Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons soal rencana pendanaan modal Rp500 juta untuk pelaku UMKM yang menjadi mitra pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Dadan, hal tersebut bukanlah ranah pihaknya, melainkan ranah Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Itu bukan wilayah badan gizi ya, itu wilayah Kementerian UMKM,” katanya seusai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

Adapun, dia hanya merincikan UMKM yang terlibat dalam program MBG ada dua kategori.Pertama, UMKM yang ingin menjadi mitra bisa mendaftar di website mitra.bgn.go.id.

Kedua, lanjut Dadan, bagi UMKM sebagai pemasok bahan baku tak perlu mendaftar, tetapi bisa langsung berhubungan dengan satuan pelayanan pemenuhan gizi di daerah masing-masing.

“Nah permodalan untuk mengolah, mengadakan bahan baku dan lain-lain itu wilayahnya Kementerian UMKM, bukan badan gizi,” jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman menyampaikan, Kementerian UMKM telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himbara guna memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM.

“Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional [BGN], bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku,” kata Maman, mengutip laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Menurutnya, peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM menjadi penting dalam mendukung keberlanjutan program.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) membeberkan hingga Senin 3 Februari 2025, sudah ada sebanyak 730.000 penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 34 provinsi.

Adapun, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut hingga hari ini pun sudah mencakup 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

“Nah kami sedang menyeleksi mitra baru yang akan pertengahan Februari dirilis dan itu sudah akan mencapai nanti sekitar 1,5 juta penerima manfaat,” ujarnya seusai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

Dengan demikian, Dadan menargetkan jumlah penerima manfaat MBG mencapai 1,5% pada pertengahan Februari 2025 dari sebelumnya 0,8%. Nilai tersebut dari total penerima manfaat MBG tahun ini yang sebanyak 82,9 juta.

“Itu berarti kurang 98,5%. Itu kan masih banyak peluangnya. Jadi bagi masyarakat nggak usah khawatir akan ketinggalan program ini, karena program kami baru 0,8 persen,” jelasnya.

Dilanjutkan dia, BGN akan mengusahakan dan mempercepat realisasi program ini agar merata di seluruh Indonesia, melalui cara mengembangkan jejaring dengan berbagai instansi seperti Polri, TNI, BIN, NU, Muhammadiyah, dan lainnya.

Di lain sisi, Dadan juga menyebut bahwa dalam jangka waktu dekat pihaknya ingin menyasar Papua dan Papua Tengah untuk realisasi program andalan Prabowo ini.

“Sampai sekarang belum ada dan kami sedanv mengusahakan agar Papua dan Papua Tengah juga segera mendapatkan [MBG],” tuturnya.

Dia pun menyebut hingga sejauh ini kendala yang masih dihadapinya untuk mencapai ke sana dikarenakan masalah infrastruktur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ikut membentuk satuan tugas (satgas) untuk membantu mempercepat pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang juga menyasar lima juta santri di pesantren-pesantren binaan Nahdlatul Ulama.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/1/2025), menegaskan, satgas sudah bekerja untuk memetakan titik-titik yang dapat dijadikan dapur-dapur umum untuk menyuplai makanan bergizi gratis buat santri-santri.

“Tadi sudah kami laporkan juga kepada Bapak Presiden. Beliau mengapresiasi dan mendorong terus supaya nanti akan menjangkau secara lebih luas. Beliau juga punya target-target yang sangat progresif, dan saya kira kami merasa berkewajiban untuk membantu dengan sekuat-kuatnya agar target-target itu bisa tercapai,” kata Kiai Yahya dalam jumpa pers.

Ketum PBNU, didampingi oleh Rais 'Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf, mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto. Pimpinan teras PBNU ini menyerahkan langsung undangan puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2). Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo dan jajaran pimpinan PBNU lanjut berdiskusi selama kurang lebih dua jam.

Gus Yahya — panggilan akrab Yahya Cholil Staquf, menjelaskan seluruh santri binaan pesantren-pesantren NU, yang jumlahnya mencapai lima juta orang, masuk dalam sasaran program MBG pemerintah.

“Kami setelah diberi tahu, diberi informasi oleh Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) bahwa semua lima juta itu masuk dalam target program MBG ini. Jangan sampai ada yang kelewatan, maka sekarang tugas kami dengan jaringan yang kami miliki adalah mengidentifikasi di mana titik-titik yang bisa menjadi tempat penempatan pusat-pusat layanan atau dapur-dapur untuk MBG tersebut,” kata Gus Yahya saat jumpa pers.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf memastikan organisasinya telah membentuk satuan tugas (satgas) khusus guna mengakselerasi dan mendukung program Makan Bergizi Gratis.

Dia mengatakan telah berkomunikasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa pihaknya akan membantu dalam mengidentifikasi titik-titik yang bisa dijadikan pusat-pusat layanan, yaitu dapur-dapur untuk makan bergizi gratis, khususnya di pesantren-pesantren.

Hal ini disampaikannya usai melakukan kunjungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terhadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (3/2/2025).

“Tadi sudah kami laporkan juga kepada Bapak Presiden, beliau mengapresiasi dan mendorong terus supaya nanti akan bisa menjangkau secara lebih luas. Karena Presiden juga punya target-target yang sangat progresif, dan saya kira kami merasa berkewajiban untuk membantu dengan sekuat-kuatnya agar target-target itu bisa tercapai,” tuturnya kepada wartawan.

Dia pun optimistis bahwa sekitar 5 juta santri yang tinggal di pesantren akan menjadi target penerima manfaat dari satgas yang akan dibentuk oleh organisasinya itu.

“Maka sekarang tugas kami dengan jaringan yang kami miliki adalah mengidentifikasi dimana titik-titik yang bisa menjadi tempat penempatan pusat-pusat layanan atau dapur-dapur untuk MBG tersebut,” pungkas Yahya.

Bisnis.com, PADANG - Bank Indonesia menyatakan inflasi Sumbar 1,24 yoy pada Januari 2025 ini masih terbilang kondusif tetapi perlu diwaspadai di saat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar M. Abdul Majid Ikram mengatakan selain inflasi yoy, jika melihat secara umum, laju inflasi mtm 0,03% masih kondusif bahkan di bawah perkiraan pihak Bank Indonesia.

“Awalnya kami menduga komoditas-komoditas naik tinggi, tapi beberapa masih terjaga,” katanya, Senin (3/2/2025).

Majid menyatakan kondisi inflasi pada Januari 2025 merupakan gambaran belum adanya andil dari pelaksanaan program MBG, karena sampai saat ini program MBG belum terlaksana serentak di Sumbar, dan masih bersifat ujicoba di Kota Pariaman dan Kabupaten Pesisir Selatan.

“Yang akan kami pantau terus nanti saat program MBG di Sumbar dilakukan serentak. Ini akan menaikkan demand bahan pangan khususnya beras,” ujarnya.

Dikatakannya bila program MBG terlaksana, kebutuhan bahan pangan akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, kepada pemerintah daerah, jangan terlena dalam pelaksanaan program MBG saja, tapi perlu memastikan ketersediaan pangan di masing-masing daerah, sehingga tidak terjadi kelangkaan kebutuhan pangan nantinya.

“Sekarang Sumbar inflasi. Jadi jangan sampai program MBG malah membuat kondisi inflasi di Sumbar tidak kondusif. Pastikan ketersediaan pangan, itu kuncinya,” tegas dia.

Menurutnya pemerintah daerah harus gerak cepat memastikan segala halnya. Pastikan ketersediaan pangannya, jangan sampai berpikir hanya fokus agar program MBG berjalan baik, tapi tidak mengkaji soal ketersediaan pangannya di masing-masing daerah.

“Risikonya inflasi, ujung-ujungnya perekonomian Sumbar jadi terganggu,” ungkapnya.

Majid melihat Program MBG merupakan hal yang sangat baik dijalankan, untuk itu penting memastikan ketersediaan pangannya, sehingga dalam pelaksanaannya berjalan baik, dan seluruh siswa bisa menikmati MBG dengan baik.

Jakarta (ANTARA) - Utusan Khusus Presiden optimistis bahwa program nasional yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ia mencontohkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diwacanakan anggarannya ditambah dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun. Menurutnya, program ini akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,9 persen.

"Anggaran Rp171 triliun dipakai untuk pengadaan makanan untuk anak-anak dan ibu-ibu yang hamil, ini akan menambah growth, pertumbuhan ekonomi kita 1,995 persen," kata Hashim dalam acara Perayaan Imlek Forum Masyarakat Indonesia Emas di Jakarta Pusat, Senin.

Selain itu, ia juga menjelaskan kontribusi dari program pembangunan 3 juta rumah di Indonesia yang bekerja sama dengan Qatar, dapat mengerek industri semen yang sedang lesu dan industri meubel.

"Saya dapat laporan dari Asosiasi Semen Indonesia, mereka bergembira karena 3 juta unit rumah dan apartemen membutuhkan 15 juta ton semen setiap tahun. Mereka senang sekali karena ternyata industri semen lagi lesu di Indonesia," ujar Hashim.

Dia menyebut, dua program ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ia optimistis apabila program ini berjalan dengan baik maka perekonomian Indonesia akan turut bertumbuh.

"Belum termasuk program hilirisasi, belum termasuk kawasan food estate, belum termasuk internet connectivity yang bisa 1 persen per tahun, kita bisa dapat 10 persen per tahun. Saya sangat-sangat optimis," ujarnya.

Berjalannya program nasional ini, kata dia, juga didukung oleh kebijakan efisiensi anggaran yang akan difokuskan kepada program-program yang lebih produktif.

"Anggaran Rp306 triliun itu sudah dihemat dan akan dianggarkan, akan dialokasikan untuk program-program yang produktif. Bukan pengadaan seminar, kunker, studi banding yang banyak tidak ada gunanya. Tapi kita nanti akan arahkan ke hal-hal yang positif," katanya.

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf membentuk satuan tugas (satgas) akselerasi kontribusi NU untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Tugas satgas itu untuk mengidentifikasi titik-titik yang bisa dijadikan pusat layanan, yakni dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di pesantren-pesantren.

"PBNU sudah membentuk khusus satuan tugas akselerasi untuk kontribusi NU dalam program makan bergizi gratis, dan segera sudah bekerja untuk mengidentifikasi titik-titik yang bisa dijadikan pusat-pusat layanan, yaitu dapur-dapur untuk makan bergizi gratis, khususnya di pesantren-pesantren," kata Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

Yahya mengatakan, pembentukan satgas ini sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, Prabowo mengapresiasi dan mendorong agar program makan bergizi gratis bisa menjangkau lebih luas.

Terlebih, Prabowo memiliki target agar seluruh anak bisa terjangkau program unggulan tersebut pada akhir Desember 2025.

"Karena beliau juga punya target-target yang sangat progresif, dan saya kira kami merasa berkewajiban untuk membantu dengan sekuat-kuatnya agar target-target itu bisa tercapai," ujarnya.

Yahya menyebut, identifikasi ini diperlukan mengingat para santri juga menjadi sasaran dalam program makan bergizi gratis.

Setidaknya, menurut Yahya, ada sekitar 5 juta santri yang tinggal di pesantren.

"Semua 5 juta itu masuk dalam target program MBG ini, jangan sampai ada yang kelewatan. Maka sekarang tugas kami dengan jaringan yang kami miliki adalah mengidentifikasi di mana titik-titik yang bisa menjadi tempat penempatan pusat-pusat layanan atau dapur-dapur untuk MBG tersebut," kata Yahya.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis pertama kali berjalan pada 6 Januari 2025.

Rencana terbaru, Presiden Prabowo mengalokasikan tambahan anggaran agar program makan bergizi gratis bisa dirasakan oleh seluruh anak Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya mengecek kesiapan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Rawamangun, Jakarta Timur, pada Senin pagi.Dalam peninjauan kali ini, Prabowo hanya didampingi protokoler keamanan Istana. Kunjungan ini merupakan peninjauan pertama Prabowo sejak program tersebut resmi dimulai pada 6 Januari lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – Sekjen Gerindra dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengaku bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki sejumlah catatan terkait dengan penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Orang nomor satu di Indonesia itu, kata Muzani, mengamini ada sejumlah perbaikan yang harus dilakukan pemerintah guna memperbaiki pelayanan dari program andalannya itu. Salah satunya terkait porsi yang diterima oleh siswa,

"Catatan itu misalnya keterlambatan yang terjadi di beberapa tempat, Beliau juga menyampaikan ada beberapa lauk yang terlalu kecil, dan semuanya Beliau ikuti semua pandangan," ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/2/2025).

Dalam pertemuan itu, Muzani mengamini telah menyampaikan respons masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Presiden Prabowo, termasuk program makan bergizi gratis.

Menurutnya, meskipun ada sejumlah catatan dari masyarakat terkait program tersebut, tetapi program ini dinilai baik.

"Catatan itu adalah upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan dari pelaksanaan program makan siang bergizi,” pungkas Muzani.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan sidak untuk melihat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Presiden Prabowo meninjau ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02 Rawamangun, dan dapur MBG di Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengaku bahwa Kepala Negara ingin melihat secara langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG serta penerima manfaat, yaitu para siswa.

“Iya, betul tadi pagi-pagi Pak Presiden mendadak ingin mengecek langsung pelaksanaan Makan bergizi gratis ke sekolah,” katanya kepada wartawan melalui pesan teks, Senin (3/2/2025).

PASURUAN, KOMPAS.com -Kepolisian Resort (Polres) Pasuruan Kota, Jawa Timur, menangkap dan menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus penipuan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Modus yang digunakan adalah dengan menggelar pelatihan kepada pemilik catering, sambil menjanjikan mereka akan dipilih sebagai penyedia MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Keempat tersangka tersebut berinisial MH (50), MB (48), AI (62), dan HP (55), yang masing-masing memiliki peran dan tugas berbeda sebelum akhirnya dilakukan penahanan oleh Satuan Reskrim Polres Pasuruan Kota.

Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Davis Busin Siswara, menjelaskan penangkapan keempat tersangka merupakan bagian dari kerja sama dengan Kodim 0819 Pasuruan.

Mereka dilaporkan oleh aparat Kodim 0819 setelah menggelar pelatihan yang diselenggarakan oleh yayasan Halal Berkah (Halber) pada pekan lalu.

"Kami menerima laporan, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan secara intensif. Dan ditemukan bahwa panitia dari kegiatan tersebut ditemukan unsur tindak pidana yang menjanjikan menjadi rekanan dari program MBG," paparnya, Senin (3/2/2025) di Mapolres Pasuruan Kota.

Davis menjelaskan bahwa empat orang tersebut mempunyai peran yang berbeda.

HP, selaku Ketua Yayasan Halal Berkah Indonesia, mengaku memiliki relasi dengan BGN dan bisa merekomendasikan agar bisa menjadi rekanan dalam penyediaan MBG.

"Namun pada kenyataannya, yang bersangkutan tidak memiliki hubungan dengan BGN dan yayasan belum memiliki legalitas," tandasnya.

Sedangkan MH bertugas menjaring dan mengajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang catering agar bergabung dengan Halber.

Sementara, MB bertugas mendokumentasikan tempat packing dan dapur pemilik catering untuk dianalisis kelayakannya oleh MH dan HP.

Adapun AI berperan sebagai ketua atau koordinator tim penjaring UMKM catering.

"Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi, ada sembilan orang yang sudah menyetorkan uang," terangnya.

Selama menjalankan pelatihan, mereka meminta sejumlah biaya mulai dari biaya transportasi, pembuatan proposal, sertifikasi penjamah makanan, biaya pengurusan BGN, hingga uang makan.

Empat tersangka tersebut menghimpun 17 UMKM di Pasuruan, Malang, dan Sidoarjo.

Kini, empat tersangka tersebut dijerat pasal 378 KUHP juncto 55 ayat (1) ke-1 e KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal empat tahun.

"Kami berpesan agar masyarakat hati-hati terhadap lembaga yang menawarkan kerja sama dengan BGN. Jika ada yang mengajak, pihaknya dipersilakan segera melapor ke kepolisian," ujar Davis.

IDXChannel - Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak dan ibu hamil diterapkan sejak awal 2025. Program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto menarik perhatian dunia.

Food for Development Director Tetra Pak untuk Asia & Oceania, Shekhar Sethu menilai, program MBG akan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pasalnya, kebutuhan nutrisi harian yang baik untuk pertumbuhan akan dipenuhi langsung oleh negara.

Di samping itu, kata Sethu, program ini juga menciptakan peluang ekonomi baru, terutama di daerah-daerah. Menurutnya, MBG akan membangun ekonomi desa dengan menggunakan bahan baku dari petani skala kecil dan produsen makanan lokal, sekaligus meringankan beban ekonomi rumah tangga berpenghasilan rendah.

"Program makan bergizi gratis Indonesia merupakan investasi yang berpikiran ke depan dalam pembangunan sumber daya manusia dan perekonomian lokal. Indonesia telah berada di jalur yang tepat untuk membangun masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi anak-anak dan masyarakat," katanya dalam keterangan resmi, Senin (3/2/2025).

Shekhar mendorong agar menu MBG diberikan susu atau olahan susu mengingat nutrisi alami yang dimiliki susu menyediakan pasokan protein berkualitas tinggi, kalsium, fosfor, kalium, yodium, serta vitamin B2 dan B12 yang melimpah. Tetra Pak, kata dia, siap mendukung program MBG di Indonesia.

"Keberlanjutan merupakan yang utama dalam pelaksanaan inisiatif makan bergizi gratis di Indonesia, dan kemitraan pemerintah dan swasta menjadi sangat penting untuk meningkatkan dampak dari program ini," imbuhnya.

(Rahmat Fiansyah)

Polres Pasuruan Kota menetapkan 4 tersangka kasus dugaan penipuan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pasuruan. Polisi mengungkap modus komplotan ini, termasuk mengaku punya jaringan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Para tersangka dipamerkan kepada awak media di depan Gedung Gradhika Bakti Praja, Kota Pasuruan, Senin (3/2/2025).

Mereka yakni MH (50), perempuan, warga Perumahan Karya Bakti, Kelurahan Gentong, Gadingrejo, Kota Pasuruan; MB (48), warga Desa Warungdowo, Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan; AI (62), Desa Bajangan, Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan; HI (55) dan HP (55), warga Jl Haji Ung, Kelurahan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Para tersangka melakukan dugaan tindak pidana penipuan dengan mengatasnamakan dari pihak BGN (Badan Gizi Nasional) yang bertugas mencari calon UMKM dari beberapa wilayah di antaranya wilayah Pasuruan, Malang dan Sidoarjo untuk turut serta dalam program MBG (Makan Bergizi Gratis), dengan melakukan penarikan biaya per UMKM bervariasi, kurang lebih sebesar Rp. 1.675.000," kata Kapolres Pasuruan Kota AKBP Davis Busin Siswara.

Para tersangka juga menjanjikan kepada peserta dengan kata-kata bohong. Antara lain peserta akan mendapatkan insentif Rp 82 juta dari BGN dan mendapatkan sewa dapur.

"Mereka mengaku ada teman dari BGN dan mengaku Tim Kemitraan dari BGN di bawah Yayasan Halberk (halal berkah) Faktanya Yayasan Halberk tdak memiliki MOU dengan BGN dan belum memiliki legalitas," jelasnya.

Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota Iptu Choirul Mustofa menambahkan para tersangka menjelaskan ada MOU dengan Astra Indonesia untuk pengadaan 1000 unit truk box, namun faktanya tidak ada. Yayasan Halberk, kata para tersangka, juga mengaku punya dukungan supplier bahan baku dari mitra di wilayah, namun sebetulnya tidak ada.

"Motif para tersangka mencari keuntungan, karena saat ini akan diadakan program MBG dan para tersangka memanfaatkan hal tersebut. Uang yang diperoleh dari para UMKM sebagian sudah dibagi bagi oleh para tersangka dan digunakan untuk kegiatan," jelasnya.

Pasal 378 KUHP Jo. 55 Ayat (1) Ke 1e KUHP, yang berbunyi : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang." Ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara.

Pengungkapan kasus ini berkat sinergi TNI-Polri. Sebelumnya, Kodim 0819 Pasuruan melaporkan 5 orang yang tengah melakukan sosialisasi program makan bergizi gratis (MBG). Mereka dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan penipuan puluhan pelaku usaha katering di Kecamatan Kraton dengan kedok sosialisasi itu.

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG