan berkelanjutan.

Selain program 3 juta rumah, Erdogan turut menyatakan kesediaan untuk berkontribusi dalam sejumlah proyek infrastruktur strategis nasional Indonesia, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan.

Erdogan berkunjung ke Indonesia dalam rangkaian tur tiga negara Asia, yang dimulai dari Malaysia dan diakhiri di Pakistan.

Erdogan akan berada di Indonesia selama dua hari sejak 11 sampai 12 Februari.

Selama di RI, Erdogan melakukan pertemuan Tête-à-tête dan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga menyepakati sejumlah perjanjian di antaranya mengenai pembuatan pabrik drone di Indonesia, kerja sama di bidang layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan, kerja sama di bidang energi dan sumber daya mineral, kerja sama di bidang pendidikan tinggi, kerja sama di bidang kesehatan dan ilmu kedokteran.

Kemudian kerja sama strategis di bidang industri pertahanan, kerja sama di bidang perdagangan, dan kerja sama di bidang pertanian.

Kedua negara juga membuat surat pernyataan kehendak tentang promosi dan fasilitasi investasi serta perjanjian pembentukan komite bersama untuk kerja sama industri.

Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dipangkas sebesar Rp 200,2 miliar dari total anggaran semula Rp 71 triliun. Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

"Efisiensi pada anggaran belanja nasional dan juga daerah dan BGN pun termasuk yang salah satu yang kena efisiensi meskipun besarannya kurang lebih 0,2845% jadi berkurang Rp 200,2 miliar," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu malam (12/2/2025).

Dadan menerangkan anggaran yang dipangkas itu untuk pengadaan lahan pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). SPPG ini untuk menunjang pemenuhan menu MBG di setiap daerah.

Dadan menjelaskan pemangkasan anggaran untuk pengadaan lahan itu merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dia bilang Prabowo meminta agar meminjam lahan kepada instansi lain.

"Begini, kan salah satu anggaran yang ada di BGN itu untuk pengadaan lahan. Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja. Jadi ada anggaran yang bisa diefisienkan terkait dengan pengadaan lahan," terang Dadan.

Dadan juga memastikan pemangkasan anggaran tidak berdampak pada keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan menekankan pihaknya bisa meminjam lahan kepada pemerintah daerah, TNI, hingga BUMN.

"Enggak ada (ke program MBG). Kalau seluruh kementerian untuk anggaran pegawai kan enggak ada yang kena pangkas program bahkan MBG juga tidak kena. Yang kena hanya pengadaan lahan yang memang bisa menggunakan lahan-lahan Pemda, lahan instansi lain, kementerian lain, BUMN, bisa pinjam pakai," terang Dadan.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengungkap rencana Asian Development Bank (ADB) berinvestasi Rp2,3 triliun di program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Fahri mengatakan telah bertemu perwakilan ADB di Jakarta, Senin (10/2). Dia menilai ADB tertarik membantu program tersebut.

"Mereka menyebut angka awal sekitar US$138 juta (setara Rp2,3 triliun, asumsi kurs Rp16.367 per dolar AS)," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).

Menurutnya, ada kemungkinan nilai investasi ADB bisa lebih besar. Dia mengatakan ADB punya ketertarikan lebih setelah mendengar konsep program perumahan.

"Mereka senang sekali karena melihat konsep kita yang utuh dan komprehensif, bagaimana menjadikan sektor perumahan ini sebagai medium bagi pemberantasan kemiskinan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah," ujarnya.

Dalam pertemuan Fahri dengan ADB, ada pula pembahasan Indonesia Green and Affordable Housing Program (IGHAP). Program itu berupa pembiayaan pembangunan perumahan hijau, tahan terhadap perubahan iklim, dan terjangkau bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.

ADB diwakili tujuh orang dalam pertemuan dengan Fahri. Perwakilan ADB adalah Senior Director of Finance Sector Group Christine Engstorm, Director of Water and Urban Sector Group Srinivas Sampath, dan Country Director Indonesia Resident Mission Jiro Tominaga.

Kemudian, ada Country Operations Head Indonesia Resident Mission Joris van Etten, Principal Finance Sector Specialist Vivek Rao, Senior Urban Development Specialist Hong Soo Lee, dan National Coordinator for Nusantara/ Loan Preparation Expert Indonesia Resident Mission Yulia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait optimis dapat menyalurkan lebih banyak kuota FLPP di atas 220 ribu unit tahun ini.

Hal ini ia ungkapkan setelah Bank Indonesia menyatakan siap memberikan insentif likuiditas makroprudensial senilai Rp 80 triliun kepada bank-bank yang menyalurkan KPR.

"Jadi kita bisa buat itu (penyaluran FLPP) double Pak Gubernur (BI). Ini akan sepanjang sejarah Indonesia dengan apa yang Bapak (BI) lakukan, kita bisa membuat rumah subsidi bagi rakyat kita di tahun ini bisa meningkat luar biasa," kata Ara kepada awak media di Kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Dengan harga jual rumah subsidi sekitar Rp 170 juta di Jabodetabek dan Rp 166 juta di luar Jabodetabek, Ara memperkirakan insentif dari BI tersebut dapat membantu meningkatkan kuota rumah subsidi. Dari yang semula, hanya dapat menyalurkan sekitar 220 ribu unit setahun, kini bisa naik 2 kali lipat sekitar 440 ribu unit setahun.

"Jadi tadi kita sudah hitung kalau dari Rp 80 juta itu, kita tahun ini membangun yang sudah tersedia dari APBN (75 persen) dan dari perbankan (25 persen) buat 220 ribu rumah. Nah kalau 220 ribu rumah tadi, kita hitung dikali Rp 170 juta, berapa tadi Pak (Heru)? Rp 38 triliun (nilai anggaran yang dibutuhkan) kurang lebih. Jadi kita bisa buat itu (penyaluran FLPP) double Pak Gubernur (BI)," jelas Ara.

Dalam kesempatan ini, Ara mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang bersedia mendukung sektor perumahan, terutama terwujudnya Program 3 Juta Rumah.

"Kami memandang bahwa sektor perumahan itu akan memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pencetakan lapangan kerja. Kalau perumahannya maju, tentu saja tidak hanya pertumbuhan ekonomi maju, tapi juga bisa mendorong dan menarik sektor-sektor yang lain," ujar Perry di tempat yang sama.

Lebih lanjut, Perry menjelaskan pihaknya saat ini telah menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial senilai 23,19 triliun. Setelah adanya pertemuan hari ini, Bank Indonesia setuju untuk menaikkan secara bertahap nilainya menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Yang sekarang Rp 23,2 triliun akan secara bertahap kami naikkan menjadi Rp 80 triliun," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara akan bertemu dengan pimpinan dari Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), hingga Himpunan Bank Milik Negara. Lewat pertemuan ini, ia berharap ada solusi untuk memperkuat likuiditas perbankan untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah.

"Kita tuh ditargetkan 3 juta membangun dan merenovasi rumah di tahun di oleh Presiden Prabowo (Subianto) dan kita berusaha keras ya. Kita tidak menjadikan efisiensi anggaran kementerian menjadi alasan untuk tidak semangat, justru kita harus makin kreatif dan optimis seperti Bapak Presiden Prabowo. Nah jadi kami juga akan bertemu besok (11/2/2025)," ujar Ara di Kementerian BUMN, Senin (10/2/2025).

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, mengungkapkan beberapa tantangan dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tantangan ini tidak lepas dari masalah jumlah backlog di Indonesia saat ini.

Ia menyebut, pada 2010 lalu jumlah backlog di Indonesia adalah 13,5 juta rumah. Kemudian, 10 tahun kemudian yakni pada 2020 turun menjadi 12,7 juta rumah. Ia menilai penurunan tersebut sedikit, tidak lebih dari 10 persen.

Lalu, berdasarkan data pada 2023, jumlah backlog di Indonesia kembali turun menjadi 9,9 juta rumah. Namun, ini bukan fenomena yang positif.

"Kemudian, pada 2023 tiba-tiba ada angka yang turun menjadi 9,9 juta. Kami sebagai pelaku pun juga agak bertanya. Nah untuk menjawab itu. Di Indonesia saat ini belum ada big data mengenai perumahan," kata Joko saat hadir di acara Mandiri Investment Forum 2025, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Ia menuturkan big data perumahan tersebut dibutuhkan bagi pengembang, perbankan, bahkan pemerintah untuk mengetahui jumlah rumah yang dibutuhkan saat in. Big data perumahan juga dapat membantu dalam penyusunan road map perumahan.

"Nah itulah mengapa, kami diminta tim satgas perumahan, selalu meminta BPS ini diajak bicara sehingga kita punya data yang terukur. Ketika kita punya data yang terukur kita bisa berbicara road map," jelas Joko.

Selain itu, adanya big data perumahan dapat mencegah adanya kekeliruan data. Ia menemukan di lapangan ada rumah yang tidak tersalurkan, padahal masih banyak masyarakat yang membutuhkan rumah.

"Salah satu kesulitan kita adalah Ketika kita berbicara backlog ada suasana over supply. Backlognya 9,9 juta tapi ada over supply. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak mendapatkan acuan data yang reliable," ucapnya.

Tantangan kedua adalah mengenai perizinan. Meskipun saat ini Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait telah berusaha mempermudah pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Namun, di lapangan kondisinya berbeda.

"Kami pelaku beberapa kali juga sudah menyampaikan bahwa memang Pak Menteri mendapatkan faktual bahwa on the spot ataupun sidak ataupun kunjungan mendapatkan data yang berbeda. Tetapi Ketika operasional daily itu kondisinya berbeda," ungkapnya.

Tantangan berikutnya adalah banyaknya masyarakat yang bekerja di sektor informal tidak mendapat kemudahan pelayanan pembiayaan. Sektor informal ini merupakan masyarakat yang bekerja tanpa memiliki slip gaji seperti tukang sayur, tukang ojeg, penjual bakso, dan sebagainya. Padahal masyarakat di sektor informal juga membutuhkan layanan seperti KPR.

Joko mengatakan, pihaknya telah berusaha agar masyarakat dari sektor informal mendapat jatah 10 persen dari total kuota penyaluran FLPP.

"Yang harus kita tahu lagi adalah sektor informal yang jumlahnya sangat besar. Ini kan belum mendapat akomodasi yang proper dari sektor perbankan. Kita akhirnya mendorong, Pak Heru juga setuju, di segmen FLPP ini ada minimal 10 persen itu adalah dari sektor informal," ungkapnya.

Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (PINSAR) Indonesia melaporkan program makan bergizi gratis (MBG) yang diharapkan menyerap stok daging ayam dalam jumlah besar belum berjalan optimal. Hal ini menyebabkan peternak ayam broiler mengalami kerugian akibat harga jual yang merosot.

Wakil Sekretaris Jenderal PINSAR Indonesia Samhadi menyebutkan banyak pelaku usaha perunggasan telah mempersiapkan stok untuk program tersebut. Namun, realisasinya yang lambat justru mengakibatkan kelebihan pasokan di pasar.

"Begitu Pak Presiden (Prabowo Subianto) mencanangkan program ini sebagai mercusuar, ekspektasi menjadi luar biasa. Para stakeholder di broiler ini sepertinya sudah mempersiapkan sangat matang untuk stok yang akan memenuhi kebutuhan dari program MBG," ujar Samhadi dalam Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Menjelang HBKN Puasa dan Idul Fitri 2025, Rabu (12/2).

"Namun, karena ada sedikit kelambatan dalam putaran program ini, ekspektasi itu menjadi buyar. Ketika masuk Januari, diharapkan segera bergerak cepat, tetapi justru terjadi overstock," tambahnya.

Ia menjelaskan saat ini stok ayam nasional dalam kondisi surplus, dengan produksi mencapai 65-70 juta ekor per minggu, sementara kebutuhan hanya sekitar 58-60 juta ekor per minggu.

Dengan kelebihan pasokan sekitar 12 persen hingga Maret, serta kapasitas cold storage yang sudah penuh hingga 300 ribu ton, harga ayam justru jatuh ke level yang merugikan peternak.

"Hari ini harga di sekitar Rp17.500 per kilogram, artinya ini masih di bawah harga HPP. Saat ini peternak sedang mengalami kerugian untuk beberapa waktu, khususnya dari akhir Januari kemarin. Dari kondisi yang sudah baik dari Oktober sampai Januari, tapi saat ini sedang tidak baik-baik saja dan peternak sudah mulai gelisah," jelasnya.

Samhadi berharap adanya perbaikan dalam tata kelola industri broiler, termasuk percepatan implementasi program MBG agar stok ayam yang telah disiapkan dapat terserap dengan baik.

Selain itu, ia juga meminta perhatian dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk membantu mengelola sistem perunggasan agar kondisi peternak tidak semakin terpuruk.

"Kita harapkan nanti begitu memasuki Lebaran ini akan segera ada perbaikan, termasuk saat puasa dan selanjutnya dengan semakin banyak dapur yang dibangun dan operasional. Kita berharap stok yang sudah disiapkan oleh para stakeholder di broiler segera bisa terserap," tutupnya.

KOMPAS.com - Adanya efisiensi anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun 2025 dinilai tidak akan berdampak terhadap geliat bisnis properti di Indonesia.

Seperti diketahui, awalnya pagu anggaran Kementerian PKP dialokasikan sebesar Rp 5,27 triliun. Namun, telah kini terpangkas sehingga tersisa Rp 1,61 triliun.

Menanggapi adanya efisiensi anggaran itu, Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto menyampaikan bahwa ada tiga hal terkait yang menjadi jawabannya.

Pertama, industri properti telah meraup investasi ratusan triliun setiap tahunnya. Misalkan pada tahun 2022 nilai investasinya sekitar Rp 135 triliun; tahun 2023 sebesar Rp 115 triliun; dan tahun 2024 sebesar Rp 122 triliun.

Menurut hasil riset REI, setiap investasi 7 miliar Dolar atau setara Rp 114,5 triliun di sektor properti, memberikan dampak ke perkembangan ekonomi sekitar 0,5 persen.

"Nah 2022-2023 itu kan belum ada kementerian (PKP). Ya with or without (Kementerian PKP), (sektor properti) tetap jalan," ujar Joko saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (12/2/2025).

Kedua, intervensi pemerintah dalam pemberian akses kepada masyarakat untuk memiliki rumah ada dua, yakni Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan KPR subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Menurut Joko, anggaran FLPP sudah dialokasikan sekitar Rp 28 triliun dengan kuota 220.000 unit, dan tidak ikut terpangkas.

Anggaran yang terpangkas ialah operasional kementerian. Sementara anggaran intervensi atau stimulus dari pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah tetap tersedia.

"Pemotongan (anggaran) itu tidak akan memengaruhi akses masyarakat untuk memiliki rumah. Karena FLPP kan itu adalah fasilitas likuiditas, nah yang dikasih likuiditas itu perbankan dan yang menikmati adalah masyarakat dengan bunga yang ditekan menjadi fixed rate 5 persen selama tenor KPR-nya," terangnya.

Ketiga, developer ataupun industri properti berperan sebagai rantai pasok atau penyedia produk. Seiring adanya permintaan pasar, maka developer akan terus menyediakan produk.

"Sehingga dari tiga hal ini, kami menilai pemangkasan (anggaran) itu tidak akan memengaruhi industri perumahan dalam hal akses masyarakat untuk memiliki rumah khususnya bagi MBR," tuturnya.

Adakah Dampak buat Program 3 Juta Rumah?

Joko masih belum memberikan jawaban konkret terkait adakah dampak dari efisiensi anggaran Kementerian PKP terhadap target Program 3 Juta Rumah per tahun.

Ia lebih menyoroti saat ini masih belum bisa melihat road map atau peta jalan Program 3 Juta Rumah yang akan dijalankan pemerintah.

"Saya mungkin merasa kalau ini (Program 3 Juta Rumah) perencanaannya sudah ada, skemanya sudah ada, road map nya sudah ada, blue print nya sudah ada, mungkin Pak Prabowo yang efisiensi atau pemangkasan (anggaran) itu justru akan didorong ke sana (Program 3 Juta Rumah)," katanya.

Pasalnya, program tersebut ditaksir akan berdampak positif secara langsung bagi masyarakat.

Joko menjelaskan, pembangunan 3 juta rumah per tahun, dengan 2 juta rumah di antaranya berada di pedesaan dan pesisir, akan menggeliatkan aktivitas perekonomian masyarakat di dua wilayah tersebut.

Misalnya, apabila setiap rumah memiliki nilai harga Rp 100 juta, tentu akan ada perputaran ekonomi sekitar Rp 200 triliun per tahun.

"Taruhlah keuntungannya 20 persen saja, maka ada Rp 40 triliun yang beredar di masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, akan menggerakkan industri material bahan bangunan serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Satu rumah taruhlah 4-5 pekerja, kalau average setiap desa itu 25 unit, itu kan berarti memberi lapangan pekerjaan sekitar 100-120 pekerja di desa," tandasnya.

Untuk itu, Joko berharap peta jalan dan hal-hal terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah dirancang dengan baik serta bisa segera diimplementasikan.

"Dan itu harus segera, karena ini sudah bulan Februari," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah siswa kelas V SDN Cipulir 01 Pagi menyarankan adanya menu ayam goreng dan sayur kangkung dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) agar penyajian bisa bervariasi.

"Enakan ayam karena MBG kemarin, menunya ayam," kata salah seorang siswa, Gibran Raihabibi (11) kepada wartawan di SDN Cipulir 01 Pagi Jakarta Selatan, Rabu.

Kemudian, dia juga mengaku menyukai kangkung karena sering memakan sayuran tersebut daripada kacang panjang yang disajikan dalam menu MBG.

Adapun menu MBG dalam isi kotak makanan yang disajikan yakni nasi, telor mata sapi, sayur kacang panjang, tumis tempe dan buah jeruk.

"Paling enggak suka sayurnya, kayaknya tak dimakan nanti," ujar siswa ranking 2 di kelasnya tersebut.

Sementara, siswa yang sebangku dengan Gibran bernama Aulia menambahkan menu yang disajikan rasanya pas.

"Rasanya pas, tidak asin dan tidak pedas," ujar Aulia.

Kemudian, siswa kelas IV bernama Farendra Rafif mengatakan semua menu makan bergizi gratis terbilang enak dan sehat untuk seusianya.

"Enak, semua enak," kata Farendra sambil tersenyum.

Sementara, salah satu tim Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Badan Gizi Nasional dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapur sehat Seskoal, Hana Dwi menjelaskan nantinya akan mengupayakan setiap satu minggu sekali akan mengganti menu makanan agar bervariasi.