BOJONEGORO.INEWS.ID - Pemerintah kembali merubah nama atau istilah program makan yang diperuntukan untuk anak sekolah, sesuai janji kampanye Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto - Gibran Rakamuming Raka, dalam pilpres 2024.

Sejak awal program ini digagas saat kampanye bernama makan siang gratis. Lalu setelah Prabowo - Gibran terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, di awal kepemimpinannya program ini diganti bernama makan bergizi gratis MBG.

Lalu saat ini nama program tersebut kembali berubah, yaitu hanya makan bergizi alias gratisnya dihilangkan.

Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Kodim 0813 Bojonegoro Letko Czi Arief Rochman Hakim, saat menggelar silaturahmi bersama dengan sejumlah jurnalis di markas Kodim, Jalan HOS Cokroaminoto Kota Bojonegoro pada Kamis 27 Maret 2025.

"Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media terkait program MBG, bahwa saat ini bernama makan bergizi "G" nya dihapus jadi hanya MB," jelasnya.

Dandim menambahkan, jika dalam program Makan Bergizi di Bojonegoro, nantinya akan dibuka sebanyak 112 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau tempat untuk memasak untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah.

"Saat ini sudah ada 70 titik SPPG di Bojonegoro, tapi targetnya hingga 112," tambahnya.

Semua bahan baku untuk memasak, menurut Dandim harus berasal dari lokal Bojonegoro. Mulai dari sayuran, lauk pauk, buah-buahan beras dan lain-lain.

"Kalau di Bojonegoro tidak ada stoknya, baru bisa ambil dari luar daerah. Kita sudah sampaikan ini kepada semua mitra, masyarakat dan media bisa mengawasi," pungkas Komandan Kodim 0813 Bojonegoro.

PeranTNIdalamprogrammakanbergizi

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Hariyanto menyatakan ada tiga aspek utama yang menjadi tugas TNI dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis. Pertama, memfasilitasi logistik. 

"Mendukung distribusi bahan makanan ke wilayah-wilayah sasaran, termasuk daerah terpencil," kata Hariyanto. 

Aspek kedua, menyangkut operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). TNI melalui Kodim, Lantamal, Lanud, akan menyediakan lahan untuk pembangunan SPPG guna mempersiapkan makanan bergizi yang akan dibagikan ke sekolah-sekolah dan ibu hamil. 

Ketiga, terkait urusan monitoring dan evaluasi. Personel TNI juga akan membantu memastikan agar program Makan Bergizi Gratis berjalan lancar sesuai dengan target pemerintah.

Editor : Arika Hutama

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman guna meningkatkan pemenuhan gizi bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti pun menyampaikan apresiasi terhadap Badan Gizi Nasional atas percepatan program pemenuhan gizi bagi peserta didik.

“Kami berterima kasih karena penerima manfaat terbesar dari program ini adalah mereka yang belajar di Kemendikdasmen, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Dengan program Makan Bergizi Gratis, Insya Allah kita memiliki generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkarakter,” ucap Mendikdasmen Mu'ti dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Kamis.

Pendidikan yang berkualitas, lanjutnya, tidak dapat dipisahkan dari kondisi kesehatan peserta didik. Status gizi yang baik berperan besar dalam mendukung perkembangan kognitif, meningkatkan daya konsentrasi, serta memperbaiki prestasi akademik anak-anak di sekolah.

Lebih lanjut, Menteri Mu’ti mengatakan program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi sarana membangun pendidikan karakter, seperti kebiasaan berdoa sebelum makan, menjaga kebersihan, serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan kemandirian.

Menurut dia, Kemendikdasmen mendukung sepenuhnya program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan kuat, serta berkarakter dan berakhlak mulia.

“Selain itu, kami telah mengoptimalkan peran UKS sebagai ujung tombak implementasi program ini di sekolah, melakukan digitalisasi sarana-prasarana pendukung gizi, serta memperkuat data melalui dashboard program MBG guna memastikan kebijakan berbasis bukti,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan kerja sama tersebut merupakan bagian dari strategi nasional dalam menurunkan angka kekurangan gizi pada anak usia sekolah.

“Program ini merupakan bentuk investasi besar dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045. Jika mencakup seluruh anak usia sekolah, jumlah yang seharusnya mendapatkan manfaat ini adalah 70 juta anak,” kata Dadan.

Ia menekankan pentingnya akses keluarga miskin terhadap makanan bergizi seimbang.

Oleh karena itu, pihaknya berusaha memastikan bahwa setiap anak, terutama dari kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi yang baik.

Gizi seimbang, lanjutnya, mencakup protein, karbohidrat, serat, buah, dan susu. Jika intervensi ini tidak dilakukan sejak dini, Indonesia berisiko memiliki tenaga kerja produktif yang kurang berkualitas pada tahun 2045.

Ia juga menyoroti dampak positif dari program tersebut di sekolah-sekolah yang telah mendapatkan makanan bergizi lebih dari satu tahun.

Anak-anak menjadi lebih ceria, aktif, dan sehat, serta angka kehadiran sekolah meningkat hingga 99 persen.

“Bahkan di Papua, ada cerita seorang nenek yang kesulitan membangunkan cucunya untuk sekolah. Namun, sejak adanya program makanan bergizi, anak tersebut bangun lebih awal dan semangat ke sekolah,” katanya.

Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, dapat tumbuh dengan asupan gizi yang cukup dan memiliki masa depan yang lebih cerah.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman guna meningkatkan pemenuhan gizi bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti pun menyampaikan apresiasi terhadap Badan Gizi Nasional atas percepatan program pemenuhan gizi bagi peserta didik.

“Kami berterima kasih karena penerima manfaat terbesar dari program ini adalah mereka yang belajar di Kemendikdasmen, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Dengan program Makan Bergizi Gratis, Insya Allah kita memiliki generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkarakter,” ucap Mendikdasmen Mu'ti dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Kamis.

Pendidikan yang berkualitas, lanjutnya, tidak dapat dipisahkan dari kondisi kesehatan peserta didik. Status gizi yang baik berperan besar dalam mendukung perkembangan kognitif, meningkatkan daya konsentrasi, serta memperbaiki prestasi akademik anak-anak di sekolah.

Lebih lanjut, Menteri Mu’ti mengatakan program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi sarana membangun pendidikan karakter, seperti kebiasaan berdoa sebelum makan, menjaga kebersihan, serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan kemandirian.

Menurut dia, Kemendikdasmen mendukung sepenuhnya program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan kuat, serta berkarakter dan berakhlak mulia.

“Selain itu, kami telah mengoptimalkan peran UKS sebagai ujung tombak implementasi program ini di sekolah, melakukan digitalisasi sarana-prasarana pendukung gizi, serta memperkuat data melalui dashboard program MBG guna memastikan kebijakan berbasis bukti,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan kerja sama tersebut merupakan bagian dari strategi nasional dalam menurunkan angka kekurangan gizi pada anak usia sekolah.

“Program ini merupakan bentuk investasi besar dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045. Jika mencakup seluruh anak usia sekolah, jumlah yang seharusnya mendapatkan manfaat ini adalah 70 juta anak,” kata Dadan.

Ia menekankan pentingnya akses keluarga miskin terhadap makanan bergizi seimbang.

Oleh karena itu, pihaknya berusaha memastikan bahwa setiap anak, terutama dari kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi yang baik.

Gizi seimbang, lanjutnya, mencakup protein, karbohidrat, serat, buah, dan susu. Jika intervensi ini tidak dilakukan sejak dini, Indonesia berisiko memiliki tenaga kerja produktif yang kurang berkualitas pada tahun 2045.

Ia juga menyoroti dampak positif dari program tersebut di sekolah-sekolah yang telah mendapatkan makanan bergizi lebih dari satu tahun.

Anak-anak menjadi lebih ceria, aktif, dan sehat, serta angka kehadiran sekolah meningkat hingga 99 persen.

“Bahkan di Papua, ada cerita seorang nenek yang kesulitan membangunkan cucunya untuk sekolah. Namun, sejak adanya program makanan bergizi, anak tersebut bangun lebih awal dan semangat ke sekolah,” katanya.

Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, dapat tumbuh dengan asupan gizi yang cukup dan memiliki masa depan yang lebih cerah.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman guna meningkatkan pemenuhan gizi bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti pun menyampaikan apresiasi terhadap Badan Gizi Nasional atas percepatan program pemenuhan gizi bagi peserta didik.

“Kami berterima kasih karena penerima manfaat terbesar dari program ini adalah mereka yang belajar di Kemendikdasmen, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Dengan program Makan Bergizi Gratis, Insya Allah kita memiliki generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkarakter,” ucap Mendikdasmen Mu'ti dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Kamis.

Pendidikan yang berkualitas, lanjutnya, tidak dapat dipisahkan dari kondisi kesehatan peserta didik. Status gizi yang baik berperan besar dalam mendukung perkembangan kognitif, meningkatkan daya konsentrasi, serta memperbaiki prestasi akademik anak-anak di sekolah.

Lebih lanjut, Menteri Mu’ti mengatakan program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi sarana membangun pendidikan karakter, seperti kebiasaan berdoa sebelum makan, menjaga kebersihan, serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan kemandirian.

Menurut dia, Kemendikdasmen mendukung sepenuhnya program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan kuat, serta berkarakter dan berakhlak mulia.

“Selain itu, kami telah mengoptimalkan peran UKS sebagai ujung tombak implementasi program ini di sekolah, melakukan digitalisasi sarana-prasarana pendukung gizi, serta memperkuat data melalui dashboard program MBG guna memastikan kebijakan berbasis bukti,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan kerja sama tersebut merupakan bagian dari strategi nasional dalam menurunkan angka kekurangan gizi pada anak usia sekolah.

“Program ini merupakan bentuk investasi besar dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045. Jika mencakup seluruh anak usia sekolah, jumlah yang seharusnya mendapatkan manfaat ini adalah 70 juta anak,” kata Dadan.

Ia menekankan pentingnya akses keluarga miskin terhadap makanan bergizi seimbang.

Oleh karena itu, pihaknya berusaha memastikan bahwa setiap anak, terutama dari kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi yang baik.

Gizi seimbang, lanjutnya, mencakup protein, karbohidrat, serat, buah, dan susu. Jika intervensi ini tidak dilakukan sejak dini, Indonesia berisiko memiliki tenaga kerja produktif yang kurang berkualitas pada tahun 2045.

Ia juga menyoroti dampak positif dari program tersebut di sekolah-sekolah yang telah mendapatkan makanan bergizi lebih dari satu tahun.

Anak-anak menjadi lebih ceria, aktif, dan sehat, serta angka kehadiran sekolah meningkat hingga 99 persen.

“Bahkan di Papua, ada cerita seorang nenek yang kesulitan membangunkan cucunya untuk sekolah. Namun, sejak adanya program makanan bergizi, anak tersebut bangun lebih awal dan semangat ke sekolah,” katanya.

Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, dapat tumbuh dengan asupan gizi yang cukup dan memiliki masa depan yang lebih cerah.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman guna meningkatkan pemenuhan gizi bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti pun menyampaikan apresiasi terhadap Badan Gizi Nasional atas percepatan program pemenuhan gizi bagi peserta didik.

“Kami berterima kasih karena penerima manfaat terbesar dari program ini adalah mereka yang belajar di Kemendikdasmen, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Dengan program Makan Bergizi Gratis, Insya Allah kita memiliki generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkarakter,” ucap Mendikdasmen Mu'ti dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Kamis.

Pendidikan yang berkualitas, lanjutnya, tidak dapat dipisahkan dari kondisi kesehatan peserta didik. Status gizi yang baik berperan besar dalam mendukung perkembangan kognitif, meningkatkan daya konsentrasi, serta memperbaiki prestasi akademik anak-anak di sekolah.

Lebih lanjut, Menteri Mu’ti mengatakan program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi sarana membangun pendidikan karakter, seperti kebiasaan berdoa sebelum makan, menjaga kebersihan, serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan kemandirian.

Menurut dia, Kemendikdasmen mendukung sepenuhnya program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan kuat, serta berkarakter dan berakhlak mulia.

“Selain itu, kami telah mengoptimalkan peran UKS sebagai ujung tombak implementasi program ini di sekolah, melakukan digitalisasi sarana-prasarana pendukung gizi, serta memperkuat data melalui dashboard program MBG guna memastikan kebijakan berbasis bukti,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan kerja sama tersebut merupakan bagian dari strategi nasional dalam menurunkan angka kekurangan gizi pada anak usia sekolah.

“Program ini merupakan bentuk investasi besar dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045. Jika mencakup seluruh anak usia sekolah, jumlah yang seharusnya mendapatkan manfaat ini adalah 70 juta anak,” kata Dadan.

Ia menekankan pentingnya akses keluarga miskin terhadap makanan bergizi seimbang.

Oleh karena itu, pihaknya berusaha memastikan bahwa setiap anak, terutama dari kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi yang baik.

Gizi seimbang, lanjutnya, mencakup protein, karbohidrat, serat, buah, dan susu. Jika intervensi ini tidak dilakukan sejak dini, Indonesia berisiko memiliki tenaga kerja produktif yang kurang berkualitas pada tahun 2045.

Ia juga menyoroti dampak positif dari program tersebut di sekolah-sekolah yang telah mendapatkan makanan bergizi lebih dari satu tahun.

Anak-anak menjadi lebih ceria, aktif, dan sehat, serta angka kehadiran sekolah meningkat hingga 99 persen.

“Bahkan di Papua, ada cerita seorang nenek yang kesulitan membangunkan cucunya untuk sekolah. Namun, sejak adanya program makanan bergizi, anak tersebut bangun lebih awal dan semangat ke sekolah,” katanya.

Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, dapat tumbuh dengan asupan gizi yang cukup dan memiliki masa depan yang lebih cerah.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman guna meningkatkan pemenuhan gizi bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti pun menyampaikan apresiasi terhadap Badan Gizi Nasional atas percepatan program pemenuhan gizi bagi peserta didik.

“Kami berterima kasih karena penerima manfaat terbesar dari program ini adalah mereka yang belajar di Kemendikdasmen, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Dengan program Makan Bergizi Gratis, Insya Allah kita memiliki generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkarakter,” ucap Mendikdasmen Mu'ti dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Kamis.

Pendidikan yang berkualitas, lanjutnya, tidak dapat dipisahkan dari kondisi kesehatan peserta didik. Status gizi yang baik berperan besar dalam mendukung perkembangan kognitif, meningkatkan daya konsentrasi, serta memperbaiki prestasi akademik anak-anak di sekolah.

Lebih lanjut, Menteri Mu’ti mengatakan program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi sarana membangun pendidikan karakter, seperti kebiasaan berdoa sebelum makan, menjaga kebersihan, serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan kemandirian.

Menurut dia, Kemendikdasmen mendukung sepenuhnya program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan kuat, serta berkarakter dan berakhlak mulia.

“Selain itu, kami telah mengoptimalkan peran UKS sebagai ujung tombak implementasi program ini di sekolah, melakukan digitalisasi sarana-prasarana pendukung gizi, serta memperkuat data melalui dashboard program MBG guna memastikan kebijakan berbasis bukti,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan kerja sama tersebut merupakan bagian dari strategi nasional dalam menurunkan angka kekurangan gizi pada anak usia sekolah.

“Program ini merupakan bentuk investasi besar dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045. Jika mencakup seluruh anak usia sekolah, jumlah yang seharusnya mendapatkan manfaat ini adalah 70 juta anak,” kata Dadan.

Ia menekankan pentingnya akses keluarga miskin terhadap makanan bergizi seimbang.

Oleh karena itu, pihaknya berusaha memastikan bahwa setiap anak, terutama dari kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi yang baik.

Gizi seimbang, lanjutnya, mencakup protein, karbohidrat, serat, buah, dan susu. Jika intervensi ini tidak dilakukan sejak dini, Indonesia berisiko memiliki tenaga kerja produktif yang kurang berkualitas pada tahun 2045.

Ia juga menyoroti dampak positif dari program tersebut di sekolah-sekolah yang telah mendapatkan makanan bergizi lebih dari satu tahun.

Anak-anak menjadi lebih ceria, aktif, dan sehat, serta angka kehadiran sekolah meningkat hingga 99 persen.

“Bahkan di Papua, ada cerita seorang nenek yang kesulitan membangunkan cucunya untuk sekolah. Namun, sejak adanya program makanan bergizi, anak tersebut bangun lebih awal dan semangat ke sekolah,” katanya.

Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, dapat tumbuh dengan asupan gizi yang cukup dan memiliki masa depan yang lebih cerah.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang kembali mengevaluasi rekomendasi teknis Perumahan Samartha Land, di Gunung Kacapi Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara.

Untuk itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati bersama tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), serta Kecamatan Sumedang Selatan turun langsung melakukan ke lokasi, Rabu (26/3/2025).

Dalam peninjauan tersebut, Pemkab Sumedang menegaskan akan melakukan peninjauan ulang terhadap rekomendasi teknis (rekomtek) yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh PUTR terkait proyek perumahan tersebut.

"Hal ini menyusul adanya temuan bahwa terdapat lahan yang seharusnya digali dan dimatangkan terlebih dahulu sebelum pembangunan dilanjutkan," tutur Tuti.

Tuti menegaskan, Pemkab akan terus mengawal proses tersebut guna memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan regulasi dan tidak merusak lingkungan.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap pembangunan di Sumedang tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan," tuturnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mengapresiasi langkah dari Pengembang yang bersedia menghentikan aktivitas proyek sebelum semuanya sesuai dengan regulasi.

"Kesadaran pengembang untuk menghentikan sementara aktivitasnya dan melakukan penghijauan adalah langkah yang patut diapresiasi," ujar Tuti.

Menurut Sekda langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

"Upaya penghijauan di Gunung Kacapi juga diharapkan dapat menjaga stabilitas lahan serta mencegah potensi dampak negatif bagi masyarakat sekitar," ujarnya.

Sementara itu, Opik selaku perwakilan pihak Pengembang Perumahan Samartha Land menyatakan kesiapannya untuk menghentikan seluruh aktivitas proyek hingga perizinan resmi diterbitkan.

Tak hanya itu, ia juga berkomitmen untuk mengembalikan kondisi Gunung Kacapi yang telah digali dengan melakukan penghijauan melalui penanaman pohon.

"Langkah ini dilakukan agar keseimbangan ekosistem di kawasan tersebut tetap terjag," tuturnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah meluncurkan layanan pengaduan masyarakat di sektor perumahan bernama BENAR-PKP. Nantinya, para konsumen bisa mengadukan berbagai pengaduan, seperti sengketa hingga janji 'palsu' pengembang.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menuturkan, meski layanan pengaduan bisa digunakan selama 24 jam, pengaduan yang masuk akan diproses pada jam kerja.

"(Layanan) aktif 24 jam tapi respons di jam kerja, jam 08.00-17.00, Senin sampai Jumat. Kalau untuk pengaduan bisa kapan saja," katanya saat ditemui usai acara.

Fitrah menambahkan, layanan pengaduan konsumen sektor perumahan bisa dilakukan melalui WhatsApp di nomor 0812-88888-911. Di layanan tersebut nantinya akan ada informasi dan edukasi, ada juga pengaduan terkait integritas pegawai, serta pengaduan konsumen.

"Umpamanya ada permasalahan lahan, lahan itu kita akan koordinasi dengan ATR/BPN, kan nggak instan gitu kan. Kalau respons pengaduan mereka tercatat, itu pasti. (Proses penyelesaiannya) butuh waktu, tergantung dari berat tidaknya pengaduan," ungkapnya.

Meski memerlukan waktu untuk menyelesaikan masalah, Fitrah berharap bisa menyelesaikan setiap aduan yang masuk ke kanal BENAR-PKP. Permasalahan yang bisa diadukan beragam, mulai dari sengketa tanah, janji 'palsu' pengembang, dan lainnya.

"Ada janji-janji pengembang tidak sesuai. Pokoknya (permasalahan) sektor perumahan," ujarnya.

Bagi masyarakat yang ingin melakukan pengaduan, hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp untuk kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi. Tim satgas Pengaduan Perumahan akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait. Pelayanan ini tidak dipungut biaya apapun alias gratis.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal pengangkatan sejumlah pejabat kementerian menjadi komisaris di bank BUMN. Langkah ini ditujukan sebagai bagian dari strategi meningkatkan efisiensi, transparansi dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir tentu komposisi pegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergisitas program pemerintah, tetapipi tetap transparasi publik terus terjadi secara korporasi," kata Erick sat ditemui di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Erick mengatakan, pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Misalnya kata Erick, Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) diisi oleh perwakilan Kementerian Usaha Kecil Menengah (UMKM), kemudian Bank Tabungan Negara (BTN) diisi oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan," katanya.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan meskipun ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Berikut beberapa pejabat kementerian yang jadi komisaris di bank pelat merah:

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza: Komisaris BRI
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo: Komisaris Utama BTN
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman: Komisaris Bank Mandiri
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata: Wakil Komisaris Utama BNI

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal pengangkatan sejumlah pejabat kementerian menjadi komisaris di bank BUMN.

Di antaranya Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah yang menjadi komisaris Bank Tabungan Negara (BTN).

Menurutnya, penunjukan tersebut merupakan strategi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir tentu komposisi pegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergi program pemerintah, tetapi tetap transparansi publik terus terjadi secara korporasi," kata Erick sat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, dikutip detikfinance, Kamis (27/3).

Pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut, sambungnya, disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Misalnya komisaris BTN yang diisi Fahri Hamzah sebagai perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kemudian komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang diisi Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza.

Erick Thohir mengatakan meskipun ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI),dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Berikut beberapa pejabat kementerian yang jadi komisaris di bank pelat merah:

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza: Komisaris BRIWakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTNWakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank MandiriDirektur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo: Komisaris Utama BTNDirektur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman: Komisaris Bank MandiriDeputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata: Wakil Komisaris Utama BNI

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) resmi mengangkat jajaran komisaris baru lewat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) padaRabu (26/3/2025). Nama-nama seperti Pietra Machreza Paloh hingga Fahri Hamzah mengisi posisi tersebut.

Pietra merupakan keponakan dari Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh. Dia merupakan anak sulung dari almarhum Rusli Paloh, kakak kandung Surya.

Melansir sejumlah sumber, Pria kelahiran Jakarta 3 Maret 1971 itu saat ini merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (GARPU) Partai Nasdem.

Pietra diketahui menempuh pendidikan di Los Angeles City College West Coast University Los Angeles, California, Amerika Serikat.

Pietra tercatat pernah menduduki beragam posisi pada sejumlah perusahaan, diantaranya GM Atlas Air Ground Handling Los Angeles Airport California (1997 - 2001), Direktur Utama Panca Cipta Karsa Jakarta (2002 - 2013), Corporate Secretary Tanri Abeng n Son (TASON) holding pada 2014-2020 hingga Komisaris Utama Indo Berjaya Logistik Batam pada 2018 - 2021.

Selain itu, nama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, juga menduduki jabatan sebagai Komisaris. Selain menjadi bagian dari kabinet Presiden Prabowo Subianto, Fahri Hamzah juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gelora.

Mengutip berbagai sumber, Fahri lahir di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 10 November 1971. Dia merupakan alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Karier politik Fahri dimulai saat menjafi Staf Ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999-2002. Setelah itu, Fahri terpilih menjadi anggota DPR periode 2004-2009 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Nama lain yang juga diangkat dalam jajaran Komisaris adalah Suryo Utomo. Suryo menggantikan posisi Chandra M. Hamzah yang sebelumnya mengisi jabatan Komisaris Utama/Independen.

Saat ini, Suryo juga masih menduduki jabatan sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), posisi yang dia pegang sejak November 2019.

Mengutip laman resmi Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, pria kelahiran 26 Maret 1969 itu menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Diponegoro pada 1992. Suryo kemudian melanjutkan pendidikan Master of Business Taxation di University of Southern California, Amerika Serikat dan mendapatkan gelarnya pada 1998.

Suryo mengawali karir Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana di Kementerian Keuangan pada 1993 di Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak.

Dia tercatat pernah mengisi beberapa pos di Kementerian Keuangan, sebagai Kepala Seksi PPN Industri pada 1998, sebagai Kepala Seksi Pajak Penghasilan Badan pada 2002, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu pada 2008.

Kemudian, dia juga pernah mengisi Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian hingga Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak sebelum resmi menjadi Dirjen Pajak pada 1 November 2019.

Berikut adalah daftar lengkap jajaran komisaris dan direksi BTN yang disetujui dalam RUPST 2025:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Suryo Utomo*

Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo*

Komisaris: Fahri Hamzah*

Komisaris Independen: Ida Nuryanti*

Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh*

Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit*

Dewan Direksi

Direktur Utama : Nixon L.P. Napitupulu

Wakil Direktur Utama : Oni Febrianto Raharjo

Direktur Treasury & International Banking: Venda Yuniarti*

Direktur Corporate Banking: Helmy Afrisa Nugroho*

Diretur Operational: I Nyoman Sugiri Yasa*

Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo

Direktur Consumer Banking : Hirwandi Gafar

Direktur Finance and Strategy : Nofry Ronu Poetra

Direktur Human Capital and Compliance : Eko Waluyo

Direktur Netwotk & Retail Funding: Rully Setiawan*

Direktur Commercial Banking: Hermita Akmal*

Direktur IT: Tan Jacky Chen*

Dengan program Makan Bergizi Gratis, Insya Allah kita memiliki generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkarakter

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman guna meningkatkan pemenuhan gizi bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti pun menyampaikan apresiasi terhadap Badan Gizi Nasional atas percepatan program pemenuhan gizi bagi peserta didik.

“Kami berterima kasih karena penerima manfaat terbesar dari program ini adalah mereka yang belajar di Kemendikdasmen, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Dengan program Makan Bergizi Gratis, Insya Allah kita memiliki generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkarakter,” ucap Mendikdasmen Mu'ti dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Kamis.

Pendidikan yang berkualitas, lanjutnya, tidak dapat dipisahkan dari kondisi kesehatan peserta didik. Status gizi yang baik berperan besar dalam mendukung perkembangan kognitif, meningkatkan daya konsentrasi, serta memperbaiki prestasi akademik anak-anak di sekolah.

Lebih lanjut, Menteri Mu’ti mengatakan program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi sarana membangun pendidikan karakter, seperti kebiasaan berdoa sebelum makan, menjaga kebersihan, serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan kemandirian.

Menurut dia, Kemendikdasmen mendukung sepenuhnya program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan kuat, serta berkarakter dan berakhlak mulia.

“Selain itu, kami telah mengoptimalkan peran UKS sebagai ujung tombak implementasi program ini di sekolah, melakukan digitalisasi sarana-prasarana pendukung gizi, serta memperkuat data melalui dashboard program MBG guna memastikan kebijakan berbasis bukti,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan kerja sama tersebut merupakan bagian dari strategi nasional dalam menurunkan angka kekurangan gizi pada anak usia sekolah.

“Program ini merupakan bentuk investasi besar dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045. Jika mencakup seluruh anak usia sekolah, jumlah yang seharusnya mendapatkan manfaat ini adalah 70 juta anak,” kata Dadan.

Ia menekankan pentingnya akses keluarga miskin terhadap makanan bergizi seimbang.

Oleh karena itu, pihaknya berusaha memastikan bahwa setiap anak, terutama dari kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi yang baik.

Gizi seimbang, lanjutnya, mencakup protein, karbohidrat, serat, buah, dan susu. Jika intervensi ini tidak dilakukan sejak dini, Indonesia berisiko memiliki tenaga kerja produktif yang kurang berkualitas pada tahun 2045.

Ia juga menyoroti dampak positif dari program tersebut di sekolah-sekolah yang telah mendapatkan makanan bergizi lebih dari satu tahun.

Anak-anak menjadi lebih ceria, aktif, dan sehat, serta angka kehadiran sekolah meningkat hingga 99 persen.

“Bahkan di Papua, ada cerita seorang nenek yang kesulitan membangunkan cucunya untuk sekolah. Namun, sejak adanya program makanan bergizi, anak tersebut bangun lebih awal dan semangat ke sekolah,” katanya.

Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, dapat tumbuh dengan asupan gizi yang cukup dan memiliki masa depan yang lebih cerah.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025