Konsep saya bagaimana sesuai efisiensi adalah bagaimana yang sudah disita di Kejaksaan Agung, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Minggu lalu saya datang, hari pertama saya datang ke Jaksa Agung, di Banten saja (lahan sitaan) dari koruptor sudah d

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait minta lahan sitaan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dari koruptor dapat dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat kecil.

"Konsep saya bagaimana sesuai efisiensi adalah bagaimana yang sudah disita di Kejaksaan Agung, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Minggu lalu saya datang, hari pertama saya datang ke Jaksa Agung, di Banten saja (lahan sitaan) dari koruptor sudah dapat seribu hektare di Banten. Bagaimana itu saya mau yakinkan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara (lahan sitaan) itu bisa buat rakyat," ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Senin.

Menurut dia, lahan-lahan sitaan dari pelaku korupsi yang berhasil disita oleh aparat hukum yakni Kejaksaan Agung dan KPK tersebut dapat dimanfaatkan untuk perumahan guru, personel TNI-Polri berpangkat dan bergaji rendah dan ASN yang bergaji rendah yang belum memiliki rumah.

"Banyak TNI yang bintara, polisi yang bintara, biasanya tidak pindah-pindah dia ada di tempat yang sama. Banyak guru kita yang belum punya rumah. Banyak ASN kita belum punya rumah," katanya.

Maruarar menginginkan tanah-tanah yang disita dari koruptor dapat digunakan untuk perumahan sangat terjangkau bagi masyarakat kecil.

"Kalau Pak Jokowi kemarin di mana-mana bagi sertifikat tanah, saya mau Pak Presiden Prabowo Subianto bagi-bagi
rumah. Caranya gitu, tanah-tanah sitaan dari koruptor dikembalikan buat rakyat. Tapi itu diagunkan, jaminannya adalah tanahnya, dan juga kalau dia personel TNI-Polri, pegawai ASN, dia punya slip gaji, kita kasih (tenor) 20 tahun atau 30 tahun sehingga cicilannya tidak mahal," katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyatakan siap bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengenai proses pengadaan lahan untuk permukiman rakyat.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki program untuk membangun sekitar lima juta unit rumah bagi masyarakat.

Menurut dia, program tersebut membutuhkan dukungan bersama agar dapat terlaksana dan tercapai sesuai target.

Oleh karena itu, ia menyatakan siap bersinergi dengan kementerian tersebut dalam mengelola tanah sitaan Kejaksaan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan akan terlibat dalam program pembangunan 3 juta rumah.

Groundbreaking rumah yang akan dibangun Agung Sedayu Group katanya akan berlangsung November mendatang di Tangerang, Banten. Sementara, tanahnya berasal dari perusahaan Maruarar.

"Tanggal 10 November ground breaking di Tangerang. Tanahnya dari perusahaan kami. Yang bangun perusahaan lain, Agung Sedayu sama isinya," katanya di Kantor PUPR, Senin (28/10).

Ia mengatakan rumah tersebut nantinya akan diberikan untuk masyarakat. Ketika ditanya apakah pembangunan itu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) perusahaan, ia tak menjawab secara pasti.

Ia hanya mengatakan rumah akan diberikan secara gratis.

"Silahkan bentuknya apa. Buat siapa? Ya buat rakyat. Mau disewakan atau dijual? Enggak. Mau dikasih aja," imbuhnya.

Sebelumnya, pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan ia memang akan menyumbang tanah untuk pembangunan 3 juta rumah. Ia mengaku bersyukur diberi kesempatan menjadi menteri dan ingin berkontribusi untuk pembangunan rumah.

"Contoh itu harus dimulai dari kita sendiri. Nanti pertengahan November (akan dimulai). Saya sebelumnya pengusaha, saya sudah bersyukur diberikan kesempatan oleh rakyat Indonesia, tentu harus mulai dengan diri kami sendiri," ujar Ara di Rusun Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, dikutip detikcom, Minggu (27/10).

Ara berencana menyumbangkan tanah seluas setidaknya 2 hektare. Ia berharap langkahnya itu bisa menjadi contoh agar pengusaha swasta terlibat dalam pembangunan 3 juta rumah.

"Tanah dari swasta, hibah, sumbangan, membangunnya dan isinya dari swasta juga. Yang kita mau buat adalah kepedulian, kegotongroyongan. Moto kami adalah 'gotong royong membangun rumah untuk rakyat' karena nggak bisa sendiri," jelasnya."Anggaran negara enggak mungkin cukup. Jadi kita akan juga mengajak teman-teman semua swasta untuk kepedulian sosial dan kita kan mulai, itu akan menjadi model, doain sekitar tanggal 10 November kita mulai lakukan itu," pungkasnya.

JAKARTA - Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyambut baik kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Kabinet Merah-Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (21/10) lalu. Hal itu menandai adanya perhatian yang positif dari pemerintah terhadap sektor perumahan.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto mengatakan kehadiran kementerian yang mengurusi sektor perumahan merupakan bentuk keseriusan dan keberpihakan pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan rumah rakyat dari kota hingga desa, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha di sektor perumahan.

?Adanya kementerian sendiri ini patut kita syukuri, karena berarti ada keseriusan dan perhatian pemerintah terhadap industri perumahan nasional setelah melihat bahwa sektor perumahan ternyata memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, menyerap banyak tenaga kerja, menekan stunting pada anak dan efektif mendukung pengentasan kemiskinan. Itu semua inline dengan semangat propertinomic REI,? ungkapnya, Kamis (24/10/2024).

Menurut Joko, adanya kementerian khusus perumahan berarti akan ada kebijakan yang mendorong akselerasi pembiayaan dan perbaikan regulasi menjadi lebih baik. Kebijakan pembiayaan diharapkan semakin memberi kemudahan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, demikian pula kebijakan regulasi yang baik akan positif karena ada kepastian berusaha termasuk prosedur perizinan yang mudah dan cepat seperti diinginkan Presiden Prabowo Subianto.

?Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat memperbaiki kekurangan dari cara-cara yang dilakukan sebelumnya agar hasil yang dicapai dapat berbeda. Kita harus sadar ada angka backlog (kekurangan pasokan rumah) sebesar 12,7 juta unit yang dalam satu dekade hanya turun di bawah 10% saja. Jadi, cara tata kelolanya jelas harus diubah,? kata CEO Buana Kassiti Group itu.

Untuk itu, anggota Satgas Perumahan tersebut mendorong kementerian yang saat ini telah terbentuk menyiapkan ekosistem pasokan (supply) dan permintaan (demand) perumahan agar bisa berjalan lebih cepat, lebih terukur, dan lebih akomodatif. Ekosistem perizinan yang selama ini masih tersebar di beberapa kementerian/instansi pemerintah juga dapat segera direlaksasi, disimplifikasi dan diharmonisasi.

REI sebagai pelaku usaha optimistis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menuntaskan berbagai hambatan terkait pasokan dan permintaan perumahan. Kementerian ini, kata Joko, nantinya akan menjadi konduktor, regulator dan juga eksekutor dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di lapangan. Dia juga merasa yakin berbagai persoalan yang muncul akan dapat diselesaikan bersama.

Lebih lanjut, nantinya REI berharap dapat segera duduk bersama dengan setidaknya 5 kementerian yang beririsan kuat dengan sektor perumahan untuk mengharmonisasikan berbagai kebijakan. Kelima kementerian itu antara lain Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai pengelola Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

?Perlu ada kesamaan dalam membaca data dan fakta. Karena selama ini untuk mengurus perizinan Amdal saja bisa lebih dari enam bulan, sehingga kalau paralel seluruh perizinan selesainya paling cepat setahun. Kami sudah sering memitigasi problem mendasar terkait perizinan, dan ini harus dituntaskan dulu,? ujar Joko Suranto

Partisipasi REI

Pemerintahan Prabowo Subianto menjadikan sektor perumahan sebagai salah satu pintu masuk untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Melalui penyediaan perumahan layak huni akan dibangun sebanyak 3 juta unit rumah setiap tahun, dengan perincian 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan.

Joko Suranto menegaskan, REI siap berpartisipasi dan diandalkan pemerintah untuk pembangunan 3 juta rumah, baik di perkotaan maupun di pedesaan Di pedesaan, partisipasi asosiasi perusahaan properti tertua dan terbesar di Tanah Air itu dapat dilaksanakan lewat pola pendampingan.

Menurutnya, REI bersedia memberikan program coaching dan mentoring untuk meningkatkan kemampuan kelompok komunitas desa dalam membangun rumah sesuai standar pemerintah. Terlebih, REI telah memiliki badan pendidikan dan diklat (diklat) yang berpengalaman. Bahkan, REI juga dapat menjadi mitra pembangunan.

?Anggota kami tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan merupakan pengembang lokal skala kecil yang jika dibutuhkan dapat diandalkan sebagai mitra dari komunitas atau entitas pembangunan desa,? ungkapnya.

Disebutkan, pendekatan pembangunan rumah di pedesaan akan diprioritaskan bagi masyarakat yang sudah memiliki tanah tetapi belum bisa membangun. Nantinya akan ada mekanisme subsidi angsuran dari pemerintah termasuk untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal (berpenghasilan tidak tetap). Selain itu, program ini akan menyasar pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) yang menurut data mencapai 26 juta rumah.

Selain berpartisipasi dalam pembangunan 2 juta rumah di pedesaan karena akan membuka lebih banyak kawasan dan pasar hunian baru hingga ke pedesaan, REI juga siap mendukung pembangunan 1 juta rumah di perkotaan yang diarahkan ke hunian vertikal (high rise). Pembangunan apartemen terjangkau ini akan dilakukan di atas lahan milik pemerintah, BUMN maupun BUMD yang sudah diinventarisasi.

?Data Satgas Perumahan, di DKI Jakarta saja ada 140-an pasar yang di atas lahan tersebut bisa didorong untuk lahan pembangunan hunian. Tanah sitaan dari Kejaksaan Agung pun memungkinkan, namun legalitasnya harus sudah clear and clean dulu,? jelas Joko Suranto.

Permintaan hunian di perkotaan dinilai sangat besar. Pasalnya, ke depan hampir 70% masyarakat Indonesia akan tinggal di perkotaan, namun lahannya semakin terbatas. Karena itu, arah pembangunan hunian harus tegas diarahkan ke penyediaan apartemen terjangkau agar masyarakat lebih dekat ke lokasi bekerja.

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) telah resmi dibentuk di era Presiden Prabowo Subianto, terpisah dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Pengembang Realestat Indonesia (REI) menyambut baik hadirnya Kementerian PKP dan menyebut ini sebagai perhatian yang positif dari pemerintah terhadap sektor perumahan di Indonesia.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto mengatakan kehadiran kementerian yang mengurusi sektor perumahan merupakan bentuk keseriusan dan keberpihakan pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan rumah rakyat dari kota hingga desa, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha di sektor perumahan.

"Adanya kementerian sendiri ini patut kita syukuri, karena berarti ada keseriusan dan perhatian pemerintah terhadap industri perumahan nasional setelah melihat bahwa sektor perumahan ternyata memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, menyerap banyak tenaga kerja, menekan stunting pada anak dan efektif mendukung pengentasan kemiskinan. Itu semua inline dengan semangat propertinomic REI," kata Joko seperti yang dikutip pada Jumat (24/10/2024).

Menurut Joko, adanya kementerian khusus perumahan mendorong akselerasi pembiayaan dan perbaikan regulasi menjadi lebih baik. Termasuk ada kepastian mengenai prosedur perizinan yang mudah dan cepat.

"Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat memperbaiki kekurangan dari cara-cara yang dilakukan sebelumnya agar hasil yang dicapai dapat berbeda. Kita harus sadar ada angka backlog (kekurangan pasokan rumah) sebesar 12,7 juta unit yang dalam satu dekade hanya turun di bawah 10% saja. Jadi, cara tata kelolanya jelas harus diubah," ungkapnya.

Untuk itu, dibutuhkan pula peran dari anggota Satgas Perumahan untuk mendorong kementerian yang saat ini telah terbentuk menyiapkan ekosistem pasokan (supply) dan permintaan (demand) perumahan agar bisa berjalan lebih cepat, lebih terukur, dan lebih akomodatif. Ekosistem perizinan yang selama ini masih tersebar di beberapa kementerian/instansi pemerintah juga dapat segera direlaksasi, dilakukan simplifikasi, dan diharmonisasi.

Nantinya REI berencana ingin mengatur agenda duduk bersama dengan setidaknya 5 kementerian yang berhubungan dengan sektor perumahan. Kelima kementerian itu antara lain Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai pengelola Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

"Perlu ada kesamaan dalam membaca data dan fakta. Karena selama ini untuk mengurus perizinan Amdal saja bisa lebih dari enam bulan, sehingga kalau paralel seluruh perizinan selesainya paling cepat setahun. Kami sudah sering memitigasi problem mendasar terkait perizinan, dan ini harus dituntaskan dulu," ujar Joko Suranto.

Selain itu, REI juga akan memberikan program coaching dan mentoring sebagai bentuk partisipasi dalam realisasi program 3 juta rumah. Lewat program ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kelompok komunitas desa dalam membangun rumah sesuai standar pemerintah.

Sebelumnya, Satgas Perumahan sempat mengungkapkan pembangunan rumah di pedesaan akan diprioritaskan bagi masyarakat yang sudah memiliki tanah tetapi belum bisa membangun. Nantinya akan ada mekanisme subsidi angsuran dari pemerintah termasuk untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal (berpenghasilan tidak tetap). Selain itu, program ini akan menyasar pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) yang menurut data mencapai 26 juta rumah.

REI juga akan mendukung pembangunan 1 juta rumah di perkotaan yang diarahkan ke hunian vertikal (high rise). Rencananya pembangunan apartemen ini akan dilakukan di atas lahan milik pemerintah, BUMN maupun BUMD yang sudah diinventarisasi.

"Data Satgas Perumahan, di DKI Jakarta saja ada 140-an pasar yang di atas lahan tersebut bisa didorong untuk lahan pembangunan hunian. Tanah sitaan dari Kejaksaan Agung pun memungkinkan, namun legalitasnya harus sudah clear and clean dulu," jelas Joko Suranto.

Permintaan hunian di perkotaan dinilai sangat besar. Pasalnya, ke depan hampir 70% masyarakat Indonesia akan tinggal di perkotaan, namun lahannya semakin terbatas. Oleh karena itu, arah pembangunan hunian harus tegas diarahkan ke penyediaan apartemen terjangkau agar masyarakat lebih dekat ke lokasi bekerja.

(aqi/abr)

Jakarta (ANTARA) - Direktur Consumer Banking Bank CIMB Niaga Noviady Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya berharap program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dapat meningkatkan jumlah penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Saat ditemui usai membuka “CIMB Niaga Jurnalis Inspiratif: Journalist Class & Workshop” di Bogor, Jawa Barat, Kamis sore (24/10), ia mengatakan bahwa tahun ini penyaluran KPR masih sedikit, sejalan dengan penjualan rumah yang masih belum banyak terealisasi oleh para pengembang (developer).

“Ketika bicara dengan developer keliatannya mereka juga sudah bersiap untuk pertumbuhan yang lebih besar di tahun depan, tentunya mendukung wacana untuk pemerintah untuk 3 juta rumah dengan KPR,” kata Noviady Wahyudi.

Ia pun mengatakan bahwa kondisi sektor properti dan otomotif diprediksi akan menguat pada tahun depan.

Untuk menyambut tren positif tersebut, pihaknya pun mempersiapkan strategi pemasaran, baik di kota-kota besar yang selama ini menjadi fokus perseroan maupun di kota-kota lainnya yang sedang berkembang (secondary cities).

Noviady menyatakan bahwa pihaknya akan melanjutkan kerja sama dengan para developer utama di kota-kota besar untuk meningkatkan penjualan rumah dan penyaluran KPR.

“Tapi, kami juga punya fokus tambahan yang mana kami melihat pertumbuhan yang diharapkan akan lebih cepat itu justru di secondary cities ya. Secondary cities (yang menjadi target awalnya) itu ada 16 kota dan kami akan meningkatkan ke 30 kota,” ujarnya.

Ia menuturkan bahwa pertumbuhan pembelian rumah dan penyaluran KPR di sejumlah secondary cities, seperti Malang dan Solo, naik double digit.

“Kami akan reaktivasi secara lebih agresif terkait dengan marketing event, dengan macam-macam kegiatan,” imbuhnya.

Program pembangunan 3 juta rumah merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menyediakan rumah murah bagi masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pun terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

“Anggaran pemerintah untuk membangun rumah itu sangat minim. Kami ingin mendorong semangat dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mensukseskan program 3 juta rumah,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik kementerian/lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mengejar target 3 juta rumah sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, kementerian ini tengah mengidentifikasi tanah-tanah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun rumah rakyat.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengungkapkan persoalan yang dihadapi antara lain koordinasi antar kelembagaan. Hal itu disampaikannya usai menggelar rapat internal dengan jajaran kementeriannya.

"Kita mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada selama ini. Dan di antara persoalan yang banyak diungkap adalah koordinasi di antara kelembagaan-kelembagaan. Terutama yang terkait dengan skema keuangan, perizinan, baik dengan Kementerian Keuangan, dengan (Kementerian) ATR/BPN, dengan Pemda dan juga kementerian lain yang terkait," kata Fahri kepada wartawan seusai rapat di Gedung Tata Ruang, Raden Patah No. 1, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024) malam.

Ia mengatakan Menteri PKP Maruarar Sirait sedang mencari tanah di Bank Tanah untuk membangun perumahan. Ia menyasar tanah siap bangun di antaranya milik Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Nah, makanya tadi Pak Menteri gerak cepat ingin mengidentifikasi tanah-tanah yang siap di Bank Tanah yang ada di terutama (Kementerian) ATR/BPN dan juga tanah-tanah yang selama ini siap bangun. Ya, misalnya tanah BUMN di sekitar kereta api, di Pasar Jaya dan lain sebagainya yang sebenarnya sudah bisa (digunakan)," jelasnya.

Pihaknya akan memastikan aspek regulasi, perizinan, dan skema keuangan untuk pemanfaatan tanah tersebut. Tanah itu pun bisa ditawarkan dengan berbagai pembiayaan, baik dari pemerintah, swasta, hingga sumbangan.

"Jadi kita clear-kan nanti aspek regulasinya, perizinannya dan skema keuangannya. Ini semua bisa langsung kita tawarkan untuk dibangun oleh apakah pakai dana pemerintah atau dana swasta, dana CSR atau swadaya, sumbangan dan sebagainya," ucapnya.

Sebelumnya, Maruarar atau yang akrab disapa Ara telah menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk meminta dukungan menggunakan tanah sitaan hasil korupsi.

Usai pertemuan, ia menyampaikan akan mendatangi Menteri BUMN, Panglima TNI, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengidentifikasi tanah yang dapat dimanfaatkan.

"Kita akan ketemu dengan Menteri BUMN karena banyak juga aset-aset seperti dari mungkin PTP, kereta api. Saya juga akan bercadangkan bertemu dengan Panglima TNI karena kita juga ingin membangun rumah untuk prajurit yang belum punya tanah dan rumah," ujarnya di Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Selasa (22/10) siang.

Ara tengah menyasar tanah-tanah di kawasan yang dipadati masyarakat menengah bawah.

"Pertama kita mesti lihat itu dapat dari teman-teman yang tadi disebut dari Kejaksaan, BUMN, dari KPK di mana. Kedua saya juga akan bertemu dengan BPS (Badan Pusat Statistik) karena dari BPS yang punya data di mana tempat orang-orang miskin berada tepatnya dan yang padat," imbuhnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

Sumbawa -

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Fahri Hamzah mendampingi Maruarar Sirait yang diangkat sebagai Menteri Perumahan Rakyat.

Fahri Hamzah menjadi salah satu tokoh asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang berhasil menduduki posisi penting sebagai wakil menteri. Berikut profil Fahri Hamzah yang dirangkum dari berbagai sumber.

Profil Singkat

Fahri Hamzah Foto: Lamhot Aritonang

Fahri Hamzah adalah politikus dari Partai Gelora. Dia lahir di Sumbawa Besar pada 10 November 1971. Fahri tumbuh besar di sebuah desa kecil di Sumbawa, yaitu Utan, yang kini menjadi sebuah kecamatan.

Fahri lahir dari keluarga sederhana, ayahnya bernama Hamzah dan ibunya bernama Nurjannah. Pendidikan dasar hingga menengah ditempuh di sekolah Muhammadiyah di Sumbawa.

Setelah dewasa, Fahri melanjutkan pendidikannya di Universitas Mataram dengan mengambil program studi Pertanian pada 1990 hingga 1992. Namun, Fahri memutuskan untuk pindah ke Universitas Indonesia pada 1992, di mana ia melanjutkan studinya di Fakultas Ekonomi.

Selama di Universitas Indonesia, Fahri semakin aktif dalam kegiatan organisasi. Ia menjadi Ketua Umum Forum Studi Islam di fakultasnya, serta pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan di Senat Mahasiswa Universitas pada periode 1996-1997.

Selain itu, ia juga turut mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang. Pada masa akhir Orde Baru, Fahri aktif berorganisasi dan terlibat dalam gerakan-gerakan perlawanan terhadap rezim tersebut bersama KAMMI.

Karier Politik

Fahri Hamzah (dok. YouTube Setpres)

Pascareformasi, karier politik Fahri mulai menanjak. Ia terpilih menjadi staf ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 1999-2002 dan ikut serta dalam diskusi-diskusi terkait amandemen UUD 1945.

Pada Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2004, Fahri terpilih menjadi anggota DPR mewakili daerah pemilihan NTB melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ia duduk di Komisi III yang membidangi hukum dan menjabat sebagai Wakil Ketua, posisi yang terus ia emban setelah terpilih kembali pada Pemilu 2009.

Selama menjadi anggota DPR, Fahri juga pernah menduduki posisi penting lainnya, seperti anggota Komisi IV DPR dan Badan Kehormatan DPR. Puncak karirnya adalah ketika ia menjadi Wakil Ketua DPR RI.

Pada 4 April 2016, Fahri Hamzah dipecat oleh PKS karena dianggap melanggar aturan partai yang ditetapkan oleh Majelis Syuro. Namun, Fahri menolak keputusan tersebut dan terlibat dalam sengketa hukum.

Pada 28 Oktober 2019, Fahri bersama Anis Matta, yang juga merupakan mantan pentolan PKS, mendirikan Partai Gelora. Setahun setelah mendirikan Partai Gelora pada 2020, Fahri dianugerahi Bintang Mahaputera Nararya, sebuah penghargaan kehormatan.

Pada 2024, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Artikel ini ditulis oleh Firga Raditya Pamungkas, Peserta Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

(nor/nor)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan segera melakukan program pembangunan 3 juta rumah pada Januari 2025 mendatang. Apakah lahannya sudah siap?

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN sekaligus Sekretaris Komite Badan Bank Tanah, Suyus Windayana mengatakan dalam penyediaan tanah, Badan Bank Tanah memiliki tugas diharapkan dapat menyediakan dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Hal itu dilakukan salah satunya untuk menunjang program 3 juta rumah per tahun yaitu 2 juta di perdesaan, 1 juta di perkotaan.

"Tugas Badan Bank Tanah diharapkan banyak sekali, kita harus lebih aktif bagaimana Bank Tanah mendapatkan tanah bukan hanya dari pelepasan atau tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan, terlantar, tetapi aktif juga mendapatkan tanah dengan kehutanan, kemudian juga dengan transmigrasi," katanya dalam acara FGD Pengembangan Reforma Agraria, di Hotel Mandarin Oriental, Kamis (24/10/2024).

Ditemui seusai acara, Suyus menuturkan pihaknya sedang melakukan inventarisasi lahan-lahan yang ada. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Satgas Perumahan terkait pembangunan 1 juta rumah di perkotaan.

"Kita sedang inventarisasi semua tata ruang, di mana saja kawasan-kawasan yang bisa akan dibangun perumahan. Nanti kita cek status tanahnya apabila itu tanah-tanah yang memang dimiliki oleh negara itu bisa kita lakukan pembangunan segera," katanya kepada wartawan.

Lahan-lahan yang sedang diperiksa oleh pihaknya termasuk tanah-tanah sitaan, lahan milik BUMN, dan lainnya. Suyus mengatakan, semua aset milik pemerintah sedang diinventarisasi untuk keperluan program 3 juta rumah.

"(Luas lahannya) sedang kita inventarisasi. (Lokasinya?) Ya nanti pokoknya kita akan mulai di perkotaan, di Jakarta nanti kita akan lihat beberapa aset-aset yang sedang inventarisasi ya, jadi kita akan cek dulu," tuturnya.

Ketika ditanya soal kapan lahan yang sedang diinventarisasi itu selesai, kata Suyus, masih akan didiskusikan terlebih dahulu.

"(Januari 2025 bisa dipakai?) Nanti kita diskusikan dengan Pak Menteri Perumahan ya. Tapi kita juga akan inventarisasi karena kita juga harus hati-hati memberikan tanahnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Fahri Hamzah mengatakan pelaksanaan program 3 juta rumah Prabowo-Gibran akan dimulai pada Januari 2025 mendatang. Sementara dalam waktu 100 hari kerja pertama akan mengejar sisa target penyediaan rumah tahun ini.

Fahri mengatakan pihaknya akan berusaha mencapai sisa pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bulan Oktober hingga Desember 2024.

"Mudah-mudahan dalam sisa tahun bulan ini, dari Oktober, November, Desember, kita coba push sekuat-kuatnya berapa yang bisa kita capai dari sisa pekerjaan Kementerian sebelumnya," katanya kepada wartawan seusai rapat di Gedung Tata Ruang, Raden Patah No. 1, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024) malam.

Untuk mengejar sisa target penyediaan rumah, pihaknya sedang mengusulkan mekanisme digital untuk memantau pertumbuhan kepemilikan rumah di masyarakat. Selain itu, masih ada proses pemecahan kementerian, sebab Kementerian PKP baru saja dipisah dari Kementerian PUPR.

"Tentu kalau yang full menjadi pekerjaan dari Kementerian baru, jangan lupa ini Kementerian dipecah dulu, ini memerlukan kerja administrasi juga, karena misalnya sekjennya cuma satu kan harus jadi dua, dirjennya nanti akan dipecah sesuai kebutuhan masing-masing," katanya.

Ia pun menyebutkan pembangunan akan mengejar pembangunan rumah untuk target 3 juta rumah di awal tahun 2025.

"Ini harus sejalan dan paralel dengan kepentingan kita untuk menjelang akhir tahun kita selesaikan sisa dari pembangunan rumah yang ada, nanti di bulan Januari tahun 2025, kita mulai dengan mengejar target 3 juta per tahun," sambung Fahri.

(abr/zlf)

Jakarta -

Presiden Prabowo mempunyai program membangun 3 juta rumah, di mana 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membidik aset-aset pemerintah yang tak digunakan lagi.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana mengatakan pihaknya berencana memanfaatkan aset-aset pemerintah yang tak digunakan maupun disita untuk program pembangunan rumah.

"Iya, semua aset-aset pemerintah yang idle, mungkin nanti kita manfaatkan untuk pembangunan rumah. Tapi kalau di perkotaan lebih cenderung untuk high-rise building, apartemen," kata Suyus saat ditemui di Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Dia menjelaskan pihaknya masih berdiskusi dan mendata wilayah-wilayah yang dapat membangun perumahan. Dia menyebut saat ini pihaknya sedang menginterisasi tata ruang lahannya.

"Kita sedang melakukan evaluasi terhadap semua, kita udah koordinasi awal dengan Satgas Perumahan terkait 1 juta rumah yang ada di perkotaan. Kita sedang inventarisasi semua tata ruang, di mana saja kawasan-kawasan yang bisa dibangun perumahan," jelasnya.

Dia enggan membeberkan terkait luasan lahan yang disediakan untuk program tersebut. Dia menekankan pihaknya masih menginventarisasi.

Kemudian pihaknya juga akan mengecek terkait status lahannya. Apabila lahan tersebut milik negara, Suyus bilang dapat dilakukan pembangunan dengan segera.

"Nanti kita cek status tanahnya, bila itu tanah-tanah yang memang dimiliki oleh negara itu bisa kita lakukan pembangunan segera gitu ya," imbuhnya.

Simak: Video Nusron Wahid Jadi Menteri ATR, Ini Tugas dari Prabowo

[Gambas:Video 20detik]

(rrd/rrd)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan tiga juta unit rumah. Untuk itu, pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik Kementerian / Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

"Anggaran pemerintah untuk membangun rumah itu sangat minim. Kami ingin mendrong semangat dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menyukseskan program tiga juta rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat memimpin rapat koordinasi di Kantor Kementerian PKP dikutip Kamis, 24 Oktober 2024.

Menurut Maruarar Sirait, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto permasalahan perumahan bagi rakyat Indonesia sebisa mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Sebab, masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata.

Meningkatkan peran non-APBN dalam penyediaan rumah

Untuk melaksanakan hal tersebut, Kementerian PKP telah menetapkan waktu pelaksanaan untuk setiap program serta berupaya meningkatkan peran non-APBN dalam penyediaan perumahan. Selain itu juga Menyusun peraturan dan sistem dengan teknologi informasi yang baik serta menyediakan media informasi yang terbuka dan dapat diakses semua pihak.

"Tagline Kementerian PKP adalah gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Kami ingin menjadi Kementerian yang bekerja secara professional dan terbuka sehingga masyarakat bisa mengakses dan mendapatkan informasi yang baik mengenai program perumahan," jelas dia.

Saat ini, Kementerian PKP sedang berkoordinasi terkait sumber daya manusia yang akan bekerja dengan memiliki integritas dan semangat melayani berdasarkan Struktural Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang akan ditetapkan. Selain itu juga menyiapkan Key Performance Indicator (KPI) berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif untuk proyek pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan di lapangan.

"Saya akan melaksanakan peninjauan proyek yang telah dibangun selama ini oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Target kami dalam 100 hari pertama ini sudah bisa mulai dilakukan groundbreaking pembangunan perumahan untuk rakyat," ujar dia.

(KIE)

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan sudah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan rumah dalam 100 hari kerjanya.

"Target kami dalam 100 hari pertama ini sudah bisa mulai dilakukan groundbreakingpembangunan perumahan untuk rakyat," ucap Ara, sapaannya, di Jakarta pada Rabu (23/10/2024), dikutip dari Antara.

Untuk itu, ia terus mengampanyekan semangat gotong royong dalam melaksanakan program 3 juta rumah. Sebab, anggaran pemerintah untuk membangun rumah sangat terbatas.

"Kami ingin mendorong semangat dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk menyukseskan program 3 juta rumah," ujarnya.

Menurut Ara, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, permasalahan perumahan bagi rakyat Indonesia sebisa mungkin harus dapat diselesaikan dengan baik.

Sebab, masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata.

Untuk melaksanakan hal tersebut, Kementerian PKP telah menetapkan waktu pelaksanaan untuk setiap program serta berupaya meningkatkan peran non-APBN dalam penyediaan perumahan.

Selain itu, menyusun peraturan dan sistem dengan teknologi informasi yang baik serta menyediakan media informasi yang terbuka dan dapat diakses semua pihak.

"Kami ingin menjadi kementerian yang bekerja secara profesional dan terbuka sehingga masyarakat bisa mengakses dan mendapatkan informasi yang baik mengenai program perumahan," imbuhnya.

Saat ini, lanjut Ara, Kementerian PKP sedang berkoordinasi terkait sumber daya manusia yang akan bekerja dengan memiliki integritas dan semangat melayani berdasarkan Struktural Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang akan ditetapkan.

Selain itu, menyiapkan Key Performance Indicator (KPI) berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif untuk proyek pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan di lapangan.

"Saya akan melaksanakan peninjauan proyek yang telah dibangun selama ini oleh Direktorat Jenderal Perumahan," pungkasnya.

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Fahri Hamzah mengatakan pelaksanaan program 3 juta rumah Prabowo-Gibran akan dimulai pada Januari 2025 mendatang. Sementara dalam waktu 100 hari kerja pertama akan mengejar sisa target penyediaan rumah tahun ini.

"Kita ingin dalam 100 hari pertama ini, paling tidak kita akan menyampaikan kepada publik skema dan eksekusi yang bisa kita lakukan, sehingga juga dalam 100 hari pertama ini juga ada gerak cepat ya. Karena data yang ada di Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) sebelumnya, penyediaan rumah tahun ini sampai bulan September masih sekitar 700 ribuan," kata Fahri kepada wartawan seusai rapat di Gedung Tata Ruang, Raden Patah No. 1, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024) malam.

Fahri mengatakan pihaknya akan berusaha mencapai sisa pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bulan Oktober hingga Desember 2024.

"Mudah-mudahan dalam sisa tahun bulan ini, dari Oktober, November, Desember, kita coba push sekuat-kuatnya berapa yang bisa kita capai dari sisa pekerjaan Kementerian sebelumnya," katanya.

Untuk mengejar sisa target penyediaan rumah, pihaknya sedang mengusulkan mekanisme digital untuk memantau pertumbuhan kepemilikan rumah di masyarakat. Selain itu, masih ada proses pemecahan kementerian, sebab Kementerian PKP baru saja dipisah dari Kementerian PUPR.

"Tentu kalau yang full menjadi pekerjaan dari Kementerian baru, jangan lupa ini Kementerian dipecah dulu, ini memerlukan kerja administrasi juga, karena misalnya sekjennya cuma satu kan harus jadi dua, dirjennya nanti akan dipecah sesuai kebutuhan masing-masing," katanya.

Ia pun menyebutkan pembangunan akan mengejar pembangunan rumah untuk target 3 juta rumah di awal tahun 2025.

"Ini harus sejalan dan paralel dengan kepentingan kita untuk menjelang akhir tahun kita selesaikan sisa dari pembangunan rumah yang ada, nanti di bulan Januari tahun 2025, kita mulai dengan mengejar target 3 juta per tahun," sambung Fahri.

Kemudian, pihaknya juga tengah membahas pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Adapun anggaran Kementerian PUPR untuk tahun depan mencapai Rp 116,23 triliun.

"Setahu saya APBN 2025 itu untuk dua kementerian itu Rp 115 T kalau tidak salah ya. Sekarang itu kan kita mau bagi dua. Nah ini alokasi teknisnya sedang kita bahas juga di dalam, mana yang untuk operasional dan yang lain-lainnya," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)